Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Dishub DKI: Jumlah Pendatang Tiba di Jakarta Naik 129 Persen usai Lebaran 2025  

    Dishub DKI: Jumlah Pendatang Tiba di Jakarta Naik 129 Persen usai Lebaran 2025  

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mencatat ada lonjakan kedatangan pendatang yang tiba di Jakarta usai libur Lebaran 2025.

    Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo bahkan menyebut, jumlah pendatang pada arus balik tahun ini meningkat 129 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

    “Berdasarkan data kami terjadi peningkatan yang signifikan untuk warga yang pulang si arus balik. Dari pemantauan di tujuh terminal, ada peningkatan sekitar 129 persen warga yang pulang jika dibandingkan tahun 2024 kemarin,” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2025).

    Adapun pada 2024 silam, Dishub DKI Jakarta jumlah pendatang yang tiba di Jakarta usai lebaran mencapai 57.000.

    Angka ini kemudian melonjak lebih dari dua kali lipat di tahun 2025 ini.

    Syafrin bilang, secara umum jumlah penumpang bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) tahun ini memang mengalami peningkatan.

    Jumlah penumpang yang berangkat mudik menggunakan bus AKAP pun naik hingga 5 persen.

    “Tapi artinya memang saat ini lebih banyak warga yang datang dan masuk ke Jakarta pada arus balik kemarin,” ujarnya.

    Untuk saat ini, Dishub DKI Jakarta pun telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk mendata warga pendatang yang baru masuk ke ibu kota.

    “Berdasarkan data dari teman-teman Dukcapil memang terjadi peningkatan, terjadi peningkatan jumlah pendatang baru,” tuturnya.

    “Dan sekarang Dukcapil sedang melakukan pendataan secara real melalui kelurahan setempat,” tambahnya menjelaskan.

    Jumlah Pendatang Meningkat 

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut terjadi peningkatan jumlah pendatang usai Lebaran 2025 dibandingkan tahun lalu.

    Pramono menduga, peningkatan ini kait eratan dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

    “Karena di daerah-daerah sekarang ini banyak orang yang mencari pekerjaan, karena misalnya persoalan Sritex, kemudian perusahaan di selanjang Cirebon, Jawa Barat dan sebagainya, sehingga memang ada peningkatan (pendatang),” ucapnya di Taman Langsat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).

    Untuk mengantisipasi lonjakan pendatang ini, Pramono mengaku sudah memberikan arahan kepada jajaran.

    “Dan kami akan melakukan pelatihan kepada mereka dan juga melakukan pencatatan administrasi kependudukan,” ujarnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Usai Lebaran 2025, Jumlah Pendatang ke Jakarta Meningkat 129 Persen – Page 3

    Usai Lebaran 2025, Jumlah Pendatang ke Jakarta Meningkat 129 Persen – Page 3

    Sebagai informasi, meski adanya peningkatan jumlah pendatang ke Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung tidak melakukan razia kependudukan atau operasi yustisi. Meski begitu, Pramono ingin mereka yang datang ke Jakarta memiliki identitas yang jelas dengan terdata oleh Disdukcapil dengan memiliki KTP.

    “Jadi siapapun yang datang ke Jakarta harus ada identitasnya,” jelas Pramono.

    Dengan identitas yang jelas, Pramono memastikan mereka bisa mencari pekerjaan di Jakarta. Selain itu mereka juga bisa mengasah skill dengan pelatihan jika memiliki identitas.

    “Dukcapil akan mengecek itu, administrasinya dicek. Kalau dia mau mencari kerja di Jakarta monggo, silahkan. Asal dia mau ada pelatihan dan asal juga yang paling penting dia punya identitas. Kalau enggak punya identitas, enggak (bisa cari kerja),” Pramono menandasi.

  • Bikin Kegiatan Bersepeda Lintasi JLNT Casablanca, Pramono Anung Dikritik Banyak Pihak

    Bikin Kegiatan Bersepeda Lintasi JLNT Casablanca, Pramono Anung Dikritik Banyak Pihak

    PIKIRAN RAKYAT – Agenda bersepeda Silaturahride with Mas Pram yang akan diikuti oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menuai kritik dari Koalisi Mobilitas Berkelanjutan yang terdiri dari
    B2W Indonesia, Road Safety Association, Koalisi Pejalan Kaki, Komite Penghapusan Bensin Bertimbal menyoroti soal acara bersepeda itu yang direncanakan akan melalui jalur layang non tol (JLNT) Casablanca. Padahal secara regulasi jalur tersebut tidak boleh dilintasi sepeda.

