Tag: Pramono Anung

Nusron Wahid Siapkan Belasan Hektar Lahan untuk Normalisasi Sungai Ciliwung Megapolitan 13 Maret 2025

Nusron Wahid Siapkan Belasan Hektar Lahan untuk Normalisasi Sungai Ciliwung
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menyiapkan belasan hektar lahan untuk proyek
normalisasi Sungai Ciliwung
.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebutkan, pengadaan lahan dilakukan dari Kelurahan Pengadegan hingga Rawajati sepanjang 16 km atau 11 hektar di sepanjang Sungai Ciliwung.
“Kita sudah buat
timeframe
untuk pengadaan tanahnya dan skema-skema sertifikasinya tadi sudah kita bahas,” ujar Nusron dalam rapat bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Gedung Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2025).
Pengadaan lahan ditargetkan selesai pada akhir Mei 2025. Sehingga, pembangunan fisik normalisasi Sungai Ciliwung bisa dimulai pada awal Juni 2025.
“Kita berharap pada awal bulan Juni pembangunan sudah bisa dilakukan karena lahannya sudah
clean and clear
,” tambahnya.
Sementara, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan, dalam rapat koordinasi dengan Menteri PU dan Menteri ATR/BPN, telah disepakati bahwa normalisasi Sungai Ciliwung akan terus dilanjutkan.
“Detailnya nanti akan disampaikan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA). Hal-hal yang menjadi hambatan tadi sudah terpecahkan,” kata Pramono.
Ia menjelaskan, proyek normalisasi ini termasuk dalam program penanganan banjir jangka menengah yang mendapat dukungan penuh dari Kementerian PU dan Kementerian ATR/BPN.
“Kalau ini bisa terlaksana, maka 40 persen potensi banjir di Jakarta akan tertangani dengan baik,” ujar Pramono.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo berharap upaya normalisasi Sungai Ciliwung dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak signifikan dalam mengurangi risiko banjir di Jakarta.
“Harapan kami, banjir di Jakarta bisa dikendalikan dan tidak lagi menjadi masalah besar di tahun-tahun mendatang,” ungkap Dody.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/03/2025 22:20
KSAD Maruli Sebut Letkol Teddy Tak Perlu Mundur Karena Seskab di Bawah Sekmilpres, Saiful Mujani: Sejak Kapan?

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik, Saiful Mujani mengkritik Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak terkait posisi Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya yang menyebut jabatan tersebut berada di bawah Sesmilpres sehingga tidak perlu mundur.

“Sejak kapan anggota kabinet atau menteri seperti sekab di bawah sekmil, jendral?,” kata Saiful Mujani dalam akun X pribadinya, Kamis, (13/3/2025).

Dia menegaskan, sekretaris kabinet merupakan jabatan politik dan jabatan sipil yang diangkat dan dilantik presiden.

“Apakah sekab seperti Pramono Anung atau Sudi Silalahi di bawah sekmil? Sekab itu jabatan politik dan jabatan sipil diangkat dan dilantik presiden,” ujarnya.

Menurutnya, jika Seskab di bawah sekmil tidak mungkin dilantik presiden. “Kalau bawahan sekmil ngapain mayor teddy dilantik presiden sebagai sekab? ampun deh,” ungkapnya.

Sebelumnya, Maruli Simanjuntak menyatakan, Teddy berada di bawah Sesmilpres sehingga tidak perlu mundur karena dianggap tidak melanggar UU TNI.

“Kalau berdasarkan dari Juru Bicara Kepresidenan kemarin itu, kan ada penyampaiannya. Bahwa ada perpres bahwa Seskab di bawah Sesmilpres,” jelas Maruli.

