Tag: Pramono Anung

  • Rano Karno Tepati Janji Kampanye, Program Job Fair di Jakarta Dimulai
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        26 Februari 2025

    Rano Karno Tepati Janji Kampanye, Program Job Fair di Jakarta Dimulai Megapolitan 26 Februari 2025

    Rano Karno Tepati Janji Kampanye, Program Job Fair di Jakarta Dimulai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, resmi membuka
    bursa kerja
    atau j
    ob fair
    gelombang I yang diselenggarakan di Tamini Square,
    Jakarta Timur
    , pada Rabu (26/2/2025).
    Program
    job fair
    ini merupakan bagian dari janji kampanye saat Pilkada 2024.
    Rano Karno
    dan Gubernur Jakarta Pramono Anung berkomitmen untuk mengadakan job fair di setiap kecamatan di Jakarta.
    Awalnya, program ini direncanakan berlangsung setiap tiga bulan sekali.
    Namun, Dinas Tenaga Kerja Jakarta menyanggupi untuk menggelarnya setiap bulan.
    “Janji kita per tiga bulan sekali tapi Kadis sanggup per bulan sekali. Itu artinya masih ada pasar yang membutuhkan tenaga kerja,” kata Rano Karno.
    Rano juga menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin mempersulit pencari kerja.
    Dengan adanya job fair di tingkat kecamatan, diharapkan lebih banyak warga yang dapat mengakses peluang kerja tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi yang tinggi.
    “Makanya
    tagline
    kita
    ‘enggak mau ribet’
    . Kita bikin
    job fair
    di kecamatan-kecamatan, karena wilayah industri ada di sekitar itu,” ungkapnya.
    Selain membuka akses ke berbagai lowongan pekerjaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan program
    pelatihan bahasa
    asing bagi warga yang berminat bekerja di luar negeri.
    “Ayo adik-adik, bermimpi lah bekerja di luar. Tapi begitu denger luar,
    ‘bang gue bahasa kaga bisa bang’.
    Ada pelatihan, pelatihan Mandarin, Korea, Inggris, Jepang,” katanya.
    Diketahui, Pramono Anung berencana mengadakan bursa kerja atau
    job fair
    di setiap kecamatan di Jakarta jika dirinya terpilih sebagai gubernur Jakarta. 
    “Secara konkret kami akan mengadakan yang dinamakan
    job fair
    yang telah kami sampaikan untuk 3 bulan sekali di kantor kecamatan,” ungkap Pramono dalam debat perdana Pilkada Jakarta 2024 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024). 
    Pramono mengatakan, pihak kecamatan di seluruh Jakarta nantinya memiliki tugas untuk memberi pelatihan pada masyarakat yang ingin bekerja.
    Selain itu, persyaratan untuk melamar kerja nantinya akan dipermudah agar masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk diterima bekerja. 
    “Tugas kantor kecamatan adalah juga sekaligus menjadi balai latihan kerja, terutama bagi wanita. PPSU yang sekarang ini syaratnya SLTA akan kita potong menjadi SD, yang paling penting adalah bisa membaca dan menulis,” jelas Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penjelasan PDI-P soal Instruksi Megawati: Tak Larang Retret, Prioritaskan Bekerja

    Penjelasan PDI-P soal Instruksi Megawati: Tak Larang Retret, Prioritaskan Bekerja

