Pramono Ungkap Alasan Proses Panjang Izin Bangun Gereja di Jakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan penyebab banyaknya izin pembangunan gereja di Jakarta yang memakan waktu lama.
Ia mengakui perizinan untuk pendirian
gereja
di Ibu Kota sangat pelik dan harus diperbaiki.
“Ya, karena memang izinnya itu kan berjenjang dan pelik sekali. RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), nanti naik ke Gubernur, baru di ujungnya,” ujar Pramono usai meresmikan Gereja HKBP Ressort Pondok Kelapa di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (14/12/2025).
“Dan ini prosesnya selalu panjang. Kalau ada yang tidak setuju, selalu kemudian tidak terproses. Dan itulah yang memang harus diperbaiki,” imbuh dia.
Politikus PDI Perjuangan itu menekankan, rumitnya proses mendirikan gereja itu menjadi pekerja rumah bagi FKUB, pemerintah provinsi, dan masyarakat.
Pramono mencontohkan pengurusan izin untuk mendirikan Gereja HKBP Ressort Pondok Kelapa yang baru saja diresmikannya bisa memakan waktu 35 tahun.
“Mungkin pendetanya yang sekarang pada waktu itu masih anak-anak. Itulah realita yang ada di Jakarta,” ujar dia.
Meski begitu, Paramono tetap bersyukur Gereja HKBP Ressort Pondok Kelapa bisa selesai dibangun dan diresmikan.
Sebelumnya,
Pramono Anung
meminta agar izin pembangunan rumah ibadah di Jakarta tidak boleh lagi ditahan-tahan apabila seluruh persyaratan sudah lengkap.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat meresmikan renovasi Gedung Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (16/11/2025).
“Dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) saya sudah sampaikan, enggak boleh lagi kalau persyaratannya itu sudah lengkap pembangunan rumah-rumah ibadah, rumah ibadah apa saja, ditahan-tahan, enggak boleh lagi,” ucap Pramono.
Sejak awal kepemimpinannya, dirinya berkomitmen untuk menjadi gubernur bagi seluruh umat beragama tanpa pengecualian.
“Berkali-kali saya menyampaikan, saya kalau jadi gubernur, maka saya akan menjadi gubernur bagi semua agama dan itu secara konsisten saya lakukan,” lanjut dia.
Pramono juga menginstruksikan jajarannya agar lebih teliti dalam memproses perizinan rumah ibadah.
“Saya bilang sama biro saya, untuk betul-betul dicermati. Karena bagi saya menjadi pemimpin bagi semua agama, semua umat itu lebih utama dan harus adil,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Pramono Anung
-
/data/photo/2025/12/14/693e61125672c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pramono Ungkap Alasan Proses Panjang Izin Bangun Gereja di Jakarta Megapolitan 14 Desember 2025
-
/data/photo/2025/12/14/693e509ca53e3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pramono Resmikan HKBP Pondok Kelapa Setelah Proses Izin 35 Tahun Megapolitan 14 Desember 2025
Pramono Resmikan HKBP Pondok Kelapa Setelah Proses Izin 35 Tahun
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Gereja HKBP Ressort Pondok Kelapa di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (14/12/2025).
Gereja ini baru bisa digunakan setelah proses perizinan yang memakan waktu 35 tahun.
“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Minggu tanggal 14 Desember tahun 2025, Gedung Gereja
HKBP Pondok KelapaJakarta
Timur, dengan ini saya nyatakan diresmikan,” ujar Pramono.
Selama itu jemaat sempat berpindah-pindah, dan akhirnya pembangunan bisa diselesaikan.
“Akhirnya, alhamdulillah, hari ini selesai,” kata Pramono.
Pramono berharap
peresmian gereja
bisa menjadi contoh kerukunan umat beragama di Jakarta.
“Dan juga hal berkaitan dengan bagaimana jemaat untuk memperkuat rohaninya itu di Jakarta menjadi hal yang lebih mudah,” katanya.
Ia menambahkan, saat ini ada 82 gereja HKBP di Jakarta dan sekitarnya.
Soal lamanya proses izin, Pramono mengatakan pengurusan izin gereja memang selalu panjang, dan jika ada yang tidak setuju, proses izin tidak bisa berjalan.
