Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Pramono imbau peserta Mudik Gratis Pemprov DKI waspada pungli

    Pramono imbau peserta Mudik Gratis Pemprov DKI waspada pungli

    Pemerintah Jakarta betul-betul (komitmen) Mudik Gratis ini anti pungli.

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo berpesan kepada seluruh peserta Mudik Gratis dari Pemprov DKI Jakarta untuk berhati-hati terhadap pungutan liar (pungli).

    “Dalam mudik kali ini kami ingin memesankan kepada semuanya, Pemerintah Jakarta betul-betul (komitmen) Mudik Gratis ini anti pungli. Bahkan tadi inspektorat telah menyiapkan kipas tangan (bertuliskan “Stop Pungli”) untuk dibawa dan disampaikan kepada siapapun,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Kamis.

    Dia pun berpesan agar para pemudik segera melaporkan apabila melihat pungli. Pemudik dapat melaporkan hal tersebut melalui aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Jakarta yaitu aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Pungutan Liar.

    Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan melalui unit pemberantasan pungutan liar yang ada di setiap pos yang disiapkan oleh Pemerintah Jakarta.

    “Kenapa pungli ini menjadi hal yang secara khusus saya sampaikan? Karena saya melihat dimana-mana permasalahan pungli ini kalau tidak ditangani secara serius, akan menjadi gejala kemana-mana. Dan Pemerintah Jakarta secara khusus di-support (didukung) oleh Polda, Pangdam, Kejaksaan. Kami secara terbuka menentang, melawan pungli ini,” kata Pramono.

    Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan Posko Pengaduan Pencegahan Pungutan Liar (Posko Saber Pungli) guna memastikan pemudik terbebas dari aksi pungutan liar pada Lebaran 2025.

    ​​Layanan pos pengaduan yang disediakan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta ini bekerja sama dengan Tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) untuk periode 21-30 Maret 2025.

    Adapun posko saber pungli ini merupakan tahun kedua dibuka di beberapa titik ramai pemudik, seperti terminal, stasiun, dan pelabuhan.

    Sebelumnya, pada Kamis (27/3) pagi, Pramono beserta jajaran resmi melepas keberangkatan peserta Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta dari Monas, Jakarta Pusat.

    Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan program Mudik Gratis dengan tujuan ke 20 kota-kabupaten di 6 provinsi.

    Tujuan tersebut adalah Bandar Lampung, Palembang, Tasikmalaya, Kuningan, Tegal, Pekalongan Semarang, Kebumen Cilacap, Purwokerto, Solo, Wonogiri, Wonosobo, Seragen, Yogyakarta, Madiun, Kediri, Jombang, Malang, dan Sidoarjo.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono Anung Bebaskan Pajak Rumah dan Apartemen di Bawah Rp 2 Miliar – Page 3

    Pramono Anung Bebaskan Pajak Rumah dan Apartemen di Bawah Rp 2 Miliar – Page 3

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan antisipasi banjir rob atau banjir pesisir di wilayah yang rawan bencana hidrometeorologi tersebut.

    “Mengenai antisipasi banjir rob yang diperkirakan kemungkinan akan datang sekitar tanggal 28, 29, tanggal 31 mungkin pas Lebarannya. Sehingga kami (Pemprov DKI) antisipasi dari hari ini untuk pelaksanaan antisipasi rob tersebut,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Selasa (25/3/2025).

    Pramono mengatakan, antisipasi itu dilakukan di wilayah Muara Karang, Muara Angke, Jalan RE Martadinata dan sebagainya.

    Pramono juga meminta agar jajaran Satpol PP dapat bersiaga untuk mengantisipasi banjir rob. Antisipasi banjir tersebut dapat membuat masyarakat bisa mudik Lebaran dengan tenang.

    Sebagai antisipasi, Pramono menjelaskan brojong (konstruksi yang terbuat dari anyaman kawat baja dan diisi batu-batu untuk mencegah erosi tanah) sudah dipasang. Tak hanya itu, pompa-pompa juga sudah dipersiapkan untuk menghadapi rob.

    “Di Muara Angke itu akan kita naikkan tanggulnya 2,5 meter. Kemarin sudah kita putuskan dan akan kita bangun setelah hari raya Idul Fitri ini,” kata Pramono.

     

  • Dubes Inggris temui Pramono bahas transportasi dan pendidikan

    Dubes Inggris temui Pramono bahas transportasi dan pendidikan

    selama ini Inggris turut berperan dalam upaya perbaikan transportasi di Jakarta, baik dari segi teknologi maupun investasi

    Jakarta (ANTARA) – Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menyambangi Balai Kota Jakarta untuk menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membahas peningkatan kerja sama kedua negara khususnya di bidang transportasi dan pendidikan.

    “Hari ini saya menerima Dubes Inggris, membahas kerja sama antara Pemerintah Jakarta dengan Pemerintah UK yang selama ini berjalan dengan baik,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Pramono menjelaskan kerja sama yang dijalankan mencakup pengembangan infrastruktur transportasi, termasuk persiapan penggunaan bus listrik serta peningkatan sistem MRT dan LRT di Jakarta.

    Menurutnya, selama ini Inggris turut berperan dalam upaya perbaikan transportasi di Jakarta, baik dari segi teknologi maupun investasi.

    Selain itu di sektor pendidikan, Pramono menilai Inggris menjadi salah satu negara tujuan utama bagi penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

    Untuk itu, ia menganggap pentingnya kolaborasi dalam bidang digitalisasi dan ekonomi digital, di mana Inggris memiliki keunggulan.

    “Termasuk yang saya sampaikan tadi untuk ekonomi digital, digitalisasi kami membuka diri untuk bekerja sama karena memang salah satu kekuatan Inggris adalah di sektor itu. Perlunya untuk belajar siswa kita ke sana,” kata Pramono.

    Sementara itu, Dominic Jermey menyampaikan apresiasinya atas pertemuan tersebut dan menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat hubungan dengan Jakarta.

    “Saya kira kami mau mendukung Pemerintah Jakarta untuk berinvestasi dalam sumber daya manusia,” kata Dominic.

    Saat ini, dirinya dan beberapa institusi Inggris telah hadir dan berkontribusi dalam pengembangan SDM di Jakarta.

    Ke depan, Inggris berharap lebih banyak lembaga pendidikan, universitas, dan organisasi asal negaranya bisa ikut serta di dalam program-program peningkatan kapasitas SDM di Jakarta.

    “Ada beberapa institusi-institusi Inggris yang sudah bekerja di sini dan diharapkan semakin banyak institusi yang datang ke sini. Kemudian mahasiswa dari Jakarta bisa ke Inggris juga,” kata Dominic.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menanti strategi DKI untuk atasi bau sampah RDF Rorotan

    Menanti strategi DKI untuk atasi bau sampah RDF Rorotan

    Jakarta (ANTARA) – Sampah dan bau. Bak belahan jiwa yang sulit dipisahkan. Pun dengan sampah di fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar atau “Refuse Derived Fuel” (RDF) atau sebut saja pabrik RDF.

    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengakui hampir mustahil tempat pengolahan sampah tidak berbau.

    Memang benar, bahkan saat sampah tak ada di sana pun bau masih tercium. Ini seperti yang terjadi saat bunker di RDF Rorotan sedang kosong sejak 24 Maret lalu hingga setidaknya pada Selasa (26/3).

    Kepala Unit Pengelolaan Sampah Terpadu (UPST) Dinas LH DKI Jakarta, Agung Pujo Winarko, mengatakan bau di fasilitas RDF padahal tak ada kegiatan operasional di sana berasal dari sisa sampah yang menempel pada alat atau mesin. Bau ini tak akan keluar dari fasilitas.

    Bau di dalam fasilitas merupakan hal wajar. Tapi lain cerita bila bau itu lari keluar sampai terhirup warga sekitar.

    Inilah pengalaman warga di 18 RT atau sekitar 25.000 kepala keluarga (KK) yang tinggal 800 meter dari RDF Rototan, Cilincing, Jakarta Utara.

    Mereka mencium bau busuk dari fasilitas hampir dua bulan terakhir atau sejak awal Februari. Bukan hanya bau sampah, yang tercium juga bau pestisida, sabun, dan zat kimia.

    Bau ini sampai pada hidung tak tentu waktunya. Kadang pagi, siang, sore atau bahkan malam hari tergantung arah angin.

    Selain bau busuk, warga juga melihat asap hitam pekat dari cerobong pabrik dan polutan plastik sisa pembakaran.

    Masalah tak sampai di situ, karena belakangan ada laporan bahwa sejumlah orang terkena infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan radang selaput mata.

    Warga kemudian melayangkan protes termasuk melakukan aksi demo di depan gedung fasilitas RDF Rorotan.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun bergeming. Gubernur Jakarta Pramono Anung menginstruksikan jajaran untuk mengosongkan sampah di bunker serta produk RDF di gudang produksi yang mencapai sekitar 600 ton.

    Bunker di gedung fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar atau “Refuse Derived Fuel” (RDF) Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (25/3/2025). (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

    Penghilang bau

    Fasilitas RDF Rorotan yang berada di Cilincing, Jakarta Utara bersebelahan dengan tempat pemakaman umum (TPU) Rorotan di sisi selatan, lalu area sawah di sisi barat dan utara. Sementara pada sisi timur, terdapat perumahan warga dengan jarak terdekat 150-250 meter.

    Fasilitas ini memiliki satu area atau dinamai hanggar, yang merupakan tempat menyimpan residu, lokasi tiga bunker hingga produk RDF dengan total luas sekitar 25.000 m2 atau 2,5 hektar.

    Pada prinsipnya, ketika sampah masuk maka dilakukan pemilahan, pencacahan, dan pengeringan. Dalam sehari, pabrik bisa menampung sebanyak 5.000 ton sampah dan mengolah 2.500 ton di antaranya agar menjadi RDF.

    Dari 2.500 ton sampah yang diolah, sekitar 875 ton adalah produk RDF. Pengolahan menjadi produk RDF bisa dilakukan dalam satu jam.

    Berbagai alat juga sebenarnya disiapkan untuk mengendalikan limbah termasuk bau dan asap. Khusus bau, ada sistem pengendalian baru meliputi alat bernama deodorizer yang dilengkapi teknologi ozonisasi.

    Deodorizer ditempatkan di dekat area bunker. Menurut rencana, alat ini juga akan ditaruh di area proses, gudang proses, dan gudang residu.

    Ada juga alat sterilisasi sinar ultraviolet yang dikatakan mampu menetralkan bau, seperti amonia dan hidrogen sulfida melalui proses oksidasi. Selain itu, terdapat filter karbon aktif untuk menyerap partikel bau yang tersisa.

    Untuk penanganan asap dan emisi, digunakan alat bernama cyclone web scrubber, teknologi cyclone dan wet scrubber yang dapat menyaring udara atau asap dari hasil pembakaran sebelum dilepaskan ke lingkungan.

    Kedua teknologi ini memastikan udara yang keluar dari fasilitas sudah dinetralkan, sehingga tidak menimbulkan bau dan emisi yang membahayakan lingkungan.

    Lalu, untuk menjaga kebersihan dan memastikan RDF Plant Jakarta beroperasi sesuai standar, terdapat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dilengkapi tangki ekualisasi, tangki koagulasi, flokulasi dan sedimentasi, serta kolam anaerobik dan tangki filtrasi pasir.

    Ini agar air limbah hasil operasional dapat digunakan kembali untuk pencucian truk dan penyiraman tanaman di sekitar fasilitas.

    Selain itu, di luar area hanggar, pohon-pohon ditanam termasuk bambu. Tujuannya, untuk mereduksi bau agar tidak keluar dari fasilitas.

    Upaya lainnya, yakni ditetapkan aturan bahwa truk pengangkut sampah yang boleh masuk RDF hanya yang berjenis compactor, karena dilengkapi penampung air lindi (limbah cair dari tumpukan sampah), sehingga air tidak tercecer.

    Tapi, pada suatu hari di pertengahan Februari, bau sampah keluar fasilitas dan tercium warga di perumahan sekitar.

    Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto, penyebab utama bau yang dikeluhkan warga berasal dari sampah lama dalam proses uji coba pada 10 Februari 2025. Sampah itu berada lebih dari satu bulan terendap di bunker dan saat uji coba memang menimbulkan bau cukup mengganggu.

    Di sisi lain, bau yang muncul disebabkan pengaturan unit Advanced Oxidation Process (AOP) atau proses oksidasi pada deodorizer (penghilang bau) belum beroperasi penuh.

    Lalu, sesuai instruksi Gubernur Jakarta Pramono Anung, akhirnya bunker sampah dikosongkan. Supaya paling tidak, sampah yang sudah tertumpuk lama bisa dikeluarkan sehingga tak lagi menimbulkan bau.

    Selain itu, tiga Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) bergerak juga ditambahkan yakni di kawasan Metland, Cakung Timur, dan Harapan Indah, Bekasi, dan Jakarta Garden City (JGC) untuk memantau kualitas udara secara lebih komprehensif. Dengan begitu, saat ini terdapat empat SPKU termasuk yang berada di dalam fasilitas RDF.

    Uji coba pun nantinya dilakukan bertahap yakni tanpa beban (tak ada sampah), dengan beban tapi tidak penuh, dan dengan beban penuh atau 2.500 ton sampah.

    Warga di sekitar RDF Rorotan rencananya juga akan diundang, tak seperti pada uji coba pertama.

    Diharapkan, dengan berbagai penyempurnaan dari sisi alat dan berbagai tahapan uji coba, fasilitas RDF Rorotan rampung dan dapat beroperasi resmi pada Juli 2025.

    Produk Refuse Derived Fuel (RDF) yang dihasilkan fasilitas RDF Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (25/3/2025). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    Halaman selanjutnya: Warga tak menolak asalkan…

    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov DKI bebaskan pajak rumah di bawah Rp2 miliar hingga apartemen

    Pemprov DKI bebaskan pajak rumah di bawah Rp2 miliar hingga apartemen

    Jadi kalau rumah yang NJOP-nya harganya di bawah Rp2 miliar, maka PBB-nya digratiskan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo resmi membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar serta apartemen di bawah Rp650 juta.

    Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 25 Maret 2025.

    “Jadi kalau rumah yang NJOP-nya harganya di bawah Rp2 miliar, maka PBB-nya digratiskan. Yang baru adalah kalau ada apartemen yang NJOP-nya di bawah Rp650 juta NJOP-nya, PBB-nya juga kita gratiskan,” kata Pramono di Jakarta, Rabu.

    Menurut Pramono, kebijakan ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di Jakarta.

    “Dengan demikian hampir sebagian PBB yang ada di Jakarta, kecuali orang-orang mampu, maka kami gratiskan,” kata Pramono.

    Namun, Pramono menjelaskan aturan ini tidak berlaku bagi kepemilikan rumah kedua dan seterusnya.

    Rumah kedua hanya mendapat keringanan 50 persen, sementara rumah ketiga dan seterusnya tetap dikenakan pajak penuh.

    “Jadi, NJOP di bangunan pertama kita bebaskan penuh, kalo NJOP untuk rumah kedua sekitar 50 persen. Rumah ketiga sepenuhnya bayar karena dia udah mampu lah ini,” jelas Pramono.

    Dia juga menyinggung soal pajak kendaraan bermotor di Jakarta. Ia menegaskan bahwa kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tetap harus membayar pajak, berbeda dengan beberapa daerah lain yang mempertimbangkan pembebasan pajak untuk kendaraan tertentu.

    “Saya tidak mengkritik daerah lain, sama sekali enggak. Ketika kami dalami, maka rata-rata mobil kedua dan ketiga yang tidak bayar pajak di Jakarta. Maka saya akan mengejar, mau mobil berapa pun monggo, tetapi harus bayar pajak,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono Bebaskan PBB Rumah di Bawah Rp 2 M-Apartemen di Bawah Rp 650 Juta

    Pramono Bebaskan PBB Rumah di Bawah Rp 2 M-Apartemen di Bawah Rp 650 Juta

    Jakarta –

    Gubernur Jakarta Pramono Anung membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi rumah dan apartemen di Jakarta dengan beberapa kriteria. Dia mengatakan rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar dan apartemen dengan NJOP di bawah Rp 650 juta bebas PBB.

    Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 25 Maret 2025 oleh Pramono Anung.

    “Jadi kalau rumah yang NJOP-nya harganya di bawah Rp 2 miliar maka PBB-nya digratiskan. Yang baru adalah kalau ada apartemen yang NJOP-nya di bawah Rp 650 juta NJOP-nya, PBB-nya juga kita gratiskan,” kata Pramono di Rumah Susun (Rusun) Tambora, Jakarta Barat, Rabu (26/3/2025).

    Menurutnya, kebijakan ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di Jakarta. Namun, aturan ini tidak berlaku bagi kepemilikan rumah kedua dan seterusnya.

    “Dengan demikian hampir sebagian PBB yang ada di warga Jakarta, kecuali orang-orang mampu, maka kami gratiskan,” kata dia.

    Dia menjelaskan kepemilikan rumah kedua hanya mendapat keringanan 50 persen. Sementara rumah ketiga dan seterusnya tetap dikenakan pajak penuh.

    Selain itu, dia juga menyinggung pajak kendaraan bermotor di Jakarta. Dia menegaskan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tetap harus membayar pajak, berbeda dengan beberapa daerah lain yang mempertimbangkan pembebasan pajak untuk kendaraan tertentu.

    “Saya tidak mengkritik daerah lain sama sekali nggak. Ketika kami dalami, maka rata-rata mobil kedua dan ketiga yang tidak bayar pajak di Jakarta. Maka saya akan mengejar, mau mobil berapa pun monggo, tetapi harus bayar pajak,” ujarnya.

    (bel/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • DKI resmikan reservoir komunal di Tambora dan Gandaria Utara

    DKI resmikan reservoir komunal di Tambora dan Gandaria Utara

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo bersama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PAM) Jaya meresmikan dua reservoir komunal (tempat penampungan air bersih) sekaligus membagikan Kartu Air Sehat bagi warga yang membutuhkan.

    “Pada hari ini kita meresmikan dua reservoir komunal yaitu Tambora dan Gandaria Utara dan juga Kartu Air Sehat. Memang ini merupakan hal yang sebelumnya sudah saya sampaikan ketika saya melakukan sosialisasi belanja masalah di Jakarta, salah satu problem yang sangat serius adalah persoalan air,” kata Pramono saat dijumpai di Rusunawa Tambora, Jakarta Barat, Rabu.

    Oleh karena itu, dirinya secara khusus sudah meminta kepada jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan PAM Jaya untuk dapat mengejar target penyediaan air bersih Jakarta sampai dengan 100 persen di tahun 2029.

    “Awalnya (ditargetkan) tahun 2030, tapi saya meminta 2029,” kata Pramono.

    Dua reservoir komunal yang terletak di dua daerah tersebut diterima oleh 2.367 keluarga, sehingga reservoir komunal itu dapat bermanfaat bagi warga di Jakarta.

    Sementara itu, Direktur Utama Perumda Air Minum (PAM) Jaya Arief Nasruddin mengatakan, pembangunan reservoir komunal ini merupakan yang ke-9.

    “Kami keliling bersama tim untuk melihat di masyarakat, tekanannya sudah cukup bagus. Ada sekitar 0,7 bar sampai ke masyarakat. Dan sudah terasa air masuk,” kata Arief.

    Arief menjelaskan Kartu Air Sehat yang dibagikan kepada warga in untuk menjamin beberapa hal, salah satunya adalah tarif air Rp1 per liter.

    “Dan itu unlimited. Jadi tidak ada 10, 20, 30 kubik. Tetapi kami meminta kepada masyarakat yang memiliki Kartu Air Sehat ini tetap efisien dan pintar dalam menggunakan air. Karena apapun itu air ke depannya akan sangat kritis. Dan itu menjadi sensitif,” kata Arief.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Terima 121 Aduan THR, Disnaker DKI Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Belum Penuhi Hak Karyawan

    Terima 121 Aduan THR, Disnaker DKI Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Belum Penuhi Hak Karyawan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta meminta perusahaan yang belum membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya untuk segera melakukan kewajibannya itu.

    Bagi yang tak melaksanakannya, maka izin usaha perusahaan tersebut bakal dicabut.

    Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta Hari Nugroho menyebut, sampai saat ini pihaknya menerima ratusan aduan terkait THR.

    “Memang kami buka posko pengaduan itu satu di dinas dan lima wilayah. Untuk tahun ini (aduan) yang masuk ke pos kami ada 121 perusahaan,” ucapnya, Rabu (26/3/2025).

    Dari ratusan pengaduan tersebut, Disnakertrangi DKI Jakarta kemudian bakal menindaklanjutinya dengan melakukan konfirmasi kepada setiap perusahaan.

    Juga THR tak kunjung dibayarkan, maka Disnaker bakal memberikan sanksi peringatan sampai dua kali.

    “Sanksinya jelas. Pertama kami ada peringatan 1-2, kami periksa ini,” kata anak buah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    Bila setelah peringatan kedua perusahaan tersebut tak kunjung membayar THR kepada pekerjanya, maka Disnaker DKI bakal memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha.

    “Kalau memang dia enggak juga membayar THR, ya kami cabut izin usahanya melalui PTSP. Kalau mereka melakukan pelanggatan, ya kami laporkan untuk cabur NIP-nya,” ujarnya.

    Meski demikian, Disnaker SKI selama proses penyelesaian aduan juga akan tetap melakukan mediasi kepada kedua pihak.

    Nantinya, pihak perusahaan dan pekerja bisa membuat kesepakatan terkait penyelesaian pembayaran THR tersebut.

    Seperti kesepakatan untuk membayar sebagian, mencicil, atau menunda pembayaran dalam waktu tertentu mengingat kondisi keuangan perusahaan yang kurang baik.

    Oleh karena itu, Hari menyebut, sangat jarang ada perusahaan yang dicabut izinnya lantaran tak kunjung membayar THR pekerjanya.

    “Dua tahun terakhir ini belum ada, karena memang itu tadi, selesai dengan empat kriteria tadi. Ada yang dibayar separuh karena kesepakatan antara pekerja dan pengusaha,” tuturnya.

    “Ada yang dibayar karena memang kondisi pailit, yang sayunya tadi istilahnya dibayar setengah karena memang perusahaannya mampunya sekarang,” sambungnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Gulkarmat Jaksel gencarkan edukasi ke masyarakat agar miliki APAR

    Gulkarmat Jaksel gencarkan edukasi ke masyarakat agar miliki APAR

    kebijakan ini sejalan dengan imbauan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung terkait pentingnya kepemilikan APAR untuk pencegahan dini kebakaran

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan menggencarkan edukasi kepada masyarakat agar memiliki alat pemadam api ringan (APAR) untuk mengantisipasi bencana kebakaran di wilayahnya.

    “Sosialisasi kepemilikan APAR di Jakarta Selatan sudah kita lakukan rutin bersama seluruh pihak dan bapak Wali Kota,” kata Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Selatan Syamsul Huda di Jakarta, Selasa.

    Huda mengatakan pentingnya sosialisasi Gerakan Masyarakat Punya Alat Pemadam Api Ringan (GEMPAR).

    Dia menilai kebijakan ini sejalan dengan imbauan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung terkait pentingnya kepemilikan APAR untuk pencegahan dini kebakaran.

    Lebih lanjut, pihaknya sudah bekerjasama dengan Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Suban Kesbangpol) untuk mendata kepemilikan APAR, baik itu yang dimiliki warga ataupun Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Jakarta Selatan.

    Diharapkan dengan adanya instruksi Gubernur nantinya, sosialisasi dan pendataan kepemilikan APAR akan semakin diintensifkan.

    “Kepemilikan APAR ini sangat diperlukan. Tapi, tidak kalah penting cara mengoperasikan APAR ini juga harus dikuasai. Untuk itu, kami juga gencarkan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.

    Berdasarkan data yang sudah ada, kepemilikan APAR di Jakarta Selatan sejak tahun 2024 sudah mencapai 1.994 unit. Rinciannya, sebanyak 1.248 APAR dimiliki oleh ASN dan 746 APAR dimiliki oleh warga.

    Dinas Gulkarmat DKI Jakarta telah menyiapkan 170 pos yang akan tetap beroperasi selama libur Lebaran.

    Pos-pos ini akan memastikan seluruh wilayah Jakarta tetap aman dan bebas dari ancaman kebakaran.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Jakarta Pramono Anung Buka Lowongan untuk Petugas Pemadam Kebakaran, Ini 3 Syarat Utamanya – Halaman all

    Gubernur Jakarta Pramono Anung Buka Lowongan untuk Petugas Pemadam Kebakaran, Ini 3 Syarat Utamanya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta akan segera membuka lowongan untuk posisi petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar). 

    Pramono menegaskan bahwa perekrutan ini akan diprioritaskan bagi warga yang memiliki KTP Jakarta.

    Pramono, yang akrab disapa Pram, menyatakan bahwa lowongan akan dibuka secara bertahap, meskipun ia belum menetapkan tanggal pasti pembukaannya.

     

    Namun, ia memastikan bahwa proses perekrutan petugas Damkar akan dimulai pada tahun 2025.

    “Yang jelas, lowongan ini akan segera dibuka tahun ini,” ujarnya saat ditemui di Kantor Damkar Jakarta Pusat, Senin (24/7/2025).

    Saat ini, Jakarta memiliki sekitar 4.000 petugas Damkar. Angka ini masih jauh dari kebutuhan ideal yang seharusnya mencapai 10.000 hingga 11.000 petugas.

    “Kami memang kekurangan personel Damkar, dan kami akan mengupayakan untuk mencapainya secara bertahap,” kata Pramono.

    Selain itu, Pramono juga mengungkapkan bahwa dari total 267 kelurahan di Jakarta, hanya sekitar 170 yang memiliki pos Damkar.

    Di tingkat kecamatan, 44 kecamatan telah memiliki sektor Damkar.

    Ia menambahkan, daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, seperti Tambora, perlu persiapan yang matang, termasuk langkah-langkah preventif untuk pencegahan kebakaran.

    Syarat Ketat untuk Petugas Damkar

    Plt Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta, Satriadi, menjelaskan bahwa calon petugas Damkar harus memenuhi dua kriteria utama.

    Pertama, petugas harus dalam kondisi fisik yang prima karena mereka akan terlibat langsung dalam penanganan kebakaran.

    Kedua, calon petugas tidak boleh memiliki trauma tertentu, seperti takut ketinggian atau gelap, yang bisa menghambat tugas mereka.

    “Selain itu, akan ada tes tambahan untuk memastikan kondisi mental dan fisik calon petugas,” tambah Satriadi.

    Longgarkan Syarat Pendidikan untuk Petugas PPSU

    Di sisi lain, Pramono juga mengumumkan perubahan syarat untuk menjadi petugas PPSU (Pasukan Orange) di Jakarta.

    Kini, pelamar hanya memerlukan ijazah SD untuk dapat melamar, sebuah perubahan signifikan dari sebelumnya yang mengharuskan pelamar memiliki ijazah SMA.

    “Kami juga telah merubah sistem penerimaan untuk petugas PPSU agar lebih transparan. Yang penting adalah etos kerja yang tinggi dan kemampuan dasar seperti membaca dan menulis,” ujar Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Minggu (23/3/2025).

    Dengan melonggarkan syarat pendidikan, Pramono berharap dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja, terutama untuk mengurangi angka pengangguran di Jakarta.

    Ia juga menyebutkan bahwa gaji petugas PPSU akan mengikuti Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta yang pada 2025 tercatat mencapai Rp 5,4 juta per bulan. “PPSU bukan pekerjaan rendah.

    Mereka memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan dan kerapian kota,” kata Pramono.

    Target 500.000 Lapangan Kerja Baru

    Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, juga mendukung kebijakan ini dan menekankan bahwa tujuan dari pembukaan lowongan ini adalah untuk mengurangi pengangguran di Jakarta, terutama di daerah-daerah yang rawan tawuran seperti Cipinang, Jakarta Timur.

    “Permasalahan pengangguran dan anak putus sekolah sering kali menjadi akar masalah sosial. Dengan menciptakan lapangan kerja baru, kami berharap dapat mengurangi konflik sosial,” ujar Rano.

    Rano juga menambahkan bahwa Jakarta berkomitmen untuk menciptakan 500.000 lapangan kerja guna menekan angka pengangguran dan mendorong kesejahteraan warga Jakarta.