    Penjelasan PDI-P soal Instruksi Megawati: Tak Larang Retret, Prioritaskan Bekerja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) menegaskan bahwa Ketua Umum
    Megawati
    Soekarnoputri tidak pernah melarang kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah, untuk mengikuti retret yang diselenggarakan pemerintah pada 21-28 Februari di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
    Juru Bicara PDI-P Ahmad Basarah menjelaskan bahwa instruksi yang dikeluarkan Megawati pada 20 Februari 2025, hanya meminta para kepala daerah dari PDI-P untuk menunda keberangkatan ke Magelang dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Jadi perlu kami tegaskan bahwa Ibu Megawati Soekarnoputri dalam instruksi hariannya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan pada 20 Februari 2025 lalu, tidak pernah melarang para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret,” ujar Basarah dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Selasa (25/2/2025) malam.
    Menurut Basarah, keputusan menunda keberangkatan para kepala daerah PDI-P, lebih bertujuan agar mereka dapat segera mulai bekerja setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Basarah menekankan bahwa Megawati menginginkan para kepala daerah dari PDI-P untuk segera menjalankan tugasnya di daerah masing-masing.
    “Ibu Megawati Soekarnoputri meminta kepada para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk tetap berada di daerahnya supaya bisa langsung bekerja melayani rakyat,” kata Basarah.
    Basarah berpandangan, kehadiran fisik kepala daerah sangat diperlukan untuk memastikan program-program prioritas pemerintah bisa langsung berjalan.
    Dia menyebutkan bahwa beberapa program prioritas juga harus segera dijalankan di antaranya pengentasan kemiskinan, mitigasi bencana, penciptaan lapangan kerja, pencegahan stunting hingga makan bergizi gratis.
    “PDI Perjuangan, terutama Ibu Megawati Soekarnoputri, meyakini bahwa pemimpin yang langsung turun ke bawah dengan menemui rakyat merupakan langkah efektif untuk menyerap dan mendengar langsung aspirasi serta kebutuhan rakyat,” ujar Basarah.
    Dengan menemui rakyat secara langsung, kata Basarah, pemimpin daerah dapat menyerap aspirasi masyarakat dan merumuskannya ke dalam program pemerintahan yang tepat.
    “Dengan begitu, mereka dapat memformulasikannya secara langsung ke dalam program pemerintah di daerahnya masing-masing,” kata Basarah.
    “Bagi kepala daerah PDI Perjuangan yang belum mengikuti kegiatan retret, diinstruksikan untuk kembali ke daerahnya masing-masing guna menjalankan tugasnya,” ujarnya lagi.
    Namun, Basarah mengungkapkan, Ketua Umum sudah memerintahkan agar
    kepala daerah PDI-P
    yang belum mengikuti retret gelombang pertama, untuk ikut pada gelombang kedua.
    Dia menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ tertanggal 11 Februari 2025, retret kepemimpinan akan diselenggarakan dalam dua angkatan.
    “Maka bagi kepala daerah PDI Perjuangan yang belum mengikuti kegiatan retret dapat mengikuti kegiatan tersebut pada angkatan berikutnya atau angkatan yang kedua,” kata Basarah.
    Basarah pun menekankan bahwa kepala daerah dari partai yang kini sedang menjalani retret gelombang pertama, wajib mengikuti seluruh kegiatan hingga selesai.
    Megawati juga disebut telah menginstruksikan kader yang menjadi wakil kepala daerah untuk menghadiri penutupan retret di Magelang pada 28 Februari 2025.
    “Bagi wakil kepala daerah yang kepala daerahnya telah mengikuti retreat angkatan pertama, untuk hadir dan mengikuti undangan penutupan retreat di angkatan pertama tersebut,” ujar Basarah.
    Lebih lanjut, Basarah mengungkapkan bahwa Megawati telah menugaskan Gubernur Jakarta Pramono Anung sebagai koordinator kepala daerah dari PDI-P yang mengikuti retret.
    “Dengan demikian, kehadiran Pak Pramono Anung dan kepala daerah PDI Perjuangan lainnya dalam retret ini sudah diketahui dan dilaporkan kepada Ketua Umum serta pengurus DPP PDI Perjuangan,” jelas Basarah.
    Menurut Basarah, Pramono akan mengkoordinasikan para kepala daerah PDI-P dan juga menyampaikan informasi mengenai segala dinamika selama retret di Magelang.
    Dia pun menegaskan bahwa partai telah meminta seluruh kepala daerah dari PDI-P agar mengikuti arahan Pramono Anung. Sebab, setiap arahan tersebut telah dikoordinasikan dan diketahui oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
    “Kami harapkan seluruh kepala daerah mengikuti arahan yang akan diberikan oleh Pramono Anung karena dalam memberikan arahan kepada kepala-kepala daerah yang lain tersebut, Mas Pram selalu berkoordinasi dengan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga berkoordinasi dengan kami selaku DPP PDI Perjuangan,” kata Basarah.
    Diberitakan sebelumnya, PDI-P sedang menjadi sorotan usai Sekretaris Jenderal (Sekjen)-nya Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 20 Februari 2025.
    Hasto diketahui berstatus tersangka dalam kasus suap bersama eks kader PDI-P, Harun Masiku, dan juga perkara perintangan penyidikan.
    Menyusul penahanan itu, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti
    retret kepala daerah
    di Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.
    Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas persoalan hukum dan penahan Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” demikian bunyi instruksi dalam surat tersebut.
    Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan
    standby commander call
    ,” bunyi instruksi itu lagi.
    Meski begitu, sejumlah kader PDI-P diketahui diketahui tetap mengikuti retret di Magelang sejak dimulai pada 21 Februari 2025.
    Beberapa kepala daerah yang sebelumnya menunda keikutsertaannya pun akhirnya memutuskan hadir dalam retret di Magelang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4
                    
