Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Kemendagri apresiasi kolaborasi Jakarta-Lampung tingkatkan layanan

    Kemendagri apresiasi kolaborasi Jakarta-Lampung tingkatkan layanan

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengapresiasi kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Pemprov Lampung dalam mengembangkan potensi daerah serta meningkatkan pelayanan publik.

    Hal itu disampaikan Tomsi dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Lampung di Gedung Balairung DKI Jakarta, Selasa.

    “Atas nama Kementerian Dalam Negeri, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kedua pemerintahan provinsi yang telah melaksanakan kerja sama kolaborasi,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, kerja sama tersebut merupakan wujud nyata dari semangat otonomi daerah yang kondusif dan produktif.

    Lebih lanjut, Tomsi menyadari bahwa tantangan pembangunan tidak dapat diselesaikan secara sektoral, sehingga dibutuhkan kerja sama yang kuat.

    Oleh karena itu, upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Lampung merupakan langkah maju dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan responsif.

    “Semoga kolaborasi ini dapat melahirkan suatu program-program yang konkret,” harapnya.

    Dia mengatakan Kemendagri akan terus memantau keberhasilan dari kerja sama tersebut. Ia berharap kerja sama ini dapat mendukung kemajuan yang berkelanjutan, sehingga nantinya bisa ditiru oleh provinsi lain.

    Dengan demikian, terbangun kemajuan bersama yang didasari oleh semangat gotong royong secara berkelanjutan.

    Sebagai informasi, penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Penandatanganan juga dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov DKI segera tindaklanjuti besi JPO yang hilang di Daan Mogot

    Pemprov DKI segera tindaklanjuti besi JPO yang hilang di Daan Mogot

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/4/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Pemprov DKI segera tindaklanjuti besi JPO yang hilang di Daan Mogot
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 15 April 2025 – 15:15 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjanjikan segera menindaklanjuti hilangnya sejumlah besi pada anak tangga jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Daan Mogot, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

    “Memang itu dicuri dan kami segera tindak lanjuti,” tegas Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Pramono mengakui sudah menerima laporan, ia juga sudah memerintahkan jajarannya untuk memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV) di lokasi kejadian.

    Pramono menjelaskan hal itu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang lagi karena yang dirugikan tidak hanya pemerintah tetapi juga warga yang selama ini menggunakan JPO.

    Menurut Pramono, pencurian fasilitas umum bukanlah hal baru yang terjadi di Jakarta. Ia mencontohkan kasus pencurian lampu di kawasan Semanggi yang sempat membuat area tersebut gelap gulita.

    Pramono menyampaikan sebelumnya wilayah Semanggi pernah tampak bercahaya dan menyala dengan indah, namun kemudian gelap gulita karena lampunya mendadak hilang.

    “Kasusnya juga sama, pencurian. Memang, apa ya, Jakarta ini kadang-kadang terlalu menarik, ada yang kemudian dicuri,” kata Pramono.

    Sebagai langkah pencegahan, Pemprov DKI Jakarta berencana akan memasang CCTV di berbagai titik dan menempatkan petugas keamanan untuk mencegah kejadian serupa terulang.

    Sebelumnya, sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram @lbj_jakarta menunjukkan kondisi tangga JPO Daan Mogot yang berlubang akibat hilangnya beberapa besi anak tangga.

    Dalam video tersebut, tampak warga menuruni tangga dengan sangat hati-hati agar tidak terperosok. Mereka terlihat fokus menatap setiap pijakan, memastikan kaki tidak salah langkah.

    JPO tersebut berada tidak jauh dari SPBU Vivo Daan Mogot dan Halte Busway Jelambar. Pada Senin (14/4/2025), sejumlah petugas Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat sudah mendatangi JPO tersebut.

    Petugas membawa dua mobil dinas berisi kompresor, tiga lembar pelat besi ukuran 2×1 meter, gerinda, dan peralatan lainnya.

    Mereka juga menutup jalan agar pejalan kaki atau angkutan tidak melintas, sambil terlihat memperbaiki anak tangga yang bolong.

    Sumber : Antara

  • 15 Golongan yang Berhak Dapat Transportasi Umum Gratis DKI Jakarta, Ini Syarat dan Caranya!

    15 Golongan yang Berhak Dapat Transportasi Umum Gratis DKI Jakarta, Ini Syarat dan Caranya!

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan program transportasi gratis untuk 15 golongan masyarakat. Program ini berlaku untuk layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

    Program juga merupakan bagian dari prioritas 100 hari kerja pertama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

    Golongan yang Berhak Dapat Transportasi Gratis

    Berikut adalah daftar 15 golongan yang berhak mendapatkan layanan transportasi gratis di Jakarta:

    Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya Tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta Peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji UMP melalui Bank DKI Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tim Penggerak PKK Penduduk dengan KTP Kepulauan Seribu Penerima Beras Keluarga Sejahtera (Raskin) di Jabodetabek Anggota TNI dan Polri Veteran Republik Indonesia Penyandang disabilitas Lansia (usia di atas 60 tahun) Pengurus masjid (marbot) Pendidik dan tenaga kependidikan PAUD Juru Pemantau Jentik (Jumantik) Cara Mendapatkan Transportasi Publik Gratis di Jakarta

    Untuk memperoleh layanan transportasi publik gratis, setiap golongan masyarakat harus melakukan pendaftaran menggunakan kartu tertentu, yaitu Kartu Layanan Gratis Transjakarta (TJ Card) atau Jakcard Combo, sesuai dengan golongan masing-masing.

    Kartu ini diberikan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 133 Tahun 2018, yang mengubah Pergub Nomor 160 Tahun 2016 mengenai layanan Transjakarta gratis dan bus gratis bagi masyarakat tertentu.

    Cara Mendaftar Berdasarkan Golongan:

    – Golongan 1–6: Wajib mendaftar ke Bank DKI untuk mendapatkan Jakcard Combo. Dokumen yang diperlukan adalah KTP, Kartu Keluarga (KK), dan pasfoto.

    – Golongan 7–15: Mendaftar secara online melalui situs resmi Transjakarta untuk mendapatkan TJ Card. Dokumen yang diperlukan adalah KTP, KK, pasfoto, dan dokumen pendukung sesuai kategori.

    Setelah mendaftar dan lolos verifikasi, pemohon akan diberitahu mengenai jadwal dan lokasi pengambilan kartu.

    Penggunaan Kartu

    Kartu yang diperoleh bisa digunakan untuk layanan Transjakarta, MRT, dan LRT secara gratis.

    Informasi Pendaftaran

    Untuk informasi lebih lanjut, pendaftaran dapat dilakukan dengan mengunjungi kantor cabang Bank DKI terdekat, atau menghubungi contact center Transjakarta di nomor 1500-102 atau melalui akun Instagram @pt_transjakarta.

    Syarat Khusus Berdasarkan Golongan:

    Lansia: KTP DKI Jakarta Disabilitas: KTP nasional dan bukti rekam medis Veteran: KTP dan Kartu Veteran Penerima Raskin: KTP dan Kartu Keluarga Sejahtera aktif Warga Kepulauan Seribu: KTP setempat Marbot: KTP dan SK Dewan Masjid Indonesia tahun berjalan PAUD: KTP dan SK mengajar tahun berjalan Jumantik: KTP dan SK Jumantik tahun berjalan TNI/Polri: KTP, foto berseragam, dan kartu anggota aktif

    Dengan mengikuti prosedur ini, masyarakat yang memenuhi syarat dapat menikmati layanan transportasi publik gratis di Jakarta. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemprov Jakarta Bakal Pasang CCTV di 30.000 Titik, Telan Anggaran Rp 380 Miliar Megapolitan 15 April 2025

    Pemprov Jakarta Bakal Pasang CCTV di 30.000 Titik, Telan Anggaran Rp 380 Miliar Megapolitan 15 April 2025

