Tag: Pramono Anung

Pramono Tambah Jumlah Penerima Kartu Lansia Jakarta, Dibagikan Pekan Depan

JAKARTA – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, bakal menambah jumlah penerima Kartu Lansia Jakarta sebanyak 36.000 orang di Jakarta. Lewat penambahan ini jumlah penerima pada periode 2025 menjadi 171.010 orang.

“Dengan demikian 171.010 yang akan menerima pada tahun 2025, artinya ada kenaikan lebih dari 36.000,” ujar Pramono di Masjid Raya KH. Hasyim Asy’ari, Jakarta Barat, Sabtu, 22 Maret.

Penambahan tersebut bisa dikatakan cukup besar. Apabila merujuk periode sebelumnya, tercatat 135.140 yang menjadi penerima Kartu Lansia Jakarta.

Pramono menyampaikan alasannya memutuskan untuk menambah jumlah penerima karena tak mau warga Jakarta, khususnya lansia, yang tidak mampu. Pemerintah, dalam hal ini Pemprov Jakarta harus hadir memberikan bantuan.

“Saya nggak mau lagi ada di Jakarta karena ketidakmampuan orang tua ataupun keluarganya,” sebutnya.

Kartu Lansia Jakarta merupakan program bantuan sosial dari Pemprov Jakarta melalui Dinas Sosial.

Rencananya, pendistribusian Kartu Lansia Jakarta akan mulai dilakukan pada pekan depan. Tentunya, diberikan kepada warga yang berhak.

“Mudah-mudahan Minggu depan untuk kartu lansia yang kami bagikan akan diterima kembali ke lansia yang berhak mendapatkan,” kata Pramono.

22/03/2025 20:21
Tegaskan KLJ Hanya untuk Lansia, Pramono: Jangan Minta kalau Enggak Berhak, Ya… Megapolitan 22 Maret 2025

Tegaskan KLJ Hanya untuk Lansia, Pramono: Jangan Minta kalau Enggak Berhak, Ya…
Tim Redaksi

Ia meminta masyarakat tidak memaksakan diri untuk mengajukan bantuan jika tidak memenuhi kriteria.

“Yang berhak ya, jangan Bapak Ibu yang enggak berhak minta Kartu Lansia ya,” ujar Pramono Anung di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (22/3/2025).

Lebih lanjut, ia mengatakan, pemerintah akan memastikan bantuan sosial ini tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok rentan.

Oleh sebab itu, politikus asal PDIP itu berencana akan kembali mengaktifkan program bantuan sosial KLJ Minggu depan, tepatnya sebelum Lebaran 2025.

“Negara harus hadir dan wajib memberikan itu karena haknya. Mudah-mudahan akan kami launching sebelum Lebaran 2025,” kata dia.

KLJ merupakan bantuan sosial tunai dari Pemprov Jakarta untuk warga lanjut usia kurang mampu, yang disalurkan secara rutin setiap bulan melalui rekening bank penerima.

Adapun program KLJ ini dihadirkan pada akhir 2017 lalu, era kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk memberikan dukungan finansial kepada lansia yang membutuhkan.

Tentunya dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada lansia yang membutuhkan, dengan fokus pada mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit dan memerlukan perhatian khusus karena kondisi kesehatan atau sosial mereka.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/03/2025 18:20
Pramono Pastikan Kartu Lansia Jakarta Dicairkan Sebelum Lebaran 2025 Megapolitan 22 Maret 2025

