Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Omzet UMKM di Jakarta Anjlok 30 Persen selama Lebaran 2025, Ini Penjelasan Pemprov DKI

    Omzet UMKM di Jakarta Anjlok 30 Persen selama Lebaran 2025, Ini Penjelasan Pemprov DKI

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Dinas Perindustrian Perdagangan  Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta mengungkapkan omzet UMKM anjlok hingga 30 persen selama momen Idulfitri 1446 Hijriah.

    Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta Elizabeth Ratu Rante Allo berdalih, omzet anjlok lantaran sebagian besar masyarakat mudik ke kampung halaman mereka masing-masing.

    “Ketika menjelang dan/atau hingga Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah tiba, omzet pengusaha UMKM mengalami penurunan, meskipun tidak secara signifikan. Penurunan omzet disebabkan oleh adanya kegiatan mudik ke tempat asal,” ucapnya saat dikonfirmasi, Minggu (6/4/2025).

    Anak buah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini juga tak menampik adanya penurunan daya beli masyarakat yang turut mempengaruhi anjloknya omzet UMKM.

    “Mudik dan silaturahmi ke rumah saudara yang dilakukan oleh masyarakat DKI Jakarta mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap pelaku UMKM,” ujarnya.

    “Terlebih kondisi masyarakat DKI Jakarta yang didominasi oleh masyarakat pendatang,” tambahnya menjelaskan.

    Meski demikian, Ratu juga menerangkan bahwa selama bulan suci Ramadan omzet UMKM binaan JakPreneur juga mengalami peningkatan.

    Hal ini tidak terlepas dari peran aktif Pemprov DKI yang rutin menggelar acara bazaar selama bulan suci Ramadan.

    “Hal demikian turut didukung oleh beragam fasilitas yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui bazaar maupun pameran yang cukup intens di bulan Ramadan,” kata dia.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Sempat Kecolongan, Satpol PP Kini Kerahkan 200 Personel Antisipasi Parkir Liar di Monas

    Sempat Kecolongan, Satpol PP Kini Kerahkan 200 Personel Antisipasi Parkir Liar di Monas

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Ratusan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dikerahkan untuk mengantisipasi parkir liar di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas).

    Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dan aparat TNI/Polri untuk mengantisipasi marak parkir liar di tempat wisata yang berlokasi di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat tersebut.

    “Hari ini kan masyarakat menggunakan waktu sisa liburan dengan berkunjung ke tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta, salah satunya di Monas. Nah, ini kami sudah melakukan penyisiran,” ucapnya saat dikonfirmasi, Minggu (6/4/2025).

    Anak buah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun memastikan saat ini sudah tidak ada lagi parkir-parkir liar di sekitar kawasan Monas.

    Untuk memastikan kawasan Monas steril dari parkir liar, Satpol PP DKI Jakarta mengerahkan ratusan personel.

    “Kami sudah mengerahkan Satpol PP hampir 200 orang, kami kerahkan di sana. Jadi di sana sudah tidak ada lagi yang parkir di pinggir-pinggir,” ujarnya.

    Satriadi bilang, ratusan personel Satpol PP dikerahkan di titik-titik rawan. Namun, ada juga yang bertugas melakukan pemantauan secara mobile.

    “Kami pantek anggota-anggota kami, kalau ada yang mau parkir kami gebah, kami geser ke bagian selatan sana yang sudah kami sepakati dengan pihak Monas (sebagai lokasi parkir),” kata dia.

    Parkir Liar di Sekitar Monas, Wisatawan Digetok Rp30 Ribu

    Parkir liar menjamur di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas) pada H+2 Lebaran atau Rabu (2/4/2025) ini.

    Adapun pada hari ini, tempat wisata Monas memang diserbu oleh wisatawan yang datang dari berbagai daerah.

    Parkir IRTI yang mampu menampung ratusan mobil hingga ribuan sepeda motor pun penuh hingga terpaksa ditutup siang tadi.

    Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh sebagian oknum untuk meraup keuntungan.