    Pemprov Jakarta Bakal Pasang CCTV di 30.000 Titik, Telan Anggaran Rp 380 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi Jakarta akan memasang kamera
    Closed Circuit Television
    (
    CCTV
    ) di 30 ribu titik di seluruh wilayah Jakarta. Program ini menelan anggaran sebesar Rp 380 miliar dan akan dilaksanakan secara bertahap.
    “CCTV, barangkali kalau ditotal hampir Rp380 miliar,” ucap Wakil Gubernur Jakarta
    Rano Karno
    usai meninjau JPO di Jalan Daan Mogot, Selasa (15/4/2025).
    Rano mengatakan, pemasangan CCTV merupakan bagian dari janji kampanye ia dan Gubernur Jakarta,
    Pramono Anung
    .
    Selain itu, pemasangan CCTV bertujuan untuk meningkatkan keamanan publik, sekaligus menanggapi insiden hilangnya besi anak tangga di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Jalan Daan Mogot, Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat, yang diduga merupakan aksi pencurian.
    “Kita pasang CCTV, karena itu menjadi program kita. Cuma memang untuk wilayah yang di luar ini kita mungkin anggaran tahun depan. Karena itu memang banyak, hampir 30 ribu titik CCTV yang akan kita pasang,” kata dia.
    Menurut Rano, anggaran tersebut wajar mengingat luasnya wilayah Jakarta dan banyaknya titik yang akan dipasangi CCTV.
    “Itu kecil, untuk Jakarta itu jumlah RT-RW se-Jakarta, 30.418. Saya masih ingat karena itu kampanye kita. Kita sudah mulai di taman-taman, bila kita pasang CCTV. Nah untuk yang RT-RW tahun depan karena masuk di program,” ungkap Pramono.
    Sebelumnya, Pramono menyebut hilangnya besi di JPO Daan Mogot adalah bentuk pencurian yang akan ditindak tegas. Ia telah memerintahkan jajarannya untuk memeriksa rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi.
    “Memang itu dicuri dan kami akan tindak lanjuti,” ucap Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/4/2025).
    Ia telah memerintahkan jajarannya untuk memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian.
    “Saya sudah minta di tempat itu untuk CCTV nya diambil, karena yang seperti ini tidak boleh terjadi,” kata dia.
    Kasus hilangnya besi di anak tangga JPO Daan Mogot ini pertama kali terungkap lewat sebuah video yang diunggah akun Instagram
    @
    lbj_jakarta.
    Dalam video, tampak warga menuruni tangga dengan sangat hati-hati untuk menghindari terperosok.
    Kepala mereka tertunduk, mata fokus menatap setiap pijakan, seolah memastikan kaki tidak salah langkah atau terperosok di antara celah anak tangga.
    Sesekali tangan mereka meraba dan menggenggam erat railing besi di sisi tangga, mencari keseimbangan agar tetap stabil di tengah rasa waswas yang tampak jelas dari gerakan tubuh mereka.
    JPO tersebut berada tak jauh dari SPBU Vivo Daan Mogot dan Halte Busway Jelambar.
    Adapun pada Senin (14/4/2025) hari ini, sejumlah petugas Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat mendatangi JPO tersebut.
    Petugas membawa dua mobil dinas berisi kompresor, tiga lembar pelat besi ukuran 2×1 meter, gerinda, dan lain-lain.
    Petugas pun menutup jalan supaya pejalan kaki atau angkutan tak naik. Petugas juga terlihat memperbaiki anak tangga yang bolong.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tuntut Dirut Bank DKI Dicopot, Massa Gelar Aksi Sambil Dirikan Tenda di Depan Balai Kota Megapolitan 15 April 2025

    Tuntut Dirut Bank DKI Dicopot, Massa Gelar Aksi Sambil Dirikan Tenda di Depan Balai Kota Megapolitan 15 April 2025

    Tuntut Dirut Bank DKI Dicopot, Massa Gelar Aksi Sambil Dirikan Tenda di Depan Balai Kota
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sekelompok massa yang menamakan diri Poros Pemuda untuk Kebenaran menggelar aksi damai dengan mendirikan tenda di trotoar depan pintu masuk Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Selasa (15/4/2025).
    Aksi ini mereka gelar sebagai bentuk protes atas buruknya pengelolaan
    Bank DKI
    .
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, terdapat tiga tenda berukuran 210 x 240 x 130 cm berwarna
    blue harbour tosca
    yang berjajar rapi di atas trotoar.
    Sejumlah massa aksi tampak duduk santai sambil berbincang satu sama lain. Sebagian lainnya menulis curahan hati di selembar kertas dan menempelkannya di permukaan tenda.
    Salah satu seruan yang tertulis di kertas tersebut berbunyi, “Usut Kasus Bank DKI, Copot Dirut Bank DKI, Jagain Kami Jangan Bubarin Kami, Kami Mau Menginap.”
    Tak hanya itu, tiga
    banner
    berwarna putih yang telah ditulis dengan cat semprot merah juga terpampang, bertuliskan tuntutan seperti “Benahi Bank Copot Dirut DKI,”, “Copot Dirut Utama Bank DKI,” dan “Aksi Damai Usut Bank DKI.”
    Perwakilan aksi, Ahmad Setiawan, menyebut aksi ini digelar sebagai respons atas kekecewaan masyarakat terhadap layanan aplikasi
    mobile banking
    Bank DKI, JakOne Mobile, yang belakangan ini bermasalah.
    “Kami hadir di sini atas dasar tadi keresahan dari masyarakat, dari pengguna nasabah dari Bank DKI itu sendiri yang merasa kecewa kepada Bank DKI,” ucap Ahmad, Selasa.
    Ia menegaskan, aksi damai ini dilakukan di depan Balai Kota karena pihaknya ingin menyampaikan langsung tuntutan kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung yang memiliki kewenangan untuk mencopot Direktur Utama Bank DKI.
    “Kami mulai aksi dari jam 10.00 WIB, sampai saat ini belum ada yang datang,” kata Ahmad.
    Selain itu, massa menuntut adanya perombakan besar-besaran di tubuh manajemen bank tersebut.
    “Ada perombakan besar-besaran yang kita inginkan. Yang jadi masalah ini bukan terjadi pertama kalinya. Ini terjadi sudah ketiga kalinya. Gubernur juga kemarin, Pak Gubernur, Pak Pramono, itu sudah menyampaikan bahwa jangan sampai terjadi keempat kalinya lagi,” kata dia.
    Ahmad mengaku aksi ini akan berlangsung hingga malam hari dan massa berencana menginap jika tuntutan mereka tidak direspons.
    “Masih ada beberapa teman-teman yang belum bisa menyempatkan diri, mungkin sore ini akan datang lagi. Sekitar delapan sampa 10 orang,” ungkap Ahmad.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Plat Besi JPO di Jakarta Kerap Dicuri Maling, Gubernur Pramono: Nanti Dipasangi CCTV – Halaman all

    Plat Besi JPO di Jakarta Kerap Dicuri Maling, Gubernur Pramono: Nanti Dipasangi CCTV – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Plat besi lantai Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di beberapa wilayah Jakarta hilang diduga dicuri maling.

    Hal ini menjadi keprihatinan Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    Pramowo mengatakan akan  segera memasang kamera pengawas (CCTV) untuk mengantisipasi kembali hilangnya plat besi lantai JPO.

    Seperti diketahui, viral di media sosial plat besi JPO di Jalan Daan Mogot Km 1 dekat Pom Bensin Vivo, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

    Plat besi pijakan kaki di JPO tersebut hilang dicuri di bagian tangga atas sebanyak 15 lembar.

    Tak hanya itu, pantauan Tribun Jakarta (Tribun Network),  kondisi serupa juga terjadi pada JPO di Jalan Gunung Sahari Raya, Pademangan, Jakarta Utara.

    JPO ini membentang di depan pusat perbelanjaan WTC Mangga Dua.

    Kerap dicuri

    Pramono Anung mengakui memang kerap kali JPO di Jakarta dicuri oleh oknum yang tak bertanggung jawab.

    “Saya juga sudah mendapatkan laporan untuk itu. Saya sudah minta di tempat itu untuk Closed-Circuit Television (CCTV)nya diambil, karena yang seperti ini tidak boleh terjadi,” ucap Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Pramono juga menyebut bahwa jembatan simpang susun semanggi juga lampunya pernah hilang dan kasus yang sama dicuri.

    “Bahkan sebenarnya saya sudah memerintahkan, dulu kan kalau teman-teman ingat ya, Semanggi kan pernah bercahaya menyala dengan baik, tiba-tiba lampunya hilang. Kasusnya juga sama. Kasusnya dicuri,” jelas dia.

    Orang nomor satu di Jakarta itu juga berjanji pihaknya akan kembali memperbaiki Jembatan Semanggi agar lebih bercahaya.

    “Tetapi kali ini saya sudah memerintahkan lagi untuk Mei atau Juni ini, (Jembatan) Semanggi kita buat menyala yang lebih baik, dan mudah-mudahan tidak dicuri,” ungkap dia.

    Dia pun akan memasang CCTV dan meminta bawahannya untuk melakukan pengawasan di JPO.

    “Maka untuk itu kami pasang CCTV di mana-mana dan kami juga akan menaruh orang untuk melakukan pengawasan terhadap hal itu,” ungkap dia.

    “Ya pokoknya kami tidak ingin mengulang dengan gampang orang melakukan pencurian.

    Tentunya dengan beberapa titik kami akan pasang CCTV,” jelasnya.

     

     

     

  • Pemprov DKI akan segera lanjutkan normalisasi Kali Ciliwung

    Pemprov DKI akan segera lanjutkan normalisasi Kali Ciliwung

    secara khusus Kepala Dinas Sumberdaya Air juga telah mempersiapkan untuk normalisasi Kali Ciliwung

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam rangka kelanjutan program normalisasi Kali Ciliwung.

    “Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan ATR (Kementerian Agraria dan Tata Ruang). Normalisasi Ciliwung akan segera dilanjutkan. Untuk itu Kami memerlukan penetapan lokasi (penlok), pembebasan lahan dan sebagainya,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Jakarta di Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut Pramono mengatakan secara khusus Kepala Dinas Sumberdaya Air juga telah mempersiapkan untuk normalisasi Kali Ciliwung.

    Pramono berharap pembebasan lahan bisa segera dilakukan sehingga program normalisasi Kali Ciliwung dapat berlanjut.

    Meski enggan menjelaskan secara rinci apakah pendekatan yang diambil akan sama seperti gubernur-gubernur sebelumnya, Pramono menegaskan tetap melanjutkan program strategis tersebut demi mengurangi potensi banjir di Jakarta.

    “Apakah sama dengan gubernur yang dulu atau tidak. Intinya bahwa normalisasi akan kami lakukan. itu saja,” kata Pramono.

    Diketahui, proyek normalisasi Kali Ciliwung kembali tersendat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu hambatan utamanya adalah penolakan dari warga yang bermukim di bantaran sungai dan belum tuntasnya proses relokasi.

    Normalisasi Kali Ciliwung merupakan program kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Pemprov bertugas menertibkan bangunan liar dan melakukan pembebasan lahan, sementara pengerjaan fisik seperti pelebaran sungai dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) di bawah Kementerian PU.

    Data terbaru menunjukkan dari total rencana normalisasi sepanjang 33,69 kilometer, baru sekitar 17,17 kilometer yang berhasil diselesaikan.

    Sisanya, sepanjang 16,52 kilometer, belum bisa dikerjakan karena belum rampungnya proses pembebasan lahan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono Anung Tegaskan Normalisasi Kali Ciliwung Dilanjutkan Megapolitan 15 April 2025

    Pramono Anung Tegaskan Normalisasi Kali Ciliwung Dilanjutkan Megapolitan 15 April 2025