                        Kehadiran Pramono Anung di Retreat Terjawab, Ternyata Diutus Megawati
                        Megapolitan

    4 Kehadiran Pramono Anung di Retreat Terjawab, Ternyata Diutus Megawati Megapolitan

    Kehadiran Pramono Anung di Retreat Terjawab, Ternyata Diutus Megawati
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Teka-teki kehadiran Gubernur Jakarta sekaligus politikus PDI Perjuangan Pramono Anung dalam acara retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, akhirnya terjawab.
    Kedatangan Pram di tengah instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah kader PDI-P menunda mengikuti retreat itu rupanya bukanlah suatu bentuk ketidaktaatan terhadap arahan sang ketum.
    Dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Selasa (25/2/2025) malam, juru bicara Ahmad Basarah mengatakan, Megawati sengaja mengutus Pramono pergi ke Magelang untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat.
    “Kehadiran Bapak Pramono dan kawan-kawan kepala daerah yang berasal dari PDI perjuangan di acara retreat di Magelang sudah diketahui dan dilaporkan kepada ketua umum PDI Perjuangan dan pengurus DPP PDI perjuangan lainnya,” kata Basarah di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Selasa (25/2/2025).
    Hasil komunikasi dan koordinasi Pramono sebagai ‘ketua kelas’ bagi kepala daerah kader PDI Perjuangan dengan pemerintah pusat itu dilaporkan secara berkala kepada Megawati beserta para pengurus partai.
    Mengenai apa yang dikomunikasikan dan dikoordinasikan Pramono ke pemerintah pusat melalui Mendagri dan Wamendagri, Basarah tidak membeberkannya secara lugas.
    Meski demikian, Basarah memaparkan duduk perkara tentang surat instruksi Megawati kepada kepala daerah kader PDI-P agar menunda mengikuti retreat.
    Pertama-tama, Basarah menegaskan bahwa instruksi itu jangan disalahartikan sebagai bentuk larangan. Megawati tidak pernah melarang kadernya yang menjadi kepala daerah untuk mengikuti retreat.
    “Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” ujar Basarah.
    Megawati hanya meminta kepada seluruh kadernya yang menjadi kepala daerah untuk memprioritaskan kerja-kerja yang langsung berhubungan dengan kepentingan rakyat.
    “Pesan Ketua Umum kepada kader-kadernya sebagai kepala daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja real kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerah masing-masing,” pungkasnya.
    Selanjutnya, Basarah meluruskan instruksi Megawati yang dilatarbelakangi penahanan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Di satu sisi, Basarah mengakui, perkara yang menimpa Hasto merupakan suatu persoalan serius bagi PDI-P. Hal itu dinilai bukan semata persoalan hukum, melainkan ada unsur politisasi.
    Pada saat bersamaan, Basarah menyebut, pemerintah pusat tengah menggencarkan sosialisiasi acara retreat kepala daerah. Pada titik ini, PDI-P mengaku tidak mendapatkan informasi yang utuh dan detail mengenai retreat.
    “Kami mohon maaf sebesar-besarnya, tetapi sampai dengan menjelang kegiatan retreat, DPP PDI Perjuangan sebagai induk organisasi para kepala daerah dari PDI Perjuangan belum mendapatkan informasi lengkap dan detail mengenai kegiatan yang dimaksud,” jelasnya.
    Beberapa hari sebelum dilantik Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Basarah menyebut, para kepala daerah dari PDI-P sudah mengikuti pembekalan tertutup oleh Megawati.
    Pembekalan berkaitan dengan kewajiban kepala daerah memenuhi janji-janji kepada rakyat.
    Dalam merespons acara retreat yang sudah berlangsung selama enam hari, Basarah menyebut, Megawati memberikan instruksi ke kepala daerah kader PDI-P yang belum mengikuti retreat.
    Pertama, demi menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab sebagai kepala daerah, kepala daerah kader PDI-P diimbau untuk kembali ke daerahnya masing-masing.
    Sementara, kepala daerah kader PDI-P yang sedang mengikuti retreat, diimbau agar menunaikan acara itu hingga selesai pada 28 Februari 2025 mendatang.
    Kedua, kepala daerah yang belum mengikuti retreat diminta untuk mengikuti retreat gelombang kedua bersama kepala daerah yang saat ini masih berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK).
    “Sebagaimana surat edaran Menteri Dalam Negeri yang salah satu poinnya menyatakan bahwa retret akan dilaksanakan sebanyak dua angkatan,” ujar Basarah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono cs Telat Hadir di Retret Kepala Daerah, PAN: Dinamika Politik Selesai?

