Tag: Pramono Anung

  • Pramono Pakai Dana KLB untuk Menata Taman yang Beroperasi 24 Jam
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        11 April 2025

    Pramono Pakai Dana KLB untuk Menata Taman yang Beroperasi 24 Jam Megapolitan 11 April 2025

    Pramono Pakai Dana KLB untuk Menata Taman yang Beroperasi 24 Jam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    akan melakukan penataan sejumlah
    taman di Jakarta
    yang akan beroperasi selama 24 jam.
    Penataan ini akan menggunakan dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang sudah tersedia.
    “Dananya akan kami ambil dari dana KLB Dananya sudah ada, sehingga dengan demikian saya mengharapkan pembangunan ini bisa dimulai pada pertengahan tahun ini,” ucap Pramono saat ditemui di Taman Langsat, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).
    Adapun taman-taman yang akan dibuka selama 24 jam antara lain Taman Langsat, Taman Leuseur, Lapangan Banteng, Taman Ayodhya, dan Taman Literasi Blok M.
    Pramono meminta desain taman harus modern dan sesuai kebutuhan masyarakat.
    Ia ingin taman ramai dikunjungi bukan karena pertunjukan hiburan semata, melainkan karena masyarakat memang membutuhkan ruang untuk berekspresi, bersosialisasi, dan beraktivitas secara mandiri.
    “Taman menjadi rame memang karena masyarakat membutuhkan budaya untuk pergi ke taman, mereka berekspresi, bersilaturahmi, ketemu kerabat, menyanyi, baca puisi, baca buku,” ungkap dia.
    Nantinya, taman-taman ini akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti area UMKM, toilet, parkir, serta
    jogging track
    . Ia juga telah meminta kepala dinas terkait untuk memastikan kelengkapan fasilitas publik tersebut.
    “Tempat-tempat ini pasti akan kita renovasi supaya bisa menjadi
    jogging track
    , tempatnya naik turun yang bagus,” kata dia.
    Selain taman, Pramono juga merencanakan pembangunan kawasan
    Transit Oriented Development
    (TOD) di Blok M dan Bundaran HI menggunakan dana KLB.
    Semua ini akan dibiayai dari dana KLB, seperti halnya pembangunan Jembatan Semanggi dan Kalijodo di era Ahok.
    “Karena KLB sudah saya minta oleh ditandatangani kemarin sudah ada. Jadi apa yang dulu dilakukan oleh Pak Ahok ketika membangun Jembatan Semanggi dan Kalijodo, Sekarang akan kita lakukan yang sama. Kita akan bangun TODnya di Blok M dan di Bundaran HI dan beberapa taman juga yang akan dibiayai dari KLB,” ungkap Pramono.
    Pramono memastikan semua proses penggunaan dana KLB akan dilakukan secara transparan dan terbuka.
    Pramono akan melakukan pengawasan secara langsung dan tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN).
    “Ini semuanya serba transparan, terbuka. Tidak ada orang yang bisa menyalahgunakan itu Karena saya minta semuanya transparan dan yang namanya ASN tidak terlibat di dalamnya. Saya akan kontrol sendiri secara langsung,” ungkap Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rute Baru Transjabodetabek Segera Dibuka, Draf Perencanaannya Sedang Disusun
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        11 April 2025

    Rute Baru Transjabodetabek Segera Dibuka, Draf Perencanaannya Sedang Disusun Megapolitan 11 April 2025

    Rute Baru Transjabodetabek Segera Dibuka, Draf Perencanaannya Sedang Disusun
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Banten tengah menyiapkan rencana besar untuk memperluas integrasi transportasi publik antarwilayah. Salah satunya, melalui pembukaan lima rute baru layanan
    Transjabodetabek
    yang akan melintasi berbagai wilayah penyangga Ibu Kota.
    Langkah ini menjadi tindak lanjut dari pertemuan antara Gubernur Banten
    Andra Soni
    dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Rabu (9/4/2025), yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan Wakil Gubernur DKI Jakarta
    Rano Karno
    ke Kantor Pemprov Banten di Serang, Jumat (11/4/2025).
    “Jadi, kita sedang menyiapkan suatu draf (transportasi) Jabodetabek. Kalau dulu Transjakarta sudah melayani hingga mencapai kota penyangga Jakarta, sekarang kita akan memperpanjang menjadi Trans-Jabodetabek. Oleh karena itu, pasti akan melintas wilayah Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang,” kata Rano dalam keterangannya.
    Rano menjelaskan, proses teknis tengah dibahas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. Salah satu fokusnya adalah merancang skema integrasi layanan dan memperluas jangkauan MRT hingga wilayah Banten.
    “Tentu suatu saat kita akan duduk bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk membuat perencanaan. Salah satunya, MRT akan sampai ke sana (Banten). Nanti kita akan hitung, pool-nya ada di mana,” kata Rano.
    Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa lima rute baru Transjabodetabek akan segera dibuka.
    Dua di antaranya akan langsung menghubungkan Jakarta dengan wilayah Tangerang dan Tangerang Selatan.
    Upaya ini merupakan bagian dari strategi mengurai kemacetan di Jakarta dan kawasan aglomerasi.
    “Karena memang tidak bisa Jakarta itu menyelesaikan persoalan macetnya dengan Jakarta sendiri,” ujar Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pram: Tiga taman segera beroperasi 24 jam dan menjadi taman ASEAN

    Pram: Tiga taman segera beroperasi 24 jam dan menjadi taman ASEAN

    Dan dalam jangka menengah panjang, tempat ini akan menjadi betul-betul sarana ibu kota ASEAN

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan segera mengoperasikan Taman Langsat, Taman Ayodhya, dan Taman Leser selama 24 jam serta menjadikannya sebagai taman ASEAN mengingat lokasinya yang dekat dengan Kantor Sekretariat ASEAN di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan.

    “Dan dalam jangka menengah panjang, tempat ini akan menjadi betul-betul sarana ibu kota ASEAN. Tiga taman ini nanti akan kita hubungkan secara baik dan yang paling penting, nanti akan saya pimpin sendiri untuk proses renovasi pembangunan. Tidak boleh setengah-setengah,” kata Pramono di Jakarta, Jumat.

    Pramono menilai fasilitas yang ada di taman-taman tersebut selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

    Pramono menjelaskan dana renovasi ketiga taman itu akan diambil dari dana kompensasi KLB (Koefisien Lantai Bangunan). Pramono mengaku dana untuk renovasi sudah tersedia, sehingga dia mengharapkan pembangunan ketiga taman itu segera dimulai pada pertengahan tahun ini.

    “Dan untuk desain harus dibuat kekinian yang memang menjadi kebutuhan masyarakat yang mencintai taman. Sehingga mereka bisa berekspresi, bersilaturahmi, ketemu kerabat, menyanyi, baca puisi, baca buku,” kata Pramono.

    Pramono meminta agar ketiga taman tersebut memiliki fasilitas baik seperti toilet hingga penyediaan lintasan lari yang nantinya bisa memberikan manfaat secara maksimal bagi pengunjung.

    “Untuk itu saya akan segera memulai keinginan untuk membuka 24 jam salah satu yang dimulai dari taman ini. Ini menjadi landmark Jakarta. Apalagi di sini sudah ada Blok M,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • PWNU DKI apresiasi sikap tegas Gubernur tanggapi layanan Bank DKI

    PWNU DKI apresiasi sikap tegas Gubernur tanggapi layanan Bank DKI

    Ini menunjukkan keseriusan Pemprov dalam meningkatkan public trust (kepercayaan publik)

    Jakarta (ANTARA) – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta mengapresiasi sikap tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang langsung mencopot Direktur IT Bank DKI menyusul terganggunya layanan digital Bank DKI beberapa waktu lalu.

    Ketua PWNU DKI Jakarta KH. Samsul Ma’arif menilai keputusan Gubernur Pramono Anung merupakan respons positif terhadap keluhan warga atas layanan bank pelat merah milih Pemprov DKI Jakarta itu.

    “Kami mengapresiasi tindakan responsif Pak Gubernur dalam menerima masukan dari warga. Ini menunjukkan keseriusan Pemprov dalam meningkatkan public trust (kepercayaan publik),” katanya lewat keterangan di Jakarta, Jumat.

    Menurutnya, pelayanan publik di berbagai sektor perlu diperbaiki bercermin pada layanan prima yang diberikan pemadam kebakaran (damkar) sebagai contohnya.

    Ia juga menekankan bahwa terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

    “Pelayanan prima harus menjadi contoh, dan ini adalah hasil kerja keras bersama antara pemimpin dan rakyatnya,” ujarnya.

