Tag: Pramono Anung

  • Peringkat Kota Global Jakarta di Bawah Manila-Singapura, Pramono: Ini Jadi Tantangan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        26 April 2025

    Peringkat Kota Global Jakarta di Bawah Manila-Singapura, Pramono: Ini Jadi Tantangan Megapolitan 26 April 2025

    Peringkat Kota Global Jakarta di Bawah Manila-Singapura, Pramono: Ini Jadi Tantangan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    menyoroti posisi Jakarta yang berada di
    peringkat 74

    kota global
    .
    Pramono mengatakan, peringkat tersebut membuat Jakarta masih berada di bawah kota-kota besar negara tetangga seperti ibu kota Filipina, Manila, hingga ibu kota Singapura, Singapura.
    “Sebagai kota global, Jakarta ini ranking 74 dari 156. Di bawahnya Manila, di bawahnya Kuala Lumpur, jauh di bawahnya Bangkok dan Singapura,” kata Pramono, dalam sambutannya pada acara
    Lebaran Betawi 2025
    di Monas, Sabtu (26/4/2025).
    Menurut Pramono, posisi tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk dilakukan perbaikan demi merangsek ke posisi 50 besar kota global.
    “Bagi saya ini menjadi tantangan untuk dilakukan perbaikan bagaimana kota global ini, Jakarta ini bisa menjadi top 50 dunia,” tegas dia.
    Oleh sebab itu, Pramono mendorong anak buahnya untuk terus mengejar perbaikan dengan harapan dapat memperbaiki peringkat Jakarta.
    “Ada Bu Dewi nih tanggung jawab, Bu Dewi sama Bu Atika harus bisa. Maka saya kejar-kejar terus. Termasuk saya kejar-kejar terus kepada Pak Marullah dan pertamanan,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lebaran Betawi juga diadakan sampai tingkat kota/kabupaten

    Lebaran Betawi juga diadakan sampai tingkat kota/kabupaten

    Gubernur Jakarta Pramono Anung didampingi Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno saat menyampaikan keterangan pers pada awak media terkait acara \”Lebaran Betawi 2025\” di Silang Selatan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu (26/4/2025). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa)

    Lebaran Betawi juga diadakan sampai tingkat kota/kabupaten
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 26 April 2025 – 12:47 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta agar kegiatan Lebaran Betawi tidak hanya dilaksanakan pada tingkat provinsi saja tetapi juga diselenggarakan di kota dan kabupaten agar bisa lebih semarak.

    “Secara khusus saya meminta acara-acara seperti ini tidak hanya dilakukan pada tingkat (level) provinsi saja. Tetapi kalau bisa di lima kota administrasi Jakarta dan  Kabupaten Kepulauan Seribu,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung pada acara pembukaan Lebaran Betawi 2025 di Silang Selatan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu.

    Adapun dalam pemberian hantaran atau seserahan yang menjadi bagian rangkaian acara di Lebaran Betawi, nantinya melibatkan lurah dan camat wilayah masing-masing. Ini berbeda dengan Lebaran Betawi tingkat provinsi yang hantarannya dibawa oleh Wali Kota dan diserahkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

    “Supaya budaya Betawi tetap terjaga,” kata Pramono.

    Adapun Lebaran Betawi 2025 tingkat provinsi berlangsung Sabtu hingga Minggu (27/4) dan resmi dibuka pada Sabtu ini oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung. Acara dibuka dengan penyerahan hantaran atau seserahan dari para wali kota kepada gubernur dan wakil gubernur.

    Isi hantaran yang dibawa beragam dan rata-rata merupakan kuliner khas Betawi seperti ayam kuning, es selendang mayang, ongol-ongol, dodol Kemayoran, gado-gado Gondangdia, bebek oblok, dan wajik. Turut hadir dalam kesempatan itu Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, Gubernur Jakarta periode 2007-2012 Fauzi Bowo, anggota DPD RI Dailami Firdaus, dan sejumlah tokoh Betawi.

    “Hadir seluruh komponen dan juga tokoh-tokoh utama yang ada di Betawi ini. Saya memberikan apresiasi,” kata Pramono.

    Lebaran Betawi 2025 mengusung tema “Menyongsong 5 Abad Jakarta Memperkuat Kearifan Lokal Betawi”, diadakan sebagai bentuk pelestarian Budaya Betawi. Acara ini dimeriahkan berbagai pertunjukan tradisional Betawi dan sajian kuliner khas.