Pramono Pastikan Kartu Lansia Jakarta Dicairkan Sebelum Lebaran 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi Jakarta akan mencairkan bantuan sosial
Kartu Lansia Jakarta
(KLJ) kepada penerima yang berhak mulai pekan depan.
Distribusi dilakukan sebelum Lebaran 2025.
“Mudah-mudahan minggu depan untuk Kartu Lansia yang kami bagikan akan diterima kembali oleh lansia yang berhak mendapatkan,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (22/3/2025).
Ia menegaskan bahwa bantuan ini ditujukan hanya kepada warga yang memenuhi kriteria. Ia meminta masyarakat untuk tidak mengeklaim jika tidak berhak.
“Yang berhak ya, jangan Bapak Ibu yang enggak berhak minta Kartu Lansia ya,” kata dia.
Pramono menilai, negara wajib hadir dalam memenuhi hak-hak dasar warga, khususnya kelompok rentan seperti lansia.
Oleh karena itu, KLJ harus didistribusikan tepat sasaran, yaitu kepada warga lanjut usia yang benar-benar memenuhi syarat sebagai penerima manfaat.
“Yang berhak itu diberikan, negara harus hadir dan wajib memberikan itu. Mudah-mudahan akan kami launching sebelum Lebaran,” ucap dia.
KLJ merupakan bantuan sosial tunai dari Pemprov Jakarta untuk warga lanjut usia kurang mampu, yang disalurkan secara rutin setiap bulan melalui rekening bank penerima.
Program KLJ ini dihadirkan pada akhir 2017 lalu, era kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk memberikan dukungan finansial kepada lansia yang membutuhkan.
Tentunya dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada lansia yang membutuhkan, dengan fokus pada mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit dan memerlukan perhatian khusus karena kondisi kesehatan atau sosial mereka.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/03/2025 18:07
Pemprov Jakarta Janji Tak Resmikan RDF Plant Sebelum Tuntaskan Masalah Bau Megapolitan 22 Maret 2025

Pemprov Jakarta Janji Tak Resmikan RDF Plant Sebelum Tuntaskan Masalah Bau
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com
– Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta tidak akan meresmikan Refuse Derived Fue (RDF) Plant sebelum menyelesaikan soal pengendalian kebauan dan asap.
Janji ini menjadi salah satu hasil mediasi yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara warga dengan pengelola
RDF Plant Jakarta
, Jumat (21/3/2025).
Dalam MoU yang diterima Kompas.com, ada tujuh tanda tangan, yakni Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Agung Pujo Winarko, KSO Wika – Jaya Konstruksi, Angga Bagus Ari Wijaya, dan Dewan Kota Jakarta Utara, Epriyanto.
Ada juga perwakilan warga Cluster Shinano JGC Cakung Timur, Wahyu Andre Maryono; perwakilan warga Harapan Indah Kabupaten Bekasi, Tomi; dua perwakilan warga Desa Pusaka Rakyat Kabupaten Bekasi, Ahmad Rifai dan Sulistiyo.
“Dinas Lingkungan Hidup menjamin tidak akan ada peresmian RDF Plant sampai perbaikan pengendalian kebauan dan asap diselesaikan,” bunyi salah satu poin dalam MoU.
Kedua, pengelola RDF Plant, yakni KSO Wika – Jaya Konstruksi, menghentikan pengelolaan sampah di RDF Plant Jakarta. Pengelola juga akan mengeluarkan sampah dan produk RDF Plant Jakarta paling lambat, Senin (24/3/2025).
Ketiga, KSO Wika – Jaya Konstruksi sebagai pengelola RDF akan memperbaiki sistem pengendalian kebauan dan asap, yang saat ini masih dalam tahap perhitungan.
Keempat, perwakilan warga akan dilibatkan saat proses uji coba mendatang.
Kelima, tahapan uji coba selanjutnya adalah uji coba tanpa beban sampah, uji coba dengan beban bertahap, dan uji coba dengan kapasitas penuh.
Keenam, Dinas Lingkungan Hidup menyatakan, truk pengangkut sampah yang digunakan yaitu truk Compactor.
Diberitakan sebelumnya, lima warga peserta aksi demonstrasi menolak RDF Rorotan di Jakarta Utara, Jumat (21/3/2025), akhirnya diterima pengurus RDF untuk mengikuti mediasi.
Kelima warga tersebut merupakan perwakilan massa aksi dari berbagai wilayah, mulai dari Rorotan; Perumahan Jakarta Garden City (JGC) Cakung, Jakarta Timur; hingga Harapan Indah, Bekasi.
Ketiga wilayah tersebut terdampak bau busuk dan asap hitam dari uji coba pengelolaan sampah di RDF Rorotan.
Untuk diketahui, RDF Rorotan di Jakarta Utara tengah melakukan uji coba pengelolaan sampah. Namun, uji coba itu justru mengundang protes warga.
Pasalnya, uji coba pengelolaan sampah tersebut menimbulkan bau busuk dan polusi asap hitam yang menyebar ke perumahan warga.
Bahkan, ada sekitar 11 anak terkena ISPA dan tiga lainnya mengalami infeksi mata diduga akibat RDF Rorotan.
Sedianya, Gubernur Jakarta Pramono Anung sudah menemui warga terdampak, Kamis (20/3/2025).
Pramono memberikan sejumlah penawaran, mulai dari menanggung biaya pengobatan warga terdampak hingga berjanji mencari solusi agar RDF Rorotan tak menimbulkan bau dan polusi lagi.
Namun, warga tak puas dengan penawaran Pramono. Mereka tetap memilih melakukan aksi unjuk rasa pada Jumat (21/3/2025) dan meminta RDF Rorotan ditutup.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/03/2025 17:41
Persiapan pelantikan kepala daerah terpilih

