Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Jurus Jakarta Jaga Pasokan Beras Tetap Aman

    Jurus Jakarta Jaga Pasokan Beras Tetap Aman

    Jakarta –

    BUMD Pangan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) menjalankan sejumlah strategi untuk mengamankan pasokan beras di Jakarta dan sekitarnya. Hal itu di antaranya dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.

    Kerja sama itu seperti dengan para pelaku usaha dan BUMD, Koperasi dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di daerah produsen. Hal ini seperti kegiatan yang berlangsung di Kediri, Jawa Timur.

    “Pagi ini dengan Gapoktan setempat kami melaksanakan kegiatan Panen Bersama di lahan seluas 1,2 hektar di persawahan Desa Mekikis Kecamatan Purwosari Kabupaten Kediri, Jawa Timur,” ujar Direktur Food Station Tjipinang Jaya, Karyawan Gunarso dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).

    Gunarso mengatakan acara panen bersama merupakan tindak lanjut dari Kerja Sama Antar Daerah Pemprov DKI Jakarta dan Pemkab Kediri. Hal ini sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada Food Station untuk terus menjaga stabilitas pasokan dalam rangka menjaga ketahan pangan Jakarta.

    Sebagai tahap awal realisasi komitmen kerja sama, Food Station akan menyerap hasil dari kegiatan panen padi bersama ini dan dikirimkan ke lokasi produksi yang berada di Kabupaten Ngawi untuk menghasilkan produk beras berkualitas yang akan dipasarkan bagi masyarakat di Jawa Timur dan DKI Jakarta.

    Pihaknya melakukan kerjasama dengan Pemkab Kediri, karena Kediri merupakan penghasil atau produsen padi dan beras di Jawa Timur.

    “Kami tahu, bahwa Kediri adalah penghasil beras dan padi di Jawa timur. Ke depannya, kami akan melakukan pembinaan pada para petani di Kabupaten Kediri untuk bisa meningkatkan hasil panennya, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan Petani. jelasnya.

    Lebih lanjut lagi komitmen kerja sama ini nantinya akan dikembangkan di lahan seluas 500 Ha yang melibatkan 23 Gapoktan dengan memberdayakan petani sejumlah 1.000 petani.

    “Prinsipnya dalam kerjasama ini pihaknya bekerjasama dengan Kabupaten Kediri dengan luasan tanam 500 hektar yang penanamannya akan dilakukan pada musim tanam ke-2, selain membeli hasil panennya Food Station juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan pendampingan dalam proses tanamnya sehingga produktivitasnya juga meningkat,” ungkapnya.

    Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan bahwa di Desa Mekikis selama ini memang menjadi sentra padi di Kabupaten Kediri sehingga produksi padi di Purwoasri selalu tinggi. Apalagi Pemkab Kediri saat ini bekerjasma dengan Pemprov DKI Jakarta melalui Food Station untuk menyerap produksi panen padi di wilayah Kabupaten Kediri.

    Bersamaan dengan acara panen bersama ini, Kabupaten Kediri, pada hari ini juga memberangkatkan 20 ton beras pecah kulit yang telah dibeli oleh PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) sesuai dengan harga pembelian ditingkat petani yang ditetapkan oleh Pemerintah.

    “Saya berharap serapan panen padi di wilayah Kabupaten Kediri dapat terus meningkat lalu seiring dengan itu para petani juga bisa terus meningkatkan kualitas tanam padinya” tandasnya.

    Sebagai informasi acara panen bersama dengan Food Station ini merupakan bagian dalam gerakan menanam dan memanen padi serentak di 14 Provinsi dan 157 kabupaten/kota di Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Empat belas provinsi yang terlibat yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Yogyakarta, Sumatera Selatan, Aceh, Lampung, Sumut, Kalbar, Kalteng, Kalsel, NTB dan Sulsel.

    (acd/acd)

  • Sampaikan 5 Agenda Prioritas Pembangunan di Musrenbang Jakarta, AHY Ajak Wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo

    Sampaikan 5 Agenda Prioritas Pembangunan di Musrenbang Jakarta, AHY Ajak Wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa Jakarta sebagai kota yang akan memasuki usia lima abad harus mampu menjawab berbagai tantangan dengan visi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global dengan mewujudkan visi-misi Presiden Prabowo Subianto melalui lima agenda prioritas.

    “Sama-sama kita bisa mewujudkan visi-misi Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang tadi saya simak dan saya catat, tentunya juga saya dengarkan selama Bapak berkampanye, visi untuk Jakarta ke depan, yaitu Jakarta sebagai kota global yang juga merupakan pusat perekonomian. Pertama, yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh warganya,” kata Menko AHY dalam sambutannya pada acara Musrenbang Provinsi DKI Jakarta pada Rabu 23 April 2025.

    Menko AHY menekankan bahwa ada lima agenda prioritas kolaborasi antar kementerian/lembaga yang menjadi fokus utama ke depan. Pertama, pengelolaan sampah secara terintegrasi akan menjadi perhatian serius, mengingat Jakarta menghasilkan sekitar 7.000 ton sampah per hari. Pemerintah mendorong inovasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dengan memanfaatkan teknologi dan skema pembiayaan seperti waste to energy untuk mengubah sampah menjadi sumber energi.

    “Oleh karena itu, harus ada intervensi teknologi, harus ada financing yang juga siap untuk menjadi solusi pengurangan sekaligus konversi sampah menjadi energi untuk Jakarta,” tuturnya.

    Selain itu, pembangunan tanggul laut menjadi agenda penting sebagai respons terhadap ancaman penurunan permukaan tanah di wilayah pesisir utara Jakarta yang mencapai hingga 10 cm per tahun. Kolaborasi antara pusat dan daerah akan difokuskan pada penguatan infrastruktur perlindungan pesisir melalui skema pembiayaan kreatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    Selanjutnya, percepatan penyediaan perumahan menjadi prioritas untuk mengatasi backlog hunian yang masih tinggi. Hal ini dilakukan agar masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, dapat mengakses rumah layak huni. Kemudian, peningkatan kualitas sanitasi dan akses terhadap air bersih juga akan diperkuat, mengingat dua aspek ini berperan penting dalam mendukung kesehatan masyarakat dan mencegah stunting.

    “Ini sangat penting karena kita juga tidak berharap kualitas kesehatan masyarakat itu sangat bergantung karena tidak punya akses yang baik terhadap sanitasi dan air bersih. Ingat, masalah kesehatan termasuk stunting itu bukan hanya karena kurang gizi tapi juga karena lingkungan hidup yang tidak bersih dan tidak sehat,” jelasnya.

    Lebih lanjut, terkait penguatan sumber daya manusia akan dilakukan melalui pengembangan infrastruktur sosial dan budaya, seperti peningkatan mutu pendidikan, layanan kesehatan, serta digitalisasi di kedua sektor tersebut. Menko AHY menegaskan bahwa pembangunan manusia yang unggul menjadi fondasi utama bagi kemajuan Jakarta.

    “Bagaimana pembangunan pusat kultur di Jakarta juga selalu diberi kepastian untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indeks pembangunan manusia kita, pembangunan human capital itu harus digabungkan,” tegasnya.

    Untuk itu Menko AHY menyampaikan dukungan penuh kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berharap kolaborasi yang terjalin dapat menghadirkan solusi nyata dan inovatif bagi masa depan Jakarta yang lebih adil, makmur, dan maju.

    Musrenbangnas DKI Jakarta yang digelar di kantor Balai Kota Jakarta dihadiri oleh sejumlah tokoh negeri, seperti Menteri Bappenas, Rachmat Pambudy; Menteri PPPA, Veronica Tan; Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung; Ketua DPRD DKI Jakarta, H. Khoirudin; Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno; Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir. Menko AHY didampingi oleh Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang, Nazib Faisal; dan Staf Khusus Menteri, Herzaky Putra Mahendra.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pendaftar Rekrutmen PPSU Jakarta Tembus 7.000 Orang, Berapa Gajinya? – Halaman all

    Pendaftar Rekrutmen PPSU Jakarta Tembus 7.000 Orang, Berapa Gajinya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pendaftar petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau pasukan oranye di Jakarta membludak.

    Sejauh ini Pemprov Jakarta sudah menerima lebih dari 7.000 surat lamaran. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku kaget.