    Sumber : Antara

  • Peringkat Kota Global Jakarta di Bawah Manila-Singapura, Pramono: Ini Jadi Tantangan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        26 April 2025

    Pramono Bakal Adakan Benyamin Sueb Award untuk Beri Penghargaan Kecamatan Berprestasi Megapolitan 26 April 2025

    Pramono Bakal Adakan Benyamin Sueb Award untuk Beri Penghargaan Kecamatan Berprestasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    akan menggelar
    event

    Benyamin Sueb Award
    untuk kecamatan dan kelurahan yang berprestasi.
    Adapun Benyamin Sueb merupakan mendiang aktor sekaligus seniman legendaris Betawi.
    “Dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan, mudah-mudahan saya mendapatkan izin dari keluarga Benyamin Sueb untuk memberikan
    award
    kepada daerah-daerah, kepada wilayah-wilayah, kepada kecamatan-kecamatan, kepada lurah-lurah yang berprestasi,” kata Pramono dalam sambutannya pada acara Lebaran Betawi 2025 di Monas, Sabtu (26/4/2025).
    Selain prestasi, Pramono juga akan mengganjar Benyamin Sueb Award bagi daerah yang peduli lingkungan.
    “Berbuat baik bagi lingkungannya akan mendapatkan
    award
    yang kita sebut dengan Benyamin Sueb Award,” ungkap dia.
    Rencana peluncuran Benyamin Sueb Award, kata Pramono, sebagai bentuk penghormatan terhadap tokoh Betawi.
    “Ini bagian kita memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh utama Betawi. Maka itu, saya bersyukur hari ini kita bisa melakukan Lebaran Betawi,” jelasnya.
    Selain menggelar Benyamin Sueb Award, Pramono juga akan membangun patung pahlawan nasional Mohammad Husni (MH) Thamrin yang baru di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
    Adapun MH Thamrin merupakan pemikir politik berdarah Eurasia-Betawi yang berjuang membebaskan Indonesia dari cengkraman kolonial Belanda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Bakal Bangun Patung Baru MH Thamrin dengan Pose Berpikir
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        26 April 2025

    Pramono Bakal Bangun Patung Baru MH Thamrin dengan Pose Berpikir Megapolitan 26 April 2025

    Pramono Bakal Bangun Patung Baru MH Thamrin dengan Pose Berpikir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan membangun patung tokoh pahlawan nasional Mohammad Husni (MH) Thamrin yang baru di persimpangan Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
    Rencananya, patung yang akan dibangun itu akan menggambarkan MH Thamrin dalam posisi sedang berpikir.
    “Saya hanya meminta kepada pematungnya yang akan membuat, buat wajah MH Thamrin, tangan dan wajahnya MH Thamrin yang sedang berpikir,” kata Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    dalam sambutannya pada acara Lebaran Betawi 2025 di Monas, Sabtu (26/4/2025).
    Pramono menuturkan, ide
    pembuatan patung baru MH Thamrin
    berawal ketika dirinya berdiskusi dengan Gubernur Jakarta periode 2007-2012, Fauzi Bowo (Foke), beberapa waktu lalu.
    Saat itu, Pramono bertanya mengenai kapan pembuatan
    patung MH Thamrin
    berukuran kecil yang berada di persimpangan Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan MH Thamrin.
    “Saya tanya kepada beliau, ‘Siapa yang bangun ini dulu?’. Beliau bilang, ‘Ini di era Bang Yos dan era saya, tetapi izinnya dari Istana’, enggak ada yang berani minta izin di istana’,” kata Pramono.
    Setelah mendengar penjelasan Foke, Pramono lantas ingin membuat patung baru MH Thamrin tepat di Jalan MH Thamrin.
    “Saya bilang, ‘Bang, kenapa tidak diletakkan di Jalan MH Thamrin. Namanya juga MH Thamrin, sebagai simbol utama Jakarta, harus diletakkan di MH Thamrin’,” ujar Pramono.
    Pramono pun memohon kepada keluarga MH Thamrin untuk mengizinkan gagasannya tersebut. Ia berjanji akan merealisasikan pembuatan patung MH Thamrin dalam waktu dekat.
    “Saya minta izin keluarga MH Thamrin, nanti dalam waktu dekat akan kami bangun, bukan dipindahkan. Akan kami bangun patung MH Thamrin yang representatif, dan saya tahu bahwa MH Thamrin ini adalah pemikir orang Betawi,” ungkap Pramono.
    Selain itu, Pramono menginginkan agar patung MH Thamrin yang akan dibangun tak boleh kalah dengan patung Jenderal Besar Soedirman di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
    “Enggak boleh kalah sama Jalan Jenderal Soedirman, patung Soedirman. Karena ini adalah jalan utama kita,” tegas dia.
    Pramono pun merasa yakin bahwa pemerintah pusat setuju dengan gagasannya tersebut.
    “Saya yakin, pemerintah pusat pasti setuju dengan gagasan dan ide ini. Karena ini untuk kebaikan kita bersama, dalam kita memberikan penghormatan kepada tokoh utama Betawi,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rano ajak komunitas perantau ikut jaga kerukunan Jakarta

    Rano ajak komunitas perantau ikut jaga kerukunan Jakarta

    Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Rano Karno saat menghadiri acara halalbihalal Perkumpulan Perantau Jawa Tengah (PRJT) di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Sabtu (26/4/2025). ANTARA/Pemprov DKI Jakarta

    Rano ajak komunitas perantau ikut jaga kerukunan Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 26 April 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Rano Karno mengajak seluruh komunitas perantau untuk bersama-sama ikut menjaga keharmonisan, kerukunan, dan toleransi antarmasyarakat di Jakarta. Dia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri acara halalbihalal Perkumpulan Perantau Jawa Tengah (PRJT) bersama Gubernur Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu.

    Rano mengapresiasi seluruh jajaran pengurus PRJT dan Paguyuban Jawa Tengah (PJT) selaku organisasi induk yang selama 30 tahun turut berkontribusi mendukung kemajuan Kota Jakarta. Dia mengatakan berbagai program kerja PJT di bidang sosial, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian menjadikan wadah ini sebagai mitra strategis bagi Pemprov DKI Jakarta.

    “Kami terus berkomitmen untuk bersinergi dengan berbagai komunitas perantau agar terus tercipta keharmonisan, kerukunan, dan toleransi antarmasyarakat yang bermukim di Jakarta,” ujarnya.

    Menurut Rano, kerukunan antarmasyarakat adalah kekuatan sekaligus motor penggerak yang dapat menghantarkan Jakarta sebagai kota global yang inklusif, layak huni, dan berkelanjutan. Dia berharap keberadaan PJT mampu memperkuat jalinan kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam mengoptimalkan potensi industri, pertanian, peternakan, UMKM, hingga ketahanan pangan.

    “Semoga momen silaturahmi dan kebersamaan ini membawa keberkahan bagi semua, memperkuat rasa persaudaraan, sekaligus meningkatkan peran dan kontribusi para perantau dalam membangun Kota Jakarta yang kita cintai,”  kata Wagub Rano.

    Sumber : Antara

  • Peringkat Kota Global Jakarta di Bawah Manila-Singapura, Pramono: Ini Jadi Tantangan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        26 April 2025

    Pramono: Walau Saya Jawa Banget, tapi Bertanggung Jawab untuk Budaya Betawi Megapolitan 26 April 2025

    Pramono: Walau Saya Jawa Banget, tapi Bertanggung Jawab untuk Budaya Betawi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    menyatakan, dirinya bertanggung jawab penuh atas
    budaya Betawi
    kendati ia berasal dari suku Jawa.
    “Walaupun saya ini orang Jawa, Jawa bangetlah, tetapi bagi saya sebagai pemimpin Jakarta, saya bertanggung jawab untuk budaya Betawi, harus menjadi budaya utama di rumahnya sendiri, di Jakarta ini,” kata Pramono saat memberikan sambutan dalam
    Lebaran Betawi
    2025 di Monas, Sabtu (26/4/2025).
    Pramono menunjukkan komitmennya dengan mengusulkan agar Lebaran Betawi nantinya bisa dilaksanakan di seluruh kota dan kabupaten administrasi Jakarta.
    Ia tak ingin penyelenggaraan Lebaran Betawi terus-menerus dilaksanakan pada tingkat provinsi.
    “Saya ingin Lebaran Betawi tidak hanya diadakan di Monas pada tingkat provinsi, tetapi harus diadakan di kota-kota dan kabupaten Kepulauan Seribu,” ujar Pramono.
    Selain perluasan wilayah penyelenggaraan, Pramono juga mengaku ingin melakukan kurasi atau menyusun tradisi baru pada Lebaran Betawi ke depan.
    Salah satunya dengan adanya prosesi seserahan antarwarga pada saat perayaan Lebaran Betawi. Hal ini dilakukan supaya Lebaran Betawi ke depan semakin semarak.
    “Di kota dan kabupaten Kepulauan Seribu dilakukan dengan semarak, yang memberi hantaran atau serah-serahan dari camat masing-masing. Saya yakin ini merupakan tradisi baru, budaya baru,” ucapnya.
    Selain itu, Pramono menceritakan bahwa sebelum Lebaran Betawi 2025 digelar, ia menerima kunjungan Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta Marullah Matali beserta keluarga.
    Saat itu, Pramono mengingatkan Marullah agar penyelenggaraan Lebaran Betawi 2025 penuh totalitas.
    “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah mengatur bahwa budaya utama di Jakarta ini sebagai kota global adalah budaya Betawi. Maka, tidak boleh setengah-setengah,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gangguan Layanan, Direktur IT Dicopot, Bank DKI Ajak Publik Tunggu Hasil Forensik Digital Bareskrim – Halaman all

    Gangguan Layanan, Direktur IT Dicopot, Bank DKI Ajak Publik Tunggu Hasil Forensik Digital Bareskrim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bank DKI mengajak masyarakat untuk menghormati proses hukum yang tengah berlangsung dan menantikan hasil pemeriksaan forensik digital dari Bareskrim Polri terkait pemulihan sistem layanan perbankan.

    Hal ini disampaikan dalam pernyataan resmi manajemen sebagai respons atas pemberitaan yang beredar di sejumlah media massa.

    “Bank DKI menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mengajak publik untuk bersama-sama menunggu hasil forensik digital dari Bareskrim Mabes Polri,” tulis manajemen Bank DKI dalam keterangan tertulis, pekan lalu.

    Pihak Bank DKI menjelaskan bahwa forensik digital masih dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) guna mengidentifikasi akar permasalahan dan dampak yang ditimbulkan dari gangguan sistem sebelumnya.

    Manajemen kembali menegaskan bahwa seluruh dana nasabah tetap aman dan tidak mengalami pengurangan apa pun.

    Selama masa gangguan, transaksi antar rekening Bank DKI melalui aplikasi JakOne Mobile tetap berjalan normal.

    Sementara itu, layanan transfer antarbank melalui mesin ATM telah kembali beroperasi secara normal sejak 8 April 2025.

    Dalam upaya penguatan sistem ke depan, Bank DKI saat ini tengah memperkuat sistem mitigasi risiko secara berkelanjutan, termasuk pada aplikasi JakOne Mobile dan sistem lainnya.

    Proses ini dilakukan melalui tahapan asesmen dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sebagai regulator.

    Manajemen Bank DKI juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan kesabaran para nasabah selama proses pemulihan berlangsung. Perusahaan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat keamanan sistem perbankan.

    Copot Direktur IT

    Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengambil langkah tegas menyusul gangguan layanan digital Bank DKI yang terjadi sejak akhir Maret 2025.

    Ia memanggil jajaran direksi Bank DKI untuk rapat terbatas di Balai Kota Jakarta pada Selasa (8/4/2025) guna meminta penjelasan langsung terkait kendala yang dikeluhkan nasabah.

    Gangguan yang dilaporkan mencakup aplikasi JakOne Mobile, layanan pembayaran QRIS, hingga tarik tunai melalui jaringan ATM Bersama.

    Banyak nasabah menyampaikan keluhan di media sosial sejak 29 Maret 2025, bahkan hingga hari Lebaran pada 31 Maret.

    “Saya dan Wagub sudah memanggil Direksi Bank DKI. Kami telah mempelajari dan memahami secara detail apa yang terjadi di Bank DKI. Hari ini secara khusus, rapat pertama kami adalah menyangkut Bank DKI,” ujar Pramono usai rapat. 

    Direktur IT Dicopot, Laporan Dilayangkan ke Bareskrim

    Dalam rapat tersebut, Pramono langsung mencopot Amirul Wicaksono dari jabatannya sebagai Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI. Ia menilai Amirul lalai dalam menjaga sistem teknologi informasi bank milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu.

    “Jadi untuk itu saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang,” tegas Pramono.

    Tak hanya pencopotan, Pramono juga menginstruksikan agar persoalan ini dilaporkan ke Bareskrim Polri karena ia menduga ada unsur kelalaian yang melibatkan pihak internal.

    “Laporkan ke Bareskrim, proses hukum. Karena ini sudah keterlaluan. Tidak mungkin tidak melibatkan orang dalam,” katanya.

    Dalami Laporan

    Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tengah mendalami laporan terkait gangguan sistem layanan Bank DKI yang sempat disinggung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, beberapa waktu lalu.

    “Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber masih melakukan pendalaman terhadap laporan terkait gangguan sistem Bank DKI. Kami pastikan bahwa proses ini dilakukan secara profesional dan transparan,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam keterangannya, Senin (21/4/2025).

    Truno mengatakan, laporan ini sudah diterima Bareskrim Polri pada 1 April 2025 dari pihak Bank DKI.

    Saat ini, polisi juga tengah melakukan pendalaman secara intensif terhadap gangguan layanan sistem Bank DKI.

    Truno menegaskan, setiap perkembangan penyelidikan akan disampaikan kepada publik sesuai dengan tahapan dan prosedur yang berlaku.

    “Setiap perkembangan penyelidikan akan kami sampaikan kepada publik sesuai prosedur dan tahapan penyidikan. Kami mohon masyarakat bersabar dan memberikan kepercayaan kepada Polri untuk menangani kasus ini dengan tuntas,” imbuh dia.

  • VIDEO: Pramono Anung Siap Gelar Formula E di Jakarta

    VIDEO: Pramono Anung Siap Gelar Formula E di Jakarta

    VIDEO: Pramono Anung Siap Gelar Formula E di Jakarta

  • ASN di Jakarta Wajib Naik Angkutan Umum Setiap Rabu, Anggota DPRD: Yang Melanggar Kena Sanksi – Halaman all

    ASN di Jakarta Wajib Naik Angkutan Umum Setiap Rabu, Anggota DPRD: Yang Melanggar Kena Sanksi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diwajibkan naik angkutan umum berangkat ke kantor setiap hari Rabu.

    Peraturan gubernur (pergub) yang mengatur soal hal ini sudah diteken Gubernur Pramono Anung belum lama ini.

    “Setiap Rabu kami akan setengah memaksa semua ASN di Jakarta, mereka harus naik angkutan umum,” ucap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025) kemarin.

    Pramono menambahkan, seluruh ASN itu nantinya bakal digratiskan untuk naik seluruh moda transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.

    “Fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah Jakarta tidak kami siapkan untuk Hari Rabu supaya ASN di Jakarta ini akan naik transportasi umum dan mereka akan kami gratiskan,” ujarnya.

    DPRD: Harus Diawasi

    Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta adanya pengawasan ketat terkait kebijakan Gubernur Pramono Anung yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) naik angkutan umum setiap Rabu.

    Ia pun mengusulkan adanya sistem lapor kepatuhan untuk memastikan setiap ASN Jakarta mematuhi aturan baru yang dibuat Gubernur Pramono.

    “Perlu ada sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses. ASN dapat melaporkan kepatuhan mereka. Misalnya melalui aplikasi atau formulir tertentu,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

    Politikus senior Partai Demokrat ini juga meminta setiap instansi Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan setiap ASN menggunakan transportasi publik setiap Rabu.

    “Instansi dapat bekerja sama dengan penyedia transportasi umum untuk memverifikasi penggunaan layanan oleh ASN,” ujarnya.

    “Misalnya memberikan tanda bukti bahwa ASN tersebut telah menggunakan transportasi publik,” sambungnya.

    Tak hanya itu, masyarakat disebut Mujiyono juga dapat dilibatkan dalam pengawasan melalui mekanisme pelaporan.

    Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta ini pun meminta adanya penerapan sanksi bagi ASN yang tak mematuhi aturan tersebut.

    “Ini sumbang saran saya terkait pengenaan sanksi bagi ASN yang tidak mematuhi kebijakan tersebut,” kata dia.

     

     

  • Brando Susanto PDIP Minta Tarif PBBKB 5 Persen untuk Warga Jakarta Dipantau Ketat – Halaman all

    Brando Susanto PDIP Minta Tarif PBBKB 5 Persen untuk Warga Jakarta Dipantau Ketat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan menurunkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) pribadi menjadi 5 persen dan kendaraan umum sebesar 2% oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung mendapat respons positif dari Anggota Komisi C DPRD Jakarta, Brando Susanto dari Fraksi PDI Perjuangan.

    Brando memandang bahwa setiap pajak pemerintah/Pemerintah Daerah yang dipungut pastilah memiliki dampak pada laju pembangunan disuatu wilayah, apalagi di daerah (pemerintah daerah). 

    Akan tetapi, pemerintah dan pemerintah daerah juga memiliki kewenangan khusus untuk memberikan relaxasi pajak (pengurangan/penghapusan) untuk situasi yang bersifat khusus, misal kondisi ekonomi rakyat, mengundang investasi tertentu dan sejumlah alasan lain yang dibolehkan perundangan pajak. 

    “Relaksasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang digulirkan oleh Gubernur Pram sebenarnya untuk memberikan dorongan bagi aktivitas ekonomi masyarakat dan sangat dinantikan. Apalagi bahan bakar adalah sarana utama (selain listrik) untuk melakukan kegiatan sehari-hari di masyarakat, khususnya lalu lintas orang, barang atau jasa,” ujar Brando, Jumat (25/04/2025). 

    Hal ini, lanjut Brando, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih sepenuhnya pasca pandemic Covid-19 ditambah dengan perang tarrif Amerika-China dan Rusia, sebagai kota global tentu Jakarta sangat terdampak.

    Untuk itu langkah relaksasi pajak PBBKB bagi masyarakat sudah tepat.

    “Pertanyaan selanjutnya apakah ini akan optimal. Pajak PBBKB adalah dorongan ekonomi masyarakat, jadi diharapkan tentu optimal membantu meringankan beban masyarakat termasuk dunia usaha di Jakarta. Tentu, bilamana dirasa perlu , maka ada sektor-sektor lain yang juga masih dipertimbangkan pemberian relaksasi pajak lainnya,” katanya. 

    Dikatakannya, relaksasi pajak (PBBKB) adalah inisiatif eksekutif di Balaikota  dalam hal ini Gubernur Pram-Doel, jadi pada waktunya akan dibahas bersama komisi C sebagai komisi terkait di legislatif.

    “Pada tahapan implementasi, sebagai bentuk pengawasan, harusnya Komisi C memanggil para pengusaha principal bahan bakar kendaraan bermotor, seperti Pertamina, Shell, BP, Total, AKR, untuk memberikan laporan terkait relaksasi ini tepat sasaran. Jangan sampai relaksasi pajak jadi selipan kantong margin pengusaha bahan bakar tadi. Harus Transparan dan Komisi C melakukan monitoring,  cek ke lapangan dan investigasi laporan masyarakat,” ujar Wakil Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD Jakarta tersebut. 

    Brando juga berharap agar Dinas Pajak (Dispenda) harus jeli mengecek laporan klaim relaksasi pajak BBM yang diturunkan tersebut agar kebijakan tersebut benar-benar memiliki dampak kebermanfaatan bagi ekonomi masyarakat. 

    “Dinas Pajak (Dispenda) mesti sangat jeli mengecek laporan klaim Relaksasi Pajak BBM yang diturunkan ini. Sekali lagi, jangan jadi ajang korporasi atau pengusaha nyelipin di kantong margin korporasi, tapi harus jadi stimulus bagi ekonomi masyarakat Jakarta dari kebijakan ini,” tegas Brando.

    Diketahui, Gubernur Jakarta Pramono Anung menurunkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) pribadi menjadi 5?n kendaraan umum sebesar 2%.

    Menurut Pramono, hal itu sebagai relaksasi bagi masyarakat Jakarta yang mana sebelumnya tarif pajak yang berlaku untuk kendaraan pribadi sebesar 10%.

    “Kemarin saya sudah memutuskan, untuk Jakarta, kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon, yang dulu dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2% untuk kendaraan umum,” ujarnya di Balai Kota Jakarta.