Kamis, 20 Februari 2025 09:33 WIB

Sejumlah kepala daerah terpilih dari Provinsi Aceh bersiap mengikuti kirab di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Presiden Prabowo Subianto akan melantik secara serentak sebanyak 961 kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota di Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.

Warga pendukung kepala daerah terpilih dari Provinsi Papua Pegunungan mengunakan irate kepala khas Papua di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Presiden Prabowo Subianto akan melantik secara serentak sebanyak 961 kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota di Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung (kiri) dan Rano Karno (kanan) bersiap untuk mengikuti kirab di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Presiden Prabowo Subianto akan melantik secara serentak sebanyak 961 kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota di Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.

Sejumlah kepala daerah terpilih berjalan untuk mengikuti upacara pelantikan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Presiden Prabowo Subianto akan melantik sebanyak 961 kepala daerah yang terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dalam upacara tersebut. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/Lmo/rwa.

22/03/2025 17:40
Kegiatan RDF Rorotan Akan Dihentikan, Sampah Dikeluarkan Paling Lambat Senin Besok Megapolitan 22 Maret 2025

Kegiatan RDF Rorotan Akan Dihentikan, Sampah Dikeluarkan Paling Lambat Senin Besok
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pengelola
Refuse Derived Fuel
(RDF) akan menghentikan kegiatan pengolahan sampah di RDF Plant Jakarta, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.
Ini merupakan hasil mediasi yang tertuang dalam
Memorandum of Understanding
(MoU) antara warga dengan pengelola RDF Plant Jakarta pada Jumat (21/3/2025).
Dalam MoU yang diterima
Kompas.com,
ada tujuh tanda tangan, yakni Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Agung Pujo Winarko, KSO Wika – Jaya Konstruksi, Angga Bagus Ari Wijaya, dan Dewan Kota Jakarta Utara, Epriyanto.
Ada juga perwakilan warga Cluster Shinano JGC Cakung Timur, Wahyu Andre Maryono; perwakilan warga Harapan Indah Kabupaten Bekasi, Tomi; dua perwakilan warga Desa Pusaka Rakyat Kabupaten Bekasi, Ahmad Rifai dan Sulistiyo.
“Pengelola RDF menghentikan kegiatan pengelolaan sampah di RDF Plant Jakarta. Pengelola juga akan mengeluarkan sampah dan produk RDF dan RDF Plant Jakarta paling lambat, Senin, 24 Maret 2025,” bunyi poin kesepakatan pertama.
Kedua, KSO Wika – Jaya Konstruksi sebagai pengelola RDF akan memperbaiki sistem pengendalian kebauan dan asap, yang saat ini masih dalam tahap perhitungan.
Ketiga, Dinas Lingkungan Hidup menjamin tidak akan ada peresmian RDF Plant sampai perbaikan pengendalian kebauan dan asap diselesaikan.
Keempat, perwakilan warga akan dilibatkan saat proses uji coba mendatang.
Kelima, tahapan uji coba selanjutnya adalah uji coba tanpa beban sampah, uji coba dengan beban bertahap, dan uji coba dengan kapasitas penuh.
Ketujuh, Dinas Lingkungan Hidup menyatakan, truk pengangkut sampah yang digunakan yaitu truk
compactor.
Diberitakan sebelumnya, lima warga peserta aksi demonstrasi menolak
RDF Rorotan
di Jakarta Utara, akhirnya diterima pengurus RDF untuk mengikuti mediasi.
Kelima warga tersebut merupakan perwakilan massa aksi dari berbagai wilayah, mulai dari Rorotan; Perumahan Jakarta Garden City (JGC) Cakung, Jakarta Timur; hingga Harapan Indah, Bekasi.
Ketiga wilayah tersebut terdampak bau busuk dan asap hitam dari uji coba pengelolaan sampah di RDF Rorotan.
Untuk diketahui, RDF Rorotan di Jakarta Utara tengah melakukan uji coba pengelolaan sampah. Namun, uji coba itu justru mengundang protes warga.
Pasalnya, uji coba pengelolaan sampah tersebut menimbulkan bau busuk dan polusi asap hitam yang menyebar ke perumahan warga.
Bahkan, ada sekitar 11 anak terkena ISPA dan tiga lainnya mengalami infeksi mata diduga akibat RDF Rorotan.
Gubernur Jakarta Pramono Anung sudah menemui warga terdampak, Kamis (20/3/2025).
Pramono memberikan sejumlah penawaran, mulai dari menanggung biaya pengobatan warga terdampak hingga berjanji mencari solusi agar RDF Rorotan tak menimbulkan bau dan polusi lagi.
Namun, warga tak puas dengan penawaran Pramono.
Mereka tetap memilih melakukan aksi unjuk rasa itu dan meminta RDF Rorotan ditutup.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/03/2025 16:15
Anak Kena ISPA Akibat RDF Rorotan Berobat Mandiri, Biaya Capai Rp 1,5 Juta

