Tag: Pramono Anung

Pramono Tegaskan Seleksi Sekda DKI Tak Mendadak dan Tanpa Lobi

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, bahwa penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta yang baru, Uus Kuswanto, dilakukan melalui proses yang cukup panjang dan tidak mendadak.

Hal tersebut disampaikan Pramono, mengingat penunjukan Sekda DKI Jakarta selama ini selalu disampaikan kepada publik, tahapan demi tahapan. Ini berbeda dengan penetapan Uus yang prosesnya terkesan tak terlihat.

“Sebenarnya proses itu berjalan. Jadi awalnya 10 orang menjadi 3 orang juga ada. Tetapi memang dalam hal begini saya berkeinginan proses itu jangan terlalu heboh lah, yang paling penting memilih orang yang terbaik,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/12/2025).

Ia menjelaskan, proses seleksi Sekda dilakukan melalui kombinasi antara seleksi terbuka dan manajemen talenta. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan calon yang terpilih memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai untuk menangani birokrasi DKI.

Menurut dia, ditetapkannya Uus sebagai Sekda DKI Jakarta telah mempertimbangkan berbagai hal, meliputi rekam jejak hingga kebutuhan Pemprov DKI Jakarta akan seorang administrator yang ulung dan kuat.

“Maka saya percaya kepada Pak Uus akan bisa bekerja sama dengan saya dan Pak Wagub, Bang Doel, untuk membuat Jakarta lebih nyaman, aman, maju, dan yang paling utama tentunya sebagai kota global namanya lebih mendunia,” jelas Pramono.

01/12/2025 21:00
Pramono Pastikan Besok Hadiri Reuni 212 di Monas

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengonfirmasi dirinya akan menghadiri Reuni 212 yang akan digelar pada Selasa, 2 Desember 2025 di kawasan Monumen Nasional (Monas). Pramono sebelumnya telah menerima undangan dari panitia.

“Saya rencana hadir undangan 212,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin, 1 Desember.

Pramono mengklaim tak memilih-milih kegiatan mana saja yang akan ia hadiri selama acara tersebut digelar dengan postitif dan tanpa ada provokasi yang menyudutkan pihak tertentu. Prinsip itu, ditegaskan Pramono, ia pegang selama menjabat Gubernur DKI.

“Saya ini Gubernurnya semuanya. Semua undangan yang bermanfaat bagi publik, siapapun yang mengundang, saya hadir,” tegas Pramono.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakatrta Rano Karno juga mengaku akan hadir dalam Reuni 212 besok. Rano akan datang jika tidak memiliki agenda kerja yang jadwalnya bersamaan.

“Insyaallah kita diundang, kita datang,” kata Rano di Pullman Jakarta Central Park, Jakarta Barat, Selasa, 25 November.

Reuni 212 merupakan kegiatan tahunan yang bermula dari Aksi 2 Desember 2016, tepatnya demonstrasi besar di Monas terkait tuntutan kasus penodaan agama terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sejak 2017, kegiatan ini rutin digelar dengan format doa bersama dan deklarasi dari sejumlah tokoh.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas dan kantong parkir dalam rencana kegiatan Reuni 212 yang akan berlangsung di kawasan Monas pada 2 Desember 2025.

Kegiatan Reuni 212 dilaporkan melalui pemberitahuan, rencananya berlangsung pukul 18.00 WIB hingga malam hari. Akan tetapi, mobilisasi massa diperkirakan mulai terjadi sejak sore hari.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komaruddin menyampaikan bahwa pihaknya memprediksi kepadatan arus kendaraan di Jalan Medan Merdeka Barat, Timur, Utara, dan Selatan, terutama pada sore hari yang bertepatan dengan jam pulang kantor.

“Kami mengimbau masyarakat yang beraktivitas di Jakarta untuk menghindari ruas-ruas tersebut,” katanya kepada media di Polda Metro Jaya, Senin 2 Desember 2025

Pengalihan arus akan dilakukan secara situasional. Jika mobilisasi massa cukup besar, pengalihan akan diberlakukan lebih awal. Namun sebaliknya, jika kondisi lapangan masih memungkinkan, jalur tetap dibuka untuk masyarakat umum.

“Mengingat pelaksanaan sore, tentu bersamaan dengan jam pulang kantor, ini juga perlu diantisipasi,” ucapnya.

01/12/2025 17:56
Respons Menteri UMKM Soal Rencana Pemprov DKI Tertibkan Thrifting Pasar Senen

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman buka suara perihal rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menertibkan aktivitas perdagangan pakaian impor bekas alias thrifting, salah satunya di Pasar Senen.

Maman menjelaskan bahwa substitusi pakaian impor bekas dengan produk lokal berkualitas bukan hanya merupakan kepentingan Pemprov Jakarta, melainkan juga kepentingan kementeriannya.

“Namun, substitusi itu kan tidak bisa langsung begitu saja, serta-merta. Ini kan butuh proses, step by step,” kata Maman kepada wartawan usai meninjau kegiatan thrifting di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).

Menurutnya, hal yang menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam mengatur kegiatan thrifting adalah adanya perputaran ekonomi yang harus diselamatkan.

Dia mengaku telah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar aktivitas jual beli antara pedagang dengan pelanggan terus berlanjut.

Di sisi lain, dia tak menamlik bahwa aturan perundang-undangan yang berlaku secara tegas melarang kegiatan impor pakaian bekas.

Oleh karenanya, Maman berujar bahwa kesempatan duduk bersama asosiasi pedagang pakaian impor bekas ini merupakan langkah positif untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil.

“Di satu sisi ada aturan, di sisi lain juga ada kepentingan pedagang, aktivitas ekonomi juga harus diselamatkan. Nah, ini nanti kita akan coba cari dalam formulasinya,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh kebijakan Kementerian Keuangan terkait larangan praktik thrifting atau penjualan barang bekas impor.

Menurut Pramono, aktivitas para pedagang pakaian bekas impor tersebut justru merugikan pedagang dan produsen lokal, termasuk pegadang grosir di Pasar Tanah Abang dan Pasar Senen. Pemprov pun berencana memberikan pelatihan agar para pedagang tak hanya menjadi reseller.

“Hal yang berkaitan dengan larangan Kementerian Keuangan terhadap thrifting, kami memberikan support dan dukungan, termasuk di pasar-pasar yang ada di Jakarta,” kata Pramono, Jumat (24/10/2025), sebagaimana dikutip dari portal berita Pemprov DKI.

30/11/2025 15:49
Rano Karno: Jakarta Siap Tambah Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Sumatera Megapolitan 30 November 2025

Rano Karno: Jakarta Siap Tambah Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memastikan Jakarta siap mengirim bantuan tambahan untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hal itu ia sampaikan saat melepas keberangkatan
bantuan kemanusiaan
bersama Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali di Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (30/11/2025).
“Insya Allah hari ini kita menyampaikan beberapa bantuan. Artinya, Jakarta siap apabila memang dibutuhkan bantuan selanjutnya,” ucap Rano di lokasi, Minggu.
Rano menjelaskan, tantangan sebenarnya justru muncul setelah bencana selesai.
Pada tahap itu, masyarakat biasanya menghadapi situasi yang lebih berat karena harus memulai kembali aktivitas, memulihkan rumah, memperbaiki fasilitas umum yang rusak, dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam kondisi yang serba terbatas.
Untuk itu,
Pemprov DKI
menyatakan kesiapan memberikan dukungan tambahan bila dibutuhkan oleh daerah terdampak. “Karena pascabencana ini jauh lebih berat daripada apa yang akan kita hadapi sekarang,” kata dia.
Setelah bencana terjadi, Pemprov DKI langsung bergerak.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan dirinya untuk mengoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), BUMD, PMI, hingga Baznas untuk menyalurkan bantuan.
“Pak Gubernur memerintahkan saya untuk melakukan koordinasi kepada seluruh OPD untuk melakukan kegiatan ini. Karena itu BUMD DKI, kemudian PMI, Baznas bergerak semua hari ini,” lanjut Rano.
Adapun bantuan dari Jakarta ikut diberangkatkan menggunakan tiga kapal perang TNI AL, yaitu KRI dr. Soeharso-990 menuju Langsa, KRI Teluk Gilimanuk-531 menuju Lhokseumawe, dan KRI Semarang-594 menuju Nias.
Bantuan tersebut berisi kebutuhan pokok seperti beras, mi instan, air mineral, selimut, tenda, serta perlengkapan bayi dan keluarga.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/11/2025 13:43
Wagub Rano Lepas Pengiriman Bantuan ke Sumatera: Jakarta Siap Jika Dibutuhkan

Jakarta –

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali melepas pengiriman bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak bencana di Sumatera. Dia mengatakan, Jakarta siap memberikan dukungan lanjutan jika diminta pemerintah pusat ataupun daerah yang terdampak.

“Insyaallah hari ini kita menyampaikan beberapa bantuan. Artinya, Jakarta siap apabila memang dibutuhkan bantuan selanjutnya,”kata Rano di Kolinlamil TNI AL, Jakarta Utara, Minggu (30/11/2025).

“Karena pascabencana ini jauh lebih berat daripada apa yang akan kita hadapi sekarang,” lanjutnya.

Rano mengatakan pihaknya telah mendapat instruksi dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dia memastikan seluruh jajaran, termasuk BUMD, PMI, dan Baznas, telah mengerahkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak.

“Setelah kejadian, Pak Gubernur memerintahkan saya untuk melakukan koordinasi kepada seluruh OPD untuk melakukan kegiatan ini. Karena itu BUMD DKI, kemudian PMI, Baznas bergerak semua hari ini,” ujarnya.

Foto: Bantuan untuk korban bencana di Sumatera. (Belia/detikcom)

“Serentak kita akan mengirim tiga KRI. Mereka split ke beberapa lokasi. Menyusul KRI dr. Radjiman dari Surabaya dan KRI Sutedi Senoputra dari Belawan menuju Aceh,” ujar Ali.

“Di Nias ini terputus, sehingga logistik tidak bisa sampai. Ini tugasnya KRI nanti,” imbuhnya.

(bel/idn)

30/11/2025 12:29
Bertemu Diaspora Indonesia di Jerman, Pramono Ungkap Rencana ‘LPDP Jakarta’ dan Perluasan KJMU S2-S3

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bertemu dengan diaspora Indonesia di Berlin, Jerman dalam rangkaian kunjungan kerja atau kunkernya pada pada Jumat 28 November 2025. Dalam pertemuan itu, dia bicara soal peran strategis diaspora dalam membangun Jakarta sebagai kota global.

“Jakarta dibangun mulai dari masyarakatnya. Jakarta bertekad membangun kota yang ramah dan inklusif untuk semua warganya,” kata Pramono dalam keterangan tertulis, diterima Sabtu (29/11/2025).

Ia menyampaikan, akses pendidikan yang merata menjadi prioritas dalam kepemimpinannya di DKI Jakarta. Tak hanya menambah jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang kini telah mencakup 707.513 peserta didik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga melakukan pemutihan ijazah dengan target 6.652 peserta didik sepanjang tahun 2025.

“Dengan pemutihan ijazah, mereka bisa melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja. Diharapkan, kesejahteraan mereka juga semakin meningkat,” ungkap Pramono.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa penyaluran bantuan pendidikan tinggi berupa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) juga akan diperluas cakupannya hingga jenjang S2 dan S3. Pemprov DKI Jakarta juga akan menyiapkan beasiswa untuk bersekolah ke luar negeri.

“Kami akan adakan ‘LPDP versi Jakarta’. Harapannya, anak-anak muda di Jakarta semakin terpacu dan mendapatkan kesempatan bersekolah di luar negeri, kemudian kembali ke Jakarta untuk bersama-sama membangun kota,” ujarnya.

Pramono juga memaparkan berbagai upaya Jakarta bertransformasi sebagai kota global. Salah satunya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas transportasi publik, mulai dari meningkatkan ekspansi transportasi publik ke daerah penyangga dengan menghadirkan Transjabodetabek.

“Jakarta berada di posisi ke-17 dari 50 kota terbaik di dunia untuk transportasi publik berdasarkan survey TimeOut 2025. Bahkan, Jakarta menduduki peringkat kedua transportasi terbaik di Asia Tenggara,” ungkapnya.

29/11/2025 13:44
Rute LRT Jakarta Bertambah, Beban Subsidi Diprediksi Berkurang

Bisnis.com, JAKARTA — PT LRT Jakarta bakal menggenjot pendapatan non-tiket seiring dengan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menurunkan besaran subsidi, imbas pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Direktur Utama PT LRT Jakarta Roberto Akyuwen menyatakan bahwa pihaknya menargetkan laba bersih perseroan meningkat signifikan 67% pada 2026. Strategi akan dipusatkan pada rute Velodrome–Manggarai yang direncanakan mulai beroperasi pada Agustus 2026.

“Kita sudah menargetkan pendapatan dari non-tiket itu meningkat cukup signifikan. Laba bersih tahun depan akan meningkat exact-nya 67%,” kata Roberto dalam konferensi pers di Stasiun LRT Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, Rabu (26/11/2025).

Menurutnya, LRT Jakarta saat ini belum sepenuhnya mandiri dari sisi bisnis karena sekitar 94% pendapatan setiap tahun masih bersumber dari subsidi, sedangkan pendapatan tiket baru sebesar 2% serta pendapatan non-tiket sekitar 4%.

Dengan adanya rute baru, maka Roberto mencanangkan agar ketergantungan terhadap subsidi bisa dikurangi secara signifikan. Selain dengan bertambahnya layanan, beragam cara lain yang ditempuh ialah dengan mendorong pendapatan iklan, penyewaan lahan dan aset milik LRT Jakarta, hingga membuka opsi kerja sama hak penamaan alias naming rights.

Saat ini, dia menyebut area stasiun LRT maupun gerbong kereta telah dihiasi iklan, ditambah dengan adanya tenant makanan hingga rencana pembangunan lapangan padel komersial di Stasiun Pegangsaan Dua.

Apabila rencana ini berjalan mulus, maka Roberto memperkirakan nominal subsidi per kepala yang turun akan dapat diatasi dengan bertambahnya jumlah penumpang dan meningkatnya pendapatan non-tiket.

“Upaya kita [menggenjot] tambahan pendapatan dari non-tiket itu akan meningkat cukup signifikan dari yang ada sekarang, sehingga belanja subsidi itu bisa juga dikurangi secara nominalnya,” ujar Roberto.

Berdasarkan catatan Bisnis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengkaji ulang subsidi transportasi umum yang diberikan kepada masyarakat.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengatakan bahwa setiap warga yang menggunakan transportasi umum milik Pemprov Jakarta mendapatkan subsidi hingga Rp15.000, sehingga warga hanya membayar sekitar Rp3.500, khususnya pada moda Transjakarta.

Namun, menurut Pramono, pihaknya kini bakal mengkaji ulang pemberian subsidi tersebut kepada masyarakat setelah pemerintah pusat memangkas DBH.

“Subsidi transportasi kita itu kan per orang mencapai Rp15.000. Makanya kan warga hanya membayar Rp3.500 untuk pengguna transportasi umum,” tuturnya di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).

26/11/2025 20:40
LRT Jakarta Masih Kaji Proyek Rute Baru Kelapa Gading Sampai PIK 2 Megapolitan 26 November 2025

LRT Jakarta Masih Kaji Proyek Rute Baru Kelapa Gading Sampai PIK 2
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
PT LRT Jakarta mengaku masih mengkaji proyek pembangunan
rute Kelapa Gading
sampai Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta Utara.
Direktur Proyek LRT Jakarta,
Ramdani Akbar
mengatakan, rencana pembangunan trase baru moda LRT tersebut perlu pembahasan yang panjang.
“Terkait dengan perpanjangan, rencana ke PIK, memang itu masih perlu pembahasan yang panjang terkait kajiannya,” ujar Ramdani dalam sesi media briefing di Stasiun LRT Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (26/11/2025).
Di sisi lain, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyedia infrastruktur
LRT Jakarta
saat ini sudah memiliki kajian loopline (jalur kereta api yang melingkar) rencana besar moda LRT di Ibu Kota.
Antara lain meliputi rencana pembangunan jalur ke Jakarta International Stadium (JIS), Manggarai, Dukuh Atas hingga Halim Perdanakusuma.
“Yang sudah ada trase-nya pada saat ini memang selain yang sampai Manggarai, itu kita ada yang sudah mendapatkan izin trase JIS sampai ke Halim,” tutur Ramdani.
Sementara itu, untuk loopline dan perpanjangan jalur LRT Jakarta ke Dukuh Atas saat ini masih dalam tahap perizinan trase.
Ramdani bilang, rencana pembangunan LRT Jakarta hingga ke JIS dinamai proyek fase 2A.
Sementara itu, pembangunan hingga Dukuh Atas disebut rencana proyek fase 1C.
“Namun, sampai saat ini Jakpro masih berdiskusi dengan Pemprov Jakarta terkait mana yang akan lebih duluan dieksekusi,” tambahnya.
Sebelumnya, Pemprov Jakarta memastikan akan membangun trase baru LRT yang akan melayani kawasan Jakarta Utara.
Jalur ini dirancang untuk menghubungkan beberapa titik strategis mulai dari Velodrome, Kelapa Gading, Tanjung Priok, JIS, Ancol, hingga PIK 2.
Gubernur Jakarta
Pramono Anung
mengatakan proyek ini sudah mendapatkan lampu hijau dan kini memasuki tahap persiapan teknis.
“Sekarang ini kami segera membuat, dan proyeknya sudah disetujui. LRT dari Velodrome, Kelapa Gading, Tanjung Priok, kemudian ke Jakarta International Stadium (JIS), ke Ancol, dan nanti terus sampai dengan PIK 2. Sehingga koridor utara ini kami buka,” ujar Pramono di Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2025).
Menurut Pramono, pembangunan jalur baru ini menjadi prioritas karena kawasan Jakarta Utara sering mengalami kemacetan yang lebih parah dibanding wilayah tengah atau selatan Jakarta.
“Yang pertama memang kami akui, untuk wilayah utara dibandingkan wilayah tengah dan selatan, Jakarta ini ada kemacetan yang terjadi,” kata dia.
Dengan adanya trase baru LRT, diharapkan pergerakan warga di kawasan utara menjadi lebih cepat dan efisien, serta mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
Pramono juga menyoroti manfaat lain dari jalur baru ini, yaitu kemudahan akses menuju JIS yang selama ini dikeluhkan masyarakat karena sulit dijangkau.
“Kalau itu dibuka, maka saya yakin yang namanya JIS, yang dulu orang selalu mengeluh kalau pergi ke JIS, sekarang tidak. Karena untuk orang ke JIS kalau naik mobil itu sengsara banget,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/11/2025 20:16
Warga JGC Tagih Kompensasi ke Pemprov DKI akibat Dampak Uji Coba RDF Rorotan Megapolitan 26 November 2025

Warga JGC Tagih Kompensasi ke Pemprov DKI akibat Dampak Uji Coba RDF Rorotan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Warga Jakarta Garden City (JGC) mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kompensasi atas kerugian yang mereka alami selama uji coba fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan.
Desakan itu disampaikan Ketua RT 18 RW 14 Klaster Shinano, Wahyu Andre, seusai mengikuti audiensi dengan Fraksi PKB DPR RI.
“Masih ada (rekomendasi yang terlewat). Terkait kompensasi dan ganti kerugian akibat dampak uji coba
RDF Rorotan
beberapa kali,” ujar Wahyu saat dikonfirmasi
Kompas.com
pada Rabu (26/11/2025).
Ia menjelaskan, sejumlah warga mengalami kerugian nyata selama proses uji coba berlangsung.
Kerugian itu mencakup biaya berobat ke dokter, kebutuhan mengungsi sementara ke rumah kerabat, hingga penurunan harga rumah yang dinilai warga dipicu oleh keberadaan fasilitas RDF.
Wahyu mengatakan, isu kompensasi tersebut akan dibawa dalam audiensi lanjutan antara warga JGC dan Fraksi PSI di DPRD
DKI Jakarta
pada 2 Desember mendatang.
“Tanggal 2 Desember nanti kami juga akan beraudiensi dengan Fraksi PSI di DPRD DKI. Iya baru PSI (yang setuju),” ungkapnya.
Warga juga berharap pertemuan di DPRD DKI nanti dapat menghadirkan Gubernur Pramono Anung atau Wakil Gubernur Rano Karno agar aspirasi warga bisa didengar langsung.
“Kami sudah menyampaikan melalui WhatsApp ke Pak Pramono, tapi tampaknya permohonan kami belum direspons,” ucap Wahyu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/11/2025 19:50
Warga JGC Adukan Masalah RDF Rorotan ke DPR: Dampaknya Sudah Lintas Provinsi Megapolitan 26 November 2025