    Koalisi Mobilitas Berkelanjutan (KMB) menyampaikan sikap penolakan terkait rute bersepeda melintasi JLNT Casablanca, ketika memenuhi undangan Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada 10 April lalu. Namun, alih-alih ruang diskusi, pertemuan berlangsung satu arah dan politis.

    “Bukannya berdiskusi, kami justru menjadi penonton presentasi konsep yang telah matang dan siap saji. Apalagi yang disajikan membuat kami kaget, acara bersepeda itu akan melalui jalan JLNT Casablanca, bahkan dua kali putaran. Saat itu juga, kami menyampaikan penolakan keras terhadap penggunaan JLNT Casablanca sebagai rute sepeda dalam acara ini,” demikian pernyataan Koalisi dalam keterangan resmi yang diterima.

    Adapun penolakan ini bukan tanpa dasar, pasalnya secara regulasi yang ada sudah jelas melarang sepeda melintas di JLNT. Hal ini bukan karena sepeda tak penting, melainkan keselamatan harus didahulukan.

    Sebagai informasi, Silaturahride with Mas Pram dijadwalkan pada 19 April 2025 dan rencananya akan diikuti oleh komunitas dengan total 400 orang lebih pesepeda untuk bersepada menggelilingi Jakarta. Selama acara, jalan akan sepenuhnya ditutup dan hanya untuk rombongan sepeda peserta.

    KMB berpandangan, kegiatan tersebut seolah menghidupkan kembali stigma lama bahwa bersepeda hanya untuk kaum tertentu, dengan gaya tertentu, dan pada momentum seremonial.

    “Kami berorientasi kepada keselamatan jalan secara keseluruhan dan jangka panjang, apabila acara ini diberlakukan, maka akan menjadi preseden buruk dalam konsistensi keselamatan jalan, masyarakat pengguna sepeda motor dan pesepeda akan menganggap bahwa melewati JLNT itu adalah boleh,” kata Founder Road Safety Association Rio Oktaviano.

    Maka dari itu, Koalisi Mobilitas Berkelanjutan menyampaikan pernyataan sikap antara lain menolak keras penggunaan JLNT Casablanca sebagai rute bersepeda, mengecam normalisasi pelanggaran hukum oleh pejabat publik yang semestinya menjadi teladan.

    Menyesalkan proses perencanaan kegiatan yang tidak partisipatif dan tidak menghargai masukan komunitas, serta menyerukan agar Pemprov DKI kembali kepada arah kebijakan transportasi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

    “Kami mendorong Mas Pram untuk tidak terjebak dalam euforia pencitraan, tapi kembali meneguhkan komitmen terhadap transportasi berkelanjutan yang taat hukum dan berpihak pada rakyat,” katanya.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didorong melakukan beberapa hal guna meneguhkan kembali komitmen transportasi berkelanjutan dan taat hukum.

    1.Evaluasi total arah kebijakan kota ramah sepeda.

    2.Tingkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalur sepeda yang aman dan terkoneksi.

    3.Memprioritaskan integrasi pembangunan lajur sepeda seluruh kota.

    4.Lakukan edukasi dan kampanye keselamatan sepeda secara berkala. 

    5.Libatkan komunitas dan warga dalam setiap perencanaan transportasi.

    6. Berpartisipasi aktif dalam peringatan United Nations Global Road Safety Week 2025.

    “Kami bukan menentang kegiatan bersepeda. Kami menentang segala bentuk pelanggaran hukum yang dibungkus dalam gimmick populis. Karena ketika hukum bisa dinegosiasikan untuk kepentingan simbolik, maka yang rusak bukan hanya marka jalan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemimpinnya,” tambah Alfred Sitorus aktifis Koalisi Pejalan Kaki.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DKI kemarin, operasi uji emisi hingga uji coba Transjabodetabek

    DKI kemarin, operasi uji emisi hingga uji coba Transjabodetabek

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta sepanjang Selasa (15/4) mulai dari operasi gabungan penegakan kepatuhan uji emisi kendaraan bermotor di Jalan TB Simatupang, Ciracas hingga uji coba rute Transjabodetabek Blok M-Alam Sutera.