    Apalagi, kawasan itu tak dijaga oleh petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

    Mereka mendadak menjadi juru parkir liar dan mengarahkan wisatawan yang datang menggunakan mobil untuk parkir di pinggir jalan, salah satunya di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan.

    Hasan, wisatawan asal Senen, Jakarta Pusat mengaku terpaksa mengikuti arahan jukir liar lantaran parkir IRTI Monas penuh.

    “Di IRTI Monas penuh, akhirnya parkir di pinggir jalan karena tadi ada yang arahin di sini,” ucapnya, Rabu (2/4/2025).

    Awalnya ia sempat ragu meninggalkan mobilnya itu di pinggir jalan, namun jukir liar itu meyakinkannya bahwa lokasi tersebut aman.

    “Tadi sebelum parkir saya tanya dulu, di sini aman enggak. Dia bilang aman, yauda saya parkir aja di sini,” ujarnya.

    Begitu mobil terparkir rapi di pinggir jalan, sang jukir liar itu pun langsung meminta uang parkir kepada Hasan sebesar Rp30 ribu.

    Namun, Hasan kemudian terkaget-kaget saat mendapati ban mobilnya bagian kanan depan mendadak kempis.

    Padahal, ia kurang lebih baru 10 menit meninggalkan mobil itu masuk ke Monas.

    “Baru ditinggal 10 menit, tadi balik lagi karena mau ambil tiker yang ditinggalan di mobil. Padahal tadi udah bayar parkir juga Rp10 ribu,” tuturnya.

    Hasan pun sempat mencari-cari sang jukir, namun upayanya gagal lantaran sang jukir langsung hilang bak lenyap ditelan bumi.

    “Udah kabur dia, enggak kelihatan lagi,” kata dia.

    Ia pun mengaku kesal lantaran saat dirinya tiba tak ada satu pun petugas Dishub yang berada di sekitar lokasi dan memberi arahan terkait lokasi parkir.

    “Tadi enggak ada petugas Dishub, kosong. Yang ada cuma Satpol PP tapi dia juga cuek aja, diem aja ada yang parkir di sini,” ucapnya.

    Sebagai informasi tambahan, operasi cabut pentil memang kerap dilakukan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk menertibkan parkir liar.

    Hal ini dilakukan guna memberikan efek jera kepada masyarakat agar tak lagi memarkirkan kendaraan mereka sembarangan.

    Kejadian ini sempat viral saat masa libur Natal dan Tahun Baru 2025 di penghujung Desember tahun lalu.
     

  • Bank DKI Diduga Kena Serangan Siber, Begini Reaksi Pramono Anung dan Rano Karno

    Bank DKI Diduga Kena Serangan Siber, Begini Reaksi Pramono Anung dan Rano Karno

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Dugaan serangan siber yang menyerang sistem perbankan Bank DKI jadi perhatian serius Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno.

    Melalui Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim, Pram-Rano tak menampik adanya gangguan sistem layanan perbankan di bank pelat merah tersebut.

    “Memang sekarang ini yang tidak bisa layanan transfer antarbank dari Bank DKI. Untuk ATM enggak ada masalah, semua jalan kecuali transfer antarbank dan QRIS,” ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima TribunJakarta.com, Minggu (5/4/2025).

    Politus PDIP yang akrab disapa Chico Hakim ini bilang, langkah pemeliharaan sistem merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan nasabah.

    “Justru ini bentuk kehati-hatian untuk menjaga keamanan dana nasabah,” ujarnya.

    Ia pun memastikan, masalah ini terus dipantau oleh Pram-Rano dan koordinasi dengan pihak Bank SKI juga terus dilakukan guna memastikan masalah operasional JakOne Mobile bisa segera rampung.

    “Intinya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terus memantau dan menjalin komunikasi dengan pihak Bank DKI, dan diharapkan segera bisa normal kembali dalam waktu dekat,” tuturnya.

    Lebih lanjut terkait isu yang beredar terkait dugaan serangan siber, Chico menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada informasi resmi yang mengadah ke dugaan tersebut.

    Ia pun mengaku tak mau menduga-duga perihal indikasi serangan siber terhadap Bank DKI.