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto sendiri telah menegaskan bahwa personil akti TNI yang menduduki jabatan sipil akan pensiun dini atau mundur. (*)

13/03/2025 21:59
Pramono Klaim Normalisasi Sungai Ciliwung Kurangi Potensi Banjir Jakarta hingga 40 Persen Megapolitan 13 Maret 2025

Pramono Klaim Normalisasi Sungai Ciliwung Kurangi Potensi Banjir Jakarta hingga 40 Persen
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur Jakarta Pramono Anung optimistis program normalisasi Sungai Ciliwung dapat mengurangi risiko banjir di Jakarta.
Menurutnya, program tersebut merupakan salah satu upaya penanganan
banjir Jakarta
yang bersifat jangka menengah.
“Kalau itu bisa dilakukan maka 40 persen potensi banjir Jakarta itu akan tertangani dengan baik,” kata Pramono dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Gedung Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2025).
Pramono juga mengeklaim, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tidak akan melakukan penggusuran dalam proses pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung.
Politikus PDI Perjuangan itu mengaku, pihaknya akan mengedepankan pendekatan kemanusiaan kepada warga terdampak.
“Dalam melakukan normalisasi ini kita betul-betul akan melakukan pendekatan kepada warga secara manusiawi. Kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran,” kata Pramono.
Dalam proyek normalisasi ini, Pemprov Jakarta bekerja sama dengan Kementerian PU dan ATR/BPN untuk pengadaan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung.
Sementara, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyebutkan, pemerintah akan menyiapkan lahan seluas 11 hektar atau sepanjang 16 km dari Kelurahan Pengadegan hingga Kelurahan Rawajati.
“Kita sudah buat
timeframe
untuk pengadaan tanahnya dan skema-skema sertifikasinya tadi sudah kita bahas,” kata Nusron.
Ia menargetkan, proses pengadaan tanah selesai pada akhir Mei 2025 sehingga pembangunan fisik bisa segera dimulai.
“Kita berharap pada awal bulan Juni kemudian pembangunan itu sudah bisa dilakukan karena lahannya sudah
clean and clear
,” ujarnya.
Nusron menegaskan, normalisasi Sungai Ciliwung bertujuan untuk menjaga ekosistem sekaligus mengendalikan banjir di Jakarta dan sekitarnya.
Ia berharap langkah ini dapat membantu masyarakat agar tidak mengalami gangguan ekonomi akibat banjir.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, berharap program ini bisa berjalan lancar dan efektif dalam mengurangi risiko banjir.
“Harapan kami banjir di Jakarta berhenti di tahun ini,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/03/2025 21:47
Pramono Sebut Tak Akan Gusur Warga untuk Normalisasi Sungai Ciliwung Megapolitan 13 Maret 2025

Pramono Sebut Tak Akan Gusur Warga untuk Normalisasi Sungai Ciliwung
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur Jakarta Pramono Anung mengeklaim, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tidak akan melakukan penggusuran dalam proses pembebasan lahan untuk
normalisasi Sungai Ciliwung
.
Pramono mengaku, pihaknya akan mengedepankan pendekatan kemanusiaan kepada warga terdampak.
“Dalam melakukan normalisasi ini kita betul-betul akan melakukan pendekatan kepada warga secara manusiawi. Kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran,” kata Pramono dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Gedung Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2025).
Pramono mengatakan, normalisasi Sungai Ciliwung merupakan salah satu upaya penanganan banjir di Jakarta yang bersifat jangka menengah.
Politikus PDI Perjuangan itu optimistis program ini dapat mengurangi risiko banjir hingga 40 persen.
“Kalau itu bisa dilakukan maka 40 persen potensi banjir Jakarta itu akan tertangani dengan baik,” kata Pramono.
Dalam proyek normalisasi ini, Pemprov Jakarta bekerja sama dengan Kementerian PU dan ATR/BPN untuk pengadaan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung.
Sementara, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyebutkan, pemerintah akan menyiapkan lahan seluas 11 hektar atau sepanjang 16 km dari Kelurahan Pengadegan hingga Kelurahan Rawajati.
“Kita sudah buat
timeframe
untuk pengadaan tanahnya dan skema-skema sertifikasinya tadi sudah kita bahas,” kata Nusron.
Ia menargetkan, proses pengadaan tanah selesai pada akhir Mei 2025 sehingga pembangunan fisik bisa segera dimulai.
“Kita berharap pada awal bulan Juni kemudian pembangunan itu sudah bisa dilakukan karena lahannya sudah
clean and clear
,” ujarnya.
Nusron menegaskan, normalisasi Sungai Ciliwung bertujuan untuk menjaga ekosistem sekaligus mengendalikan banjir di Jakarta dan sekitarnya.
Ia berharap langkah ini dapat membantu masyarakat agar tidak mengalami gangguan ekonomi akibat banjir.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, berharap program ini bisa berjalan lancar dan efektif dalam mengurangi risiko banjir.
“Harapan kami banjir di Jakarta berhenti di tahun ini,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/03/2025 21:34
Pemerintah pusat dukung DKI lakukan normalisasi Kali Ciliwung

