Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • DKI masih siapkan kebijakan gratis naik angkutan umum

    DKI masih siapkan kebijakan gratis naik angkutan umum

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga saat ini masih menyiapkan kebijakan gratis naik angkutan umum bagi 15 golongan warga Jakarta sebagai bagian dari program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung-Rano Karno.

    “Ya, segera. Itu sedang kami persiapkan karena masuk dalam program 100 hari,” ujar Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno di Jakarta, Selasa.

    Warga yang nantinya bisa naik kendaraan umum di Jakarta seperti Transjakarta, Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), serta JakLingko secara gratis antara lain lansia, penyandang disabilitas dan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

    Hal tersebut pernah Rano dan Gubernur Jakarta Pramono Anung sampaikan dalam kampanye mereka pada November 2024 guna mempermudah akses transportasi publik bagi kelompok tertentu.

    Lalu, dengan menggratiskan biaya transportasi umum untuk sejumlah golongan tertentu, diharapkan kemacetan di Jakarta dapat berkurang dan biaya hidup masyarakat Jakarta dapat ditekan.

    Selain angkutan umum gratis, Rano dan Pramono juga berencana memperluas jaringan angkutan umum ke daerah penyangga Jakarta.

    “Kami jauhkan alurnya supaya masyarakat di Bekasi, Depok, Tangerang, kembali dan datang ke Jakarta, tidak pakai kendaraan pribadi, cukup dengan kendaraan umum yang ada di Jakarta,” ujar Rano.

    Sementara itu, Pemprov DKI telah menetapkan 15 golongan masyarakat yang berhak mendapatkan layanan gratis naik Transjakarta.

    Ke-15 golongan ini yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya, tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta, peserta didik penerima KJP, karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji sesuai upah minimum provinsi (UMP) melalui Bank DKI dan penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

    Lalu, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, penerima Beras Keluarga Sejahtera (Raskin) yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

    Kemudian, Veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun, pengurus masjid (marbot), pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Juru Pemantau Jentik (Jumantik).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono dkk Ikut Retret, PAN: Kami Harap Tanda Tanya di Masyarakat Selesai

    Pramono dkk Ikut Retret, PAN: Kami Harap Tanda Tanya di Masyarakat Selesai

    Jakarta –

    Waketum PAN Eddy Soeparno menanggapi gabungnya Gubernur Jakarta Pramono Anung dan para kepala daerah PDIP di retret Magelang. Eddy menilai ketidakhadiran kepala daerah PDIP sempat menimbulkan tanda tanya publik.

    “Saya pikir begini, dari awal kan kita sudah paham bahwa retret itu adalah program yang dilaksanakan, sudah dilakukan oleh pemerintah, sudah terkomunikasikan sejak awal bahkan sebelum pelantikan daripada kepala daerah. Jadi kepala daerah pun akan memetik banyak manfaat dari pelaksanaan retret itu,” kata Eddy Soeparno di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

    Eddy mengatakan bergabungnya kepala daerah dari PDIP menunjukkan suasana yang sejuk. Ia mengatakan suasana politik yang menjadi tanda tanya publik akhirnya terpecahkan.

    “Ini kan menunjukkan sebuah kesejukan politik ya, karena memang kita melihat bahwa ketidakhadiran dari sebagian Kepala Daerah dari PDIP tentu itu membangun tanda tanya yang besar, mengapa tidak hadir meskipun dugaan-dugaan sudah ada,” ujar Eddy.

    “Tetapi intinya karena sejak kemarin sudah bergabung, kami berharap bahwa dinamika politik ataupun suasana politik yang sebelumnya banyak menjadi tanda tanya di masyarakat, itu sudah bisa terselesaikan dengan kehadiran teman-teman dari PDIP, kepala daerah yang sudah hadir,” sambungnya.

    Adapun hampir seluruh kepala daerah kader PDIP sudah bergabung ke rangkaian retret kepala daerah di Akmil Magelang, walaupun sebagian dari mereka menyusul. Salah satu yang menyusul adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    Diketahui perintah Ketum PDIP Megawai Soekarnoputri sempat meminta mereka untuk menunda untuk datang ke retret. Namun, pada akhirnya satu per satu akhirnya hadir.

    Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, yang merupakan anak Pramono juga terlihat sudah hadir. Lalu Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, Bupati Semarang Ngesti Nugroho, Bupati Demak Eisti’ana.

    Kemudian, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, dan Bupati Karanganyar Rober Christanto. Kemudian dari Jawa Timur antara lain Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

    (dwr/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pramono Anung dan kepala daerah PDIP ikuti retret di Akmil

    Pramono Anung dan kepala daerah PDIP ikuti retret di Akmil

    Wamendagri memberi keterangan kepada wartawan di Magelang, Sabtu (22/2/2025). ANTARA/Heru Suyitno.

    Wamendagri: Pramono Anung dan kepala daerah PDIP ikuti retret di Akmil
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 24 Februari 2025 – 16:03 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengikuti kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Dia mengatakan Pramono tiba bersama 16 kepala daerah lainnya. Pramono tidak didampingi wakilnya, Rano Karno lantaran masih berada di Jakarta untuk menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya yang berlokasi di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta.

    “Baru saja Gubernur Jakarta masuk bersama rombongan. Mas Pram, masuk bersama 16 kepala daerah” kata Bima di Jakarta, Senin.

    Bima mengatakan sudah ada 17 kepala daerah PDIP yang memang sudah datang sejak kemarin malam. “Semalam 17 orang,” ujarnya.

    Adapun deretan kepala daerah PDIP yang sudah hadir, yakni Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Bupati Wonosobo Arif Nurhidayat, Bupati Semarang Ngesti Nugroho dan Bupati Demak Eisti’ana.

    Kemudian, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, dan Bupati Karanganyar Rober Christanto. Selanjutnya, dari Jawa Timur antara lain Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

    Sumber : Antara

  • Tokoh Seperti Sultan Disebut Bisa Jadi Penengah Ketegangan Politik Presiden Prabowo dengan Megawati

    Tokoh Seperti Sultan Disebut Bisa Jadi Penengah Ketegangan Politik Presiden Prabowo dengan Megawati

    PIKIRAN RAKYAT – Potensi terjadinya kerenggangan hubungan Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri harus segera diatasi. Jika tidak, bisa terjadi ketegangan politik yang dapat berimplikasi negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dampaknya bahkan bisa berimplikasi terhadap geopolitik internasional.

    Langkah meredakan ketegangan juga untuk mengatasi adanya pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari merenggangnya hubungan dua patriot bangsa yang dihormati hingga ke level internasional tersebut.

    Seperti diketahui, indikasi merenggangnya hubungan kedua tokoh bangsa itu terjadi pasca penahanan Sekjen PDI Perjungan Hasto Kristiyanto oleh KPK, yang disusul dengan keluarnya instruksi bagi kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda menghadiri retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Berikut diungkapkan oleh Direktur Pusat Kajian Politik dan Isu-isu Strategis Indonesia Nana Rukmana saat diwawancarai pada Selasa, 25 Februari 2025.

    Menurut Nana, inisiasi untuk mengatasi ketegangan itu bisa dilakukan dengan segera mempertemukan keduanya yang diawali melalui komunikasi intensif kalangan terdekatnya.

    “Dari pihak Prabowo ada beberapa nama yang pantas mewakili, semisal Sufmi Dasco Ahmad, Hashim Djojohadikusumo atau Sjafrie Samsoeddin. Atau mengutus Menko Polkam Budi Gunawan yang juga dikenal dekat dengan Megawati,” katanya.

    Sedangkan dari pihak Megawati, ada beberapa nama yang sangat dipercayanya, seperti Pramono Anung, Ahmad Basarah, Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) atau bahkan mengutus putrinya Puan Maharani.

    Pertemuan keduanya bisa dilaksanakan di Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta dengan menghadirkan tokoh seperti Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebagai tokoh penengah sekaligus perekat. 

    “Keduanya akan merasa dihormati. Presiden Prabowo tetap jadi tuan rumah, Megawati lahir dan punya sejarah panjang di Yogyakarta dan sempat tinggal di Gedung Agung,” katanya.