    “Kami dari pihak gubernur dan wakil gubernur terus berkomunikasi dengan pihak Bank DKI. Kami belum menerima informasi perihal dugaan serangan siber,” kata Chico.

    Bank DKI Diduga Kena Serangan Siber

    Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana blak-blakan mengungkap dugaan adanya serangan siber kepada Bank DKI

    Hal ini diungkapkan Justin setelah mendapatkan aduan soal gangguan layanan bank pelat merah itu sejak tanggal 29 Maret di mana para nasabah kesulitan untuk melakukan transfer antarbank.

    Gangguan ini pun disebutnya masih berlangsung sampai saat ini. Bahkan, nasabah yang ingin melakukan transfer antarbank harus menarik uang mereka terlebih dahulu, baik melalui ATM maupun kantor cabang dan menyetorkannya ke bank tujuan secara manual.

    Justin pun meminta agar pimpinan Bank DKI melakukan langkah-langkah tegas terhadap gangguan hukum yang mungkin sebenarnya terjadi.

    “Momentum gangguan ini menimbulkan tanda tanya tersendiri bagi kami, karena sekitar satu bulan lalu di fraksi kami baru saja menerima aduan masyarakat terkait adanya aktivitas peretasan sistem elektronik perbankan yang merugikan Bank DKI. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan tersebut, nominal kerugiannya juga tidak sedikit,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/4/2025).

    Justin menerangkan bahwa pihaknya belum berkesempatan untuk menelusuri lebih lanjut aduan tersebut, akan tetapi, ia meminta pihak Bank DKI untuk segera melaporkan indikasi serangan siber kepada lembaga penegak hukum bilamana hal itu benar terjadi.

    “Kami mendorong Dirut Bank DKI untuk segera melibatkan pihak penegak hukum untuk menyelidiki gangguan tersebut,” ujarny.

    Justin juga menegaskan bahwa Bank DKI tidak semestinya berdiri sendiri bilamana sedang menghadapi serangan siber.

    “Bank DKI tidak berdiri sendirian dalam menghadapi kejahatan siber. Ada rekan-rekan Bank Indonesia, OJK, Polri, dan Kejaksaan yang dapat membantu menguak serta menjerat pihak-pihak mana saja yang terlibat,” lanjutnya.

    Justin mengingatkan pimpinan Bank DKI kalau langkah tegas seperti itu diperlukan untuk menjaga kepercayaan nasabah yang menjadi kunci dalam keberlangsungan dan keberhasilan bisnis perbankan ke depannya.

    “Dalam kasus ini, Dirut Bank DKI beserta jajaran harus ingat bahwa kepercayaan nasabah sangat penting bagi mereka. Pada tahun 2023 lalu, sebanyak 2,23 juta pengguna mengakses aplikasi JakOne Mobile dan mempercayakan uang mereka kepada Bank DKI,” paparnya.

    “Kami khawatir gangguan yang dialami oleh para nasabah akan menurunkan kepercayaan nasabah terhadap Bank DKI. Jangan sampai para nasabah melakukan bank rush atau penarikan uang dalam jumlah besar secara bersamaan, karena jika itu terjadi, maka Bank DKI sendiri yang akan dirugikan,” lanjutnya.

  • Libur Lebaran Segera Berakhir, Jakarta Siap Sambut Para Pendatang Baru

    Libur Lebaran Segera Berakhir, Jakarta Siap Sambut Para Pendatang Baru

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Masa libur lebaran 2025 bakal segera berakhir, Jakarta disebut Wakil Gubernur Rano Karno sudah siap menyambut para pendatang baru.

    Pemeran Doel dalam sinetron Si Doel Anak Sekolahan ini pun menegaskan Jakarta terbuka siapapun yang ingin merantau dan mengadu nasib.

    “Masyarakat yang mau datang ke Jakarta silakan, kami enggak akan ada operasi justisia, karena Jakarta ini milik bersama,” ucapnya, Jumat (4/4/2025).

    Sebagai informasi, operasi justisia ini marak diterapkan di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

    Meski demikian, operasi justisia sudah dihapus Pemprov DKI Jakarta sejak era Gubernur Anies Baswedan.

