Tag: Pramono Anung

PIKIRAN RAKYAT – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI berdalih bahwa Jalur Layang Non Tol (JLNT) Casablanca aman dilintasi sepeda apabila tidak ada kendaraan lain melaju di jembatan tersebut.

“Namun pada saat JLNT ditutup untuk kendaraan bermotor dan hanya digunakan bagi pesepeda, maka pesepeda aman melintas JLNT,” kata Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, Rabu, 16 April 2025.

Dia mengatakan bahwa jembatan layang itu didesain hanya untuk dua lajur. Apabila kendaraan roda empat melalui jalan itu, dan disaat bersamaan ada motor atau sepeda yang melintas dapat membahayakan pengguna roda dua.

“JLNT didesain hanya 2 lajur dan tidak ada bahu jalan, oleh sebab itu pada saat difungsikan sebagai lajur lalu lintas roda 4, tidak diperbolehkan sepeda motor dan pesepeda naik,” kata dia.

“Karena akan membahayakan pengendara sepeda motor dan pesepeda, dimana potensi bersenggolan dengan mobil sangat tinggi,” ujarnya.

Syafrin merespons mengenai penggunaan JLNT Casablanca menjadi salah satu rute dalam agenda Silaturahride bareng Mas Pram– Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Sebelumnya, Koalisi Mobilitas Berkelanjutan (KMB) menentang penggunaan JLNT Casablanca itu sebagai rute yang akan dilalui dalam acara bersepeda bersama Gubernur DKI karena dinilai membahayakan.

Koalisi Mobilitas Berkelanjutan yang terdiri dari B2W Indonesia, Road Safety Association, Koalisi Pejalan Kaki, Komite Penghapusan Bensin Bertimbal. Koalisi menyampaikan sikap penolakan terkait rute bersepeda melintasi JLNT Casablanca, ketika memenuhi undangan Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada 10 April silam.

Akan tetapi, bukannya berdiskusi, koalisi justru menjadi penonton presentasi konsep yang telah matang dan siap saji. Apalagi yang dipaparkan membuat kaget, karena acara bersepeda itu akan melalui jalan JLNT Casablanca, bahkan dua kali putaran. Saat itu juga, pihak koalisi menyampaikan penolakan keras terhadap penggunaan JLNT Casablanca sebagai rute sepeda dalam acara tersebut.

Adapun JLNT Casablanca dapat dilalui kendaraan roda empat sedangkan untuk sepeda motor atau sepeda dilarang melintas. Penolakan ini bukan tanpa dasar. Pasalnya secara regulasi yang ada sudah jelas melarang sepeda melintas di JLNT.

Sebagai informasi, Silaturahride with Mas Pram dijadwalkan pada 19 April 2025. Rencananya akan diikuti oleh komunitas dengan total 400 orang lebih pesepeda untuk bersepada menggelilingi Jakarta. Selama acara, jalan akan sepenuhnya ditutup dan hanya untuk rombongan sepeda peserta.

Rute yang akan dilalui sepanjang 39,27 kilometer yang akan dimulai di Balai Kota DKI Jakarta – Bundaran Patung Kuda – Bundanran HI – Simpang Susun Semanggi – Bundaran Senayan – Simpang Susun Semanggi – Intiland Tower – U-Turn Karet Bivak – JLNT Casablanca – U-Turn di atas Underpass Casablanca – JLNT Casabanca – U-Turn Karet Bivak – JLNT Casablanca – U-Turn di atas Underpass Casablanca – JLNT Casabanca – U-Turn Karet Bivak – Hotel Le Meridien – Jl. Jenderal Sudirman – Bundaran HI – Bundaran Patung Kuda – Balai Kota DKI Jakarta.

“Kami berorientasi kepada keselamatan jalan secara keseluruhan dan jangka panjang, apabila acara ini diberlakukan, maka akan menjadi preseden buruk dalam konsistensi keselamatan jalan, masyarakat pengguna sepeda motor dan pesepeda akan menganggap bahwa melewati JLNT itu adalah boleh,” kata Founder Road Safety Association Rio Oktaviano.

Maka dari itu, Koalisi Mobilitas Berkelanjutan menyampaikan pernyataan sikap antara lain menolak keras penggunaan JLNT Casablanca sebagai rute bersepeda, mengecam normalisasi pelanggaran hukum oleh pejabat publik yang semestinya menjadi teladan.

Menyesalkan proses perencanaan kegiatan yang tidak partisipatif dan tidak menghargai masukan komunitas, serta menyerukan agar Pemprov DKI kembali kepada arah kebijakan transportasi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

“Kami mendorong Mas Pram untuk tidak terjebak dalam euforia pencitraan, tapi kembali meneguhkan komitmen terhadap transportasi berkelanjutan yang taat hukum dan berpihak pada rakyat,” katanya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didorong melakukan beberapa hal guna meneguhkan kembali komitmen transportasi berkelanjutan dan taat hukum.

1.Evaluasi total arah kebijakan kota ramah sepeda.
2.Tingkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalur sepeda yang aman dan terkoneksi.
3.Memprioritaskan integrasi pembangunan lajur sepeda seluruh kota.
4.Lakukan edukasi dan kampanye keselamatan sepeda secara berkala
5.Libatkan komunitas dan warga dalam setiap perencanaan transportasi.
6. Berpartisipasi aktif dalam peringatan United Nations Global Road Safety Week 2025.

“Kami bukan menentang kegiatan bersepeda. Kami menentang segala bentuk pelanggaran hukum yang dibungkus dalam gimmick populis. Karena ketika hukum bisa dinegosiasikan untuk kepentingan simbolik, maka yang rusak bukan hanya marka jalan — tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemimpinnya,” tambah Alfred Sitorus aktifis Koalisi Pejalan Kaki.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News