Menteri PU dan Menteri ATR/BPN akan memberikan dukungan sepenuhnya untuk penanganan banjir di Jakarta yang bersifat medium term

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan normalisasi Kali Ciliwung dan aliran sungai lainnya di wilayah DKI Jakarta.

“Hal-hal yang menjadi hambatan sudah terpecahkan. Pada prinsipnya dalam melakukan normalisasi ini, kita akan betul-betul melakukan pendekatan kepada warga secara manusiawi dan kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran,” jelas Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo di Jakarta, Kamis.

Pramono usai mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menyambut baik dukungan penuh yang diberikan Menteri PU Dody Hanggono dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam melakukan mitigasi masalah banjir di Jakarta.

“Menteri PU dan Menteri ATR/BPN akan memberikan dukungan sepenuhnya untuk penanganan banjir di Jakarta yang bersifat medium term. Dan kalau normalisasi Sungai Ciliwung bisa dilakukan, maka 40 persen potensi banjir Jakarta akan tertangani dengan baik. Maka, kami akan melakukan normalisasi tersebut,” kata Pramono.

Menteri PU Dody Hanggono mengatakan, rapat hari ini untuk menindaklanjuti diskusi terkait solusi banjir di Jakarta.

Melalui sinergi yang solid antara Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat diharapkan banjir di Jakarta dapat segera diatasi.

Terkait pengerjaan normalisasi Kali Ciliwung, Dody menegaskan sudah ada kajian dasar yang dilanjutkan dengan penyusunan kajian teknis. Dia pun berharap morfologi sungai tidak terlalu banyak berubah.

“Sehingga, kita bisa langsung mengerjakan pengerjaan normalisasi Kali Ciliwung secara bertahap di tahun ini hingga tahun depan. Semoga tahun depan, normalisasi ini sudah selesai,” kata Dody.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan, pihaknya siap mendukung Kementerian PU dan Pemprov DKI dalam pengadaan tanah yang dibutuhkan untuk normalisasi Kali Ciliwung.

Dalam rapat tersebut disepakati akan dilakukan pembebasan lahan dari kawasan Pengadegan hingga Rawajati di Jakarta Selatan dengan panjang total 11 hektare atau 16 kilometer di sepanjang Kali Ciliwung.

Pada tahap awal, Gubernur DKI Pramono akan melakukan penetapan lokasi (penlok) pada Maret 2025, diiringi konsultasi publik kedua. Setelah penetapan lokasi selesai dilanjutkan dengan pengadaan tanah yang ditargetkan selesai akhir Mei 2025. Dengan demikian, pengerjaan normalisasi Kali Ciliwung bisa dimulai awal Juni 2025.

“Awal Juni sudah bisa dikerjakan karena lahannya sudah clean and clear. Semoga tidak mundur lagi. Semoga berjalan dengan lancar karena ini dilakukan untuk menjaga ekosistem, terutama penanganan banjir di Jakarta dan sekitarnya. Supaya tidak mengganggu kehidupan perekonomian di Jakarta dan kawasan Bodetabek pada umumnya,” kata Nusron.