    Lebih lanjut, PWNU DKI juga menegaskan dukungan penuh terhadap upaya reformasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    “NU sebagai organisasi selalu berada di belakang, mendukung segala kebijakan terkait perbaikan tata kelola, reformasi birokrasi di segala lini,” tegasnya.

    PWNU DKI juga mendorong percepatan rotasi dan penyegaran kinerja birokrasi.

    Samsul Ma’arif mengatakan upaya rotasi untuk penyegaran kinerja Pemprov DKI termasuk pemenuhan jenjang karier ASN, harus segera dilakukan agar tidak ada lagi posisi yang hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

    “Kinerja ideal harus dicapai,” imbuhnya.

    Sebelumnya, dalam rapat tertutup bersama Bank DKI, Selasa (8/4), Pramono meminta Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono dibebastugaskan sebagai buntut terjadinya masalah dalam layanan Bank DKI beberapa waktu lalu.

    Pramono menyebut permasalahan layanan di bank tersebut sudah terjadi tiga kali dan kejadiannya hampir serupa.

    Nasabah Bank DKI mengeluh tak bisa melakukan transaksi online sejak malam takbiran Idul Fitri 1446 Hijriah atau 30 Maret 2025.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tinjau Tebet Eco Park, Pramono Anung Pastikan Taman Jakarta Siap Tambah Jam Operasionalnya – Page 3

    Tinjau Tebet Eco Park, Pramono Anung Pastikan Taman Jakarta Siap Tambah Jam Operasionalnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jakarta Pramono Anung meyakini untuk memperpanjang jam operasional taman-taman yang berada di wilayahnya, di mana sebelumnya ditutup pada pukul 21.00 WIB menjadi 22.00 WIB.

    Hal ini disampaikannya usai meninjau Taman Tebet Eco Park di Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).

    Pantuan Liputan6.com, di lokasi, politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) ini melihat infrastruktur yang ada mulai dari aspal, kursi-kursi, penerangan hingga jembatan melingkar yang menjadi ikon di taman tersebut.

    Pramono juga menyoroti kali di Taman Tebet Eco Park yang berwarna hitam. Namun, dari tim Tebet Eco Park yang ikut mendampingi dijelaskan bahwa hal tersebut berasal dari aliran yang sudah tersaring.

    Dalam peninjauannya, Pramono sempat mengajak warga yang ada di sana untuk berbincang. Dia pun langsung menanyai respons soal wacana penambahan jam operasional taman menjadi lebih malam.

    Kepada Pramono, warga mengaku senang karena ruang publik terbuka bisa difungsikan lebih lama untuk berkegiatan dari sebelumnya.

    “Senang kalau begitu, bisa buat olah raga kalau pulang sore. Kalau mau ketemu dengan saudara juga bisa di sini,” kata warga saat berdiskusi dengan Pramono.

     

  • Jaksel minta pendatang baru lapor diri ke RT dan RW untuk pendataan

    Jaksel minta pendatang baru lapor diri ke RT dan RW untuk pendataan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan meminta pendatang baru melaporkan diri ke Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) untuk ketertiban pendataan administrasi kependudukan (adminduk) di wilayah tersebut.

    “Jadi untuk pendatang baru, segera melapor diri dan melaksanakan SOP karena semuanya ada persyaratannya,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin saat ditemui di Jakarta, Jumat.

    Munjirin mengatakan itu menindaklanjuti arahan dari Pemerintah Provinsi DKI terkait pengurus RT/RW untuk mendata pendatang baru di Jakarta pasca lebaran agar memiliki data kependudukan yang akurat.

    Dalam pelaksanaannya, Munjirin menindaklanjuti di tingkat kota dengan mengumpulkan para camat untuk mengarahkan lurah, RT dan RW.

    Kemudian, ditegaskan dalam pelaksanaannya Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Selatan turut hadir sebagai bentuk pengawasan.

    “Dari Sudin Dukcapil hadir langsung di tengah-tengah masyarakat, kemudian setiap kelurahan dan kecamatan juga ada poskonya,” ujarnya.

    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) mengimbau pendatang baru untuk memiliki pekerjaan dan penjamin tempat tinggal jika ingin datang ke Jakarta.

    Hal ini sejalan dengan arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mengimbau agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menyiapkan fasilitas bagi pendatang baru.

    Misalnya, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi (DTKTE) DKI dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta.

    Dinas Dukcapil DKI mulai Rabu (9/4) melakukan layanan jemput bola ke RT dan RW sekaligus memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka tertib administrasi kependudukan.

    Adapun pendatang terbagi dua yakni mereka yang membawa Surat Keterangan Pindah (SKP) dari daerah asalnya untuk menetap di DKI Jakarta dan pendatang yang tidak berniat pindah (akan menjadi penduduk non permanen di DKI Jakarta).

    Mereka perlu melapor diri ke RT/RW dan kelurahan setempat.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dubes Prancis temui Pramono bahas kerja sama Jakarta dan Prancis

    Dubes Prancis temui Pramono bahas kerja sama Jakarta dan Prancis

    Jakarta (ANTARA) – Duta Besar (Dubes) Prancis untuk Indonesia, Fabien Penone menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota untuk membahas beberapa kerja sama di bidang seni, fesyen hingga kuliner.

    Pertemuan itu berlangsung sekitar satu jam di Ruang Tamu Gubernur, Balai Kota Jakarta, pada Jumat.

    Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi dan Sosial Chico Hakim mengatakan kerja sama itu memang sudah terjalin sebelumnya antara Paris-Jakarta sebagai “sister city”.

    “Kebetulan juga Jakarta adalah ‘sister city’ dari Paris dan ada beberapa poin tadi yang bisa dikerjasamakan. Satu ada fesyen, kerja sama ‘fashion week’ dibawa delegasi dari Jakarta ke sana dan juga sebaliknya, ‘Jakarta Fashion Week’ dan lain-lain,” kata Chico.

    Selain itu, kedua kota ini juga bekerjasama di bidang perfilman dan kesenian lainnya.

    Khusus saat HUT Jakarta pada bulan Juni mendatang, Chico mengatakan, Prancis juga akan melakukan pentas musik di Kota Tua Jakarta.

    “Kedua sinema atau bioskop, perfiliman yang selama ini juga sudah terjalin. Prancis sudah pernah menjalin kerja sama dengan pihak Yogya,” katanya.

    Ada festival film dan berharap akan ada kerja sama juga dengan Jakarta. “Musisi-musisi dari Prancis yang akan pentas di Kota Tua bulan Juli nanti, menyambut Ulang Tahun Jakarta,” katanya.

    Selain itu, Jakarta dan Prancis juga bekerjasama di bidang makanan. Seperti yang diketahui kini di Jakarta sudah banyak restoran Prancis.

    Di bulan Oktober nanti, Jakarta dan Prancis juga akan melakukan kerja sama di bidang gastronomi. Namun, dia belum menjelaskan secara detail terkait hal tersebut.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono Anung Tegur Satpol PP Arogan Bongkar Tenda Pengunjuk Rasa, Berujung Permintaan Maaf – Halaman all

    Pramono Anung Tegur Satpol PP Arogan Bongkar Tenda Pengunjuk Rasa, Berujung Permintaan Maaf – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jakarta Pramono Anung menyoroti pembubaran paksa aksi ‘Piknik Melawan’ di Gerbang Pancasila, Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu (9/4/2025) sore.

    Pasalnya, pembubaran yang dilakukan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dinilai arogan.

    Menurut politikus PDIP itu, petugas Satpol PP tak seharusnya membubarkan paksa massa aksi yang tengah berunjuk rasa.

    Pramono Anung menilai, hal ini bukanlah tupoksi atau tugas dari Satpol PP.

    Oleh karena itu, ia langsung menegur secara langsung atasan Satpol PP Jakarta dan mengingatkan agar peristiwa tersebut tak terulang kembali.

    “Enggak boleh terjadi Satpol PP melakukan itu, itu bukan tugas Satpol PP, sehingga saya sudah memberikan teguran secara langsung kepada kepala dinas yang bersangkutan.”

    “Saya bilang ini tidak boleh terjadi kembali,” ujar Pramono Anung di Velodrome, Jakarta Timur, Kamis (10/4/2025) dilansir Tribun Jakarta.

    Sebagai kepala daerah, Pramono Anung pun mengaku kecewa dengan sikap arogan yang diperlihatkan oleh anak buahnya ini.

    “Kemarin malam saya langsung menegur kepala dinas terkait dan saya sungguh sangat kecewa,” ujar Pramono Anung.

    Satpol PP Jakarta Minta Maaf 

    Menindaklanjuti perintah Pramono Anung, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan pun meminta maaf.

    Terutama, atas tindakan arogan yang sebelumnya dilakukan tim-nya terhadap massa aksi ‘Piknik ‘Melawan’.

    Selanjutnya, Satriadi pun berjanji bakal lebih mengedepankan pendekatan dialogis dalam menangani aksi demonstrasi.

    “Kami menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang terjadi dalam aksi DPRD pada Rabu sore. Kami akan lebih mengedepankan dialog untuk menangani situasi serupa,” jelas Satriadi.

    Pihaknya juga memastikan, Satpol PP bakal terus berusaha lebih baik lagi dalam menangani aksi unjuk rasa.

    Sehingga, aspirasi masyarakat dapat tersampaikan tanpa menimbulkan gesekan.

    “Pendekatan humanis dan komunikatif akan kami jadikan standar dalam setiap pengamanan.”

    “Kami ingin memastikan bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum tetap terjaga, sejalan dengan ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat luas,” ujar Satriadi.

    Kronologi Peristiwa

    Sebelumnya, para demonstran yang menolak pengesahan UU TNI melakukan aksi menginap di depan Gerbang Pancasila Gedung Parlemen, Jalan Gelora, Senayan, Jakarta Pusat.

    Aksi ini telah dilakukan sejak Senin (7/4/2025) pagi.

    Lalu, pada Rabu lalu, sejumlah petugas Satpol PP membongkar paksa tenda para massa aksi.

    Bahkan ada seorang petugas yang terlihat merobek tenda yang di dalamnya masih ditempati para demonstran.

    Pembongkaran dilakukan dengan dalih aksi tersebut melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum.

    Massa dianggap melanggar ketertiban karena mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila.

    Perwakilan masyarakat sipil, Al, mengatakan pembubaran dilakukan sekitar pukul 17.00 WIB.

    “Aksi piknik dan kemah damai yang sedang berjalan di hari ketiga dibubarkan secara paksa oleh sekitar 30 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta sehingga harus dihentikan sementara,” kata Al, dalam keterangan tertulis, Rabu.

    AI mengatakan, sempat ada negosiasi antara demonstran dan anggota Satpol PP.

    “Kepala operasi (Satpol PP) berpegang teguh bahwa peserta aksi telah melanggar peraturan dengan menggunakan trotoar sebagai tempat aksi dan mengaku melakukan tindakan karena ada aduan dari masyarakat bahwa peserta aksi mengganggu pejalan kaki,” jelas AI.

    Al juga menjelaskan, peristiwa tersebut sempat diwarnai aksi tarik-menarik tenda antara Satpol PP dengan para demonstran.

    Tak hanya itu, mereka juga saling berebut logistik karena hendak diangkut oleh anggota Satpol PP.

    “Kami mengecam aksi sepihak yang tidak mengindahkan hak-hak warga negara untuk menggunakan fasilitas publik untuk menyampaikan aspirasi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta.”

    “Dan menuntut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mengambil tindakan terhadap perilaku anti-demokrasi dan kekerasan yang dilakukan bawahannya,” tegas Al.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Arogan Saat Usir Massa Aksi Piknik Melawan, Satpol PP Kini Ciut Kenal Omel Pramono: Kami Minta Maaf

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Ibriza Fasti Ifhami)(TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

  • Kekecewaan Pramono pada Satpol PP Usai Bubarkan Paksa Aksi "Piknik Melawan"
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        11 April 2025

    Kekecewaan Pramono pada Satpol PP Usai Bubarkan Paksa Aksi "Piknik Melawan" Megapolitan 11 April 2025

    Kekecewaan Pramono pada Satpol PP Usai Bubarkan Paksa Aksi “Piknik Melawan”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Jakarta
    Pramono Anung mengaku kecewa terhadap tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang membubarkan secara paksa aksi “Piknik Melawan” yang berlangsung di Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/4/2025) sore.
    Aksi ini diadakan sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang TNI yang dilakukan pada 20 Maret 2025.
    Pramono menjelaskan, setelah kejadian tersebut, ia langsung memberikan teguran kepada Kepala Dinas yang membawahi Satpol PP pada malam harinya.
    Ia menegaskan, tindakan pembubaran yang dilakukan oleh Satpol PP tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut.
    “Tadi malam saya langsung menegur Kepala Dinas terkait, dan saya sungguh sangat kecewa,” ujar Pramono saat ditemui di Jakarta International Velodrome pada Kamis (10/4/2025).
    Gubernur Jakarta tersebut menekankan bahwa pembubaran paksa oleh Satpol PP seharusnya tidak dilakukan karena berada di luar wewenang mereka.
    “Bagi saya pribadi, tidak boleh terjadi Satpol PP melakukan itu. Itu bukan tugas Satpol PP,” ucap Pramono.
    Pramono juga mengingatkan bahwa Satpol PP tidak memiliki tanggung jawab untuk membubarkan aksi damai semacam itu.
    “Saya sudah memberikan teguran secara langsung kepada Kepala Dinas yang bersangkutan. Saya bilang ini tidak boleh terjadi kembali,” tegasnya.
    Sejumlah masyarakat sipil telah menggelar aksi damai dengan mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila, Jalan Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, mulai Senin (7/4/2025).
    Aksi ini berlangsung selama tiga hari, meskipun sebelumnya Pengamanan Dalam DPR RI sempat memaksa pemindahan tenda mereka dari lokasi semula ke trotoar pada Selasa (8/4/2025).
    Setelah bertahan selama tiga hari, Satpol PP akhirnya membubarkan aksi damai tersebut secara paksa pada Rabu (9/4/2025) pukul 17.00 WIB.
    Kepala Satpol PP Jakarta Pusat Tumbur Parluhutan Purba menjelaskan, keputusan untuk membubarkan diambil karena penggunaan trotoar oleh massa aksi dianggap mengganggu aktivitas publik.
    “Mereka menghambat atau membahayakan aktivitas mereka dan pejalan kaki tidak bisa lewat,” ujar Tumbur saat dikonfirmasi pada Kamis (10/4/2025).
    Ia juga menyebutkan bahwa aksi tersebut melanggar Pasal 3 huruf i dan j juncto Pasal 54 ayat (1) Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
    “Ketika aturan dilanggar dengan mendirikan tenda-tenda yang menghalangi pejalan kaki, itu yang menjadi perhatian kami,” kata Tumbur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polri sebut telah terima laporan dari Bank DKI

    Polri sebut telah terima laporan dari Bank DKI

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Polri sebut telah terima laporan dari Bank DKI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 April 2025 – 21:11 WIB

    Elshinta.com – Kabag Penum Ropenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago mengatakan bahwa Bareskrim Polri telah menerima laporan dari Bank DKI.

    “Benar, pada 1 April kami telah menerima laporan dari pihak Bank DKI,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    Terkait substansi laporan dan subjek yang dilaporkan, dia masih belum bisa membeberkannya.

    Kendati demikian, dirinya memastikan bahwa laporan tersebut telah ditindaklanjuti.

    “Saat ini, pelaporan tengah didalami dan dipelajari lebih lanjut,” katanya.

    Diketahui, sejumlah nasabah Bank DKI mengeluhkan tak bisa melakukan transaksi sejak malam takbiran Idul Fitri lalu atau 30 Maret 2025.

    Imbasnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, dibebastugaskan dari jabatannya menyusul adanya masalah tersebut.

    Selain itu, Pramono dengan tegas meminta permasalahan ini dilaporkan ke Bareskrim untuk diproses secara hukum. Menurutnya, pihak yang merugikan warga Jakarta harus menerima konsekuensi atas tindakannya.

    “Karena ini sudah keterlaluan. Enggak mungkin enggak melibatkan orang dalam,” katanya.

    Sementara itu, Bank DKI Jakarta memastikan bahwa tidak ada serangan peretas atas gangguan sistem perbankan sejak 29 Maret 2025 dan dipastikan semua dana nasabah aman.

    “Dari evaluasi yang dilakukan Bank DKI, kami sudah memeriksa mendalam belum ada indikasi serangan hacker,” kata Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo.

    Agus memastikan bahwa tidak ada kesengajaan dalam gangguan sistem perbankan yang terjadi sejak 29 Maret 2025 itu.

    Ia menjelaskan bahwa gangguan sistem perbankan dikarenakan sistem pengamanan internal Bank DKI pada waktu itu secara otomatis mengaktifkan fitur pemulihan.

    “Fitur itu sebagai langkah proteksi untuk memastikan stabilitas layanan dan keamanan transaksi seluruh nasabah,” ujarnya.

    Sumber : Antara