    Berikut rangkuman dan tautan berita selengkapnya yang bisa menjadi referensi hari ini:

    1. DKI sasar bus dan truk dalam operasi kepatuhan uji emisi di Jaktim

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyasar bus dan truk dalam operasi gabungan penegakan kepatuhan uji emisi kendaraan bermotor di Jalan TB Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur.

    “Menjelang musim kemarau, kualitas udara yang cenderung menurun perlu diantisipasi sejak dini,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto di lokasi, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. Ditlantas Polda Metro Jaya bakal evaluasi sistem ETLE

    Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bakal melakukan evaluasi sistem penilangan elektronik atau ETLE terkait permasalahan mobil ambulans yang terekam tilang.

    Dirlantas Polda Metro Jaya yang baru dilantik yakni Kombes Pol. Komarudin saat ditemui usai upacara sertijab di Mapolda Metro Jaya berjanji untuk melakukan evaluasi.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. Pemprov DKI akan segera lanjutkan normalisasi Kali Ciliwung

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam rangka kelanjutan program normalisasi Kali Ciliwung.

    “Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan ATR (Kementerian Agraria dan Tata Ruang). Normalisasi Ciliwung akan segera dilanjutkan. Untuk itu Kami memerlukan penetapan lokasi (penlok), pembebasan lahan dan sebagainya,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Jakarta di Jakarta, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini

    4. DKI buka rekrutmen untuk kebutuhan 1.652 PPSU

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal membuka rekrutmen untuk kebutuhan 1.652 petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tingkat kelurahan.

    “Prosesnya pasti transparan, bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), serta pungutan liar (pungli),” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. DKI uji coba Transjabodetabek rute Blok M-Alam Sutera

    Dinas Perhubungan DKI (Dishub DKI) melakukan uji coba rute Transjabodetabek Blok M-Alam Sutera yang dimulai dari Terminal Blok M, Jakarta Selatan menuju Alam Sutera, Kota Tangerang.

    “Jadi hari ini kami bersama stakeholder (pemangku kepentingan) akan survei lintasan terhadap rute Transjabodetabek yang berawal dari Terminal Blok M, Jakarta Selatan menuju Alam Sutera, Kota Tangerang,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo di Terminal Blok M Jakarta Selatan, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Nyaris Makan Korban, Identitas Pencuri 15 Pelat Besi JPO di Daan Mogot Jakarta Dikantongi Polisi

    Nyaris Makan Korban, Identitas Pencuri 15 Pelat Besi JPO di Daan Mogot Jakarta Dikantongi Polisi

    PIKIRAN RAKYAT – Polisi ungkap telah mengantongi identitas pencuri pelat besi anak tangga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Informasi ini diperoleh dari keterangan sejumlah saksi.

    “Kami sudah periksa saksi yang melihat, kami sudah dapatkan ciri-ciri pelaku,” kata AKP Aprino Tsamara selaku Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan. Terkait hukumannya, Aprino mengutarakan tak bisa menjaganya. Melainkan hanya bisa membinanya.

    Sebabnya, kerugiannya di bawah Rp2,5 juta. Ia pun menjelaskan berkas kasus tersebut tetap diajukan ke pengadilan meski pelakunya tak akan ditahan.

    JPO tersebut berada di dekat SPBU Daan Mogot. Sebanyak 15 pelat besi di jembatan ini dicuri sehingga membahayakan pengguna. Kejadian pencurian ini bukan yang pertama.

    Nurhayati menjadi salah satu korbannya. Pedagang kaki lima ini menceritakan kakinya terperosok saat melewatinya. “Saya tak sadar kalau tangga udah hilang, bolong gitu, terus kaki saya masuk ke lubangnya.” ujarnya. Beruntung, ia tak terluka.

    Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung turut menanggapi pencurian tersebut. Ia menegaskan akan menindaklanjuti kasus tersebut.

    Pramono pun mengutarakan bahwa pencurian di fasilitas umum bukan hal baru di Jakarta. Ia menambahkan kota ini memang menarik, sehingga selalu ada yang bisa dicuri. “Kasusnya juga sama, pencurian. Memang, apa ya, Jakarta ini kadang-kadang terlalu menarik, ada yang kemudian dicuri,” ujarnya.

    Agar kejadian tersebut tak terulang kembali, Pemprov DKI Jakarta akan memasang CCTV di sejumlah lokasi strategis. Selain itu, akan menempatkan petugas keamanan di lokasi tersebut.

