Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Perbaikan JPO Polda-Senen yang Rusak karena Demo Selesai November 2025

    Perbaikan JPO Polda-Senen yang Rusak karena Demo Selesai November 2025

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengebut pekerjaan perbaikan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) yang rusak imbas kericuhan saat aksi demonstrasi massal pada akhir Agustus 2025 lalu. Ditargetkan perbaikan tersebut rampung pada November 2025.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, mengatakan pekerjaan perbaikan bangunan dan fasilitas umum yang rusak ringan dan sedang ditargetkan rampung pada di tahun ini. Hal ini termasuk dengan perbaikan JPO.

    Setidaknya terdapat dua JPO di kawasan Jakarta yang terdampak paling parah. Kedua JPO itu antara lain JPO Halte TransJakarta Pasar Senen di Jakarta Pusat, dan JPO Halte TransJakarta Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan.

    “Yang selesai tahun ini, harus selesai di Desember 2025, yang bisa kita perbaikan ringan. Kalau JPO on progress, akan selesai, di November ini (2025) harus selesai,” kata Dewi, ditemui di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13, Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).

    Menurut Dewi, proses perbaikan elevator atau lift merupakan tahapan yang paling lama. Sebab, pemesanan lift harus disertai dengan pembuatan rumah lift yang membutuhkan waktu tidak sebentar.

    Untuk perbaikan kedua JPO ini, Dewi memperkirakan anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 3,5 miliar. Pemesanan lift juga menjadi salah satu hal yang menelan biaya paling besar.

    Tidak hanya JPO Jakarta, bangunan dengan kerusakan ringan lainnya juga ditargetkan rampung di tahun ini. Bangunan itu antara lain sebagian kecil kantor di Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur yang penanganannya hanya dalam bentuk renovasi.

    “Setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata ada yang bisa renovasi, ada yang bisa rekonstruksi, ternyata turun banyak (estimasi anggaran perbaikannya),” ujarnya.

    Sementara itu, untuk perbaikan infrastruktur dengan kerusakan berat seperti Gedung DPRD Makassar dan Gedung Grahadi Surabaya, membutuhkan waktu yang lebih lama. Diperkirakan pekerjaan perbaikan baru bisa rampung pada tahun 2026-2027 mendatang.

    “Sebagian besar kalau yang gedung itu nanti kita harus rekonstruksi ulang, karena strukturnya sudah tidak bisa memungkinkan untuk kita renovasi. (Bangunan di) Makassar 2026-2027 (rampung), itu untuk yang bangunan sekretariatnya (rusak berat). Tetapi kalau bangunan yang di DPRD provinsinya itu renovasi,” ujar Dewi.

    Sebagai informasi, Gubernur Jakarta Pramono Anung sebelumnya meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk membantu perbaikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang rusak akibat demo massal pekan lalu. Perbaikan tersebut diproyeksikan membutuhkan anggaran sebesar Rp 19 miliar termasuk untuk perbaikan lift.

    “Dalam kesempatan ini saya juga meminta bantuan kepada Kementerian PU apabila beliau berkenaan untuk yang JPO di Senen dan juga JPU di Polda untuk dibantu oleh pemerintah pusat,” kata Pramono, di Balai Kota Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Tonton juga video “Walkot Tangerang Cek JPO Rusak di Daan Mogot: Tak Boleh Tunggu Korban” di sini:

    (shc/fdl)

  • Jalan tinggi sebelah di Penjaringan segera diperbaiki

    Jalan tinggi sebelah di Penjaringan segera diperbaiki

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memperbaiki jalan tinggi sebelah yang kerap menyebabkan kendaraan terperosok di Penjaringan, Jakarta Utara.

    Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo di Jakarta Utara, Senin, mengatakan, jalan tersebut sebelumnya dibangun oleh pihak swasta, namun mangkrak sejak 2016.

    Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta pun segera mengatasi jalan tersebut usai Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung lokasi itu.

    “Hari ini Pak Gub sudah meninjau langsung ke jalan yang ada beda tinggi. Intinya, dari Pemprov DKI akan menyelesaikan permasalahan itu,” katanya.

    Jalan ini dibangun melalui swasta, kemudian terhenti. “Kami akan komunikasikan dengan pihak pengembang. Kalau bisa dilanjut, dilanjut. Kalau pengembangnya sudah tidak bisa, kmDKI yang akan masuk,” kata Suwondo

    Suwondo menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta segera mendiskusikan persoalan jalan tersebut bersama pengembangnya.

    Nantinya, apabila sudah berkomunikasi dengan pihak swasta yang membangun jalan tersebut, Pemerintah DKI Jakarta segera mengambil langkah.

    Diharapkan nantinya, jalan tersebut bisa kembali baik sehingga tak ada lagi kendaraan yang terperosok di sana.

    “Ya kita komunikasikan dulu dengan pengembang. Kalau memang mereka oke, kita minta untuk lanjut. Mudah-mudahan dalam minggu ini bisa ada komunikasi dengan pengembang,” kata Suwondo.

    Pada Senin pagi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menepati janjinya untuk meninjau langsung Jalan Inspeksi Kali Duri di wilayah Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, yang viral di media sosial karena kondisi jalan tersebut tinggi sebelah.

    Ia pun telah meminta Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk segera memperbaiki jalan sepanjang 320 meter itu agar tidak kembali menimbulkan kecelakaan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pram minta pohon rawan tumbang di DKI dipasang penyangga

    Pram minta pohon rawan tumbang di DKI dipasang penyangga

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta pihak terkait memasang penyangga pada sekitar 5.000 pohon di Jakarta yang rawan tumbang.

    Pramono tak ingin insiden pohon tumbang di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang menewaskan seorang pengemudi mobil pada Minggu (26/10) terulang kembali.

    “Mungkin ada 5.000-an pohon yang perlu ‘trigger’ atau penyangga. Kalau nggak, kejadian ini bisa terulang kembali,” ujar Pramono di Jakarta Barat, Senin.

    Karena itu, Pramono meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta segera melakukan pemetaan dan memasang penyangga pada pohon-pohon yang berisiko tinggi.

    Kendati demikian, Pramono mengakui, pelaksanaan di lapangan tidak selalu mudah. Petugas sering menghadapi penolakan dari warga saat hendak memasang penyangga di lingkungan mereka.

    Namun dia berharap, dengan adanya kejadian tersebut, masyarakat bisa mengizinkan agar pohon-pohon yang rawan tumbang dipasang penyangga.

    Pramono juga menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga Hery, pengemudi mobil yang meninggal dunia akibat tertimpa pohon palem di Jalan Metro Pondok Indah Raya.

    “Kebetulan almarhum saya kenal secara pribadi. Atasannya sahabat saya. Pemerintah daerah sudah menawarkan bantuan untuk pemakaman dan pengurusan asuransi. Namun keluarga memilih dimakamkan di Bogor,” kata Pramono.

    Sebelumnya, insiden pohon tumbang menimpa sebuah mobil di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Minggu (26/10) sekitar pukul 13.59 WIB.

    Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Muhammad Yohan mengatakan, satu orang laki-laki berusia sekitar 50 tahun meninggal dunia dan dibawa ke RS Pondok Indah.

    Akibat kejadian itu, arus lalu lintas di Jalan Metro Pondok Indah Raya, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, sempat tersendat. Namun, pohon tumbang telah dievakuasi oleh petugas gabungan.

    Proses evakuasi pohon tumbang dilakukan oleh petugas gabungan dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Distamhut, BPBD serta sejumlah unsur terkait lainnya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pram bahas pembangunan RS tipe A dengan Menteri Kesehatan

    Pram bahas pembangunan RS tipe A dengan Menteri Kesehatan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana untuk membahas pembangunan rumah sakit tipe A pada lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berada di samping Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

    “Dalam waktu satu, dua hari ini saya akan bertemu dengan Menteri Kesehatan untuk duduk bersama,” jelas Pramono saat dijumpai di Jakarta Barat, Senin.

    Pramono mengatakan pertemuan itu untuk membahas pembagian tanggung jawab pembiayaan pembangunan rumah sakit tersebut antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Pramono menjelaskan, rencana pembangunan rumah sakit tersebut akan berkebalikan dengan pembangunan gedung Bank Jakarta di kawasan SCBD.

    Jika pembangunan gedung Bank Jakarta dilakukan di lahan pemerintah pusat dan dibiayai Pemerintah Jakarta, pembangunan rumah sakit ini rencananya akan dibangun di atas lahan pemerintah Jakarta dan dibiayai pemerintah pusat.

    Untuk itu, Pramono akan membahas hal itu lebih lanjut bersama Kementerian Kesehatan.

    Selain itu, Pramono juga belum memutuskan apakah pembangunan ini akan memindahkan Rumah Sakit Tarakan yang tempatnya terbatas, namun sudah menjadi rumah sakit kelas A di Jakarta atau membangun rumah sakit baru dengan nama baru.

    “Itu juga akan dibahas dengan pemerintah pusat,” katanya.

    Kendati demikian, Pramono menyebut pemerintah pusat sudah memberikan dukungan kepada Jakarta untuk membangun rumah sakit di lokasi itu.

    Sebelumnya, Pramono juga pernah mengatakan akan menjadikan rumah sakit tersebut menjadi ikonik karena memiliki tempat yang strategis.

    Ia memberikan contoh, nantinya rumah sakit tersebut akan memiliki ornamen Betawi yang melambangkan Jakarta.

    Rumah sakit itu juga akan memiliki fasilitas pemeriksaan kesehatan yang lengkap termasuk penyakit stroke, kanker dan jantung.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI sudah dapat dukungan pusat bangun RS tipe A di lahan Sumber Waras

    DKI sudah dapat dukungan pusat bangun RS tipe A di lahan Sumber Waras

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan Rumah Sakit (RS) Tipe A di lahan milik Pemprov DKI Jakarta di Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

    “Alhamdulillah kami mendapatkan ‘support’ sepenuhnya dari pemerintah pusat. Bapak Presiden, Ketua DPR, Wakil Ketua DPR RI. Sehingga dengan demikian, kami menjadi semakin bersemangat untuk menyelesaikan persoalan ini dan akan segera kami bangun menjadi rumah sakit tipe A,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut Pramono menjelaskan, lahan seluas 3,6 hektare di samping RS Sumber Waras tersebut kini bisa dimanfaatkan setelah dihentikannya status penyelidikan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2023.

    Pramono mengatakan, dari lima temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berdampak pada tertundanya pembangunan, tiga di antaranya sudah dipenuhi.

    Dengan telah selesainya persoalan hukum lahan itu, Pramono menyatakan Pemerintah Jakarta sudah siap untuk membangun rumah sakit di sana.

    “Kalau persoalan hukumnya sudah selesai, di BPK-nya sudah tidak ada masalah, karena itu kami berterima kasih sudah ada ‘green light’,” kata Pramono.

    Pramono pun mengaku telah meminta jajarannya agar segera melanjutkan rencana pembangunan dan menyusun studi kelayakan (feasibility study).

    Sebelumnya, Pramono menargetkan pembangunan rumah sakit tersebut akan dimulai tahun depan.

    Hal itu disampaikan Pramono usai mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (16/10) untuk berkonsultasi terkait rencana pemanfaatan lahan RS Sumber Waras yang terbengkalai.

    “Kami juga membahas mengenai tanah di Rumah Sakit Sumber Waras, yang sudah terbengkalai dari 2014, dan pada waktu itu dari hasil temuan BPK tentunya pemerintah Jakarta memenuhi apa yang menjadi temuan BPK untuk ditindaklanjuti,” kata Pramono.

    Pramono menjelaskan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah di Sumber Waras telah lebih tinggi dibanding saat kasus ini diusut KPK.

    Untuk itu, pihaknya berkonsultasi ke KPK agar tanah yang terbengkalai bisa dimanfaatkan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono Anung Ternyata Kenal Baik Sopir Lexus yang Tewas Tertimpa Pohon Palem di Pondok Indah – Page 3

    Pramono Anung Ternyata Kenal Baik Sopir Lexus yang Tewas Tertimpa Pohon Palem di Pondok Indah – Page 3

    Sebelumnya, peristiwa pohon tumbang menimpa sebuah mobil terjadi di Jalan Metro Pondok Indah Raya Nomor 17, Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pengguna kendaraan yang berada di dalamnya menjadi korban meninggal dunia.

    Kepala Pusat Data dan Informasi (Kalusdatin) Kebencanaan BPBD Jakarta, Mohamad Yohan menyampaikan, peristiwa itu terjadi Minggu (26/10/2025) siang ini, sekitar pukul 13.59 WIB.

    “Dugaan penyebab pohon tumbang hujan intensitas tinggi dan angin kencang,” tutur Yohan saat dikonfirmasi wartawan.

    Yohan merinci, objek terdampak cuaca hujan lebat disertai angin kencang itu yaitu pohon tumbang dan sebuah mobil Lexus.

    “Selesai ditangani oleh Disgulkarmat, P2B BPBD, Distamhut, PPSU, Satpol PP, Koramil dan Polsek,” jelas dia.

    Lebih lanjut, terkait estimasi kerugian sendiri masih dalam pendataan. Petugas berhasil melakukan evakuasi dan pembersihan pohon tumbang sekitar pukul 15.22 WIB.

    “Satu korban meninggal dunia, laki-laki usia kurang lebih 50 tahun,” Yohan menandaskan.

  • Mangkrak! Ini Sejarah Tiang Monorel Jakarta yang Mau Dibongkar Pramono

    Mangkrak! Ini Sejarah Tiang Monorel Jakarta yang Mau Dibongkar Pramono

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan komitmennya untuk membereskan tiang-tiang proyek monorel atau monorail yang sudah mangkrak hampir dua dekade. Dalam laporan terbarunya, proyek tersebut direncanakan akan mulai dibongkar pada 2026.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bahkan telah melakukan konsultasi hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar tiang proyek monorel yang mangkrak.

    Pramono berpandangan keberadaan tiang tersebut bukan hanya mengganggu secara estetika, melainkan turut menjadi biang kerok kemacetan dan kecelakaan.

    “Seringkali terjadi kecelakaan, kemudian juga secara penampakan tidak baik, dan seringkali menimbulkan kemacetan, maka kami akan segera tata,” kata Pramono di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

    Berdasarkan catatan Bisnis, penyelesaian tiang proyek monorail tersebut memang telah berlarut-larut melintasi berbagai rezim kepemimpinan. Di mana, proyek kereta monorail pertama kali dimulai pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2004.

    Pada 2007 proyek ambisius yang digarap oleh PT Jakarta Monorail (PT JM) ini terhenti di tengah jalan akibat berbagai persoalan, mulai dari sengketa aset, masalah pembiayaan, hingga keraguan kelayakan ekonomi.

    Dalam perjalanannya, proyek yang dimulai pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso itu resmi dinyatakan mangkrak dan ditetapkan untuk tidak dilanjutkan pada masa kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo (2008). Alasannya, Pemprov DKI Jakarta menilai PT JM tidak dapat memenuhi kebutuhan finansial yang ada.

    Dilanjutkan Era Gubernur Jokowi

    Berdasarkan catatan Bisnis, Pemprov DKI Jakarta di bawah Kepemimpinan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) pada 2012 memutuskan tetap melanjutkan proyek tersebut.

    Pada 2014 Jokowi menegaskan akan tetap menjalin kerja sama dengan PT Jakarta Monorail (PT JM) untuk meneruskan kelanjutan pembangunan monorel walaupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan syarat baru belum ditanda tangani.

    “Tidak akan pilih investor yang baru. Saya upayakan penyelesaian monorel ini tetap akan dilanjutkan dengan investor yang sama,” tuturnya di Balai Kota, Rabu (5/3/2014).

    Pembangunan monorel lantas tetap dilakukan oleh PT JM. Menurut Jokowi, proyek tersebut tidak dapat diberhentikan karena jika telah terikat kesepakatan antara dua belah pihak antara PT JM dan Pemprov DKI.

    Akan tetapi, titik tegas kembali muncul pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang pada tahun 2015 memutuskan memutus kontrak dengan PT JM.

    Ahok kala itu menilai proyek tersebut tidak layak dan meminta tiang-tiang yang terlanjur dibangun segera dibongkar. Namun, polemik aset, yang salah satunya diklaim milik PT Adhi Karya, membuat rencana pembongkaran tak pernah terealisasi hingga pergantian beberapa Gubernur berikutnya.

    Pramono Perintahkan Pembongkaran

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan akan membongkar tiang-tiang bekas proyek monorel tersebut.

    Pramono menyambangi kantor KPK pada Kamis (16/10/2025) untuk melakukan konsultasi hukum. Bila berjalan lancar, pembongkaran proyek mangkrak itu ditargetkan selesai 2026.

    “Kami telah mendapatkan arahan untuk apabila secara permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kajati, sehingga dengan demikian pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorel ini agar tidak terjadi lagi,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

    Diketahui, pengerjaan proyek monorel Jakarta melibatkan emiten BUMN Karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI). Pada 2005, Adhi Karya memperoleh kontrak design dan build civil structure works proyek monorel dari PT Jakarta Monorail (PT JM) dengan nilai US$224 juta.

    Namun, pada 2007 dilakukan perubahan nilai kontrak menjadi US$211 juta. Dengan berhentinya proyek monorel Jakarta, tiang pancang yang sudah terlanjur berdiri kini tercatat sebagai aset tidak lancar dalam laporan keuangan ADHI.

    Sepanjang Januari-Juni 2025, total aset perseroan mencapai Rp34,38 triliun. Dari jumlah tersebut, nilai total aset tidak lancar mencapai Rp12,59 triliun. Bila dibedah lagi, jumlah aset tidak lancar tersebut salah satunya berasal dari aset tidak lancar lainnya senilai Rp808,04 miliar.

    Dari angka tersebut, salah satu komponennya tercatat sebagai persediaan jangka panjang bersih senilai Rp52,68 miliar. Angka inilah yang mencerminkan nilai buku dari aset berupa tiang mangkrak proyek monorel Jakarta. Nilainya susut dari Rp132,05 miliar.

    Adapun sebelumnya, Sekretaris Perusahaan ADHI Rozi Sparta memaparkan perseroan sudah bertemu dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membahas langkah pendampingan hukum atas rencana pembersihan dan pembongkaran tiang eks monorail tersebut.

    “Skema final atas mekanisme pelaksanaan dan/atau kegiatan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan lanjutan bersama para pemangku kepentingan terkait, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rozi dalam keterbukaan informasi.

  • Besi Tiang Monorel di Jakarta Akan Didaur Ulang, Target Rampung Dicopot 2026

    Besi Tiang Monorel di Jakarta Akan Didaur Ulang, Target Rampung Dicopot 2026

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mencopot tiang-tiang proyek monorel yang mangkrak. Besi dari tiang tersebut akan didaur ulang usai dicopot.

    “Berdasarkan pernyataan Bapak Gubernur, Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan PT Adhi Karya selaku pemilik aset tiang monorel. Meskipun detail teknis masih dalam pembahasan, tiang-tiang tersebut akan dimanfaatkan kembali atau didaur ulang sesuai prinsip ekonomi sirkular,” kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, saat dihubungi, Minggu (26/10/2025).

    Chico menuturkan material besi tiang tersebut akan dimanfaatkan untuk keperluan proyek infrastruktur lainnya. Dia menyebut hal itu sesuai komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam penataan kota berkelanjutan.

    “Bapak Gubernur menyatakan untuk monorel, tentunya kami sudah berbicara dengan Adhi Karya, tetapi nanti apa hasil pembicaraannya, silakan tanyakan kepada Adhi Karya. Berdasarkan arahan dari KPK dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, material tiang beton diperkirakan akan diolah untuk keperluan proyek infrastruktur lain atau dijadikan agregat bangunan, sehingga tidak terbuang sia-sia. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemprov DKI untuk penataan kota yang berkelanjutan dan sesuai hukum,” ujarnya.

    Dia menyampaikan target tiang rampung dicopot tahun depan. Dia berharap awal Januari 2026 pembongkaran bisa dimulai.

    Pembongkaran diperkirakan memakan waktu empat bulan. Pemprov DKI Jakarta akan mengupayakan lalu lintas di sekitar tiang monorel yang dibongkar tidak terganggu.

    “Menurut informasi dari Dinas Bina Marga Jakarta Selatan, proses pembongkaran fisik tiang diperkirakan memakan waktu sekitar empat bulan, dengan perhatian khusus agar tidak mengganggu lalu lintas di kawasan tersebut. Namun, secara keseluruhan, termasuk proses koordinasi dan pengolahan material, proyek ini diharapkan rampung dalam sepanjang tahun 2026,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bercerita sempat tak bisa tidur nyenyak lantaran memikirkan nasib tiang-tiang proyek monorel yang mangkrak di sejumlah titik Jakarta. Pramono menegaskan tiang tersebut tak boleh terus dibiarkan.
    “Saya yang begini-begini membuat saya tidur nggak nyenyak, mimpi saya tentang monorel,” kata Pramono di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (25/10/2025).

    Pramono menilai keberadaan tiang monorel itu menjadi simbol ketidakpastian pembangunan di Jakarta. Sebab, sudah hampir 20 tahun tiang monorel itu berdiri mangkrak tanpa fungsi yang jelas.

    “Monorel dimulai tahun 2012, kemudian groundbreaking 2014. Sekarang sudah hampir 20 tahun, bukan 14 tahun, 2002 dimulai, groundbreaking 2004,” ujarnya.

    Saat itu, groundbreaking dilakukan oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Pramono mengingat hal tersebut lantaran dirinyalah yang mendampingi Megawati saat itu.

    “Gubernurnya adalah Pak Sutiyoso pada waktu itu. Singkat cerita, Saudara-saudara sekalian, baru 6-7 tahun kemudian berhenti. Pemerintahan sudah berganti, pemerintahan berikutnya gubernurnya berganti dan sebagainya,” lanjutnya.

    Karena itu, ia mendorong agar permasalahan tiang monorel segera diselesaikan secara menyeluruh. Pemprov DKI pun saat ini sedang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti Kejati DKI Jakarta hingga KPK.

    “Maka saya ingin selesaikan. Alhamdulillah atas dukungan aparat penegak hukum, terutama Kejati Jakarta dan KPK,” imbuhnya.

    (dek/idh)

  • Besi Tiang Monorel di Jakarta Akan Didaur Ulang, Target Rampung Dicopot 2026

    Tidur Pramono Tak Nyenyak gegara Tiang Monorel Mangkrak

    Jakarta –

    Keberadaan tiang monorel yang mangkrak di Jakarta membuat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sulit tertidur nyenyak. Pramono menginginkan tiang monorel tersebut segera dibongkar.

    Dirangkum detikcom, Sabtu (25/10/2025), mulanya rencana pembongkaran tiang monorel mangkrak itu disampaikan Pramono pada Selasa (14/10) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Pramono mengungkapkan target bersih-bersih tiang monorel dimulai pada Januari 2026.

    “Pokoknya doain bulan Januari depan kita udah mulai bersih-bersih,” kata Pramono.

    Dalam melaksanakan rencana tersebut, Pramono pun sempat mendatangi KPK pada Kamis (16/10) untuk berkonsultasi membongkar tiang-tiang monorel yang mangkrak. Saat itu, Pramono bertemu dengan pimpinan KPK, di antaranya Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, dan Agus Joko Pramono.

    “Beberapa hal yang pertama berkaitan dengan keinginan pemerintah Jakarta untuk segera melakukan pembersihan ataupun menyelesaikan persoalan monorel yang ada di sepanjang Jalan Rasuna Said ini,” kata Pramono di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

    Dapat Lampu Hijau KPK dan Kejati DKI

    Pramono pun mengaku telah mendapat lampu hijau dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan KPK untuk membongkar tiang monorel yang mangkrak. Dia juga mendapat arahan dari KPK.

    “Alhamdulillah hal yang berkaitan dengan monorel kami mendapatkan nasihat hukum untuk bisa dijalankan,” kata Pramono di acara pembukaan Jakarta Architecture Festival di Blok M Hub, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

    Pramono mengaku sudah ‘gatel’ melihat tiang-tiang proyek mangkrak itu. Dia mengatakan monorel itu tak selesai selama hampir 21 tahun.

    “Jadi ada dua yang saya ingin betul sejak awal dirancang dipersiapkan secara baik. Yang pertama berkaitan dengan monorel yang ada di Rasuna Said yang sudah hampir 21 tahun tidak terselesaikan,” ucap Pramono.

    “Saya terus terang gatel, gatel itu apa ya, berkeinginan banget untuk menyelesaikan itu,” lanjut dia.

    Tak Bisa Tidur Nyenyak

    Terbaru, Pramono pun bercerita sempat tak bisa tidur nyenyak lantaran memikirkan nasib tiang-tiang proyek monorel yang mangkrak di sejumlah titik Jakarta. Pramono menegaskan tiang tersebut tak boleh terus dibiarkan.

    “Saya yang begini-begini membuat saya tidur nggak nyenyak, mimpi saya tentang monorel,” kata Pramono di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (25/10).

    Pramono menilai keberadaan tiang monorel itu menjadi simbol ketidakpastian pembangunan di Jakarta. Sebab, sudah hampir 20 tahun tiang monorel itu berdiri mangkrak tanpa fungsi yang jelas.

    “Monorel dimulai tahun 2012, kemudian groundbreaking 2014. Sekarang sudah hampir 20 tahun, bukan 14 tahun, 2002 dimulai, groundbreaking 2004,” ujarnya.

    Saat itu, groundbreaking dilakukan oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Pramono mengingat hal tersebut lantaran dirinyalah yang mendampingi Megawati saat itu.

    “Gubernurnya adalah Pak Sutiyoso pada waktu itu. Singkat cerita, Saudara-saudara sekalian, baru 6-7 tahun kemudian berhenti. Pemerintahan sudah berganti, pemerintahan berikutnya gubernurnya berganti dan sebagainya,” katanya.

    “Maka saya ingin selesaikan. Alhamdulillah atas dukungan aparat penegak hukum, terutama Kejati Jakarta dan KPK,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 3

    (amw/lir)

  • PA GMNI berkomitmen kawal pembangunan Jakarta menuju Kota Global

    PA GMNI berkomitmen kawal pembangunan Jakarta menuju Kota Global

    Jakarta (ANTARA) – DPD Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Raya menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan Jakarta agar tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan sosial dan nasionalisme sehingga Jakarta Kota Global dapat terwujud.

    Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya Ario Sanjaya di Jakarta, Sabtu, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan kalangan alumni GMNI dalam membangun arah kebijakan Jakarta ke depan.

    “Kami sampaikan bahwa kami akan merumuskan hal-hal kebijakan terkait Jakarta. Ini bukan tugas ringan. Pak Gubernur tidak boleh sendirian. DPD PA GMNI Jakarta Raya akan memberikan sumbangsih,” kata Ario.

    Berkaitan dengan komitmen tersebut, dia mengatakan Diskusi Publik Sesi II bertema “Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan Menuju Jakarta Kota Global-Berkeadilan Sosial” merupakan bagian dari rangkaian menuju Konferensi Daerah (Konferda) V DPD PA GMNI Jakarta Raya.

    Hasil dari rangkaian diskusi tersebut, kata dia, akan dibukukan dan diserahkan sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    “Kita akan bukukan hasil diskusi ini dan berikan rekomendasi kepada gubernur. Jakarta harus menjadi kota global yang berkeadaban, memiliki karakter nasionalisme, dan berpihak pada rakyat,” ujar Ario.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP PA GMNI Retnowati memberikan apresiasi kepada DPD PA GMNI Jakarta Raya yang telah menggagas rangkaian diskusi publik menuju konferensi daerah (konferda) tersebut.

    Dia berharap hasil diskusi itu dapat menjadi referensi konkret bagi para pengambil kebijakan.

    “Harapannya, rangkaian diskusi menuju konferda ini bisa melahirkan butir-butir pemikiran yang dapat digunakan gubernur, dan menjadi bahan bagi para pemangku kebijakan dalam membangun Jakarta yang berkeadilan sosial,” tutur Retnowati.

    Sementara itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2016-2017 Soni Sumarsono menjelaskan Jakarta telah masuk kategori kota global dengan peringkat ke-71 dari 158 kota di dunia. Namun, dia menegaskan status kota global harus disertai dengan keadilan sosial bagi seluruh warganya.

    “Kota global yang berkeadilan sosial bukan hanya berperan dalam ekonomi dan politik dunia, tapi juga memastikan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Kalau bikin kota global saja mudah, tapi yang berkeadilan sosial itu perlu muatan ideologis,” ungkap Soni.

    Dia pun mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam mempercepat pembangunan transportasi yang terintegrasi dan digitalisasi pelayanan publik.

    Dia juga menegaskan PA GMNI memiliki peran penting sebagai mitra kritis pemerintah.

    “PA GMNI harus menjadi pejuang pemikir dan pemikir pejuang yang mengawal Jakarta sebagai kota global yang berkeadilan sosial,” tegas Soni.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.