    Pramono cs Telat Hadir di Retret Kepala Daerah, PAN: Dinamika Politik Selesai?

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyambut baik kehadiran Gubernur Jakarta Pramono Anung dan para kepala daerah dari PDIP di retret Magelang.

    Bagi Eddy kehadiran Pramono dan jajaran kepala daerah dari PDIP bisa merubah suasana politik yang dirasa menjadi tanda tanya masyarakat.

    “Kami berharap bahwa dinamika politik ataupun suasana politik yang sebelumnya banyak menjadi tanda tanya di masyarakat itu sudah bisa terselesaikan dengan kehadiran teman-teman dari PDIP, Kepala Daerah yang sudah hadir,” ujar Eddy di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Februari 2025.

    Menurut Eddy retret yang digelar bisa memberikan manfaat bagi kepala daerah, terlebih program itu sudah dilaksanakan, oleh pemerintah, dan terkomunikasikan sejak awal, bahkan sebelum pelantikan daripada Kepala Daerah.

    “Jadi Kepala Daerah pun akan memetik banyak manfaat dari pelaksanaan retreat itu, karena satu bisa memahami program-program pemerintah pusat yang nanti akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah,” katanya.

    “Plus juga melakukan networking, membangun jaringan dengan sesama Kepala Daerah yang lain, agar kerjasama ke depan itu akan jauh lebih mudah karena sudah saling mengenal bahkan ke tahap pengenalan yang sudah dekat dan pribadi,” lanjut ujarnya.

    Pramono tiba di lokasi penyelenggaraan retret Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah bersama 18 kepala daerah dari partainya pada hari Senin 24 Februari 2025 kemarin.

    Dia mengatakan, kepala daerah dari kader PDI-P ini mengikuti retret adalah keputusan bersama setelah komunikasi berlangsung.

    “Saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati, dengan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai, apa yang kemudian menjadi keputusan bersama,” kata Pramono saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Senin 24 Februari 2025.

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Legislator berharap perluasan Transjakarta dapat kurangi kemacetan

    Legislator berharap perluasan Transjakarta dapat kurangi kemacetan

    juga bisa mempermudah keluar masuknya warga sehingga perputaran ekonomi di Jakarta juga dapat meningkat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi B DPRD Jakarta Nova Harivan Paloh berharap perluasan cakupan layanan Transjakarta mampu mengubah kebiasaan warga dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi beralih ke kendaraan umum sehingga pada akhirnya dapat menekan kemacetan serta polusi di Ibu Kota.

    “Saya rasa ini baik sekali untuk penambahan koridor. Kita lihat pekerja di Jakarta banyak warga dari daerah penyangga,” kata Nova di Jakarta, Selasa.

    Nova mengatakan DPRD mendukung terhadap perluasan cakupan Transjakarta, sehingga tak hanya beroperasi di Jakarta saja, namun menjangkau Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur).

    Perluasan Transjakarta kata dia, diharapkan berdampak pada menurunnya kemacetan di Jakarta serta menekan polusi udara akibat penggunaan kendaraan pribadi yang masif.

    “Dengan perluasan ini, masyarakat bisa beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum,” kata dia.

    Selain itu, perluasan cakupan Transjakarta, kata Nova juga bisa mempermudah keluar masuknya warga sehingga perputaran ekonomi di Jakarta juga dapat meningkat.

    “Karena sekarang baru kereta (KRL) yang dari luar bisa masuk Jakarta. Kalau ada perluasan, semakin nyaman kita menggunakan transportasi publik,” ujarnya.

    Ia juga mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tidak melupakan penataan trotoar dalam program perluasan akses transportasi, untuk memastikan kenyamanan para pejalan kaki.