    Wagub Jakarta Rano Karno menjelaskan bahwa Pemprov DKI akan memasang CCTV di 30 ribu titik. Anggarannya mencapai Rp380 miliar. Pemasangannya di taman telah dilaksanakan. Sedangkan pemasangannya di RT dan RW dimulai tahun depan.

    Pria yang akrab disapa Bang Doel ini meminta juga kepada masyarakat untuk turut mengawasi. “Mereka (masyarakat) dapat ikut mengawasi JPO sekaligus menjaganya,” katanya.

    Kasus pencurian pelat besi di Jembatan Penyeberangan Orang di Daan Mogot menjadi viral, setelah akun Instagram @lbj_jakarta menggugah kondisinya. Fasilitas umum ini bolong di beberapa bagian bawahnya karena tak ada anak tangga.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rute Blok M-Alam Sutera jadi percontohan Transjabodetabek

    Rute Blok M-Alam Sutera jadi percontohan Transjabodetabek

    Dinas Perhubungan DKI bersama Transjakarta melakukan uji coba armada rute Transjabodetabek Blok M-Alam Sutera, Jakarta, Selasa (15/4/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

    Rute Blok M-Alam Sutera jadi percontohan Transjabodetabek
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 15 April 2025 – 19:06 WIB

    Elshinta.com – Ahli planologi Nirwono Yoga mengemukakan bahwa rute Blok M-Alam Sutera menjadi percontohan Transjabodetabek agar bisa dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna transportasi publik.

    “Jadi kita targetkan minimal ada dua percontohan, satu rute yang dari Jakarta ke Provinsi Banten yang hari ini kita coba Blok M-Alam Sutera,” kata Nirwono kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Rute lainnya, yakni Jakarta ke arah Jawa Barat atau wilayah Bekasi yang nantinya dipilih oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dia mengatakan, Transjabodetabek merupakan program 100 hari kerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Rano Karno terkait pengembangan transportasi publik.

    “Nah dua ini akan menjadi ‘pilot project’ untuk pengembangan dari Transjakarta menjadi Transjabodetabek,” katanya.

    Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) segera meluncurkan empat rute TransJabodetabek menyusul telah tuntasnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Empat rute itu, yakni dari wilayah timur untuk rute Bekasi ke Cawang, sedangkan selatan dari Kota Wisata ke Cawang, wilayah Tangerang untuk rute Alam Sutera menuju Blok M dan rute Binong menuju Grogol.

    Sementara untuk operasional dari TransJabodetabek di empat rute tersebut, belum ditentukan jumlah armada yang akan dioperasikan lantaran saat ini masih dalam tahap uji coba untuk melihat seberapa banyak permintaan penggunaan dari masyarakat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan rute Transjabodetabek Blok M-Alam Sutera bisa beroperasi melayani warga di Tangerang dan Jakarta pada akhir April 2025.

    Target pengoperasian di bulan April ini merupakan hasil pembahasan antara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan Gubernur Banten Andra Soni terkait tatanan implementasi layanan masyarakat. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyatakan estimasi waktu tempuh Transjabodetabek rute Blok M-Alam Sutera, Kota Tangerang, maksimal bisa 1,5 jam perjalanan.

    Mengingat masih dalam tahapan survei, pihaknya masih memperhitungkan tarif lantaran ada dua pola yang diberikan oleh Transjakarta, yakni layanan BRT dengan tarif Rp3.500 dan tarif Royaltrans sekitar Rp20.000-35.000.

    Sumber : Antara

  • Megawati hadiri teater seni musik Imam Al-Bukhari-Soekarno di GKJ

    Megawati hadiri teater seni musik Imam Al-Bukhari-Soekarno di GKJ

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri menghadiri pertunjukan teater seni musik kerja sama antara Indonesia dan Uzbekistan di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa malam.

    Di mana, pertunjukan ini menyoroti sejarah Presiden Pertama RI Ir. Soekarno atau Bung Karno dengan Imam Bukhari seorang ahli hadis asal Uzbekistan di puncak Perang Dingin.

    Digelar di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, pertunjukan teater seni musik turut dihadiri sejumlah menteri, anggota DPR RI hingga budayawan.

    Tampak hadir diantaranya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon; Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

    Lalu, Ketua DPP PDIP sekaligus putra Megawati, M. Prananda Prabowo dan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

    Jajaran Ketua DPP PDIP yang terlihat hadir yakni Ganjar Pranowo, Deddy Sitorus, Djarot Saiful Hidayat, Bintang Puspayoga hingga Ronny Talapessy. Elite PDIP seperti Guntur Romli, Andika Perkasa hingga Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Bonnie Triyana.

