Hari Kartini, Pintu Khusus untuk Perempuan Tersedia di Transjakarta, MRT, dan LRT
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan perhatian khusus kepada perempuan dalam rangka memperingati
Hari Kartini
, yang jatuh pada tanggal 21 April 2025.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta akan menyediakan pintu masuk khusus (gate khusus) bagi penumpang perempuan pada layanan transportasi publik seperti
Transjakarta
,
MRT
Jakarta, dan
LRT
Jakarta.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari kebijakan layanan transportasi gratis sehari penuh pada Senin, (21/4/2025) untuk penumpang perempuan.
“Mekanismenya akan disiapkan gate khusus bagi pelanggan gratis baik di Transjakarta, MRT, dan LRT,” kata Syafrin, dikutip dari
Antara
.
Pintu khusus ini dirancang untuk memberikan kenyamanan ekstra kepada penumpang perempuan, sekaligus mengantisipasi lonjakan penumpang yang memanfaatkan layanan gratis pada momen peringatan Hari Kartini.
Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, yang sebelumnya mengumumkan kebijakan layanan transportasi umum gratis untuk momen spesial tersebut.
Tidak hanya terbatas pada Hari Kartini, Pemprov DKI juga akan menggratiskan transportasi umum pada 24 April 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Transportasi Nasional.
Layanan transportasi umum gratis pada 24 April tersebut diberikan untuk seluruh penumpang, baik laki-laki maupun perempuan.
Pada hari tersebut seluruh penumpang dapat menggunakan Transjakarta BRT dan Non-BRT, MRT Jakarta dan LRT Jakarta secara gratis sehari penuh.
“Pada 24 April bertepatan dengan Hari Angkutan Nasional, Pemprov DKI Jakarta juga akan menghadirkan layanan transportasi gratis sepanjang hari yang meliputi Transjakarta (BRT, Non-BRT dan Mikrotrans), MRT Jakarta dan LRT Jakarta,” ujar Syafrin.
Sebelumnya, Pemprov DKI juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah sekitar Jakarta untuk memperluas manfaat layanan transportasi ini hingga wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Program layanan gratis transportasi umum tersebut akan diberikan kepada 15 golongan masyarakat.
Mereka yang termasuk dalam kategori penerima manfaat dapat mendaftarkan diri melalui Bank DKI maupun aplikasi resmi dari masing-masing layanan transportasi, yaitu Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.
Proses pendaftaran mencakup verifikasi data, validasi, produksi kartu, hingga aktivasi dalam bentuk fisik atau digital.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Pramono Anung
-
/data/photo/2024/11/19/673c826d8aac8.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pramono Dorong Transformasi Bank DKI, Fahira Idris Sampaikan 6 Catatan Nasional 18 April 2025
Pramono Dorong Transformasi Bank DKI, Fahira Idris Sampaikan 6 Catatan
Tim Redaksi
KOMPAS.com –
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Jakarta
Fahira Idris
menilai rencana transformasi
Bank DKI
yang digagas Gubernur Jakarta Pramono Anung bisa menjadi momentum penting dalam sejarah perjalanan lembaga keuangan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
Fahira mengatakan, sebagai kota yang memiliki visi menjadi kota global, Bank DKI tidak boleh lagi menjadi “bank daerah biasa”, tetapi harus menjadi motor penggerak ekonomi Jakarta yang modern, profesional, dan bahkan bertaraf global.
“Visi Jakarta menjadi 50 kota global terbaik dunia. Hal ini menuntut eksistensi Bank DKI naik kelas. Tidak hanya dari sisi layanan digital, tetapi juga dari kultur tata kelola, arah bisnis, dan profesionalisme manajemen,” ujar Fahira dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (18/4/2025).
Untuk itu, upaya transformasi harus menyentuh substansi utama, yakni menghasilkan daya ungkit kesejahteraan warga dan kemajuan Jakarta.
Senator Jakarta itu menjabarkan enam catatan dan rekomendasi yang perlu menjadi perhatian dalam upaya transformasi Bank DKI.
Pertama, rebranding
harus disertai
repositioning
. Menurut Fahira, wacana mengganti nama Bank DKI menarik dari sisi
branding
. Namun, perubahan nama harus dibarengi dengan
repositioning
yang jelas.
