Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Pramono Tunjuk 15 Stafsus, Ada Yustinus Prastowo hingga Nirwono Joga

    Pramono Tunjuk 15 Stafsus, Ada Yustinus Prastowo hingga Nirwono Joga

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menunjuk 15 tokoh untuk membantunya di jajaran staf khusus (stafsus) Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dia mengklaim para stafsus ini merupakan pajak di bidangnya, seperti tata kota, pajak hingga komunikasi publik.

    Adapun, stafsus tersebut a.l. pakar bioteknologi lingkungan dari ITB, Firdaus Ali, pakar pajak Yustinus Prastowo, pakar tata kota Nirwono Joga, penulis wanita Nong Darol Mahmada dan Jubir PDIP Chico Hakim.

    “Prof Firdaus Ali dia koordinator staf khusus, kemudian ada Yustinus Prastowo, kemudian ada Nirwono Joga, dan termasuk Nong (Andah Darol),” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, dikutip dari Detikcom, Rabu (19/3/2025).

    “Satu orang yang orang dengan latar belakang partai, yang saya harus sebutkan namanya, namanya Chico Hakim. Dia yang nanti bertanggung jawab untuk komunikasi publik. Yang lain-lain adalah latar belakangnya profesional,” tambahnya.

    Adapun, sejumlah nama yang masuk sebagai stafsus tersebut juga sempat menjadi anggota tim transisi Pramono dan Rano Karno sebelum dilantik menjadi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dia berjanji akan mengumumkan secara resmi perihal staf khususnya.

    “Pada waktunya pasti saya akan mengumumkan staf khusus saya. Staf khusus saya jumlahnya 15 orang, tujuh bidang, dan diisi oleh orang-orang profesional,” tegas Pramono.

    Menyoal jumlahnya yang banyak, dia mengaku membutuhkan staf tersebut dan dia yakin stafsus akan membantu kerjanya sebagai gubernur.

    “Kenapa saya memilih orang-orang ini? Karena memang saya tentunya membutuhkan itu. Termasuk untuk urusan keumatan, keagamaan, dan ternyata DKI Jakarta membutuhkan itu,” katanya.

    (haa/haa)

  • Dulu Tak Ditempati Ahok dan Anies, Begini Rumah Dinas Gubernur yang Akan Dihuni Pramono Megapolitan 19 Maret 2025

    Dulu Tak Ditempati Ahok dan Anies, Begini Rumah Dinas Gubernur yang Akan Dihuni Pramono Megapolitan 19 Maret 2025