    “Sebetulnya memang diamati dari tahun 2018 yang namanya operasi justisia itu sudah tidak diadakan di Jakarta,” ujarnya.

    Doel menambahkan, saat ini tren urbanisasi justru marak terjadi di daerah lain di sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

    “Karena rata-rata mereka tinggalnya di, bahasanya agak di pinggir. Kenapa? Tentu kalau Jakarta kan semuanya lebih mahal daripada di pinggir. Nah itu yang terjadi sekarang,” tuturnya.

    15.000 Pendatang Diprediksi Serbu Jakarta

    Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) memprediksi, jumlah pendatang baru yang tiba di Jakarta setelah libur lebaran mencapai 15.000 jiwa.

    “Untuk tahun 2025, pendatang baru diprediksi sekitar 10.000 sampai 15.000 jiwa,” ucap Kepala Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin saat dikonfirmasi, Rabu (2/4/2025).

    Anak buah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini bilang, angka tersebut lebih rendah dibandingkan jumlah pendatang pada 2024 silam.

    ”Jumlah pendatang ke Jakarta dalam kurun waktu terakhir memang mengalami penurunan,” ujarnya.

    Pada 2023 silam, jumlah pendatang baru di Jakarta setelah Lebaran mencapai 25.931 orang.

    Angka ini kemudian turun drastis di tahun 2024 lalu dengan jumlah pendatang tercatat sebanyak 16.207 orang.

    Budi pun mengingatkan kepada para pendatang untuk tetap melapor dan mengurus dokumen kependudukan agar tidak ada masalah di kemudian hari.

    “Pastikan identitas kependudukan (KTP) sudah sesuai domisili, jika belum segera lakukan pembaharuan agar ke depan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tuturnya.

    “Kemudian, laporkan diri sebagai penduduk pendatang jika memang tinggal di Jakarta kurang dari satu tahun,” sambungnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Kritik Pramono Soal Jakarta Terbuka untuk Pendatang, PSI: Masih Banyak Warga yang Perlu Diperhatikan

    Kritik Pramono Soal Jakarta Terbuka untuk Pendatang, PSI: Masih Banyak Warga yang Perlu Diperhatikan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Politikus muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian Untayana mengkritik pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menyebut Jakarta terbuka untuk semua.

    Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta ini bilang, Pemprov DKI Jakarta seharusnya fokus untuk meningkatkan taraf hidup warganya.

    Pasalnya, saat ini masih banyak warga Jakarta yang hidupnya di bawah garis kemiskinan.

    “Kualitas kehidupan warga kita masih sangat banyak yang memprihatinkan, mulai dari jangkauan pemerataan pendidikan, tingginya pengangguran, sampai buruknya tata ruang,” ucapnya, Jumat (4/4/2025).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Jakarta di angka 4,14 persen atau setara dengan 449,07 ribu orang. 

    Jumlah ini menurun dibandingkan periode Maret 2024 dimana persentase penduduk miskin di Jakarta 4,3 persen atau setara dengan 464,93 ribu orang.

    Sedangkan jumlah pengangguran di Jakarta pada 2023 lalu mencapai 354.496 orang.

    Gubernur Pramono Anung mendadak harus pergi dari tempat bertugasnya di Jakarta. Ada kegiatan sakral yang tak bisa dilewati. Kini ia harus memantau kondisi Jakarta dari jauh.

    Mengacu pada data tersebut, Justin meminta Pemprov DKI fokus menjangkau warga sendiri ketimbang membuka diri bagi warga pendatang.

    “Jangan mengundang warga luar, warga Jakarta saja masih banyak yang perlu diperhatikan,” kata dia.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan perantau bebas datang ke Jakarta usai lebaran nanti.

    Hal ini disampaikan Pramono usai melepas belasan ribu pemudik dalam program mudik gratis 2025 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat.

    “Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa Jakarta sekali lagi, terbuka bagi siapapun,” ucapnya, Kamis (27/3/2025).

    Orang nomor satu di Jakarta ini kembali menegaskan pemerintah daerah tak akan melakukan operasi yustisi.