    “Tidak semua orang turun dari transportasi langsung di depan rumahnya. Penataan trotoar juga harus masuk integrasi,” katanya.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada saat pidato pertama di gedung DPRD DKI Jakarta meminta restu kepada legislatif untuk didukung dalam menjalankan program yang dirancang mulai dari masa kampanye.

    Program yang dimaksud yaitu memperluas cakupan layanan Transjakarta supaya tidak hanya melayani warga Jakarta, akan tetapi diperluas hingga ke wilayah Jabodetabekjur.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gibran Bakal Beri Materi saat Retret, PDIP Minta Kepala Daerah Tunggu Arahan Megawati – Halaman all

    Gibran Bakal Beri Materi saat Retret, PDIP Minta Kepala Daerah Tunggu Arahan Megawati – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan memberikan pemaparan materi dalam retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu (26/2/2025).

    Juru Bicara DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah menugasi Gubernur Jakarta Pramono Anung sebagai koordinator para kepala-kepala daerah PDIP di dalam retret.

    Kata Basarah, Pramono Anung akan diberi kewenangan untuk membaca dinamika yang terjadi di lapangan.

    Hal itu disampaikan Basarah saat ditanya wartawan soal Wapres Gibran yang akan membawakan materi saat retret kepala daerah besok.

    “Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri telah menugaskan secara khusus Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung sebagai Koordinator para kepala-kepala daerah dalam mengikuti kegiatan retret. Pramono Anung telah diberikan kewenangan untuk membaca dinamika yang terjadi di lapangan,”’kata Basarah saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (25/2/2025) malam.

    “Sehingga oleh karena itu penyesuaian-penyesuaian itu akan dilakukan oleh Mas Pramono Anung dalam pelaksanaan tugas sebagai Koordinator,” sambung dia.

    Ketua DPP PDIP ini pun berharap kepada seluruh kepala dan wakil kepala daerah untuk mengikuti arahan yang akan diberikan oleh Pramono Anung.

    “Dalam memberikan arahan kepada kepala-kepala daerah PDIP, Dr. Pramono Anung selalu berkoordinasi dengan Ibu Ketua Umum PDI Pejuangan dan juga berkoordinasi dengan kami selaku DPP PDI Pejuangan,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam keterangannya pada Selasa (25/2/2025) mengungkapkan bahwa Gibran dijadwalkan akan memberikan pemaparan materi dalam retret kepala daerah.

    “Besok (agenda Gibran). Jam 10.00 WIB,” ungkap Tito Karnavian seperti dilansir Kompas.com.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa Gibran akan menjelaskan mengenai Asta Cita, program pemerintahannya bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Asta Cita merupakan delapan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming yang mengusung visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2025”.

    “(Materi soal) turunan dari Asta Cita, memperkuat program-program dari Prabowo-Gibran. Tapi, dimensi mananya kita lihat saja nanti,” ujarnya.

  • 1
                    
                        Rano Karno Berbeda dengan Dedi Mulyadi, Pemprov Jakarta Izinkan Study Tour
                        Megapolitan

    1 Rano Karno Berbeda dengan Dedi Mulyadi, Pemprov Jakarta Izinkan Study Tour Megapolitan

    Rano Karno Berbeda dengan Dedi Mulyadi, Pemprov Jakarta Izinkan Study Tour
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta membolehkan kegiatan
    study tour
    bagi pelajar di Jakarta. Hingga saat ini belum ada larangan untuk study tour.
    Rano Karno
    mengatakan instruksi larangan merupakan kebijakan Gubernur Jakarta Pramono Anung.
    “Itukan kalau kebijakan kepada Pak Gubernur, bukan ke Wakil Gubernur,” ujar Rano saat ditemui di kawasan Rorotan, Jakarta Utara, pada Selasa (25/2/2025).
    Meskipun belum ada larangan resmi, Rano mengungkapkan bahwa pihaknya tetap memberikan masukan pelaksanaan study tour, terutama dalam aspek keselamatan.
    Dia menilai kegiatan study tour memiliki manfaat bagi para pelajar.
    “Tapi kita memberikan masukan, karena kadang-kadang kita lihat study tour itu ada gunanya,” ungkapnya.
    Rano menekankan bahwa sekolah yang mengadakan study tour, terutama ke luar wilayah Jakarta, harus melakukannya dengan lebih berhati-hati.
    Hal ini mengingat beberapa insiden kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan study tour.
    “Cuma memang karena banyak kecelakaan berarti apa nyari transportasi yang bener,” katanya
    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    meminta maaf atas kebijakan larangan study tour yang membuat banyak orang marah.
    Dedi Mulyadi pun mengambil Tindakan tegas dengan memberhentikan Kepala SMAN 6 Depok karena memaksakan diri tetap study tour padahal sudah dilarang.
    “Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi,” ujar Dedi saat ditemui di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sarapan Gratis Ala Gubernur Jakarta, Apa Bedanya dengan Makan Bergizi Gratis Prabowo? – Halaman all

