Tag: Pramono Anung

  • Perjuangan Panjang Warga Eks Kampung Bayam, Kapan Bisa Menempati Rusun JIS?
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Maret 2025

    Perjuangan Panjang Warga Eks Kampung Bayam, Kapan Bisa Menempati Rusun JIS? Megapolitan 10 Maret 2025

    Perjuangan Panjang Warga Eks Kampung Bayam, Kapan Bisa Menempati Rusun JIS?
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Suasana di Hunian Sementara (Huntara) Jalan Tongkol, Jakarta Utara, terasa sedikit berbeda. Ada secercah harapan di wajah para warga eks
    Kampung Bayam
    .
    Setelah bertahun-tahun menunggu kepastian, akhirnya janji yang pernah diberikan mulai menemukan titik terang.
    Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    menepati ucapannya dengan mengizinkan mereka kembali menempati rumah susun (rusun) di kawasan Jakarta International Stadium (JIS).
    “Artinya, kami harus syukuri rahmat Tuhan, bahwasanya kami memiliki pemimpin bijaksana dan menepati janji serta mau peduli dengan kondisi rakyatnya,” ujar Furqon (42), ketua tani Kampung Susun Bayam (KSB), saat ditemui di Huntara pada Senin (10/3/2025).
    Bagi Furqon, Pramono telah menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dengan baik.
    Bukan sekadar memberikan janji saat kampanye, tetapi Pramono disebut benar-benar mewujudkannya setelah resmi menjabat sebagai gubernur.
    Pada akhirnya, kunci rusun yang dijanjikan pun diserahkan kepada
    warga eks Kampung Bayam
    sebagai bentuk komitmen pemerintah.
    Namun, kepulangan warga eks Kampung Bayam ke rusun didekat JIS itu belum sepenuhnya terwujud.
    Hingga kini, mereka bertahan di Huntara karena terkendala administratif yang belum terselesaikan oleh PT Jakarta Propertindo (JakPro).
    Pramono sendiri telah mendesak JakPro agar segera menyelesaikan permasalahan ini. Ia menargetkan warga eks Kampung Bayam dapat menghuni kembali rusun sebelum Lebaran.
    “Kalau instruksi Mas Pram ke JakPro itu menekan sebelum Lebaran,” tambah Furqon.
    Sebagai informasi, Polemik ini bermula sejak penggusuran Kampung Bayam pada 2019, yang dilakukan untuk pembangunan JIS.
    Saat itu, wilayah tersebut diklaim sebagai milik pemerintah, dan Gubernur Jakarta saat itu, Anies Baswedan, bersama PT JakPro, berjanji akan membangun rumah susun di samping JIS bagi warga terdampak.
    Namun, setelah proyek rampung, janji tersebut tak kunjung direalisasikan oleh JakPro, memicu protes dan ketidakpuasan dari warga eks Kampung Bayam.
    Permasalahan ini bahkan sampai ke tahap mediasi yang melibatkan
    Pemprov DKI Jakarta
    dan Komnas HAM.
    Dalam mediasi tersebut, warga eks Kampung Bayam sepakat untuk menunggu keputusan JakPro terkait pembangunan rumah susun baru di Jalan Yos Sudarso.
    Sementara menunggu proyek tersebut terealisasi, mereka ditempatkan di hunian sementara di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara.
    Meski demikian, kehidupan di Huntara masih jauh dari ideal. Warga berharap dapat kembali hidup layak sebagaimana yang pernah dijanjikan.
    Bagi mereka, kunci rusun yang telah diberikan bukan sekadar simbol, tetapi juga harapan baru untuk memulai kehidupan yang lebih baik di tempat yang memang seharusnya mereka tempati.
    (Reporter: Shinta Dwi Ayu | Editor: Larissa Huda)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pantau Banjir Naik Helikopter, Pramono: Bukan untuk Gagah-gagahan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Maret 2025

    Pantau Banjir Naik Helikopter, Pramono: Bukan untuk Gagah-gagahan Megapolitan 10 Maret 2025

