Tag: Pramono Anung

  • Enggak Mungkin Tanpa Melibatkan Orang Dalam

    Enggak Mungkin Tanpa Melibatkan Orang Dalam

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mencopot Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono dari jabatannya menyusul masalah dalam layanan Bank DKI tersebut dalam beberapa hari terakhir.

    “Jadi, untuk itu saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang,” kata Pramono dalam sebuah video di akun Instagram resminya saat sedang melakukan rapat terbatas dengan Direksi Bank DKI di Balai Kota, dikutip Antara.

    Pramono menyebut bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum di Jakarta. Dia menyebut tindakan merugikan warga Jakarta harus diberikan konsekuensi atas perbuatan tersebut.

    Menurutnya kejadian yang terjadi tidak mungkin tanpa melibatkan orang dalam.

    “Karena ini sudah keterlaluan. Enggak mungkin enggak melibatkan orang dalam,” kata Pramono.

    Jajarannya diminta tidak ikut campur soal masalah tersebut. Pramono ingin agar warga percaya bahwa mendapatkan pelayanan terbaik.

    “Siapa pun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan. Kenapa ini dilakukan? Untuk membangun trust kepada publik, bahwa publik ini tidak ada yang terganggu,” kata Pramono.

    Pramono mengingatkan untuk kedepannya kejadian tersebut tak terulang kembali. Di sisi lain dia berharap Bank DKI bisa bisa masuk bursa saham.

    “Ini (gangguan layanan) yang terakhir. Enggak boleh lagi ada kejadian keempat,” kata dia.

    Sejumlah nasabah mengeluhkan tak bisa melakukan transaksi perbankan layanan Bank DKI sejak 30 Maret silam. Adapun Pramono dengan tegas meminta permasalahan ini dilaporkan ke Bareskrim untuk diproses secara hukum.

    Sementara itu, Bank DKI telah memulai proses pemulihan layanan secara bertahap setelah sempat mengalami gangguan selama beberapa hari terakhir. Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 8 April 2025, Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo mengatakan berbagai transaksi seperti tarik tunai, cek saldo, transfer lintas bank melalui ATM Bank DKI saat ini sudah bisa dilakukan.

    Adapun pemulihan layanan lainnya, akan segera menyusul sesuai dengan kesiapan sistem dan pengujian keamanan sistem yang saat ini sedang terus berlangsung.

    Agus juga memastikan bahwa seluruh data dan dana nasabah tetap aman dan tidak mengalami gangguan apa pun selama proses pemeliharaan layanan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pramono Anung dan Gubernur Banten bertemu bahas soal banjir dan sampah

    Pramono Anung dan Gubernur Banten bertemu bahas soal banjir dan sampah

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima kunjungan Gubernur Banten Andra Soni di Balai Kota Jakarta, Rabu, yang membahas sejumlah persoalan, seperti banjir dan sampah.

    “Banten dan Jakarta dalam banyak hal memang bersinggungan, maka untuk itu kami bersepakat berdiskusi untuk memecahkan bersama persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Dari hal yang berkaitan dengan kemacetan, banjir, sampah, bahkan juga kerja sama secara administratif,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, Jakarta menawarkan aplikasi JAKI (Jakarta Kini) untuk bisa diimplementasikan di kabupaten, kota dan Provinsi Banten.

    Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala daerah itu juga membahas soal perluasan MRT agar tidak hanya berhenti di Lebak Bulus, tetapi diperpanjang sampai Balaraja, Tangerang, Banten.

    Pramono pun berharap pertemuan ini juga menjadi awal yang baik bagi kerja sama yang lebih erat dan nyata antara Jakarta dan Banten di lapangan.

    “Kalau itu bisa terjadi, maka akan sangat mengurangi kemacetan, dimana banyak menggunakan kendaraan pribadi masuk ke Jakarta. Persoalan serius Jakarta ini adalah ketika pagi hari dan sore hari, masyarakat masuk dan keluar Jakarta,” kata Pramono.

    Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan dirinya bersyukur bisa diterima dengan hangat oleh Gubernur Jakarta.

    “Tentu permasalahan-permasalahan bersama bisa kita selesaikan dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya telah menerima kami dari Provinsi Banten,” kata Soni.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • 1
                    
                        Lima Rute Baru Transjabodetabek Akan Dibuka, Dua di Tangerang dan Tangsel
                        Megapolitan

    1 Lima Rute Baru Transjabodetabek Akan Dibuka, Dua di Tangerang dan Tangsel Megapolitan

    Lima Rute Baru Transjabodetabek Akan Dibuka, Dua di Tangerang dan Tangsel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jakarta Pramono Anung akan membuka lima rute baru
    Transjabodetabek
    . Dua di antaranya berkesinambungan dengan wilayah Tangerang.
    Hal ini disampaikan Pramono usai bertemu dengan Gubernur Banten Andra Soni, Rabu (9/4/2025).
    “Pemerintah Jakarta sudah memutuskan akan membuka lima rute baru, yang dua di antaranya berhubungan langsung dengan Tangerang dan Tangerang Selatan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta. 
    Pembukaan rute baru itu merupakan bagian dari upaya perluasan Transjabodetabek. Harapannya, dapat mengatasi macet di wilayah Jabodetabek. 
    “Karena memang tidak bisa Jakarta itu menyelesaikan persoalan macetnya dengan Jakarta sendiri,” jelas dia.
    Pramono bersama Pemerintah Provinsi Banten juga berencana mengembangkan sistem transportasi Jaklingko di luar Jakarta.
    “Jaklingko akan lebih kami kembangkan untuk menjadi di luar Jakarta sebagai
    supporting system
    dari transportasi secara keseluruhan,” ujar dia.
    Untuk menunjang transportasi publik tersebut, akan disiapkan tempat parkir yang besar, sehingga masyarakat dapat lebih mudah menjangkau Jakarta menggunakan transportasi publik.
    “Nanti ada ‘
    park and ride
    ‘, tempat untuk parkir yang besar sehingga orang kemudian masuk ke Jakarta dengan transportasi publik yang sudah disiapkan, bahkan untuk jangka panjang,” ungkap Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga ber-KTP Jakarta harus jadi syarat rekrutmen PPSU

    Warga ber-KTP Jakarta harus jadi syarat rekrutmen PPSU

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengapresiasi langkah Gubernur DKI Pramono Anung yang melonggarkan persyaratan rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), namun syarat yang utama harus warga Jakarta dibuktikan dengan mempunyai KTP.

    “Kesempatan bekerja ini harus diprioritaskan bagi warga Jakarta yang memiliki KTP Jakarta,” kata Kenneth di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, Gubernur Pramono Anung telah menandatangani peraturan gubernur (pergub) terkait persyaratan kerja untuk menjadi PPSU. Dalam pergub tersebut, melonggarkan syarat seperti usia, ijazah dan juga lama kontrak.

    Tetapi, kata dia, yang paling penting, yaitu wajib mempunyai KTP Jakarta, karena berdasarkan temuan dari data yang dimilikinya, proses penerimaan petugas PPSU di kelurahan di tahun-tahun sebelumnya banyak masih ber-KTP daerah yang diterima bekerja.

    “Sehingga bisa mengurangi peluang bagi warga Jakarta untuk bekerja menjadi petugas PPSU. Kurangnya syarat formil terkait wajib mempunyai KTP DKI Jakarta dalam proses rekrutmen ini bisa membuka celah,” ujarnya.

    Bang Kent–sapaan akrabnya–meminta mempertimbangkan dimasukkan syarat ber-KTP Jakarta, karena warga Jakarta masih banyak sekali yang menganggur dan masih membutuhkan pekerjaan.

    “Ini poin yang sangat penting sekali menurut saya yang harus di perhatikan oleh Pak Gubernur Pramono Anung Wibowo,” kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

    Bang Kent pun meyakini, jika Pergub tentang PPSU ini merupakan terobosan yang sangat baik bagi masyarakat Jakarta untuk mendapatkan peluang pekerjaan.

    Menurut dia, syarat yang memudahkan menjadi anggota PPSU, merupakan kesadaran ideologis dari Gubernur DKI Pramono Anung Wibowo terhadap persoalan susahnya mendapatkan pekerjaan di Jakarta dan permasalahan sampah serta kebersihan lingkungan.

    “Saya yakin bahwa terobosan Mas Pram ini memang sekonyong-konyong bertujuan untuk mempermudah masyarakat Jakarta yang ingin mendapatkan pekerjaan melamar sebagai petugas PPSU,” katanya.

    Kent menegaskan, proses rekrutmen anggota PPSU juga dijamin harus bebas pungutan liar (pungli). Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menekankan bahwa rekrutmen untuk pekerjaan di sektor publik, termasuk PPSU, tidak boleh ada biaya tambahan atau pungutan yang tidak sah.

    Untuk memastikan rekrutmen PPSU berjalan dengan transparan dan adil, lanjut dia, pemerintah, khususnya di tingkat kelurahan atau kecamatan diharapkan bisa menjaga proses agar bebas dari praktik pungli.

    “Jika ada indikasi pungli dalam proses rekrutmen, pelamar atau masyarakat diharapkan untuk segera melaporkannya kepada pihak berwenang, seperti pihak kelurahan, kecamatan, melalui kanal pengaduan pemerintah yang tersedia atau bisa melaporkan kepada saya sendiri,” ujarnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perjalanan penduduk gunakan moda transportasi publik capai 20 persen

    Perjalanan penduduk gunakan moda transportasi publik capai 20 persen

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik pada tahun 2024 mencapai 20,97 persen dan angka ini sesuai dengan target yang ditetapkan.

    “Tercapainya target perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik yang mencapai 20,97 persen, dengan peningkatan titik integrasi antarmoda menjadi 26 titik,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Jakarta Pusat, Rabu.

    Hal ini dia kemukakan saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta.

    Pramono mengatakan, tercapainya target perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik sejalan dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) berupa penyediaan 6.565 unit armada angkutan umum yang melayani 3,9 juta penumpang per hari.

    Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga mencatat terdapat sekitar 6,64 persen rasio jalur pedestrian yang dilengkapi fasilitas pendukung pada lokasi transportasi massal pada tahun 2024 dan 97,30 persen jalan diketahui dalam kondisi terpelihara.

    Lalu, kaitannya dengan transportasi massal, Pramono juga menyampaikan terkait progres pembangunan MRT Fase 2A Bundaran HI-Kota yang mencapai 84,45 persen per Desember 2024.

    Proyek pembangunan MRT Fase 2A Bundaran HI ke Kota sepanjang 5,6 kilometer. Terdapat tiga paket pekerjaan yang berjalan di sini yaitu paket kontrak CP 201, CP 202 dan CP 203.

    Adapun Bundaran HI-Monas merupakan bagian CP 201 dan yang mencapai pembangunan tertinggi dari ketiga CP.

    Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menyatakan, pihaknya akan membahas LKPJ yang disampaikan Gubernur Pramono secara intensif melalui komisi-komisi yang ada. Pihak legislatif juga akan mengawal hasilnya agar berdampak positif bagi masyarakat Jakarta.

    “Secara khusus, laporan ini telah diaudit oleh BPK. Jadi, kami sudah menerima hasil auditnya. Selanjutnya, kita akan melihat dampak langsung kepada masyarakat dari serapan anggaran dalam rapat-rapat komisi,” katanya.

    Hasilnya juga akan dirangkum dalam laporan masing-masing fraksi dan disampaikan dalam Rapat Paripurna berikutnya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pendatang Diminta Lapor ke RT dan RW, Penjamin Punya KTP Jakarta
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 April 2025

    Pendatang Diminta Lapor ke RT dan RW, Penjamin Punya KTP Jakarta Megapolitan 9 April 2025

    Pendatang Diminta Lapor ke RT dan RW, Penjamin Punya KTP Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur meminta
    pendatang di Jakarta
     melaporkan status kependudukan mereka ke pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) setempat.
    Selain itu, pihak penjamin pendatang diharuskan yang memiliki KTP Jakarta. 
    “Selama ini kan sifatnya operasi yustisi, tapi kan saat ini tidak ada yustisi. Harapannya masyarakat ya kita imbau agar masyarakat memiliki jaminan KTP DKI yang tinggal di Jakarta,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur Iin Mutmainnah saat dikonfirmasi, Rabu (9/4/2025).
    Iin menyampaikan,
    pendatang baru
    di Jakarta harus mengikuti prosedur administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
    Menurut Iin, pendatang akan mulai ramai sebulan setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya, ada saja masyarakat yang membawa anggota keluarganya merantau ke Jakarta.
    Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan, Pemprov Jakarta siap menyambut gelombang pendatang dari berbagai daerah di Indonesia.
    Ia menekankan pentingnya pendatang memiliki kemampuan untuk bersaing di dunia kerja.
    “Bagi siapa pun mau datang ke Jakarta,
    monggo, monggo
    saja. Tapi sekali lagi, kami tentunya sebagai pemerintah Jakarta mengharapkan orang yang datang ke Jakarta bisa
    capable
    untuk bekerja dengan baik,” ungkap Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta.
    Untuk memastikan kesiapan pendatang, Pemprov Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) akan mencatat data para pendatang.
    Pramono juga menegaskan tidak akan ada operasi justisia atau razia seperti yang diterapkan di pemerintahan sebelumnya.
    Selain itu, Pemprov Jakarta juga menyediakan pusat pelatihan dan mengadakan bursa kerja (
    job fair
    ) di setiap wilayah administrasi provinsi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono panggil Disdik DKI bahas dana KJP yang belum cair

    Pramono panggil Disdik DKI bahas dana KJP yang belum cair

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memanggil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko untuk membahas adanya dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang belum cair.

    “Hari ini saya secara khusus memanggil Kepala Dinas Pendidikan,” kata Pramono di Jakarta, Rabu.

    Informasi yang dia dapatkan memang betul proses administrasinya belum selesai. “Dan saya meminta dan saya telpon sendiri kepada dirut Bank DKI untuk segera diselesaikan,” katanya.

    Pramono mengatakan dirinya sudah meminta agar penyaluran KJP ini dapat diselesaikan pada minggu ini debab banyak anak-anak yang membutuhkan dana untuk pendidikannya.

    “Karena KJP ini ditunggu bagi masyarakat yang tidak mampu, yang memang sangat membutuhkan untuk pendidikan anak dan keluarganya. Saya minta untuk diselesaikan dalam minggu ini,” kata Pramono.

    Sebelumnya, sebanyak 95.996 peserta didik yang sempat dicabut mendapatkan KJP Plus pada 2024 akan diaktifkan kembali oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.

    “Pertama, dari 95.996 siswa yang kembali mendaftar ulang di tahap satu 2025, yang tahap duanya sempat dibatalkan pada tahun 2024, InsyaAllah akan kembali aktif dan disetujui,” kata anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Yudha Permana.

    Ia mengatakan waktu realisasi pindah buku saat ini sedang diperjuangkan dan dalam proses administrasi di internal Pemprov DKI.

    Jika sudah diteken Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, kata dia, pindah buku atau dana cair bisa dilakukan pada akhir bulan Maret 2025.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • 86 persen rusunawa di Jakarta telah dihuni

    86 persen rusunawa di Jakarta telah dihuni

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan sebanyak 86,9 persen rumah susun sederhana sewa (rusunawa) telah dihuni seiring rampungnya pembangunan hunian layak pada tahun 2024.

    “Telah terhunisebanyak 86,9 persen dari seluruh rusunawa yang ada di Jakarta,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di sela penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jakarta Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu.

    Rusunawa merupakan bentuk penyediaan fasilitas hunian vertikal untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau. Masyarakat yang menghuni rusunawa melakukan pembayaran sewa setiap bulan.

    Merujuk data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, jumlah rusunawa yang sudah dibangun sampai tahun 2024 sebanyak 33.830 unit yang tersebar di lima wilayah kota Jakarta.

    Adapun total rusunawa di Jakarta yang sudah terhuni menjadi bagian dari capaian kinerja dan hasil pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 yang disampaikan Pramono dalam laporannya.

    Khusus untuk urusan perumahan dan kawasan permukiman, dia juga menyampaikan terkait menurunnya persentase lingkungan permukiman kumuh menjadi 6,46 persen.

    Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman dengan total kawasan permukiman yang ditata seluas 1.813,15 hektar di enam wilayah administrasi.

    LKPJ merupakan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun yang mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelaksanaan tugas dan penugasan.

    Penyampaian LKPJ Tahun 2024 ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sistem Bank DKI Bermasalah Lagi, Pramono: Ganti Semua Orang yang Punya Akses
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 April 2025

    Sistem Bank DKI Bermasalah Lagi, Pramono: Ganti Semua Orang yang Punya Akses Megapolitan 9 April 2025

    Sistem Bank DKI Bermasalah Lagi, Pramono: Ganti Semua Orang yang Punya Akses
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    meminta seluruh personel
    Bank DKI
    yang memiliki akses ke sistem informasi bank segera diganti.
    Instruksi ini menyusul gangguan layanan perbankan yang kembali terjadi di bank milik Pemerintah Provinsi Jakarta tersebut.
    “Saya juga sudah meminta semua orang yang selama ini punya
    password
    dan PC di departemen itu semuanya diganti. Orang-orang baru yang dipilih oleh Direktur Utama yang sekarang,” ucap Pramono saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (9/4/2025).
    Pramono menyatakan, gangguan di Bank DKI bukan yang pertama, melainkan sudah terjadi tiga kali. Ia menduga kuat adanya unsur kesengajaan dan keterlibatan pihak internal dalam insiden ini.
    “Kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali,” ucap Pramono.
    Pramono menilai, lemahnya pengawasan sistem teknologi informasi menjadi masalah utama yang menyebabkan berulangnya gangguan.
    Ia juga menduga adanya indikasi kebocoran data yang berulang terjadi dan menimbulkan kerugian pada Bank DKI.
    Namun, Pramono belum mengungkap angka pasti kerugian yang dialami bank daerah tersebut.
    “Kejadiannya hampir serupa. Di mana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik. Dan hal itu terlihat dari terus terang ada kebocoran. Jumlah angkanya yang tahu direksi Bank DKI,” kata dia.
    Atas dasar itu, Pramono meminta Bank DKI untuk melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri.
    “Karena kejadiannya sudah tiga kali, maka saya memutuskan. Yang pertama, semuanya dilaporkan kepada Bareskrim,” katanya.
    Tak hanya itu, Pramono juga mencopot Amirul Wicaksono dari jabatannya sebagai Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI.
    Jabatan tersebut kini dirangkap oleh Direktur Umum Bank DKI sebagai bentuk penegakan disiplin.
    “Yang kedua, diambil tindakan kepada Direktur IT. Karena sudah berulang kali. Ini yang ketiga kali. Dibebastugaskan dan jabatan itu dirangkap oleh Direktur Umum, mulai berlaku kemarin,” kata Pramono.
    Sebagai langkah lanjutan, Pramono menyatakan telah menunjuk lembaga independen internasional untuk melakukan audit, pelacakan, dan pemantauan sistem Bank DKI secara menyeluruh.
    Sebelumnya, keluhan dari para nasabah Bank DKI mulai ramai sejak 29 Maret 2025 di akun X (dulu Twitter).
    Banyak yang melaporkan tidak bisa melakukan transaksi via aplikasi JakOne Mobile, termasuk transfer antarbank, pembayaran QRIS, hingga tarik tunai di ATM Bersama.
    Salah satu nasabah Bank DKI melaporkan ke akun X @bank_dki karena tidak dapat menemukan fitur transfer uang ke bank lain di aplikasi JakOne Mobile pada 29 Maret 2025.
    “Halo
    bank Dki
    , ini kenapa ya dari siang tidak ada fitur transfer external di aplikasi JakOne, Mohon segera diperbaiki ya karena saya mau transfer ke bank lain,” tulis akun X @archive********.
    Kemudian, pada 30 Maret 2025, pemilik akun @unknown***** mengunggah tangkapan layar dari pesan yang dia kirimkan ke Instagram Bank DKI.
    Akun tersebut komplain karena tidak dapat menggunakan QRIS m-banking.
    Pada aplikasi mobile banking Bank DKI hanya tertulis ‘Terjadi kesalahan, harap coba lagi nanti’. Namun, setelah pemilik akun mencoba transaksi yang sama sebanyak lima kali, ternyata saldonya sudah terpotong tapi tidak masuk ke dalam riwayat transaksi.
    “Gimana nih @bank_dki??” tulis akun @unknown*****.
    Masalah ini bahkan berlanjut saat Lebaran 2025 yang jatuh pada 31 Maret.
    Nasabah dengan akun X @erza*******22 menyuarakan kekesalan karena tidak bisa melakukan transaksi antarbank, membayar dengan debit atau QRIS, serta gagal tarik tunai di ATM Bersama.
    “Hey @bank_dki sampe kapan maintenance sistemmu? Dari mudik tanggal 29 sampe sekarang gak bisa transaksi antar bank, gak bisa bayar debit, gak bisa bayar QRIS, gak bisa tarik tunai ATM bersama. Lu kira gerai ATM-mu udah nyebar ke daerah2?” tulisnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tingkat kehadiran ASN Jakarta capai 93 persen di hari pertama kerja

    Tingkat kehadiran ASN Jakarta capai 93 persen di hari pertama kerja

    Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno bersalaman dengan para ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka halalbihalal di Balaikota, Jakarta, Selasa (8/4/2025). ANTARA/Pemprov DKI Jakarta

    Tingkat kehadiran ASN Jakarta capai 93 persen di hari pertama kerja
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 09 April 2025 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai 93,44 persen di hari pertama kerja, Selasa (8/4), setelah libur dan cuti bersama nasional dalam rangka perayaan Hari Nyepi dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, dalam keterangan resmi, Rabu mengatakan, sebanyak 5,15 persen ASN tidak hadir dengan keterangan sah, seperti cuti tahunan, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti sakit dan alasan sah lainnya.

    Sementara itu, 1,41 persen ASN tercatat tidak hadir tanpa keterangan. ASN yang tidak hadir tanpa keterangan sah akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

    “Prosesnya diawali dengan pemeriksaan oleh atasan langsung. Jika terbukti bersalah, pegawai tersebut akan dikenakan sanksi disiplin,” kata dia.

    Ia menegaskan, BKD DKI Jakarta terus memantau dan memastikan kehadiran pegawai agar pelayanan publik berjalan secara optimal. BKD juga menjamin tugas kedinasan dan pelayanan tetap berlangsung sebagaimana mestinya, karena setiap perangkat daerah bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya masing-masing.

    “Kepatuhan terhadap peraturan diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif,” kata Chaidir.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memberlakukan kebijakan bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA) sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)Nomor 3 Tahun 2025. Merujuk surat edaran tersebut, WFA bagi ASN diperpanjang hingga 8 April 2025 dari semula 3–5 April 2025.

    Kebijakan tersebut diambil untuk menjamin produktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta memperhatikan kelancaran, keamanan dan keselamatan mobilitas masyarakat selama arus balik pada masa hari libur nasional Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

    Adapun libur Lebaran pada 31 Maret 2025 dan 1 April 2025 serta cuti bersama lebaran jatuh pada 2 hingga 7 April 2025.

    Sumber : Antara