    Sarapan Gratis Ala Gubernur Jakarta, Apa Bedanya dengan Makan Bergizi Gratis Prabowo? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Pramono Anung yang baru saja dilantik jadi Gubernur Jakarta segera akan merealisasikan program sarapan gratis bagi siswa-siswi sekolah di Jakarta.

    Pramono menuturkan nantinya program sarapan pagi gratis akan disiapkan oleh sekolah dengan anggaran dari pemerintah.

    “Untuk sarapan yang menyediakan adalah sekolah, tetapi tentunya budget dari pemerintah,” ujar Pramono dikutip dari Kompas.TV, Selasa (25/2/2025).

    Menurut Pramono untuk merealisasikan program sarapan pagi gratis, pemprov Jakarta akan menghidupkan UMKM.

    Sehingga, lanjut Pramono, tidak perlu vendor atau pun tempat kitchen untuk menjalankan program tersebut.

    “Nantinya dihidupkan kembali, UMKM-nya hidup, sehingga dengan demikian nggak perlu vendor, nggak perlu tempat kitchen dan sebagainya,” jelas Pramono.

    “Karena yang lama memang diberdayakan sehingga dananya pasti lebih kecil,” lanjutnya.

    Apa bedanya dengan program makan bergizi gratis Prabowo?

    Sebelum ada program sarapan pagi gratis, Presiden Prabowo Subianto lebih dulu memiliki program makan siang gratis. 

    Program yang menjadi unggulan di pemerintahann Prabowo ini ditujukan untuk seluruh anak Indonesia dan Ibu hamil.

    Soal itu, Pramono Anung menegaskan program sarapan gratis untuk Jakarta bukan sebagai kompetitor makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto.

    “Kalau di pemerintah pusat ada makan bergizi gratis, maka kami ada yang disebut sarapan gratis dan itu sarapan pagi gratis. Sarapan bukan sebagai kompetitor atau apapun dari makan bergizi gratis tetapi ini menjadi pelengkap,” ucap Pramono.

    100 hari pemerintahan Pramono Anung

    Sebelumnya, Koordinator Komunikasi Tim Transisi Pramono-Rano, Chico Hakim menyebut program ini menjadi salah satu prioritas pada masa transisi pemerintahan mereka dan ditargetkan mulai berjalan dalam 100 hari pertama masa jabatan.

    “Pokoknya Mas Pram akan menyiapkan sarapan pagi gratis,” ucap Chico kepada wartawan, Senin (13/1/2025) lalu dikutip dari Kompas.com.

    Lantas, apa beda program sarapan Pramono-Rano dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto?

    Beda dengan program MBG

    Chico memastikan program ini tidak berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, perbedaan utama terletak pada waktu pelaksanaan.

    “Enggak, enggak ada hubungan, enggak terkait sama sekali (dengan program Makan Bergizi Gratis). Kan kita sarapan pagi. Jadi kebanyakan kalau yang dari pemerintah pusat itu kan untuk makan siang,” ujar Chico.

    Dengan demikian, siswa-siswi di Jakarta berpotensi mendapatkan dua kali makan gratis dalam satu hari, yakni sarapan melalui program Pramono-Rano dan makan siang melalui program MBG pemerintah pusat.

    Diadakan bertahap

    Namun, program sarapan gratis ini tidak langsung diterapkan secara serentak di seluruh sekolah Jakarta.

    Sejumlah sekolah akan dijadikan percontohan dalam 100 hari pertama masa jabatan Pramono-Rano.

    “Tapi kan mungkin tidak bisa serentak langsung semua sekolah. Karena juga kita harus sesuaikan juga dengan kesiapannya juga,” ungkap Chico.