    Pram bilang, Pemprov DKI Jakarta hanya akan melakukan pendataan kepada para pendataan untuk memastikan kehidupan mereka terjamin selama merantau.

    “Kami memohon dengan hormat, dengan sangat, siapapun yang akan ikut kembali mudik ke Jakarta, pendatang terutama, maka pemerintah Jakarta tidak akan menyelenggarakan operasi yustisia.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ditemui di rumah dinasnya di Balai Kota Jakarta, Senin (31/3/2025). (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

    Tetapi kami akan melakukan pengecekan hal yang berkaitan dengan kependudukan,” kata Pramono.

    Pram berdalih, operasi yustisi dihapus lantaran ingin memberi kesempatan kepada semua orang untuk mengadu nasib dan memperbaiki hidup di Jakarta.

    “Jakarta sebagai kota terbuka, Jakarta tidak akan pernah menutup diri bagi siapapun yang ingin memperbaiki nasibnya,” kata dia.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • DPRD Jakarta Dukung Syarat Baru Penerima Bansos Minimal Tinggal 10 Tahun: Beban APBD Sudah Besar

    DPRD Jakarta Dukung Syarat Baru Penerima Bansos Minimal Tinggal 10 Tahun: Beban APBD Sudah Besar

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mendukung langkah Pemprov DKI yang berencana menerapkan syarat minimal tinggal di Jakarta 10 tahun untuk dapat menerima bantuan sosial (bansos).

    Menurutnya, syarat baru tersebut perlu diterapkan lantaran saat ini beban APBD yang ditanggung Jakarta cukup besar.

    “Beban APBD DKI Jakarta saat ini sudah cukup besar, padahal pekerjaan rumah dalam pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta masih banyak,” ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (4/4/2025).

    Politikus muda PSI ini bilang, saat ini masih banyak warga Jakarta yang belum mendapat bansos lantaran adanya keterbatasan anggaran.

    Padahal, warga tersebut juga termasuk kategori masyarakat menengah ke bawah.

    Arus urbanisasi yang tak terkendali pun disebut Justin menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah.

    Pasalnya banyak perantau ke Jakarta untuk mengadu nasib, namun ketika gagal, mereka akan bertumpu pada bantuan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta.

    “Hal ini tidak hanya membebani anggaran daerah, tetapi juga berdampak pada daya tampung Jakarta secara keseluruhan,” ujarnya.

    “Baik dari segi pendidikan, kesehatan, hunian, ruang publik, maupun lapangan kerja,” tambahnya menjelaskan.

    Tak hanya itu, efek sosial lain juga bisa timbul dari masifnya urbanisasi di Jakarta, seperti meningkatnya permukiman padat, ketimpangan ekonomi, dan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat.

    “Setiap masalah di Jakarta terkait satu sama lainnya, pengendalian densitas penduduk mulai pengaturan kualifikasi penerima bansos adalah salah satunya,” tuturnya.

    Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta tengah menggodok aturan soal kependudukan yang salah satunya mengatur pemberian bantuan sosial (bansos).

    Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin bilang, nantinya bansos hanya akan diberikan kepada warga yang sudah menetap di ibu kota dalam waktu tertentu.

    “Ke depan Jakarta akan memiliki regulasi kebijakan minimal 10 tahun menetap dan terintegrasi di wilayah Jakarta sebelum mendaftarkan diri sebagai calon penerima bansos,” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (2/4/2025).

    Budi menyebut, aturan ini dimaksudkan supaya warga dari luar Jakarta tidak datang hanya untuk mendapatkan bansos.

    Pemprov DKI Jakarta disebut Budi juga punya kewajiban untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warganya.

    “Kami mempunyai kewajiban untuk menjaga Kota Jakarta beserta warganya agar tetap menjadi kota aman dan nyaman bagi penduduknya,” ujarnya.

    Sebagai informasi, fenomena pendatang dari berbagai daerah yang merantau ke Jakarta setelah lebaran untuk mengadu nasib seolah sudah menjadi tradisi.

    Budi pun memastikan, Jakarta terbuka bagi pendatang yang ingin mengadu nasib di ibu kota.