    Adik kandung Megawati, Sukmawati Soekarnoputri dan Guruh Soekanoputra juga terlihat hadir di lokasi.

    Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, dan sejumlah budayawan tanah air seperti Butet Kartaredjasa, terlihat turut menyaksikan pertunjukan ini.

    Pertunjukan ini juga turut di hadiri oleh perwakilan Duta Besar Uzbekistan untuk Indonesia dan para seniman tanah air dan masyarakat.

    Ratusan penonton pun tampak antusias ingin menyaksikan pertunjukan tersebut.

    Sebelum dimulainya pertunjukan, Megawati menyempatkan berbincang ringan dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di ruang tunggu.

    Tak hanya itu, Megawati turut mengajak Duta Besar Uzbekistan untuk Indonesia, Oybek Eshono dan Wakil Gubernur Wilayah Samarkand, Rustam Kobilov untuk berbincang santai.

    Sekira pukul 20.15 WIB, Megawati bersama rombongan pun masuk ke dalam Gedung Kesenian Jakarta untuk menyaksikan pertunjukan teater seni musik tersebut.

    Pertunjukan teater ini dibuka dengan pertunjukan musik khas Uzbekistan dan penampilan 5 orang pemain teater yang memukau.

    Megawati tampak duduk dengan menantunya Nancy Prananda dan putranya M. Prananda Prabowo di ruang pertunjukan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator akui banyak penerima KJP terkendala dengan Bank DKI

    Legislator akui banyak penerima KJP terkendala dengan Bank DKI

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengakui menerima laporan bahwa banyak penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus terkendala antara lain tidak dapat membeli barang-barang kebutuhan pendidikannya dengan menggunakan Bank DKI.

    “Sampai dengan saat ini, banyak penerima KJP Plus yang tidak bisa membayar belanja keperluannya dengan menggunakan Bank DKI,” kata Elva di Jakarta, Selasa.

    Elva menjelaskan, banyak laporan yang masuk bawa para penerima KJP tidak bisa membayar menggunakan bank milik daerah itu.

    Padahal, katanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah memulai pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2025 ini sejak tanggal 8 April 2025.

    Masalah tersebut kata Elva, menambah satu lagi catatan hitam dalam rekor pelayanan Bank DKI yang sudah bermasalah sejak bulan puasa sebelum Lebaran tahun ini.

    “Kalau sudah begini, lagi-lagi nasabah atau penggunanya yang dirugikan dan kehidupannya menjadi terganggu,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2025 ini dilaksanakan secara bertahap dan menyasar sebanyak 707.622 peserta didik yang berada di berbagai rentang pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD) sampai dengan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).

    “Kami ingin mengingatkan Bank DKI dan Pemprov DKI Jakarta bahwasanya ini merupakan masalah yang serius. Tidak seharusnya pencairan dana KJP Plus terkendala karena menyangkut keperluan dasar banyak orang, yaitu pendidikan,” katanya.

    Elva meminta agar pimpinan Bank DKI segera mengatasi kendala tersebut dan mengevaluasi layanannya, sehingga kejadian serupa bisa dihindari di kemudian hari.

    “Kami juga ingin Bank DKI untuk menjawab keresahan ini supaya masyarakat bisa kembali percaya bahwasanya uangnya, terutama dana KJP Plus aman disimpan di sana,” katanya.

    Sebelumnya, pada akhir Maret 2025, aplikasi JakOne Mobile milik Bank DKI mengalami gangguan layanan. Meskipun demikian, Gubernur Pramono Anung dan manajemen Bank DKI memastikan bahwa dana dan data nasabah tetap aman.

    Sebagai tindak lanjut, Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, diberhentikan dari jabatannya

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Teddy Indra Wijaya Masih Jabat Wadanyon Meski Jadi Seskab, Padahal Harusnya Otomatis Lepas

    Teddy Indra Wijaya Masih Jabat Wadanyon Meski Jadi Seskab, Padahal Harusnya Otomatis Lepas

    PIKIRAN RAKYAT – Penunjukan Mayor Infanteri Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) menuai sorotan. Pasalnya, meski kini berada di jantung pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Teddy diketahui masih menjabat sebagai Wakil Komandan Batalyon Infanteri Para Raider 328/Dirgahayu Kostrad (Wadanyon 328).