“Dan itulah yang memang harus diperbaiki. Maka dalam pelantikan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang kebetulan saya yang melantik dalam FKUB yang baru, itu yang menjadi ‘PR’ bersama yang harus diselesaikan,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/13/693ceb0dcc800.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pramono: Bantuan untuk Pedagang Kalibata Tunggu Proses Hukum Selesai Megapolitan 14 Desember 2025
Pramono: Bantuan untuk Pedagang Kalibata Tunggu Proses Hukum Selesai
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi pertanyaan terkait bantuan untuk pedagang yang kiosnya dibakar usai pengeroyokan dua mata elang di Kalibata, Pancoran, Kamis (11/12/2025).
Menurut Pramono, pemerintah provinsi akan menunggu proses hukum dari kepolisian selesai sebelum memberikan bantuan.
“Persoalan di
Kalibata
masih ditangani polisi, jadi kami menunggu sampai urusan hukumnya selesai,” ujar Pramono usai meresmikan HKBP Ressort Pondok Kelapa, Minggu (14/12/2025).
Pramono menambahkan, kios-kios yang dibakar berdiri di atas lahan milik Pemprov Jakarta.
Setelah masalah hukum jelas, pemprov akan memberikan penjelasan lebih lanjut.
“Nanti pada saatnya saya akan sampaikan setelah ini clear, ya. Saya enggak mau ber-statement sebelum ini urusannya clear,” tutur Pramono.
Sementara itu, pedagang Kalibata kini menghadapi kesulitan membangun kembali usaha karena kehilangan modal.
“Untuk kondisi pedagang saat ini, kami belum keluar dulu (jualan). Pertama, memang situasi sudah kondusif, insya Allah sudah aman. Cuma memang, pertama kami masih trauma, kedua mau jualan pun meskipun sudah kondusif, kami kehabisan modal,” kata Purwanto, koordinator pedagang, Sabtu (13/12/2025).
Barang dagangan dan tempat bernaung pedagang musnah dilalap api. Para pedagang kini bingung memulai kembali usaha.
“Kami pedagang hancur semua. Enggak tersisa. Kasihan teman-teman yang lain, mau jualan pun sudah tidak ada modal lagi,” ujarnya.
Polisi telah memberikan permintaan maaf dan menjanjikan jaminan keamanan serta bantuan modal saat pedagang mulai beraktivitas.
“Kedua, akan mem-back up kami pengamanannya saat kami beraktivitas berjualan lagi. Alhamdulillah memberikan bantuan, seberapapun bantuan kami terima, kami ucapkan terima kasih,” tambah Purwanto.
Meski ada bantuan, dana belum bisa langsung dibagikan karena harus melalui pendataan agar distribusi transparan.
“Kalau untuk aktivitas kembali, kita nunggu modal dulu meskipun sudah ada bantuan modal dari Kapolda Metro. Cuma kami belum bisa bagikan karena ini harus transparan pembagiannya,” jelasnya.
Pengeroyokan terhadap dua debt collector atau mata elang (matel) di Kalibata, Kamis (11/12/2025), berujung pada kematian kedua korban serta perusakan fasilitas warga.
Peristiwa bermula saat dua mata elang menghentikan seorang pengendara motor di Jalan Raya Kalibata sekitar pukul 15.45 WIB.
Melihat kejadian itu, lima orang dari sebuah mobil yang berada di belakang pemotor turun dan terlibat cekcok.
“Nah, setelah diberhentiin, tiba-tiba pengguna mobil di belakangnya membantu,” kata Kapolsek Pancoran Komisaris Polisi Mansur.
Berdasarkan keterangan warga, lima orang tersebut memukuli dua mata elang dan menyeret mereka ke pinggir jalan.
Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Polsek Pancoran menerima laporan dugaan penganiayaan melalui layanan 110.
“Polsek Pancoran menerima laporan melalui layanan 110 mengenai adanya dugaan penganiayaan terhadap dua pria di area parkir depan TMP Kalibata,” ujar Trunoyudo dalam konferensi pers, Jumat (12/12/2025) malam.
Saat petugas tiba di lokasi sekitar pukul 16.00 WIB, satu korban ditemukan tewas di tempat, sementara satu korban lainnya dalam kondisi kritis dan kemudian meninggal dunia di RS Budi Asih, Jakarta Timur.
Kematian kedua mata elang memicu amarah rekan-rekannya, yang kemudian merusak dan membakar kios pedagang di sekitar lokasi kejadian.
“Polri telah melakukan langkah-langkah intensif selama 1×24 jam, termasuk olah TKP, pemeriksaan 12 saksi, pengamanan lokasi, dan pendampingan keluarga korban,” kata Trunoyudo.