    Pantau Banjir Naik Helikopter, Pramono: Bukan untuk Gagah-gagahan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    mengaku, tidak bermaksud ingin gagah-gagahan dengan memantau banjir menaiki helikopter.
    Pemantauan dari udara diperlukan untuk melihat secara menyeluruh titik-titik banjir di Jakarta.
    “Jadi sekali lagi naik heli bukan untuk gagah-gagahan,” ujar Pramono Anung di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (10/3/2025).
    Pramono menjelaskan, penggunaan helikopter untuk meninjau banjir dari udara bukan atas permintaannya.
    “Saya naik heli bukan permintaan saya, ada yang menawarkan,” ungkap Pramono.
    Sebelumnya, Pramono menaiki helikopter jenis AgustaWestland (AW) 169 saat meninjau kondisi banjir di wilayah Jakarta, Kamis (6/5/2025).
    Pramono didampingi Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air Jakarta Ika Agustin Ningrum, Sekretaris Pelaksana BPBD Jakarta Marulitua Sijabat, Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Pol Mohammad Yasin Kosasih, serta Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago.
    Hasil pemantauan tersebut, Pramono mengatakan kondisi di Jakarta mulai berangsur normal setelah banjir melanda beberapa hari terakhir.
    “Kalau dilihat dari atas tadi, kehidupan Jakarta sudah mulai normal kembali,” kata Pramono, Kamis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perjuangan Panjang Warga Eks Kampung Bayam, Kapan Bisa Menempati Rusun JIS?
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Maret 2025

    Warga Eks Kampung Bayam Siap Dipekerjakan Jakpro Megapolitan 10 Maret 2025

    Eks Warga Kampung Bayam Siap Dipekerjakan Jakpro
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Eks warga
    Kampung Bayam
    mengaku siap dipekerjakan oleh pihak PT Jakarta Propertindo (
    JakPro
    ) setelah diperbolehkan kembali menempati rumah susun (rusun) di samping Jakarta International Stadium (JIS), 
    Namun, bukan berarti eks
    warga Kampung Bayam
    dipekerjakan di dalam JIS sebagai sekuriti atau cleaning service.
    “Memang disepakati. Ini kan kami kelompok tani semua, bukan diminta situ jadi pekerja
    Jakpro
    bukan,” ucap Ketua Tani Kampung Bayam Madani Furqon (42) saat ditemui di Hunian Sementara (Huntara) yang ada di Jalan Tongkol, Jakarta Utara, Senin (10/3/2025).
    Furqon mengatakan, pihak JakPro ingin mempekerjakan eks warga Kampung Bayam tanpa harus menghilangkan jati dirinya sebagai petani.
    Pasalnya, di dalam kelompok tani yang Furqon bina terdapat koperasi.
    Di dalam koperasi itulah, masing-masing warga ditempatkan di bidang-bidang sesuai keahliannya.
    Oleh sebab itu, JakPro akan mempekerjakan eks warga Kampung Bayam sesuai bidang keahliannya di kelompok tani.
    “Misalnya, di kuliner, tata boga, dan sebagainya, itulah yang direkrut sama Jakpro sehingga mendapatkan gaji dari JakPro,” terang Furqon.
    Namun, tidak semua warga memiliki kesempatan untuk dipekerjakan oleh Jakpro.
    Jakpro, kata Furqon, hanya bisa mempekerjakan satu orang dari satu kartu keluarga.
    “Satu KK, satu orang selama bertinggal di Kampung Bayam 30 tahun,” tutur dia.
    Sementara saat ini, ada 50 KK yang akan menempati rusun samping JIS. Artinya, akan ada 50 orang yang ke depannya akan dipekerjakan oleh JakPro.
    Untuk diketahui, polemik ini bermula dari penggusuran Kampung Bayam untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada tahun 2019.
    Wilayah tersebut diklaim secara historis merupakan milik pemerintah.
    Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jakarta bersama PT JakPro berjanji akan membangunkan rumah susun di samping JIS untuk warga Kampung Susun Bayam.
    Namun, usai JIS dan rumah susun itu selesai dibangun, PT JakPro justru tidak menepati janjinya.
    Oleh sebab itu, warga merasa tidak terima karena JakPro telah berjanji memberikan izin eks warga KSB tinggal di rumah susun tersebut usai pembangunannya rampung.
    Hal ini membuat kedua belah pihak memerlukan mediasi bersamaan dengan Pemprov DKI Jakarta dan Komnas HAM.
    Hasil dari mediasi itu adalah eks warga KSB sepakat berdamai dan bersedia menunggu keputusan JakPro selanjutnya terkait rencana pembangunan rumah susun baru di Jalan Yos Sudarso.
    Sambil menunggu proses pembangunan rusun itu, eks warga KSB akan tinggal di hunian sementara yang berada di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara.
    Warga juga meminta agar diberikan kehidupan yang layak selama harus tinggal di Huntara.
    Di tengah polemik yang belum terselesaikan,
    Pramono Anung
    yang saat itu mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta berjanji akan menyelesaikan permasalahan antara JakPro dan eks warga Kampung Bayam.
    Ia pun berjanji akan kembali mengizinkan eks warga Kampung Bayam menempati rusun samping JIS jika terpilih menjadi gubernur.
    Janji itu pun ditepati oleh Pramono usai resmi menjabat sebagai Gubernur Jakarta.
    Secara simbolis Pramono dan wakilnya Rano Karno menyerahkan kunci rusun kepada eks warga Kampung Bayam, Kamis (13/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Meski Sudah Terima Kunci, Warga Eks Kampung Bayam Belum Kembali ke Rusun
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Maret 2025