    Jabat Dua Posisi Sekaligus

    Dalam unggahan resmi akun @pararaider328 pada 6 April 2025, Teddy masih terlihat menjalankan tugasnya sebagai Wadanyon 328 bersama Danyon Letkol Inf Adekurniawan dalam kegiatan peresmian Lapangan Tembak 100 meter di Depok. Ia juga menghadiri syukuran kenaikan pangkat prajurit 328.

    “Danyon 328 Letkol Inf Adekurniawan beserta Letkol Inf Teddy Indra Wijaya meresmikan Lapangan Tembak 100 m beserta seluruh prajurit sekaligus melaksanakan syukuran kenaikan pangkat Prajurit 328 periode 1 April 2025,” kata akun tersebut.

    Namun kehadiran itu memicu pertanyaan besar. Sesuai aturan yang berlaku, seorang prajurit aktif yang telah mengemban jabatan di pemerintahan seharusnya otomatis melepas jabatan struktural militernya.

    Sebelumnya, pada 18 Oktober 2024 lalu, Yonif 328 Dirgahayu juga pernah membalas pertanyaan warganet terkait status Teddy Indra Wijaya sebagai Wadanyonif.

    “Min, beliau kan ditarik jadi Seskab, apakah beliau gak jadi menjabat Wadan?” ucap akun @@mg**harman***.

    “Kalau jabatan di militer tetap wadan, yang baru itu kan bukan jabatan militer.
    Beliau masi anggota TNI aktif,” ucap akun TikTok @Yonif 328 Dirgahayu.

    TNI AD: Jabatan Militer Akan Dilepas

    Padahal, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan bahwa secara struktural, Teddy Indra Wijaya sebenarnya sudah tidak menjabat sebagai Wadanyon sejak ditugaskan sebagai Sekretaris Kabinet.

    “Kalau sudah penugasan di situ (Sekretaris Kabinet), berarti sudah penugasan di luar struktur, tentu nanti akan ada sertijab jabatan organiknya,” ujarnya pada 21 Oktober 2024.

    Teddy Indra Wijaya menjabat Wadanyon 328 berdasarkan Keputusan KSAD Nomor Kep. 137/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, menggantikan Mayor Inf. Ade Fian. Namun kini, ia dipercaya mendampingi Presiden sebagai sekretaris utama kabinet, menggantikan Pramono Anung.

    Pakar: Mustahil Rangkap Jabatan

    Pakar hukum Universitas Katolik Parahyangan, Liona Nanang Supriatna, menegaskan bahwa rangkap jabatan seperti itu tidak dibenarkan.

    “Tidak akan bisa (rangkap jabatan), dia pasti akan melepaskan (jabatan) Wadanyon-nya. Pekerjannya berat loh Sekretaris Kabinet itu, tidak mungkin bercabang-cabang,” ucap Liona saat dihubungi Pikiran-Rakyat.com pada Senin 21 Oktober 2024.

    Dia juga menambahkan bahwa kebijakan TNI tidak membenarkan rangkap jabatan prajurit aktif dalam jabatan negara sipil, apalagi jabatan strategis seperti Sekretaris Kabinet.

    “Ini jabatan negara, bukan jabatan partai. Jadi harus fokus dan TNI juga harus patuh terhadap aturan,” tuturnya.

    Panglima TNI Tegas: Harus Mundur dari Dinas Aktif

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dini, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

    “Jadi, prajurit TNI aktif yang menjabat di kementerian/lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif ya sesuai dengan Pasal 47. Makasih,” ujar Jenderal Agus di Jakarta, 10 Maret 2025.

    Pusat Penerangan TNI juga menjelaskan bahwa pengajuan pengunduran diri akan diproses melalui Mabes TNI dan disahkan oleh pimpinan. Setelah itu, prajurit bersangkutan akan berstatus sipil penuh dan tidak lagi tunduk pada aturan militer.

    RUU TNI Baru: Tidak Ada Lagi Celah Rangkap Jabatan

    Revisi terbaru UU TNI yang disahkan DPR pada Maret 2025 semakin memperketat aturan soal rangkap jabatan. Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa prajurit aktif hanya boleh menduduki 14 posisi tertentu yang sesuai dengan fungsi TNI, seperti bidang pertahanan, intelijen, dan sandi negara.

    “Dalam revisi terbaru jika ada prajurit TNI hendak menduduki jabatan sipil, ia harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, tidak boleh rangkap jabatan,” tuturnya.