Warga JGC Adukan Masalah RDF Rorotan ke DPR: Dampaknya Sudah Lintas Provinsi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Warga Jakarta Garden City (JGC) mengadukan masalah uji coba pengolahan sampah atau Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara ke Komisi IX DPR RI, Rabu (26/11/2025).
Warga bertemu Wakil Ketua Komisi IX
DPR
RI Nihayatul Wafiroh dan anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari.
Ketua RT 18 RW 14 Klaster Shinano, JGC, Jakarta Timur, Wahyu Andre, mengatakan alasan mengadukan masalah uji coba
RDF Rorotan
karena tidak hanya dirasakan oleh warga Jakarta, tapi sudah lintas kota dan provinsi.
“Kenapa kami ke DPR? Karena dampak
uji coba RDF
kemarin sudah lintas kota/kabupaten dan provinsi,” ujar Wahyu saat dihubungi
Kompas.com
, Rabu.
Dalam pertemuan itu, Wahyu menjelaskan, Komisi IX DPR mendorong Kementerian Lingkungan Hidup melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen AMDAL RDF Rorotan, termasuk meninjau kembali kelayakan lingkungan, kepatuhan terhadap baku mutu emisi, dan kualitas pengelolaan udara.
Komisi IX DPR juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka dokumen AMDAL sebagai bentuk transparansi dan pemenuhan hak warga atas informasi lingkungan.
Selain itu, Komisi IX DPR menginstruksikan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk melakukan penelitian epidemiologis guna memastikan ada tidaknya hubungan antara operasional RDF Rorotan dan peningkatan kasus ISPA atau gangguan kesehatan lainnya.
Komisi IX DPR mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Inspektorat Pemprov Jakarta melakukan audit kinerja dan anggaran terhadap proyek pembangunan RDF yang menelan biaya Rp 1,28 triliun, demi memastikan efektivitas dan integritas penggunaan dana publik.
“Mereka mengusulkan pembentukan satuan tugas lintas wilayah untuk menangani dugaan
dampak kesehatan
dan lingkungan yang meluas ke beberapa wilayah administratif,” ucap Wahyu.
Selanjutnya warga akan melakukan pertemuan dengan DPRD Jakarta. Dia berharap Gubernur Pramono Anung atau Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno hadir dalam pertemuan itu.
“Kami sudah menyampaikan (permohonan audiensi) melalui WhatsApp ke Pak Pramono, tapi tampaknya permohonan kami belum direspons,” ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan kabar soal penghentian sementara proyek Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara.
Ia menegaskan uji coba RDF tidak dihentikan, melainkan kapasitas pengolahan sampahnya dikurangi untuk sementara waktu.
“Tidak dihentikan. Sekarang kapasitasnya kita batasi sampai 1.000 (ton),” kata Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Pramono menjelaskan, sebelumnya fasilitas RDF sempat beroperasi dengan kapasitas 2.000 hingga 2.500 ton
sampah
per hari.
Namun, peningkatan kapasitas tersebut justru menimbulkan sejumlah masalah teknis dan lingkungan, terutama bau tak sedap yang tercium hingga ke permukiman warga sekitar.
“Ketika dinaikkan jadi 2.000 (ton), bahkan sempat 2.500 (ton), mulai muncul problem. Sampahnya kena hujan, prosesnya terganggu, lalu truk-truk pengangkut yang lama meneteskan air lindi dan menimbulkan bau,” jelasnya.
Menurut dia, persoalan utama bukan pada teknologi RDF, melainkan sistem pengangkutan dan kondisi sampah yang dikirim ke lokasi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/11/2025 19:04