Tag: Pramono Anung

  • Pramono-Rano Kumpul Bareng Ribuan Warga di Pecinan Glodok, Ada Apa?

    Pramono-Rano Kumpul Bareng Ribuan Warga di Pecinan Glodok, Ada Apa?

    CNBC Indonesia

    News

    Foto News

    FOTO

    (CNBC Indonesia/Faisal Rahman), CNBC Indonesia

    12 February 2025 16:58

    Warga memadati perayaan Cap Go Meh di kawasan Pecinan Glodok, Jakarta, Rabu (12/1/2025). Perayaan Cap Go Meh 2025 yang mengusung tema keberagaman budaya Betawi dan China ini digelar sabagai puncak perayaan Imlek 2576 Kongzili. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    Pantauan CNBC Indonesia, warga mulai memadati lokasi sebelum acara Perayaan Cap Go Meh dimulai dan rela berdesakan mengenakan payung di tengah cuaca yang cukup panas. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    Turut hadir Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno. Mereka menyapa warga yang hadir. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    Pawai barongsai hingga naga liong memeriahkan Perayaan Cap Go Meh dan disambut meriah warga. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    Atraksi egrang yang diiring ondel-ondel juga ikut memeriahkan acara tersebut. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    Cap Go Meh merupakan puncak perayaan Imlek yang diadakan oleh masyarakat Tionghoa. Perayaan ini dilakukan pada tanggal 15 di bulan pertama dalam sistem penanggalan kalender Lunar. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    Sistem penanggalannya sendiri menggunakan kombinasi Bulan dan Matahari sebagai acuan. Oleh karena itu, perayaan Cap Go Meh selalu jatuh pada tanggal yang berbeda setiap tahunnya. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    `;
    });

    let elem = document.querySelector(“#samsung”);

    elem.innerHTML = elem.innerHTML + html;
    }
    })
    .catch(function (err) {
    // There was an error
    console.warn(“Something went wrong.”, err);
    });
    }

    (function () {
    // panggil fungsi fetch Data G20
    // pastikan memanggil fungsi fetch dengan nama yg sudah didefine di atas
    fetchData20();
    })();

  • Mahfud dan Anies serta Pram-Doel hadiri Cap Go Meh di Glodok

    Mahfud dan Anies serta Pram-Doel hadiri Cap Go Meh di Glodok

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah tokoh mulai dari Mahfud MD, Anies Baswedan, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Anung-Rano Karno, Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Veronica Tan menghadiri akhir perayaan Imlek 2025 atau Cap Go Meh di Glodok, Jakarta Barat, Rabu.

    Tampak di lokasi, sejak pukul 13.10 WIB, mereka berarak dari Gapura Chinatown menuju Pancoran Chinatown Point.

    Tokoh-tokoh tersebut tampak mengenakan kostum Tionghoa untuk merayakan Cap Go Meh.

    Melihat kedatangan tokoh-tokoh tersebut, warga di sekitar Glodok Pancoran berbondong-bondong mengikuti perarakan.

    “Pak Anies, Pak Anies. Pak Mahfud, Pak Mahfud,” teriak ibu-ibu histeris saat mengikuti perarakan itu.

    Perarakan tersebut pun menjadi semakin meriah diiringi oleh pertunjukan Barongsai dan musik-musik bertemakan Imlek.

    Tepat di lokasi acara, para pejabat menduduki bangku terdepan sambil menikmati mata acara ditampilkan, salah satunya Tarian Betawi.

    Para warga yang ikut berarak dari Gapura Chinatown pun tampak enggan meninggalkan lokasi demi melihat tokoh-tokoh yang hadir dalam perayaan tersebut.

    Para warga tampak memenuhi area sekitar tempat perayaan itu bahwa lebih banyak lagi yang duduk di pinggir sepanjang Jalan Pancoran.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono Anung-Rano Karno Dilantik 20 Februari 2025
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        11 Februari 2025

    Pramono Anung-Rano Karno Dilantik 20 Februari 2025 Megapolitan 11 Februari 2025

    Pramono Anung-Rano Karno Dilantik 20 Februari 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pramono Anung-
    Rano Karno
    akan dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada 20 Februari 2025.
    Kesuanya akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, bersamaan dengan pelantikan kepala daerah lain se-Indonesia.
    “Ya betul. (Pelantikan) sama, tanggal 20 (Februari) semua,” ucap Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat dihubungi
    Kompas.com
    , Selasa (11/2/2025).
    Pelantikan Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta semula dijadwalkan digelar pada 6 Februari 2024.
    Kemudian, pelantikan sempat direncanakan bergeser ke rentang 18-20 Februari 2025 sebelum akhirnya dipastikan pada 20 Februari.
    “Ini ada pengumuman terbaru bahwa pelantikan yang sedianya 6 Februari, menjadi 18 sampai 20. Ya, jadi kemungkinan 18, kemungkinan 19, kemungkinan 20,” ucap Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin dalam rapat Badan Musyawarah di Gedung DPRD Jakarta, Jumat (31/1/2025).
    Khoirudin menduga perubahan jadwal ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di berbagai daerah di Indonesia.
    Menurutnya, ada sekitar 200 Pilkada yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
    Setelah proses penyelesaian sengketa rampung, pelantikan kepala daerah di seluruh Indonesia akan dilakukan bersamaan pada rentang waktu tersebut.
    “Kalau tanggal 6 kemarin, asumsi saya hanya yang tidak bersengketa, tanggal 18-20 asumsi saya, ini asumsi saya pribadi ya, mungkin setelah yang bersengketa selesai, jadi seluruh Indonesia satu kali pelantikan. Asumsi ya barangkali,” kata Khoirudin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono-Rano Dilantik Jadi Gubernur dan Wagub Jakarta 20 Februari

    Pramono-Rano Dilantik Jadi Gubernur dan Wagub Jakarta 20 Februari

    Jakarta

    Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi mengungkap pelantikan kepala daerah terpilih kemungkinan dilaksanakan pada Kamis, 20 Februari 2025. Rencananya, pelantikan langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Pada Pilkada 2024, pasangan Pramono Anung-Rano Karno telah ditetapkan oleh KPU DKI dan DPRD DKI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030. Dengan begitu, keduanya akan dilantik pada 20 Februari mendatang.

    “Insya Allah tanggal 20 pelantikan,” kata Teguh di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Wamendagri Bima Arya sebelumnya mengatakan sebanyak 505 kepala daerah akan dilantik serentak. Bima Arya memastikan pelantikan digelar 20 Februari 2025.

    “Ada total 505 gubernur, walikota dan bupati (yang akan dilantik),” kata Bima Arya kepada wartawan, Sabtu (8/2).

    Bima Arya mengatakan pelantikan akan digelar di Jakarta. Saat ini, kata dia, pemerintah masih mempersiapkan teknis pelantikan tersebut.

    “Insyaallah dipastikan tanggal 20 Februari di Jakarta. Saat ini Kemendagri tengah menyiapkan teknisnya dengan Sekretariat Negara,” ujarnya.

    (bel/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • SBY Akui Hubungannya dengan Megawati Masih Renggang, Taufik Kiemas Sudah Upaya lewat Ani Yudhoyono – Halaman all

    SBY Akui Hubungannya dengan Megawati Masih Renggang, Taufik Kiemas Sudah Upaya lewat Ani Yudhoyono – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui hubungannya dengan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri masih renggang.

    SBY mengatakan siapapun yang berpandangan seperti itu tidak salah.

    Kendati demikian, SBY menegaskan masih renggangnya hubungan dengan Megawati tak membuatnya harus benar-benar menutup komunikasi dengan Ketua Umum PDIP tersebut.

    “Kalau ada yang berpandangan seperti itu, tidak salah. Meskipun, tidak berarti tidak bisa bertemu sama sekali, tidak bisa berjabat tangan, tidak bisa berbicara secukupnya.”

    “Tidak seburuk itu sebetulnya (hubungan SBY dengan Megawati). Tapi, memang benar belum cair sekali,” katanya dikutip dari program SBY Bicara di YouTube Liputan6, Selasa (11/2/2025).

    SBY menilai renggangnya hubungan dengan Megawati berawal dari persaingan di Pemilu 2004 dan 2009.

    Dia menduga hal tersebut turut berdampak dengan belum harmonisnya dirinya dengan Megawati.

    “Kalau saya berusaha memahami, mungkin kontestasi kami dulu begitu keras, (pemilu) 2004 dan 2009. Barangkali itu, mungkin itu sisa-sisa dari kontestasi yang keras,” katanya.

    SBY mengatakan bahwa hubungannya dengan Megawati apakah membaik atau masih belum baik, maka hanya waktu yang bisa menjawabnya.

    “Mungkin time will tell, sejarah menakdirkan nanti seperti apa hubungan saya dengan beliau ke depan,” tuturnya.

    Di sisi lain, SBY mengungkapkan upaya untuk memperbaiki hubungan dengan Megawati telah banyak dilakukan.

    Salah satu yang turut andil untuk mengupayakannya, kata SBY, adalah mendiang suami Megawati, Taufik Kiemas.

    Bahkan, upaya tersebut diupayakan lewat komunikasi antara Taufik Kiemas dengan mendiang istri SBY, Ani Yudhoyono.

    “Sebetulnya ada (upaya untuk membuka komunikasi) dan boleh dikatakan banyak. Paling tidak, mendiang Bapak Taufik Kiemas yang bersahabat baik sampai akhir hayatnya dengan saya, itu ingin betul (SBY dan Megawati berdamai).”

    “Dan Pak Taufik Kiemas sering berbincang-berbincang dengan almarhumah Ibu Ani, untuk bagaimana kedua keluarga ini bisa menjalin lagi silaturahmi dengan baik,” katanya.

    Kendati demikian, SBY mengakui bahwa upaya Taufik Kiemas agar dirinya dan Megawati berhubungan baik lagi belum terealisasi hingga akhir hayatnya.

    Dia mengatakan Taufik Kiemas ingin agar SBY dan Megawati yang merupakan sesama mantan Presiden menjadi wujud keteduhan politik di Indonesia.

    “Kalau ada acara-acara formal, Ibu Megawati juga datang, bertemu dengan saya dan berjabat tangan.”

    “Tapi mungkin Pak Taufik Kiemas dan sahabat yang lain ingin lebih dari itu. Bagus kalau mantan Presiden membawa keteduhan bagi politik di Indonesia,” tegasnya.

    Namun, SBY menegaskan meski hubungannya dengan Megawati masih belum membaik, dirinya tetap menghormati putri dari Presiden pertama RI, Soekarno tersebut.

    “Saya menyerahkan kepada sejarah dan takdir Tuhan. Tapi yang jelas, saya tetap menghormati beliau,” tuturnya.

    Awal Mula Renggangnya Hubungan SBY dan Megawati

    Seperti yang diungkapkan SBY sebelumnya, friksi antara dirinya dan Megawati berawal dari rivalitas mereka di Pemilu 2004.

    Tak disangka, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) menang dari Megawati yang berduet bersama Hasyi Muzadi dengan perolehan suara 60,62 persen berbanding 39,38 persen.

    Di sisi lain, pada tahun 2023 lalu, politisi senior PDIP, Panda Nababan juga sempat membeberkan awal mula keretakan hubungan SBY dan Megawati yaitu dimulai pada tahun 2005.

    Pada saat itu, Panda mengaku ditugaskan Megawati untuk menemui SBY.

    “18 tahun yang lalu Megawati menugaskan saya berbicara dengan Presiden SBY di Istana dalam satu malam, di mana sebelumnya utusan-utusan dari Presiden SBY untuk meminta Mega kapan waktunya mereka berdua bertemu, itu tidak ada kepastian,” ungkap Panda pada 20 Mei 2023 lalu dalam program Kompas Petang Kompas TV.

    Sebelum menemui SBY, Panda mengatakan Megawati meminta dirinya mencatat beberapa pertanyaan yang harus disampaikan kepada Presiden RI ke-6 tersebut.

    “Saya terus terang termasuk yang berbahagia mendapat permintaan dari Ibu Mega, saya menghubungi SBY untuk satu rekonsiliasi dia biar baik.”

    “Waktu itu Bu Mega mengatakan kepada saya ‘Panda, kau catat lima pertanyaanku kepada SBY’,” katanya.

    Panda mengatakan pertanyaan pertama yang diajukan Mega adalah terkait pencapresan SBY pada Pilpres 2004.

    “Dijawab dia (SBY), tidak (menjadi capres). Padahal Hamzah Haz, Yusril, segala macem ada saksi. Di kemudian hari, dia bantah, tidak ada itu,” ujarnya.

    Lalu, pertanyaan kedua apakah SBY merasa dimanusiakan saat menjabat sebagai Menkopolhukam di era pemerintahan Megawati.

    Kemudian, Mega ingin bertanya terkait apakah ada pembuatan Partai Demokrat di Istana.

    “Tidak dijawab juga (oleh SBY),” kata Panda.

    Selanjutnya, Panda mengatakan terkait niat SBY menjadi cawapres dari Mega pada Pemilu 2004.

    Ia mengungkapkan niat tersebut pernah diutarakan oleh SBY secara langsung kepada Mega.

    “Dia ingin menjadi wapres dari Mega. Mega bilang tanya itu karena dia pernah tanyakan kepada saya,” ujarnya.

    Selama menanyakan hal tersebut, Panda mengatakan SBY justru hanya diam dan tidak menjawab.

    “Dan kemudian, dia menerawang ke langit-langit. Saya bilang, ‘Pak Susilo, ini ada pertanyaan ini gimana’. Dia hanya diam,” tuturnya.

    Panda pun kembali menegaskan bahwa Megawati sebenarnya ingin untuk berdamai dengan SBY.

    Namun, Mega memberikan syarat agar SBY menjawab pertanyaannya dengan jujur.

    “Saya pikir Ibu Mega pengen juga untuk ini (berdamai). Tapi harus juga mengakui apa yang sebenarnya itu lho. Kalau saya dekat dengan SBY, jawablah pertanyaan,” katanya.

    Keretakan SBY-Megawati Lanjut hingga Terpilihnya Jokowi

    Hubungan dua tokoh bangsa itu masih belum membaik setelah terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 lalu.

    Dikutip dari Kompas.com, sekira sebulan sebelum Jokowi-JK dilantik, SBY sempat mencurahkan keluh kesahnya karena tak berhasil bertemu dengan Megawati untuk membahas soal kebersamaan di DPR. 

    Saat itu, 30 September 2014, SBY mengaku sempat bertemu dengan Jokowi dan Hatta Rajasa di Istana Negara. 

    Namun, dia menyiratkan kekecewaan karena upayanya untuk ‘mendekati’ Megawati gagal. 

    “Pertemuan dengan Pak Jokowi berlangsung baik. Ketika PDI-P inginkan kebersamaan di DPR saya sampaikan pertemuan SBY-Mega penting,” cuit SBY melalui akun X resminya, @SBYudhoyono kala itu. 

    “Saya mendengar nanti pada saatnya Bu Mega akan ‘menerima’ saya,” tulis dia lagi.

    Sebaliknya politisi senior PDI-P Pramono Anung mengeklaim, pertemuan kedua elite politik tersebut gagal justru karena SBY menolak menerima utusan Megawati kala itu, yakni Jokowi, Jusuf Kalla, Puan Maharani, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. 

    Demokrat Hampir Masuk Koalisi Jokowi Jilid II

    Di tengah hubungan Megawati dan SBY yang tak harmonis, Partai Demokrat sempat hendak bergabung ke gerbong partai politik pengusung Jokowi pada kontestasi Pilpres 2019. 

    Namun, wacana tersebut batal, hingga akhirnya partai berlambang bintang mercy itu memilih untuk merapatkan barisan ke kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. 

    SBY mengakui bahwa alasan partainya tak bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi karena hubungannya dengan Megawati belum pulih. 

    “Masih ada jarak. Masih ada hambatan di situ. Saya harus jujur, belum pulih, masih ada jarak,” ucap SBY dalam konferensi pers 25 Juli 2018. 

    Padahal, kata SBY, Jokowi kala itu dengan tangan terbuka menerima Demokrat jika ingin bergabung mendukung pencapresannya. 

    “Saya selalu bertanya, ‘Apakah kalau Demokrat ada dalam koalisi, partai-partai koalisi itu bisa terima kami?’. ‘Ya bisa, karena presidennya saya’,” tutur SBY menirukan percakapannya dengan Jokowi.

    (Tribunnwes.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)

  • Tim Transisi Pramono-Rano pastikan warga tak miliki kendala air

    Tim Transisi Pramono-Rano pastikan warga tak miliki kendala air

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Tinjau pembangunan IPA Buaran III

    Tim Transisi Pramono-Rano pastikan warga tak miliki kendala air
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 10 Februari 2025 – 21:11 WIB

    Elshinta.com – Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno sempat meninjau Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Buaran III milik PAM JAYA yang berlokasi di Jalan Raya Kalimalang Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (6/2/2025) lalu.

    Ketua Tim Transisi Pramono-Rano, Ima Mahdiah mengatakan, tinjauan kemarin dilakukan guna memastikan sampai sejauh mana progres pembangunan IPA Buaran III. Hal tersebut juga menindaklanjuti pengaduan dari warga yang diterima Pramono-Rano ketika melakukan belanja masalah saat kampanye Pilkada Jakarta 2024.

    Adapun dalam tinjauan tersebut Ima didampingi Pakar Bioteknologi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Firdaus Ali yang juga anggota Tim Transisi Pramono-Rano.

    “Quick wins (program percepatan) dalam arti Pak Pram dan Bang Doel itu ingin seluruh warga Jakarta sampai dengan 2030 itu menikmati air tanpa ada kendala,” kata Ima di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Kemudian, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu tak memungkiri hingga saat ini pendistribusian air kepada warga di wilayah Jakarta Timur sudah sangat baik. Ia pun mendorong hal serupa juga bisa dilakukan di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat.

    “Jadi setelah proses disini (IPA Buaran III) selesai, disana (wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara) akan bangun reservoir lagi untuk 26 ribu meter kubik,” ungkap Ima.

    “Jadi mungkin ini kita hanya memastikan sebelum pak gubernur dan pak wagub datang kesini, semua sudah beres,” sambung dia.

    Di sisi lain, Direktur PAM JAYA, Arief Nasrudin mengatakan, kunjungan yang dilakukan Tim Transisi Pramono-Rano memastikan proses penyelesaian pembangunan IPA Buaran III.

    Ia pun menegaskan, pihaknya terus mendukung program prioritas milik Pramono-Rano untuk lima tahun ke depan. Salah satunya, yakni memperluas cakupan pipa atau pipanisasi agar semua warga Jakarta dapat memperoleh akses air bersih dengan baik.

    “Insyaallah ini (IPA Buaran III) juga selesai di akhir Maret 2025, sehingga ini bisa nantinya langsung dijadwalkan untuk diresmikan,” ujar Arief.

    Sekadar informasi, IPA Buaran III sendiri berkapasitas 3000 lps (liter per second) dan akan memberikan layanan air bersih kepada 250 ribu sambungan baru. Rencananya IPA Buaran III akan diresmikan secara langsung oleh Pramono-Rano pada April 2025. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Jaksel siapkan empat taman untuk beroperasi 24 jam

    Jaksel siapkan empat taman untuk beroperasi 24 jam

    Kami sudah diskusi mengenai keamanan, lalu lintas, dan lainnya. Nantinya Satpol PP, Dishub, pengurus lingkungan, dan lainnya akan dilibatkan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Selatan menyiapkan empat taman untuk beroperasi 24 jam sebagai ruang publik bagi masyarakat.

    “Kami sudah diskusi mengenai keamanan, lalu lintas, dan lainnya,” kata Kepala Suku Dinas Tamhut Jakarta Selatan, Djauhar Arifin di Jakarta, Senin.

    Djauhar mengatakan empat taman itu yakni Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Taman Langsat, Taman Ayodya dan Tebet Eco Park.

    Keempat taman tersebut dipilih karena fasilitas yang sudah memadai mulai dari lampu penerangan, toilet, dan lainnya.

    Dia menjelaskan, pihaknya sudah melakukan koordinasi bersama seluruh pihak terkait, termasuk pengurus lingkungan untuk bersama-sama menciptakan kondusivitas taman.

    “Kami sudah diskusi mengenai keamanan, lalu lintas, dan lainnya. Nantinya Satpol PP, Dishub, pengurus lingkungan, dan lainnya akan dilibatkan,” ujarnya.

    Diharapkan setelah diresmikan atau dibuka selama 24 jam pada pertengahan atau akhir bulan ini, taman tersebut bisa dinikmati warga untuk kegiatan positif seperti, berolahraga, pelatihan kesenian, berinteraksi maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya.

    “Untuk aktivitas warga di taman yang buka 24 jam, kami sudah minta kepada pengurus taman untuk membuat jadwal-jadwal kegiatan warga agar pemanfaatannya semakin maksimal,” ujarnya.

    Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung menjanjikan lima taman di Jakarta akan beroperasi selama 24 jam penuh sebagai tempat berkreasi dan pusat hiburan bagi warga setempat setelah dirinya dan Rano Karno (Doel) dilantik.

    Dari 2.554 taman yang ada di Jakarta yang siap untuk beroperasi 24 jam ini hanya lima taman saja.

    Lima taman tersebut diantaranya, Taman Literasi, Taman Langsat, Taman di Lapangan Banteng dan dua lainnya.

    Adapun kelengkapan infrastruktur yang harus dimiliki mulai dari ketersediaan lapangan parkir bagi kendaraan pengunjung, lokasi yang mudah diakses transportasi publik, ada ruang mengekspresikan diri bagi warga Jakarta dan lainnya.

    Nantinya akan memanfaatkan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari sejumlah perusahaan.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov Jakarta Bakal Terapkan QRIS untuk Pembelian Gas 3 Kg
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Februari 2025

    Pemprov Jakarta Bakal Terapkan QRIS untuk Pembelian Gas 3 Kg Megapolitan 10 Februari 2025

    Pemprov Jakarta Bakal Terapkan QRIS untuk Pembelian Gas 3 Kg
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana menerapkan sistem penggunaan QRIS (
    Quick Response Code Indonesian Standard
    ) untuk pembelian elpiji 3 kilogram (kg).
    Penerapan QRIS untuk pembelian
    elpiji 3 kg
    ini bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan mencegah kebocoran distribusi yang selama ini kerap terjadi.
    “Begitu sudah kita atur berapa pengguna elpiji di Jakarta, siapa yang benar terima databasenya, nanti menurut Dinas Perdagangan mereka mau dibikin seperti QRIS-nya,” ucap Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnaker) Jakarta, Hari Nugroho di Gedung DPRD Jakarta, Senin (10/2/2025).
    Saat ini Pemprov tengah mengkaji skema baru dalam pendistribusian elpiji 3 kg.
    Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penggunaan QRIS atau sistem digital lainnya untuk memastikan hanya warga yang berhak yang dapat membeli gas 3 kg.
    “QRIS begitu di-
    tap
    ternyata KTP-nya bukan DKI, nah berarti ketahuan. Selama ini pangkalan hanya mencatat KTP, tetapi tetap jual, jual, jual,” ujar Hari.
    Saat ini, Pemprov tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan pihak terkait untuk menentukan mekanisme teknis penggunaan QRIS dalam distribusi gas 3 kg.
    Data penerima subsidi akan disesuaikan dengan kategori rumah tangga miskin berdasarkan data kependudukan.
    Sistem ini diharapkan dapat mencegah spekulasi harga yang sering terjadi akibat penjualan gas di luar jalur resmi.
    Selama ini, pengecer menjual elpiji 3 kg dengan harga lebih tinggi, yang merugikan masyarakat berpenghasilan rendah.
    “Nanti masalah mau sampai ke masyarakat Rp 22.000- Rp 23.000 itu mekanisme pasar lagi. Makannya sekarang yang harus kita atur,” kata dia.
    Rencana ini seharusnya bisa langsung dilaksanakan tanpa perlu menunggu pelantikan Pramono Anung-Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih.
    Rencana ini bisa direlisasikan di masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi.
    “Ini sifatnya (darurat dan mendesak) darsak. Menurut saya, harusnya tidak menunggu gubernur baru. Pj Gubernur harus mungkin langsung. Tergantung mekanismenya harus mulai tahapan kajian apa, nanti perlu waktu,” ungkap Hari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pj Gubernur Jakarta Teken Ingub Efisiensi, Perdin PNS Dipangkas 50%

    Pj Gubernur Jakarta Teken Ingub Efisiensi, Perdin PNS Dipangkas 50%

    Bisnis.com, JAKARTA – PJ Gubernur Daerah Khusus Jakarta Teguh Setyabudi telah menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) No. 2 tahun 2025 sebagai respons atas instruksi Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi anggaran.

    Teguh juga akan menginformasikan Ingub tersebut kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pramono Anung dan Rano karno (Si Doel). 

    Dalam menanggapi soal efisiensi anggaran, Teguh mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah mengeluarkan Ingub No. 2 Tahun 2025. 

    “Memang rapim terkait efisiensi sudah, tapi kan itu progresnya, prosesnya tidak seketika langsung,” jelasnya kepada wartawan di daerah Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (10/2/2025). 

    Teguh mengatakan bahwa pihaknya juga akan menyampaikan kepada Pramono-Rano Karno terkait Ingub tersebut. Dia mengatakan bahwa pihaknya hanya akan membintangi. 

    “Biarlah nanti Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Terpilih yang akan memetakan konkretnya, kemudian mengeksekusinya, apakah ini efisiensi atau bentuk realokasi untuk program-program strategis dari Gubernur dan Wakil Gubernur yang mungkin belum teranggarkan,” ujarnya.

    Selain itu, Teguh menambahkan bahwa realokasi anggaran juga bisa digunakan untuk mendukung program strategis pemerintah pusat yang belum masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. 

    Sebagai informasi, Ingub 2 tahun 2024 ditandatangani Teguh pada 30 Januari 2025. Dalam Ingub tersebut, diungkapkan bahwa efisiensi belanja mencakup beberapa aspek yakni sebagai berikut. 

    Isi Ingub No. 2 Tahun 2025

    a. belanja perjalanan dinas dengan rincian:

    belanja perjalanan dinas biasa-luar negeri sebesar 50% (lima puluh persen);

    belanja perjalanan dinas biasa sebesar 50% (lima puluh persen); dan

    belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar 50% (lima puluh persen).

    b. belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar/focus group discussion.

    c. belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur pada belanja operasi seperti belanja sewa hotel, belanja sewa mobil, belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, dan belanja modal pengadaan peralatan dan mesin. 

    d. Belanja makanan dan minuman dengan rincian: 

    belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan;

    belanja makanan dan minuman jamuan tamu; 

    belanja makanan dan minuman rapat;

    belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan;

    belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan; dan

    belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial.

    e. lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk barang, uang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga; dan

    f. melakukan penyesuaian belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah.

  • Susul Para Menteri, Kepala Daerah Akan "Wajib Militer" Usai Dilantik
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 Februari 2025

    Susul Para Menteri, Kepala Daerah Akan "Wajib Militer" Usai Dilantik Nasional 10 Februari 2025

    Susul Para Menteri, Kepala Daerah Akan “Wajib Militer” Usai Dilantik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Para kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang setelah dilantik oleh
    Presiden Prabowo Subianto
    pada 20 Februari 2025.
    Retret ini dirancang sebagai bentuk pembekalan intensif bagi kepala daerah, serupa dengan yang telah dijalani para menteri Kabinet Merah Putih di tempat yang sama.
    “Dijadwalkan 21 (Februari) para kepala daerah itu akan mengikuti pembekalan di Magelang,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam siaran pers, Minggu (9/2/2025).
    Sebanyak 505 kepala daerah, yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota, akan mengikuti program ini selama sepekan, tepatnya dari 21 hingga 28 Februari 2025.
    Para kepala daerah akan mendapatkan pembekalan mengenai tugas pokok dan fungsi mereka pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.
    Kemudian, ada materi mengenai program Asta Cita yang akan dipaparkan oleh para menteri, serta pembekalan dari Lembaga Ketahanan Nasional.
    Di luar itu, akan ada sesi khusus dari Kementerian Keuangan terkait pemahaman efisiensi anggaran, serta peran pemerintah daerah dalam mendukung efisiensi tersebut.
    Bima menjelaskan bahwa
    Akmil Magelang
    dipilih karena fasilitasnya sudah tersedia dan terbukti efektif digunakan dalam retret para menteri Kabinet Merah Putih.
    “Dimulai dari (retret) Kabinet Merah Putih, di sana sudah ada tempatnya. Jadi daripada kita mengeluarkan anggaran lagi untuk tempat-tempat lain, lebih efektif dan efisien di situ saja,” kata Bima.
    Ia menambahkan, para kepala daerah kemungkinan akan dikumpulkan terlebih dahulu di Istana Kepresidenan Yogyakarta sebelum diberangkatkan ke Magelang.
    Namun, skema keberangkatan  maupun rangkaian kegiatan selama retret, masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.
    “Kami di Kemendagri, BPSDM yang bertanggung jawab untuk menyusun semua rangkaian acara bersama dengan Lemhannas. Ini kami sedang meninjau, survei opsi-opsi dari lokasi,” ujar mantan wali kota Bogor itu.
    Mengacu pada retret para menteri sebelumnya, kegiatan di Akmil Magelang lekat dengan kegiatan-kegiatan bernuansa militer, mencakup apel dan senam pagi, latihan baris berbaris, hingga pendakian ke Lembah Tidar.
    Para peserta juga diwajibkan mengenakan seragam khusus berupa loreng dan pakaian safari lapangan layaknya peserta program wajib militer.
    Untuk keberangkatannya, para menteri bahkan diangkut menggunakan pesawat TNI jenis Hercules dari Landasan Udara Halim Perdanakusuma.
    Selama program berlangsung, kepala daerah tidak didampingi oleh ajudan dan diharapkan mengikuti seluruh agenda dengan penuh kedisiplinan.
    Namun, Prabowo saat itu menegaskan bahwa ia tidak berniat untuk menerapkan nilai-nilai militeristik kepada anak buahnya.
    Ia hanya ingin para menterinya menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan negara.
    “The military way inti dari semua perusahaan adalah disiplin. Kedua, kesetiaan benar-benar minta saudara tidak setia kepada Prabowo, setia kepada bangsa dan negara Indonesia,” kata Prabowo, 25 Oktober 2024.
    Beberapa kepala daerah terpilih menyatakan kesiapannya untuk mengikuti retret ini.
    Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa, menilai bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan koordinasi dan adaptasi antar kepala daerah.
    “Retret menurut saya menjadi bagian yang penting untuk saling meng-update, bagaimana sebetulnya adaptasi, adaptasi dan mitigasi, mitigasi ini menjadi penting,” ujar Khofifah.
    Senada dengan Khofifah, Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung juga mendukung rencana ini.
    “Ya pokoknya yang namanya kepala daerah, mau diajak apa saja sama pemerintah pusat ikut banget,” kata Pramono di GBK Basket Hall, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (11/1/2025).
    Ia menilai retret ini penting untuk menyelaraskan visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah.
    “Untuk mengawali pemerintahan tentunya bagus ya, karena ini semangat kebersamaan, intinya kan itu,” ujar Pramono.
    Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi, juga menyatakan kesiapannya.
    “Ya saya ngikut saja. Kita wayang,” kata Ahmad Luthfi di Kota Solo, Selasa (14/1/2024).
    Pakar ilmu pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad), Dede Sri Kartini, menilai bahwa
    retret kepala daerah
    ini memiliki manfaat, terutama dalam hal penyamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah.
    “Terutama untuk kepala daerah terpilih yang katakanlah
    background
    -nya tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu pemerintahan,” kata Dede, dikutip dari
    Antara
    , Senin.
    Menurutnya, retret ini dapat membantu kepala daerah memahami batasan kewenangan yang mereka miliki sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
    Selain itu, Dede menekankan pentingnya pembekalan mengenai birokrasi pemerintahan yang efektif, termasuk bagaimana kepala daerah sebaiknya menghargai pendapat para kepala dinas dan tidak sembarangan melakukan perombakan.
    “Satu lagi adalah bagaimana kepala daerah terpilih lebih membuka diri untuk mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan partai politiknya,” katanya.
    Dengan adanya retret ini, diharapkan para kepala daerah dapat lebih siap dalam menjalankan tugasnya, selaras dengan program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.