    Revisi ini menjadi bentuk penegasan bahwa masa dwifungsi ABRI tidak boleh terulang kembali.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bike to Work Kritik Gowes Bareng Pramono Bakal Lewati JLNT Casablanca

    Bike to Work Kritik Gowes Bareng Pramono Bakal Lewati JLNT Casablanca

    Jakarta –

    Komunitas Bike To Work (B2W) Indonesia mengkritik acara bersepeda acara ‘SilaturahRide 2025’ yang akan diikuti Gubernur Jakarta Pramono Anung pada 19 April. B2W menolak keras jalur JLNT Casablanca dijadikan rute untuk bersepeda.

    “Kami menyatakan penolakan, terutama karena rute bersepeda akan melewati JLNT Casablanca -sebuah jalan yang jelas-jelas dilarang untuk dilintasi oleh sepeda menurut aturan hukum yang berlaku. Sebuah jalan yang tahun 2021 pernah kami perjuangkan agar dikembalikan fungsinya sesuai aturan hukum,” kata Humas B2W Indonesia, dalam keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

    Sebagai informasi, salah satu rute yang akan dilalui acara SilaturahRide 2025 yakni Jalan Prof Hamka. Sejak tahun 2015, JLNT Casablanca atau jalan layang Casablanca resmi diberi nama Jalan Prof Hamka.

    B2W menyampaikan pihaknya pernah diundang oleh Dishub DKI Jakarta untuk berdiskusi acara tersebut pada 10 April. Namun, pihaknya menyebut hanya mendengarkan paparan dengan konsep yang sudah final.

    “Konsep sudah jadi. Rute sudah ditentukan. Dan yang diminta dari kami hanyalah diam dan menyetujui. Bahkan Dishub pun awalnya tidak merekomendasikan. Tapi entah mengapa, kemudian berubah. Katanya aman, karena jalan akan ditutup dan hanya diikuti oleh rombongan sepeda,” tulis B2W Indonesia.

    B2W menyinggung pernyataan Pramono saat kampanye. Dia menilai jika JLNT Casablanca dijadikan rute acara sepeda maka terjadi pelanggaran yang dilegalkan.

    B2W menyerukan agar Pemprov Jakarta mengembalikan arah kebijakan transportasi yang inklusif, adil dan berkelanjutan. Dia mengatakan momen ini sehahursnya menjadi komitmen Jakarta menjadi kota ramah sepeda.

    “Kami bukan antisepeda. Kami antipemanfaatan sepeda sebagai panggung pelanggaran. Karena jika hukum bisa dinegosiasikan untuk satu konten, maka yang rusak bukan hanya marka jalan, tapi juga masa depan kota. Momen ini semestinya bisa digunakan untuk meneguhkan kembali komitmen menjadikan Jakarta kota ramah sepeda,” tulisnya.

    1.Menolak keras penggunaan JLNT Casablanca untuk kegiatan bersepeda
    2. Mengecam normalisasi pelanggaran hukum oleh pejabat publik
    3. Menyesalkan proses yang tidak partisipatif dan tertutup terhadap komunitas.

    Sebelumnya, Dishub Jakarta menyampaikan rute SilaturahRide 2025. Kadishub Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan bahwa Pramono dan para pesepeda akan memulai perjalanan dari Balai Kota Jakarta, melintasi jalanan Thamrin-Sudirman, lalu berputar di Bundaran Senayan. Selama acara, jalan akan ditutup secara situasional.

    “Start dari Balai Kota, kemudian akan melintasi Merdeka Selatan, MH Thamrin, Sudirman, akan nge-loop di Bundaran Senayan,” terangnya.

    Dari Bundaran Senayan, peserta kemudian akan bersepeda ke arah Karet, lalu menuju ke Jalan Prof. Dr. Hamka, berputar di Underpass Saharjo, dan akhirnya selesai di Balai Kota kembali.

    “Kemudian dari Bundaran Senayan akan belok kiri ke arah Karet, untuk kemudian berputar di underpass, dan kemudian menuju ke Timur, naik ke jalan Prof Hamka. Jalan Prof Hamka, kemudian di ujung itu akan berputar kembali di Underpass Saharjo, kemudian menuju kembali ke Barat untuk berputar di Underpass Karet, dan kemudian selanjutnya akan ke Balai Kota,” jelas Syafrin.

    (idn/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini