Warga Geram, Janji Lapangan Kerja dari RDF Rorotan Tak Kunjung Ditepati
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Warga Rorotan menggelar aksi pada Jumat (21/03/2025) sore, menuntut perhatian terhadap dampak negatif dari uji coba yang dilakukan oleh Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan.
Protes ini tidak hanya menyoroti masalah polusi dan bau menyengat yang dihasilkan oleh pabrik pengelolaan sampah tersebut, mereka juga kecewa dengan janji-janji yang diberikan sebelum pembangunan.
Nuraini, salah satu warga Rorotan, terlihat membawa poster bertuliskan “Janjinya Manis, Nyatanya Sadis” dengan latar belakang karton merah jambu.
“Dulu janjinya bebas polusi, aman, nyaman, tentram, dan bermanfaat, dan menguntungkan,” ucap ungkap Nuraini.
Menurut dia, janji tersebut termasuk kesempatan kerja bagi warga sekitar. Saat itu, warga diminta untuk menandatangani surat persetujuan pembangunan RDF.
“Mengurangi pengangguran katanya, menyerap pekerja,” tambahnya dengan suara lantang dari barisan depan massa aksi.
Namun, kenyataannya, RDF yang berjanji akan mengurangi 80 persen pengangguran di wilayah tersebut tidak kunjung merealisasikan komitmennya. Hanya segelintir orang yang diterima untuk bekerja di pabrik itu.
Imas, warga Rorotan lainnya menyatakan, hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan prioritas dalam kesempatan kerja di RDF Rorotan.
Saat ini, RDF Rorotan sedang menjalani uji coba pengelolaan sampah, namun proses tersebut justru memicu protes dari berbagai kalangan warga.
Uji coba ini menyebabkan bau busuk dan polusi asap hitam yang menyebar ke kawasan perumahan.
Lebih parahnya, terdapat laporan bahwa sekitar 11 anak mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), sementara tiga di antaranya mengalami infeksi mata akibat dampak dari RDF Rorotan.
Gubernur Jakarta, Pramono Anung, telah menemui warga terdampak pada Kamis (20/03/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Pramono menawarkan sejumlah solusi, termasuk menanggung biaya pengobatan bagi warga yang terdampak, serta berjanji untuk mencari cara agar RDF Rorotan tidak lagi menimbulkan bau dan polusi.
Namun, tawaran tersebut tidak memuaskan warga. Mereka tetap memilih untuk melanjutkan aksi unjuk rasa dan menuntut penutupan RDF Rorotan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Pramono Anung
-
/data/photo/2025/03/21/67dd4bd4b093c.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Warga Geram, Janji Lapangan Kerja dari RDF Rorotan Tak Kunjung Ditepati
Megapolitan
21 Maret 2025")
Warga Geram, Janji Lapangan Kerja dari RDF Rorotan Tak Kunjung Ditepati Megapolitan 21 Maret 2025
-
21 kendaraan terjaring Operasi Lintas Jaya 2025 di Jaktim
Personel gabungan melakukan Operasi Lintas Jaya di wilayah Jakarta Timur, Jumat (21/3/2025) dini hari. ANTARA/HO-Pemerintah Kota Jakarta Timur.
21 kendaraan terjaring Operasi Lintas Jaya 2025 di Jaktim
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Jumat, 21 Maret 2025 – 13:35 WIBElshinta.com – Sebanyak 21 kendaraan melanggar aturan lalu lintas saat pelaksanaan Operasi Lintas Jaya di tiga lokasi berbeda di Jakarta Timur sepanjang Kamis (20/3) malam hingga Jumat (21/3) dini hari.
“Operasi Lintas Jaya ini dilakukan menyasar parkir liar yang menjadi salah satu aduan masyarakat melalui aplikasi JAKI,” kata Kepala Seksi Operasi Suku Dinas (Sudin) Perhubungan Jakarta Timur, Riki Erwinda saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Riki menyebutkan, lokasi Operasi Lintas Jaya dilakukan di Jalan Raya Hamengkubuwono IX, depan area Terminal Terpadu Pulo Gebang dan di Jalan Pangkalan Jati. Lokasi yang dipilih karena seringnya terjadi parkir liar, kecelakaan dan pelanggaran lainnya yang dilakukan pengguna sepeda motor.
“Operasi Lintas Jaya ini melibatkan 73 personel gabungan dari unsur Suku Dinas Perhubungan, Satpol PP serta TNI/Polri,” ujar Riki.
Riki menegaskan, sebanyak 15 kendaraan yang kedapatan melanggar aturan dikenakan sanksi tilang. Sedangkan enam kendaraan angkutan lainnya distop operasi.
“Enam kendaraan dilakukan stop operasi karena saat diperiksa surat-surat kendaraan sudah kedaluwarsa lebih dari satu tahun,” ujar Riki.
Riki berharap penindakan dan sanksi yang diberikan dapat menimbulkan efek jera agar para pengendara semakin tertib dan taat aturan. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memimpin Apel Operasi Lintas Jaya Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 yang digelar di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (12/3).
Apel Siaga Operasi Lintas Jaya 2025 ini diselenggarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Operasi ini bertujuan meningkatkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran transportasi di Jakarta, khususnya selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
Apel diikuti oleh 1.470 personel gabungan dari berbagai instansi, termasuk TNI sebanyak 100 personel dan Polri sebanyak 140 personel. Operasi Lintas Jaya tahun 2025 diharapkan dapat berjalan baik dan optimal dan memberikan dampak nyata terhadap pengurangan kemacetan, emisi karbon serta meningkatkan disiplin dan keselamatan pengguna jalan.
Sumber : Antara
-
Penerima KJP Plus kini gratis masuk Taman Mini Indoneisa Indah
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.
Penerima KJP Plus kini gratis masuk Taman Mini Indoneisa Indah
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Jumat, 21 Maret 2025 – 13:59 WIBElshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama pihak Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menyepakati perjanjian kerja sama berupa akses gratis bagi para pelajar penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk menikmati seluruh wisata edukasi di TMII.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, anak-anak penerima KJP Plus dipastikan akan mendapatkan keuntungan lebih karena dapat berwisata secara gratis di TMII.
“Anak-anak yang hari ini mendapatkan KJP Plus, mereka akan mendapatkan akses gratis ke TMII,” kata Pramono Anung saat memberikan sambutan dalam acara tersebut di Balai Agung, Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).
Pramono menyampaikan, kolaborasi ini merupakan wujud kepedulian Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat yang kurang beruntung untuk dapat merasakan manfaat lebih dari program KJP Plus.
“Ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan pendidikan yang berkualitas bagi semua anak-anak Jakarta, tanpa terkendala biaya.” ujarnya.
Selain itu, Gubernur juga menegaskan, tidak hanya TMII, fasilitas lain seperti Ragunan, Ancol, Monas, dan beberapa museum akan diberikan akses gratis bagi pelajar penerima KJP Plus.
Lebih lanjut Pramono menyampaikan ada sekitar 707.622 siswa di Jakarta yang menerima KJP Plus dengan rincian penerima lanjutan sebanyak 580.893 siswa dan penerima baru sebanyak 126.729 siswa.
Program ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak untuk berkembang secara maksimal, baik dalam bidang pendidikan maupun pengalaman budaya.
“Semoga dengan adanya KJP Plus ini, anak -anak Jakarta lebih semangat untuk belajar dan mewujudkan cita-cita mereka. Saya berharap, suatu hari nanti, mereka bisa menjadi sarjana dan membantu keluarga mereka,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pramono menuturkan, pihaknya juga tengah melakukan peningkatan nilai bantuan KJP Plus pada tahun depan menjadi lebih besar, sehingga bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi bagi siswa yang membutuhkan.
“Secara khusus saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan anak-anak yang menerima KJP Plus lebih rajin belajar. Kejarlah sampai bisa mendapatkan KJMU,” pungkasnya.
Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo, menegaskan komitmen Bank DKI untuk terus memberikan dukungan maksimal terhadap penyaluran program bantuan pendidikan, secara terdigitalisasi dengan berbasis kartu, salah satunya KJP Plus.
Penerima bantuan juga dimudahkan untuk melakukan berbagau transaksi keuangan melalui JakOne Mobile.
“Melalui dukungan terhadap KJP Plus, Bank DKI berperan dalam menyalurkan bantuan sekaligus berkontribusi aktif dalam memajukan pendidikan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mewujudkan kota Jakarta yang lebih sejahtera dan berdaya saing,” tutup Agus.
Sebagai informasi, selain TMII penerima KJP Plus juga mendapatkan fasilitas lainnya berupa subsidi pangan, akses gratis ke TransJakarta dan gratis masuk tempat wisata lainnya seperti museum kelolaan Pemprov DKI Jakarta, Taman Wisata Ragunan, dan Taman Impian Jaya Ancol.
Sumber : Radio Elshinta
-
Pramono minta pemkot fokus sukseskan pembangunan Jakarta 2026
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta 2026 tingkat Kota/Kabupaten di Balai Kota Jakarta, Jumat (21/3/2025). ANTARA/Tangkapan layar YouTube Pemprov DKI Jakarta.
Pramono minta pemkot fokus sukseskan pembangunan Jakarta 2026
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Jumat, 21 Maret 2025 – 15:10 WIBElshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta seluruh pemerintah kota di Provinsi DKI Jakarta untuk fokus dalam mewujudkan keberhasilan perencanaan pembangunan daerah tahun 2026.
“Tantangan ke depan kita bersama-sama tentu semakin kompleks mengingat dinamika global dan juga situasi saat ini sedang tidak baik-baik saja,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat.
Hal itu disampaikan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta 2026 tingkat Kota/Kabupaten. Pramono juga meminta kepada seluruh pemerintah kota agar menjaga suasana kondusif dan membangun semangat positif yang mendukung kelancaran pembangunan.
“Karena itu, kita harus fokus di dalam perencanaan pembangunan tahun 2026 dan kita harus memastikan bahwa apa yang kita rencanakan bisa kita wujudkan keberhasilannya,” kata Pram.
Selain itu, Pramono berpesan agar seluruh wali kota atau bupati memiliki sikap dan cara pandang yang berorientasi pada kesuksesan program. “Bukan pada bagaimana program itu bisa dimanfaatkan,” katanya. Pramono ingin agar pemerintah kota (Pemkot) dapat memastikan program kerja di tingkat wilayah berkontribusi nyata terhadap visi pembangunan dan penanganan permasalahan di wilayahnya masing-masing.
Pramono juga meminta agar seluruh wilayah dapat melaksanakan program kerja yang sederhana, namun berdampak luas bagi masyarakat di masing-masing kota/kabupaten. Selain itu menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas belanja untuk menciptakan kebermanfaatan dalam jangka panjang.
Kemudian melaksanakan kegiatan berbasis riset, inovasi dan teknologi serta berorientasi pada kemudahan layanan publik. Selanjutnya menguatkan kolaborasi lintas sektor maupun lintas wilayah dalam menyelesaikan tantangan perkotaan.
“Tantangan yang dihadapi Jakarta ke depan, yang pertama kita semua harus mengelola APBD yang efektif dan efisien,” katanya.
Yang kedua adalah meningkatkan layanan publik dan daya saing Jakarta menjadi dan membuat Jakarta yang sekarang nomor 74 sebagai kota global secara pasti dan pelan akan meningkat rankingnya. Dia berharap di 2030, Jakarta sudah bisa menempati posisi nomor 50 kota global dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pramono meminta agar seluruh kompetensi yang ada di Jakarta dapat dioptimalkan.
“Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sinkronisasi prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional melalui program kerja bersama-sama adalah hal yang perlu dilakukan,” kata Pram.
Sumber : Antara
-
Pram: Situasi saat ini sedang tidak baik-baik saja
Bukan pada bagaimana program itu bisa dimanfaatkan
Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta seluruh pemerintah kota di Provinsi DKI Jakarta untuk fokus dalam mewujudkan keberhasilan perencanaan pembangunan daerah tahun 2026.
“Tantangan ke depan kita bersama-sama tentu semakin kompleks mengingat dinamika global dan juga situasi saat ini sedang tidak baik-baik saja,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat.
Hal itu disampaikan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta 2026 tingkat Kota/Kabupaten.
Pramono juga meminta kepada seluruh pemerintah kota agar menjaga suasana kondusif dan membangun semangat positif yang mendukung kelancaran pembangunan.
“Karena itu, kita harus fokus di dalam perencanaan pembangunan tahun 2026 dan kita harus memastikan bahwa apa yang kita rencanakan bisa kita wujudkan keberhasilannya,” kata Pram.
Selain itu, Pramono berpesan agar seluruh wali kota atau bupati memiliki sikap dan cara pandang yang berorientasi pada kesuksesan program. “Bukan pada bagaimana program itu bisa dimanfaatkan,” katanya.
Pramono ingin agar pemerintah kota (Pemkot) dapat memastikan program kerja di tingkat wilayah berkontribusi nyata terhadap visi pembangunan dan penanganan permasalahan di wilayahnya masing-masing.
