Tag: Pramono Anung

  • Hasto Wardoyo Sebut Kepala Daerah PDIP Siap Ikut Retreat di Akmil Magelang Hari Ini

    Hasto Wardoyo Sebut Kepala Daerah PDIP Siap Ikut Retreat di Akmil Magelang Hari Ini

    loading…

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu terlihat tengah berbincang usai berkumpul bersama kader PDIP di Magelang, Sabtu (21/2/2025). Foto/Yohanes Demo

    MAGELANG – Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyebut kepala daerah kader PDIP telah siap untuk bergabung dalam kegiatan retreat di Akmil Magelang hari ini, Senin (24/2/2025).

    “Nggih (Ya), masuk hari ini,” kata Hasto singkat saat dihubungi, Senin (24/2/2025) pagi.

    Namun demikian, ia tak menyebut pukul berapa para koleganya tersebut akan bergabung dengan ratusan kepala daerah lainnya. Sebelumnya, sebanyak 55 kepala daerah kader PDIP berkumpul di Magelang pada Sabtu (21/2/2025).

    Dalam sebuah kafe di Magelang, 55 kepala daerah PDIP itu berkumpul untuk menggelar pertemuan. Mereka yang disebut mengikuti konsolidasi itu antara lain Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali Wayan Koster, lalu Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti, dan termasuk Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo.

    Hasto mengatakan, dalam pertemuan di kafe itu disepakati bahwa Pramono Anung akan berdiskusi dengan DPP PDIP dan pemerintah soal keikutsertaan retreat Akmil dan instruksi penundaan keberangkatan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retreat dan waktunya kapan masuknya akan ditentukan,” kata Hasto yang merupakan mantan Kepala BKKBN 2019-2024 tersebut.

  • Kepala Daerah Kader PDIP Bakal Merapat ke Retret? Antara Sinyal-Sinyal Wamendagri dan Keputusan Megawati

    Kepala Daerah Kader PDIP Bakal Merapat ke Retret? Antara Sinyal-Sinyal Wamendagri dan Keputusan Megawati

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarta menyampaikan bahwa kemungkinan dalam waktu dekat ada sejumlah kepala daerah yang bergabung dalam acara retret kepala daerah di kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Apakah mereka yang akan bergabung adalah kepala daerah kader PDIP yang sebelumnya batal berangkat karena instruksi mendadak dari sang ketum, Megawati Soekarnoputri, usai penahanan Hasto Kristiyanto? Dia tak mau berbicara banyak.

    “Mengenai waktunya kapan, siapa saja mari kita tunggu,” ucap Bima Arya Sugiarta, Minggu 23 Februari 2025.

    Dia pun mengajak para wartawan untuk mengikuti perkembangan yang terjadi.

    “Mari teman-teman ikuti saja dan jangan ke mana-mana, silakan stand by di Akmil ini untuk mengikuti proses-proses selanjutnya yang pasti akan banyak hal menarik,” ujar Bima Arya Sugiarta.

    Dia menyampaikan bahwa sesi materi yang disampaikan menteri mulai Minggu 23 Februari 2025 malam ini dan Senin 24 Februari 2025. Kepala daerah yang tidak hadir kehilangan sesi Lemhannas.

    “Tetapi kita berharap yang akan bergabung ini akan banyak sekali mendapatkan perspektif dari seluruh menko dan menteri menteri terkait yang akan menyampaikan tentang poin-poin Astacita,” tutur Bima Arya Sugiarta.

    Ketika ditanya apakah mereka akan bergabung pada Senin 24 Februari 2025 ini, dia meminta wartawan untuk menunggu kepastiannya.

    “Teman-teman lihat saja nanti. Ada keinginan untuk bergabung, kita tunggu saja. Ya yang belum bergabung 47 orang,” kata Bima Arya Sugiarta.

    Penantian Rombongan Kepala Daerah Kader PDIP

    Rombongan kepala daerah kader PDIP menunggu putusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mengikuti retret kepala daerah yang digelar di Lembah Tidar kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa dia siap untuk mengikuti kegiatan orientasi dan pembekalan tersebut. Dia menyampaikan bahwa para kepala daerah yang berjumlah 55 orang dari PDIP ini siap untuk mengikuti retret kepala daerah di Akmil.

    “Ya saya kira semua sudah paham, hari ini kami menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis di Jakarta,” ujarnya pada Sabtu 22 Februari 2025.

    Hasto Wardoyo mengungkapkan, kesiapan semuanya untuk mengikuti orientasi kepala daerah yang berlangsung hingga 28 Februari 2025.

    “Pada prinsipnya semua kita ini siap untuk melakukan retret dan bahkan kita berada di Magelang dan kita siap sewaktu-waktu,” ucapnya.

    Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa Pramono Anung juga telah berkomunikasi lebih lanjut dengan DPP maupun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Dan hari ini Pak Pramono juga jadi peserta retret tentu beliau mewakili senior dari PDI Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retret ini dan jadwalnya akan diatur kemudian,” katanya.

    Hasto Wardoyo menyampaikan, selain telah berkomunikasi dengan ketua umum PDIP, Pramono Anung juga telah menjalin komunikasi dengan penyelenggara retret kepala daerah.

    “Mas Pram juga berkomunikasi dengan pemerintah maupun berkomunikasi dengan penyelenggara yang ada di Magelang,” tuturnya.

    Rano Karno Ikut Penutupan

    Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno akan tetap mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 27 Februari 2025, tepatnya pada saat penutupan agenda itu.

    “Oh iya (mengikuti retret di Magelang), saya kan diundang memang tanggal 27 (Februari 2025),” ucapnya.

    Meski begitu, instruksi Megawati Soekarnoputri melalui surat resmi agar para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retret kepala daerah tersebut belum dicabut.

    “Sampai hari ini belum dicabut (instruksi Megawati). Ingat, wakil diundang itu 27 (Februari 2025), hanya untuk penutupan,” kata Rano Karno.

    Lebih lanjut, mengenai ikut tidaknya Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam retret tersebut, mesti ditanyakan kepada DPP PDIP.

     “Kalau Pak Pram, tanya sama DPP, tugas saya ini perintah Pak Pram sebagai Gubernur, yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjaga. Ini bukan juga pekerjaan mudah, teman-teman. Jadi, mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja,” tutur Rano Karno.

    Meski begitu, dia membuka kemungkinan bahwa dirinya bersama Pramono Anung akan mengikuti retret kepala daerah gelombang kedua yang akan diadakan Kementerian Dalam Negeri.

     “Mungkin, bisa saja. Ingat, sekali lagi surat ini adalah menunda, bukan melarang. Kemarin teman-teman sudah ada di Yogyakarta, sudah ada di Magelang,” ujar Rano Karno.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PDIP Minta Pemprov DKI Hati-hati Tagih Tunggakan Penghuni Rusunawa

    PDIP Minta Pemprov DKI Hati-hati Tagih Tunggakan Penghuni Rusunawa

    Jakarta

    Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) berhati-hati saat menagih tunggakan penghuni Rusunawa yang nilainya mencapai Rp 95,5 miliar. Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI, Rio Sambodo menilai jangan sampai pemprov mengeluarkan kebijakan yang merugikan masyarakat ekonomi bawah.

    “(Harus hati-hati) Apalagi menyangkut warga yang kondisinya secara sosial ekonomi di bawah rata-rata,” kata Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI, Rio Sambodo, Minggu (23/2/2025).

    Menurut Rio, pembangunan Rusunawa merupakan penanganan masalah permukiman. Dia mengatakan tujuan dari Rusunawa yakni memberikan hunian yang layak sekaligus mengurangi kekumuhan.

    “Rusunawa diperuntukkan bagi warga kelas menengah ke bawah, alias warga berpenghasilan rendah,” katanya.

    Rio menyebut baik DPRD maupun Pemprov tak boleh menutup mata soal besarnya tunggakan Rusun tersebut. Namun, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman harus mencari akar masalah tunggakan tersebut.

    “Apakah warga secara sengaja mengabaikan, atau memang kondisi ekonomi mereka yang sedang tidak baik. Terkena PHK atau alasan ekonomi lainnya, artinya negara melalui Pemda DKI Jakarta ikut serta hadir dalam penanganan persoalan sosial ekonomi warga,” katanya.

    Hal yang perlu dilakukan oleh Dinas Perumahan, menurut Rio, yakni mendata penghuni rusun menunggak. Sehingga, diketahui mana yang layak maupun tidak menghuni rusun.

    “Dinas Perumahan perlu melakukan penyisiran ulang terhadap penghuni. Agar bisa terverifikasi kembali warga yang layak mendapatkan hunian di rusunawa,” ujarnya.

    Selain itu, Rio pun menyinggung soal bunga 2% bagi penunggak Rusunawa. Dia meminta agar Pemprov mempertimbangkan untuk menghapus bunga tersebut.

    “Tinjau kembali bunga 2% bagi tunggakan rusunawa ini, kita harus kembali pada niat pembangunan Rusunawa jadi rasanya tidak elok kalau warga berpenghasilan rendah ini dikenakan denda,” katanya.

    Sementara itu, jika ternyata penunggak memiliki masalah ekonomi, bahkan korban terdampak penggusuran, maka Pemprov DKI harus lebih manusiawi. Bahkan, Pemprov harus memberikan pekerjaan kepada mereka.

    “Khusus warga terdampak saya mengusulkan agar pihak pemprov Jakarta memberikan pelatihan-pelatihan agar bisa berdagang misalnya, atau khusus kepala rumah tangga yang menganggur diberikan pekerjaan seperti PJLP misalnya. Sehingga mereka punya penghasilan untuk membayar sewa rusun,” katanya.

    Sebelumnya, DPRKP DKI mencatat jumlah tunggakan pembayaran rusunawa mencapai Rp 95,5 miliar. Penghitungan tunggakan itu terakumulasi dalam waktu yang sangat lama hingga 31 Januari 2025.

    “Tunggakan mencapai Rp 95,5 sekian miliar. Angka ini berasal dari sekitar 17.031 unit rusunawa, dengan rincian 7.615 unit dari penghuni warga terprogram yang memiliki tunggakan Rp 54,9 miliar dan 9.416 unit dari penghuni warga umum dengan tunggakan Rp 40,5 miliar,” kata Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti, saat dikonfirmasi, Kamis (6/2).

    Dia mengatakan ada penghuni yang menunggak hingga 58 bulan atau lebih. Data tunggakan ini terus terlaporkan meski sanksi administrasi telah diterapkan. Dia mengatakan sanksi itu berupa teguran, penyegelan, dan pemberitahuan pengosongan secara paksa.

    Keinginan Rano

    Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Rano Karno bicara terkait wacana kebijakan pembatasan masa tinggal Rusunawa di Jakarta. Rano Karno mengatakan kebijakan itu masih dikaji.

    “Itu masih dikaji, artinya kan begini, kalau memang dia bisa selamanya bagus. Tapi kan artinya rusun itu kepentingannya, maaf agak kelas ya, ada masyarakat berpenghasilan rendah, itu kelas-kelas yang mungkin yang tidak terlalu mahal,” kata Rano Karno di Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2025).

    Dia mengatakan jika penghuni Rusunawa memiliki tingkat perekonomian yang lebih baik seharusnya meninggalkan Rusunawa. Dia memastikan kebijakan pembatasan masa hunian masih terus dikaji.

    “Nah artinya, kalau dia rezekinya insyaallah berkembang, naik, pasti dia akan pindah ke tempat lain, tapi itu (pembatasan masa hunian) kita sedang kaji,” katanya.

    Rano juga mengatakan tunggakan sewa penghuni harus diselesaikan. Dia menyebut tunggakan sewa harus dikejar.

    “Ya itu harus kita kejar, harus, harus kita selesaikan itu,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Rano mengaku belum bisa memastikan apakah tunggakan penghuni itu bisa diputihkan. Dia mengatakan masih menunggu keputusan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

    “Nanti kita tunggu Pak Gub,” katanya.

    (aik/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 51 Kepala Daerah Kader PDIP Ikuti Retret di Akmil Magelang, 46 Orang Lagi Belum Bergabung – Halaman all

    51 Kepala Daerah Kader PDIP Ikuti Retret di Akmil Magelang, 46 Orang Lagi Belum Bergabung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MAGELANG – 51 kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) ternyata tetap mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Mereka bahkan telah hadir sejak hari pertama.

    Sementara 46 kepala daerah kader PDIP masih belum bergabung. Diketahui, kepala daerah yang berasal dari PDIP berjumlah 97 orang.

    “51 sudah masuk dari hari pertama. Hari yang pertama ya. Karena ya mereka menyadari bahwa ini adalah program dari Pemerintah dan ini berguna untuk mereka sendiri dan mereka tahu bahwa ini adalah pada saat pemilihan, yang memilihkan rakyat ya. Tanggung Jawabnya adalah kepada rakyat utamanya,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian di Akmil Magelang, Minggu (23/2/2025). 

     

    Tito mengatakan kehadiran dalam program retret ini sangat penting bagi kepala daerah karena merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar pemimpin daerah. 

    Ia menegaskan bahwa kepala daerah dipilih oleh rakyat, sehingga tanggung jawab utama mereka adalah kepada masyarakat, bukan sekadar kepada partai politik.

    “Partai itu hanya kendaraan. Partai memberikan blessing untuk maju, tapi ketika menjadi kepala daerah, mereka dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, kehadiran dalam program ini adalah untuk kepentingan rakyat,” ujar dia. 

    Ia juga menyoroti manfaat retret yang memungkinkan para kepala daerah untuk saling mengenal dan membangun komunikasi yang lebih cair. 

    Program ini menjadi ajang bagi gubernur, bupati, dan wali kota untuk bertemu serta mendiskusikan berbagai isu penting di daerah masing-masing.

    Tito mengungkapkan, masih ada beberapa kepala daerah yang akan menyusul bergabung dalam program ini. Namun, ia tidak menyebutkan jumlah pastinya.

    “Saya tahu dalam beberapa waktu ke depan masih akan ada yang bergabung. Silakan, kita welcome,” ujarnya.

    Sementara itu, bagi kepala daerah yang belum dilantik akibat sengketa hasil Pilkada 2024, Kemendagri berencana mengadakan program orientasi tersendiri. 

    Tito menjelaskan bahwa ada 40 daerah yang masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada. 

    Sebagian daerah bahkan berpotensi menggelar pemungutan suara ulang, seperti Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.

    Berbeda dengan retret di Akmil Magelang, kepala daerah yang masih tertunda pelantikannya akan menjalani program pembekalan di BPSDM Kemendagri di Jakarta.

    “Konsepnya nanti akan berbeda dengan yang di Magelang. Di Magelang ini programnya besar, gabungan dengan Lemhannas, tempatnya informal, dan lebih mendukung interaksi yang cair,” jelas Tito. 

    Tunggu instruksi Megawati

    Sebanyak 55 kepala daerah dari PDI Perjuangan telah berada di Magelang pada Sabtu (22/2/2025) sore.

    Dari jumlah tersebut, di antaranya merupakan yaitu Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster. 

    Meski demikian, mereka masih menunggu instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mengikuti retret kepala daerah yang saat ini tengah berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Sebanyak 55 kepala daerah itu sempat berkumpul di sebuah kafe di Kota Magelang.

    Saat Tribun Jogja tiba di lokasi pada pukul 16.15 WIB, hanya tersisa beberapa kader yang masih berada di sana. 

    Yang lainnya telah meninggalkan lokasi namun masih berada di wilayah Magelang.

    Salah satunya adalah Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, yang menyampaikan bahwa mereka sedang menunggu instruksi lebih lanjut terkait jadwal masuk ke retret.

    “Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram (Pramono Anung) bahwa kita semua siap mengikuti retret, dan waktunya akan ditentukan lebih lanjut. Makanya kita stand by di sekitar sini, dengan komunikasi yang terus dilakukan oleh Pak Pramono dengan pemerintah dan penyelenggara,” kata Hasto di dalam mobil saat hendak meninggalkan lokasi, Sabtu (22/2/2025).

     
    Hasto juga memastikan bahwa kepala daerah kader PDIP yang berkumpul berjumlah 55.

    Jumlah tersebut berbeda dari jumlah peserta retret yang absen sebanyak 47 kepala daerah menurut data Kemendagri.

    “Kepala daerah yang ada di sini tadi kita absen ada 53, ditambah dua gubernur, jadi totalnya 55,” ujarnya.

    Terkait kepastian kapan mereka akan masuk ke Akmil, Hasto mengaku belum bisa memberikan jawaban pasti karena masih menunggu instruksi dari Ketum PDI Perjuangan.

    “Waktunya memang belum bisa disampaikan, tetapi secepatnya akan ditentukan. Bisa hari ini, besok, atau lusa. Makanya semua teman-teman standby di sini,” katanya.

    Hasto juga mengonfirmasi bahwa seluruh barang kepala daerah kader PDIP sudah berada di lokasi retret.

    “Semua baik yang sudah mengenakan seragam maupun yang belum, sudah siap. Kan, barang-barang sudah dibawa, kopernya juga sudah di dalam,” tuturnya.

    Menanggapi adanya beberapa kader PDIP yang sudah lebih dulu masuk ke Akmil, Hasto enggan memberikan komentar lebih lanjut karena itu bukan kapasitasnya. 

    “Kalau saya sendiri tidak berkomentar, biarlah teman-teman dari DPP yang memberikan pernyataan lebih lanjut,” ucapnya. 

     

    Penulis: Yuwantoro Winduajie 

    dan

    Sebanyak 55 Kepala Daerah PDIP Sudah Berada di Magelang, Tunggu Instruksi Mega Masuk Akmil

     

  • 4
                    
                        Bingungnya Rano Karno Buang Lumpur Hasil Pengerukan 17 Sungai di Jakarta…
                        Megapolitan

    4 Bingungnya Rano Karno Buang Lumpur Hasil Pengerukan 17 Sungai di Jakarta… Megapolitan

    Bingungnya Rano Karno Buang Lumpur Hasil Pengerukan 17 Sungai di Jakarta…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Gubernur Jakarta
    Rano Karno
    masih kebingungan untuk menentukan lokasi tempat pembuangan endapan lumpur hasil pengerukan 17 sungai di Jakarta.
    Pengerukan sungai dan waduk di Jakarta merupakan solusi sementara dari Pramono Anung-Rano Karno demi mengatasi banjir di Jakarta.
    Pengerukan ini harus dilakukan karena sungai-sungai dan waduk di Jakarta dinilai tak mampu menampung debit air karena banyaknya endapan lumpur.
    Rano Karno menargetkan sebanyak 1 juta meter kubik lumpur di sungai dan danau Jakarta bisa dikeruk.
    Pengerukannya akan dimulai pada Agustus 2025. Nantinya, kegiatan ini akan dilakukan secara berkala.
    “(Target) satu juta meter kubik,” ujar Rano usai meninjau kesiapan pengerukan sungai serempak di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu (23/2/2025).
    Pengerukan endapan lumpur di sungai dan waduk Jakarta akan dilakukan setiap enam bulan sekali.
    “Enggak mungkin bahasanya minimal enam bulan sekali harus dilakukan karena sedimentasi ini setiap hari pasti akan bergerak,” kata Rano.
    Dalam program ini, sebanyak 1.000 petugas akan diterjunkan. Para personel itu berasal dari anggota Dinas Sumber Daya Air (SDA), Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), dan Satpol PP Jakarta.
    “Kalau dihitung personelnya, lebih dari 1000 orang ini,” ucap Rano.
    Banyaknya personel yang dikerahkan ini agar proses pengerukan sungai dan waduk bisa segera selesai.
    Bahkan, pengerukan sungai ini juga akan tetap berlangsung saat Ramadhan.
    Tak hanya itu, 112 unit alat berat dan 84 alat pendukung lainnya bakal dikerahkan. Dengan begitu, diharapkan 
    pengerukan sungai di Jakarta
    bisa segera rampung.
    Namun, program pengerukan sungai di Jakarta ini menimbulkan dilema.
    Rano Karno masih bingung nantinya hasil endapan lumpur dari 17 sungai di Jakarta ini akan dibuang ke mana.
    “(Target) 1 juta meter kubik, sekarang tinggal kita buang ke mana ini?” Kata Rano.
    Sebab, sedimen lumpur hasil pengerukan kali itu tidak boleh dibuang sembarangan.
    “Ya, itulah dilematisnya Jakarta. Itu harus dicarikan jalan, enggak bisa didiamkan begitu saja,” pungkas Rano.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6
                    
                        Manuver PDIP Tunda Retreat: Instruksi Tak Tepat, Pramono Masih Abu-abu buat Ikut
                        Megapolitan

    6 Manuver PDIP Tunda Retreat: Instruksi Tak Tepat, Pramono Masih Abu-abu buat Ikut Megapolitan

    Manuver PDIP Tunda Retreat: Instruksi Tak Tepat, Pramono Masih Abu-abu buat Ikut
    Editor

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penundaan retreat kepala daerah yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menuai sorotan.
    Instruksi Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari partainya untuk menunda keberangkatan ke Magelang dinilai tidak tepat.
    Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan, kebijakan Megawati dianggap justru membingungkan.
    “Kita tidak tahu apa yang terjadi di internal PDI-P. Ada yang menafsirkan sudah boleh masuk karena beberapa kepala daerah sudah berada di Magelang. Ada juga yang menafsirkan belum boleh masuk,” kata Yunarto, dikutip dari tayangan
    Kompas TV
    , Minggu (23/2/2025).
    Yunarto juga mempertanyakan makna dari istilah ”
    commander call”
    yang digunakan dalam instruksi tersebut.
    “Apakah ini berarti harus menunggu instruksi harian berikutnya? Ini perdebatan klasik soal keseimbangan antara posisi kepala daerah sebagai perwakilan partai dan sebagai pemimpin yang dipilih rakyat,” kata Yunarto.
    Menurut Yunarto, di negara-negara lain, kepala daerah atau menteri biasanya melepaskan jabatan kepengurusan partai setelah terpilih untuk menghindari beban politik semacam ini.
    “Dengan segala hormat, saya sering disebut dekat dengan PDI-P, tapi menurut saya, instruksi kali ini tidak tepat,” tegasnya.
    Ia juga menyinggung bahwa jika penundaan ini ada kaitannya dengan kasus hukum Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto maka langkah yang harus diambil seharusnya tetap berada di jalur hukum.
    “Kalau ini benar terkait penahanan Mas Hasto, jangan dicampuradukkan dengan
    positioning
    politik, apalagi melibatkan kepala daerah,” ujar Yunarto.
    Di tengah polemik ini, keberadaan Gubernur Jakarta yang juga kader PDI-P, Pramono Anung, tak luput dari sorotan.
    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memastikan Pramono telah berada di Magelang.
    Namun, ia tidak memberikan jawaban tegas apakah Pramono hadir untuk mengikuti retreat atau memiliki agenda lain.
    “Mas Pram di Magelang, saya di Jakarta,” ujar Rano saat ditemui di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu (23/2/2025).
    Ketika ditanya lebih lanjut apakah Pramono benar-benar mengikuti retreat atau tidak, Rano hanya menjawab singkat.
    “Tanya Mas Pram,” kata Rano.
    Sikap abu-abu ini semakin mengundang pertanyaan. Sebab, meskipun ada instruksi penundaan dari Megawati, sebanyak 53 kepala daerah dari PDI-P telah berkumpul di Magelang sejak Sabtu (22/2/2025).
    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan bahwa para kader PDI-P sebenarnya siap mengikuti retreat, tetapi waktu pastinya masih menunggu arahan.
    “Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram (Pramono Anung) bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retreat, dan waktunya akan ditentukan,” ujar Hasto.
    Sementara itu, Pramono disebut telah berkomunikasi intens dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait retreat kepala daerah ini.
    “Komunikasi intens diwakili oleh Pak Pramono dengan pemerintah maupun penyelenggara,” tambah Hasto.
    Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa dalam pembicaraan antara Staf Khusus Kemendagri Herry Heryawan dan Pramono Anung, tersirat keinginan Pramono untuk bergabung dalam retreat.
    “Ada keinginan untuk bergabung segera,” kata Bima saat ditemui di Magelang, Minggu (23/2/2025).
    Meski demikian, Kemendagri tetap menunggu kehadiran sejumlah kepala daerah dari PDI-P yang belum bergabung.
    Bima menegaskan, mereka tetap diterima meskipun kehilangan sesi awal.
    “Ya, enggak apa-apa, karena sesi menteri baru dimulai malam ini dan besok. Yang belum hadir hanya kehilangan sesi Lemhanas,” jelasnya.
    Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah sekaligus kader PDI-P, Masinton Pasaribu, mengungkapkan bahwa Pramono telah menyampaikan kepada para kepala daerah agar tetap berpegang pada arahan Megawati.
    “Kami disampaikan bahwa kita semua bersiap untuk mengikuti retreat, tapi waktunya menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum,” ujar Masinton.
    Saat ini, para kepala daerah dari PDI-P disebut masih berada di sekitar Magelang, tetapi belum memasuki area Akademi Militer.
    Beberapa kepala daerah bahkan menginap di Yogyakarta dan Semarang karena keterbatasan akomodasi di Magelang.
    Kini, dengan instruksi yang masih menggantung dan kehadiran Pramono yang belum jelas, pertanyaan besar pun muncul: Apakah PDI-P akan tetap pada manuvernya, atau justru memberikan ruang bagi kepala daerahnya untuk mengambil sikap sendiri?
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hubungan Megawati dengan Prabowo Disebut Bisa Lebih Buruk dari SBY

    Hubungan Megawati dengan Prabowo Disebut Bisa Lebih Buruk dari SBY

    JAKARTA – Guru besar ilmu politik Unpad, Muradi menilai, instruksi kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk tidak mengikuti retret merupakan ekspresi kekecewaan Megawati Soekarnoputri terhadap Prabowo Subianto yang dianggap membiarkan Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Megawati menganggap kader-kadernya sebagai anaknya. Saya lihat instruksi agar kepala daerah dari PDIP menunda kedatangan ke retret karena terluka dengan penangkapan Hasto Kristiyanto. Apalagi, Prabowo sempat menunjukkan sikap menghargai Mega saat peringatan HUT ke-17 Gerindra,” ungkapnya, Minggu 23 Februari 2025.

    Menurut dia, penahanan Hasto bisa memperburuk hubungan Megawati dengan Prabowo. Apalagi jika muncul kesan Prabowo terus membiarkan PDIP diobrak-abrik oleh kekuatan eksternal. “Bahkan bisa jauh lebih buruk dari hubungan Megawati dengan SBY,” sambung Muradi.

    Padahal saat itu, kata dia, kesalahan SBY di mata Megawati hanya karena dianggap tidak jujur saat ditanyakan soal pencalonan menjelang Pilpres 2004. Sementara Prabowo, setelah sempat melontarkan pernyataan yang menghargai Mega, justru terkesan membiarkan Hasto ditahan yang mengonfirmasi dugaan PDIP adanya pihak luar yang ingin mengintervensi internal partai.

    Meski demikian, Muradi menyebut elite-elite PDIP tidak akan bertindak gegabah menjelang kongres pada April 2025 mendatang, dan masih menunggu itikad baik dari Prabowo. “Kalau Prabowo terus acuh tak acuh, maka PDIP akan semakin sengit beroposisi,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kader-kader PDIP yang baru saja dilantik jadi kepala daerah untuk tidak ikut serta dalam kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Instruksi itu tertuang dalam surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis, 20 Februari 2025, atau tak lama setelah KPK memutuskan menahan Hasto Kristiyanto.

    Setidaknya ada 112 kepala daerah dan 80 wakil kepala daerah dari PDIP yang memenangi Pilkada Serentak 2024, termasuk di antaranya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno serta Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali I Wayan Koster-I Nyoman Giri.

  • Mendagri Persilakan Kepala Daerah PDI-P Gabung Retreat, tapi Tak Akan Dinyatakan Lulus

    Mendagri Persilakan Kepala Daerah PDI-P Gabung Retreat, tapi Tak Akan Dinyatakan Lulus

    Mendagri Persilakan Kepala Daerah PDI-P Gabung Retreat, tapi Tak Akan Dinyatakan Lulus
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah membuka diri kepada para kepala daerah kader PDI Perjuangan yang ingin ikut bergabung di kegiatan retreat di Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung sejak Jumat (21/2/2025).
    Meskipun kegiatan sudah berjalan tiga hari, Tito mengaku akan tetap menerima para kepala daerah itu sebagai peserta retreat.
    “Saya tahu dalam beberapa waktu ini akan ada lagi yang akan bergabung. Saya enggak akan sebutkan jumlahnya bergabung. Silakan, kita
    welcome
    masuk,” katanya saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025).
    Namun, Tito menegaskan akan dilakukan penilaian berbeda kepada kepala daerah yang mengikuti retreat sejak hari pertama, dengan yang mengikuti retreat di tengah perjalanan.
    Sebab, kata dia, dalam pembobotan sisi kehadiran dijelaskan peserta harus menghadiri paling sedikit 90 persen kegiatan retreat. 
    “Ya, kita akan bedakan dengan sertifikatnya. Yang 90 persen sertifikatnya lulus. Yang datang di tengah-tengah, kita berikan sertifikat, telah mengikuti. Telah mengikuti saja, enggak ada kata-kata lulusnya,” imbuhnya.
    Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengonfirmasi bahwa 55 kepala daerah dari PDI-P akan segera mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
    “Ada kemungkinan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, bergabung,” ujarnya di lokasi retret pada Minggu (23/2/2025).
    Bima tidak memerinci jadwal kedatangan dan jumlah pasti kepala daerah PDIP yang akan bergabung.
    “Saya mendengar kemungkinan (masuk) bertahap, tapi jumlahnya kita tidak tahu,” lanjutnya.
    Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah dari PDI-P untuk menunda mengikuti retreat di Akademi Militer yang dimulai pada Jumat (21/2/2025) kemarin.
    Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Belakangan, sinyal para kader PDI-P yang hendak bergabung dalam acara retreat semakin kuat setelah pengurus DPP PDI-P Pramono Anung yang juga Gubernur DKI Jakarta bertolak ke Magelang, Sabtu (22/2/2025).
    Ia datang ke Magelang untuk berkomunikasi dengan Kemendagri terkait penundaan retreat kepala daerah tersebut. Saat ini dari data PDI-P ada 55 kepala daerah dari kader mereka yang masih menunggu perintah DPP untuk mengikuti retreat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Zulhas Klaim Seluruh Kepala Daerah Ikut Retreat di Magelang

    Zulhas Klaim Seluruh Kepala Daerah Ikut Retreat di Magelang

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas mengklaim seluruh Kepala Daerah yang dilantik mengikuti retreat yang digelar pada 21-28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu dia katakan untuk menanggapi adanya instuksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri guna menunda keberangkatan tersebut.

    “Saya dengar ikut semua sekarang,” ucap Zulhas di DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu 23 Februari 2025.

    Menurut Zulhas seluruh Kepala Daerah harus solid dan kompak agar searah dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Ia mencontohkan jika pemerintah ingin swasembada pangan maka perlu koordinasi yang baik antara pusat dan daerah untuk menggarap lahan sawah yang akan dijadikan tempat untuk swasembada pangan

    “Jadi ini kan satu tim, satu kesatuan, mulai dari komandannya bapak presiden tentu, yang berdaulat kan rakyat sudah memberikan kedaulatan kepada presiden langsung sampe ke lurah tuh, sampai ke desa,” tuturnya.

    “Jadi ini satu tim, nah kalau ada satu tim di bawah yang tidak searah, nah itu nggak bisa, ngak bisa swasembada pangan,” katanya.

    Megawati mengeluarkan instruksi kepada para kader partai berlambang banteng untuk menunda keberangkatan. Instruksi itu keluar tidak lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

    Berikut daftar kepala daerah yang belum hadir dalam retret di Akmil Magelang:

    1. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung

    2. Gubernur Bali I Wayan Koster

    3. Wali Kota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk

    4. Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie

    5. Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah

    6. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono

    7. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo

    8. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara

    9. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti

    10. Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen

    11. Bupati Minahasa Robby Dondokambey

    12. Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli

    13. Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar

    14. Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan

    15. Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Birdana

    16. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono

    17. Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat

    18. Bupati Wonogiri Setyo Sukarno

    19. Bupati Karanganyar H. Rober Christanto

    20. Bupati Sukoharjo Etik Suryani

    21. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari

    22. Bupati Temanggung Agus Setyawan

    23. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten

    24. Bupati Pangandaran Citra Pitriyami

    25. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo

    26. Bupati Semarang H. Ngesti Nugraha

    27. Bupati Magelang Grengseng Pamuji

    28. Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra

    29. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu

    30. Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya

    31. Bupati Klungkung I Made Satria

    32. Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan

    33. Bupati Gianyar I Made Mahayastra

    34. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa

    35. Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta

    36. Bupati Musi Rawas Utara Devi Suhartoni

    37. Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus

    38. Bupati Waropen Fransiscus Xaverius Mote

    39. Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit

    40. Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntari Ningsih

    41. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana

    42. Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin

    43. Bupati Bangka Selatan H. Riza Herdavid

    44. Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo

    45. Bupati Sanggau Yohanes Ontot

    46. Bupati Banyuasin H. Askolani.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 55 Kader PDIP Segera Ikuti Retret Kepala Daerah
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        23 Februari 2025

    55 Kader PDIP Segera Ikuti Retret Kepala Daerah Regional 23 Februari 2025

    55 Kader PDIP Segera Ikuti Retret Kepala Daerah
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengonfirmasi bahwa 55 kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan segera mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
    “Ada kemungkinan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, bergabung,” ujarnya di lokasi retret pada Minggu (23/2/2025).
    Bima tidak merinci jadwal kedatangan dan jumlah pasti kepala daerah PDIP yang akan bergabung.
    “Saya mendengar kemungkinan (masuk) bertahap, tapi jumlahnya kita tidak tahu,” lanjutnya.
    Wali Kota Bogor periode 2019-2024 ini menegaskan bahwa mereka tetap diperbolehkan mengikuti retret, meski harus melewatkan sesi pemaparan materi dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang berlangsung mulai Sabtu (22/2) hingga hari ini.
    “Sesi menteri hari ini dan besok. Kami berharap mereka tetap mendapatkan perspektif kaya dari para menteri tentang Asta Cita,” jelas Bima.
    Sebelumnya, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menginformasikan bahwa sebanyak 55 kepala daerah telah berada di Magelang, termasuk Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster.
    Masinton menyatakan bahwa para kepala daerah tersebut siap mengikuti retret, meskipun keputusan mengenai waktu keikutsertaan mereka akan diputuskan dalam satu hingga dua hari ke depan.
    “Ibu Megawati menugaskan Mas Pram untuk berkomunikasi dengan pemerintah (Kemendagri),” ungkapnya di sebuah kafe di Kota Magelang pada Sabtu (22/2/2025).
    Namun, instruksi Megawati terkait penundaan keikutsertaan retret belum dicabut. “Kami akan bergabung (ke Akmil) setelah arahan selanjutnya,” cetusnya.
    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah PDIP untuk tidak menghadiri retret di Magelang, yang tertuang dalam surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025, dikeluarkan pada Kamis malam (20/2/2025), sebagai respons atas penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.
    Dalam surat tersebut, Megawati meminta kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian isi surat tersebut.
    Megawati juga menegaskan bahwa seluruh komando partai berada di bawah kendalinya. “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.