    Menghadirkan Sultan sebagai penengah, lanjut Nana, karena Sultan merupakan tokoh yang disegani.

    “Sultan miliki reputasi yang baik. Baik itu secara integritas dan kredibelitas, sultan pun dikenal sangat independen dan dihormati kedua pihak. Terlebih sultan juga merupakan seorang kepala daerah (Gubernur DIY) yang bisa merepresentasikan keberadaan para kepala daerah,” katanya.

    Di sisi lain kata Nana, ketegangan yang terjadi saat ini sebenarnya bisa dicermati.

    “Saat surat penundaan retret beberapa hari ke belakang muncul, Megawati memberikan pesan tersirat. Kepala daerah dari PDIP diminta menunda retret tersebut, kata kuncinya adalah menunda,” katanya.

    Jika dicermati maka kata menunda ini merupakan pesan untuk berdialog yang disampaikan Megawati kepada Prabowo.

    “Melalui kata menunda itu, Megawati memberikan sinyal bahwa dia masih membuka ruang dialog dengan Prabowo. Tentunya dengan tujuan mencari solusi terbaik dalam mengatasi berbagai persoalan politik,” katanya.

    Namun apabila ketegangan ini tidak teratasi atau cenderung berlarut-larut kata Nana, akan berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan bisa berimplikasi terhadap geopolitik dan geostrategis internasional.

    “Padahal jika kedua tokoh ini dipersatukan justru menjadi kekuatan hebat Indonesia. Megawati sangat dihormati di dunia Internasional, sehingga justru bisa memperkuat Prabowo dalam diplomasi Internasionalnya bagi kepentingan nasional yang lebih besar,” katanya.

    Perkuat Diplomasi Internasional

    Megawati Soekarnoputri memang dikenal memiliki hubungan yang baik dengan sejumlah negara dan tokoh internasional. Belum lama, pada awal Februari 2025, Megawati diundang secara khusus Pemimpin Negara Vatikan Paus Fransiscus. 

    Selama berada di Vatikan, Megawati juga diundang menghadiri forum World Leaders Summit on Children’s Right. Forum ini dihadiri sejumlah pemimpin dunia dan tokoh internasional diantaranya Imam Besar Al Azhar Mesir Ahmed El-Tayeb, Mantan Wakil Presiden AS Al Gore, Ratu Rania al-Abdullah dari Jordania, Wakil Perdana Menteri Italia, Antonio Tajani, Menteri Luar Negeri Gambia, Mamadou Tangara dan Paus Fransiskus.

    “Luasnya jaringan internasional Megawati itu sangat bisa membantu memperkuat diplomasi internasinal pemerintahan Prabowo sehingga menjadikan Indonesia sebagai kekuatan strategis di kancah internasional,” katanya.

    Selain karena berbagai perannya di berbagai forum internasional, ketokohannya semakin kuat juga karena dipengruhi nama besar ayahandanya Presiden Pertama RI Soekarno.

    Presiden Soekarno itu tokoh besar yang hingga saat ini namanya masih sangat dihormati di banyak negara karena berbagai peran strategis internasionalnya. 

    “Banyak negara besar di kawasan Eropa, Amerika, Asia dan Afrika, sangat menghormatinya. Bahkan banya negara membuat berbagai monumen dan nama jalan sebagai bentuk penghormatan kepada Sukarno,” katanya.*****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 4 Terbelahnya Kepala Daerah PDI-P: Pramono dkk Ikut Retreat, Koster dkk Tunggu Arahan Mega Megapolitan

    4 Terbelahnya Kepala Daerah PDI-P: Pramono dkk Ikut Retreat, Koster dkk Tunggu Arahan Mega Megapolitan

    Terbelahnya Kepala Daerah PDI-P: Pramono dkk Ikut Retreat, Koster dkk Tunggu Arahan Mega
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dinamika internal
    PDI-P
    semakin terlihat dengan terbagi dua sikap kepala daerahnya dalam mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
    Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    bersama 18 kepala daerah akhirnya mengikuti retreat, sementara Gubernur Bali
    Wayan Koster
    dan sejumlah kepala daerah masih menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI-P,
    Megawati Soekarnoputri
    .
    Pramono terpantau tiba di lokasi pada Senin (24/2/2025) siang pukul 13.05 WIB dengan mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Ia menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam retreat merupakan keputusan yang diambil setelah berbagai pertimbangan.
    “Saya Gubernur Jakarta bersama dengan Pak Wali Kota Yogya dan juga ada 17 lainnya yang bersama-sama dengan kami. Hari ini, hari ini kita memulai ikut retreat,” ujar Pramono di Magelang, Senin.
    Namun, Pramono enggan menjelaskan alasan mengapa dirinya baru mengikuti retreat pada hari keempat.
    “Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apa pun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati, dengan DPP Partai, apa yang kemudian menjadi keputusan bersama,” imbuhnya.
    Pramono pun memastikan keputusan ini tetap berada dalam koridor komunikasi yang baik dengan pimpinan partai.
    “Tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ketua Umum untuk melakukan penundaan,” katanya.
    Sementara itu, di sisi lain, Wayan Koster beserta sejumlah kepala daerah dari Bali memilih tetap mengikuti instruksi Megawati dengan tidak menghadiri retreat.
    Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, menegaskan bahwa para
    kepala daerah PDI-P
    dari Bali masih menunggu arahan lebih lanjut.
    “Yang jelas, Pak Bupati (Sutjidra) masih di Magelang menunggu instruksi saja. Masih berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait dengan pelaksanaan retreat,” ujar Supriatna.
    Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, turut mengonfirmasi bahwa Koster tidak ikut serta dalam rombongan kepala daerah yang kini sudah berada di Akmil.
    “Kecuali Bali (tidak ikut dalam retreat),” kata Masinton.
    Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, melihat dinamika ini sebagai sesuatu yang wajar dalam konteks politik internal partai.
    Menurutnya, keputusan menunda keikutsertaan dalam retreat lebih disebabkan oleh situasi internal partai yang membutuhkan konsolidasi setelah penahanan Sekjen PDI-P,
    Hasto Kristiyanto
    .
    “Ini sebuah peristiwa yang biasa saja terjadi di sebuah partai ketika sekjennya, Hasto Kristiyanto, ditahan, lalu kemudian mereka harus standby. Sehingga karena mereka akan melakukan konsolidasi, waktunya kan hampir bersamaan dengan retreat di Magelang,” ujar Yunarto.
    Yunarto juga menilai bahwa ketidakhadiran sebagian kepala daerah bukan merupakan bentuk boikot terhadap retreat.
    “Kalau kita baca suratnya, bahasanya adalah standby menunggu ‘Commander Call’, jadi apabila dibutuhkan harus rapat. Mereka sedang ada dalam kondisi siaga satu,” lanjutnya.
    Dengan semakin banyaknya kepala daerah yang akhirnya mengikuti retreat, Yunarto melihat hal ini bukan sebagai bentuk pembangkangan terhadap instruksi Megawati, melainkan bagian dari strategi partai dalam merespons dinamika yang terjadi.
    “Kalimat sebelumnya kan ada, sebelum dia bilang bertanggung jawab, Pramono menyebutkan bahwa dia sudah berkomunikasi dengan Ibu Mega. Jadi artinya memang kedatangan Mas Pramono sudah diketahui oleh Ibu Mega dan sudah dikomunikasikan, makanya terlihat santai saja,” jelasnya.
    Kini, perhatian tertuju pada langkah berikutnya bagi kepala daerah yang masih menunggu instruksi, termasuk Koster dkk.
    “Kalau kepala daerah yang belum ikut nanti didorong ke gelombang kedua, artinya memang ini bukan boikot, tetapi lebih kepada kondisi internal yang sedang ditata,” kata Yunarto.
    Dinamika ini akan terus berkembang seiring dengan sikap resmi PDI-P terhadap kepala daerah yang belum mengikuti retreat.
    Apakah mereka akan bergabung dalam gelombang kedua, atau tetap bertahan dengan sikap menunggu arahan Megawati? Waktu yang akan menjawabnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Khofifah Bagikan Momen Diskusi Bareng Pramono-Ahmad Luthfi di Retret

    Khofifah Bagikan Momen Diskusi Bareng Pramono-Ahmad Luthfi di Retret

    Jakarta –

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membagikan momen akrab di retret kepala daerah. Khofifah terlihat tengah berdiskusi dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

    Momen ini dibagikan lewat Instagramnya @khofifah.ip, Senin (24/2/2025). Terlihat Pramono membalikkan badannya demi bisa berdiskusi dengan Khofifah, Luthfi maupun Sherly.

    “Saya dan Mas Pram (Gub DKI) , Mas Lutfi (Gub Jateng) dan Mbak Sherly (Malut) sedang berdiskusi serius di Retreat Kepala Daerah di Akmil Magelang,” ujar Khofifah dalam postingannya.

    Khofifah mengaku tengah berdiskusi soal rencana kerja sama antardaerah. Dia juga berkelakar soal cara makan soto yang lebih nikmat.

    “Kira-kira, ini lagi bahas strategi pemerintahan, rencana kerja sama Poros Jakarta-Jatim-Jateng-Malut,” ujarnya.

    “Atau justru debat abadi, soto itu lebih enak nasinya dicampur atau dipisah? Ada Soto Betawi-Soto Lamongan-Soto Boyolali?” tambahnya.

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Akhirnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ikut retret

    Akhirnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ikut retret

    Foto: Kurniawati/Radio Elshinta

    Akhirnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ikut retret
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 23:24 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada akhirnya masuk ke kegiatan Retret Kepala daerah di Lembah Tidar Akmil Magelang Jateng, Senin (24/2). 

    Ia datang ke lokasi sekitar pukul 13.10 WIB, setelah sebelumnya mengadakan rapat koordinasidi sebuah rumah makan tidak jauh dari Akmil.

    Saat turun dari mobil Alpard nopol AB 125 AN, Pramono sudah mengenakan drescode hitam putih.  Kehadiran Pramono Anung disambut langsung oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Pramono pun langsung memberikan keterangan pers kepada wartawan yang sudah menunggu sejak pagi hari.

    Pramono mengatakan, bahwa mulai hari ini ia masuk retret, namun ia tidak mau memberikan alasan kenapa baru hari ini masuk, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati.  

    Ia masuk ke retret bersama dengan walikota Yogjakarta Hasto Wardoyo, Bupati Tapanuli Masinton pasaribu dan bersama 17 kepala daerah lainnya.

    Ia menegaskan, sebelum masuk retret, yang pasti, dirinya sudah berkomuniikasi dengan ketua umum PDI-P Megawati Soekarno Putri. 

    “Dengan pertimbangan yang sesungguh-sungguhnya, apa yang menjadi pertimbangan sehingga menunda mengikuti retret,” katanya.

    Ia juga menyampaikan terima kasih atas kesabaran Mendagr dan Wamendagri serta semuanya,  karena baru hari keempat mengikuti retret.

    Sebagai Gubernur Jakarta, ia sudah menugaskan pada wakil Gubernur Rano ‘bang Dul’  Karno, untuk tetap gas pol  pasukan biru, pasukan orange, pasukan kuning, karena itu yang diharapkan oleh masyarakat.

    Menyinggung tentang instruksi megawati untuk menunda mengikuti retret, Pramono mengatakan, bahwasurat itu sepenuhnya kewenangan Megawati Soekarno Putri.  Pramono juga menyampaikan, hingga saat ini, hanya tinggal satu propinsi yang belum masuk ke retret. 

    “Ada satu propinsi yang karena arahan dari Mendagri dan Wamendagri,  maka sekdanya yang mengikuti retret. Tapi apakah sekda yang yang bersangkutan sudah masuk atau belum, saya belum tahu,” ujarnya.

    Pramono menekankan bahwa dirinya dan para kepala daerah lain yang datang terlambat sudah datang secara baik-baik, dan akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan atau datang terlambat  mengikuti retret.

    Sementara itu, Bupati Tapanulli Masinton Pasaribu mengatakan, seluruh kepala daerah PDIP sudah menyusul masuk ke retret di Magelang, kecuali  Propinsi Bali.  Ia  mengaku tidak  tahu alasannya, namun mereka sudah berada  di Jogajakarta.

    Menyinggung soal sertifikat kepesertaan retret, ia tidak memperpasalahkan apakah akan mendapat  atau tidak. Karena untuk menjalankan pemerintahan  tidak dilihat dari sertifikat kelulusan.

    Dia menyatakan siap mengikuti rangkaian kegiatan retret, meski sudah tertinggal materi dari Lemhanas dan Menkeu. “Saya sudah mendapat bahan materinya dan siap mempelajarinya,” kata Masinton.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pramono Anung Datang Retret di Hari ke-4, Sudah Bilang Megawati?

    Pramono Anung Datang Retret di Hari ke-4, Sudah Bilang Megawati?

     

    PIKIRAN RAKYAT – Salah satu kepala daerah usungan PDIP, yakni Gubernur Jakarta Pramono Anung baru hadir ke acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada hari ini, Senin, 24 Februari 2025. Meski begitu, ia tak mengungkapkan lebih rinci mengenai alasannya baru datang pada hari keempat ini.

    “Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Senin, 24 Februari 2025.

    Pramono Anung memastikan bahwa kedatangannya dalam acara retret sudah dikomunikasikan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Apa pun saya berkomunikasi dengan Ibu Megawati (Ketua Umum DPP PDI Perjuangan) dan juga DPP partai, apa yang kemudian menjadi keputusan bersama,” ujarnya.

    “Saya mungkin masuk yang terakhir. Kami semua mengikuti retret secara baik-baik dan tentunya kami bertanggung jawab apa yang kami ambil langkah ini,” ucapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung pun mengucapkan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri yang sudah bersabar.

    “Secara khusus saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran semuanya, terutama kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan wakil menteri yang semuanya telah 4 hari mengikuti retret ini,” tuturnya.

    Megawati Larang Kepala Daerah Usungan PDIP Hadiri Retret

    Ketum PDIP Megawati larang kepala daerah usungan partainya ikut retret./PDI Perjuangan

    Beberapa waktu lalu, Megawati Soekarnoputri sempat menjadi perhatian publik lantaran melarang kepala daerah yang diusung partainya untuk mengikuti acara retret yang berlangsung sejak 21-28 Februari 2024.

    Larangan tersebut tercantum dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri pada Kamis, 20 Februari 2025. Kebijakan itu muncul di tengah dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya soal penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Megawati pun meminta seluruh kepala daerah usungan PDIP yang saat itu sedang menuju Kabupaten Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” katanya.

    Daftar Kepala Daerah Usungan PDIP yang Sudah Hadir Sejak Semalam

    Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, sudah ada 17 kepala daerah PDIP yang datang ke lokasi retret sejak semalam. Dalam barisan itu, ada anak Pramono Anung yang menjadi Bupati Kediri, yakni Hanindhito Himawan Pramana.

    Selain itu, ada pula Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Bupati Wonosobo Arif Nurhidayat, Bupati Semarang Ngesti Nugroho dan Bupati Demak Eisti’ana. Kemudian, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, Bupati Karanganyar Rober Christanto, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Legislator Jakarta Ahmad Sahroni Yakin Pramono Akan Jadi Pemimpin yang Mendengar Semua Pihak – Halaman all

    Legislator Jakarta Ahmad Sahroni Yakin Pramono Akan Jadi Pemimpin yang Mendengar Semua Pihak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Dapil Jakarta III Ahmad Sahroni, meyakini Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2025-2030 Pramono Anung dan Rano Karno akan menjadi pemimpin yang mendengarkan semua pihak. 

    Sebab, kata Bendahara Umum DPP Partai NasDem itu, Pramono dan Rano sudah berpengalaman puluhan tahun.

    “Saya yakin keduanya juga akan menjadi pemimpin yang mendengarkab semua pihak karena keduanya memang sudah berpengalaman puluhan tahun. Butuh banyak kolaborasi,” kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (24/2/2025).

    Pria kelahiran Tanjung Priok itu pun turut menyoroti beberapa persoalan yang kerap terjadi di wilayahnya, Jakarta Utara. 

    Sahroni menyebut setidaknya ada dua hal, yaitu banjir dan kriminalitas.

    “Kalau di Jakarta Utara itu PR besarnya soal banjir dan kriminalitas, seperti narkoba, pencurian, dan tawuran. Harus ada terobosan dan gebrakan baru untuk membehani keduanya,” ucapnya.

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu mengatakan, banjir di utara ini tidak hanya soal debit air hujan dan drainase, tapi juga soal kenaikan air laut. 

    “Dan untuk isu kriminal, seingat saya Mas Pram punya janji kampanye pemasangan CCTV di setiap wilayah untuk jaga kamtibmas. Nah itu saya rasa bagus sekali, harus segera dieksekusi, nanti juga bakal dibantu oleh Polda Metro Jaya,” ujarnya.

    Sebab itu, Sahroni menitipkan pesan bahwa, Jakarta memiliki karakter yang berbeda dari kota-kota lainnya. 

    Karenanya, gubernur dan wagub terpilih harus bisa cepat beradaptasi.

    “Jakarta ini unik, sangat heterogen. Banyak pendatang dari luar pulau, banyak pencari nafkah yang tinggal di kota satelit, banyak isu ekonomi-sosial, jadi memang tidak sederhana. Harus cepat adaptif untuk bisa memahami Jakarta,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, Pramono Anung dan Rano Karno resmi dilantik jadi Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta 2024-2029 pada Kamis (20/2/2025) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.

  • Kurikulum pendidikan-pelatihan harus disesuaikan kebutuhan industri

    Kurikulum pendidikan-pelatihan harus disesuaikan kebutuhan industri

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dan pelatihan keterampilan harus dievaluasi dengan menyesuaikan kebutuhan industri.

    “Harus dimulai dari penyesuaian kurikulum di sekolah dan pelatihan kerja agar peserta didik mendapatkan pengetahuan dan skill (kemampuan) yang sedang dicari,” kata Justin di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, kurikulum pendidikan dan pelatihan keterampilan merupakan ujung tombak untuk menekan angka pengangguran di Jakarta.

    Dia tak ingin kurikulum atau modul pelatihan yang diberikan kepada peserta didik tidak memuat pembelajaran tentang keterampilan yang dibutuhkan saat ini.

    “Kalau luput, maka semakin banyak orang menganggur karena keterampilan yang dimiliki tidak sesuai kebutuhan pasar,” kata dia.

    Justin menambahkan bahwa diperlukan sinkronisasi antara arah pendidikan dengan proyeksi industri dan perekonomian Jakarta.

    Apalagi, anggaran Dinas Pendidikan yang mencapai sebesar Rp18,4 triliun di Tahun Anggaran 2025 sudah selayaknya kurikulum pendidikan tidak lagi konvensional.

    “Harus adaptif, sehingga dapat berdampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran di Jakarta,” ujarnya.

    Justin pun optimistis bila Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam program peningkatan produktivitas dan partisipasi di pasar kerja untuk memperkuat roda perekonomian di Jakarta dapat segera terwujud.

    Apalagi, Data Badan Pusat Statistik (BPS) di 2024 mencatat persentase tingkat pengangguran di Jakarta sebesar 6,21 persen. Dengan kata lain, Jakarta menempati posisi keenam secara nasional.

    Tingkat pengangguran di Jakarta masih di bawah Jawa Barat yakni 6,75 persen, Banten 6,68 persen, Papua Barat Daya 6,48 persen, Papua 6,48 persen, dan Kepulauan Riau 6,39 persen.

    Justin menambahkan, tingkat pengangguran terbuka masih jadi masalah. Banyak orang sulit mencari pekerjaan penyebabnya bisa jadi karena pendidikan dan keterampilan yang tidak sesuai dengan karakteristik kebutuhan pasar atau industri yang ada.

    Dia mengapresiasi Program “Job Fair” yang akan digelar Pemprov DKI di setiap kecamatan. Lalu, mendorong segera diwujudkan dalam 100 hari pertama gubernur-wagub DKI Jakarta menjabat.

    “Harapannya, ‘job fair’ yang ada bisa menemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan keterampilan-keterampilan mereka,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025