    Pramono Anung Tegaskan Normalisasi Kali Ciliwung Dilanjutkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    memastikan proyek
    normalisasi Sungai Ciliwung
    akan dilanjutkan pada masa kepemimpinannya.
    Pramono menegaskan akan tetap melanjutkan proyek strategis tersebut demi mengurangi potensi banjir di Jakarta. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci apakah pendekatan yang diambil nantinya akan sama seperti gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya.
    “Apakah sama dengan gubernur yang dulu atau tidak. Intinya bahwa normalisasi akan kami lakukan. itu saja,” ucap Pramono saat ditemui di
    Kompas.com,
    Selasa (15/4/2025).
    Pramono menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat proses normalisasi yang sempat mandek.
    “
    Normalisasi Ciliwung
    akan segera dilanjutkan. Untuk itu kami memerlukan penlok (penetapan lokasi), pembebasan lahan, dan sebagainya. Secara khusus, Kepala Dinas Sumber Daya Air sudah mempersiapkan untuk itu. Mudah-mudahan pembebasan lahan segera dilakukan,” kata Pramono.
    Proyek normalisasi yang telah dimulai sejak era Gubernur Joko Widodo ini kembali tersendat dalam beberapa tahun terakhir.
    Salah satu hambatan utamanya adalah penolakan dari warga yang bermukim di bantaran sungai dan belum tuntasnya proses relokasi.
    Normalisasi Sungai Ciliwung
    merupakan program kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
    Pemprov bertugas menertibkan bangunan liar dan melakukan pembebasan lahan, sementara pengerjaan fisik berupa pelebaran sungai dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) di bawah Kementerian PU.
    Data terbaru menunjukkan dari total rencana normalisasi sepanjang 33,69 kilometer, baru sekitar 17,17 kilometer yang berhasil diselesaikan.
    Sisanya, sepanjang 16,52 kilometer, belum bisa dikerjakan karena belum rampungnya proses pembebasan lahan.
    “Yang belum ditanggul atau belum dibebaskan yaitu 16,52 km. Pada tahap persiapan, tidak menutup kemungkinan terdapat masyarakat yang menolak tanahnya dibebaskan untuk normalisasi,” ujar Kepala Unit Pengadaan Tanah Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta, Roedito Setiawan saat dikonfirmasi, Senin (14/4/2025).
    Pada era Gubernur Joko Widodo, normalisasi dilakukan dengan pendekatan humanis.
    Jokowi sempat beberapa kali turun langsung ke permukiman padat seperti Kampung Pulo, menawarkan relokasi ke rumah susun dengan proses dialog tanpa kekerasan.
    “Proyek normalisasi itu sebuah keharusan, tapi prosesnya yang enak, jangan sampai kekerasan itu terjadi,” ujar Jokowi, Pada Jumat (7/12/2012).
    Meski begitu, hingga akhir masa jabatannya, baru sekitar 45 persen aliran sungai yang dinormalisasi.
    Sementara pendekatan berbeda ditempuh oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan cara yang lebih massif, dibantu oleh aparat keamanan.
    Ahok bahkan melibatkan TNI dalam membersihkan kawasan sungai dari bangunan liar dan sampah dengan mengundang Kepala Staf Kodam Jaya Brigadir Jenderal TNI Teddy Lhaksmana ke Balai Kota.
    “Tentara kan sudah biasa perang, kalau keroyokan, kerjanya rapi dan bagus banget. Kita pengen ‘keroyok’ (bersihkan sampah) Sungai Ciliwung,” kata Ahok seusai bertemu Teddy, Jumat (28/11/2014).
    Ahok menilai proyek normalisasi harus didorong cepat demi kepentingan yang lebih luas. Saat itu, ia menargetkan normalisasi sungai bisa rampung pada 2016.
    “Ciliwung mau tidak mau targetnya 2016 baru bisa selesai karena masalah tindakan penghuni-penghuni di dalam sungai maupun di jalur inspeksi. Kita siapkan rumah susun. Total
    normalisasi Ciliwung
    2016 selesai semua,” kata Ahok, di Balai Kota Jakarta, Senin (1/12/2014).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Bertemu Gubernur Lampung, Bahas Digitalisasi Layanan Publik dan Hilirisasi Pangan Megapolitan 15 April 2025

    Pramono Bertemu Gubernur Lampung, Bahas Digitalisasi Layanan Publik dan Hilirisasi Pangan Megapolitan 15 April 2025

    Pramono Bertemu Gubernur Lampung, Bahas Digitalisasi Layanan Publik dan Hilirisasi Pangan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Gubernur Jakarta