Jakarta –

Sebanyak 11 anak dilaporkan mengalami infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), sementara tiga anak lainnya mengalami infeksi mata disebut-sebut karena efek negatif dari uji coba refuse derived fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara. Anak-anak yang terkena ISPA-infeksi mata itu berobat secara mandiri.

“Semua sudah berobat secara mandiri,” ujar Wahyu Andre Maryono selaku Koordinator Forum Warga Peduli Kesehatan lewat pesan singkat kepada detikcom, Jumat (21/3/2025).

Wahyu mengatakan dokter dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan sebetulnya sudah memeriksa anak-anak yang terkena ISPA dan infeksi mata kemarin (21/3) pagi. Namun, mereka hanya mengecek saja.

“(Biaya berobat mandiri) Antara Rp ribu sampai dengan Rp 1,5 jutaan,” kata Wahyu.

Dari pernyataan sikap yang dikirim Wahyu, Forum Warga Peduli Kesehatan dengan tegas menolak beroperasinya RDF Rorotan milik Pemprov Jakarta. Menurut mereka, tidak ada sosialisasi sejak awal pembangunan RDF Rorotan, baik sosialisasi dampak lingkungan, dampak sosio-kultural dan dampak kesehatan.

“RDF Plant Rorotan telah berkali-kali gagal dalam proses uji coba sehingga kami menerima dampak pencemaran udara ke permukiman kami sejak awal bulan Februari 2025,” jelas Wahyu.

Ternyata tidak hanya warga Jakarta saja yang protes, namun juga ada warga Bekasi. “Kami warga masyarakat yang berjumlah puluhan ribu di sekitar RDF Plant Rorotan bukan kelinci percobaan!” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Asep Kuswanto menyebut sejumlah anak terkena ISPA dan infeksi mata akibat uji coba RDF di Rorotan. Anak-anak ini seluruhnya tinggal di Perumahan Jakarta Garden City (JGC), Cakung, Jakarta Timur, yang terpapar bau sampah dan asap hitam.

Gubernur Jakarta Pramono Anung berjanji akan bertanggung jawab terhadap kesehatan warganya. Dia memerintahkan Dinas Kesehatan dan jajaran lainnya untuk menyelesaikan.

“Saya sebagai gubernur bertanggung jawab, saya yang memutuskan,” kata Pramono saat meninjau RDF Rorotan, Jakarta Utara, Kamis (20/3/2024).

