Tag: Pramono Anung

  • Rano Karno Sebut Pramono Anung Bisa Saja Ikut Retreat Gelombang Dua
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        22 Februari 2025

    Rano Karno Sebut Pramono Anung Bisa Saja Ikut Retreat Gelombang Dua Megapolitan 22 Februari 2025

    Rano Karno Sebut Pramono Anung Bisa Saja Ikut Retreat Gelombang Dua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Gubernur Jakarta
    Rano Karno
    menyebutkan bahwa Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    bisa saja mengikuti
    retreat kepala daerah
    gelombang kedua.
    “Mungkin bisa saja (ikut gelombang dua),” ujar Rano Karno saat ditemui di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu (22/2/2025).
    Rano menyebutkan bahwa ada kemungkinan retreat gelombang kedua bakal digelar.
    Namun, ia tidak memberikan kepastian mengenai siapa saja yang akan ikut serta dalam pertemuan tersebut.
    “Memang ada gelombang (kedua),” kata Rano.
    Rano pun menegaskan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan
    Megawati Soekarnoputri
    tidak melarang kepala daerah kader PDI-P untuk ikut retreat kepala daerah.
    Ia menekankan, Megawati hanya meminta agar para kader PDI-P menunda keberangkatan menuju Akademi Militer, Magelang, untuk mengikuti retreat.
    “Ingat sekali lagi surat ini adalah menunda, bukan melarang. Kemarin teman-teman sudah ada di Jogja, sudah ada di Magelang,” kata Rano.
    Keikutsertaan Pramono pada retreat kepala daerah menjadi pertannyaan setelah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari PDI-P untuk menunda keberangkatan mengikuti retreat kepala daerah.
    Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa kepala daerah yang tidak hadir dalam retreat rangkaian pertama ini harus mengikuti rangkaian berikutnya.
    Retreat gelombang kedua tersebut akan digelar setelah putusan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
    “Ya, menunggu keputusan MK,” ucap Bima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rano Karno Sebut Pramono Anung Bisa Saja Ikut Retreat Gelombang Dua
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        22 Februari 2025

    Rano Karno Tegaskan Kehadirannya di Magelang Hanya untuk Penutupan Retreat Megapolitan 22 Februari 2025

    Rano Karno Tegaskan Kehadirannya di Magelang Hanya untuk Penutupan Retreat
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menegaskan bahwa kehadirannya dalam acara retreat di Magelang, Jawa Tengah pada 27 Februari 2025 hanya untuk mengikuti penutupan kegiatan tersebut.
    “Ingat, wakil diundang itu tanggal 27 (Februari 2025) hanya untuk penutupan,” ujar
    Rano Karno
    saat ditemui di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu (22/2/2025).
    Dia mengatakan bahwa dirinya akan hadir meskipun ada surat edaran dari Ketua Umum
    PDI-P
    ,
    Megawati Soekarnoputri
    yang meminta kepala daerah kader PDIP menunda menghadiri acara tersebut.
    “Saya kan memang diundang tanggal 27 (Februari),” kata dia.
    Terkait dengan posisi Gubernur Jakarta, Pramono Anung dalam agenda tersebut, Rano enggan berkomentar lebih jauh dan meminta agar hal itu ditanyakan langsung ke DPP PDI-P.
    “Kalau Pak Pram, tanya sama DPP. Tugas saya ini perintah Pak Pram sebagai Gubernur, yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjagain. Ini bukan juga pekerjaan mudah, teman-teman ya. Jadi mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja,” ucap dia.
    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.
    Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    Juru Bicara PDI-P Guntur Romli membenarkan bahwa surat tersebut merupakan instruksi langsung dari Megawati yang disampaikan secara tertulis kepada seluruh kader.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tegas Megawati.
    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.
    Dalam surat tersebut, Megawati juga menegaskan bahwa saat ini seluruh komando partai diambil alih oleh dirinya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Anung dan Rano Karno Diminta Tegas Denda Rp 500 Ribu Para Pembakar Sampah – Page 3

    Pramono Anung dan Rano Karno Diminta Tegas Denda Rp 500 Ribu Para Pembakar Sampah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno diminta serius mengatur polusi udara di wilayahnya. Salah satunya menerapkan denda sebesar Rp 500 ribu bagi pembakar sampah.

    Co-Founder Bicara Udara, Novita Natalia melihat titik krusial dari kualitas udara di Jakarta. Maka, aspek ini dinilai perlu jadi prioritas utama Pram-Rano.

    “Kami mendesak agar Gubernur dan Wakil Gubernur segera bertindak dengan kebijakan yang tegas dan berbasis data guna menanggulangi polusi udara yang semakin mengancam kesehatan masyarakat,” ujar Novita dalam keterangan resmi, Sabtu (22/2/2025).

    Novita menekankan perlunya penerapan sanksi yang lebih ketat bagi pelaku pencemaran udara serta kejelasan alur pelaporan, baik untuk pelanggaran skala mikro maupun makro. Selain itu, regulasi, cara pelaporan dan sanksi bagi pelaku pencemaran udara perlu disosialisasikan secara lebih masif kepada masyarakat.

    “Edukasi dan partisipasi masyarakat dalam upaya mengurangi polusi udara juga menjadi perhatian. Bicara Udara mengusulkan sistem pelaporan yang jelas dan efisien serta pemberlakuan denda maksimal Rp 500.000 bagi pelanggar yang melakukan pembakaran sampah sembarangan,” ucapnya.

    Novita juga menyoroti pentingnya kerja sama antar-wilayah di Jabodetabekpunjur untuk mengatasi polusi udara yang bersifat lintas batas. Termasuk penguatan sistem peringatan dini untuk menghadapi kondisi polusi ekstrim.

    “Kami juga mendorong transparansi dalam penyediaan data kualitas udara melalui integrasi informasi dari berbagai sumber, seperti Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) milik pemerintah dan sensor independen yang lebih terjangkau,” katanya.

     

  • Soal Pramono Anung Ikut Retreat atau Tidak, Rano Karno: Tanya DPP PDI-P
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        22 Februari 2025

    Soal Pramono Anung Ikut Retreat atau Tidak, Rano Karno: Tanya DPP PDI-P Megapolitan 22 Februari 2025

    Soal Pramono Anung Ikut Retreat atau Tidak, Rano Karno: Tanya DPP PDI-P
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Wakil Gubernur Jakarta
    Rano Karno
    enggan berkomentar mengenai ikut atau tidaknya Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    dalam
    retreat kepala daerah
    di Akademi Militer, Magelang.
    Rano meminta pertanyaan itu ditujukan ke DPP PDI Perjuangan, sedangkan ia hanya menjalankan perintah dari Pramono untuk mengawal pembangunan di Jakarta selama retreat berlangsung.
    “Kalau Pak Pram, tanya sama DPP. Tugas saya ini perintah Pak Pram sebagai gubernur, yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjaganya. Ini bukan juga pekerjaan mudah, teman-teman ya. Jadi mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja,” ujar Rano Karno saat ditemui di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu (22/2/2025).
    Rano kemudian menjelaskan bahwa ia akan tetap mengikuti penutupan retreat pada pekan depan.
    Ia mengingatkan, wakil kepala daerah hanya diundang untuk mengikuti penutupan, berbeda dengan para kepala daerah yang mesti ikut retreat selama satu pekan.
    “Saya kan diundang memang tanggal 27 (Februari 2025). Sampai hari ini kan belum dicabut. Ingat, wakil diundang itu hanya untuk penutupan,” ujar Rano.
    Keikutsertaan Pramono pada retreat kepala daerah menjadi pertannyaan setelah Ketua Umum
    PDI-P

    Megawati Soekarnoputri
    menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari PDI-P untuk menunda keberangkatan mengikuti retreat kepala daerah.
    Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” kata Megawati.
    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan
    stand by commander call
    ,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rano Sebut Surat Megawati Bukan Melarang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret, tapi Menunda

    Rano Sebut Surat Megawati Bukan Melarang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret, tapi Menunda

    loading…

    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memberikan keterangan kepada media di Food Station Tjipinang Jaya, Sabtu (22/2/2025). FOTO/NUR KHABIBI

    JAKARTA – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias Si Doel menjelaskan, Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri bukan melarang kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya, di surat tersebut hanya disebutkan untuk menunda.

    Si Doel menyatakan dirinya bersama Pramono Anung bisa saja menghadiri retret gelombang kedua. “Mungkin bisa saja (Pram-Doel hadiri retret gelombang kedua), ingat sekali lagi surat ini adalah menunda, bukan melarang, kembali lagi teman-teman sudah ada di Yogyakarta, sudah ada di Magelang,” kata Doel di Food Station Tjipinang Jaya, Sabtu (22/2/2025).

    Di sisi lain, Rano menyebutkan untuk wakil kepala daerah dijadwalkan untuk hadir di Magelang pada 27 Februari. Berbeda dengan kepala daerah yang mengikuti retret selama sepekan. “Oh iya, saya kan diundang memang tanggal 27 (Februari),” ujarnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan, kepala daerah yang tak ikut retreat di Akmil Magelang wajib mengikuti kegiatan serupa pada gelombang berikutnya. Sebab, menurutnya, retreat ini dianggap penting dan harus diikuti oleh seluruh kepala daerah yang telah dilantik.

    “Untuk kepala daerah, tetap harus mengikuti kegiatan pada gelombang berikutnya. Waktunya menunggu keputusan MK,” katanya saat konferensi pers di depan Akmil Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/02)2025).

    Namun demikian, Bima memastikan, tidak ada sanksi administrasi apa pun bagi kepala daerah yang tidak hadir. Hanya, mereka akan diwajibkan ikut kegiatan retreat selanjutnya mengingat pentingnya acara ini untuk mensinergikan kebijakan pendidikan pusat dan daerah.

    Sementara itu, dari 503 kepala daerah, Bima menyebut ada seorang 53 kepala daerah yang tidak hadir dalam retreat tersebut, di mana 47 orang di antaranya tidak ada keterangan yang jelas. Pihaknya masih akan menunggu sampai malam nanti untuk memastikan apakah peserta tersebut hadir atau tidak.

    “Kemudian, untuk yang tidak ada kabar kami masih menunggu apakah hari ini datangnya terlambat seperti beberapa orang tadi dan hal-hal yang lain apabila diputuskan tidak hadir karena satu atau lain hal maka panitia meminta kepada yang bersangkutan mengirimkan wakilnya,” katanya.

    (abd)

  • Soal Pramono Anung Ikut Retreat atau Tidak, Rano Karno: Tanya DPP PDI-P
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        22 Februari 2025

    Rano Karno Tetap Hadiri Penutupan Retreat, Meski Ada Larangan Megawati Megapolitan 22 Februari 2025

    Rano Karno Tetap Hadiri Penutupan Retreat, Meski Ada Larangan Megawati
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, memastikan bahwa dirinya akan hadir pada penutupan retreat di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah pada 27 Februari 2025.
    Dia mengatakan akan hadir meskipun ada surat edaran dari Ketua Umum
    PDI-P
    ,
    Megawati Soekarnoputri
    tentang larangan bagi kepala daerah menghadiri acara tersebut.
    “Saya kan memang diundang tanggal 27 (Februari),” ujar Rano saat ditemui di Jakarta, Jumat (22/2/2025).
    Terkait dengan posisi Gubernur Jakarta, Pramono Anung dalam agenda tersebut, Rano enggan berkomentar lebih jauh dan meminta agar hal itu ditanyakan langsung ke DPP PDI-P.
    “Kalau Pak Pram, tanya sama DPP. Tugas saya ini perintah Pak Pram sebagai Gubernur, yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjagain. Ini bukan juga pekerjaan mudah, teman-teman ya. Jadi mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja,” jelas dia.
    Rano juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada perubahan terkait rencana kehadirannya dalam acara tersebut.
    “Sampai hari ini kan belum dicabut. Ingat, wakil diundang itu 27 (Februari), hanya untuk penutupan,” kata dia.
    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.
    Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    Juru Bicara PDI-P Guntur Romli membenarkan bahwa surat tersebut merupakan instruksi langsung dari Megawati yang disampaikan secara tertulis kepada seluruh kader.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tegas Megawati. “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.
    Dalam surat tersebut, Megawati juga menegaskan bahwa saat ini seluruh komando partai diambil alih oleh dirinya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Abaikan Instruksi Megawati, Bupati Lebak: Ikut Retret Kepala Daerah demi Sinergi Pusat-Daerah

    Abaikan Instruksi Megawati, Bupati Lebak: Ikut Retret Kepala Daerah demi Sinergi Pusat-Daerah

    Magelang, Beritasatu.com – Bupati Kabupaten Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya, yang merupakan kader PDIP, mengabaikan instruksi Megawati Soekarnoputri dengan tetap mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025). Dia beralasan, kehadirannya dalam retret bertujuan membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Padahal, instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melarang kadernya yang menjadi kepala daerah untuk menunda keberangkatan. “Yang pasti ini untuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam jangka panjang. Insyaallah ini membawa kebaikan,” kata Hasbi saat ditemui di lokasi retret kepala daerah Akmil Magelang.

    Hasbi juga mengeklaim kehadirannya telah mendapat persetujuan dari DPD PDIP Kabupaten Lebak. “Insyaallah (sudah terkonfirmasi),” imbuhnya terkait kehadirannya dalam retret kepala daerah.

    Pantauan Beritasatu.com memperlihatan pada hari kedua pelaksanaan retret, beberapa kepala daerah dari PDIP tidak hadir, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Wali Kota Semarang Agutina Wuliajeng. Namun, selain Hasbi, beberapa kader PDIP lainnya yang tetap hadir adalah Bupati Brebes Pramitha Widya Kusuma dan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan ke Magelang. Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons terhadap dinamika politik nasional, terutama setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK pada Kamis (20/2/2025).

    “Diinstruksikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum,” bunyi surat instruksi Ketum PDIP terkait retret kepala daerah.

  • Rano Karno akan tetap ikut penutupan retret di Magelang

    Rano Karno akan tetap ikut penutupan retret di Magelang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno akan tetap mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah pada Kamis (27/2), tepatnya pada saat penutupan agenda itu.

    “Oh iya (mengikuti retret di Magelang), saya kan diundang memang tanggal 27 (Februari 2025),” ungkap Rano kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

    Kendati pun demikian, kata Rano, instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri melalui surat resmi agar para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retret tersebut belum dicabut.

    “Sampai hari ini belum dicabut (instruksi Megawati). Ingat, wakil diundang itu 27 (Februari 2025), hanya untuk penutupan,” kata Rano melanjutkan.

    Lebih lanjut mengenai ikut tidaknya Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam retret tersebut, kata Rano, mesti ditanyakan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

    “Kalau Pak Pram, tanya sama DPP, tugas saya ini perintah Pak Pram sebagai Gubernur, yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjaga. Ini bukan juga pekerjaan mudah, teman-teman. Jadi, mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja,” ungkap Rano menegaskan.

    Namun demikian, Rano membuka kemungkinan bahwa dirinya bersama Pramono Anung akan mengikuti retret gelombang kedua yang akan diadakan Kementerian Dalam Negeri.

    “Mungkin, bisa saja. Ingat, sekali lagi surat ini adalah menunda, bukan melarang. Kemarin teman-teman sudah ada di Yogyakarta, sudah ada di Magelang,” kata Rano.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rano Karno Pastikan Hadiri Retret pada 27 Februari: Hanya untuk Penutupan

    Rano Karno Pastikan Hadiri Retret pada 27 Februari: Hanya untuk Penutupan

    loading…

    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias Si Doel memastikan akan menghadiri retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Foto/Nur Khabibi

    JAKARTA – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias Si Doel memastikan akan menghadiri retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Hal itu ia sampaikan di tengah instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah dari partai berlambang banteng bermoncong putih itu menunda keberangkatan ke Magelang.

    “Oh iya (datang), sampai hari ini kan belum dicabut,” kata Doel di Food Station Tjipinang Jaya, Sabtu (22/2/2025).

    Si Doel menjelaskan, untuk wakil kepala daerah dijadwalkan untuk hadir pada 27 Februari 2025. Berbeda dengan kepala daerah yang dijadwalkan sejak 21-28 Februari.

    “Ingat, wakil diundang itu 27, hanya untuk penutupan,” ujarnya.

    Saat disinggung perihal kehadiran Pramono Anung selaku Gubernur Jakarta di Magelang, Si Doel enggan menjelaskan secara detail. “Kalau Pak Pram, tanya sama DPP, tugas saya ini perintah Pak Pram sebagai gubernur, yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjagain,” ucapnya.

    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDIP. Megawati meminta kadernya untuk tak ikut dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Dalam surat instruksi itu, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di Magelang tanggal 21-28 Februari 2025. Mereka yang sudah dalam perjalanan pun diminta untuk berhenti.

    “Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, satu kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang ditandatangani Megawati tersebut

    (rca)

  • Adian Napitupulu hingga Ahmad Basarah sambangi Rumah Megawati

    Adian Napitupulu hingga Ahmad Basarah sambangi Rumah Megawati

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Komunikasi Adian Napitupulu hingga Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah menyambangi rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri siang ini.

    Berdasarkan pantauan ANTARA di kediaman Megawati di Teuku Umar, Jakarta, Sabtu, pukul 12.20 WIB, setidaknya ada lima politikus PDIP yang telah merapat.

    Pertama ada Adian Napitupulu yang tiba pukul 10.00. WIB. Kemudian disusul oleh Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy sekitar pukul 10.55 WIB.

    Kemudian pada pukul 11.59 WIB terlihat hadir mantan Menteri PPA Bintang Puspayoga. Tak lama disusul oleh Komarudin Watubun pukul 12.10 WIB. Selanjutnya, Ahmad Basarah pukul 13.28 WIB.

    Kelimanya tampak senada mengenakan pakaian bernuansa hitam. Tak satupun dari mereka berkomentar saat ditanya perihal agenda pertemuan hari ini. Mereka langsung masuk berlalu ke area dalam rumah Megawati.

    Sebelumnya, Jumat (21/2) malam, sejumlah politisi PDIP terlihat keluar-masuk kediaman Megawati. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun merapat ke kediaman Megawati kemarin (21/2).

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Hasto diketahui ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Kamis (20/2/2025) pukul 18.08 WIB. KPK sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024. Kini, Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025