    Meski Sudah Terima Kunci, Warga Eks Kampung Bayam Belum Kembali ke Rusun Megapolitan 10 Maret 2025

    Meski Sudah Terima Kunci, Warga Eks Kampung Bayam Belum Kembali ke Rusun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Warga eks Kampung Bayam belum kembali ke Rumah Susun (Rusun) Kampung Bayam di Tanjung Priok, Jakarta Utara meski sudah menerima kunci rusun tersebut dari Gubernur Jakarta Pramono.
    Pasalnya, masih ada urusan administrasi yang harus diselesaikan warga. 
    “Masih menunggu proses administrasi terselesaikan,” ucap Ketua Tani Kampung Bayam Madani Furqon (42) saat ditemui di hunian sementara (Huntara) warga Kampung Bayam di Jalan Tongkol, Jakarta Utara, Senin (10/3/2025).
    Furqon mengatakan, sebenarnya warga eks Kampung Bayam bisa saja pindah hari ini ke rusun karena sudah memegang kunci masing-masing unit. 
    Namun, warga tak ingin asal pindah begitu saja sebelum menuntaskan urusan administrasi dan kesepakatan bersama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengembang rusun. 
    “Cuma saat membuat akta kesepahaman dan sebagainya administrasinya mereka (JakPro) harus benar-benar selesaikan,” tutur Furqon.
    Warga eks Kampung bayam, kata Furqon, tak ingin ada satu pun urusan administrasi yang terlewatkan agar ke depan tak muncul masalah baru. 
    “Kami enggak mau ada administrasi yang terlewatkan, nanti ke depannya justru jangan-jangan Mas Pram (Pramono Anung) udah enggak jadi gubernur malah kita yang repot lagi,” ucap Furqon.
    Warga pun berharap pihak JakPro segera merampungkan persoalan administrasi sehingga bisa lekas pindah rusun. 
    “Sebenarnya, kalau warga kan bukan masalah tempat tinggalnya, pertama kan ruang hidup karena kembali normalnya ekonomi mereka menjadi harapan,” terang Furqon.
    Apalagi, lanjut Furqon, warga sudah terlalu lama tinggal di huntara.
    “Tentu dalam hal ini juga pengin buru-buru (pindah) karena situasi di huntara ini kan begitu lamanya didamparkan tanpa ada yang menyentuh, ya, baru Mas Pram dilantik begini baru disentuh,” pungkas dia.
    Untuk diketahui, polemik ini bermula dari penggusuran Kampung Bayam untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada tahun 2019. Wilayah tersebut diklaim secara historis merupakan milik pemerintah.
    Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Jakarta bersama PT JakPro berjanji akan membangunkan rumah susun di samping JIS untuk warga
    Kampung Susun Bayam
    .
    Namun, usai JIS dan rumah susun itu selesai dibangun, PT JakPro justru tidak menepati janjinya.
    Oleh sebab itu, warga merasa tidak terima karena JakPro telah berjanji memberikan izin eks warga Kampung Susun Bayam tinggal di rumah susun tersebut usai pembangunannya rampung.
    Hal ini membuat bentrok kedua belah pihak hingga memerlukan mediasi bersamaan dengan Pemprov Jakarta dan Komnas HAM.
    Hasil dari mediasi itu adalah eks warga KSB sepakat berdamai dan bersedia menunggu keputusan JakPro selanjutnya terkait rencana pembangunan rumah susun baru di Jalan Yos Sudarso.
    Sambil menunggu proses pembangunan rusun itu, eks warga KSB akan tinggal di hunian sementara di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara.
    Warga juga meminta agar diberikan kehidupan yang layak selama harus tinggal di huntara.
    Di tengah polemik tersebut, Pramono Anung yang saat itu mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta berjanji akan menyelesaikan permasalahan antara JakPro dan eks warga Kampung Bayam.
    Ia pun berjanji akan kembali mengizinkan eks warga Kampung Bayam menempati rusun samping JIS jika terpilih menjadi gubenur.
    Janji itu pun ditepati oleh Pramono usai resmi menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Secara simbolis Pramono dan wakilnya Rano Karno menyerahkan kunci rusun kepada eks warga Kampung Bayam, Kamis (13/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono tinjau harga dan stok bahan pokok di Pasar Induk Kramat Jati

    Pramono tinjau harga dan stok bahan pokok di Pasar Induk Kramat Jati

    ANTARA – Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung meninjau stok bahan pokok pangan di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur, Senin (10/3). Dalam kunjungannya tersebut, Pramono sempat berbincang dengan para penjual serta para konsumen yang sedang berbelanja di area JakGrosir.(Aria Cindyara/Yovita Amalia/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • Pramono akan diskusikan soal Program Sarapan Gratis bersama BGN

    Pramono akan diskusikan soal Program Sarapan Gratis bersama BGN

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan menemui Kepala Badan Gizi Nasional Prof Dr Dadan Hindayana untuk membahas lebih lanjut terkait Program Sarapan Gratis.

    “Jadi saya akan minta waktu secara khusus kepada Bapak Kepala Badan Gizi Prof Dadan. Karena memang ketika retret waktu itu tidak diperbolehkan,” kata Pramono di Jakarta, Senin.

    Tapi dia juga sudah membaca bahwa untuk Jakarta diperbolehkan. “Untuk itu saya dalam waktu dekat akan meminta waktu kepada beliau supaya nggak salah,” katanya.

    Sebagai Gubernur Jakarta, dia tidak ingin segala sesuatunya terkait program untuk Jakarta tidak terencana dengan baik. Dia juga ingin agar program tersebut dapat berjalan dengan terbuka.

    Kemudian soal program revitalisasi kantin, Pramono menjelaskan hal ini juga masih akan dibahas bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Kan belum diputuskan. Kemarin kalau tidak boleh (Program Sarapan Gratis), maka ‘budget’ yang sudah ada akan kita gunakan untuk membantu kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah,” katanya.

    Tetapi hari ini dia membaca bahwa Prof. Dadan menyampaikan untuk Jakarta diperbolehkan. “Ya saya harus ketemu dulu dengan Prof. Dadan,” kata Pramono.

    Sebelumnya, Pramono sempat mengganti Program Sarapan Gratis menjadi revitalisasi kantin. Pramono mengatakan revitalitasi atau renovasi ini akan dilakukan di seluruh kantin di Jakarta.

    Untuk Program Sarapan Gratis akan tetap diadakan. “Bukan dalam bentuk sarapannya, tetapi kami akan melakukan renovasi pada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono.

    Pramono menyebutkan bahwa program renovasi kantin ini dilakukan agar fasilitas yang dimiliki bisa menjadi lebih baik. Dia memastikan program ini akan menjadi tanggung jawab sama terkait anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta.

    Dia juga mengungkapkan alasan mengganti program ini. Dia menerangkan program yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

    “Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tentunya sebagai pemerintah Jakarta, kami sami’na waato’na, ikut itu,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono pastikan harga dan stok bahan pangan di Jakarta terkendali

    Pramono pastikan harga dan stok bahan pangan di Jakarta terkendali

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan harga bahan pangan relatif stabil dan terkendali dengan stok terpenuhi di momen Ramadhan hingga Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Tadi saya sudah keliling (di Pasar Induk Kramatjati), sudah mengecek beberapa harga. Alhamdulillah kalau dilihat dari stok relatif tersedia,” kata Pramono saat dijumpai di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin.

    Pramono menjelaskan, meskipun pada tanggal 3-4 Maret lalu sempat ada kekurangan stok dan mengakibatkan harga sedikit naik, namun sekarang ini secara keseluruhan harga bahan pangan sudah stabil.

    Bahkan, kata Pramono, beberapa harga bahan pokok mengalami penurunan. Kendati demikian ada juga harga yang naik.

    Yang masih mengalami kenaikan adalah cabai rawit merah. “Cabai rawit hijaunya malah turun, yang lain-lain sayur-mayur seperti kentang, tomat, buncis dan sebagainya harganya relatif stabil,” kata Pramono.

    Dia menyampaikan, tak hanya Pasar Kramat Jati menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta melainkan juga di tempat-tempat lain.

    Pramono menjelaskan, setiap hari sebanyak 10 truk juga dikerahkan untuk mengantarkan pangan subsidi di daerah-daerah atau di tempat-tempat yang mengalami kekurangan stok.

    “Maka dengan demikian, saya meyakini bahwa ketersediaan bahan-bahan yang dibutuhkan masyarakat untuk menyambut puasa dan Idul Fitri ini lebih dari cukup,” katanya.

    Harganya termonitor dengan baik, hanya memang pasti akan ada fluktuasi. “Karena sangat bergantung dari curah hujan dan sebagainya, terutama yang menyangkut cabai merah, cabai hijau,” kata Pramono.

    Sedangkan untuk harga daging, Pramono mengatakan terjadi kenaikan harga untuk daging segar, sementara harga daging beku (frozen) masih stabil.

    Pramono mengatakan bahwa pihaknya juga sudah melakukan rapat dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan inflasi.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Waspada cuaca esktrem, DKI mulai modifikasi cuaca untuk mitigasi banjir

    Waspada cuaca esktrem, DKI mulai modifikasi cuaca untuk mitigasi banjir

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara bertahap mulai melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai upaya mitigasi bencana banjir.

    “Tadi pagi saya sudah berkomunikasi dengan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG),” kata Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo di Jakarta, Senin.

    OMC secara bertahap dilaksanakan di seluruh wilayah Jakarta. “Jadi kita secara bertahap perlahan sudah melakukan modifikasi cuaca. Ini (cuaca hari ini) termasuk sebenarnya sudah terjadi,” katanya.

    Pramono menjelaskan, pada 11 Maret akan dilakukan modifikasi cuaca yang lebih intensif. Hal itu karena diprakirakan puncak curah hujan tinggi akan terjadi besok.

    “Dan untuk itu secara khusus saya juga sudah bicara dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air untuk modifikasi dimulai lebih dini untuk besok. Supaya memang kalau cuaca seperti yang diperkirakan BMKG maka tertangani dari awal,” kata Pramono.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan rekayasa cuaca pada tanggal 11-20 Maret 2025.

    Menurut prediksi BMKG, tanggal 11 hingga 20 Maret, curah hujan di Jakarta akan tinggi. Untuk itu, Pramono mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap banjir.

    Dia pun akan terus berupaya untuk mengatasi dan mencegah agar banjir tidak terjadi lagi di Jakarta.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sekjen Partai Komunis Vietnam Temui Prabowo, Ada Apa?

    Sekjen Partai Komunis Vietnam Temui Prabowo, Ada Apa?

    PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam beserta istrinya, Ngo Phu’o’ng Ly, tiba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Minggu, 9 Maret 2025.

    Lawatan ini merupakan kunjungan kenegaraan pertama To Lam sejak menjabat sebagai Sekjen PKV dan berlangsung hingga 11 Maret 2025. Kedatangannya di Indonesia menjadi momen penting dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam, yang telah terjalin selama 70 tahun.

    Kedatangan Disambut dengan Upacara Kenegaraan

    Setibanya di Indonesia, To Lam disambut dengan upacara jajar pasukan serta diiringi alunan musik dari Korps Musik TNI dan dentuman meriam. Di apron Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mewakili Pemerintah RI dalam penyambutan resmi.

    Turut hadir dalam acara penyambutan adalah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI Andy Rachmianto, serta Duta Besar RI untuk Vietnam, Denny Abdi. Dari pihak Vietnam, Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Ta Van Thong, juga turut mendampingi To Lam.

    Setelah mendarat, To Lam langsung menuju hotel untuk beristirahat sebelum menghadiri serangkaian agenda kenegaraan di Jakarta keesokan harinya.

    Pertemuan dengan Presiden Prabowo

    Pada Senin 10 Maret 2025, To Lam dijadwalkan menghadiri upacara penyambutan kenegaraan oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Upacara ini akan diikuti dengan pertemuan tatap muka (tete-a-tete) antara kedua pemimpin.

    Setelahnya, akan dilakukan pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Vietnam guna membahas berbagai aspek kerja sama strategis antara kedua negara.

    Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 16.30 WIB. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin diperkirakan akan membahas berbagai topik, termasuk:

    Kerja Sama Ekonomi
    Penguatan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Vietnam. Keamanan dan Pertahanan
    Meningkatkan kerja sama militer dan pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Kemitraan Strategis
    Langkah-langkah memperkokoh hubungan diplomatik kedua negara. Isu Maritim
    Pembahasan terkait batas wilayah dan eksplorasi sumber daya laut.

