Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Pemprov DKI perluas layanan Transjakarta menjadi Transjabodetabek

    Pemprov DKI perluas layanan Transjakarta menjadi Transjabodetabek

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap memperluas layanan Transjakarta menjadi Transjabodetabek untuk mengurangi ketergantungan warga pada kendaraan pribadi.

    “Pemerintah Jakarta sekarang ini betul-betul berkeinginan secara perlahan untuk mengubah orientasi dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi menggunakan kendaraan umum,” kata Gubernur Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan, Jakarta sebagai kota yang terus-menerus memperbaiki diri menuju kota global pada 2045 masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di sektor transportasi.

    Oleh karena itu, lanjut dia, Pemprov DKI terus berupaya mengembangkan sistem transportasi yang lebih baik dan terintegrasi guna mengurangi ketergantungan kepada kendaraan pribadi.

    “Maka, nanti TOD (Transit Oriented Development) yang ada akan kami kembangkan, sehingga akan memberikan banyak kemudahan bagi warga dari manapun,” ujar Pramono.

    Adapun hari ini, Pramono memimpin Apel Operasi Lintas Jaya 2025 di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat. Apel gabungan ini diadakan untuk meningkatkan tertib berlalu lintas di Jakarta.

    Apel tersebut diikuti personel dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Kodam Jaya, dan Polda Metro Jaya.

    Pramono menyatakan Operasi Lintas Jaya 2025 melibatkan 1.470 personel gabungan untuk meningkatkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran transportasi di Jakarta, khususnya selama Ramadhan dan Idul Fitri 2025.

    Dia merinci para personel ini berasal dari instansi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebanyak 1.230 personel, 100 personel dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta 140 personel dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

    Selain itu, terdapat displai Kendaraan Dinas Operasional (KDO) sebanyak 48 Unit.

    Dalam tiga tahun terakhir, lanjut Pramono, Operasi Lintas Jaya telah melakukan upaya penindakan. Adapun rinciannya, yaitu 103.966 penindakan pada 2022, kemudian 71.478 penindakan pada 2023, dan 83.403 penindakan pada 2024.

    Dia berharap, Operasi Lintas Jaya 2025 dapat berjalan optimal, memberi dampak nyata pada pengurangan kemacetan serta meningkatkan kedisiplinan dan keselamatan pengguna jalan.

    “Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas harus terus diperkuat agar Jakarta semakin tertib, aman, dan nyaman bagi kita semua,” ujar Pramono.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • 3 Poin Penting Komentar Jokowi soal Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK atas Dugaan Korupsi Bank Daerah – Halaman all

    3 Poin Penting Komentar Jokowi soal Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK atas Dugaan Korupsi Bank Daerah – Halaman all

    TRIBUNNEWSWIKI.COM – Presiden ke-7 Joko Widodo (Joko Widodo) turut berkomentar terkait dengan rumah mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Diketahui, rumah Ridwan Kamil digeledah KPK terkait dugaan kasus korupsi bank daerah Jabar di Jalan Gunung Kencana, RT 06 RW 06, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jabar, Senin (10/3/2025).

    Jokowi mengaku tidak menyangka rumah Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, digeledah penyidik KPK.

    Terdapat tiga poin penting dari komentar Jokowi terkait penggeledahan rumah Ridwan Kamil oleh KPK. Apa saja?

    1. Kaget

    Jokowi mengaku sangat kaget rumah Ridwan Kamil digeledah KPK.

    “Iya, sangat kaget,” kata Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Selasa (11/5/2025), seperti dikutip dari TribunSolo.com.

    Sebagai informasi, Jokowi pernah memberi dukungan pada Ridwan Kamil dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

    Alasannya mendukung Ridwan Kamil adalah karena rekam jejaknya.

    Namun, Ridwan Kamil tumbang dikalahkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno pada Pilgub Jakarta 2024.

    RUMAH RIDWAN KAMIL – Penampakan rumah Ridwan Kamil di Jabar yang digeledah KPK. Alphard Plat B terparkir di depan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Jalan Gunung Kencana No. 5, pada Senin (10/3/2025). Terlihat sebanyak lima mobil dan sepeda motor berada di garasi tersebut. Salah satu di antaranya adalah mobil Alphard berpelat nomor B 1908 JK. (TRIBUN JABAR)

    2. Hormati proses hukum

    Jokowi meminta semua pihak untuk menaati proses hukum terkait dengan hal ini.

    Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut juga berharap kasus ini menjadi pelajaran untuk kasus-kasus hukum lainnya.

    Menurut Jokowi kejadian tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi semua pejabat.

    “Ya semua proses hukum harus kita hormati. Ya saya kira semuanya bisa belajar dari semua kasus hukum yang ada,” kata dia.

    3. Tidak tahu menahu

    Jokowi mengaku tidak tahu menahu mengenai kasus tersebut, meski diduga terjadi saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden.

    Ia dan Ridwan Kamil diketahui aktif berpolitik sebagai eksekutif di waktu yang sama.

    Eks kader PDI-P ini menjabat sebagai Presiden, sedangkan Ridwan Kamil menduduki posisi jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat.

    Akan tetapi, ia mengaku tidak mengetahui keterlibatan Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi dana iklan bank BUMD milik pemerintah provinsi Jawa Barat.

    “Ya kan saya tidak tahu,” pungkasnya.

    Melalui surat pernyataan yang ditulis di selembar kertas, Ridwan Kamil mengakui rumahnya Kota Bandung digeledah penyidik KPK.

    Dalam selembar surat tersebut, tertulis dengan huruf kapital ‘PERNYATAAN RESMI’.

    Terdapat tiga poin pernyataan resmi Ridwan Kamil dalam selembar kertas tersebut.

    Pertama, Ridwan Kamil membenarkan rumahnya didatangi penyidik KPK.

    “Bahwa benar kami didatangi oleh tim KPK terkait perkara di BJB,” tulis Emil dalam surat tersebut.

    Kedua, Ridwan Kamil mengakui bila tim KPK menunjukkan surat tugas resmi saat mendatanginya.

    “Tim KPK sudah menunjukan surat tugas resmi, dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung/ membantu tim KPK secara profesional,” tulis Ridwan Kamil pada poin kedua.

    Ketiga, Ridwan Kamil meminta insan pers untuk bertanya lebih lanjut kepada KPK.

    “Hal-hal terkait lainnya kami tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan, silahkan insan pers bertanya langsung kepada tim KPK,” ucap pada poin ketiga surat yang ditulisnya.

    Di akhir pernyataannya, tertulis nama jelas menggunakan huruf kapital nama RIDWAN KAMIL.

    Alasan KPK geledah rumah RK

    Ketua KPK Setyo Budiyanto, mengungkapkan alasan pihaknya menggeledah rumah RK berdasarkan keterangan saksi terkait kasus dugaan korupsi di bank daerah Jabar.

    Jenderal polisi bintang 3 tersebut menyampaikan penggeledahan perlu dilakukan untuk membuat terang kasus tersebut.

    “Didasari keterangan saksi, maka perlu geledah untuk memastikan ada tidaknya kaitan dengan perkara dan juga membuat terang perkara,” kata Setyo dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025), dilansir Kompas.com.

    Atas penggeledahan itu, Setyo sebelumnya mengatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik).

    “Kami sudah menerbitkan surat perintah penyidikan,” ungkap Setyo, Rabu (5/3/2025).

    Selain rumah RK, KPK juga menggeledah lokasi lain.

    Meski demikian, KPK enggan mengungkapkan, di mana saja tempat-tempat itu.

    “Untuk tempat-tempatnya masih belum bisa disampaikan saat ini, karena masih ada beberapa lokasi yang berlangsung,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Di Solo, Jokowi Akui Kaget Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK

    (Tribunnews.com/Rakli/Adi Suhendi/Pravitri Retno W) (TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin) (Kompas.com/Haryanti Puspa)

  • Gubernur Pramono Anung Ingatkan Warga Pesisir Jakarta Potensi Banjir Rob pada 28-29 Maret 2025

    Gubernur Pramono Anung Ingatkan Warga Pesisir Jakarta Potensi Banjir Rob pada 28-29 Maret 2025

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta warga yang tinggal wilayah pesisir waspada dengan potensi banjir rob pada akhir Maret mendatang.

    Hal ini disampaikan Pramono setelah mendapat laporan dari Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Maruli Sijabat.

    “Dapat laporan dari pak Maruli bahwa 28-29 Maret kemungkinan banjir rob lagi,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Pram pun memastikan pihaknya sudah memerintahkan anak buahnya untuk waspada dan bersiap menghadapi banjir rob.

    “Saya informasikan untuk kita antisipasi agar pompa-pompa yang ada di utara nanti kita akan aktifkan kembali,” ujarnya.

    Sekretaris BPBD DKI Jakarta Maruli Sijabat menambahkan, ada beberapa wilayah yang diprediksi terdampak banjir rob ini.

    “Wilayahnya mungkin di pesisir utara, seperti di Pluit, Muara Angke, Muara Baru. Kemudian di sekitaran Cilincing juga ada potensi itu,” ujarnya.

    Meski demikian, Maruli memastikan BPBD sudah melakukan langkah-langkah persiapan untuk menghadapi banjir rob.

    Tak cuma menyiagakan petugas dan pompa-pompa di daerah rawan rob, BPBD DKI juga menyiapkan sarana dan prasarana untuk mengevakuasi warga.

    “Langkah-langkah antisipasi lain bila diperlukan adanya pengungsian, maka kami akan siapkan sarana untuk evakuasi dengan menggunakan perahu,” tuturnya.

    “Selain saran yang sudah ada, kemudian juga pemenuhan kebutuhan dasar untuk para pengungsi juga akan kami support,” sambungnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pemprov DKI terima bantuan 20 perahu, dayung, dan jaket keselamatan

    Pemprov DKI terima bantuan 20 perahu, dayung, dan jaket keselamatan

    Perahu, dayung, dan jaket keselamatan sebagai bantuan penanganan banjir yang diberikan untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bantuan tersebut diserahkan di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/3/2025). (ANTARA/Lia Wanadriani Santosa)

    Pemprov DKI terima bantuan 20 perahu, dayung, dan jaket keselamatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 11 Maret 2025 – 19:10 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima bantuan 20 unit perahu, 40 dayung, dan 80 jaket keselamatan dari perusahaan swasta untuk mendukung kegiatan penanganan dan evakuasi bencana termasuk banjir di wilayah Jakarta.

    “Kami menyampaikan terima kasih atas bantuan 20 perahu dan peralatan yang lainnya. Bantuannya kami distribusikan ke tempat-tempat yang membutuhkan,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Pramono mengatakan akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta untuk mendistribusikan bantuan tersebut. Namun, kata dia, ada tiga wilayah yang utama yakni Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat.

    “Nanti dikoordinasikan dengan BPBD DKI terutama yang paling membutuhkan itu Selatan, Timur, dan Barat. Tiga itu yang paling utama. Tapi yang Utara tetap kami bagikan. Jadi, 20 pasti akan kami distribusikan secara baik,” ujar dia.

    Terkait curah hujan di Jakarta, Pramono mengatakan dia dan jajaran akan terus memantau dan mengantisipasi agar tak terlampau tinggi seperti pada momen Imlek beberapa waktu lalu.

    “Kami akan memonitor terus. Kami tidak mau curah hujannya tinggi sekali. Begitu Pintu Air Manggarai sudah 880 cm, saya perintahkan untuk semua dibuka, pompa diaktifkan, hampir 500 pompa,” kata dia.

    Dalam kesempatan itu, President Director of Chandra Asri Group Erwin Ciputra berharap bantuan yang diberikan dapat membantu mempercepat proses evakuasi dan penanganan banjir di wilayah terdampak.

    “Dengan semangat membangun sinergi, kami menyerahkan bantuan 20 unit perahu beserta 40 buah dayung serta 80 jaket keselamatan dalam mendukung operasional BPBD DKI. Kami berharap bantuan ini dapat mempercepat proses evakuasi dan penanganan bencana di daerah terdampak,” ujar dia.

    Sumber : Antara

  • Menteri HAM Natalius Pigai Ungkap Faktor-Faktor Penyebab Turunnya Indeksi Persepsi Demokrasi Indonesia 

    Menteri HAM Natalius Pigai Ungkap Faktor-Faktor Penyebab Turunnya Indeksi Persepsi Demokrasi Indonesia 

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan banyak faktor yang menyebabkan turunnya indeks persepsi demokrasi Indonesia. Ia menyebut faktor itu antara lain terbitnya Peraturan Kapolri tentang hate speech pada 2015, UU MD3, revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019, Perppu tentang Ormas pada 2017, dan penangkapan aktivis yang terjadi sejak 2015.

    Peraturan-peraturan tersebut terbit di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sebelumnya The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis indeks persepsi demokrasi Indonesia mendapat skor 6,44 pada 2024. Skor ini turun dibanding 2023 sebesar 6,5 dan 2022 di angka 6,71.

    “Fakta-fakta inilah yang mengunci dinamika demokrasi berkembang di Indonesia. Sehingga pada saat itu The Economist menyatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia turun,” kata Pigai saat konferensi pers di kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Maret 2025. 

    Dengan demikian, Pigai menyebut saat peraturan-peraturan tersebut berlaku pada 2024, maka sedemokratis apa pun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto indeks demokrasi tetap turun di periode sebelumnya. 

    “Ketika peraturan-peraturan tersebut tetap berlangsung sampai 2024, maka siapa pun presidennya, sehebat apapun pemimpinnya, sedemokratis apa pun pemimpinnya, ketika peraturannya terkunci ya tetap demokrasi akan turun di periode sebelumnya,” ucap Pigai. 

    Lebih lanjut, Pigai menuturkan, indeks persepsi demokrasi Indonesia menurun juga disebabkan beberapa putusan peradilan seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi, ia tidak menyebut putusan MK yang dimaksud. Kemudian manuver DPR RI yang berencana ingin menganulir putusan MK terkait UU Pilkada pada Agustus 2024. 

    “Lalu yang berikut diskriminasi yang dihadapi oleh kelompok minoritas, khususnya mereka yang beragama di luar agama-agama resmi. Lalu kebebasan berpendapat yang menyebabkan ada beberapa orang yang diproses hukum terutama aktivis yang diadili karena menyuarakan pendapat pikiran dan perasaan,” kata Pigai.

    “Karena itulah 2015-2024 sebelum periode pemerintah Prabowo memang sudah dikunci, tidak bisa,” ucapnya melanjutkan.

    Cahaya Demokrasi di Pilkada 2024 

    Namun Pigai menyampaikan, di tengah-tengah demokrasi yang menurun ada satu momentum perbaikan demokrasi yakni Pilkada 2024 yang berlangsung pada November atau di awal kepemimpinan Prabowo. Menurutnya, perbaikan demokrasi terlihat dari kesuksesan partai oposisi yakni PDIP memenangkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta. 

    “Semua orang bebas bahkan partai yang tidak mungkin bisa diberi kesempatan untuk bisa bertarung pun dibuka dengan adanya Judicial Review yng memberi kesempatan PDI Perjuangan menyodorkan calon-calonnya untuk bertarung dan akhirnya menang,” ucap Pigai.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Curhat Pramono Anung Dibuat Gelisah dengan Cuaca Jakarta: Hati Tenteram Lihat Hari Ini Cerah

    Curhat Pramono Anung Dibuat Gelisah dengan Cuaca Jakarta: Hati Tenteram Lihat Hari Ini Cerah

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung curhat dibuat gelisah soal ramalan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi hujan deras bakal mengguyur Jakarta dan sekitarnya pada 11 Maret ini.

    Ia pun mengaku baru bisa merasa lega setelah melihat cuaca hari ini di Jakarta yang cukup cerah sejak pagi tadi.

    “Dari kemarin saya menunggu hari ini. Tadi pagi begitu cuacanya biru, hati saya terus terang tenteram banget,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Pram menyebut, hal ini tidak terlepas dari Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam beberapa hari terakhir.

    Modifikasi cuaca yang dilakukan pun diklaim berhasil mengurangi curah hujan hingga mencapai 70 persen.

    “Sebenarnya modifikasi sejak kemarin sudah dilakukan, termasuk juga hari ini. Dan mudah-mudahan (cuaca scerah) ini sampai dengan malam,” ujarnya.

    “Kalau kondisinya bisa terjaga seperti ini, maka banjir ataupun curah hujannya bisa kami atasi,” sambungnya.

    Meski demikian, Pram menegaskan bahwa modifikasi cuaca yang dilakukan hanya merupakan upaya jangka pendek yang dilakukan untuk mengurangi dampak banjir.

    Orang nomor satu di Jakarta ini pun menyebut perlu adanya program jangka panjang untuk mengatasi masalah banjir yang sudah menjadi momok warga saat musim hujan tiba.

    “Cara penanganan yang bersifat jangka pendek seperti ini tidak bisa terus menerus. Saya termasuk yang berpikir untuk penanganan jangka menengah, sehingga naturalisasi akan tetap kami lakukan,” tuturnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Bakal Segera Jalankan Program Sarapan Gratis, Pramono Anung Sasar Sekolah Tak Mampu

    Bakal Segera Jalankan Program Sarapan Gratis, Pramono Anung Sasar Sekolah Tak Mampu

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan, program sarapan gratis bakal diprioritaskan di sekolah-sekolah tak mampu.

    Hal ini disampaikan Pram setelah Pemprov DKI Jakarta mendapat lampu hijau dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjalankan program tersebut.

    “Di awal kalau memang diizinkan tentunya seperti yang kami rencanakan di daerah-daerah yang membutuhkan. Terutama di kelompok masyarakat atau sekolah-sekolah yang tidak mampu,” ucapnya, Selasa (10/3/2025).

    Hanya saja, Pram mengaku belum mengetahui mekanisme pemberian makan gratis yang akan diterapkan.

    Pram pun mengaku bakal terlebih dahulu bertemu Kepala BGN Dadan Hindayana untuk membahas program sarapan gratis pada Rabu (12/3/2025) besok.

    “Besok kami akan bertemu dengan Badan Gizi Nasional, jumlahnya nanti akan kami finalkan setelah ada arahan dari Badan Gizi Nasional,” ujarnya.

    “Nanti apapun yang menjadi putusan Badan Gizi Nasional tentunya kami akan tindaklanjuti,” sambungnya.

    Meski demikian, Pram mengatakan kesiapan Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan program yang jadi janji kampanyenya.

    “Secara prinsip pemerintah Jakarta siap, apakah nanti diizinkan untuk melakukan sarapan pagi gratis atau dengan cara lain, tentunya besok akan kami diskusikan dengan Badan Gizi Nasional,” tuturnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Kemenkeu Satu dan Pemprov DKI sepakati kerja sama pertukaran data

    Kemenkeu Satu dan Pemprov DKI sepakati kerja sama pertukaran data

    Sinergi ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keuangan negara dan daerah

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Perwakilan Kemenkeu Satu se-Jakarta Raya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta melaksanakan kerja sama pertukaran data perpajakan dan penguatan pemahaman wilayah fiskal dalam rangka pertukaran data perpajakan.

    Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat Eddi Wahyudi di Jakarta, Selasa, mengatakan pentingnya harmonisasi antara pajak pusat dan pajak daerah untuk memastikan keberlanjutan fiskal nasional dan daerah.

    “Sinergi ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keuangan negara dan daerah,” kata Eddi di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, Kemenkeu Satu se-Jakarta Raya melakukan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Audiensi ini membahas berbagai bentuk kolaborasi dalam penguatan kebijakan fiskal.

    Ia mengatakan ada beberapa inisiatif utama yang didiskusikan meliputi integrasi edukasi perpajakan di sekolah-sekolah serta penguatan pemahaman wilayah fiskal di Jakarta.

    “Selain itu ada pula kerja sama pertukaran data perpajakan,” katanya.

    Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan komitmennya untuk mempererat kolaborasi fiskal antara kedua institusi.

    “Pemprov Jakarta menyambut baik pertemuan ini dan berkomitmen untuk menjadi partner yang bisa berkolaborasi dengan baik, saling respek dan memberikan apresiasi,” katanya.

    Sebagai simbol dukungan terhadap edukasi perpajakan bagi generasi muda, Kanwil DJP Jakarta Barat dalam kesempatan ini turut menyematkan jaket Relawan Pajak “Renjani” kepada Gubernur Daerah Khusus Jakarta.

    Adanya pertemuan tersebut diharapkan kerja sama antara unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat semakin erat dalam mewujudkan sistem perpajakan yang lebih inklusif, transparan, dan berdaya guna bagi pembangunan daerah serta nasional.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • BMKG Beri Peringatan, Jakarta Berpotensi Banjir Rob pada 27-29 Maret

    BMKG Beri Peringatan, Jakarta Berpotensi Banjir Rob pada 27-29 Maret

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan banjir rob berpotensi terjadi di wilayah Jakarta pada 27-29 Maret 2025.

    Plh. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Maruli Sijabat menyampaikan bahwa informasi tersebut disampaikan BMKG dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

    BMKG menyampaikan bahwa wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Pluit, Muara Angke, Muara Baru, dan Cilincing.

    “Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Yang pertama, pasti informasi ini akan kita sampaikan kepada masyarakat yang berada di sekitar pesisir utara Jakarta,” ujarnya Maruli di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Sebagai langkah antisipasi, BPBD Jakarta kemudian menyiapkan sarana evakuasi jika nantinya dibutuhkan pengungsian. Selain itu, mereka juga akan mempersiapkan kebutuhan dasar bagi para pengungsi di lokasi. 

    Pelaksanaan Modifikasi Cuaca di Jakarta

    Di samping itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) di Jakarta telah berjalan dari beberapa hari yang lalu. 

    Lanjutnya, dikatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan terus memonitor untuk mengantisipasi curah hujan yang tinggi. 

    Maruli juga menyampaikan bahwa pelaksanaan OMC pada 4-10 Maret 2025 telah mengurangi curah hujan secara signifikan. 

    “Mengurangi cukup signifikan ya, 60 sampai dengan 70 persen. Jadi curah hujannya cukup bisa diminimalisir, kemudian juga bisa di retribusi lagi untuk curah hujannya,” pungkasnya.

  • Dikritik karena Pantau Banjir Pakai Helikopter, Pramono: Bukan untuk Gagah-gagahan Megapolitan 11 Maret 2025

    Dikritik karena Pantau Banjir Pakai Helikopter, Pramono: Bukan untuk Gagah-gagahan Megapolitan 11 Maret 2025

    Dikritik karena Pantau Banjir Pakai Helikopter, Pramono: Bukan untuk Gagah-gagahan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Gubernur Jakarta

    Pramono Anung
    memberikan klarifikasi terkait kritik yang diterimanya setelah memantau kondisi banjir di Jakarta menggunakan
    helikopter
    pada Kamis (6/3/2025).
    Ia menegaskan, penggunaan helikopter tersebut bukanlah permintaannya, melainkan tawaran dari pihak lain untuk mempercepat proses pemantauan dari udara.
    “Saya naik heli bukan permintaan saya, ada yang menawarkan,” ungkap Pramono saat ditemui di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (10/3/2025).
    Pramono menjelaskan, tujuan utama dari pemantauan udara adalah untuk melihat kondisi naturalisasi aliran sungai serta mengidentifikasi titik-titik yang membutuhkan normalisasi dan pembuatan sodetan.
    Ia menyatakan, pemantauan dari udara memungkinkan identifikasi area terdampak secara lebih menyeluruh dan efisien dibandingkan jika dilakukan dari darat.
    “Kenapa kemudian dilihat dari atas? Karena ingin naturalisasi, sodetan di mana-mana itu bisa dilakukan,” ujarnya.
    Menanggapi kritik yang muncul di media sosial, Pramono menyatakan bahwa masukan dari masyarakat merupakan “obat yang sangat menyehatkan”.
    Ia mengaku menerima semua kritik dengan lapang dada dan berkomitmen untuk menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam penanganan banjir ke depannya.
    “Kritik itu merupakan obat yang sangat menyehatkan. Saya dikritik apa saja terima kasih, matur nuwun,” ungkapnya.
    Pramono juga menepis anggapan bahwa penggunaan helikopter bertujuan untuk menunjukkan kekuasaan.
    Ia menegaskan, langkah tersebut diambil demi efektivitas dan efisiensi dalam penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta dan Bekasi.
    “Jadi sekali lagi naik heli bukan untuk gagah-gagahan,” tegas Pramono.
    Kritik terhadap Pramono muncul setelah warganet membandingkan aksinya menggunakan helikopter dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang turun langsung ke lapangan untuk meninjau banjir.
    Sebelumnya, Pramono menaiki helikopter jenis AgustaWestland (AW) 169 saat meninjau kondisi banjir di wilayah Jakarta, Kamis (6/5/2025).
    Ia didampingi oleh Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air Jakarta, Ika Agustin Ningrum, Sekretaris Pelaksana BPBD Jakarta, Marulitua Sijabat, Kakorpolairud Baharkam Polri, Irjen Pol Mohammad Yasin Kosasih, serta Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Erdi A. Chaniago.
    Dari hasil pemantauan tersebut, Pramono menyatakan bahwa kondisi di Jakarta mulai berangsur normal setelah banjir melanda beberapa hari terakhir.
    “Kalau dilihat dari atas tadi, kehidupan Jakarta sudah mulai normal kembali,” kata Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.