Tanah yang dibebaskan akan menjadi milik Pemprov DKI yang sedianya digunakan untuk pelebaran sungai, sehingga menambah kapasitas dan daya tampung Kali Ciliwung.

“Panitia pengadaan tanahnya Kementerian ATR/BPN. Tanahnya dibeli Pemprov DKI. Jadi, statusnya nanti milik DKI Jakarta. Pemprov DKI sudah komitmen tanah itu akan digunakan untuk pelebaran sungai,” ujar Nusron.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

13/03/2025 21:09
Pansus DPRD DKI bahas soal sekolah swasta gratis di kawasan kumuh

Jakarta (ANTARA) – Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan DPRD DKI Jakarta menyepakati bahwa fokus utama pembahasan adalah menggratiskan sekolah swasta di kawasan kumuh karena dapat menjadi eskalator sosial ekonomi bagi masyarakat.

“Masalah sekolah swasta gratis akan menjadi pembahasan penting dalam pansus, terutama bagi sekolah-sekolah di daerah kumuh yang membutuhkan,” kata Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggi Arando Siregar di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, kebijakan sekolah swasta gratis ini akan menjadi bagian penting dari Pansus Pendidikan.

Anggi menyoroti tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut karena masih banyak sekolah swasta yang belum bersedia bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dalam program tersebut.

“Makanya, kami masih menunggu langkah Pemprov untuk merilis daftar sekolah yang akan digratiskan,” ujarnya.

Dia menekankan pendidikan adalah faktor utama dalam peningkatan taraf hidup masyarakat karena pendidikan adalah pijakan awal bagi anak-anak untuk mendapatkan pekerjaan.

“Saat ini sistem kerja mengharuskan adanya ijazah, sehingga sekolah gratis menjadi solusi penting,” ujarnya.

Selain itu, program sekolah gratis juga dapat mengatasi kendala sistem zonasi dalam penerimaan siswa yang selama ini menjadi tantangan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Ia berharap program itu dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak di kawasan kumuh karena dengan pendidikan yang lebih baik, maka anak-anak memiliki wawasan lebih luas, keterampilan komunikasi yang baik dan berkesempatan mengubah sosial-ekonomi yang lebih besar.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap untuk menguji coba 40 sekolah swasta yang ikut di dalam program “Pendidikan Gratis” untuk memenuhi hak anak memperoleh pendidikan 12 tahun.

“Gubernur juga sepakat di tahun ini kita trial (uji coba) dulu 40 sekolah gratis di wilayah-wilayah yang kondisinya banyak masyarakat menengah ke bawah dan tidak punya sekolah negeri,” ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ima Mahdiah Rabu (12/3).

Ima mengatakan 40 sekolah swasta ini nantinya akan diumumkan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung.

Namun dia tak mengatakan waktu pastinya. Adapun uji coba program pendidikan gratis diprioritaskan terlebih dahulu untuk masyarakat kurang mampu.

“Kami ingin adanya sekolah gratis, tapi secara bertahap. Karena kondisi keuangan, kami harus bisa mendistribusikan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) kalau misalkan mau kita geser pelan-pelan dulu,” kata dia.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

13/03/2025 20:18
Kontroversi Sarapan Gratis Pram-Doel, Batal Setelah Pertemuan dengan BGN

Bisnis.com, JAKARTA – Teka-teki program sarapan gratis untuk siswa sekolah oleh Pemprov Jakarta akhirnya resmi dibatalkan oleh Gubernur Pramono Anung.

Pembatalan tersebut disampaikan langsung oleh Pram, sapaan akrabnya, setelah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Rabu sore (12/3/2025).

“[Program] Apa yang akan kami lakukan di Jakarta, yang pertama sarapan pagi yang dulu pernah kita gagas, nanti akan diubah programnya menjadi apa dan apa,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Pram mengatakan Pemprov Jakarta akan mengalihkan anggaran program sarapan gratis untuk renovasi kantin sekolah. Selain itu, anggaran yang sudah disiapkan juga bakal digunakan untuk peningkatan jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Menurutnya, program revitalisasi kantin sekolah langkah ini juga sejalan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh BGN.

Selain itu, sebagian anggaran akan digunakan untuk memperbesar kapasitas penerima KJP. Pramono menyebut bahwa program ini tengah menjadi perhatian serius di Jakarta

“Dari 520 ribu, kami telah memutuskan dengan pengalihan ini menjadi 705 ribu KJP yang akan diterima oleh masyarakat,” ucapnya.

Tak hanya KJP, anggaran sarapan gratis juga akan dialihkan untuk KJMU yang sempat terhambat. Pramono menegaskan bahwa pihaknya akan meningkatkan jumlah penerima KJMU dari 15 ribu menjadi 20 ribu mahasiswa.

Namun demikian, Pramono tidak merinci lebih lanjut besaran anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing program tersebut.

Semetara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi langkah Pemprov Jakarta dalam merenovasi kantin sekolah. Dia menyebut bahwa kantin tersebut nantinya akan menjadi bagian dari program MBG dan akan berfungsi sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“[SPPG] baik untuk melayani sekolah itu sendiri maupun sekolah sekitarnya,” jelas Dadan.

Keputusan ini disebut sebagai bentuk sinergi antara Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

“Saya kira ini sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” pungkasnya.

Sarapan Gratis Bukan Rivalitas MBG

Sebelumnya, Pramono Anung mengatakan pihaknya bakal memberdayakan kantin-kantin UMKM dalam program Sarapan Gratis.

Sebagai informasi, pasangan Pramono-Rano Karno (Si Doel) mengusung program sarapan gratis sebagai salah satu janji kampanye pada Pilkada Jakarta 2024.

“Termasuk untuk makanan sarapan pagi. Di sekolah-sekolah, saya akan mendayagunakan kantin-kantin UMKM setempat untuk yang menyiapkan,” kata Pramono di Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Sabtu (1/2/2025).

Adapun, Pramono mengaku bahwa dalam program sarapan tidak akan menggunakan vendor besar. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM setempat.

“Bukan vendor besar. Bukan vendor besar,” jelas Pramono.

Rencana Pramono-Rano Karno menyiapkan sarapan gratis sempat menimbulkan pro-kontra di masyarakat, termasuk pemerintahan Prabowo Subianto. Pasalnya, program sarapan gratis memang mirip dengan program unggulan Prabowo, yakni MBG.

Untuk menyamakan persepsi, Pramono lantaran mengundang Kepala BGN Dadan Hindrayana untuk bertemu di Balai Kota Jakarta. Pramono menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk meluruskan pemahaman terkait program tersebut, bukan sebagai bentuk persaingan dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Enggak ada sama sekali keinginan untuk menyaingi Rivalitas, enggak ada. Yang ada adalah bagaimana Jakarta ingin membuat pelajarnya, siswanya lebih nyaman ketika mereka bersekolah,” ujar Pramono ketika ditemui di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Dia menjelaskan bahwa jika memungkinkan, program Sarapan Gratis akan tetap dijalankan meskipun terdapat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat.

Namun, jika tidak, pemerintah akan fokus pada perbaikan infrastruktur kantin sekolah, mengingat tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai.

“Dan kalau itu bisa kami lakukan perbaikan terutama bagi sekolah-sekolah yang daerah, mohon maaf, daerah yang kurang beruntung, kumuh dan sebagainya. Ini pasti akan memberikan dampak yang lebih baik,” pungkasnya.

13/03/2025 12:05
DKI perketat pengawasan produk minyak goreng bersubsidi Minyakita

Jakarta (ANTARA) – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta telah memperketat pengawasan produk minyak goreng bersubisidi, MinyaKita.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menuturkan, pengawasan dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan.

“Telah dilaksanakan pengawasan terhadap dua pelaku usaha re-‘packaging’ atau pengemasan ulang minyak goreng merek Minyakita, yaitu PT Binamas Karya Fausta dan CV Surya Agung pada 10-11 Maret 2025,” ujar Pramono di Jakarta, Kamis.

CV Surya Agung melakukan pengemasan ulang minyak goreng dari PT Asianagro Agungjaya. Sedangkan PT Binamas Karya Fausta melakukan pengemasan ulang minyak goreng dari PT Sinar Mas Agro Resources&Technology Tbk.

Pengujian terhadap 80 sampel MinyaKita kemasan satu liter di CV Surya Agung menunjukkan hasil yang sesuai standar, tetapi di PT Binamas Karya Fausta ditemukan ketidaksesuaian.

“Telah dilakukan pengujian terhadap 80 sampel MinyaKita kemasan satu liter pada lokasi CV Surya Agung dengan hasil diterima dan pada lokasi PT Binamas Karya Fausta dengan hasil ditolak,” katanya.

Pengawasan MinyaKita juga dilakukan di Toko Sinar Matahari, Sumur Batu, Jakarta Pusat, bekerjasama dengan Polda Metro Jaya.

Hasilnya, 12 sampel MinyaKita dari produsen CV Rabbani Bersaudara, Tangerang, dinyatakan ditolak karena melebihi toleransi takaran yang diizinkan, yakni sebanyak 15 ml.

“Rata-rata isi atau volume dari barang yang diuji adalah 795,4 ml dan rata-rata selisih atau kekurangan adalah 204,96 ml,” katanya.

Pramono juga memastikan ketersediaan MinyaKita dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, produksi MinyaKita dalam tiga bulan terakhir, yakni 1 Januari-11 Maret 2025 mencapai 20.453 ton.

Dari total 20.453 ton MinyaKita yang telah diproduksi, 9.899 ton telah diterima oleh pengecer. Sisanya sebanyak 10.544 ton sedang dalam proses distribusi.

Dengan estimasi kebutuhan masyarakat sebesar 24.932 ton, stok MinyaKita di Jakarta berada dalam kondisi aman dengan tingkat pemenuhan 80-100 persen untuk periode 1 Januari-11 Maret 2025.

Adapun berdasarkan hasil monitoring, stok yang tersedia di Food Station (FS) sebanyak 42.720 buah dan akan terdapat penambahan pasokan per 13 Maret 2025 sebanyak 50.400 buah atau 4.200 karton.

“Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan di Bulog Divisi Regional DKI Jakarta-Banten terkait stok MinyaKita di Wilayah DKI Jakarta-Banten, diketahui bahwa terdapat sekitar 192.915 Liter MinyaKita,” kata Pramono.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

13/03/2025 10:31
DPRD DKI Minta Pramono Tata Feeder-Trotoar Agar Warga Mudah Naik Angkutan Umum

Jakarta –

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku ingin mengubah orientasi warga dari memakai kendaraan pribadi menjadi memakai transportasi umum. Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta dari F-Gerindra Wahyu Dewanto mendukung gagasan tersebut.

“Setuju. Untuk itu fasilitas angkutan umumnya harus ditambah dan ditingkatkan, termasuk fasilitas untuk pejalan kakinya, sehingga masyarakat nyaman naik dan berpindah moda angkutan umum,” kata Wahyu kepada wartawan, Rabu (12/3/2025).

Wahyu meyakini beroperasinya MRT Jakarta rute Bundaran HI-Kota bakal menjadi momen baik menata angkutan umum. Dia mengatakan jalur pejalan kaki atau trotoar harus diperbaiki juga.

“Sebenarnya dalam beberapa tahun ke depan ada momentum untuk mewujudkan hal ini, yakni seiring beroperasinya MRT dari HI hingga Kota, dapat diiringi dengan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki pada koridor ini,” jelasnya.

Wahyu menyoroti fasilitas angkutan pengumpan atau feeder. Menurutnya, fasilitas tersebut mesti ditata untuk menunjang transportasi umum.

“Menata feeder angkutan umum yang ada,” ujarnya.

“Pemerintah Jakarta sekarang ini betul-betul berkeinginan secara perlahan untuk mengubah orientasi dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi menggunakan kendaraan umum,” ucap Pramono usai menghadiri Apel Siaga Operasi Lintas Jaya Tahun 2025 di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (12/3).

Dia meminta masyarakat Jakarta lebih tertib berlalu lintas. Dia ingin Jakarta dapat menjadi kota aman, nyaman, dan baik bagi masyarakatnya.

(taa/haf)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

13/03/2025 08:16
Saat Janji Kampanye Sarapan Gratis Pramono-Rano Kandas Sebelum Berlayar… Megapolitan 13 Maret 2025

Saat Janji Kampanye Sarapan Gratis Pramono-Rano Kandas Sebelum Berlayar…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –

Program sarapan gratis
yang pernah menjadi salah satu janji kampanye pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dalam Pilkada Jakarta kini resmi dibatalkan.
Keputusan ini diambil setelah pertemuan antara Pramono dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 12 Maret 2025.
“Sarapan pagi yang dulu pernah kita gagas nanti akan dirubah programnya menjadi apa dan apa akan ada,” ungkap Pramono kepada wartawan di Balai Kota Jakarta.
Menurut Pramono, anggaran yang rencananya untuk sarapan pagi gratis sebaian akan alihkan untuk memperbesar kapasitas
Kartu Jakarta Pintar
(KJP) yang menjadi masalah serius di Jakarta.
Pramono menjelaskan, pembatalan
program sarapan gratis
dilakukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
Sebagai alternatif, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk program sarapan gratis akan dialihkan untuk merenovasi kantin-kantin sekolah di Jakarta serta menambah kuota penerima KJP dan
Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul
(KJMU).
“Dengan pengalihan anggaran ini, kuota penerima KJP akan ditingkatkan dari 520.000 menjadi 705.000 siswa. Selain itu, program KJMU yang sempat terhambat akan dilanjutkan dengan target 15.000 penerima,” lanjut Pramono.
Ia menekankan, mahasiswa penerima KJMU akan mendapatkan beasiswa hingga lulus, dengan syarat memenuhi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang ditentukan.
“Ada 15.000 orang yang akan kami berikan KJMU dan tidak dievaluasi setiap tahun, maka mereka akan kami bantu sampai lulus, tetapi IPK-nya kami syaratkan,” tambahnya.
Dengan pembatalan program sarapan gratis, Pramono merencanakan renovasi kantin-kantin di sekolah Jakarta sebagai bentuk dukungan terhadap program MBG.
Kantin tersebut akan dialihfungsikan menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Dengan demikian, ini juga akan membantu program yang dijalankan oleh Badan Gizi,” jelas Pramono.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan, renovasi kantin sekolah merupakan langkah penting Pemprov Jakarta untuk memastikan infrastruktur program MBG dapat berjalan dengan optimal.
“Yang akan menjadi bagian dari program MBG nanti, menjadi satuan pelayanan pemenuhan gizi baik untuk melayani sekolah itu sendiri maupun sekolah-sekolah sekitarnya,” ucap Dadan.
Saat ini, Jakarta baru memiliki 33 SPPG yang beroperasi. Namun, jumlahnya akan bertambah sembilan unit pada 17 Maret 2025.
Dadan menambahkan, dengan dukungan dari Pemprov Jakarta, percepatan realisasi program ini diharapkan dapat berlangsung lebih optimal.
“
Alhamdulillah
, percepatan ini bisa dilakukan dengan kontribusi dari Pemprov Jakarta,” ucap Dadan.
Dadan menyampaikan bahwa salah satu kendala terbesar dalam pelaksanaan program makan bergizi, selain anggaran dan sumber daya manusia (SDM), adalah infrastruktur.
Ia menjelaskan, anggaran sudah terselesaikan, SDM telah mendapat pelatihan, dan kini lembaganya tengah mempercepat pembangunan infrastruktur.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/03/2025 08:11