Polisi menetapkan enam anggota Polri sebagai terduga pelaku pengeroyokan, masing-masing berinisial JLA, RGW, IAB, IAM, BN, dan AN.
“Adapun keenam tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas (Yanma) Mabes Polri,” jelas Trunoyudo.
Keenamnya dijerat Pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia dan tengah menjalani pemeriksaan etik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Marak kebakaran, gedung-gedung di Jakarta diaudit
Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan jajarannya untuk melakukan pemeriksaan ulang dan audit terhadap kelayakan gedung-gedung di Jakarta, khususnya yang ada di wilayah padat.
Hal tersebut dikatakan Pramono menyikapi maraknya kebakaran yang melanda permukiman dan rumah toko (ruko) dalam beberapa waktu terakhir.
“Hal yang berkaitan dengan gedung-gedung, saya sudah memerintahkan dinas terkait, yakni Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, kemudian Bina Marga, kemudian Dinas Perizinan, semuanya untuk memeriksa kembali,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu.
Pramono mengatakan, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Terutama pada bangunan yang mengalami perubahan fungsi maupun penambahan struktur tanpa pengaturan keselamatan yang memadai.
Pramono mencontohkan kasus kebakaran hebat yang terjadi di kawasan Jalan Suprapto, Jakarta Pusat, pada sebuah bangunan yang disebutnya sebagai “gedung yang tumbuh”.
Menurut Pramono, bangunan tersebut awalnya merupakan bangunan lama yang kemudian mengalami penambahan struktur secara signifikan.
“Jadi ada bangunan lama, tiba-tiba dibangun satu gedung yang tumbuh, yang berbeda dengan kiri-kanannya. Ketinggiannya enam tingkat,” katanya.
Namun, Pramono menilai penambahan bangunan itu tidak diiringi dengan pengaturan akses dan standar keselamatan yang memadai.
Pramono menyebutkan, jalur naik dan turun di dalam gedung tidak tertata dengan baik. Bahkan ditemukan penempatan baterai drone di sepanjang jalur tersebut.
“Baik jalan ke atas maupun ke bawah tidak diatur. Bahkan di sepanjang jalan naik ke atas itu ditempatkan baterai untuk drone. Itulah yang menyebabkan kebakaran yang sangat dahsyat,” katanya.
Pramono memastikan penanganan hukum atas peristiwa kebakaran tersebut saat ini telah ditangani oleh pihak Kepolisian.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mengambil tanggung jawab terhadap penanganan korban, khususnya terkait jenazah dan layanan kesehatan.
“Seperti yang saya janjikan, bagi siapapun yang berkaitan dengan penguburan dan juga penanganan kesehatannya menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI Jakarta,” tegas Pramono.
Meski demikian, Pramono mengungkapkan bahwa sebagian korban telah dimakamkan di daerah asal masing-masing.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejatinya telah menyiapkan fasilitas dan dukungan bagi proses pemakaman tersebut. “Ternyata ada beberapa yang kemudian dikuburkan di daerahnya masing-masing, ya itu monggo (silakan). Tetapi sebenarnya kami mempersiapkan,” katanya.
Pramono berharap pemeriksaan ulang terhadap gedung-gedung di Jakarta dapat memperketat pengawasan perizinan serta mencegah bangunan bermasalah yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
Sebelumnya, terjadi kebakaran Rumah Toko (Ruko) Terra Drone di Jakarta Pusat yang menewaskan 22 orang pada Selasa (9/12) dan diduga akibat adanya baterai drone yang jatuh dan menimbulkan percikan api.
“Kami memeriksa dua saksi kunci yang melihat langsung bagaimana proses terjadinya kebakaran,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Jumat (12/12).
Menurut dia, dari keterangan saksi kunci tersebut didapati bahwa kebakaran yang menyebabkan 22 orang meninggal dunia itu disebabkan adanya baterai drone yang terjatuh.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Jakarta antisipasi cuaca ekstrem dan pohon tumbang
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengantisipasi potensi cuaca ekstrem, termasuk pohon tumbang dan banjir rob yang kerap terjadi di sejumlah lokasi di kota metropolitan ini.
“Jadi untuk pohon tumbang, termasuk yang di Jakarta Pusat, sebenarnya saya sudah memerintahkan sudah hampir 65 ribu pohon itu dirapikan,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu.
Berbagai langkah mitigasi, mulai dari perapian puluhan ribu pohon hingga penguatan sistem pompa dan tanggul telah dilakukan untuk meminimalkan dampak bencana.
Terkait pohon tumbang yang terjadi di sejumlah lokasi akhir-akhir ini, termasuk di wilayah Jakarta Pusat, Pramono mengungkapkan bahwa pihaknya telah lebih dulu memerintahkan perapian terhadap hampir 65.000 pohon di seluruh Jakarta.
Namun, tidak semua pohon bisa ditangani secara agresif. Pramono membagi pohon di Jakarta ke dalam tiga kategori, yakni pohon berukuran sangat tinggi, sedang dan pendek.
Pohon-pohon yang berukuran sangat tinggi umumnya telah berusia puluhan tahun dan tidak boleh sembarangan dipangkas atau ditebang
“Masalahnya, yang pohon tinggi sekali ini kebanyakan sudah puluhan tahun. Dan itulah pohon yang tidak boleh diutak-utik,” katanya.
Menurut Pramono, pohon-pohon tua tersebut merupakan bagian penting dari identitas Jakarta sebagai kota yang rindang dan hijau.
Namun, perubahan iklim global dan anomali cuaca membuat risiko tumbangnya pohon semakin tinggi, tidak hanya di Jakarta tetapi juga di berbagai kota besar di dunia.
Pramono mencontohkan fenomena serupa yang terjadi di sejumlah negara seperti Italia, Spanyol, Thailand, Jepang hingga Malaysia. Kendati demikian, Pramono menegaskan tidak ingin menjadikan anomali cuaca sebagai kambing hitam.
“Saya tidak mau menyalahkan anomali cuaca. Tanggung jawab Pemerintah Jakarta adalah tetap mempersiapkan supaya tidak terjadi kembali,” ujar Pramono.
Selain pohon tumbang, Pramono juga menyoroti kesiapsiagaan Jakarta dalam menghadapi banjir rob dan cuaca ekstrem.
Pramono mengungkapkan, saat rob terjadi selama tiga hari sebelumnya, Jakarta sebenarnya berada dalam kondisi rawan banjir besar jika tidak dilakukan langkah antisipasi.
“Kalau tidak kita lakukan modifikasi cuaca, tanggulnya kita tidak rawat, pompanya kita tidak jalankan, Jakarta pasti banjir,” katanya.
Pramono menilai upaya mitigasi sering kali tidak disadari publik karena hasilnya adalah tidak terjadinya bencana. Padahal, Pemprov DKI telah persiapan sejak jauh hari.
“Dari 15 hari sebelumnya kita sudah rapat berkali-kali. Prediksinya banjir akan terjadi di Marunda, Muara Angke, Muara Baru dan sekitarnya. Tapi Alhamdulillah tidak terjadi,” katanya.
Terkait potensi cuaca ekstrem ke depan, Pramono menyebutkan, fase paling berisiko telah terlewati, yakni saat banjir rob terjadi bersamaan dengan fase bulan purnama (full moon).
Saat itu, kekhawatiran publik terhadap potensi Jakarta tenggelam sempat mencuat.
Pramono juga mengungkapkan adanya peringatan serius dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait risiko jebolnya tanggul apabila rob tidak tertangani.
“Pak Ahok mengingatkan secara serius,l dan saya terima kasih. Kalau tidak ditangani, jebolnya bisa sampai ke Monas,” ujar Pramono.
Meski demikian, Pramomo mengakui pada periode akhir Desember 2025 hingga Januari 2026, Jakarta masih berpotensi menghadapi curah hujan tinggi.
Risiko terbesar, menurut Pramono, apabila hujan lebat terjadi bersamaan dengan naiknya air rob sehingga air tidak bisa mengalir ke laut.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta mengandalkan lebih dari 1.200 unit pompa, terdiri dari sekitar 600 pompa portabel (mobile) dan lebih dari 600 pompa permanen (stasioner).
“Kalau rob-nya masih tertangani dan tidak naik, pompa yang kita miliki sekarang sebenarnya bisa untuk menangani Jakarta,” kata Pramono.
Pramono telah menginstruksikan seluruh jajaran wilayah dan dinas terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi curah hujan tinggi dan banjir pesisir (rob) menjelang akhir tahun.
Hal ini disampaikan Pramono saat memimpin Townhall Meeting bersama para camat dan lurah serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/12).
Pramono menyampaikan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi peningkatan curah hujan yang diperkirakan akan terjadi mulai pekan kedua Desember 2025 hingga Januari 2026.