    Pramono Anung
    menerima kunjungan
    Gubernur Lampung

    Rahmat Mirzani Djausal
    di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/4/2025).
    Kunjungan ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jakarta dan Pemerintah Provinsi Lampung mengenai Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik.
    “Hari ini Pemerintah DKI Jakarta melakukan kesepahaman dan kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Lampung yang mencakup kerja sama bidang pemerintahan serta pengembangan teknologi, khususnya terkait
    aplikasi JAKI
    ,” ucap Pramono, Selasa.
    JAKI atau Jakarta Kini, merupakan aplikasi digital pelayanan publik milik Pemprov Jakarta yang dinilai sukses dalam mempercepat dan mempermudah layanan kepada masyarakat.
    Jakarta memberikan dukungan penuh kepada Lampung untuk mereplikasi dan mengembangkan platform serupa di provinsinya.
    “Pemerintah Jakarta memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pemerintah Lampung untuk mengembangkan JAKI,” ungkapnya.
    Nantinya, Pemprov Lampung akan mengintegrasikan berbagai aplikasi layanan milik pemerintah daerah, termasuk yang digunakan oleh aparatur pemerintahan desa, ke dalam satu platform.
    Aplikasi tersebut nantinya akan diadaptasi, dikembangkan, dan diberi nama baru sesuai kebutuhan masyarakat Lampung, namun tetap mengacu pada sistem dan mekanisme kerja JAKI yang telah terbukti efektif.
    Tak hanya kerja sama di bidang digitalisasi, Jakarta juga membuka pintu untuk kolaborasi lebih luas, terutama dalam sektor pangan dan hilirisasi produk, mengingat Lampung penghasil bahan pangan seperti pisang, jagung hingga beras.
    “Seperti kita tahu, Lampung adalah penghasil beras, pisang, jagung, ayam, dan banyak lagi. Maka kami ingin menjajaki kerja sama hilirisasi, tidak sekadar menerima distribusi produk mentah, tapi juga mengembangkan industri pengolahannya, bahkan membangun BUMD bersama di Lampung,” tambahnya.
    Pramono menjelaskan, gagasan ini muncul dari hasil evaluasi arus mudik Lebaran, di mana penting untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah, tidak hanya terpusat di Jakarta.
    Sementara itu, Rahmat Mirzani Djausal menyebut kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk kemajuan pelayanan publik di wilayahnya.
    “Kami melihat sangat penting, kami belajar, kami melakukan replika terhadap aplikasi JAKI ini di Provinsi Lampung, karena kita ingin melakukan lompatan dalam melakukan digitalisasi,” ucap Rahmat.
    Rahmat juga menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan awal dari kolaborasi yang lebih luas ke depan, termasuk dalam sektor hilirisasi pangan.
    “Ini adalah langkah awal kerja sama-kerja sama yang berikutnya, karena entry point-nya adalah teknologi. Tapi ke depannya kami akan melakukan kerja sama-kerja sama terutama dalam hilirisasi pangan,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bidik Jakarta jadi Top 50 Kota Global, Pramono Anung Minta BUMD Lakukan Ini – Page 3

    Bidik Jakarta jadi Top 50 Kota Global, Pramono Anung Minta BUMD Lakukan Ini – Page 3

    Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan akan ada perbaikan menyeluruh dari Bank DKI. Hal itu guna menjawab sejumlah permasalah di perusahaan perbankan plat merah tersebut, khususnya soal pengelolaan yang tidak profesional karena adanya orang titipan. 

    “Tidak boleh lagi titipan dari siapapun untuk direksi Bank DKI ini,” tegas Pramono seperti dikutip Selasa (15/4/2025).

    Pramono mencatat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian yang serius terkait Bank DKI. Sebab hampir di tiap periode kepemimpinan gubernur, Bank DKI selalu ada kasus karena buruknya tata kelola.

    “Bank ini (DKI) tidak dikelola secara profesional. Ada ruang-ruang yang gampang orang yang bisa mempermainkan itu, dari dalam terutama. Maka sepenuhnya harus dikelola secara profesional. Tidak boleh lagi titipan dari siapapun untuk direksi Bank DKI,” catat Pramono.

    Guna merealisasi itu, Pramono hendak terpikir untuk mengubah nama Bank DKI. Dia berharap dengan perubahan nama tersebut, tata kelola bisa menjadi lebih baik dan profesional ke depannya.

    “Kita harus memikirkan untuk mengubah nama, apakah Bank DKI menjadi Bank Jakarta atau Bank Global? sehingga kita lakukan yang namanya rebranding,” jelas Pramono.

    Pramono meyakini, jika pembaharuan terlaksana maka bukan tidak mungkin Bank DKI menjadi bank kebanggaan masyarakat Jakarta dan membawa Jakarta sebagai kota global yang mendunia.

    Sebagai catatan, Pramono menyampaikan Jakarta pernah tercatat di peringkat 54 pada tahun 2015 sebagai kota glonal. Namun karena penurunan kualitas, peringkat tersebut merosot ke nomor 74 dari 156 kota. 

    “Kita pernah tahun 2015, kita nomor 54 (top kota global) pada waktu itu. Turun terus, sekarang menjadi nomor 74 dari 156,” Pramono menandasi.