“Apa segmen utama Bank DKI ke depan? Apakah fokus pada UMKM,
digital retail banking, corporate finance
, atau pembiayaan pembangunan kota. Keberhasilan ekspansi dan
rebranding
Bank DKI harus didahului oleh redefinisi strategi inti dan disertai keunggulan kompetitif yang jelas,” kata Fahira.
Kedua,
digitalisasi tidak boleh setengah hati. Pasalnya, transformasi digital bukan sekadar menghadirkan aplikasi keren, melainkan juga membangun sistem
perbankan
yang
resilient
, aman, dan terintegrasi.
Merujuk Laporan World Economic Forum (2022), kegagalan sistem perbankan digital disebut sebagai risiko sistemik baru.
“Dalam konteks transformasi Bank DKI, penguatan
core banking system, cybersecurity
, dan kapabilitas teknologi internal Bank DKI harus menjadi prioritas. Audit sistem TI dan SDM IT yang kompeten wajib dilakukan secara berkala dan independen, bukan hanya saat ada gangguan,” tambah dia.
Ketiga
, profesionalisme, integritas dan kompetensi. Fahira mengatakan, untuk menjadi bank global, integritas dan kompetensi harus menjadi fondasi utama manajemen.
Reformasi sumber daya manusia harus mencakup seleksi berbasis meritokrasi, transparansi dalam rekrutmen, dan pembinaan talenta lokal yang punya daya saing global.
Dia menilai, pencopotan Direktur IT pasca-gangguan layanan harus menjadi awal dari pembenahan menyeluruh, bukan sekadar respons sesaat.
Keempat,
perkuat peran sosial, terutama UMKM dan ekonomi rakyat. Transformasi juga harus memastikan Bank DKI bukan sekadar lembaga komersial, melainkan juga instrumen kebijakan publik.
Dalam semangat transformasi, lanjut Fahira, peran Bank DKI dalam pembiayaan UMKM, program sosial, dan pembangunan infrastruktur kota harus diperkuat.
“Transformasi ini harus inklusif. Artinya, Bank DKI memberdayakan warga kelas menengah ke bawah dan para pelaku UMKM, bukan hanya menyasar nasabah korporasi besar,” ujar perempuan yang juga menjadi pembina sejumlah UMKM di Jakarta itu.
Kelima,
jangan Tergesa-gesa melakukan
IPO
. Fahira menilai bahwa gagasan membawa Bank DKI ke lantai bursa melalui IPO merupakan langkah berani.
Hal itu memang bisa menjadi jalan percepatan profesionalisasi. Namun, diperlukan kehati-hatian agar tidak terjadi pelemahan kontrol Pemprov Jakarta terhadap fungsi sosial Bank DKI.
Dia menyarankan Bank DKI untuk membenahi tata kelola internal dan menjaga misi pelayanan publiknya sebelum IPO.
Keenam
, transparansi dan komunikasi publik. Transformasi Bank DKI tidak bisa berjalan tanpa kepercayaan publik. Oleh sebab itu, transparansi informasi, komunikasi yang jujur, serta keterbukaan atas risiko dan langkah mitigasi menjadi hal krusial.
“Kepercayaan adalah aset termahal sebuah bank. Sekali hilang, sangat sulit dikembalikan. Jadi, setiap langkah transformasi Bank DKI harus disampaikan dengan bahasa publik yang mudah dipahami, menyeluruh, dan menjawab pertanyaan warga,” tegas Fahira.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Legislator berharap tak ada lagi pejabat “impor” di Pemprov DKI
OPD dan BUMD yang tidak serius mengeksekusi program 100 hari kerja ini perlu dievaluasi atau diberikan punishment (sanksi)
Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua berharap tak ada lagi pejabat yang berasal dari luar (impor) lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengisi jabatan Eselon I dan Eselon II.
“Memang sudah seharusnya pejabat di Pemprov DKI Jakarta, khususnya untuk Eselon I dan II cukup berasal dari internal,” kata Inggard dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, lanjut dia, juga sudah menegaskan agar mereka yang menempati jabatan Eselon I dan II cukup berasal dari lingkungan internal Pemprov DKI.
“Pak Gubernur ingin orang-orang yang memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jakarta itu bukan impor. Sehingga, tentu pejabat-pejabat yang kemarin kita impor harus dilakukan re-ekspor lagi,” kata Inggard saat acara diskusi bersama Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, Kamis (17/4).
Dalam diskusi bertajuk “Mengawal 100 Hari Kerja Mas Pram dan Bang Doel: Mewujudkan Jakarta Sebagai Kota Global yang Partisipatif dan Kolaboratif” itu, Inggard juga mengingatkan pentingnya pengisian pejabat definitif karena saat ini ada 400 jabatan yang diisi pelaksana tugas (Plt).
“Kita harus dukung Pak Gubernur karena punya komitmen untuk menyelesaikan pejabat-pejabat Plt dengan pejabat definitif. Minimal 200 itu saya harapkan bisa dituntaskan bulan ini,” paparnya.
Inggard menekankan, agar dalam pengisian jabatan secara definitif itu tidak ada “cawe-cawe” dari legislator di Kebon Sirih untuk mengintervensi siapa yang akan ditempatkan. Namun demikian, DPRD DKI memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja OPD atau eksekutif.
“Jangan ada ‘cawe-cawe’ atau titipan-titipan, percayakan semua kepada Pak Gubernur untuk menentukan pejabat definitif. Sesuai fungsi melekat kami melakukan pengawasan tentu mereka yang berkinerja tidak baik dapat kita rekomendasikan untuk diganti,” tegasnya.
Dia juga berharap dengan pengisian jabatan secerah definitif, Pram-Doel dapat menjalankan roda pemerintahan dengan kuat, sehingga.program-program yang direncanakan dapat dieksekusi dengan optimal.
“Saat ini kita sedang menyusun RPJMD, baru kemudian RKPD. Setelah itu, baru kita menyusun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, di sinilah program-program gubernur-wakil gubernur masuk,” tuturnya.
Staf Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim mengungkapkan, diskusi tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan program-program prioritas Pram-Doel, khususnya dalam 100 hari kerja.
“Hari ini saya mendapat undangan dari jagoan-jagoan Jakarta, aktivis Jakarta untuk membicarakan mengenai terkait bagaimana semua pemangku kepentingan mulai mulai pemerintah, DPRD, masyarakat, civil society (masyarakat madani), dan aktivis untuk bersama-sama membangun Jakarta,” ucapnya.
Sejumlah program Pramono-Doel sudah mulai dieksekusi dan memang ada yang perlu diselesaikan secara bertahap.
“Ada terkait perbaikan dan penambahan jumlah penerima KJP Plus, KJMU, hingga Kartu Lansia. Semua memang lebih fokus pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Chico memastikan masukan-masukan yang disampaikan, termasuk dari aktivis di Jakarta tentu sangat berharga untuk Jakarta yang lebih baik.
“Saya saat menghadiri berbagai forum diskusi akan lebih banyak mendengar dan menyerap aspirasi yang disampaikan. Sehingga, dapat menjadi bahan pengayaan untuk lebih baik lagi ke depan,” kata dia.
Bukti keseriusan
Sementara itu, inisiator Forum Diskusi Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, Mohammad Syaiful Jihad menyebutkan, keberanian untuk mendeklarasikan program 100 hari kerja dalam Instruksi Gubernur (Ingub) merupakan bukti keseriusan dalam membangun Jakarta.
“Untuk merealisasikan itu tentu perlu dukungan OPD dan BUMD. OPD dan BUMD yang tidak serius mengeksekusi program 100 hari kerja ini perlu dievaluasi atau diberikan punishment (sanksi),” kata Syaiful.
Ia optimis kepemimpinan Pram-Doel akan membawa Jakarta lebih baik ke depan, khususnya dalam menyongsong Jakarta sebagai kota global.
“Jakarta tidak lama lagi akan genap berusia lima abad. Saya yakin Mas Pram dan Bang Doel akan memberikan ‘legacy’ (warisan) terbaik baik warga Jakarta. Tidak hanya pembangunan fisik, tapi lebih utama juga non-fisik yang dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Jakarta,” Syaiful menambahkan.
Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) ini juga mengingatkan agar Pram-Doel bisa menjaga dan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan seluruh pemangku kepentingan di Jakarta karena masukan-masukan ini tentu penting untuk diserap, dikaji, dan diterapkan untuk Jakarta yang lebih baik.
“Kami tentu siap menjadi mitra strategis Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Mas Pram dan Bang Doel untuk membangun Jakarta yang warganya juga semakin sejahtera,” ucapnya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025 -

Pramono minta pembangunan RSUD Cakung jangan terlambat
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo. ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.
Pramono minta pembangunan RSUD Cakung jangan terlambat
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Jumat, 18 April 2025 – 10:40 WIBElshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengingatkan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta agar pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cakung di Jakarta Timur tidak mengalami keterlambatan.
“Untuk RSUD Cakung, pembangunannya jangan sampai terlambat. Tahun depan harus sudah bisa dimulai,” ujar Pramono di Jakarta, Jumat.
Dia menargetkan RSUD Cakung dapat mulai beroperasi pada akhir tahun 2026. Ia juga menekankan pentingnya melakukan rebranding (perubahan total) terhadap rumah sakit tersebut guna menghadirkan harapan baru bagi warga Jakarta.
“Termasuk, manajemennya sudah kita tetapkan. Saya ingin RSUD Cakung menjadi rumah sakit pertama yang kita rebranding,” katanya.
Pramono berharap RSUD Cakung bisa tampil sebagai rumah sakit modern yang mampu membangun kepercayaan masyarakat dalam layanan pengobatan.
Dia pun menyoroti persepsi negatif yang selama ini melekat pada rumah sakit tersebut karena letaknya di kawasan padat penduduk.
Oleh karena itu, ia mendorong Dinkes DKI Jakarta agar mengubah citra RSUD Cakung menjadi rumah sakit dengan keunggulan khusus yang bisa menjadi kebanggaan warga.
“Saya berharap nanti, setelah di-branding ulang, rumah sakit ini tidak lagi disebut hanya RSUD. Harus ada kelebihan spesifik yang menjadikannya unggul. Jadi kita akan support sepenuhnya seperti itu,” kata Pramono.
Sumber : Antara
-

Rano Karno Ungkap Peluang Kerja Ribuan WNI ke Jepang dan Eropa – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkapkan bahwa Jepang, Jerman, Belanda, dan Taiwan membuka peluang kerja besar bagi ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam berbagai sektor.
Pernyataan ini disampaikan saat pembukaan Job Fair Jakarta Goes To Campus di Universitas Trisakti, Jakarta Barat, pada Selasa (15/4/2025), menyusul meningkatnya permintaan tenaga kerja asing di negara-negara Asia dan Eropa tersebut.
Rano menekankan bahwa peluang ini penting untuk dimanfaatkan, mengingat banyak negara yang membutuhkan tenaga kerja terampil.
“Taiwan, Jepang, Jerman termasuk Belanda dan lainnya,” ujar Rano.
Menurut dia, peluang kerja di luar negeri saat ini terbuka lebar.
“Memerlukan jumlah yang sangat besar,” tambahnya.
Ia menyebut Jepang menjadi salah satu negara dengan kuota tertinggi bagi pekerja asal Indonesia, yakni hampir 148.000 orang.
“Yang ingin saya sampaikan adalah potensi-potensi lahan pekerjaan yang memang ada di luar sana,” ucapnya.
PEKERJA INDONESIA – Suasana pinggiran laut Oarai di prefektur Ibaraki banyak WNI di sana belum lama ini. Kesempatan bekerja di Jepang semakin terbuka lebar! Persiapkan diri untuk mengisi berbagai posisi dengan gaji menarik dan pengalaman internasional. (Gendai Bisnis)
Kampus Diminta Siapkan Alumni untuk Bekerja ke Luar Negeri
Rano Karno juga mendorong perguruan tinggi untuk secara aktif mendata dan mempersiapkan lulusan yang siap bekerja di luar negeri.
Menurutnya, salah satu bekal penting bagi calon tenaga kerja luar negeri adalah kemampuan bahasa asing untuk mempermudah komunikasi dan adaptasi di negara tujuan.
“Artinya, hari ini kita inventarisasi untuk program tahun depan. Kita bisa menyalurkan anak-anak kita yang lulus, karena bekerja itu bukan hanya di Jakarta, tapi juga bisa di luar negeri,” ujar Rano.
Menurutnya, peluang kerja ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta. Taiwan, Jepang, Jerman, dan Belanda saat ini tengah membuka pintu selebar-lebarnya bagi tenaga kerja asing di berbagai sektor.
Job fair ini merupakan bagian dari program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam memperluas akses lapangan kerja, termasuk ke luar negeri.
Kegiatan ini juga menjadi bentuk nyata dari komitmen Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno dalam memenuhi janji menciptakan 500.000 lapangan kerja bagi warga ibu kota.
Job fair perdana yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi ini menghadirkan 30 perusahaan nasional dan multinasional.
Sejumlah peluang kerja di Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan negara lainnya diperkenalkan langsung kepada para pencari kerja.
Jepang Sambut Pekerja Indonesia dengan Antusias
Salah satu negara yang paling aktif membuka kesempatan kerja adalah Jepang. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, dalam acara National Day Reception di Hotel St. Regis Jakarta Selatan (20/2), menyebut bahwa pemerintah Jepang sangat terbuka bagi pekerja asing, termasuk dari Indonesia.
“Warga Indonesia sangat istimewa. Kita punya tradisi persahabatan yang panjang, dan banyak pekerja Indonesia dikenal sebagai pekerja keras di Jepang,” kata Masaki.
Ia menambahkan bahwa perbedaan budaya antara Indonesia dan Jepang tidak terlalu signifikan, sehingga para pekerja relatif mudah beradaptasi.
“Mungkin satu-satunya perbedaan adalah agama, namun masyarakat Jepang sangat menghormati Islam,” ujarnya.
Masaki menekankan bahwa kemampuan berbahasa menjadi syarat penting bagi pekerja asing yang ingin bekerja di Jepang.
Namun, menurut dia, bahasa yang digunakan dalam dunia kerja bisa dipelajari dan tidak terlalu kompleks.
Jepang saat ini tengah menghadapi tantangan demografi serius dengan menurunnya jumlah penduduk usia produktif.
Sebagai solusi, pemerintah Jepang mengumumkan akan membuka hingga 820.000 lowongan kerja bagi tenaga asing selama periode 2024 hingga 2029.
Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang tenaga kerja terbesar di Jepang.
Jumlah TKI di Jepang melonjak hampir tiga kali lipat dalam beberapa tahun terakhir — naik 192 persen dibanding 2018 — dan kini mencapai lebih dari 121.000 orang.
Syarat Bekerja di Jepang dan Sektor yang Dibuka
Bagi Anda yang berminat bekerja di Jepang, informasi lengkap mengenai alur dan persyaratan dapat diakses melalui laman resmi Kedutaan Besar Jepang di Indonesia: www.id.emb-japan.go.jp.
Laman ini menyediakan informasi berbahasa Indonesia yang memudahkan pencari kerja memahami prosedur secara rinci.
Jepang saat ini membuka kesempatan untuk pekerja di berbagai sektor, khususnya di bawah skema “Pekerja Berketerampilan Spesifik”, seperti:
Industri konstruksi
Produksi makanan dan minuman
Pembersihan gedung
Penerbangan
Perawatan mobil
Layanan makanan
Perikanan dan budidaya
Pembuatan kapal dan mesin kapal
Keperawatan
Komponen mesin dan peralatan
Perhotelan
Pertanian
Tenaga kerja Indonesia siap berkontribusi di dunia global! Peluang kerja di luar negeri semakin besar, siapkah kamu? (Istimewa)
Untuk memperoleh izin tinggal sebagai “Pekerja Berketerampilan Spesifik No. 1”, pelamar wajib lulus ujian bahasa Jepang (JFT-Basic atau JLPT N4) serta ujian keterampilan sesuai bidang industri.
Sementara untuk “Spesifik No. 2”, syarat bahasa tidak diwajibkan.
Tingginya minat warga Indonesia untuk bekerja di Jepang juga tak lepas dari perbedaan upah yang mencolok.
Rata-rata gaji pekerja asing di Jepang mencapai sekitar Rp18,7 juta per bulan, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata upah di dalam negeri.
Akses Tribunnnews.com di Google News atau WhatsApp Channel Tribunnews.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-

Usai Ditolak Kelompok Masyarakat, Silaturahride with Mas Pram Batal Lalui Lajur JLNT Casablanca
PIKIRAN RAKYAT – Jalur Layang Non Tol (JLNT) Casablanca batal dipakai pada acara bersepeda Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertajuk Silaturahride with Mas Pram. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan penyesuaian dilakukan setelah adanya penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat.
“Kami melihat masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya setuju dalam kegiatan khusus pesepeda memanfaatkan JLNT karena menurut mereka jalan ini hanya untuk kendaraan bermotor roda 4 saja,” kata Syafrin dikutip pada Jumat, 18 April 2025.
Awalnya, kegiatan bersepeda tersebut salah satu rutenya adalah akan melewati JLNT Casablanca. Namun ide melalui jalur itu mendapat penolakan dari komunitas Mobilitas Berkelanjutan karena dinilai membahayakan. Dinas Perhubungan DKI akhirnya memutuskan melakukan penyesuaian rute.
“Maka kami memutuskan untuk menyesuaikan lintasan Silaturahride ini menjadi Sudirman Loop,” kata Syafrin.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI berdalih bahwa Jalur Layang Non Tol (JLNT) Casablanca aman dilintasi sepeda apabila tidak ada kendaraan lain melaju di jembatan tersebut.
“Namun pada saat JLNT ditutup untuk kendaraan bermotor dan hanya digunakan bagi pesepeda, maka pesepeda aman melintas JLNT,” kata Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, Rabu, 16 April 2025.
Dia mengatakan bahwa jembatan layang itu didesain hanya untuk dua lajur. Apabila kendaraan roda empat melalui jalan itu, dan disaat bersamaan ada motor atau sepeda yang melintas dapat membahayakan pengguna roda dua.
“JLNT didesain hanya 2 lajur dan tidak ada bahu jalan, oleh sebab itu pada saat difungsikan sebagai lajur lalu lintas roda 4, tidak diperbolehkan sepeda motor dan pesepeda naik,” kata dia.
“Karena akan membahayakan pengendara sepeda motor dan pesepeda, dimana potensi bersenggolan dengan mobil sangat tinggi,” ujarnya.
Syafrin mengatakan bahwa jalur yang akan dilewati Pramono dan rombongan pesepeda lainnya setelah dilakukan penyesuaian akan dimulai dari Balai Kota Jakarta, kemudian melalui Bundaran Patung Kuda, Bundaran HI, Simpang Susun Semanggi, dan Bundaran Senayan, sebelum berputar dan kembali lagi ke Balai Kota.
Sebagai informasi, Silaturahride with Mas Pram dijadwalkan pada 19 April 2025. Rencananya akan diikuti oleh komunitas dengan total 400 orang lebih pesepeda untuk bersepada menggelilingi Jakarta.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-

Ketua Komisi A DPRD Sepakat Pejabat di Pemprov DKI Harus Berasal dari Internal
Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra
TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua sepakat bahwa sudah seharusnya pejabat di Pemprov DKI Jakarta, khususnya untuk Eselon II dan I cukup berasal dari internal.
Dikatakannya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung juga sudah menegaskan agar mereka yang menempati jabatan Eselon II dan I cukup berasal dari lingkungan dalam Pemprov DKI.
“Pak Gubernur ingin orang-orang yang memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jakarta itu bukan impor,” kata Inggard, saat acara diskusi bersama Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, di Gedung Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025) malam.
“Sehingga, tentu pejabat-pejabat yang kemarin kita impor harus dilakukan re-ekspor lagi,” tambahnya.
Dalam diskusi yang mengusung tema “Mengawal 100 Hari Kerja Mas Pram dan Bang Doel: Mewujudkan Jakarta Sebagai Kota Global yang Partisipatif dan Kolaboratif” tersebut, Inggard juga mengingatkan pentingnya pengisian pejabat definitif.
“Kita harus dukung Pak Gubernur karena punya komitmen untuk menyelesaikan pejabat-pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dengan penjabat definitif.
Ada 400 jabatan saat ini diisi Plt, minimal 200 itu saya harapkan bisa dituntaskan bulan ini,” ujarnya.
Nasib beruntung jukir liar yang patok tarif Rp60 ribu ke pengunjung Pasar Tanah Abang tak ditahan polisi. Ada hal yang bikin pelaku tidak bisa ditahan polisi, kini sudah dilepas dan diberikan ke Dinas Sosial.