Curah hujan bahkan diprediksi dapat mencapai di atas 200 hingga 300 mm per hari yang dapat menyebabkan banjir di Jakarta.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Tak Mau Ricuh Matel Terulang Lagi, Pramono Minta Polisi Usut Tuntas Bentrok di Kalibata
JAKARTA – Gubernur Jakarta Pramono Anung mempersilakan kepolisian menuntaskan bentrok di Kalibata yang berawal dari peristiwa pengeroyokan mata elang. Ia tak mau kejadian semacam ini kembali terulang karena menimbulkan kerugian yang harus diurusi Pemprov Jakarta.
“Kelihatannya kecil ada mata elang dan apa ya, menagih kepada kelompok kemudian terjadi kekerasan, saling balas-membalas yang akhirnya beban itu menjadi beban Pemerintah DKI Jakarta. Saya enggak mau itu terjadi di Jakarta, terulang kembali,” kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Sabtu, 13 Desember.
“Maka untuk itu, saya memberikan keleluasaan dan juga karena menjadi tugas sepenuhnya dari aparat penegak hukum, biarkan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan ini terlebih dahulu,” sambung dia.
Sementara saat disinggung soal lapak kaki lima yang dibakar pascapengeroyokan itu, Pramono mengaku sedang mengatur pemberian bantuan yang akan dilakukan pihak Pemprov Jakarta. “Kebetulan lahan yang digunakan itu lahannya pemerintah kota semua. Tentunya kami sedang mengorganisasikan, me-reorganisasi tentang ini,” tegas dia.
Pramono mengaku sudah meminta dinas yang terkait dengan UMKM mempelajari kondisi di lapangan. “Nanti pada saatnya saya segera putuskan. Tapi itu lahannya, lahannya pemerintah Jakarta semuanya,” ungkap Menteri Sekretaris Kabinet era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu.
Diberitakan sebelumnya, dua mata elang tewas dikeroyok sekelompok orang tidak dikenal (OTK) di depan TMP Kalibata. Peristiwa itu terjadi setelah kedua korban menyetop seorang pengendara motor yang melintas di lokasi.
Polda Metro Jaya kemudian menetapkan enam tersangka dalam kasus ini. Mereka merupakan anggota polisi Pelayanan Markas (Yanma) di Mabes Polri berinsial JLA, RJW, IAB, IAM, BN, dan AN.
“Berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikserta pemeriksaan saksi, penyidik menetapkan enam orang sebagai tersangka,” kata Karo Penmas Div Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam jumpa pers di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jumat 12 Desember.
Dalam kasus ini para tersangka disangkakan dengan Pasal 170 Ayat 3 KUHP. “Penerapan pasal-pasal tersebut sesuai bukti,” pungkasnya.
-

Miartiko Gea jadi Ketua PA GMNI Jakarta Raya
Jakarta (ANTARA) – Konferensi Daerah (Konferda) V Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya menetapkan Miartiko Gea sebagai ketua yang baru untuk kepemimpinan lima tahun ke depan.
Wakil Ketua Umum DPP PA GMNI, Ugik Kurniadi di Jakarta, Sabtu, menegaskan bahwa Konferda V bukan sekadar forum pemilihan kepemimpinan, melainkan momentum untuk memperkuat orientasi program yang berbasis pemberdayaan dan keberpihakan sosial.
“Ke depan akan ada program pembaruan database anggota PA GMNI Jakarta Raya sebagai bagian dari agenda pemberdayaan organisasi. Data yang kuat akan menentukan arah gerak yang tepat,” katanya.
Ugik menyampaikan bahwa Konferda V secara resmi menetapkan Miartiko Gea sebagai Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya, didampingi Lukman Hakim sebagai Sekretaris dan Firman Tendry sebagai Bendahara Umum.
Ketiganya bersama Ario Sanjaya dan Dwi Rio Sambodo diberi mandat menyusun kelengkapan struktur kepengurusan.
Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya Miartiko menegaskan komitmennya untuk menjaga kepercayaan kader dan alumni GMNI dalam memimpin organisasi periode 2025-2030.
Miartiko menekankan bahwa kaderisasi tetap menjadi roh perjuangan dan hingga saat ini GMNI aktif telah melaksanakan 78 kali kaderisasi, 9 Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD) dan 2 Kaderisasi Tingkat Menengah (KTM) di wilayah Jakarta Raya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan bahwa nasionalisme tidak berhenti pada simbol dan romantisme sejarah, melainkan diwujudkan melalui konsistensi kepemimpinan, keberpihakan kepada rakyat kecil serta praktik gotong-royong dalam kebijakan publik.