    Hanya saja, ada beberapa persyaratan yang diharapkan mampu dipenuhi oleh para pendatang ini.

    “Bagi para calon pendatang diharapkan memiliki jaminan tempat tinggal, jaminan pekerjaan, serta memiliki keahlian tetap,” tuturnya.

    Anak buah Gubernur Pramono Anung ini pun berharap, para pendatang ini dapat turut berkontribusi dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global.

    “Tentunya jika para pendatang memiliki keterampilan dan skill baik kontribusinya akan bermanfaat dalam mencapai Jakarta menuju kota global dan mewujudkan Indonesia Emas 2025,” kata dia.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • RT/RW berperan penting dalam pendataan pendatang ke Jakarta

    RT/RW berperan penting dalam pendataan pendatang ke Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD Jakarta Hardiyanto Kenneth mengatakan bahwa peran rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) penting dalam hal pendataan pendatang karena mereka ujung tombak pemerintah paling bawah yang paling dekat dengan masyarakat.

    “Mereka bisa di tugaskan untuk melakukan pendataan bagi warganya jika memang membawa kerabat dari daerah ke Jakarta,” kata Kent sapaan akrabnya di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, biasanya para pendatang mengandalkan keluarga atau teman untuk mendapatkan tempat tinggal sementara sebelum mendapat pekerjaan dan menetap.

    Untuk itu, kata Kent RT maupun RW harus dilibatkan dalam pendataan. Bagaimanapun Jakarta kota terbuka, tapi tidak sembarangan juga bagi pendatang yang hanya dengan modal nekat.

    Kent juga mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang tidak akan melakukan Operasi Yustisi untuk menindak para pendatang baru atau perantau di Jakarta.

    Pramono memahami membludaknya perantau pasca lebaran akan menjadi tantangan bagi Jakarta. Apalagi, banyak warga di daerah terkena Putus Hubungan Kerja (PHK).

    Dengan kebijakan itu, Kent mendukung langkah pemerintah asalkan dibarengi dengan berbagai kebijakan dan langkah-langkah yang bertujuan untuk mengatur arus kedatangan perantau serta memastikan bahwa pelayanan kota tetap dapat berfungsi dengan baik.

    “Saya mendukung langkah gubernur dalam menyikapi datangnya para perantau dari daerah ke Jakarta. Kita tidak melarang pendatang baru untuk mengadu nasib di Jakarta, tapi harus dipastikan para perantau memiliki identitas yang jelas, serta keterampilan,” ujarnya.

    Oleh karenanya kata dia, jangan sampai para pendatang hanya modal dengkul saja yang nantinya akan berujung ke perbuatan kriminal atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

    Menurut pria yang akrab disapa Bang Kent itu, banyak orang yang datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan setelah Lebaran, terutama bagi mereka yang berasal dari luar kota atau daerah.

    Selain itu, menurut Kent, peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) bisa juga menjadi lini terdepan dalam upaya peningkatan deteksi dini keamanan lingkungan melalui komunikasi dan koordinasi cepat dengan beberapa stakeholder terkait dengan fenomena pendatang baru di Jakarta ini.

    “Pemerintah Jakarta harus melakukan pengawasan terhadap potensi munculnya permukiman-permukiman baru yang didirikan oleh pendatang, terutama di wilayah yang tidak memiliki izin,” katanya.

    Lebih lanjut, Kent meminta para pengurus RT/RW setempat untuk mengawasi dan mengendalikan para pendatang baru di wilayah mereka masing-masing. Adapun para pendatang baru harus melapor dalam 2×24 jam.

    “Karena memang sudah ada aturan yang baku, bahwa setiap pendatang baru dalam tempo paling lama 2×24 jam sudah harus lapor diri pada RT/RW setempat,” ujarnya.

    Jika memang pihak RT dan RW mendapati ada pendatang baru yang tidak mempunyai identitas serta tidak mempunyai keterampilan kata dia, harus segera berkoordinasi dengan kelurahan setempat untuk bisa di proses kembali ke kampung halamannya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bebas Mau Beli Mobil Berapa pun, yang Penting Pajaknya Dibayar

    Bebas Mau Beli Mobil Berapa pun, yang Penting Pajaknya Dibayar

    Jakarta –

    Warga Jakarta bebas memiliki banyak kendaraan. Terpenting, pajaknya harus dibayar, jangan nunggak!

