Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Isu Politik Sepekan: Efisiensi Anggaran hingga Kelanjutan Pembangunan IKN

    Isu Politik Sepekan: Efisiensi Anggaran hingga Kelanjutan Pembangunan IKN

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik selama sepekan terakhir menarik perhatian pembaca. Berita efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Pramono Anung yang akan mengembalikan program Kartu Jakarta Pintar seperti era gubernur sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto yang meminta kader Gerindra untuk tidak mengkhianati rakyat, hingga pembentukan dewan pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Anggaran Dipangkas Rp 3,66 Triliun, Menteri Maruarar Sirait Sebut Program 3 Juta Rumah Tetap Berjalan
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tetap optimistis dengan program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto meski anggaran dipangkas Rp 3,66 triliun pada tahun anggaran 2025.

    Maruarar Sirait menyampaikan, program tiga juta rumah tidak hanya sebatas membangun rumah, tetapi juga merenovasi rumah masyarakat di desa, kota, dan pesisir. Untuk itu, pihaknya berupaya untuk kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersih guna mewujudkan program tersebut.

    Maruarar menyebut selama 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto 20 Oktober-5 Februari 2025, pihaknya telah merealisasikan KPR Subsidi oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebanyak 93.484 unit rumah.  

    2. Kementerian PU Tegaskan Pemblokiran Anggaran IKN 2025 Bukan karena Efisiensi
    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini menanggapi adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Kementerian PU menjadi salah satu kementerian yang terkena kebijakan efisiensi, dengan total pengurangan anggaran mencapai Rp 81,38 triliun sehingga menyisakan Rp 29,57 triliun untuk tahun ini.

    Sekretaris Jenderal Kementerian PU Muhammad Zainal Fatah menjelaskan, pemblokiran anggaran IKN merupakan mekanisme rutin pada awal tahun dan bukan bagian dari efisiensi anggaran. Ia juga memastikan dana yang diblokir bukan bagian dari anggaran operasional Kementerian PU.

    3. Pramono Anung Bakal Kembalikan KJP Layaknya Era Gubernur Terdahulu
    Selain berita terkait efisiensi anggaran, isu politik lainnya yakni terkait gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, berencana mengembalikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus seperti yang diterapkan pada era gubernur sebelumnya. Ia menilai kebijakan tersebut penting bagi masyarakat Jakarta, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

    Diketahui, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) pertama kali diluncurkan pada 2013 oleh Gubernur Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), serta Anies Baswedan. Program ini merupakan bantuan sosial pendidikan yang diberikan kepada siswa SD, SMP, dan SMA di Jakarta untuk meringankan biaya sekolah dan mendukung keberlanjutan pendidikan mereka.

    KJP Plus pada era Anies Baswedan memiliki perbedaan dengan versi sebelumnya, terutama dalam dana operasional yang bisa dicairkan dan manfaat tambahan yang diberikan kepada penerima.

    4. Presiden Prabowo Subianto Minta Kader Gerindra Tidak Mengkhianati Rakyat
    Ketua MPR sekaligus Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad  Muzani menyampaikan pesan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk para kader tidak mengkhianati rakyat. Pasalnya kemenangan Prabowo sebagai presiden merupakan pilihan rakyat.

    Atas hal tersebut, Muzani menyinggung kalau beberapa kali dalam pidatonya Presiden Prabowo selalu mengutarakan keinginan untuk bisa memberantas kemiskinan. Presiden Prabowo memiliki keinginan agar Indonesia bisa menjadi negara yang makmur rakyatnya, dengan memanfaatkan kekayaan alam.

    5. Dewan Pengawas BPI Danantara Ditetapkan Presiden Prabowo
    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, struktur organisasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan ditetapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Pernyataan ini disampaikan Dasco menanggapi kabar yang menyebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan menjadi ketua dewan pengawas BPI Danantara. Dasco menyampaikan, hingga kini DPR masih menunggu peraturan pemerintah (PP) yang akan mengatur lebih lanjut mengenai aset BUMN ke depan. BPI Danantara sendiri memiliki tanggung jawab utama dalam mengoptimalkan investasi BUMN.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya terkait efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

  • Gaduh Soal Sewa Rusun, DPRD Jakarta Desak Dinas PRKP Cabut Kebijakan Megapolitan 9 Februari 2025

    Gaduh Soal Sewa Rusun, DPRD Jakarta Desak Dinas PRKP Cabut Kebijakan Megapolitan 9 Februari 2025

    Gaduh Soal Sewa Rusun, DPRD Jakarta Desak Dinas PRKP Cabut Kebijakan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi D DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Ida Mahmudah, mengkritik kebijakan pembatasan masa sewa rumah susun (Rusun) di Jakarta yang baru-baru ini diumumkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP).
    Wakil rakyat dari komisi yang membidangi dinas tersebut menilai kebijakan itu tidak tepat dan justru memberatkan masyarakat kecil.
    “Saya minta Dinas PRKP segera menghentikan kegaduhan ini. Kebijakan ini ngawur. Rakyat kecil baru saja menghadapi masalah kenaikan harga LPG, sekarang harus khawatir dengan batas waktu sewa Rusun,” ujar Ida dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).
    Ida juga menyoroti kurangnya sosialisasi terkait kebijakan ini sehingga menimbulkan keresahan di kalangan penghuni Rusun.
    Ia meminta agar pemerintah mencabut pernyataan untuk sementara dan melakukan publikasi ulang dengan pendekatan yang lebih baik.
    “Jangan membuat masyarakat resah. Saya minta pernyataan ini dicabut dulu, kemudian dipublikasikan ulang agar penghuni Rusun bisa tenang,” tegas Ida.
    Ia pun menekankan, banyak penghuni Rusun yang belum mampu membeli rumah sendiri dan tetap harus membayar sewa setiap bulan, di samping memenuhi kebutuhan hidup lainnya.
    “Kalau mereka punya tunggakan sebesar itu, berarti mereka belum sejahtera. Jangan sampai kebijakan ini justru membuat mereka kembali tinggal di kolong tol atau bantaran kali,” ungkapnya.
    Ia juga mengingatkan bahwa kesejahteraan warga adalah prioritas bagi Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.
    “Kalau ada yang menganggur, berikan pelatihan kerja atau bantu mereka membuka usaha. Pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan justru menekan mereka yang sedang kesulitan,” kata Ida.
    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) berencana membatasi masa sewa hunian di rusun.
    Sekretaris DPRKP Jakarta, Meli Budiastuti menyatakan, peraturan ini tengah dirumuskan dalam usulan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 111 Tahun 2014.
    “Pergub sudah hampir final, sudah ada di Biro Hukum. Orang tinggal di rusun itu bukan untuk selamanya. Bukan untuk warisan juga, tidak bisa diturunkan,” ujar Meli saat dikonfirmasi, Kamis (6/2/2025).
    Berdasarkan rencana ini, penghuni terprogram hanya dapat menyewa selama maksimal 10 tahun dengan skema lima kali perpanjangan.
    Sedangkan penghuni umum hanya dapat menyewa selama enam tahun dengan skema tiga kali perpanjangan.
    DPRKP beralasan kebijakan ini disebut untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tadinya terbiasa menyewa rumah dapat memiliki hunian.
    Ke depan, DPRKP akan menyalurkan dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui fasilitas pembiayaan pemilikan rumah.
    Program ini menawarkan bunga tetap lima persen dengan tenor hingga 20 tahun bagi MBR yang memenuhi syarat.
    Adapun rusunawa hanya diperuntukkan bagi warga dengan keterbatasan finansial.
    Jika penghasilan penghuni melebihi batas maksimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024, mereka tidak lagi diperbolehkan tinggal di rusunawa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Berikut Info Pencairan, Jumlah Dana, dan Syarat Penerimanya

    Berikut Info Pencairan, Jumlah Dana, dan Syarat Penerimanya

    PIKIRAN RAKYAT – KJP Plus salah satu bantuan sosial yang diandalkan masyarakat oleh kalangan anak sekolah yang tidak mampu.Anak sekolah yang sudah terdaftar di DTKS nantinya, akan mendapatkan bantuan pendidikan dalam bentuk tunai.

    Kabar baiknya, KJP Plus Februari 2025 telah resmi cair sejak tanggal 4 lalu, dan sudah mulai diterima oleh anak sekolah atau para siswa-siswi disekolah.

    Penerima KJP Plus Februari 2025 adalah anak sekolah mulai dari tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, hingga PKBM.

    Syarat Penerima KJP Plus Februari 2025

    Untuk mendapatkan bantuan sosial KJP Plus Februari 2025, masyarakat harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, yakni:

    Terdaftar di DTKS Masih bersekolah Usia 6-21 tahun berdomisili di DKI Jakarta Berasal dari keluarga kurang mampu

    Selain itu, untuk bisa mendapatkan bantuan KJP Plus Februari 2025 masyarakat juga harus masuk beberapa kriteria lainnya seperti nilai raport rata-rata 70, kepribadian, sikap, dan nilai nonakademik.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Tim Transisi Pramono Anung- Rano Karno, Ima Mahdiah.

    Jumah Dana KJP Plus Februari 2025

    Jumlah dana yang cair berbeda-beda tergantung tingkat pendidikannya, berikut rinciannya:

    1. Anak Sekolah SD Rp250.000
    2. Anak Sekolah SMP Rp300.000
    3. Anak SMA Rp420.000
    4. Anak SMK Rp450.000
    5. PKBM Rp300.000

    Jumlah dana tersebut tidak akan diterima dalam bentuk tunai semua, anak sekolah hanya bisa tarik tunai Rp100.000 per bulan.

    Sisanya, anak sekolah atau siswa bisa membeli kebutuhan sekolah di mesin EDC ATM Bank Himbara seperti sepeda, kacamata, buku, tas dan lain sebagainya.

    Bantuan KJP Plus Februari 2025 ini akan langsung disalurkan ke rekening bank DKI, untuk itu silahkan cek pencairan.

    KJP Plus Februari 2025 telah diterima oleh 523.622 peserta didik yang identitasnya terdaftar di DTKS.

    Itulah tentang KJP Plus Februari 2025 yang resmi cair kepada anak sekolah dengan jumlah dana yang berbeda-beda, pastikan memenuhi persyaratan untuk mendapatkanya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemkot Jaktim siapkan dua taman untuk beroperasi 24 jam

    Pemkot Jaktim siapkan dua taman untuk beroperasi 24 jam

    dua taman ini dipilih karena lokasinya sangat strategis, berada di pinggir jalan besar yang selalu ramai, dekat dengan pemukiman warga, dan memiliki fasilitas memadai

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Timur menyiapkan dua taman di wilayahnya yang akan dioperasikan selama 24 jam setiap harinya.

    “Kami sudah siapkan tinggal menunggu payung hukum dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk pengoperasiannya,” kata Kepala Suku Dinas Tamhut Jakarta Timur Dwi Ponangsera saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Dua taman yang disiapkan untuk beroperasi 24 jam itu yakni Taman Simpang UKU di Jalan Utan Kayu Raya No.12, RT 12/05, Utan Kayu Utara, Matraman dan Taman Humaniora di sisi selatan Jalan Supriyadi RT 07/05 Kelurahan Susukan, Ciracas.

    Menurut Dwi, dua taman ini dipilih karena lokasinya sangat strategis, berada di pinggir jalan besar yang selalu ramai, dekat dengan pemukiman warga, dan memiliki fasilitas memadai.

    “Saat ini kita sedang koordinasikan dengan lintas sektor termasuk perihal keamanannya,” ujar Dwi.

    Selain itu, Dwi menjelaskan, Taman Simpang UKU seluas 800 meter persegi dibangun dengan konsep taman kantong (pocket) memiliki berbagai fasilitas seperti tempat seluncur (skate park), tempat penampungan (shelter), area bermain anak, lintasan olahraga (jogging track), hingga fasilitas olahraga luar ruang (outdoor).

    Sedangkan Taman Humaniora yang dibangun di atas lahan seluas 1.836,16 meter persegi dilengkapi ruang perpustakaan, aula, lapangan multi fungsi lengkap dengan ring basket, sarana bermain anak, parkir sepeda, area jogging track, dan pos jaga keamanan.

    Lebih lanjut, Dwi menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor karena masih ada penambahan kelengkapan, di antaranya lampu sorot, wifi gratis, serta petugas keamanan yang berjaga 24 jam.

    “Nantinya tiap kecamatan akan disiapkan minimal satu taman yang beroperasi 24 jam setiap harinya. Semua akan dilengkapi wifi gratis,” ujar Dwi.

    Dwi juga meminta bantuan Satpol PP, pengurus RT/RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk keamanan taman yang beroperasi 24 jam.

    “Kami juga meminta agar pengunjung ikut merawat dan menjaga kebersihan taman,” ucap Dwi.

    Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung menjanjikan lima taman di Jakarta akan beroperasi selama 24 jam penuh sebagai tempat berkreasi dan pusat hiburan bagi warga setempat setelah dirinya dan Rano Karno (Doel) dilantik.

    “Dari 2.554 taman yang ada di Jakarta yang siap untuk beroperasi 24 jam ini hanya lima taman saja,” kata Pramono di Jakarta, Jumat (31/1).

    Menurut dia, lima taman ini dipilih karena memiliki beragam indikator yang membuat mereka bisa beroperasi 24 jam.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • PKS Minta 100 Hari Pramono-Rano Karno Prioritaskan Ketahanan Pangan dan Pendidikan di Jakarta

    PKS Minta 100 Hari Pramono-Rano Karno Prioritaskan Ketahanan Pangan dan Pendidikan di Jakarta

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Jakarta bakal menyambut era baru di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur terpilih Pramono Anung-Rano Rano.

    Menurut rencana, Pram-Rano bakal dilantik Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan Februari ini.

    Politikus senior PKS Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) pun berharap, duet Pram-Rano bisa langsung bekerja cepat menjalankan program-programnya.

    Dalam 100 hari pertama kerjanya, MTZ menyebut, ada beberapa permasalahan yang harus jadi fokus utama Pram-Rano.

    Pertama terkait stabilitas Harga bahan pangan, mengingat pada 100 hari pertama kerja, pasangan Pram-Rano bakal menghadapi hari raya Idulfitri hingga Iduladha.

    “Maka itu bidang pangan mesti jadi perhatian utama. Harga sembako, termasuk daging harus bisa dikendalikan. Subsidi pangan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mesti dijaga keberlangsungannya,” ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (7/2/2025).

    Masalah kedua yang harus dituntaskan Pram-Rano di 100 hari kerjanya ialah soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

    Pasalnya, penyelenggaraan PPDB kerap kali semrawut hingga dikeluhkan oleh para orangtua.

    Belum lagi keterbatasan kursi sekolah negeri, sehingga program sekolah swasta gratis dinilai bisa jadi salah solusi untuk mengatasi masalah ini.

    “Keruwetan PPDB harus diurai, tidak seperti sebelumnya,” ujarnya.

    Terakhir, MTZ ingin ada duet Pram-Rano menjalankan program-program strategis untuk menyerap tenaga kerja di Jakarta.

    “Pembukaan lapangan kerja juga harus jadi fokus utama. Mesti disiapkan loker untuk 6 persen tingkat pengangguran terbuka di Jakarta,” kata dia.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Legislator: Penanaman mangrove di pesisir untuk selamatkan ekosistem

    Legislator: Penanaman mangrove di pesisir untuk selamatkan ekosistem

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengatakan bahwa penanaman mangrove merupakan langkah penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem di pesisir Jakarta.

    “Keberadaan mangrove ini untuk mencegah kerusakan lebih lanjut di pesisir Jakarta, yang selama ini menghadapi ancaman abrasi dan intrusi air laut,” kata Hardiyanto keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Mangrove, kata anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini, memiliki peran yang sangat penting sebagai benteng alami yang melindungi pantai, menyediakan habitat bagi biota laut, serta membantu menyerap karbon dioksida.

    “Penanaman mangrove ini merupakan salah satu solusi yang kami lihat dalam mengatasi masalah lingkungan di pesisir Jakarta, serta sebagai bentuk gerakan dukungan kami terhadap program Gubernur terpilih Pramono Anung di bidang pelestarian lingkungan,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu.

    Menurut dia, penanaman mangrove di pesisir Jakarta juga harus menjadi rutinitas yang berkelanjutan, bukan hanya seremonial semata.

    Sehingga, diharapkan penanaman mangrove yang sudah dilakukan bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran semua tentang pentingnya menjaga lingkungan.

    “Mari kita terus bekerja bersama untuk melestarikan pesisir Jakarta,” kata dia.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung mengatakan di Provinsi DKI Jakarta bakal ada “Giant Mangrove Wall” di pesisir utara Jakarta untuk menghalau banjir rob, melindungi dari abrasi dan penurunan permukaan tanah yang terus terjadi hingga saat ini.

    ​​​​​”Saya serius untuk lebih mengembangkan ‘Giant Sea Wall’-nya tetap, tapi di atasnya ada mangrove,” kata Pramono Rabu (5/2).

    Menurut dia, saat ini pemerintah pusat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang membangun tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di sepanjang 11,2 kilometer yang nantinya akan menjadi “Giant Mangrove Wall”.

    Ia mengatakan, penanaman mangrove atau bakau yang ditarget 5.000 batang di Kawasan Hutan Lindung Angke Kapuk, Penjaringan, ini dapat memberikan kontribusi jangka panjang untuk Jakarta.

    Di kawasan hutan lindung ini seluas 200 hektare harus dirawat dengan baik karena akan menjadi pelindung serta penyangga Jakarta dari abrasi, proses penurunan permukaan dan sebagainya-sebagainya.

    Menurut dia, ada sejumlah persoalan di Jakarta mulai dari persoalan abrasi dan penurunan permukaan. Kemudian juga garis pantai yang mengalami kenaikan.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Syarat utama penerima KJP tetap terdaftar di DTKS

    Syarat utama penerima KJP tetap terdaftar di DTKS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Syarat utama penerima KJP tetap terdaftar di DTKS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 06 Februari 2025 – 16:07 WIB

    Elshinta.com – Syarat utama penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tetap siswa yang tidak mampu dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Provinsi DKI Jakarta.

    “Jadi pertama, syarat pertamanya itu yang tidak mampu. Otomatis terdaftar di DTKS,” kata Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel), Ima Mahdiah di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis.

    Hal ini disampaikan untuk merespon pernyataan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta yang akan menerapkan syarat nilai rapor atau capaian hasil belajar dengan nilai rata-rata minimal 70 bagi siswa penerima KJP Plus.

    Nantinya DTKS juga akan dibuka lagi karena dikhawatirkan ada beberapa yang belum terdaftar.

    Ima menyebutkan, rata-rata nilai minimal 70 bukan menjadi syarat utama penerima KJP Plus. Nilai 70 itu juga tidak hanya dilihat dari nilai belajar saja, tetapi dari kepribadian atau sikap dan prestasi non akademik.

    Jadi, kata dia, bukan hanya nilai dan sebenarnya pihaknya sudah menanyakan ke Dinas Pendidikan. “Jadi 70 itu biasanya dapat darimana saja? Selain nilai itu dari kepribadian, non akademik, prestasi non akademik,” ujar Ima.

    Pertimbangan nilai yang menjadi syarat kedua ini bertujuan untuk memotivasi siswa agar berlomba-lomba mendapatkan nilai maksimal dan lebih bersemangat ketika berangkat ke sekolah.

    Selain itu, pihaknya akan mengutamakan siswa yang terdaftar dalam DTKS disertai dengan nilai rapor atau capaian hasil belajar rata-rata lebih dari 70. “Diutamakan yang DTKS dulu baru 70,” katanya

    Misalnya nilai rata-rata 90 tapi keluarga mampu maka tidak dapat bantuan sosial (bansos) pendidikan tersebut. “Jadi dasarnya yang pertama adalah yang tidak mampu baru yang kedua ya nilai,” katanya.

    Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta akan menerapkan syarat meraih nilai rapor atau capaian hasil belajar dengan nilai rata-rata minimal 70 bagi siswa penerima KJP Plus.

    “Salah satu kriteria khusus sebagai penerima KJP Plus yang diatur terbaru adalah berkaitan dengan indeks prestasi siswa atau rata-rata rapor paling rendah 70 yang harus dicapai dalam dua semester berturut-turut,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko di Jakarta, Senin (3/2).

    Wacana penambahan syarat penerima KJP Plus itu berdasarkan hasil rapat jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dengan Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno.

    KJP Plus Tahap 1/2025 akan dicairkan setelah Pramono-Rano dilantik menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta. Pencarian dilakukan pada Maret 2025 yang merupakan rapel bulan Januari, Februari dan Maret.

    Sumber : Antara

  • Pakar sebut penyesuaian tarif air di Jakarta tak bisa dihindari

    Pakar sebut penyesuaian tarif air di Jakarta tak bisa dihindari

    Jakarta (ANTARA) – Pakar Bioteknologi Lingkungan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Firdaus Ali mengatakan bahwa penyesuaian tarif air di Jakarta menjadi langkah yang tak terhindarkan untuk memastikan kelangsungan penyediaan air bersih di daerah itu.

    Firdaus di Jakarta, Kamis, mengatakan, bahwa cakupan layanan air minum perpipaan di Jakarta baru mencapai 44 persen, sehingga butuh investasi besar agar cakupan layanan air bisa mencapai 100 persen.

    Pendiri dan Ketua Indonesia Water Institut itu mengingatkan bahwa penyesuaian tarif perlu difokuskan pada sektor komersial dan industri, yang selama ini menikmati tarif air yang relatif rendah.

    Menurut dia, tarif untuk sektor komersial bisa dinaikkan hingga tiga kali lipat demi mengurangi ketimpangan dalam distribusi air.

    “Kenaikan tarif itu kepada yang komersial ke atas. Kalau perlu naik tiga kali lipat karena selama ini mereka menikmati air dengan harga yang murah,” kata dia yang juga turut menyusun visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno.

    Selain itu, Firdaus menekankan pentingnya menurunkan tingkat kebocoran air yang mencapai 47 persen. Dengan upaya maksimal, ia berharap kebocoran tersebut bisa segera dikurangi.

    Upaya itu juga menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan efisiensi distribusi air di Jakarta.

    “PAM Jaya harus kita selamatkan. Tingkat kebocoran yang 47 persen dengan segala cara harus kita turunkan secepat mungkin,” ujarnya.

    Firdaus juga menyoroti pentingnya inovasi dalam sektor penyediaan air, termasuk pemanfaatan tambahan kapasitas air dari sumber baru, seperti dari SPAM Jatiluhur I yang baru saja diperoleh. Dengan adanya pasokan tambahan, ia berharap pelayanan air minum di Jakarta bisa ditingkatkan lebih cepat.

    Mengenai penggunaan air tanah dalam yang masih terjadi di Jakarta, Firdaus mengungkapkan keprihatinannya meskipun regulasi sudah ada untuk melarangnya.

    Dia berpendapat jika pengambilan air tanah dalam tidak dikendalikan, maka dampaknya akan semakin memperburuk kondisi lingkungan, seperti penurunan permukaan tanah dan krisis air yang kian parah.

    “Air tanah dalam ini harus dilarang, kalau perlu ditembak mati orang yang mengambil air tanah dalam. Jakarta tenggelam karena rob, Jakarta kemudian banjir, dan juga Jakarta sepanjang tahun krisis air, kekurangan air. Kita tidak mau biaya sosial ekonominya jauh lebih mahal,” kata dia.

    Dalam kesempatan itu, Firdaus juga mengungkapkan upayanya untuk mendorong percepatan layanan air minum perpipaan dengan berbagai kebijakan, salah satunya melalui percepatan program yang ada di bawah instruksi presiden.

    Penyesuaian tarif dan pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, tambah dia, adalah langkah penting untuk mengatasi tantangan besar yang dihadapi Jakarta dalam hal penyediaan air bersih dan pengelolaan lingkungan hidup.

    Sebelumnya, Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, penyesuaian tarif air telah mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.

    Selain terus melakukan pembangunan infrastruktur jaringan perpipaan, Arief mengatakan, kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya PAM Jaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan air minum pada 2030.

    Tidak hanya itu, kombinasi penerapan teknologi inovatif, disiplin operasional, hingga kerja sama sinergis juga dilakukan demi terwujudnya 100 persen cakupan air minum bagi seluruh warga Jakarta. Penerapan tarif baru merupakan upaya untuk mewujudkan pemenuhan air minum secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta.

    “PAM Jaya berkomitmen memberikan layanan yang lebih baik, sekaligus mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Jakarta secara menyeluruh,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ini alasan Pram-Doel pilih 40 sekolah swasta gratis untuk percontohan

    Ini alasan Pram-Doel pilih 40 sekolah swasta gratis untuk percontohan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel), Ima Mahdiah mengungkapkan alasan dipilihnya 40 sekolah swasta di DKI Jakarta yang akan menjadi percontohan program sekolah gratis pada tahap awal.

    “Jadi 40 sekolah itu dipilih yang pasti pertama kondisi lingkungannya itu tidak ada sekolah negeri. Itu udah otomatis,” kata Ima di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis.

    Lalu, alasan kedua yakni melihat apakah di sekolah tersebut banyak penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sesuai data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau tidak.

    “Kedua, sekolah tersebut banyak penerima KJP atau banyak yang tidak mampu. Jadi, itu yang menjadi fokus untuk sekolah gratis,” ujar Ima.

    Ima menyebut, timnya juga sudah mengantongi data peserta diri yang akan menjadi target program sekolah gratis di Jakarta.

    “Datanya sudah ada, tapi lebih teknisnya itu ada di Dinas Pendidikan. Tap,i itu nanti lebih rincinya, nanti biar Mas Pram dan Bang Doel yang akan sampaikan,” tuturnya.

    Tim transisi Pram-Doel optimistis program sekolah gratis di 40 sekolah itu akan dimulai di tahun ajaran baru 2025/2026.

    “Itu sedang dikebut sampai dengan bulan Juli. Nah, nanti kita semuanya bertahap sih. Iya optimistis karena sekolah gratis itu masuk ke quick wins (program percepatan) kita,” kata Ima.

    Sebelumnya, Ketua Bidang Komunikasi Tim Transisi Pramono Anung dan Rano Karno, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim mengatakan sebanyak 40 sekolah swasta di DKI Jakarta akan menjadi percontohan program sekolah gratis pada tahap awal.

    Chico menjelaskan hal tersebut akan diterapkan dalam 100 hari pertama program kerja Pramono Anung dan Rano Karno saat menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    “Iya betul 40 sekolah. Intinya dari tim transisi hanya bisa bilang bahwa kita sudah urus nih 40 sekolah dengan Disdik. Tapi nama-nama sekolahnya belum bisa kita buka,” kata Chico di Jakarta, Rabu (5/2).

    Adapun program sekolah swasta gratis akan mulai dijalankan pada tahun ajaran 2025/2026. Pengesahan program ini akan diumumkan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei 2025.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pilkada Jakarta 2024 Sukses, Ketua Bawaslu Ingatkan Kerawanan Pemilu 2029 – Page 3

    Pilkada Jakarta 2024 Sukses, Ketua Bawaslu Ingatkan Kerawanan Pemilu 2029 – Page 3

    Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Minggu (8/12/2024). Pasangan Pramono Anung-Rano Karno yang memenangkan kontestasi dengan raihan suara 50,07 persen.

    Kemenangan Pramono dapat dipastikan setelah kubu lawan batal mengajukan gugatan sengketa Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pemenang Pilkada Jakarta 2024 Pramono Anung akan menggandeng semua pihak, termasuk lawannya, untuk sama-sama membangun Jakarta lima tahun mendatang.

    “Jangankan Kang Emil (Ridwan Kamil alias RK), semuanya pasti saya rangkul dong. Saya enggak pernah punya persoalan berarti sama siapa pun, sama sekali,” kata Pramono Anung kepada wartawan, Kamis (12/12/2024).

    Pramono mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak setelah dua pesaingnya memutuskan tak mendaftarkan permohonan sengketa Pilkada Jakarta 2024 ke MK. Namun, Pramono tak mengungkap secara gamblang sosok yang berkomunikasi dengannya.

    “Dan saya juga sudah telepon-teleponan, tapi saya kan enggak perlu cerita telepon dengan siapanya,” ujar Pramono Anung.

    Pramono hanya menyebut dirinya telah berkomunikasi dengan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Anies Baswedan, dan sejumlah habib yang mendukungnya di Pilkada Jakarta. “Karena saya memang selalu komunikasi. Bahkan tadi pagi pun komunikasi,” ujar Pramono.

    Namun Pramono tak menyebut nama lain yang telah dihubungi. “Pokoknya semuanya saya enggak punya beban apapun, termasuk yang tidak dukung saya beberapa ketua umum juga sudah komunikasi,” kata Pramono Anung.