    “Secara pribadi saya kaget, saya dilaporkan yang mendaftar dalam waktu sebentar sudah 7.000 lebih dari 1.100 yang akan diterima,” ucapnya di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025) petang.

    Pramono menduga, tingginya antusiasme masyarakat ini terjadi lantaran syarat untuk mendaftar PPSU kini semakin mudah.

    Pasalnya, kini lulus Sekolah Dasar (SD) juga bisa ikut mendaftar sebagai pasukan oranye.

    Orang nomor satu di Jakarta ini pun memastikan, proses rekrutmen PPSU ini akan dilakukan secara transparan.

    “Begitu ngomongin PPSU yang paling banyak itu urusan ordal (orang salam), soal transparansi. Maka saya putuskan, nanti yang memutuskan itu level wali kota dan bupati, tetapi harus dilaporkan kepada gubernur,” ujarnya.

    “Saya hanya ingin melihat mekanismenya berjalan dengan baik atau enggak, karena saya pasti enggak akan nitip orang dalam, enggak lah itu,” sambungnya.

    Dengan mekanisme rekrutmen yang transparan dan syarat yang makin dipermudah, Pramono berharap, setiap pelamar mempunyai peluang yang sama dalam proses rekrutmen ini.

    “Memang mekanismenya sata ubah lebih transparan, lebih terbuka, SD pun bisa sehingga demikian bisa memberikan ruang orang bekerja di Jakarta,” tuturnya.

    Sebagai informasi tambahan, pelamar PPSU kian membludak, Balai Kota Jakarta pun diserbu masyarakat dalam beberapa hari terakhir ini.

    Seperti yang terlihat pada Rabu kemarin dimana antrean panjang mengular hingga ke area luar Balai Kota Jakarta.

    Mengenakan pakaian rapi sambil menenteng map coklat, para pelamar tampak sabar mengantre menunggu giliran untuk menyerahkan berkas lamaran.

    Mereka datang daei berbagai latar belakang, ada yang benar-benar baru lulus, namun tak sedikit pula yang ingin banting setir jadi PPSU lantaran tak puas dengan pekerjaan mereka sekarang.

    Namun yang jelas tujuan mereka hanya satu, yaitu memperbaiki nasib keluar mereka. 

    Gaji dan Tunjangan PPSU

    Gaji petugas PPSU di Jakarta sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 169 Tahun 2015 Tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan.

    Selain gaji pokok, petugas PPSU juga memperoleh jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, dan tunjangan hari raya (THR).

    Untuk gaji PPSU Jakarta 2025, sesuai dengan Pergub yang berlaku, gaji tersebut disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta, yang berkisar di angka Rp5,3 juta per bulan.

    Namun, besaran gaji ini dapat berubah setiap tahunnya tergantung kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP).

    Selain itu, PPSU juga berhak atas berbagai tunjangan yang setara dengan hak-hak pekerja, seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan THR.

     

    Penulis: Dionisius Arya Bima Suci

  • Ketika Tangis Pramono Pecah di Taman Suropati – Page 3

    Ketika Tangis Pramono Pecah di Taman Suropati – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jakarta Pramono Anung tak kuasa menahan tangis saat berbincang dengan awak media di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2025). Ia mencurahkan isi hatinya tentang perjalanan politiknya sampai tiba-tiba menjadi Gubernur Jakarta.

    “Kalau di perspektif terhadap diri saya pribadi, sudah 25 tahun jadi pejabat, 10 tahun jadi menteri, pernah menjadi pimpinan DPR, pernah jadi Sekretaris Presiden Megawati Soekarnoputri. Tentunya kan perjalanan saya panjang banget. Tapi enggak pernah berkeinginan jadi gubernur, tiba-tiba jadi gubernur,” kata Pramono.

    Meski tak pernah berkeinginan jadi DKI 1, Pramono mengakui bahwa menjadi Gubernur Jakarta adalah posisi yang paling membahagiakannya.

    “Tapi saya jujur, sejujur-jujurnya jabatan yang membuat saya lebih seger berseri-seri dan nikmat, bisa velocity dan sebagainya, adalah gubernur ini. Terus terang, sampai semua orang yang bertemu saya selalu menanyakan begini.”

    “Mas, kok mas sekarang seger banget?” Ini bener, “Mas kok mas sekarang seger banget dan lebih happy?” Dan saya hanya menjawab begini, mungkin selama ini adalah saya orang di belakang layar. Saya orang yang menyiapkan, walaupun sebenarnya banyak juga yang masih meminta saya untuk menyiapkan. Saya enggak cerita ya.”

    Suasana berubah ketika Pramono membahas tentang tanggung jawabnya kepada rakyat kecil. Ia berhenti sejenak, membuka kacamatanya, dan menyeka air mata yang menetes. Ia menceritakan momen dimana ia merasa memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

    “Tetapi saya sudah memutuskan, saya ingin jadi gubernur yang bisa memberikan manfaat terutama bagi lapisan yang di bawah. Maka kenapa kemudian ketika saya… aduh.. (menitikan air mata) minta minum dong…”

    “Ketika saya bisa memutuskan untuk memberikan KJP, saya bersungguh-sungguh sangat bersyukur. Karena inilah yang bisa mengubah masyarakat yang di bawah (suara bergetar).”

     

  • Horee! Jakarta Pertimbangkan Hapus Pajak Progresif Kendaraan

    Horee! Jakarta Pertimbangkan Hapus Pajak Progresif Kendaraan

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikabarkan mempertimbangkan penghapusan pajak progresif untuk kendaraan bermotor. Penghapusan pajak progresif ini dilakukan untuk keakuratan data kepemilikan kendaraan.

    Hal itu disampaikan Dirjen Keuangan Daerah Agus Fatoni. Tim Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Korlantas Polri, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan PT Jasa Raharja melakukan kegiatan audiensi bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Menurut Agus Fatoni, Pemprov DKI Jakarta tengah mempertimbangkan penghapusan pajak progresif kendaraan bermotor. Langkah ini bertujuan untuk menertibkan administrasi dan memastikan data kepemilikan kendaraan lebih akurat.

    “Pajak progresif dalam rangka ketertiban, administrasi yang baik, kemudian penegakan hukum ini dipertimbangkan untuk dihapus. Sehingga pemilik kendaraan adalah benar-benar yang terdaftar. Jadi nama yang ada di pemilik kendaraan adalah orang yang memang memiliki kendaraan,” kata Agus Fatoni dikutip dari situs resmi Korlantas Polri.

    Penerapan pajak progresif kerap membuat pembeli kendaraan bermotor ‘mengakali’ dengan berbagai cara. Untuk menghindari kena pajak progresif, pemilik kendaraan lebih dari satu banyak yang menggunakan data bukan atas namanya. Ada yang memanfaatkan nama perusahaan, bahkan tak segan meminjam KTP orang lain untuk menghindari pajak progresif.

    Beberapa waktu lalu juga terungkap kendaraan mewah terdaftar atas nama orang yang tinggal di gang sempit di Jakarta. Ternyata, pemilik mobil mewah itu meminjam KTP orang lain.

    Untuk saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan tarif baru untuk pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan, khususnya pajak progresif kendaraan lebih dari satu, mengalami kenaikan dari ketentuan sebelumnya.

    Tarif baru pajak kendaraan di Jakarta ini berlaku Januari 2025. Hal itu berdasarkan dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

    Berdasarkan peraturan baru ini, tarif pajak progresif disederhanakan menjadi hanya lima tingkatan tarif. Namun, pajak progresif kendaraan mengalami kenaikan dibanding pajak progresif sebelumnya.

    Berikut rincian tarif PKB kepemilikan dan/atau penguasaan oleh orang pribadi:

    2% (dua persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama;3% (tiga persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua;4% (empat persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ketiga;5% (lima persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor keempat; dan6% (enam persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya.

    Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

    Sementara itu, tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebesar 0,5 persen. Lalu untuk tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh Badan ditetapkan sebesar 2% dan tidak dikenakan pajak progresif.

    (rgr/din)

  • Seberapa Ketat Peluang Jadi Petugas PPSU 2025 Jakarta? – Halaman all

    Seberapa Ketat Peluang Jadi Petugas PPSU 2025 Jakarta? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seberapa ketat peluang jadi petugas PPSU 2025 Jakarta?

    Persaingan untuk mendapatkan posisi ini ternyata cukup tinggi.

    Satu formasi petugas PPSU diperebutkan oleh tujuh pelamar.

    Dengan ribuan surat lamaran yang sudah masuk, seleksi tahun ini menjadi salah satu yang paling kompetitif.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa proses rekrutmen berlangsung transparan, terbuka, dan tanpa pungutan biaya.

    Persaingan Ketat, Satu Formasi Diperebutkan Tujuh Orang

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa peluang menjadi Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tahun 2025 sangat kompetitif. 

    Ia menyebut, berdasarkan data terakhir yang diterima hingga Rabu (23/4/2025), jumlah pelamar sudah mencapai 7.000 orang, sedangkan formasi yang tersedia hanya sebanyak 1.100.

    DIa mengaku terkejut dengan tingginya antusiasme masyarakat. “Kaget,” katanya singkat pada Kamis (24/4/2025).

    Melihat ketatnya persaingan tersebut, Pramono memastikan proses rekrutmen akan dilakukan secara transparan. 

    Ia menegaskan bahwa mekanisme rekrutmen tahun ini telah diperbarui agar lebih terbuka dan adil bagi seluruh pelamar. 

    “Mekanismenya saya ubah lebih transparan dan lebih terbuka,” ujarnya.

    Meski keputusan akhir berada di tangan wali kota atau bupati di masing-masing wilayah DKI Jakarta, Pramono tetap meminta agar setiap hasil keputusan dilaporkan kepadanya.

    “Yang memutuskan itu level wali kota dan bupati. Harus dilaporkan kepada gubernur,” tegasnya.

    ILUSTRASI PPSU – Pelamar PPSU mengantre di Balai Kota DKI Jakarta untuk menyerahkan berkas secara manual, Selasa (22/4/2025).Warta Kota/Henry Lopulalan (WARTA KOTA/WARTA KOTA/HNL)

    Sejak Selasa (22/4/2025), antrean pelamar terlihat memadati Balai Kota Jakarta untuk menyerahkan berkas lamaran.

    Namun kini, Pemprov DKI Jakarta telah mempermudah proses pendaftaran dengan sistem daring melalui laman resmi di www.jakarta.go.id/loker. Pelamar tidak lagi perlu datang langsung ke Balai Kota.

    Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, mengatakan, “Masyarakat bisa mengakses situs Pemprov DKI Jakarta di www.jakarta.go.id dan mengakses kanal lowongan kerja. Pendaftaran dapat dilakukan secara online.”

    Proses seleksi dilakukan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) demi menjamin transparansi dan akuntabilitas. Tidak ada pungutan biaya dalam proses ini.

    Syarat dan Ketentuan Pendaftaran Petugas PPSU 2025:

    Warga ber-KTP DKI Jakarta

    Minimal lulusan Sekolah Dasar (SD)

    Kondisi fisik sehat dan mampu bekerja di lapangan

    Proses seleksi dilakukan secara online melalui SPSE

    Gaji sebesar Rp 5.396.791 (sesuai UMR DKI Jakarta)

    Tidak ada biaya pendaftaran

    Tahun ini, tersedia 1.652 formasi untuk warga DKI Jakarta. Pemprov mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan jasa calo atau oknum tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan panitia rekrutmen PPSU.

    Akses Tribunnnews.com di Google News atau WhatsApp Channel Tribunnews.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • ASN Pemprov DKI dipaksa naik angkutan umum setiap Rabu

    ASN Pemprov DKI dipaksa naik angkutan umum setiap Rabu

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan memaksa para para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Jakarta agar menaiki transportasi umum setiap hari Rabu.

    Bahkan, Pramono sudah menandatangani peraturan gubernur (pergub) untuk hal tersebut.

    “Kami sudah menandatangani pergub bahwa setiap hari Rabu, kami akan ‘setengah memaksa’ semua ASN di Jakarta. Mereka harus naik angkutan umum,” kata Pramono di Jakarta Selatan, Kamis.

    Pramono mengatakan, hal ini dilakukan sebagai upaya agar pengguna transportasi umum terus meningkat.

    Sebab, kata Pramono, dirinya sudah mendapatkan laporan dari Dinas Perhubungan maupun dari Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza bahwa saat ini fasilitas angkutan umum di Jakarta sebenarnya sudah 91 persen terkoneksi.

    Namun masalahnya, lanjut Pramono, belum banyak masyarakat yang mau memanfaatkan fasilitas tersebut.

    Untuk itu, Pramono pun memutuskan setiap hari Rabu, fasilitas (transportasi) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jakarta tidak disiapkan.

    “Supaya ASN di Jakarta ini akan naik transportasi umum dan mereka akan kita gratiskan,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Air Mata Pramono Tumpah di Taman Suropati: "Saya Ingin Jadi Gubernur yang Berikan Manfaat" Megapolitan 24 April 2025

    Air Mata Pramono Tumpah di Taman Suropati: "Saya Ingin Jadi Gubernur yang Berikan Manfaat" Megapolitan 24 April 2025

    Air Mata Pramono Tumpah di Taman Suropati: “Saya Ingin Jadi Gubernur yang Memberikan Manfaat”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    tak kuasa menahan air matanya saat berbincang santai dengan awak media di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2025).
    Di hadapan para jurnalis, Pramono mencurahkan isi hatinya tentang perjalanan panjangnya dalam dunia politik sampai akhirnya kini membawanya ke kursi Gubernur Jakarta.
    “Enggak pernah berkeinginan jadi gubernur, tiba-tiba jadi gubernur,” ucap Pramono skepada awak media.
    Pramono mengaku selama 25 tahun terakhir dirinya lebih banyak bermain di belakang layar. Ia telah menjabat di posisi strategis, di antaranya Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, hingga Sekretaris Kabinet.
    Namun, di antara semua jabatan yang pernah diemban, Pramono mengaku bahwa menjadi Gubernur Jakarta adalah posisi yang paling membahagiakannya.
    “Tentunya kan perjalanan saya panjang banget. Tapi saya jujur, sejujur-jujurnya jabatan yang membuat saya lebih seger berseri-seri dan nikmat, bisa
    velocity
    (trend TikTok) dan sebagainya, adalah gubernur ini,” lanjut Pramono.
    Pramono mengungkapkan, banyak orang yang sering bertanya soal wajahnya yang kini terlihat lebih cerah dan bahagia.
    Ia pun memberikan jawaban yang sederhana, karena ia merasa bisa memberikan dampak langsung kepada masyarakat saat menjadi gubernur, terutama mereka yang berada di lapisan bawah.
    “’Mas kok Mas sekarang seger banget dan lebih
    happy
    ?’ Dan saya hanya menjawab begini, mungkin selama ini adalah saya orang di belakang layar. Saya orang yang menyiapkan, walaupun sebenarnya banyak juga yang masih meminta saya untuk menyiapkan. Saya enggak cerita ya,” ungkap Pramono.
    Namun, suasana tiba-tiba berubah haru ketika Pramono membahas tentang tanggung jawabnya kepada masyarakat kecil.
    Ia berhenti sejenak, membuka kacamatanya, dan menyeka air mata yang menetes saat menceritakan momen-momen di mana ia merasa benar-benar bisa memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
    “Tetapi saya sudah memutuskan, saya ingin jadi gubernur yang bisa memberikan manfaat, terutama bagi lapisan yang di bawah. Maka kenapa kemudian ketika saya… aduh.. (menitikan air mata) minta minum dong,” ungkap Pramono.
    “Ketika saya bisa memutuskan untuk memberikan KJP, saya bersungguh-sungguh sangat bersyukur. Karena inilah yang bisa mengubah masyarakat yang di bawah (suara bergetar),” lanjut Pramono.
    Ia lalu mencontohkan kisah seorang ibu yang tinggal di rumah tak lebih dari 25 meter persegi dan tak mampu membayar pajak. Pramono menginstruksikan langsung kepada stafnya untuk menangani kasus seperti itu.
    “Saya bilang sama Fani, yang seperti inilah yang harus kamu tangani. Jangan kemudian yang lain-lain,” ungkap dia.
    Lebih lanjut, Pramono menegaskan bahwa pembangunan fisik berupa taman dan infrastruktur bukanlah suatu yang harus dibanggakan.
    Ia menilai hal-hal semacam itu adalah sesuatu yang sudah umum dilakukan oleh para kepala daerah.
    “Tapi kalau bisa memenuhi kebutuhan dasar di masyarakat, itu menurut saya, pasti itu akan berarti banyak,” ungkap Pramono.
    Ia kemudian menyoroti kebutuhan mendasar yang belum tersentuh di beberapa wilayah Jakarta, di antaranya mandi cuci kakus (MCK) dan sanitasi di daerah padat penduduk, antara lain Tanah Abang, Tanah Tinggi, Tambora, dan Pinangsia yang akan diselesaikannya.
    “Maka program saya berikutnya adalah, betul-betul saya ingin setiap masyarakat warga Jakarta mendapatkan kesempatan untuk bisa memperbaiki hidupnya,” ungkap Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Umumkan Penurunan Pajak BBM di Jakarta, Jadi 5 Persen untuk Kendaraan Pribadi Megapolitan 24 April 2025

    Pramono Umumkan Penurunan Pajak BBM di Jakarta, Jadi 5 Persen untuk Kendaraan Pribadi Megapolitan 24 April 2025

    Pramono Umumkan Penurunan Pajak BBM di Jakarta, Jadi 5 Persen untuk Kendaraan Pribadi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Jakarta Pramono Anung resmi mengumumkan penurunan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk wilayah Jakarta.
    Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Rabu, (23/4/2025).
    Dalam kebijakan barunya, Pramono menetapkan tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi turun, dari semula 10 persen menjadi lima persen. Sementara untuk kendaraan umum, tarifnya bahkan lebih rendah, yakni sebesar dua persen.
    Mantan Sekretaris Kabinet ini menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk memberikan relaksasi atau kemudahan bagi masyarakat pengguna kendaraan.
    “Kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan, ataupun diskon yang dulu dipungut 10 persen menjadi lima persen untuk kendaraan pribadi, dan menjadi dua persen, nanti di lapangan diputuskan untuk kendaraan umum,” ucap Pramono, Rabu.
    Penetapan tarif PBBKB sebesar 10 persen sebenarnya telah berlangsung lebih dari satu dekade dan sebelumnya ditetapkan oleh Pertamina.
    Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, gubernur kini memiliki kewenangan untuk menentukan tarif PBBKB di daerahnya masing-masing.
    Pramono memanfaatkan kewenangan ini untuk menyesuaikan tarif pajak demi kepentingan masyarakat Jakarta.
    “Sebenarnya untuk BBM yang pajak 10 persen ini kan sudah berlangsung puluhan, lebih dari 10 tahun. Yang membuat selama ini adalah Pertamina. Tetapi, dengan UU baru ada diskresi yang diberikan kepada Gubernur,” ujar Pramono.
    Pramono menegaskan bahwa perubahan tarif ini akan segera dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) dan disosialisasikan kepada publik.
    Ia juga mengingatkan bahwa dampak kebijakan ini kemungkinan hanya akan dirasakan langsung oleh warga Jakarta.
    “Sebenarnya kalau nanti dilihat di SPBU perubahan itu tidak akan kerasa kecuali warga Jakarta. Karena selama ini memang mereka dipungut 10 persen,” ungkap Pramono.
    Sebelum kebijakan ini diumumkan, Pramono sempat dibuat terkejut oleh pemberitaan mengenai tarif PBBKB sebesar 10 persen di Jakarta. Ia menegaskan bahwa saat itu kebijakan tersebut belum pernah dibahas, apalagi ditetapkan secara resmi.
    “Itu belum diputuskan, saya juga kaget. Saya aja sebagai gubernurnya kaget kalau ada berita itu, jadi belum diputuskan ya,” ujar Pramono saat ditemui di wilayah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (20/4/2025).
    Pernyataan ini disampaikan menyusul munculnya informasi di situs Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengenai PBBKB.
    Dalam situs resminya, Bapenda menjelaskan bahwa pengenaan PBBKB telah diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024.
    Perda ini disebut sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
    “Salah satu jenis pajak yang diatur di sini adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau biasa disebut PBBKB,” tulis laman web Bapenda Jakarta, dilihat Minggu (20/4/2025).
    PBBKB dikenakan atas semua bahan bakar cair dan gas untuk kendaraan bermotor maupun alat berat. Tarifnya ditetapkan 10 persen sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali untuk kendaraan umum yang hanya dikenakan tarif 5 persen.
    “Jadi, kalau Sobat Pajak mengisi BBM, di situ ada PBBKB-nya. Subjek PBBKB konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Ya, itu kita yang isi BBM!” ujar Bapenda.
    Pajak ini dipungut oleh penyedia bahan bakar seperti produsen dan importir, kemudian dihitung pada saat penyerahan kepada konsumen.
    Secara teknis, rumus penghitungannya cukup sederhana: PBBKB = Dasar Pengenaan x Tarif Pajak (10 persen).
    Namun, ada pengecualian untuk kendaraan umum yang hanya dikenai tarif 5 persen atau setengah dari tarif normal.
    “Tapi ada pengecualian nih, untuk kendaraan umum, tarifnya hanya 50 persen dari tarif normal. Artinya, kendaraan umum bayar PBBKB sebesar 5 persen saja. Kebijakan ini dibuat untuk mendukung transportasi umum yang lebih terjangkau,” lanjut keterangan tersebut.
    Lebih lanjut, Bapenda menegaskan kebijakan ini hanya berlaku untuk wilayah Jakarta.
    Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menciptakan pengelolaan konsumsi bahan bakar yang lebih bijak.
    “Fokusnya adalah mendukung perkembangan ekonomi daerah dan pemanfaatan bahan bakar di Jakarta,” kata Bapenda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI kemarin, pajak bahan bakar 5 persen hingga penindakan parkir liar

    DKI kemarin, pajak bahan bakar 5 persen hingga penindakan parkir liar

    Jakarta (ANTARA) – Peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta selama Rabu (23/4) mulai dari diskon atau kemudahan untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Jakarta sebesar lima persen hingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindak tegas parkir liar di Jakarta, khususnya di Tanah Abang.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. Pajak bahan bakar di Jakarta hanya 5 persen

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan memberikan diskon atau kemudahan untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Jakarta hanya sebesar lima persen.

    “Kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta. Kami akan memberikan kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10 persen menjadi 5 persen untuk kendaraan pribadi dan 2 persen untuk kendaraan umum,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. Ada pencurian besi Halte Trans-J di Jalan Bekasi-Cakung

    Sejumlah warga mengungkapkan bahwa ada pencurian besi di Halte Transjakarta di Jalan Raya Bekasi hingga Pasar Cakung, Jakarta Timur, yang sudah terbengkalai sejak lama.

    “Halte yang di tengah (Tipar Cakung) itu sebenarnya belum beroperasi, itu bangun sekitar satu tahun, dua tahun ini,” kata salah satu pedagang di sekitar Cakung, Yudha (39) saat ditemui di Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. Tanggul laut penting untuk atasi rob di Jakarta

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya pembangunan tanggul laut raksasa untuk menghadapi ancaman rob dan penurunan muka tanah di pesisir utara Jakarta.

    “Penurunan tanah bisa mencapai 10 cm per tahun. Ini bahaya eksistensial, bukan hanya bagi pesisir, tapi untuk Jakarta secara keseluruhan,” kata AHY dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD DKI Jakarta 2025-2029 di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    4. Parkir liar akan ditindak tegas, khususnya Tanah Abang

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindak tegas parkir liar di Jakarta, khususnya di Tanah Abang, apalagi peraturan mengenai hal tersebut sudah ada, namun tak dijalankan dengan baik.

    “Secara khusus kami sampaikan kami akan menertibkan parkir-parkir liar termasuk yang terjadi di Tanah Abang,” kata Gubernur Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. Pendaftaran PPSU dan Damkar tak perlu harus ke Balai Kota

    Pendaftaran untuk menjadi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) serta Pemadam Kebakaran (Damkar) seharusnya tidak perlu datang ke Balai Kota Jakarta tetapi cukup di kelurahan.

    “Kalau ada rekrutmen PJLP silakan buka saja di kelurahan masing-masing, bukan di Balai Kota karena jauh,” kata Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana di Jakarta, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025