    Sementara, Ketua tim transisi Pramono-Rano, Ima Mahdiah mengatakan, saat awal pelaksanaan, tidak mungkin semua siswa di Jakarta langsung bisa menerima sarapan gratis.

    Kesiapan program ini sangat bergantung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta.

     

     

  • Megawati Larang Kader Ikut Retret, Ahmad Muzani Pastikan Hubungan PDIP dengan Gerindra Tetap Terjalin Baik

    Megawati Larang Kader Ikut Retret, Ahmad Muzani Pastikan Hubungan PDIP dengan Gerindra Tetap Terjalin Baik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hubungan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Gerindra dipastikan tetap terjalin baik, meski PDIP tidak sepnuhnya sejalan dengan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

    Penegasan itu disampaikan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Dia memastikan hubungan partainya dengan PDIP tetap baik meskipun Megawati Soekarnoputri melarang kadernya yang menjadi kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer, Magelang.

    Menurut Muzani, pelarangan yang dikeluarkan Megawati tidak berpengaruh terhadap hubungan Gerindra dan PDIP. “Saya kira enggak (berpengaruh, red). Saya kira hubungannya baik,” kata Ahmad Muzani, Senin (24/2).

    Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati mengeluarkan surat berisi larangan bagi kadernya yang menjadi kepala daerah untuk mengikuti retret di Akmil.

    Megawati mengeluarkan instruksi itu setelah KPK menetapkan Sekjen PDIP sebagai tersangka. Para kepala daerah dari PDIP pun tidak bisa mengikuti retret sejak hari pertama di Akmil, Magelang.

    Meskipun demikian, beberapa kader PDIP akhirnya mengikuti retret yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya ialah Gubernur Jakarta Pramono Anung yang datang pada hari keempat retret.

    Politikus PDIP itu menyebut ada beberapa pertimbangan sehingga dirinya tidak mengikuti retret sejak hari pertama.

    “Saya mungkin masuk yang terakhir. Kami semua mengikuti retret secara baik-baik dan tentunya kami bertanggung jawab apa yang kami ambil langkah ini,” kata Pramono Anung. (fajar)

  • Legislator sebut DKI perlu libatkan masyarakat dalam merancang TOD

    Legislator sebut DKI perlu libatkan masyarakat dalam merancang TOD

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu melibatkan masyarakat dalam merancang pembangunan berorientasi transit (transit oriented development/TOD) agar sesuai dengan identitas dan kebutuhan warga.

    “Kawasan TOD harus melestarikan nilai sejarah dan budaya lokal. Menggabungkan bangunan bersejarah dengan fasilitas modern,” kata Rio di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, hal itu untuk mewujudkan salah satu program prioritas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berupa pengembangan kawasan TOD Blok M dan Bundaran HI menjadi kawasan perekonomian berbasis komunitas dan warisan budaya (heritage).

    Untuk itu kata Rio, masyarakat perlu dilibatkan agar sesuai dengan identitas dan kebutuhan warganya. Apalagi, menjadikan TOD sebagai kawasan perekonomian berbasis komunitas dan warisan budaya.

    Ia mencontohkan di Ibu Kota Rusia, Moskwa, telah berhasil menjadikan kawasan TOD dengan mengusung tema sejarah dan budaya di beberapa fasilitas transportasi publik.

    “Pelibatan masyarakat dalam membangun kawasan TOD bisa disesuaikan dengan identitas dan kebutuhan warga,” ujarnya.

    Rio mendorong agar Pemprov DKI mengintegrasikan kawasan TOD Blok M dan Bundaran HI dengan moda transportasi publik seperti MRT, LRT, TransJakarta dan komuter menggunakan sistem tiket terpadu.

    Tujuannya lanjut Rio, agar sistem tersebut memudahkan masyarakat saat berpindah dari satu moda transportasi ke moda transportasi lainnya, dengan demikian, lebih efektif dan efisien.

    Selain itu, kawasan TOD, lanjut Rio, dapat dijadikan wadah untuk mendukung interaksi sosial, gaya hidup sehat, ruang terbuka hijau dan fasilitas ramah pejalan kaki.

    Untuk itu, tegasnya, diperlukan kesiapan yang matang agar perencanaannya dapat diwujudkan.

    “Desain ramah lingkungan, seperti pengelolaan air hujan dan energi terbarukan, juga penting untuk keberlanjutan,” kata dia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025