Pramono juga meminta agar seluruh wilayah dapat melaksanakan program kerja yang sederhana, namun berdampak luas bagi masyarakat di masing-masing kota/kabupaten.
Selain itu menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas belanja untuk menciptakan kebermanfaatan dalam jangka panjang.
Kemudian melaksanakan kegiatan berbasis riset, inovasi dan teknologi serta berorientasi pada kemudahan layanan publik. Selanjutnya menguatkan kolaborasi lintas sektor maupun lintas wilayah dalam menyelesaikan tantangan perkotaan.
“Tantangan yang dihadapi Jakarta ke depan, yang pertama kita semua harus mengelola APBD yang efektif dan efisien,” katanya.
Yang kedua adalah meningkatkan layanan publik dan daya saing Jakarta menjadi dan membuat Jakarta yang sekarang nomor 74 sebagai kota global secara pasti dan pelan akan meningkat rankingnya.
Dia berharap di 2030, Jakarta sudah bisa menempati posisi nomor 50 kota global dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pramono meminta agar seluruh kompetensi yang ada di Jakarta dapat dioptimalkan.
“Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sinkronisasi prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional melalui program kerja bersama-sama adalah hal yang perlu dilakukan,” kata Pram.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025 -
Pramono Anung Didapuk Jadi Relawan Pajak
Jakarta –
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Barat mengukuhkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebagai Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) Tahun 2025. Hal ini sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Gubernur DKI Jakarta dalam mendorong kesadaran pajak.
Pengukuhan berlangsung dalam kegiatan audiensi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu DKI Jakarta bersama Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Senin (10/3).
“Sebagai program yang melibatkan berbagai kalangan, baik mahasiswa maupun tokoh publik, Renjani bertujuan menjembatani komunikasi antara DJP dan masyarakat, menyampaikan pesan-pesan perpajakan dengan pendekatan yang lebih inklusif dan mudah dipahami,” tulis keterangan resmi Kanwil DJP Jakarta Barat, Jumat (21/3/2025).
Pramono menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung kerja sama dengan Kemenkeu Satu DKI Jakarta. Dalam optimalisasi penerimaan pajak dan pengelolaan fiskal daerah, pihaknya mengaku terbuka terhadap dukungan, masukan dan saran.
“Saya ingin ada perubahan agar Jakarta bisa menjadi lebih baik dan menjadi mitra kolaborasi Kemenkeu,” kata Pramono.
Dengan penyematan rompi Renjani, Kanwil DJP Jakarta Barat berharap Gubernur selaku pimpinan tertinggi daerah dapat menjadi panutan dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dan mendorong kepatuhan pajak masyarakat menjadi lebih baik, sehingga mendukung optimalisasi penerimaan negara untuk memperkuat pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan ini, Kanwil DJP Jakarta Barat juga mengingatkan agar masyarakat segera melaporkan SPT Tahunan paling lambat 31 Maret 2025 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2025 bagi Wajib Pajak Badan.
(acd/acd)
-
DKI kemarin, penerima KJP gratis ke TMII hingga soal demo RUU TNI
Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta di kanal Metro ANTARA pada Kamis (20/3/2025), yang masih layak untuk disimak Jumat hari ini, antara lain penerima KJP Plus dapat gratis masuk TMII Jakarta hingga polisi bubarkan paksa para pendemo di gedung DPR RI.
Berikut rangkumannya:
1. Penerima KJP Plus gratis masuk TMII
Jakarta (ANTARA) – Para penerima bantuan sosial biaya pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tak dipungut biaya atau gratis masuk ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta Timur.
“Sebenarnya, bukan hanya TMII yang akan kami gratiskan. Tetapi, ke Ragunan gratis, Ancol gratis, Monas Gratis, bahkan nanti kami persiapkan untuk museum juga gratis,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Jakarta, Kamis.
Baca selengkapnya di sini
2. Sebanyak 5.021 personel gabungan dikerahkan untuk amankan demo RUU TNI
Jakarta (ANTARA) – Kepolisian mengerahkan sebanyak 5.021 personel gabungan untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat atau demonstrasi dari elemen mahasiswa dan beberapa aliansi terkait Revisi UU TNI di depan Gedung DPR RI Jakarta Pusat.
“Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.
Baca selengkapnya di sini
3. DKI cairkan KJP Plus Tahap I tahun 2025
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 707.622 orang atau bertambah sekitar 126.000 dibanding tahun lalu.
“Hari ini secara resmi KJP Plus yang berjumlah 707.622 siswa kami sampaikan. Ada penambahan kurang lebih 126.000,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Kamis.
Baca selengkapnya di sini
4. Dukcapil DKI catat 321 ribu warga pindah keluar Jakarta di 2024
Jakarta (ANTARA) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta mencatat sebanyak 321.782 orang warga mengurus kepindahan ke luar Jakarta akibat terdampak penataan dokumen kependudukan sesuai domisili.
“Mereka yang pindah keluar DKI 321.782 orang, dan yang pindah antar-DKI itu 105.061 jadi totalnya 426.843 orang yang sudah melakukan pemindahan,” ujar Kepala Disdukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin dalam sebuah acara daring yang dipantau di Jakarta, Kamis.
Baca selengkapnya di sini
5. Polisi bubarkan paksa para pendemo di gedung DPR RI
Jakarta (ANTARA) – Polisi akhirnya membubarkan secara paksa para pendemo terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, karena sudah melebihi batas waktu toleransi, antara lain dengan penyisiran di Jalan Gatot Subroto.
“Kami sudah memberi waktu toleransi,” kata petugas melalui pengeras suara sambil menyuruh massa meninggalkan lokasi aksi, Kamis malam.
Baca selengkapnya di sini
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025 -
/data/photo/2025/03/20/67db8adc643f3.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Pramono Sebut Penerima KJMU Harus Memenuhi Syarat IPK
Megapolitan
20 Maret 2025")
Pramono Sebut Penerima KJMU Harus Memenuhi Syarat IPK Megapolitan 20 Maret 2025
Pramono Sebut Penerima KJMU Harus Memenuhi Syarat IPK
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur Jakarta
Pramono Anung
mengatakan, penerima bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (
KJMU
) harus memenuhi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
“Tidak perlu pakai evaluasi setiap tahun, IPK-nya, yang penting memenuhi syarat untuk sampai selesai. IPK-nya harus memenuhi syarat,” ujar Pramono dilansir dari
Antara
, Kamis (20/3/2025).
Pemprov Jakarta menjamin anak-anak di kota ini untuk mendapatkan akses pendidikan, bahkan sampai mendapatkan gelar doktor.
“Kami dorong KJMU. Supaya dari warga yang kurang beruntung itu kalau anaknya pintar, baik, IPK-nya hanya sebagai cara untuk dia bisa melanjutkan S1 sampai S3, maka Pemprov DKI akan memberikan jaminan,” kata dia.
Pada tahun depan, penerima KJMU ditargetkan naik menjadi 20.000 orang atau bertambah sekitar 15.000 dari penerima pada 2025.
Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan Jakarta, Sarjoko menambahkan, evaluasi terhadap penerima tetap dilakukan untuk memastikan dana diterima mereka yang berhak.
Dinas Pendidikan Jakarta tetap akan melakukan evaluasi terhadap penerima untuk memastikan mereka memenuhi syarat. Syarat IPK penerima KJMU, yakni 3,0 untuk program studi sosial, dan 2,75 untuk program studi eksakta.
“Evaluasi tetap, tapi proses pendaftarannya hanya sekali. Dulu kan setiap semester dilakukan pembaruan pendaftaran kembali. Misalnya pada semester tertentu mereka tidak memenuhi syarat ya kami drop,” katanya.
KJMU merupakan program bantuan biaya pendidikan mahasiswa yang dibiayai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta.
Penerima bantuan ini antara lain mahasiswa berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, memiliki potensi akademik yang baik, dan pengajuan bantuan harus dilakukan paling lama pada semester dua.
Besaran dana yang diterima mahasiswa penerima manfaat KJMU sebesar Rp9 juta per semester.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Pemprov DKI cairkan KJP Plus Tahap I tahun 2025
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 707.622 orang, di Jakarta, Kamis (20/3/2025). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa
Pemprov DKI cairkan KJP Plus Tahap I tahun 2025
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Kamis, 20 Maret 2025 – 15:31 WIBElshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 707.622 orang atau bertambah sekitar 126.000 dibanding tahun lalu.
“Hari ini secara resmi KJP Plus yang berjumlah 707.622 siswa kami sampaikan. Ada penambahan kurang lebih 126.000,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Kamis.
Ini berlaku mulai dari Januari, Februari, Maret, April hingga Desember. “Mudah-mudahan dalam waktu tidak lebih dari seminggu ini semuanya bisa terselesaikan,” katanya.
Pramono mengatakan jumlah penerima ini berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang sudah dipadankan. Adapun pencairan bisa dilakukan atas kerja sama berbagai pihak termasuk Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sekretaris Daerah DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta khususnya Komisi E yang membidangi terkait kesejahteraan rakyat.
“Ini memang sesuai dengan apa yang menjadi perhatian terutama saya dan Bang Doel. Kami mengejar kalau bisa 100 hari terselesaikan, ternyata baru satu bulan bisa diselesaikan,” kata dia.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko menyebutkan, dari jumlah ini sebanyak 580.893 orang merupakan penerima lanjutan dan sisanya, 126.729 orang penerima baru.
“Hari ini sudah penerima lama sudah langsung masuk, tapi yang penerima baru tentu mereka masih proses administrasi seperti pembuatan
rekening, cetak buku tabungan dan ATM,” ujar dia.Dari jumlah penerima KJP Plus sebanyak 707.622 peserta didik, sebanyak 338.971 orang berada di jenjang SD/MI, lalu jenjang SMP/MTS 189.437 dan jenjang SMA/MA sebanyak 62.295. Sedangkan jenjang SMK sebanyak 111.315, lalu jenjang SLB sebanyak 2.908 dan jenjang PKBM sebanyak 2.696 peserta didik.
Untuk meningkatkan pengendalian penggunaan dana KJP oleh peserta didik, pihaknya mengatur mekanisme pembelanjaan secara non-tunai.
Sarjoko mengatakan pemberian bantuan sosial (bansos) biaya pendidikan melalui KJP Plus bertujuan untuk mendukung terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata.
Selain itu, pemberian bansos ini untuk menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan, meningkatkan mutu layanan dan kualitas hasil pendidikan. Kemudian, menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk berprestasi dan menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta dan mendorong anak tidak sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu.
Dia menambahkan anggaran untuk KJP Plus saat ini menjadi Rp3,2 triliun dari semula Rp2,5 triliun pada tahun 2024.
“Tahap II tahun 2024 jumlah penerima KJP Plus sebanyak 523.000 sekarang menjadi 707.622. Anggaran tahun 2024, Rp2,5 triliun. Sekarang menjadi Rp3,2 triliun,” ujar Sarjoko.
Sumber : Antara
-
Cek RDF Rorotan, Pramono Temukan Penyebab Bau Busuk yang Dikeluhkan Warga
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengecek langsung kondisi Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan, Jakarta Utara. Fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif ini tengah dikeluhkan warga akibat pencemaran bau busuk.
Tiba di lokasi, Pramono ingin tahu apa yang menjadi penyebab bau tak sedap di RDF Rorotan tercemar hingga ke permukiman warga sekitar.
“Saya secara khusus memang pengen tahu secara keseluruhan apa sih yang menjadi persoalan di RDF Rorotan ini. Saya sudah mendapatkan laporan dari yang mengerjakan,” kata Pramono di RDF Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Senin, 20 Maret.
Pramono juga mengajak sejumlah warga yang memprotes bau busuk untuk ikut masuk ke area commissioning RDF Plant. Ternyata, bau tersebut berasal sampah lama yang diolah.
“Harusnya secara teknis sampah yang digunakan itu harusnya sampah tiga hari paling lama sehingga sampah fresh. Ini sampahnya sudah ada yang lebih dari sebulan dan sebagainya,” urai Pramono.
“Sehingga inilah yang kemudian menimbulkan bakteri, bau, cerobong asap hitam, dan sebagainya,” tambahnya.
Sehingga, Pramono langusng menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk segera melakukan penanganan. Salah satunya adalah pemasangan zat atau alat untuk menghilangkan bau (deodorizer).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengaku pihaknya akan menghentikan sementara proses commissioning untuk melakukan perbaikan.
Dinas LH DKI juga akan mengosongkan sampah-sampah yang masih tersisa sekitar 800 ton. Sampah ini telah menumpuk sejak satu bulan lalu. Akibat tertimbun selalu lama, akhirnya menimbulkan bau tak sedap yang makin menguat.
“Pada saat itulah kemudian terjadi protes warga karena memang equipment yang digunakan itu belum sempurna juga. Dan itu akhirnya sampai sekarang sampah itu masih menumpuk di dalam bunker,” urai Asep.