“Siapa pun yang terdampak karena commissioning kemarin, maka saya sudah meminta, memerintahkan kepada kepala dinas (kesehatan) nanti segera dikoordinasikan di dalam, untuk diselesaikan. Kami bertanggung jawab,” lanjutnya.

(isa/eva)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

22/03/2025 09:00
Jakarta Kemarin, Dari penanggulangan banjir hingga jumlah bank sampah

Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta pada Jumat (21/3) masih layak untuk disimak hari ini, mulai dari Jakbar utamakan penanggulangan banjir di 19 titik hingga Lebih 1.800 RW di Jakarta sudah miliki bank sampah.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Jakbar utamakan penanggulangan banjir di 19 titik

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat mengutamakan penanggulangan banjir di 19 titik dengan peningkatan kapasitas pompa hingga pengerukan kali yang berada di wilayahnya.

Baca di sini

2. Dua TPS3R di Jaksel berkontribusi untuk kurangi sampah

Dua Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di Jalan Siaga Pejaten Barat dan Jalan Joe Jagakarsa, Jakarta Selatan, berkontribusi untuk mengurangi volume sampah di wilayah tersebut.

Baca di sini

3. Pram segera atasi kemacetan di Fatmawati-One Bell Park

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan penyempitan jalan di Jalan RS Fatmawati, Jakarta Selatan, yang sering menyebabkan kemacetan segera diatasi pada tahun ini.

Baca di sini

4. Jaktim perbanyak kegiatan positif untuk pelaku tawuran

Pemerintah Kota Jakarta Timur bersama pihak terkait (stakeholders) memperbanyak kegiatan positif untuk remaja khususnya para pelaku tawuran.

Baca di sini

5. Lebih 1.800 RW di Jakarta sudah miliki bank sampah

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengungkapkan bahwa sebanyak 1.878 dari 2.748 Rukun Warga (RW) di Jakarta sudah memiliki bank sampah untuk mengelola sampah sehingga mengurangi volume yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Baca di sini

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

22/03/2025 06:06
Pramono Anung Respons Penanganan Banjir di Jakarta Barat

JAKARTA – Penanganan banjir di Jakarta Barat kembali mendapat sorotan positif dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram @Pramonoanungw, Pramono memberikan apresiasi kepada Lurah Kembangan Selatan, RM Pradana Putra, yang dinilai bergerak cepat dalam menangani warga terdampak banjir.

Danang, sapaan akrab RM Pradana Putra Lurah Kembangan Selatan, dinilai Pramono cekatan dan sigap dalam merespons situasi darurat akibat banjir. Pramono menyebut bahwa tindakan Danang yang menggendong seorang anak kecil di tengah banjir, serta mengevakuasi warga lainnya, menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi warganya.

Pramono Anung mengaku kagum dengan tindakan Lurah Kembangan Selatan yang juga terdokumentasi melalui akun Instagram @danangrm. Menurutnya, aksi tersebut mendapat respon positif dari masyarakat dan menjadi contoh baik yang patut dipertahankan serta dicontoh oleh lurah dan camat lainnya di Jakarta.

Gubernur DKI, Pramono Anung bertemu Danang selaku Lurah Kembangan Selatan/ Foto: IST

Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga menekankan bahwa penanganan banjir di Jakarta Barat perlu terus ditingkatkan melalui langkah-langkah antisipasi dan respons cepat dari aparat terkait.

Kolaborasi antara Pemerintah Kota, Kecamatan, serta Kelurahan menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan banjir yang rutin melanda sejumlah wilayah di Jakarta Barat.

“InsyaAllah kami terus memberikan contoh dan mengevaluasi para Walikota, Camat, dan Lurah untuk tetap melayani masyarakat dengan hati, terutama dalam menghadapi bencana banjir yang sering terjadi di wilayah ini,” tegas Pramono.

Apresiasi dari Gubernur ini diharapkan dapat memotivasi seluruh aparat di Jakarta Barat untuk lebih siap dan tanggap dalam menghadapi kondisi darurat seperti banjir, serta berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

22/03/2025 04:13
VIDEO Momen Jokowi dan Puan Maharani Satu Meja di Bukber NasDem, Surya Paloh di Tengah – Halaman all

TRIBUNNEWS.OM, JAKARTA – Suasana hangat dan penuh keakraban terasa di NasDem Tower, Jakarta, saat Partai NasDem menggelar acara buka puasa bersama pada Jumat (21/3/2025).

Namun, yang membuat pertemuan ini menarik perhatian publik adalah kehadiran dua tokoh sentral politik Tanah Air: Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani.

Momen ini semakin menarik ketika keduanya duduk di meja yang sama, dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh di tengah-tengah mereka.

Puan duduk di sebelah kanan Surya Paloh.

Sedangkan Jokowi duduk di sebelah kiri Surya Paloh.

Jokowi tiba lebih dulu sekitar pukul 17.07 WIB, mengenakan batik lengan panjang bernuansa cokelat.

Kehadiran Jokowi langsung disambut Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni, Ketua Dewan Pertimbangan NasDem Siti Nurbaya Bakar, dan Ketua Fraksi NasDem DPR Victor Laiskodat.

Tak lama berselang, pada pukul 17.18 WIB, Puan Maharani datang dengan mengenakan busana serba putih.

Ia disambut oleh Ketua Majelis Tinggi NasDem sekaligus Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat serta Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto.

Puan Maharani Soal Pertemuannya dengan Jokowi

Saat ditanya awak media apakah ada pembahasan khusus dalam pertemuan ini, mengingat kehadiran Jokowi, Puan menepis segala spekulasi dan menegaskan suasana akan berlangsung hangat.

“Hangat dong, orang ga ada apa-apa. Hangat, hangat,” ujar Puan sambil tersenyum.

Namun, yang menarik, Puan juga mengaku dirinya baru mengetahui bahwa Jokowi turut hadir dalam acara tersebut.

“Saya baru tahu Pak Jokowi datang. “

“Saya datang ke sini, ‘kan diundang oleh pak Surya Paloh untuk bukber di kantor NasDem. “

“Nanti ini baru mau ketemu pak Jokowi,” ucapnya.

Selain Jokowi dan Puan, sejumlah tokoh politik lainnya juga terlihat hadir, termasuk Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid.

Jokowi Ngobrol Hangat Bersama Puan Saat Buka Puasa di NasDem Tower

Jokowi tampak duduk semeja dengan Puan, ditemani Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno.

Setelah menikmati hidangan buka puasa, Jokowi mengaku pertemuannya dengan Puan berlangsung dengan penuh kehangatan.

“Hubungannya memang hangat betul, emang hangat, dengan Mbak Puan hangat,” ujar Jokowi.

Jokowi Berkelakar: Bahas Apa? Ya, Makanan!

Dalam suasana santai, Jokowi sempat berkelakar bahwa dirinya, Puan, dan Surya Paloh turut membahas menu makanan yang disajikan.

“Jadi ya ini berbuka puasa sambil silaturahmi, berbicara, semua dibicarakan, terutama makanan, makanan yang disajikan,” kata Jokowi.

Saat ditanya menu favoritnya, Jokowi dengan spontan menjawab, “Sate.”

Puan: Hubungan dengan PDIP Baik-Baik Saja

Senada dengan Jokowi, Puan Maharani juga menyatakan demikian, perbincangan dirinya dengan Jokowi terjalin hangat saat buka puasa bersama di NasDem Tower.

Ia menegaskan hubungan mereka tetap harmonis, termasuk dengan PDIP.

“Hubungan sama, hubungan dengan PDI Perjuangan baik-baik saja,” kata Puan singkat.

Momen kebersamaan ini menarik perhatian, mengingat dinamika politik yang berkembang antara Jokowi dan PDIP dalam beberapa waktu terakhir.

Hubungan Jokowi dan PDIP saat ini menjadi sorotan setelah politisi PDIP Deddy Sitorus menyebut ada utusan yang datang dan meminta PDIP tidak memecatnya.

Jokowi menantang PDIP untuk membuka-bukaan terkait identitas utusan yang dimaksud.

(Tribunnews/Rizki/Reza Deni/Apfia Tioconny Billy/Malau)

21/03/2025 21:38