Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Karangan Bunga untuk Pramono Anung dan Rano Karno Dirusak, Ini Kesaksian Penjaga Megapolitan 21 Februari 2025

    Karangan Bunga untuk Pramono Anung dan Rano Karno Dirusak, Ini Kesaksian Penjaga Megapolitan 21 Februari 2025

    Karangan Bunga untuk Pramono Anung dan Rano Karno Dirusak, Ini Kesaksian Penjaga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Karangan bunga ucapan untuk
    Pramono Anung
    dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dirusak di
    Balai Kota Jakarta
    pada Jumat (21/2025).
    Petugas keamanan Balai Kota Jakarta mengungkapkan, karangan bunga itu diduga dirusak oleh massa aksi
    Indonesia Gelap
    saat menuju Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.
    “Iya pas lagi
    long march,
    jalan, saya ngeliat ada karangan bunga mungkin iseng mungkin ya, tapi enggak tahu juga dah. Tapi langsung diancurin,” kata Bambang, bukan nama sebenarnya, Jumat.
    Bambang menjelaskan bahwa saat itu ia melihat sekitar 200 massa aksi berjalan melewati Jalan Medan Merdeka Selatan, dekat Balai Kota Jakarta.
    “Iya mahasiswa tadi, sekitaran 200 orang, banyak. (Waktu) dihancurinnya kurang tahu ya, tapi sudah hancur aja. Dia lewat-lewat, saking banyaknya yang demo ya,” tuturnya.
    Peristiwa perusakan karangan bunga tersebut menjadi viral di media sosial.
    Dalam video yang beredar, terlihat massa demonstrasi yang mengenakan pakaian hitam merobohkan karangan bunga, menendang, dan menyeretnya ke jalan.
    Di belakang mereka, terdapat mobil komando dan massa mengibarkan bendera.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi sekitar pukul 17.01 WIB, sudah tidak ada lagi karangan bunga yang berjejer di depan Balai Kota. Salah satu Pamdal yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB.
    Sekitar 2.500 mahasiswa bergerak ke Patung Kuda untuk aksi Indonesia Gelap. Mereka melakukan
    long march
    menuju Patung Kuda di Gambir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 47 Kepala Daerah Absen dalam Retret di Magelang

    47 Kepala Daerah Absen dalam Retret di Magelang

    Magelang, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengungkapkan bahwa sebanyak 47 kepala daerah tidak hadir dalam kegiatan pembekalan atau retret di Lembah Tidar, kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (21/2/2025).

    Bima Arya menjelaskan di antara mereka yang absen, terdapat enam kepala daerah yang memberikan alasan ketidakhadiran karena alasan sakit atau keperluan keluarga.

    “Jadi, yang tidak datang mungkin disebabkan oleh keterlambatan, hambatan perjalanan, atau alasan lainnya. Total, ada 47 kepala daerah yang belum hadir. Saat ini, kami masih mendalami penyebab ketidakhadiran mereka,” kata Bima kepada wartawan di Akmil, Magelang, pada Jumat (21/2/2025).

    Lebih lanjut, Bima mengungkapkan ia belum mengetahui secara pasti siapa saja kepala daerah yang absen karena pendataan masih berlangsung. Ia juga mempertanyakan apakah ketidakhadiran ini terkait dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta beberapa kader PDIP menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, sejumlah kepala daerah yang merupakan kader PDIP, seperti Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Wali Kota Semarang Agustina Wuliajeng, terlihat tidak hadir dalam acara tersebut.

    Bima Arya menegaskan tidak ada pemberitahuan resmi terkait ketidakhadiran mereka, yang bisa saja disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk terlambat atau ketidaksediaan untuk hadir tepat waktu.

    Di sisi lain, Bima meminta kepala daerah yang dipastikan tidak dapat hadir untuk mengirimkan perwakilan, seperti wakil kepala daerah atau sekretaris daerah, agar tetap mengikuti rangkaian acara tersebut. Ia menekankan kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang program-program pusat dan untuk melakukan sinkronisasi antara pusat dan daerah.

    “Apabila ada yang diizinkan untuk tidak hadir, mereka dapat mengirimkan wakilnya. Program ini sangat penting agar kepala daerah dapat memahami kebijakan pusat dan melakukan sinkronisasi dengan kebijakan daerah,” tambahnya.

    Terakhir, Bima mengungkapkan sebanyak 448 kepala daerah hadir mengikuti retret dan telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Dari jumlah tersebut, 19 peserta memerlukan pengawasan medis khusus karena kondisi kesehatan mereka, termasuk setelah menjalani operasi atau memiliki penyakit serius.

    “Sebanyak 19 peserta retret kepala daerah yang hadir diberi tanda gelang merah karena kondisi kesehatannya membutuhkan perhatian khusus. Meskipun demikian, mereka memutuskan untuk tetap hadir,” tutup Bima.

  • Said Abdullah dan Deddy Sitorus Sambangi Rumah Megawati

    Said Abdullah dan Deddy Sitorus Sambangi Rumah Megawati

    Jakarta –

    Politisi PDIP berdatangan ke rumah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri malam ini. Kali ini ada Said Abdullah dan Deddy Sitorus.

    Pantauan detikcom, Jumat (21/2/2025), Said Abdullah tiba di kediaman Megawati di Teuku Umur, Menteng, Jakarta Pusat pukul 18.57 WIB. Said tak berkomentar banyak soal kehadiran dirinya untuk kedua kali di rumah Megawati.

    Menurut Said, dirinya hadir untuk melapor kepada Ketua Umum PDIP. Namun Said tak menjelaskan laporan yang dimaksud.

    “Mau sampaikan laporan kepada ketua umum,” kata Said sebelum masuk ke rumah Megawati.

    Said sebelumnya sudah keluar dari kediaman Megawati. Said Abdullah mengaku menyambangi kediaman Megawati bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung. Namun dia menyebut Pramono sudah pulang terlebih dahulu.

    “Saya dengan Mas Pram, Mas Pram sudah balik,” ujar Said ketka keluar dari rumah Megawati.

    Sebelum Said Abdullah, politisi PDIP yang datang adalah Deddy Sitorus. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif itu datang pukul 18.54 WIB. Dia terlihat mengenakan pakaian hitam.

    Deddy tak menjelaskan maksud kedatangannya ke rumah Megawati. Dia langsung masuk ke dalam rumah Megawati melewati pintu pos penjagaan.

    Seperti diketahui sejumlah politisi PDIP terlihat keluar masuk kediaman Megawati, mereka yang terlihat adalah Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun, kemudian Bintang Puspayoga dan Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat PDIP, Andi Widjajanto.

    (dek/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Said PDIP Balas Jokowi Soal Retret Magelang: Bukan Urusan Orang Luar

    Said PDIP Balas Jokowi Soal Retret Magelang: Bukan Urusan Orang Luar

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah meminta Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) tidak cawe-cawe terhadap urusan partai.

    Said menegaskan bahwa instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, merupakan urusan internal, bukan urusan pihak di luar partai.

    “Ini soal partai lah, urusan internal, bukan urusan orang luar,” kata Said dilansir dari Antara, Jumat (21/2/2025).

    Kendati demikian, dia tak mengatakan apakah seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih yang menjadi kepala daerah akan mengikuti instruksi tersebut atau tidak.

    Termasuk, apakah nantinya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang sebelumnya mengunjungi kediaman Megawati akan tetap berangkat ke lokasi retret atau tidak

    Said hanya mengungkapkan bahwa Pramono telah pulang terlebih dahulu. “Saya dengan Mas Pram. Mas Pram sudah balik,” ujarnya.

    Sebelumnya, Jokowi menanggapi instruksi Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) memboikot retret di Magelang. 

    Jokowi mengatakan bahwa kegiatan retret kepala daerah di Magelang adalah urusan pemerintahan lantaran yang mengundang adalah presiden.

    “Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden,” kata Jokowi dilansir di Antara, Jumat (21/2/2025).

    Jokowi yang pernah menjadi kader dan didukung PDIP mengimbau agar para kepala daerah tetap hadir. Dia juga mengingatkan para kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat bukan untuk kepentingan lain.

  • Bang Doel perdana pemerintahan langsung ke lokasi banjir Kali Krukut

    Bang Doel perdana pemerintahan langsung ke lokasi banjir Kali Krukut

    Wakil Gubernur DKI Rano Karno atau disapa Bang Doel perdana terjun langsung ke lokasi banjir tepatnya kawasan Kali Krukut segmen Jalan NIS, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

    Bang Doel perdana pemerintahan langsung ke lokasi banjir Kali Krukut
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 21 Februari 2025 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno atau akrab dikenal sebagai Bang Doel pada perdana pemerintahannya langsung ke lokasi banjir tepatnya di kawasan Kali Krukut segmen Jalan NIS, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

    “Hari ini pertama kerja agenda ini salah satu program kerja 100 hari pertama yakni mengeruk seluruh sungai,” kata Rano Karno saat ditemui di Jakarta Selatan, Jumat.

    Rano mengatakan akan mengeruk semua kali di Jakarta untuk mengendalikan banjir. Sekitar pukul jam 08.45 WIB, Rano menyusuri gang kecil di kawasan rawan banjir tersebut. Tak lupa dia juga menyapa warga sekitar. Dia tampak antusias mendengar penjelasan dari Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum dan Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin.

    Pada Jumat ini, Rano Karno menjadi Gubernur DKI sementara selama seminggu mengingat Pramono menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025. Pengerukan semua kali atau sungai untuk mencegah banjir di Jakarta menjadi tugas pertama Pramono Anung dan Rano Karno usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Pramono dan Rano akan melakukan “Parade Senja” melibatkan sekitar 5.000 petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dalam rangka penanganan banjir di Jakarta.

    Pengerukan kali tersebut merupakan salah satu tugas dari program 100 hari kerja yang akan dijalankan Pramono Anung-Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sebelum pelantikan, Doel bersama istri mendatangi kediaman Pramono di Cipete, Jakarta Selatan pada pukul 06.11 WIB.

    Sebanyak 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota dilantik dalam satu rangkaian prosesi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Upacara pelantikan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto yang akan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih.

    Pelantikan kepala daerah secara serentak disebut menjadi momen bersejarah yang menandai komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Lulusan SD Bisa Lamar jadi Petugas PPSU atau Pasukan Orange di Jakarta – Page 3

    Lulusan SD Bisa Lamar jadi Petugas PPSU atau Pasukan Orange di Jakarta – Page 3

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo bersama Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno menghadiri Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih Raya, Jakarta Pusat. Dalam pidato perdananya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memaparkan visi dan program kerja selama lima tahun ke depan untuk memimpin Kota Jakarta.

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam dan mengharapkan kerja sama yang baik antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta. Kalau Jakarta mau maju, maka kerja sama itu harus dilakukan dengan baik dan tulus bersama-sama,” ujar Gubernur Pramono.

    Lebih lanjut, Gubernur Pramono menuturkan, Jakarta saat ini memasuki fase baru. Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta telah mengamanatkan bahwa status sebagai ibu kota akan beralih dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, ada klausul yang menyebutkan pemindahan ibu kota akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

    “Sampai hari ini belum ditandatangani. Kemarin Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Presiden menyatakan Jakarta masih menjadi ibu kota negara. Maka kita masih menggunakan Daerah Khusus Ibukota karena terminologinya seperti itu,” ujarnya.

    Ia mengatakan, sudah saatnya Jakarta sebagai kota global yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak lagi bersaing di dalam negeri, melainkan dengan kota-kota global dunia, seperti New York, Singapura, Kuala Lumpur, Manila, dan Hanoi. Ia berharap, pada 2045 mendatang Jakarta bisa menjadi Top Global 20 melalui kolaborasi antara eksekutif dan legislatif.

    “Membangun Jakarta adalah melanjutkan kesinambungan kepemimpinan yang ada. Tidak boleh terputus-putus. Kebetulan hadir para gubernur sebelum saya, hal-hal yang baik dari Bang Yos, Bang Foke, Pak Ahok, dan Mas Anies akan saya lanjutkan. Kami akan melihat untuk kebaikan warga Jakarta,” terangnya.

     

     

  • Janji manis Pram-Doel untuk pasukan oranye “sang penjaga Jakarta”

    Janji manis Pram-Doel untuk pasukan oranye “sang penjaga Jakarta”

    bisa bahagia saat bekerja

    Jakarta (ANTARA) – Pasukan oranye atau petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) boleh tersenyum lebar seiring “janji manis” yang dilontarkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno untuk menyejahterakan mereka.

    Sebanyak 2.800 orang meliputi pasukan teknis lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditambah 267 lurah menjadi saksi pengucapan janji Pramono saat menghadiri Apel Kesiapsiagaan di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (20/2).

    Bisa dipahami, janji itu bukan sekadar basa-basi, melainkan upaya pemimpin DKI untuk memotivasi para pasukan oranye agar kembali menunjukkan kekuatannya sebagai garda terdepan yang menjaga kebersihan dan kenyamanan di setiap sudut Jakarta.

    Pasukan teknis ini terdiri dari pasukan oranye (PPSU), pasukan biru (satuan teknis Dinas Sumber Daya Air), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), pasukan hijau (Dinas Pertamanan dan Hutan Kota), pasukan kuning (Bina Marga), personel Dinas Perhubungan, Pasukan Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.

    PPSU dijanjikan terbebas dari evaluasi setiap tahun asalkan rajin bekerja sesuai kontrak. Lalu, apabila kinerja mereka tak sesuai harapan, tentu saja ada konsekuensi yang menanti.

    Sayang, Pramono tak menyebutkan secara rinci bentuk konsekuensi yang dimaksud. Namun para petugas terlanjur bertepuk tangan mendengar evaluasi setahun sekali yang ditiadakan.

    Selain itu, dia berjanji mempertimbangkan masa tua para petugas, serta mempermudah syarat rekrutmen mereka dari semula mensyaratkan lulusan sekolah menengah atas (SMA) menjadi lulusan sekolah dasar (SD) dan bisa baca tulis.

    Ini menjadi upaya membuat para petugas nyaman dan yang terpenting, sebut Pram, bisa bahagia saat bekerja.

    Selama ini, kata Pram, mereka bekerja dengan luar biasa untuk membuat Jakarta menjadi nyaman dan aman tapi seringkali masih dianggap kurang oleh berbagai pihak.

    Selain itu, perubahan syarat perekrutan PPSU dilakukan mengingat Jakarta saat ini membutuhkan ribuan orang petugas yang salah satu tugasnya mempercepat perbaikan prasarana dan sarana publik yang rusak, kotor, dan atau mengganggu masyarakat tersebut.

    Karenanya, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan pun akan dia revisi.

    Adapun jumlah PPSU di setiap kelurahan berkisar antara 40-70 orang, dan dengan jumlah kelurahan di Jakarta sebanyak 267 maka total petugas se-Jakarta antara 10.687-18.960 orang.

    Bagi Pram atau Bang Anung — demikian sapaan Rano Karno alias Bang Doel pada Pram —, PPSU dan pasukan teknis lintas OPD menjadi kekuatan utama dalam membuat Jakarta lebih aman, lebih nyaman, lebih bersih, dan lebih enak dilihat.

    Dia berharap nantinya para petugas mau bekerja bersama-sama untuk kebaikan Jakarta yang dicita-citakan menjadi kota global.

    Jakarta, kata dia, diinginkan menjadi lebih aman, nyaman, bersih, terawat, dan rapi.

    Sejumlah petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) mengangkut tumpukan sampah yang terbawa banjir di kawasan Jalan Kapuk Bongkaran, Cengkareng, Jakarta, Kamis (30/1/2025). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/nym. (ANTARA FOTO/SULTHONY HASANUDDIN)

    Kata pasukan oranye

    Janji manis Pram-Doel disambut hangat. Mulyana (35), PPSU di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat salah satunya menyoroti evaluasi tahunan.

    Menurut Mulyana, ketiadaan evaluasi setiap tahun berimbas pada tak perlu lagi dia melamar posisi yang sama di tahun depan, di samping status kerja dia kontrak.

    Selain menyoal evaluasi, dia juga menyambut positif menyoal persyaratan perekrutan. Tetapi, Mulyana yang sudah sembilan tahun mengabdi untuk Jakarta itu mengatakan sebenarnya syarat pendidikan SD sudah diterapkan sejak dia mendaftar dulu.

    Walau begitu, penegasan Pram-Doel memungkinan lebih banyak rekannya yang lulusan SD mendaftarkan diri.

    Apalagi, kata dia, tak ada dokumen pelengkap lainnya yakni Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Selebihnya, hanya KTP DKI dan surat keterangan sehat.

    Sementara perkara kesejahteraan, Mulyana mengatakan gajinya terbilang cukup, Rp5,3 juta sebulan ditambah tunjangan hari raya (THR) saat Lebaran yang besarannya satu kali gaji.

    Setali tiga uang dengan Mulyana, Muhammad Yusuf Habibie (33) dan Irfan Maulana (28) ikut bahagia dengan janji manis Pram-Doel.

    Yusuf yang bertugas di Lagoa, Koja Jakarta Utara sejak tahun 2019, sementara Irfan sejak 2017 di area sama, berpendapat syarat baru akan memudahkan lebih banyak warga Jakarta lainnya yang ingin melamar.

    Warga yang mau melamar bisa datang ke kelurahan terdekat. Perekrutan dilakukan tanpa memungut biaya.

    Bagi mereka, jumlah petugas di Lagoa masih kurang sementara tugas mereka banyak, apalagi beberapa waktu belakangan ini. Keduanya mengaku bekerja keras membersihkan saluran air dari sampah demi mengantisipasi banjir.

    “Kami kerja di saluran lagi berat banget. Banyak warga masih banyak yang kurang peduli, masih jahat sama lingkungan. Masih suka buang sampah di saluran penghubung,” kata Yusuf.

    Merujuk data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta tahun 2023, jumlah timbunan sampah dari badan air di Jakarta tercatat sebanyak 62.979,3 ton.

    Sementara jumlah sampah yang dapat diolah atau berkurang dari badan air sebanyak 6.249 ton atau 10 persen.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan, sampah di badan air dapat berkurang antara lain dengan pembangunan saringan sampah di Kali Pesanggrahan dan Muara Teluk Jakarta.

    Selain itu, dilakukan juga pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana, salah satunya saringan sampah eksisting.

    Namun upaya tersebut tetap membutuhkan bantuan masyarakat. Mereka diharapkan lagi tak membuang sampah di badan air, demikian yang disuarakan Irfan dan Yusuf.

    Delapan jam kerja, kata mereka, terasa berat dengan ceceran sampah di saluran air di hadapan mereka.

    “Minta kesadarannya buat warga. Jangan jahat sama lingkungan. Kebersihan kan buat kita bareng-bareng,” kata Yusuf.

    Untuk kesekian kalinya, Jakarta hanya bisa menanti realisasi janji ini kapan akan diketuk palunya dan semoga benar-benar berakhir manis.

    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

  • Apakah Jakarta Masih Ibu Kota Negara? Pramono Anung Buka Suara – Page 3

    Apakah Jakarta Masih Ibu Kota Negara? Pramono Anung Buka Suara – Page 3

    Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan pidano perdananya dalam rapat bersama DPRD Jakarta.

    Melalui materi yang disampaikan, Pramono mengatakan program operasional taman selama 24 jam akan menjadi tempat alternatif bagi warga Jakarta yang ingin menyampaikan curahan hatinya.

    “Kami akan melakukan aktivasi secara aktif ruang bersama contohnya adalah taman, banyak taman di Jakarta 2.554 taman secara keseluruhan tetapi tidak ada yang buka saat malam hari maka kita ingin ada taman taman yang kita atur dengan baik, security, lighting, CCTV, UMKM-nya agar warga Jakarta,” kata dia di Kantor DPRD Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Pramono yakin, dengan hadirnya taman, maka warga Jakarta tidak perlu lagi kehadiran mobil curhat.

    Diketahui, mobil curhat adalah salah satu program yang sempat digagas Ridwan Kamil saat mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta.

    “Jadi tidak perlu lagi ‘Mobil Curhat’ tapi curhatnya di taman saja,” ujar Pramono.

    Dia yakin, kehadiran taman ditujukan sebagai tempat ekspresi, bercerita dan mencari inspirasi. Maka dengan beroperasinya taman selama 24 jam, warga Jakarta dipastikan memiliki saluran aspirasi yang lebih baik.

    “Taman untuk tempat sharing, untuk berbagi dan betul betul menjadi tempat warga Jakarta menyalurkan inspirasi, aspirasi dan sebagainya,” Pramono menandasi.

  • Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo belum putuskan berangkat ke retret

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo belum putuskan berangkat ke retret

    “Ini tadi saya sudah ‘WhatsApp’-an dengan Pak Pram (Pramono Anung), Gubernur DKI. Jadi ya Mas Pram mau menghadap Ibu (Megawati) dulu, nanti seperti apa penjelasannya. Ini ada surat, terus kita klarifikasi surat ini. Saya klarifikasinya lewat Mas Pram

    Yogyakarta (ANTARA) – Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo belum memutuskan apakah dirinya akan berangkat ke acara pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Hasto di Balai Kota Yogyakarta, Jumat, mengaku masih menunggu klarifikasi terkait instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari partai tersebut untuk tidak mengikuti retret pada 21–28 Februari 2024.

    “Ini tadi saya sudah ‘WhatsApp’-an dengan Pak Pram (Pramono Anung), Gubernur DKI. Jadi ya Mas Pram mau menghadap Ibu (Megawati) dulu, nanti seperti apa penjelasannya. Ini ada surat, terus kita klarifikasi surat ini. Saya klarifikasinya lewat Mas Pram yang dekat di Jakarta, beliau yang akan menghadap,” ujar Hasto yang diusung PDIP ini.

    Terkait kesiapan keberangkatan, Hasto menyebut dirinya dan kepala daerah lainnya sudah mengikuti prosedur awal, termasuk menyimpan koper di lokasi kegiatan sebagaimana diminta sebelumnya.

    “Semua sudah taruh koper di sana, urusan taruh koper semua sudah taruh koper karena perintah taruh koper itu kemarin hari Kamis,” ucap dia.

    Namun, mantan Bupati Kulon Progo dua periode ini belum bisa memastikan apakah tetap akan mengikuti kegiatan tersebut atau tidak.

    “Ya belum, belum tentu. Nanti saya nunggu klarifikasi dengan Pak Pramono dulu. Ini baru klarifikasi,” ujar Hasto.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Megawati Minta Tunda Keberangkatan Retret, Wali Kota Yogya: Pramono Anung sedang Klarifikasi – Halaman all

    Megawati Minta Tunda Keberangkatan Retret, Wali Kota Yogya: Pramono Anung sedang Klarifikasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, belum memberikan kepastian mengenai keikutsertaannya dalam retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Saat dikonfirmasi, Hasto mengaku masih berkoordinasi dengan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, untuk mengklarifikasi surat edaran dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.

    Sebelumnya, Megawati menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari PDIP untuk menunda mengikuti retret melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025).

    Di situ, ia menegaskan bahwa permintaan penundaan ini berkaitan dengan dinamika politik nasional yang terjadi, terutama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Ini tadi saya sudah WA-nan dengan Pak Pram, Gubernur DKI (Jakarta). Jadi, ya Mas Pram mau menghadap Ibu (Megawati) dulu, nanti seperti apa penjelasannya.”

    “Ini kan ada surat, terus kita klarifikasi surat ini. Saya klarifikasinya lewat Mas Pram yang dekat di Jakarta, beliau yang akan menghadap,” ujar Hasto, Jumat (21/2/2025), dilansir Tribun Jogja.

    Meski begitu, ia menyebut bahwa barang-barangnya sudah sampai di lokasi retret.

    Hal ini karena seluruh kepala daerah menyesuaikan arahan dari pemerintah pusat.

    “Semua sudah taruh koper di sana. Urusan taruh koper, semua sudah taruh koper, karena perintah taruh koper itu kemarin hari Kamis,” ungkapnya.

    Menurut Hasto, hal itu tidak bisa dijadikan patokan dirinya bakal ambil bagian dalam retret kepala daerah yang digelar 21-28 Februari 2025.

    Mantan Bupati Kulon Progo itu kembali menegaskan, pihaknya masih menantikan hasil klarifikasi ke Megawati melalui Pramono Anung.

    “Ya, belum tentu (berangkat retret), belum tentu. Nanti saya nunggu klarifikasi dengan Pak Pramono dulu, ini baru klarifikasi,” terangnya.

    Diberitakan sebelumnya, Megawati menyatakan bahwa keputusannya untuk meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari PDIP menunda mengikuti retret ini diambil dengan mempertimbangkan AD-ART PDIP.

    Khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan bahwa ketua umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.

    Tribunnews.com mendapatkan salinan surat tersebut dari Juru Bicara PDIP, Guntur Romli pada Kamis malam.

    Berikut isi instruksi Megawati:

    Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.

    Selanjutnya diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut:

    1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

    2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

    Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul: Megawati Minta Tunda Keberangkatan Retret, Hasto Wardoyo: Baru Diklarifikasi Pak Pramono Anung.

    (Tribunnews.com/Deni/Fersianus)(TribunJogja.com/Azka Ramadhan)