Inggard menekankan, agar dalam pengisian jabatan secara definitif itu tidak ada cawe-cawe dari Legislator di Kebon Sirih untuk mengintervensi siapa yang akan ditempatkan.
Namun demikian, DPRD DKI memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja OPD atau Eksekutif.
“Jangan ada cawe-cawe atau titipan-titipan, percayakan semua kepada Eksekutif dalam hal ini Pak Gubernur untuk menentukan pejabat definitif.”
“Sesuai fungsi melekat kami melakukan pengawasan tentu mereka yang berkinerja tidak baik dapat kita rekomendasikan untuk diganti,” tegasnya.
Politisi Gerindra itu berharap, dengan pengisian jabatan secerah definitif, Pram-Rano dapat menjalankan roda pemerintahan dengan kuat agar program-program yang direncakan dapat dieksekusi dengan optimal.
“Saat ini kita sedang menyusun RPJMD, baru kemudian RKPD. Setelah itu, baru kita menyusun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, di sinilah program-program gubernur-wakil gubernur masuk,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim mengatakan, diskusi tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan program-program prioritas Pram-Rano, khususnya dalam 100 hari kerja.
Politisi PDIP itu mengatakan, sejumlah program pemimpin baru Jakarta sudah mulai dieksekusi dan memang ada yang perlu diselesaikan secara bertahap.
“Ada terkait perbaikan dan penambahan jumlah penerima KJP Plus, KJMU, hingga Kartu Lansia. Semua memang lebih fokus pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Chico memastikan, masukan-masukan yang disampaikan, termasuk dari aktivis di Jakarta tentu sangat berharga untuk Jakarta yang lebih baik.
“Saya saat menghadiri berbagai forum diskusi akan lebih banyak mendengar dan menyerap aspirasi yang disampaikan. Sehingga, dapat menjadi bahan pengayaan untuk lebih baik lagi ke depan,” imbuhnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengapresiasi diskusi ini karena duduk bersama untuk membangun Jakarta.
“Ini menjadi momentum yang baik buat kita pemerintah untuk menyampaikan program-program yang sedang dijalankan. Tentunya, kita berharap teman-teman aktivis ini juga bisa ikut menyosialisasikan, menyampaikan informasi yang sudah didapat kepada masyarakat luas,” ujarnya.
Budi menuturkan, program-program unggulan yang sedang dijalankan ini sangat penting untuk diketahui publik, khususnya warga Jakarta.
“Saya berharap forum diskusi antara aktivis Jakarta dengan Pemprov DKI maupun stakeholder lainnya bisa berkelanjutan secara rutin. Terlebih, pergerakan informasi komunikasi publik di Jakarta sangat dinamis,” paparnya.
Sementara itu, mewakili Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, Endriansyah atau akrab disapa Rian mengaku optimistis kepemimpinan Pram-Rano akan membawa Jakarta lebih baik ke depan, khususnya dalam menyongsong Jakarta sebagai kota global.
“Jakarta tidak lama lagi akan genap berusia lima abad. Saya yakin Mas Pram dan Bang Doel akan memberikan legacy terbaik baik warga Jakarta. Tidak hanya pembangunan fisik, tapi lebih utama juga non-fisik yang dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Jakarta,” kata Rian.
Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) ini juga mengingatkan agar Pram-Rano bisa menjaga dan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan seluruh stakeholder di Jakarta.
Sebab, masukan-masukan ini tentu penting untuk diserap, dikaji, dan diterapkan untuk Jakarta yang lebih baik.
“Kami tentu siap menjadi mitra strategis Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Mas Pram dan Bang Doel untuk membangun Jakarta yang warganya juga semakin sejahtera,” harapnya.
Rian juga mengapresiasi Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Sosial, Chico Hakim yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik.
“Saya menilai on going adaptasi dan akselerasinya sudah bagus. Bang Chico saya yakini akan semakin baik dalam melaksanakan tugasnya membantu Mas Pram dan Bang Doel sesuai amanah yang sudah diberikan,” pungkasnya.
(Tibunjakarta)
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.
Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
/data/photo/2022/10/17/634d6422a44ec.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)