    Dulu Tak Ditempati Ahok dan Anies, Begini Rumah Dinas Gubernur yang Akan Dihuni Pramono
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Rumah dinas Gubernur
    Jakarta yang berlokasi di Jalan Taman Suropati No. 7, Menteng, Jakarta Pusat, menjadi sorotan saat Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    memutuskan untuk menempatinya.
    Pantauan Kompas.com di lokasi Selasa (18/3/2025) rumah dinas bercat putih tersebut masih mempertahankan arsitektur kolonialnya yang megah.
    Di halaman depan rumah berdiri plang yang bertuliskan “Tanah Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Peruntukan
    Rumah Dinas Gubernur
    Prov. DKI Jakarta, Nomor Barang 11.09.00.02.01.01.01 01.01.11.01.01”.
    Dari tampak luar, tampilan eksterior rumah ini simetris dengan pilar-pilar tinggi yang memberikan kesan megah dan elegan.
    Atap rumah berbentuk curam dengan genteng berwarna merah menjadi ciri khas bangunan kolonial yang telah dibangun sejak lama.
    Dikelilingi halaman luas dan taman yang rimbun, suasana di sekitar rumah dinas terasa asri meski berada di tengah hiruk-pikuk Jakarta.
    Jendela-jendela besar dengan daun jendela kayu memungkinkan cahaya alami leluasa masuk ke dalam ruangan.
    Rumah yang akan ditempati kader PDI-P ini hanya berjarak sekitar 650 meter dari kediaman Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.
    Rumah dengan gaya khas kolonial ini memiliki sejarah panjang sebagai kediaman resmi para gubernur.
    Namun, dalam beberapa periode terakhir, rumah ini tidak ditempati oleh gubernur yang menjabat.
    Jika dirunut ke belakang, Basuki Tjahaja Purnama (
    Ahok
    ) dan
    Anies Baswedan
    memilih untuk tidak tinggal di rumah dinas tersebut selama masa jabatan mereka.
    Salah satu petugas keamanan mengungkapkan selama bertahun-tahun, rumah dinas ini sempat kosong setelah terakhir kali dihuni oleh Djarot Syaiful Hidayat saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada 2017.
    “Terakhir yang menempati itu Pak Djarot, tetapi dulu Mas Anies sempat tinggal di sini untuk isolasi saat beliau terkena Covid-19,” ujarnya.
    Ahok, yang menjabat sebagai Gubernur Jakarta dari 2014 hingga 2017, memilih untuk tetap tinggal di rumah pribadinya di Pantai Mutiara, Jakarta Utara.
    Ahok memiliki ragam alasan yang mendasari keputusannya antara lain kebisingan dan keramaian.
    Ahok merasa lingkungan di sekitar rumah dinas terlalu ramai, berbeda dengan kediamannya di Pantai Mutiara yang lebih sepi, terutama setelah maghrib.
    “Saya itu enggak suka keramaian, kalau di sini (rumah dinas Taman Suropati) rame banget, dari pagi sampai pagi selalu rame. Kalau di rumah saya (di Pantai Mutiara) setelah maghrib saja, sudah seperti tidak ada kehidupan, sepi banget. Apalagi kalau weekend, tetangga saya kebanyakan pasti di luar negeri, tidak ada yang di rumah,” kata Ahok.
    Selain itu, selama kunjungannya ke rumah dinas, Ahok mengeluhkan banyaknya nyamuk yang mengganggu.
    Ia bahkan merasa heran bagaimana gubernur sebelumnya bisa betah tinggal di sana. “Nyamuknya ganas-ganas lho di sini, enggak enak ada tamu terus nyamuknya terbang-terbang. Aneh, kok Pak Jokowi bisa betah tinggal di sini,” ungkapnya.
    Bahkan, Ahok mengaku merasakan suasana yang kurang nyaman dan sedikit menyeramkan saat berada di rumah dinas tersebut, terutama ketika berada di kamar gubernur.
    “Kalian (wartawan) mau enggak tinggal di sini? Boleh, tidur di sini saja, paling yang nemenin (menemani) ada noni Belanda-nya,” kata Ahok.
    “Tadi ganti baju di kamar mandi sendirian saja seram banget,” lanjutnya.
    Alasan lain yang menyebabkan mantan Gubernur Jakarta itu enggan menempati rumah dinas karena lokasi rumah pribadinya lebih dekat dengan sekolah anak-anaknya, sehingga memudahkan aktivitas keluarga sehari-hari.
    “Anak-anak sekolahnya lebih dekat kalau di Pluit. Kalau jadi anak Menteng, susah, sekolahnya jauh,” kata dia.
    Anies Baswedan, yang menjabat sebagai Gubernur Jakarta setelah Ahok, juga memilih untuk tidak menempati rumah dinas tersebut.
    Anies lebih memilih tinggal di kediaman pribadinya bersama keluarganya.
    Namun, alasan spesifiknya tidak banyak dipublikasikan.
    “Belum tahu seberapa siap itu langsung dipakai. Nanti kita lihat. Tapi yang jelas tidak buru-buru. Enggak langsung (ditempati) hari itu juga,” kata Anies di Jalan Tirtayasa II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2017).
    Meski begitu, Anies pernah menggunakan rumah dinas untuk isolasi mandiri usai ia dinyatakan positif Covid-19 pada Selasa (1/12/2020) pagi.
    Berbeda dengan pendahulunya, Gubernur Jakarta saat ini, Pramono Anung, berencana untuk menempati
    rumah dinas gubernur
    setelah Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah/2025.
    Keputusan ini didorong oleh dukungan sang istri, Endang Nugraheni, yang menyarankan agar mereka menempati rumah dinas tersebut.
    Pramono juga sempat terkejut dengan usulan tersebut, mengingat sebelumnya istrinya tidak pernah ingin menempati rumah dinas.
    “Saya juga kaget, istri saya yang selama ini tidak mau (menempati rumah dinas) tiba-tiba bilang mau, alangkah lebih baiknya rumah jabatan gubernur ditempati,” ungkap Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (17/03/2025).
    Selama 25 tahun berkarier sebagai pejabat negara, Pramono telah lima kali mendapatkan fasilitas rumah dinas, namun tidak pernah satupun yang ia tempati.
    Kali ini, setelah meninjau langsung kondisi rumah dinas gubernur, Pramono memutuskan untuk menempatinya.
    “Maka ketika saya menengok rumah itu, akhirnya saya memutuskan untuk ditempati. Mudah-mudahan setelah Lebaran akan saya tempati,” kata Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pak RT Tertegun Disurati Bocah 5 Tahun yang Tak Tahan Bau Sampah Perumahan, si Bocah Tak Nafsu Makan

    Pak RT Tertegun Disurati Bocah 5 Tahun yang Tak Tahan Bau Sampah Perumahan, si Bocah Tak Nafsu Makan

    TRIBUNJATIM.COM – Seorang bocah 5 tahun surati pak RT karena tak tahan bau sampah.

    Bau sampah itu berasal dari Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara.

    Karena ini, Ketua RT di Perumahan Jakarta Garden City (JGC) Klaster Shinano RT 18, RW 14 Wahyu Andre Maryono disurati anak bernama Kefas (5).

    “Saya dikirim surat dari anaknya warga gara-gara bau sampah RDF,” ucap Wahyu bak tertegun, Senin (17/3/2025) malam, melansir dari Kompas.com.

    Kefas menulis curahan hatinya itu menggunakan pensil di secarik kertas.

    Dalam curhatannya, Kefas mengaku sampai tidak nafsu makan akibat bau dari RDF Rorotan.

    “Bapak, hari ini bau sampah sampai Kefas enggak doyan makan,” tulis Kefas dalam surat itu.

    Kemudian, dia juga meminta agar RDF Rorotan dipindah. 

    “Tempat sampah jangan di situ, buang jauh-jauh. Terima kasih, dari Kefas,” sambung surat itu.

    Surat itu difoto oleh orangtua Kefas dan dikirim ke Wahyu sebagai ketua RT setempat.

    Untuk diketahui, jarak Perumahan JGC dengan RDF Rorotan sekitar 800 meter.

    Meski agak jauh, aroma bau busuk sampah di perumahan elit ini sangat menyengat dan menganggu warga.

    Selain bau busuk sampah, warga di Perumahan JGC kerap mencium aroma bau kotoran dari RDF Rorotan.

    Kemudian, warga Perumahan JGC juga sering melihat asap hitam pekat dari cerobong asap RDF Rorotan.

    Diketahui, sekitar 25.000 keluarga di Perumahan Jakarta Garden City (JGC), Cakung, Jakarta Timur, terdampak bau busuk yang dikeluarkan Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara itu.

    “Kami terdiri dari 18 RT, ada 20 klaster sekitar 25.000 kartu keluarga (KK) sangat terdampak,” ucap Wahyu.

    Dari 20 klaster, ada sembilan yang disebut paling terdampak. Perinciannya yakni, Klaster Shinano, Mahakam, Savoy, La Seine, Yarra, South Thames, North Thames, South Mississippi, dan North Mississippi.

    “Sembilan klaster yang paling terdampak dan menghirup udara berbau sampah. Kalau sisanya kadang cium, kadang enggak, tergantung arah mata angin,” sambung Wahyu.

    Selain mencium bau busuk sampah, warga di sembilan klaster itu kerap melihat asap hitam pekat dari RDF Rorotan.

    Warga juga sering menemukan serpihan kertas hasil pembakaran di RDF Rorotan.

    Adapun jarak Perumahan JGC ke RDF Rorotan hanya sekitar 800 meter.

    Bukan hanya Perumahan JGC, perkampungan warga di belakang perumahan elit ini juga terdampak bau busuk sampah dari RDF Rorotan.

    “Di belakang kami juga ada warga di RW 07 Tambun Rengas, Kelurahan Cakung Timur itu yang berhimpitan dengan kami terkena dampaknya juga,” jelas Wahyu.

    Kemudian, di wilayah Rorotan pula banyak warga yang mengeluhkan bau tak sedap dari RDF Rorotan.

    Bau sampah dari Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara, tercium hingga radius satu kilometer pada Senin (17/3/2025).

    Pantauan Kompas.com di lokasi, bau menyengat ini menyebar ke permukiman warga, termasuk perumahan dan perkampungan di sekitarnya.

    Salah satu perumahan yang terdampak adalah Jakarta Garden City (JGC) yang terletak di Cakung, Jakarta Timur.

    Meskipun jaraknya sekitar 800 meter dari area RDF Rorotan, bau sampah tersebut masih terasa sangat menyengat di kawasan perumahan tersebut.

    Semakin mendekati area RDF Rorotan, bau busuk sampah semakin kuat dan dapat membuat perut mual.

    Salah seorang warga Rorotan, Ali (48) mengungkapkan, bau sampah dari RDF tidak selalu tercium setiap hari dari rumahnya.

    “Enggak setiap hari tapi tergantung arah angin, mungkin warga di sini belum terbiasa,” ujarnya saat diwawancarai Kompas.com di lokasi.

    Meskipun tidak setiap hari tercium, Ali mengaku tetap merasa terganggu dengan keberadaan bau tersebut.

    “Sampah mah tetap bau, ya, aslinya terganggu,” tambahnya.

    Ia juga menekankan, area perumahan JGC adalah yang paling merasakan dampak dari bau sampah tersebut.

    Adapun RDF Plant Rorotan dirancang untuk mengolah sekitar 2.500 ton sampah per hari, atau setara dengan 30 persen dari total sampah di Jakarta.

    Fasilitas ini menggunakan teknologi RDF, yang mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif, salah satunya untuk industri semen.

    Gubernur Jakarta Pramono Anung disebut akan meresmikan fasilitas pengolahan sampah RDF Rorotan pada April 2025.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Unggahan di Akun Instagram Ada yang Dihapus, Ini Jawaban Ridwan Kamil – Halaman all

    Unggahan di Akun Instagram Ada yang Dihapus, Ini Jawaban Ridwan Kamil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Unggahan di akun media sosial Instagram mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hilang.

    Hilangnya unggahan tersebut menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ridwan Kamil di Kota Bandung beberapa waktu lalu.

    Adapun, penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi mark up biaya iklan oleh bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat.

    Unggahan mantan wali kota Bandung yang hilang di antaranya seperti momen pembukaan kafe miliknya, Jabarano Coffee di luar negeri.

    Unggahan terakhir yang kini berada di Instagram Ridwan Kamil merupakan ucapan selamat kepada Gubernur DKI Jawa Barat Pramono Anung dan wakilnya, Rano Karno pada 13 Desember 2024.

    Menanggapi hal tersebut, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa unggahan-unggahan yang hilang itu tidak sengaja terhapus.

    “Tidak sengaja terhapus, karena sudah tiga bulan tim admin akun saya menghapus akun-akun followers BOT,” kata Ridwan Kamil dalam keterangan resmi yang diterima Tribunjabar.id, Selasa (18/3/2025).

    Ridwan Kamil menjelaskan bahwa ia telah meminta tim adminnya segera memunculkan kembali unggahan-unggahan tersebut.

    “Yang terhapus adalah yang bersifat endorse. Sudah saya minta kepada tim admin agar konten-konten yang tidak sengaja terhapus itu, untuk dikembalikan secepatnya,” terang politisi Golkar itu.

    Dalam kesempatan yang sama, Ridwan Kamil juga mengungkapkan kondisinya setelah KPK menggeledah rumahnya yang berada di Kota Bandung pada Senin (10/3/2025).

    “Kondisi saya sehat wal’afiat, lahir batin. Tetap melakukan aktivitas keseharian seperti biasa,” ujar Ridwan Kamil.

    “Hanya saja, sejak awal tahun, memang jarang meng-update kegiatan keseharian pribadi di media sosial,” lanjutnya.

    Ridwan Kamil juga menuturkan bahwa ia baru tahu terkait duduk perkara kasus korupsi di bank BUMD Jabar itu melalui media.

    “Berdasarkan informasi yang saya baca dari beberapa media, KPK menyebut telah terjadi dugaan mark up dalam anggaran belanja untuk media,” kata Ridwan Kamil.

    Saat menjadi gubernur, pria yang akrab disapa Emil ini mengaku memiliki fungsi ex-officio di bank BUMD tersebut. Sebab, mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemprov Jabar.

    “Saat menjabat sebagai Gubernur, saya juga memiliki fungsi ex-officio, dan untuk urusan BUMD, biasanya saya mendapat laporan dari Kepala Biro BUMD atau Komisaris terkait sebagai perwakilan Gubernur,” ucapnya.

    Terkait kasus mark up anggaran belanja iklan media yang dilakukan Bank tersebut, Ridwan Kamil mengaku sama sekali tidak mengetahui hal tersebut.

    “Untuk masalah ini, saya tidak pernah mendapat laporan, sehingga saya tidak mengetahui perihal yang menjadi masalah hari ini,” katanya.

    Sementara terkait uang Rp70 miliar yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari sejumlah lokasi saat penggeledahan, Ridwan Kamil mengaku tak tahu. 

    “Deposito itu bukan milik kami. Tidak ada uang atau deposito kami yang disita saat itu,” ucapnya.

    Ridwan Kamil Kooperatif

    Sebelumnya diberitakan, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa Ridwan Kamil kooperatif saat penggeledahan itu dilakukan di kediamannya.

    “Dari informasi teman-teman yang ada di sana, itu beliau (Ridwan Kamil) ada dan kooperatif,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Minggu (16/3/2025).

    Ridwan Kamil yang berada di rumah disebut ikut mengawal proses penggeledahan.

    Asep mengatakan, hal tersebut wajar, dan memudahkan tugas penyidik jika pemilik rumah berada di lokasi saat dilakukan penggeledahan.

    “Karena tentunya di sana banyak juga barang-barang pribadi yang tidak bersangkut paut dengan perkara yang sedang kita tangani,” tutur Asep.

    “Sehingga mungkin kalau tidak ada orangnya, nanti ada klaim kehilangan barang dan lain-lain, itu kan akan menjadi polemik. Kalau ditemani, ya aman,” ujar dia. 

    Sebelumnya, KPK menyita sejumlah dokumen dan beberapa barang dari penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung.

    Penulis: Rheina Sukmawati

  • Pramono Anung Akan Tempati Rumah Dinas Gubernur Jakarta Usai Lebaran, Sebut Permintaan Istri

    Pramono Anung Akan Tempati Rumah Dinas Gubernur Jakarta Usai Lebaran, Sebut Permintaan Istri

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana menempati rumah dinas gubernur di Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat seusai lebaran mendatang. Pramono bercerita alasan ingin menempati rumah dinas gubernur tersebut.

    Pramono bercerita istrinya mengajak kali ini agar rumah dinas gubernur itu ditempati. Sebelumnya Pramono bilang sudah lima kali mendapat rumah dinas, tetapi belum pernah satu pun ditinggali.

    “Saya memang sudah lima kali dapat rumah jabatan tapi belum pernah satupun yang saya tinggalin,” kata Pramono di Balai Kota DKI, dikutip pada Selasa, 18 Maret 2025.

    “Dua kali ketika menjadi Menteri, menjadi pimpinan DPR sekali, kemudian dua kali menjadi anggota DPR di Kalibata,” katanya.

    Pramono mengatakan bahwa dia telah menengok rumah dinas tersebut. Akhirnya diputuskan untuk menempatinya setelah lebaran mendatang.

    “Kenapa saya ingin menempati? Karena yang pertama, yang paling penting, saya juga kaget, istri saya yang selama ini enggak mau, tiba-tiba bilang alangkah lebih baiknya kalau rumah jabatan gubernurnya ditempatin,” kata dia.

    “Maka ketika saya menengok rumah itu, akhirnya saya memutuskan untuk ditempatin. Mudah-mudahan setelah lebaran akan saya tempatin,” ujarnya.

    Pramono Anung dan Rano Karno merupakan pasangan yang memenangkan Pilgub Jakarta 2024 lalu. Pasangan tersebut diusung partai PDI Perjuangan (PDIP).***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Disnaker Jakarta Buka Posko Pengaduan THR, Cek di Sini Lokasi dan Cara Buat Laporannya!

    Disnaker Jakarta Buka Posko Pengaduan THR, Cek di Sini Lokasi dan Cara Buat Laporannya!

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta mulai membuka posko pengaduan THR.

    “Posko pengaduan THR mulai operasi sejak tanggal 17 Maret kemarin sampai dengan 17 April 2025,” ucap Kepala Disnaker DKI Jakarta Hari Nugroho saat dikonfirmasi, Selasa (18/3/2024).

    Hari menyebut, posko tersebut dibuka di enam lokasi berbeda, yaitu di kantor Disnaker DKI dan juga di lima kantor Suku Dinas Ketenagakerjaan yang ada di setiap wilayah kota administrasi Jakarta.

    “Posko ada di dinas dan lima wilayah kota,” kata anak buah Gubernur DKI Jakarta PramonO Anung ini.

    Hari bilang, bagi para pekerja yang tak mendapatkan haknya jelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah bisa langsung mendatangi posko pengaduan tersebut.

    Tak hanya itu, mereka juga mengadu lewat kanal pengaduan yang dibuka oleh Disnaker DKI Jakarta.

    “Enggak ada (syarat untuk mengadu), bisa langsung ke posko atau melalui website dan sosial media kami,” ujarnya.

    Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan THR untuk pekerja swasta wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

    Adapun ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor M/2/HL.04.00/III/2025.

    Bila mengacu pada surat edaran tersebut maka THR untuk pekerja swasta seharusnya diberikan paling lambat pada 24 Maret 2025.

    Mengacu pada surat edaran tersebut, THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria tertentu.

    Untuk buruh atau pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, maka berhak mendapatkan THR sebesar satu bulan upah penuh.

    Sedangkan pekerja dengan masa kerja kurang dari 12, maka THR diberikan dengan perhitungan (masa kerja x 12 bulan) x 1 bulan upah penuh.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • BKN apresiasi penerapan manajemen talenta di Pemprov DKI Jakarta

    BKN apresiasi penerapan manajemen talenta di Pemprov DKI Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah memulai penerapan manajemen talenta terhadap pengelolaan ASN di instansinya.

    Hal itu disampaikan Kepala BKN Zudan Arif saat Peluncuran Penerapan Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Gedung Balai Kota Jakarta, Senin (17/3), sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan penerapan manajemen talenta di Pemprov DKI ini turut mendukung upaya BKN dalam pembangunan manajemen talenta ASN secara nasional.

    “Melalui pembangunan manajemen talenta, kita mengumpulkan talenta-talenta terbaik yang dikumpulkan sesuai dengan bidangnya, di mana tidak ada talenta yang sifatnya statis dalam pemetaan talent pool tersebut. Talenta yang meningkatkan kompetensi maupun pendidikan sesuai bakatnya dapat bergerak menuju box talent teratas,” kata Zudan.

    Ia juga mengungkapkan saat ini BKN sedang menyusun sistem manajemen talenta nasional yang akan digunakan dalam monitoring mobilitas talenta nasional, baik secara vertikal maupun horizontal di seluruh instansi pemerintah.

    Dengan begitu menurutnya pengisian jabatan dapat dilakukan secara cepat dan ke depannya tidak ada lagi Pelaksana Tugas dalam jangka waktu yang lama.

    “BKN akan terus mendorong pembangunan manajemen talenta dalam tata kelola SDM, khususnya bagi para ASN,” ujarnya.

    Sementara itu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan bahwa salah satu penyebab Jakarta mengalami penurunan peringkat kota global adalah masih kurangnya pelayanan publik, di mana faktor sumber daya manusianya memegang peranan penting untuk mendukung hal tersebut.

    “Manajemen talenta termasuk sistem merit dan meritokrasi akan digunakan tidak hanya untuk mengatur pengisian jabatan yang dibutuhkan, tetapi juga akan digunakan sepenuhnya dalam pengelolaan ASN di Pemprov DKI Jakarta,” ujar Pramono.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mudik Gratis Gelombang Kedua Dibuka Besok, Pemprov DKI Siapkan 27 Bus Tambahan 

    Mudik Gratis Gelombang Kedua Dibuka Besok, Pemprov DKI Siapkan 27 Bus Tambahan 

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menyiapkan 27 bus tambahan untuk program mudik gratis gelombang kedua.

    Adapun, pendaftaran program mudik gratis gelombang kedua ini akan dibuka pada Rabu (19/3/2025) besok.

    “Pada gelombang kedua nanti, akan ada tambahan sebanyak 27 unit bus,” ucap Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikonfirmasi, Selasa (18/3/2025).

    Syafrin menyebut, tambahan puluhan bus ini merupakan sumbangan dari pihak lain, seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun swasta.

    Rinciannya, sebanyak 15 unit bus merupakan tambahan dari PT Varcos; masing-masing 5 unit tambahan dari Transjakarta dan Bank DKI; serta masing-masing 1 unit dari PT MRT Jakarta dan LRT.

    Meski ada tambahan 27 unit bus, namun Syafrin tak menjelaskan lebih jauh terkait kuota kursi yang disediakan untuk pendaftaran gelombang kedua ini.

    Pasalnya selain 27 unit bus ini, ada juga tambahan kuota dari calon pemudik yang gagal melakukan verifikasi data pada pendaftaran gelombang pertama kemarin.

    “Saat ini data dari 6 lokasi verifikasi sedang dihimpun dan diolah oleh Dishub DKI Jakarta untuk selanjutnya kuota yang dibuka pendaftaran online kembali pada tanggal 19 Maret 2025 yang memiliki tujuan kota yang sama dengan sebelumnya,” ujarnya.

    Sebagai informasi tambahan, pendaftaran mudik gratis gelombang kedua yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta itu akan dibuka pada Rabu (19/3/2025) besok.

    Bagi masyarakat yang ingin ikut program ini bisa mendaftaran secara online melalui website mudikgratis.jakarta.go.id.

    Kemudian untuk calon pemudik yang berhasil mendaftar diwajibkan untuk melakukan verifikasi ulang pada 20 Maret hingga 24 Maret 2025.

    Verifikasi dilakukan di kantor Dishub DKI dan Suku Dinas Perhubungan yang ada di lima wilayah kota administrasi.

    Nantinya, seluruh peserta mudik gratis ini akan dilepas oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Monumen Nasional (Monas) pada 27 Maret mendatang.

    Total ada 20 kota tujuan mudik gratis Pemprov DKI Jakarta ini yang tersebar di enam provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera.

    Berikut daftarnya:

    1. Terminal Rajabasa, Bandar Lampung

    2. Terminal Alang-alang Lebar, Palembang

    3. Terminal Indihiang, Tasikmalaya

    4. Terminal Kertawangunan, Kuningan

    5. Terminal Tegal

    6. Terminal Pekalongan

    7. Terminal Mangkang, Semarang

    8. Terminal Kebumen

    9. Terminal Cilacap

    10. Terminal Bulupitu, Purwokerto

    11. Terminal Tirtonadi, Solo

    12. Terminal Mendolo, Wonosobo

    13. Terminal Giwangan, Yogyakarta

    14. Terminal Pilangsari, Sragen

    15. Terminal Giri Adipura, Wonogiri

    16. Terminal Purboyo, Madiun

    17. Terminal Tamanan, Kediri

    18. Terminal Kepuhsari, Jombang

    19. Terminal Arjosari, Malang

    20. Terminal Purabaya, Sidoarjo

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pramono Anung Umumkan Sejumlah Nama Stafsus, Ada Firdaus Ali hingga Yustinus Prastowo

    Pramono Anung Umumkan Sejumlah Nama Stafsus, Ada Firdaus Ali hingga Yustinus Prastowo

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menunjuk 15 staf khusus dan sudah mengumumkan beberapa nama di antaranya Profesor Firdaus Ali, Yustinus Prastowo, hingga Nirwono Joga yang akan membantunya di Pemprov DKI.

    Pramono mengatakan bahwa Firdaus Ali yang akan menjadi koordinator staf khusus. Selain ketiga nama tersebut, Chico Hakim juga ditunjuk menjadi juru bicara melakukan komunikasi publik. Chico merupakan politisi yang juga kader PDI Perjuangan (PDIP).

    “Jadi jumlahnya 15 di bawah koordinasi Profesor Firdaus Ali, wakilnya adalah Prastowo Yustinus,” kata Pramono di Balai Kota, Senin, 17 Maret 2025.

    Pramono mengatakan staf khusus ini memiliki latar belakang profesional. Namun Pramono baru akan mengumumkan seluruh nama pada nanti di saat tepat.

    “Kenapa saya memilih orang-orang ini? Karena memang saya tentunya membutuhkan itu. Termasuk untuk urusan keumatan, keagamaan, dan ternyata DKI Jakarta membutuhkan itu,” kata dia.

    Pramono Anung sebelumnya sempat mengungkap akan merekrut staf khusus untuk bekerja bersama di Pemprov DKI. Pramono mengatakan staf khusus telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pramono Anung Akan Tempati Rumah Dinas Gubernur Jakarta, Pertama Kali Sebagai Pejabat Negara – Halaman all

    Pramono Anung Akan Tempati Rumah Dinas Gubernur Jakarta, Pertama Kali Sebagai Pejabat Negara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Rumah Dinas Gubernur Jakarta menjadi rumah dinas yang akan ditempati Pramono Anung selama menjabat sebagai pejabat negara.

    Pramono Anung akan menghuni rumah dinas yang berlokasi di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat.

    Eks Sekretaris Kabinet itu mengungkapkan dari lima rumah dinas yang pernah didapatnya, Pramono mengaku belum pernah sekalipun menempatinya.

    “Saya memang sudah lima kali dapat rumah jabatan, tapi belum pernah satupun yang saya tinggali,” kata Pramono di Balaikota Jakarta, Senin (17/3/2025).

    “Dua kali ketika menjadi menteri, menjadi pimpinan DPR sekali, kemudian dua kali menjadi anggota DPR di Kalibata,” ujar Pramono.

    Namun setelah resmi menjabat sebagai Gubernur Jakarta, Pramono memutuskan menempati rumah dinas yang diperuntukan kepadanya.

    Keputusan ini pun mendapatkan dukungan dari sang istri.

    Sebelumnya diberitakan, Dinas Cipta Karya, Pertanahan dan Tata Ruang (Citata) DKI memasukan anggaran perbaikan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di RAPBD 2024.

    Kepala Dinas Citata DKI Jakarta Heru Hermawanto mengatakan, pihaknya sudah mengajukan perbaikan rumah Dinas Gubernur DKI sejak lima tahun lalu.

    Namun, kata Heru, karena pandemi Covid-19, maka anggaran perbaikan rumah dinas Gubernur DKI itu tidak bisa dimasukan. 

    Heru menyatakan, alasan pihaknya memasukan anggaran perbaikan rumah dinas Gubernur adalah sudah lama tidak direstorasi.

    “Satu, penggunaan itu kan relatif juga sudah lama tidak diperbaiki. Banyak tambah-tambahan dan kebutuhannya juga harus menyesuaikan sehingga harus ditambah,” kata Heru, Jumat (26/4/2024).

    Sebagai informasi, perbaikan rumah dinas Gubernur DKI memakan biaya sebesar Rp 22,28 miliar.

    Namun demikian, Heru mengaku belum merinci secara detail penggunaan anggaran puluhan miliar untuk restorasi rumah dinas Gubernur DKI.

    “Itu bangunan pemugaran sehingga harus disesuaikan dan diperbaiki sesuai dengan kaidah pemugarannya,” terangnya.

    “Wah rinciannya kan kita, anggaran segitu kita belum merinci secara detail. Karena apa? Anggaran itu meliputi perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan,” tuturnya.

    Menurut Heru, pihaknya perlu melakukan pelaksanaan untuk mengetahui rincian penggunaan anggaran tersebut.

    Saat ini, baru masuk tahap perencanaan dan setelah itu bakal keluar detail-detail apa saja yang dibutuhkan dalam perbaikan rumah dinas.

    “Yang pasti konstruksi. Itu ada tambahan bangunan baru dan perbaikan. Kalau bangunan induknya kan tidak boleh diapa-apain. Yang itu, kalau bangunan anak yang samping samping garasi belakang kayak gitu. Kemudian mendukung protokoler, mendukung service dan sebagainya,” tuturnya.

    Penulis: Yolanda Putri Dewanti