    Setelah pertemuan bilateral, Prabowo dan To Lam akan mengadakan konferensi pers bersama untuk menyampaikan hasil pembicaraan kepada publik dan media internasional.

    Agenda Lain: Pertemuan dengan Pimpinan Lembaga Negara

    Selain bertemu dengan Presiden Prabowo, Sekjen PKV To Lam juga dijadwalkan untuk bertemu dengan sejumlah pemimpin lembaga negara, di antaranya:

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani Ketua DPR RI Puan Maharani Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin

    Pertemuan ini akan berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Agenda ini bertujuan untuk memperkuat hubungan politik dan kerja sama legislatif antara Indonesia dan Vietnam.

    Signifikansi Kunjungan To Lam ke Indonesia

    Kunjungan To Lam ke Indonesia bukan sekadar kunjungan diplomatik biasa, melainkan memiliki sejumlah signifikansi strategis:

    Peringatan 70 Tahun Hubungan Bilateral Indonesia-Vietnam

    Tahun 2025 menandai tujuh dekade hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam. Sejak era Presiden Soekarno dan pemimpin Vietnam Ho Chi Minh, kedua negara telah membangun hubungan yang erat dalam berbagai aspek.

    Penguatan Kemitraan Strategis

    Indonesia dan Vietnam telah menjalin kemitraan strategis sejak 2013. Kunjungan ini diharapkan dapat semakin memperkuat kerja sama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, dan pertahanan.

    Peran Indonesia dan Vietnam di ASEAN

    Sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia dan Vietnam memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan, termasuk dalam isu Laut China Selatan.

    Peluang Investasi dan Perdagangan

    Vietnam merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia di Asia Tenggara. Kunjungan ini diharapkan dapat membuka peluang investasi yang lebih luas bagi pengusaha kedua negara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Badan Gizi Sarankan Sarapan Gratis Pramono Ditujukan untuk Siswa SMP dan SMA

    Badan Gizi Sarankan Sarapan Gratis Pramono Ditujukan untuk Siswa SMP dan SMA

    Badan Gizi Sarankan Sarapan Gratis Pramono Ditujukan untuk Siswa SMP dan SMA
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala
    Badan Gizi Nasional
    Dadan Hindayana menyarankan program sarapan gratis yang akan dilaksanakan Pemprov Jakarta ditujukan untuk siswa tingkat SMP dan SMA. 
    “Untuk SMP dan SMA utamanya akan sangat bermanfaat,” ujar Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).
    Dadan mengatakan Badan Gizi siap bersinergi dengan Pemprov Jakarta untuk menjalankan program tersebut. 
    “BGN pasti bisa tetap sinergi jika Pemprov Jakarta akan tetap melanjutkan programnya. Tidak masalah bagi BGN,” kata Dadan. 
    Sikap pemerintah pusat ini berubah dari sebelumnya yang sempat melarang Gubernur Jakarta Pramono Anung membuat program mirip Makan Bergizi Gratis. 
    “Iya jika melaksanakan tidak masalah,” kata dia. 
    Menurut dia, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.
    Di antaranya seperti menyiapkan infrastruktur, membina pelaku rantai pasok, dan melakukan pendampingan.
    Sebelumnya, Pramono Anung mengumumkan pembatalan program sarapan gratis.
    Sebagai gantinya, ia akan mengalihkan fokus pada renovasi kantin sekolah, dengan harapan memperbaiki kualitas dan kebersihan fasilitas makan bagi siswa.
    “Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono dalam acara pembubaran tim sukses Pramono Anung-Rano Karno di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).
    Pramono menuturkan, program tersebut diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat.
    Ia menjelaskan, pemerintah pusat meminta agar program sarapan gratis diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
    “Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” ujar Pramono.
    Larangan ini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara retreat kepala daerah beberapa waktu lalu.
    Pramono menyebutkan, Dadan melarang pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang serupa dengan makan bergizi gratis.
    “Jadi, pada waktu retreat di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono.
    Pramono mengaku sebagai pimpinan kepala daerah, ia tidak bisa menolak arahan pusat.
    Untuk itu, Pramono bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.
    Namun, Pramono memastikan anggaran yang disiapkan untuk makan bergizi gratis bakal dialihkan untuk merenovasi kantin sekolah.
    “Untuk itu, maka program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, ialah untuk menyiapkan itu, terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.