Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Pramono Murka, Satpol PP Bubarkan Aksi Tolak Revisi UU TNI Tanpa Wewenang

    Pramono Murka, Satpol PP Bubarkan Aksi Tolak Revisi UU TNI Tanpa Wewenang

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku kecewa atas tindakan Satpol PP DKI Jakarta membongkar tenda massa aksi yang berkemah sebagai bentuk protes menolak pengesahan Revisi Undang-Undang TNI di Gerbang Pancasila DPR, pada Rabu, 9 April 2025.

    Pramono mengatakan bahwa dirinya sudah menegur Kepala Satpol PP DKI. Disampaikan Pramono bahwa Satpol PP tidak berwenang melakukan perbuatan semacam itu.

    “Tadi malam saya langsung menegur Kepala Dinas terkait, dan saya sungguh sangat kecewa. Bagi saya pribadi nggak boleh terjadi Satpol PP melakukan itu. Itu bukan tugas Satpol PP, sebab, Satpol PP tidak mempunyai tugas untuk itu,” kata Pramono di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Kamis, 10 April 2025.

    Tak boleh terulang

    Pramono mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan teguran secara langsung kepada kepala dinas terkait. Dia menyatakan kejadian semacam itu tidak boleh kembali terjadi kedepannya.

    “Saya sudah menyampaikan dan meminta kepada Kepala Dinas terkait yang membawai secara langsung Satpol PP ini,” kata Pramono.

    Aksi kemah damai oleh warga di depan Gerbang Pancasila, DPR, Jakarta Pusat pada Rabu, 9 April 2025, sebagai bentuk protes pengesahan revisi UU TNI. Belakangan aksi damai itu dibubarkan dan digusur oleh Satpol PP Jakarta.

    Tenda massa aksi tolak pengesahan revisi UU TNI di depan Gedung MPR/DPR.

    Akun X @Barengwarga mengunggah momen terjadinya penggusuran oleh Satpol PP DKI ketika melakukan aksi berkemah simbol protes tersebut.

    “AKSI DEMONSTRASI MALAH DITUDUH BAYARAN WARGA BERASPIRASI MALAH DIBUBARKAN Mohon doa dan dukungan Warga sekalian ya, saat ini ada upaya pembubaran dan penggusuran aksi oleh Satpol PP Pemprov @DKIJakarta.

    “Bukti kalo emang pemerintah nggak mau dengerin suara kita, mau pake cara apa pun juga,” demikian salah satu unggahan akun tersebut, dikutip pada Kamis, 10 April 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wali Kota dukung perluasan Jaklingko hingga Kota Tangerang

    Wali Kota dukung perluasan Jaklingko hingga Kota Tangerang

    Wali Kota Tangerang Sachrudin (kiri) bersama Bupati Tangerang Rudy Maesyal saat menghadiri Rakor terkait perluasan Jaklingko. ANTARA/HO-Pemkot Tangerang

    Wali Kota dukung perluasan Jaklingko hingga Kota Tangerang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 10 April 2025 – 12:00 WIB

    Elshinta.com – Wali Kota Tangerang, Banten Sachrudin mendukung rencana perluasan layanan Jaklingko, karena dapat meminimalisir kemacetan dan membantu mobilitas warga Tangerang menuju Jakarta.

    “Kami menyambut baik rencana untuk memperpanjang rute Jaklingko di Kota Tangerang, mengingat persoalan kemacetan di Jabodetabek tidak bisa diselesaikan secara parsial,” kata Wali Kota Tangerang Sachrudin di Tangerang Kamis.

    Sebelumnya Wali Kota Sachrudin bersama Gubernur Banten Andra Soni mendampingi rapat koordinasi lintas wilayah dengan Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung terkait rencana perluasan Jaklingko. Ia menuturkan saat ini diperlukan kolaborasi dari seluruh pemerintah daerah di wilayah aglomerasi Jabodetabek untuk menyelesaikan berbagai isu terutama soal kemacetan.

    “Namun perpanjangan rute tersebut harus bisa menguntungkan semua pihak terutama masyarakat,” ujarnya.

    Pemkot Tangerang, katanya, juga mengusulkan agar layanan BRT yang sebelumnya hanya sampai Kali Deres bisa diperpanjang sampai ke Terminal Poris.

    “Termasuk juga layanan busway bisa diperpanjang kembali sampai Ciledug tidak hanya sampai Puri Beta,” ujarnya.

    Sementara itu Gubernur DKJ Pramono Anung mengatakan adanya rencana memperpanjang rute Transjabodetabek, MRT Jakarta dan Jaklingko hingga Banten. Untuk rute MRT Jakarta, Pemprov Jakarta akan memperluas rute hingga ke kawasan Balaraja, Kabupaten Tangerang.

    “Kami akan terus mendorong supaya MRT tidak hanya berhenti di Lebak Bulus, tetapi juga akan diperluas, diperpanjang sampai dengan Balaraja. Jadi pemerintah Jakarta sudah memutuskan akan membuka lima rute baru. Dua rute yang berhubungan secara langsung dengan Tangerang dan Tangerang Selatan,” katanya.

    Tak hanya terkait transportasi, Pramono Anung juga menjelaskan mengenai potensi kerja sama di bidang lingkungan hingga kebijakan administrasi. Hal ini untuk memperkuat kolaborasi antardaerah penyangga dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kota.

    “Banten dan Jakarta dalam banyak hal memang bersinggungan, maka kami bersepakat untuk mencari solusi bersama atas persoalan yang ada di lapangan. Seperti hal yang berkaitan dengan kemacetan, banjir, sampah, serta kerja sama secara administratif. Permasalahan di Jakarta ini tidak bisa diselesaikan sendirian, harus ada kolaborasi dengan daerah-daerah penyangga di sekitarnya,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Gubernur DKI soroti beban operasional JIV yang ditanggung Jakpro

    Gubernur DKI soroti beban operasional JIV yang ditanggung Jakpro

    agar Jakpro mengembangkan area di sekitar Velodrome untuk meningkatkan pendapatan yang bisa dipakai menutup biaya operasional

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyoroti beban biaya operasional Jakarta International Velodrome (JIV) yang masih ditanggung sepenuhnya oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

    Saat meninjau langsung JIV di Jakarta Timur, Pramono mengusulkan agar Jakpro mengembangkan area di sekitar Velodrome untuk meningkatkan pendapatan yang bisa dipakai menutup biaya operasional.

    “Saya mengatakan kepada Direktur Utama Jakpro, apa yang bisa dikembangkan di Velodrome ini yang fasilitasnya dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, supaya overhead (beban) dari Velodrome ini bisa ditutup dari tempat itu,” kata Pramono saat dijumpai di Velodrome, Jakarta Timur, Kamis.

    Lebih lanjut Pramono juga meminta Jakpro untuk mencontoh pengelolaan Gelora Bung Karno (GBK) yang berhasil mengubah kondisi keuangan fasilitas olahraga tersebut.

    Saat menjabat sebagai Sekretaris Kabinet, Pramono mencatat bahwa sebelumnya GBK mengalami kerugian. Namun, setelah dilakukan pembenahan dan komersialisasi beberapa fasilitas, GBK kini mampu menghasilkan keuntungan yang konsisten.

    “Dulu GBK selalu bukunya merah, tapi sejak dilakukan pembenahan, kemudian beberapa tempat dikomersialkan dan dikelola secara profesional, sekarang ini GBK bukunya selalu biru. Nah, belajar dari itu,” kata Pramono.

    Ia pun mengusulkan agar Jakpro mempertimbangkan berbagai fasilitas tambahan di sekitar Velodrome, seperti lintasan lari (jogging track), yang kini sedan tren.

    “Saya ingin Velodrome ini dipikirkan apa yang bisa dikembangkan di tempat ini. Selain sarana latihan bersepeda, apakah juga hal-hal lain, tentunya di sekeliling Velodrome ini kalau memang ada mari kita kembangkan bersama-sama,” jelas Pramono.

    Sementara itu, Presiden Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) Raja Sapta Oktohari mengapresiasi kunjungan Pramono dan menyatakan bahwa Velodrome Jakarta telah menjadi salah satu fasilitas terbaik di dunia.

    Dijelaskan Raja Sapta, Velodrome telah digunakan dalam berbagai kejuaraan internasional seperti Asian Games, Asia Championship, dan World Championship.

    Ia berharap kunjungan Pramono bisa meningkatkan sarana dan prasarana Velodrome.

    “Velodrome ini bisa digunakan lebih banyak lagi. Bukan hanya peningkatan para atlet Indonesia untuk menuju Olimpiade berikutnya, tetapi juga atlet-atlet dunia bisa datang di sini, bisa berlatih di sini dan lebih banyak lagi kegiatan yang akan diadakan di Jakarta Velodrome,” ungkap Raja Sapta.

    Sementara itu, Direktur Utama Jakpro, Iwan Takwin, menjelaskan Jakpro sedang merencanakan pengembangan area sekitar Velodrome untuk mengoptimalkan pendapatan dari berbagai kegiatan non-sepeda.

    “Ini ada kawasan lima hektar kurang lebih, ada beberapa ruang, ini nanti akan kita utilisasi untuk istilah bisnisnya adalah non-fareboxnya. Jadi kegiatan-kegiatan di luar sepeda terutama, seperti entertainment, kemudian kuliner atau F&B, dan fasilitas hospitality yang lain,” kata Iwan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono akan cek langsung masalah di Kampung Susun Bayam

    Pramono akan cek langsung masalah di Kampung Susun Bayam

    urusan Kampung Susun Bayam seharusnya sudah selesai beberapa waktu lalu saat dirinya melakukan penyerahan kunci secara simbolis pada 6 Maret lalu

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjanjikan akan mengecek langsung soal keluhan warga Kampung Bayam yang belum bisa menghuni Kampung Susun Bayam (KSB).

    Sebab menurutnya urusan Kampung Susun Bayam seharusnya sudah selesai beberapa waktu lalu saat dirinya melakukan penyerahan kunci secara simbolis pada 6 Maret lalu.

    “Saya akan cek sendiri,” kata Pramono saat dijumpai di Jakarta Timur, Kamis.

    Lebih lanjut, Pramono menjelaskan, warga Kampung Bayam dibagi menjadi dua kelompok yakni Kelompok Furqon dan Kelompok Gugun.

    Menurutnya, Kelompok Furqon sudah selesai sementara Kelompok Gugun dalam waktu dekat akan segera diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

    Sebelumnya, warga Kampung Bayam mengaku masih belum bisa menghuni Kampung Susun Bayam di kompleks Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

    Padahal, warga Kampung Bayam dijanjikan bisa menghuni KSB tempat itu sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah atau Lebaran 2025.

    Ketua Kelompok Tani Bayam Madani, Muhammad Furqon, mengaku tidak mengetahui pasti alasan belum diizinkan menghuni KSB. Padahal kata dia seluruh persyaratan yang diminta oleh Jakpro selaku pengelola sudah dia penuhi.

    “Belum (bisa menghuni KSB) ini. Nggak tahu apa yang dimainkan Jakpro,” kata Furqon.

    Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama wakilnya Rano Karno menggelar seremonial penyerahan kunci hunian KSB ke perwakilan warga Kampung Bayam pada Kamis, 6 Maret 2025.

    Warga Kampung Bayam merupakan korban pembebasan lahan dari proyek pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Mereka dijanjikan oleh Pemprov DKI menghuni KSB yang dibangun di lahan sebelah JIS.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pram tegur Kadis Satpol PP soal bongkar tenda pendemo RUU TNI di DPR

    Pram tegur Kadis Satpol PP soal bongkar tenda pendemo RUU TNI di DPR

    Kepala Dinasnya tadi malam kurang lebih jam 7 saya tegur sendiri secara langsung

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku langsung menegur Kepala Dinas Satpol PP terkait pembongkaran paksa tenda pengunjuk rasa yang berkemah di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR RI, pada Rabu (9/4).

    “Tadi malam saya langsung menegur Kepala Dinas terkait, dan saya sungguh sangat kecewa. Bagi saya pribadi nggak boleh terjadi Satpol PP melakukan itu,” kata Pramono saat dijumpai di Jakarta Timur, Kamis.

    Sebab, lanjut Pramono, Satpol PP tidak mempunyai tugas untuk itu. Sehingga, Pramono mengaku sudah memberikan teguran secara langsung kepada Kepala Dinas Satpol PP.

    Pramono pun menegaskan agar kejadian serupa tidak boleh terjadi kembali di masa mendatang.

    “Kepala Dinasnya tadi malam kurang lebih jam 7 saya tegur sendiri secara langsung,” kata Pram.

    Sebelumnya, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait aksi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI di depan Pintu Gerbang Pancasila, kawasan Gedung DPR/MPR RI pada Rabu (9/4) sore.

    Dalam keterangan tertulisnya, Kamis, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan menegaskan, pihaknya akan mengedepankan pendekatan dialogis dalam menangani aksi demonstrasi di masa mendatang.

    “Kami menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang terjadi dalam aksi di DPR pada Rabu sore. Kami akan lebih mengedepankan dialog untuk menangani situasi serupa,” kata Satriadi.

    Satriadi menambahkan ke depan, Satpol PP terus berusaha lebih baik lagi, termasuk dalam menangani aksi unjuk rasa.

    Ia menyebut pendekatan dengan cara dialog menjadi prioritas utama agar situasi tetap kondusif dan aspirasi masyarakat tetap tersampaikan tanpa menimbulkan gesekan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • PAM Jaya targetkan 130 ribu sambungan baru di 2025

    PAM Jaya targetkan 130 ribu sambungan baru di 2025

    target ini harus tercapai agar pada tahun 2027 sambungan layanan pipa air bersih bisa 90 persen seperti permintaan Gubernur DKI Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya menargetkan 130 ribu sambungan baru layanan air bersih di tahun 2025 atau hampir tiga kali lipat dari capaian tahun lalu.

    “Sampai hari ini target kami di angka 130.000 sambungan yang dicapai di 2025. Kami mencapai di angka 47.000 sambungan untuk 2024,” ujar Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis.

    Dia mengatakan target ini harus tercapai agar pada tahun 2027 sambungan layanan pipa air bersih bisa 90 persen seperti permintaan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    Adapun cakupan layanan air perpipaan di Jakarta per akhir tahun 2024 sebesar 70,29 persen atau naik tiga persen dibandingkan dengan tahun 2023. Dengan 70,29 persen, cakupan layanan air perpipaan atau pelanggan PAM Jaya sudah mencapai 958.000 orang.

    “Kami sedang melakukan rapidly process construction (konstruksi secara cepat). Ini yang menjadi salah satu hal yang tantangan kami di PAM untuk segera menyelesaikan di tahun ini sehingga kemudian target 2027 bahkan Pak Gubernur meminta 2029 itu selesai 100 persen,” jelas Arief.

    Cakupan layanan air perpipaan 100 persen di Jakarta sebenarnya ditargetkan tercapai tahun 2030. Namun Gubernur Jakarta meminta dipercepat satu tahun lebih awal.

    Untuk menyelesaikan target, Arief mengatakan PAM Jaya melakukan sosialisasi pada masyarakat di area-area target. Namun dia tak merinci wilayah mana saja yang dimaksud.

    “Kami akan kerja sama dengan wilayah sampai tingkat RW sekarang untuk mengumpulkan datanya,” ujar Arief.

    Di sisi lain, PAM Jaya membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pesanggrahan dan Ciliwung. Untuk IPA Pesanggrahan, yang rencananya akan mulai beroperasi tahun 2026 dengan target penambahan pelanggan sebanyak 45 ribu.

    Sementara untuk IPA Ciliwung, progresnya baru 2,25 persen setelah mulai groundbreaking pada November 2023 lalu. Setelah proyek rampung, ditargetkan PAM Jaya akan memiliki 15 ribu tambahan pelanggan baru.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bareskrim Terima Laporan Kasus Bank DKI Usai Pramono Anung Copot Direktur IT – Page 3

    Bareskrim Terima Laporan Kasus Bank DKI Usai Pramono Anung Copot Direktur IT – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jakarta Pramono Anung mengambil keputusan tegas dengan memecat Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono, buntut sistem layanan Bank DKI bermasalah berulang kali.

    Bahkan, dia menginstruksikan pembuatan laporan kasus ke Bareskrim Polri.

    Terkait hal tersebut, Kabag Penum Divisi Humas Polri Brigjen Erdi A Chaniago sendiri membenarkan adanya laporan yang masuk perihal kasus Bank DKI.

    “Benar pada 1 April kami telah menerima laporan,” tutur Erdi saat dikonfirmasi, Kamis (10/4/2025).

    Menurut dia, laporan tersebut dibuat oleh pihak Bank DKI. Penyidik pun tengah mempelajari lebih lanjut aduan itu sebelum kemudian masuk tahap penyelidikan dan penyidikan. 

    “Dari pihak Bank DKI. Saat ini pelaporan tengah didalami dan dipelajari lebih lanjut,” jelas Erdi.

    Sebelumnya, keputusan Pramono ini diumumkan pada Rabu (9/4/2025) setelah sistem layanan Bank DKI bermasalah secara berulang, khususnya selama Ramadhan dan Idul Fitri. 

    Pencopotan tersebut dipicu oleh gangguan sistem yang terjadi beberapa kali dengan pola serupa, menyebabkan nasabah kesulitan bertransaksi online. Kejadian ini mengakibatkan banyak nasabah Bank DKI kesulitan bertransaksi dan menimbulkan kerugian.

    Gubernur Pramono Anung bahkan melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri. Dia menilai persoalan ini sudah kelewat batas dan diduga melibatkan kebocoran dana Bank DKI.

  • Pramono Anung Bersilaturahmi dengan Persija, Siap Perjuangkan Fasilitas Terbaik di JIS – Page 3

    Pramono Anung Bersilaturahmi dengan Persija, Siap Perjuangkan Fasilitas Terbaik di JIS – Page 3

    Pramono mengakui, trsansportasi dari dan menuju JIS masih harus diperbaiki. Dia pun berjanji akan memperbaiki seperti dari moda KRL dan LRT.

    “Bahkan transportasi menuju JIS kalau nanti Persija betul-betul menjadi home sepenuhnya, itu akan kita perbaiki termasuk frekuensi KRL-nya maupun keretanya, termasuk LRT-nya akan sedang dibangun. Mudah-mudahan ini juga bisa selesai dengan cepat sehingga dengan demikian tidak ada alasan lagi karena transportasi ke JIS jadi persoalan,” yakin Pramono.

    Menutup sambutannya, Pramono pun melantunkan pantun dukungan untuk Jakmania sebagai berikut:

    Berangkat dari rumah pukul setengah 5, menuju JIS stadium warga Jakarta.

    Persija datang membawa nama, Macan Kemayoran kebanggaan kita!

  • Bareskrim Terima Laporan Kebocoran Data Bank DKI, Kasus Bakal Didalami

    Bareskrim Terima Laporan Kebocoran Data Bank DKI, Kasus Bakal Didalami

    Jakarta, Beritasatu.com – Bareskrim Polri membenarkan telah menerima laporan kasus dugaan kebocoran data Bank DKI. Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Erdi A Chaniago mengatakan, laporan tersebut diterima pada Selasa (1/4/2025) lalu.

    “Benar pada 1 April 2025 kami telah menerima laporan dari pihak Bank DKI,” kata Erdi saat dikonfirmasi Kamis (10/4/2025).

    Erdi menambahkan, seusai menerima laporan tersebut, pihaknya bakal melakukan pendalaman dalam kasus tersebut.

    “Saat ini pelaporan tengah didalami dan dipelajari lebih lanjut,” ucap dia.

    Sebelumnya, Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono dipecat menyusul dugaan kebocoran data dan gangguan sistem berulang di lembaga perbankan milik daerah tersebut.

    Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, insiden gangguan sistem yang melibatkan infrastruktur teknologi informasi Bank DKI ini bukan yang pertama. Ia mencatat kasus serupa di Bank DKI telah terjadi sebanyak tiga kali dengan pola permasalahan yang mirip.

  • Bank DKI Sudah Buat Laporan Polisi Soal Kasus Dugaan Kebocoran Dana – Halaman all

    Bank DKI Sudah Buat Laporan Polisi Soal Kasus Dugaan Kebocoran Dana – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo menyebut pihaknya telah membuat laporan polisi soal kasus dugaan kebocoran dana.

    Hal itu sejalan dengan arahan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    “Dari awal kejadian Bank DKI sudah melakukan pelaporan dan saat ini proses pemeriksaan sudah berjalan,” ucap Agus saat dikonfirmasi, Kamis (10/4/2025).

    Menurutnya laporan polisi itu dibuat pada 1 April 2025.

    Namun Agus tidak merinci detail laporan polisi yang telah dibuat oleh tim hukum.

    “Aku nggak pegang dibawa tim hukum yang pasti data dan dana nasabah aman,” tuturnya.

    Pihaknya mengapresiasi kepada Bareskrim Polri yang gerak cepat dalam melakukan pemeriksaan.

    Terkait terlapor dalam kasus dugaan kebocoran dana, Agus tidak membeberkan lebih lanjut.

    “Masih dalam lidik ya,” ucapnya.

    Tribunnews.com telah mencoba mengonfirmasi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang menangani perkara laporan Bank DKI.

    Namun hingga berita ini tayang belum ada respons yang diperoleh.

    Permasalahan Berulang

    Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan, alasan di balik pemecatan Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, Selasa (8/4/2025) terkait permasalahan layanan digital di Bank DKI yang terjadi berulangkali.

    “Kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali dan kejadiannya hampir serupa. Di mana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik,” kata Pramono saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Ia menyebutkan, terdapat kebocoran dana dalam gangguan sistem Bank DKI yang terjadi sejak akhir Maret lalu. 

    Bahkan, kebocoran dana ini telah terjadi sebelumnya.

    Meski demikian, Pramono tak mengungkap berapa dana yang bocor di bank pembangunan daerah milik Pemprov DKI tersebut.

    Nominalnya, menurut Pramono, hanya diketahui oleh direksi Bank DKI. 

    Pramono menegaskan dana yang bocor bukan milik nasabah Bank DKI. 

    Dana nasabah masih dalam keadaan aman.

    Dana tersebut, merupakan deposito atau dana cadangan milik Bank DKI yang disimpan di bank himbara lain.

    “Sama sekali tidak ada dampak kepada nasabah, karena yang diganggu itu adalah rekeningnya Bank DKI yang ada di Bank BNI,” ucap Pramono.

    “Sehingga dengan demikian, sebenarnya kepada nasabah tidak ada gangguan sama sekali,” tambahnya.

    Selain memecat Amirul Wicaksono, Pramono menyebut melaporkan masalah ini ke Bareskrim Polri. 

    Ia melarang semua jajaran Pemprov DKI ikut campur atau menghalangi penyelesaian masalah gangguan layanan Bank DKI.

    “Laporkan ke Bareskrim, proses hukum. karena ini sudah keterlaluan. Enggak mungkin enggak melibatkan orang dalam,” kata Pramono.

    Pram juga menegaskan, semua tindakan yang merugikan masyarakat harus menerima konsekuensinya. 

    Dia menilai, tidak ada satu pun pejabat Pemprov DKI maupun BUMD DKI yang kebal hukum.

    “Siapa pun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan. Kenapa ini dilakukan? Untuk membangun trust kepada publik, bahwa publik ini tidak ada yang terganggu,” jelasnya.