    Kepemilikan kendaraan di Jakarta tak akan dibatasi. Bagi mereka yang berduit, bebas memiliki banyak kendaraan. Meski begitu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengingatkan agar pajak kendaraannya tetap dibayar. Hal itu disampaikan berkaitan dengan pemutihan pajak kendaraan di Jakarta.

    Menurut Pramono, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan menggelar pemutihan pajak kendaraan seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, ataupun Banten. Bagi mereka yang kedapatan menunggak pajak, maka akan diburu untuk melunasi kewajibannya tersebut.

    “Ketika kami dalami, maka rata-rata mobil kedua dan ketiga yang tidak bayar pajak di Jakarta. Maka saya akan mengejar, mau mobil berapa pun monggo, tetapi harus bayar pajak,” kata Pramono dilansir detikNews belum lama ini.

    Kondisi ini, kata Pramono, berbeda dengan wilayah lain. Di wilayah lain, mereka yang menunggak kebanyakan terdaftar sebagai kendaraan pertama. Sementara di Jakarta kebanyakan menunggak untuk kendaraan kepemilikan kedua dan seterusnya.

    Sebagai informasi, di Jakarta pemilik kendaraan bermotor dikenakan pajak progresif. Per Januari 2025, pajak kendaraan, khususnya pajak progresif kendaraan lebih dari satu, mengalami kenaikan dari ketentuan sebelumnya. Tarif baru pajak kendaraan di Jakarta mengacu pada Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

    Tarif Pajak Progresif di Jakarta

    Perlu diketahui, pada Perda 8/2010 dan Perda 2/2015, tarif progresif pajak kendaraan bermotor di Jakarta memiliki 17 tingkatan tarif mulai dari 2% untuk kendaraan bermotor pertama hingga 10% untuk kendaraan bermotor ke-17. Kini, tarif pajak progresif disederhanakan menjadi lima tingkatan.

    Berikut rincian tarif PKB kepemilikan dan/atau penguasaan oleh orang pribadi:

    2% (dua persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama;3% (tiga persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua;4% (empat persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ketiga;5% (lima persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor keempat; dan6% (enam persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya.

    Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

    Sementara itu, tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebesar 0,5 persen. Lalu untuk tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh Badan ditetapkan sebesar 2% dan tidak dikenakan pajak progresif.

    Sedangkan untuk bea balik nama kendaraan bekas, kini juga sudah tidak dikenakan biaya lagi. Namun pemilik kendaraan masih tetap harus membayar PKB, SWDKLLJ, biaya administrasi STNK, TNKB, dan juga mutasi (bila dimutasikan).

    (dry/rgr)

  • Gubernur Jakarta Pramono Anung Mudik Lebaran ke Kediri Megapolitan 2 April 2025

    Gubernur Jakarta Pramono Anung Mudik Lebaran ke Kediri Megapolitan 2 April 2025

    Gubernur Jakarta Pramono Anung Mudik Lebaran ke Kediri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Gubernur Jakarta

    Pramono Anung

    mudik
    Lebaran ke kampung halamannya
    Kediri
    , Jawa Timur pada hari ini Rabu (2/4/2025).
    Staf Khusus Komunikasi Publik Gubernur Jakarta, Chico Hakim mengatakan Pramono pulang kampung hanya satu hari.
    “Besok insyaallah sudah ada di Jakarta lagi,” kata Chico saat dikonfirmasi Kompas.com pada Rabu.
    Dalam postingan akun Instgram Pramono, dia bersama sang istri Endang Nugrahani sedang menaiki pesawat.
    Dia bersama istri pulang kampung untuk menghadiri acara siraman tujuh bulan kehamilan keponakannya, Sita Pramana.
    “Ke Kediri, kota kelahiranku, sudah lama tidak kembali ke kampung halaman. Kembali kali ini untuk acara siraman 7 bulan kehamilan Mbak Sita dengan suaminya Steve,” tulis Pramono.
    Sementara tugas Gubernur Jakarta akan ditangani oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Pria disapa Bang Doel ini masih berada di Jakarta.
    Chico menyebutkan bahwa Pramono tetap memantau pekerjaannya sebagai Gubernur Jakarta dari kampung halaman.
    “Walaupun berada di luar kota kan juga tetap memantau dan melaksanakan tugas sebagai Gubernur juga Mas Pram,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bisa Fokus Kerja, Nggak Deg-degan