Pramono menyatakan bahwa isu nasionalisme dan kemiskinan merupakan cita-cita utama perjuangan aktivis GMNI sejak awal. Ukuran nasionalisme seorang pemimpin dapat dilihat dari kesesuaian antara apa yang diucapkan, dijanjikan dan dilaksanakan.
“Jejak seorang pemimpin itu dilihat dari konsistensi. Dalam perjuangan hidup saya, persoalan nasionalisme dan kemiskinan menjadi tempat utama,” ujar Pramono.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/02/24/67bc533849c91.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ahli: Perluasan PAM Jadi Solusi Kurangi Ketergantungan Air Tanah di Jakarta Megapolitan 13 Desember 2025
Ahli: Perluasan PAM Jadi Solusi Kurangi Ketergantungan Air Tanah di Jakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pakar Ilmu Lingkungan Mahawan Karuniasa menilai perluasan layanan air PAM menjadi solusi mengurangi ketergantungan warga Jakarta pada air tanah.
Selama akses air PAM belum merata dan dianggap mahal, masyarakat akan terus menggunakan
air tanah
.
“Sebenarnya jadi agak lucu ya, karena orang yang menggunakan air tanah itu karena tidak terjangkau
perpipaan
secara umum,” ujar Mahawan kepada
Kompas.com
, Sabtu (13/12/2025).
Mahawan menjelaskan, sistem PAM memanfaatkan air permukaan seperti sungai dan waduk yang kemudian diolah dan disalurkan melalui jaringan perpipaan.
Jika jaringan ini diperluas dan pasokan berjalan lancar, warga akan lebih memilih air PAM karena lebih praktis dan aman.
Selain perpipaan, Mahawan menyebut air hujan juga bisa dijadikan pilihan untuk mengurangi ketergantungan pada air tanah.
Namun, opsi ini memiliki banyak keterbatasan. Dari sisi kualitas, air hujan berpotensi tercemar.
Bahkan, air hujan di
Jakarta
saat ini disebut-sebut telah mengandung mikroplastik.
Dari sisi ketersediaan, air hujan hanya bisa dimanfaatkan saat musim hujan dan tidak tersedia saat kemarau.
“Air harus dilihat dari kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Panen air hujan tidak selalu memenuhi tiga hal itu,” ujarnya.
Untuk kebutuhan minum, air isi ulang dan air kemasan dapat menjadi alternatif.
Namun, Mahawan menegaskan bahwa air kemasan tidak dapat menggantikan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan sanitasi.
Karena itu, air kemasan dinilai hanya sebagai solusi terbatas untuk konsumsi, bukan untuk kebutuhan rumah tangga secara keseluruhan.
Mahawan juga mendorong pemanfaatan sistem
daur ulang air
, terutama di hotel, apartemen, dan gedung komersial.
Air hasil daur ulang dapat digunakan untuk keperluan nonkonsumsi, seperti toilet dan penyiraman tanaman.
Langkah ini dinilai efektif untuk menekan penggunaan air tanah dalam jumlah besar.
Mahawan menekankan, pengurangan penggunaan air tanah hanya bisa dilakukan jika masyarakat memiliki akses
air bersih
yang aman, terjangkau, dan pasokannya lancar.
“Alternatif penggunaan air tanah oleh masyarakat itu ya bisa dengan memperluas jaringan perpipaan,” kata dia.
Di lain sisi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut cakupan layanan air bersih di Jakarta saat ini baru mencapai 74,24 persen.
Ia menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 80 persen pada akhir 2025.
“Sampai saat ini, sekarang air bersih di Jakarta sudah 74,24 persen. Ini adalah hal yang menggembirakan dan mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun bisa adalah 80 persen,” Selasa (9/9/2025).
Pramono menekankan, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar bagi warga Jakarta.
Ia berharap seluruh wilayah Ibu Kota sudah dapat terlayani air bersih secara penuh pada 2029.
“Saya tahu bahwa air buat Jakarta itu sesuatu yang sangat penting sekali. Dan untuk itu, saya sudah berkali-kali menyampaikan kepada Pak Dirut, mudah-mudahan di tahun 2029, dan seluruh air bersih di Jakarta bisa terpenuhi dengan baik,” ungkap Pramono.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