    Bisa Fokus Kerja, Nggak Deg-degan

    Jakarta –

    Pemprov Jakarta mengubah sistem evaluasi kontrak kerja anggota Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) menjadi tiga tahun sekali. Edril (50) petugas PPSU Kelurahan Gelora mengaku lega mendengar kabar itu.

    “Kabar baik, kalau menurut saya itu bikin lega lah hati jadinya kan. Yang tadinya setahun jadi tiga tahun,” kata Edril saat ditemui di kawasan Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta Pusat, Rabu (2/4/2025).

    Diketahui sebelumnya evaluasi kontrak kerja petugas PPSU dilakukan setiap tahun oleh kelurahan terkait. Menurutnya, kebijakan baru ini membuat pasukan oranye dapat lebih fokus bekerja.

    “Karena kenapa, karena tiga tahun itukan makan waktu lama, ya menolong ya buat PPSU. Ini jadi hadiah lebaran bagi saya,” ucap dia.

    Edril bercerita telah bergabung sebagai anggota PPSU sejak tahun 2016. Kala itu PPSU baru terbentuk di masa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat Gubernur DKI Jakarta.

    “Saya sebenarnya tadinya dari Sudin Kebersihan, direkrut sama PPSU tahun 2016. PPSU terbentuk kan 2015 zamannya Pak Jokowi, Pak Ahok. 2016 Pak Ahok baru kita gabung, kita dari kebersihan jalur,” jelas dia.

    Edril (50) petugas PPSU Kelurahan Gelora (Rumondang/detikcom)

    “Sembilan tahun jalan (di PPSU), setiap tahun itu pasti kalau kita benar-benar mau kerja ya benar (bakal perpanjang kontrak) itu tergantung masing-masing aja,” lanjut Edril.

    Kendati begitu perubahan evaluasi kontrak menjadi setiap tiga tahun tetap dinilainya sebagai hadiah baik bagi PPSU. Sebab, dirinya tak perlu terlalu khawatir soal kontrak kerja setiap tahun dan bisa fokus bekerja.

    Evaluasi Kontrak PPSU Jadi Tiap 3 Tahun

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah mengubah sistem evaluasi kontrak kerja bagi anggota Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau pasukan oranye. Pemprov Jakarta akan mengevaluasi kontrak anggota PPSU tiga tahun sekali.

    “Mereka akan dievaluasi bukan lagi setiap tahun, tetapi saya pengennya tiga tahun sekali. Kalau memang dia masih rajin, kemudian bekerja keras, pasti akan kita perpanjang,” kata Gubernur Jakarta Pramono Anung saat ditemui di Rumah Dinas Gubernur Jakarta, Taman Suropati, Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, dikutip pada Rabu (2/4).

    Pramono mengatakan kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian kerja bagi para petugas PPSU yang selama ini harus menjalani evaluasi tahunan. Perpanjangan evaluasi ini diharapkan membuat kerja anggota PPSU lebih fokus tanpa perlu khawatir terkait kontrak tiap tahun.

    “Intinya kita memberikan secara prinsip apa yang menjadi haknya karena setelah pensiun, mereka rata-rata gamang dan belum ada jaminan apapun,” ujarnya.

    Di sisi lain, Pramono juga telah menandatangani surat perubahan syarat rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Saat ini syarat menjadi PPSU cukup berijazah SD.

    “Saya sudah menandatangani bahwa untuk PPSU pasukan oranye itu, SD saja cukup. Dan saya sudah tanda tangani pergub-nya,” imbuhnya.

    (ond/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini