Tag: Pramono Anung

  • Besok ASN Pemprov DKI Diwajibkan Naik Tranportasi Umum, Pram-Rano akan Ikut Beri Contoh

    Besok ASN Pemprov DKI Diwajibkan Naik Tranportasi Umum, Pram-Rano akan Ikut Beri Contoh

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggunakan transportasi umum saat berangkat pun pulang kerja pada setiap hari Rabu atau satu hari dalam sepekan.

    Adapun aturan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada 23 April 2025.

    Pemerintah Provinsi DKI akan menggratiskan naik kendaraan umum untuk mendukung kebijakan tersebut.

    “Jadi ASN ini ada sebagian besar yang pulang pergi diangkut pakai transportasi yang dimiliki oleh Pemda DKI. Maka setiap hari Rabu, Pemda DKI tidak menyiapkan transportasi itu, tetapi menggratiskan bagi semua ASN yang naik kendaraan umum,” kata Pramono pada Selasa, 29 April 2025.

    Pramono mengatakan bahwa dirinya dan Wakil Gubernur Rano Karno juga akan ikut terlibat dari kebijakan menggunakan transportasi umum tersebut ke tempat kerja, besok. Menurut Pramono bahwa pemimpin juga mesti ikut memberikan contoh dari suatu kebijakan.

    “Jadi intinya saudara-saudara sekalian apapun kebijakan dibuat, kalau tidak dijalankan percuma dan kalau tidak diberi contoh oleh pemimpinnya sendiri percuma,” katanya.

    “Maka saya besok akan memulai, saya dan Bang Doel juga akan memulai dari tempat masing-masing kita akan pagi mengawal itu. Dan saya sudah sampaikan kepada Pak Sekretaris daerah dan jajaran Dinas Perhubungan, ini merupakan semangat kita untuk memulai menggunakan transportasi umum,” ujarnya lagi.

    Dikutip dari laman resmi Pemprov DKI, Pegawai Pemprov dapat menggunakan moda transportasi yang dikategorikan sebagai angkutan umum massal, meliputi Transjakarta, Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Light Rapid Transit (LRT) Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Jabodetabek (Commuter Line), Kereta Bandara (Railink), bus/angkot reguler, serta kapal dan angkutan antar-jemput karyawan/pegawai.

    Sementara itu, pegawai yang sedang dalam kondisi sakit, hamil, atau bertugas sebagai petugas lapangan dengan mobilitas tertentu, dibebaskan dari kewajiban menggunakan angkutan umum setiap hari Rabu.

    Adapun tujuan kebijakan ini untuk memberikan contoh nyata kepada masyarakat dalam mendukung kebijakan pengurangan polusi dan pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang peduli lingkungan dan mendukung mobilitas hijau.

    “Diharapkan kebijakan ini dapat membudayakan penggunaan transportasi publik di kalangan pegawai Pemprov DKI, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas udara Jakarta,” terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Chaidir, di Jakarta, dikutip dari laman tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Siswa SMK PGRI 24 Kalideres Terlantar Sekolah Digembok Ahli Waris, Pramono Turun Tangan Cari Info

    Siswa SMK PGRI 24 Kalideres Terlantar Sekolah Digembok Ahli Waris, Pramono Turun Tangan Cari Info

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku bakal mengusut kasus ini dan mencari informasi soal SMK PGRI 24 Kalideres, Jakarta Barat yang digembok.

    Diketahui, para murid yang bersekolah di SMK PGRI 24 Kalideres, tak bisa sekeolah setelah digembok oleh pihak ahli waris sejak Jumat (25/4/2025) kemarin.

    Aksi penggembokan ini pun sempat viral di media sosial.

    Dalam video yang beredar terlihat beberapa pelajar berdiri di luar sekolah lantaran pintu gerbang terkunci.

    Pramono Anung mengaku bakal mengusut kasus ini dan mencari informasi lebih lanjut terkait sengketa yang melibatkan pihak sekolah dan ahli waris.

    “Terus terang saya belum tahu, saya pelajari dulu,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    “Kalau belum tahu saya enggak mau jawab, tapi saya akan pelajari. Saya janji itu,” sambungnya.

    KLIK SELENGKAPNYA: Pengamat Politik Adi Prayitno Menganalisa Sikap Partai Hanura yang Mendukung Prabowo Subianto. Rumor Matahari Kembar Diungkit Ketum Hanura Oesman Sapta Oedang (OSO)

    Dikonfirmasi terkait hal ini, Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Sarjoko mengatakan, sengketa terjadi setelah perjanjian kerja sama antara pihak sekolah dan pemilik lahan selesai pada awal April 2025 ini.

    Hal ini berdasarkan surat pemberitahuan yang disampaikan pihak sekolah kepada Disdik DKI Jakarta pada 2015.

    Dalam surat itu dijelaskan bahwa SMK PGRI 24 Kalideres pindah lokasi ke tempat yang sekarang disengketakan oleh ahli waris.

    “Tanggal 24 April 2025 dari pihak SMK PGRI 24 sudah menyampaikan surat hal pindah lokasi ke Kompleks Kebersihan Nomor 50, RT 008 RW 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat,” ujarnya.

    “Dan dilampirkan juga surat kesepakatan bersama pengakhiran perjanjian dengan pemilik tanah tertanggal 9 April 2025,” sambungnya.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Ribuan Tandatangan Warga Kampung Sawah Tolak Tempat Hiburan Malam di Lenteng Agung 

    Ribuan Tandatangan Warga Kampung Sawah Tolak Tempat Hiburan Malam di Lenteng Agung 

    TRIBUNJAKARTA.COM – Sebanyak 2500 warga RW 01 dan RW 02 Kampung Sawah menandatangani penolakan rencana dibukanya tempat hiburan malam di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

    Rencananya, tempat hiburan malam bakal dibuka di hotel kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

    Dibukanya tempat hiburan malam ini menimbulkan polemik baru dan penolakan bagi penduduk sekitar.

    Wakil Ketua RW 02 Achmad Fauzi mengatakan, semua warga Kampung Sawah, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, menolak keberadaan tempat hiburan yang menjual minuman keras di wilayahnya tersebut.

    “Itu (THM) sudah jelas-jelas sama masyarakat baik itu RW 01 dan 02 itu mereka menolak. Mereka menolak karena jelas-jelas jual miras. Itu yang jadi penolakan,” ujar Fauzi dalam keterangannya kepada media, Senin (28/4/2025).

    Fauzi menjelaskan, minuman keras mempunyai dampak buruk bagi generasi muda. 
    Bahkan keberadaan tempat hiburan malam ini dinilainya tidak memberikan manfaat.

    “90 persen masyarakat kami muslim, dan kami juga menjunjung tinggi toleransi dengan agama lain. Tapi ketika ada legalitas penjualan minuman apa pun alasannya ke depan kami khawatir akan terkikisnya nilai nilai agama, akhlak, dan norma sosial lainnya,” tambahnya

    Lebih lanjut Fauzi mengaku binggung, mengapa ada tempat hiburan malam di lingkungan RW 02 Kampung Sawah, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

    Apalagi tempat hiburan malam itu sangat dekat dengan sekolah, universitas dan juga rumah ibadah. Terlebih keberadaan tempat hiburan malam ini sangat bertolak belakang dengan kultur dan budaya masyarakat Kampung Sawah.

    “Kami mempertanyakan apa urgensinya Dinas Pariwisata Jakarta memberikan izin, tanpa melihat dahulu ke lapangan, untuk uji kelayakan izinnya, kemudian ada kultur masyakat, dan lingkungan pendidikan serta agama yang seolah-olah ingin membuat gaduh situasi,” tegasnya.

    Oleh sebab itu Fauzi mengungkapkan, pihaknya sangat tidak mengharapkan kontribusi dan kehadiran tempat hibutan malam tersebut.

    “Jika kami terima kontribusi dari tempat hiburan malam yang menurut kami ada mudaratnya, maka itu tidak berkah. Yang kami harapkan adalah keberkahan kampung yang jauh dari hal-hal yang dilarang oleh agama,” tambahnya.

    Fauzi menilai, saat ini generasi muda di Indonesia sudah mengalami kemerosotan nilai moral, etika dan sopan santun. Sebagai contoh, tidak ada rasa hormat antara anak muda dengan yang lebih tua.

    “Ada tempat hiburan malam ini menurut kami sangat tidak tepat, maka akan mempengaruhi hal yang lebih luas lagi soal moral dan etika ini,” urainya.

    Fauzi juga berharap adanya penolakan warga Kampung Sawah ini bisa didengar oleh Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno.

    “Kita jelas berharap didengar gubernur, karena ini semua permintaan warga dan berharap tempat hiburan malam itu tidak berjulan miras,” bebernya.

    Terpisah, Ketua RW 01 Rahmat mengusulkan agar hotel yang rencananya menjadi lokasi tempat hiburan malam itu difungsikan menjadi tempat yang lebih baik. Misalnya saja sebagian tempatnya menjadi pusat perbelanjaan. 

    “Setuju kalau tempat hiburan malam itu diubah menjadi minimarket atau mal, karena itu lebih menguntungkan masyarakat,” kata Rahmat.

    Menurut Rahmat dibukanya pusat perbelanjaan jauh lebih menguntungkan ketimbang berjualan minuman keras.

    “Karena kalau jadi mal, image yang dibentuk lebih baik di masyarakat, daripada buka bar yang mana banyak mudaratnya daripada kebaikanya,” tuturnya.

    Di sisi lain, Koordinator Lapangan RW 02 Hanafi Hamim mengatakan saat ini pengurus RW 02 sedang melakukan mekanisme terbaik dengan berkirim surat ke pejabat daerah, sekolah dan rumah ibadah yang terdampak.

    Pasalnya menurut Hanafi, tempat hiburan malam ini sangat berdekatan sengan pusat pendidikan, rumah sakit, dan tempat ibadah. 

    “Saya tegak lurus untuk menjaga wilayah kita. Yang pertama perizinannya dahulu, dan kita minta untuk ditinjau kembali,” kata Hanafi.

    “Saat ini yang kita lakukan bersurat dahulu, jadi kita dahulukan surat menyurat dahulu, baru kita ke yang lain,” tambahnya.

    Hanafi menegaskan, warga RW 01 dan 02 juga siap turun ke jalan melakukan unjuk rasa, jika tempat hiburan malam tetap ‘ngotot’ berjualan minuman keras di wilayahnya.

    Bahkan menurut Hanafi, ujuk rasa ini juga merupakan protes kepada lurah, dan camat setempat karena membiarkan keberadaan tempat hiburan malam ini.

    “Saat ini pengurus sedang surat menyurat. Nah, kalau pejabat terkait tidak mau peduli ya kami punya sikap. Kenapa ini Helen’s bisa diizinkan tanpa mereka melihat lokasi,” cetus Hanafi.

    Sekadar informasi, kawasan RW 01 dan 02 diketahui berdekatan dengan rumah ibadah dan sarana pendidikan. 

    Misalnya saja di kawasan tersebut ada SMA 109, SMA 38, MAN 13, SMP 242, SMK Negeri 62, SMP 276, SMAS Kartika VIII-I, SMP Amaliyah, SDN Srengseng Sawah 12 Pagi, SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, SDS Kartika VIII-5, dan Pondok Pesantren Al-Quran Al-Fahkriyyah.

    Ada juga Universitas Pancasila, Universitas Gunadarma, Universitas Indonesia (UI), dan Program Pembinaan SDM Strategis Nurul Fikri (PPSDMS Nurul Fikri).

    Untuk rumah ibadah, ada Masjid Jami Al-Bakrie, Masjid Jami Mardhotillah, Masjid At-Taubah, Musala Baiturrahman, Gereja Katolik Stasi Santo Petrus, dan Pura Widya Santika.

    Diketahui, merujuk pada Peraturan Presiden RI Nomor 74 tahun 2013, Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pada Pasal 7 ayat 2, disebutkan:

    “Penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh bupati/wali kota dan gubernur untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan rumah sakit,” bunyi perpres tersebut.

    Selanjutnya ada Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 187 Tahun 2014, tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol. Pada Pasal 7 huruf C disebutkan:

    “Pengecer atau penjual langsung dilarang menjual minuman beralkohol di lokasi, tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit,” bunyi pasal 7 huruf c.

    Kemudian rujukan lainnya adalah, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER 4/2014, tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Pada pasal 28 huruf B disebutkan:

    “Pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi, dan atau tempat yang berdekatan dengan, tempat ibadah sekolah dan rumah sakit,” menukil pasal tersebut.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pramono Wacanakan Penyaluran KJMU Bisa Sampai S3, PSI Sebut itu Urusan Pemerintah Pusat

    Pramono Wacanakan Penyaluran KJMU Bisa Sampai S3, PSI Sebut itu Urusan Pemerintah Pusat

    JAKARTA – Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian mengkritik rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang ingin menyalurkan bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) kepada mahasiswa hingga S3.

    Justin menilai bahwa beasiswa atau bantuan pendidikan yang diberikan untuk jenjang S2 dan S3 semestinya menjadi urusan pemerintah pusat.

    “Sedangkan untuk beasiswa S2 dan S3, sebaiknya kita serahkan kepada pemerintah pusat, agar bisa berbagi program dan tanggung jawab secara proporsional,” kata Justin dalam keterangannya, Selasa, 29 April.

    Justin menekankan, Pemprov DKI cukup memperluas bantuan kepada mahasiswa di jenjang S1 dan tak perlu sampai S3. Perluasan KJMU bisa dilakukan khususnya jurusan-jurusan yang strategis seperti kedokteran.

    Menurutnya, biaya yang tinggi untuk masuk sekolah kedokteran ini menyulitkan pemerintah dan swasta untuk memenuhi kebutuhan terhadap dokter-dokter baru dalam rangka mengisi kekurangan di seantero negeri.

    “Menurut standar WHO, jumlah dokter yang ideal itu 1:1000. Sedangkan, perbandingannya di Indonesia pada tahun 2020 lalu adalah 0,4:1000. Artinya, ada kurang dari 1 dokter bagi 1000 orang yang sakit di tanah air,” urai Justin.

    Selain kedokteran, jurusan strategis lain yang mahasiswanya memerlukan bantuan menurut Justin adalah ilmu komputer dan teknik, melihat perkembangan industri saat ini.

    “Menurut saya, berencana tidak perlu terlalu tinggi sampai S3. Melainkan, pemberian KJMU harus bersifat strategis agar sejalan dengan kebutuhan sosial dan perkembangan industri yang ada, supaya penggunaan uang pajak dari rakyat dapat memberikan dampak signifikan secara maksimal,” ucap Justin.

    Sebelumnya, Pramono mengungkap Pemprov DKI akan memperluas batas jenjang pendidikan dalam penyaluran KJMU hingga S3.

    “Untuk KJMU, yang dulu hanya S1, saya bilang enggak. Harus S1, S2, bahkan sampai S3. Selama IPK-nya baik, diberi jaminan untuk bisa sekolah sampai dengan S3,” ucap Pramono, Minggu, 27 April.

    KJMU untuk mahasiswa hingga jenjang S3 ini, menurut Pramono, bisa membawa harapan mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya.

    “Kalau S1, maka banyak yang kemudian setelah S1 masih belum bisa langsung bekerja. Saya meyakini kalau sudah bisa sampai dengan S3, berarti secara akademis sudah paling mentok, biasanya bisa diterima di mana-mana dan bisa memotong jalur ketidakberuntungan keluarganya,” tandasnya.

  • 7.926 Calon Jemaah Haji Asal Jakarta Diberangkatkan ke Tanah Suci Pada 1 Mei 2025

    7.926 Calon Jemaah Haji Asal Jakarta Diberangkatkan ke Tanah Suci Pada 1 Mei 2025

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Sebanyak 7.926 calon jemaah haji asal Jakarta bakal diberangkatkan ke Tanah Suci pada 1 Mei 2025 mendatang.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bilang calon jemaah haji ini akan diberangkatkan dalam beberapa kloter.

    Hal ini disampaikan Pramono usai mengukuhkan 120 petugas haji yang akan mendampingi ribuan jemaah haji asal Jakarta tersebut.

    “Hari ini DKI Jakarta secara resmi mengukuhkan petugas haji dan akan memberangkatkan kurang lebih 7.926 haji, kloternya ada 19,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Gambir, Selasa (29/4/2025).

    Adapun para petugas haji itu dititip pesan oleh Pramono untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji asal Jakarta.

    Ia pun mewanti-wanti supaya para petugas jangan malah merepotkan, baik itu dari sisi kesehatan, pelayanan, dan sebagainya.

    “Untuk itu mudah-mudahan penanganan Jakarta yang sudah berulang kali menyelenggarakan acara seperti ini berjalan lancar dan gaji semuanya bisa berjalan baik dan mabrur,” ujarnya.

    KLIK SELENGKAPNYA: Apa Arti konklaf dan Begini Proses Pemilihan Paus Baru Pemimpin Gereja Katolik Pengganti Paus Fransiskus. Konklaf Dimulai Rabu (7/5/2025).

    Ia pun berharap, penyelenggaraan haji tahun ini dapat berjalan dengan baik dan berpesan supaya petugas memberikan pelayanan dengan sepenuh hari.

    Sebab, para petugas merupakan representasi penting dari kualitas pelayanan Pemprov DKI Jakarta.

    “Saya ingin mengingatkan supaya saudara-saudara menjalankan ini dengan tulus ikhlas dan kembali ke Jakarta dengan selamat, tidak kekurangan apa pun, dan penuh berkah,” tuturnya.

    Adapun ribuan calon jemaah haji asal Jakarta ini akan diberangkatkan secara bertahap mulai Kamis (1/5/2025) dini hari nanti.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • DKI masih mendata jumlah ijazah yang tertahan

    DKI masih mendata jumlah ijazah yang tertahan

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Sarjoko. ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    DKI masih mendata jumlah ijazah yang tertahan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 29 April 2025 – 10:18 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih mendata secara menyeluruh jumlah ijazah dari semua lulusan satuan pendidikan yang tertahan dan akan diputihkan.

    “Kami sedang  proses  pendataan secara menyeluruh ke semua jenjang pendidikan,” ucap Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Sarjoko dalam pesan singkatnya di Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung pernah menyatakan jumlah ijazah yang tertahan di sekolah-sekolah mencapai belasan ribu dan ini yang menjadi alasan bagi Pemprov DKI Jakarta menjalankan program pemutihan ijazah.

    Banyaknya ijazah warga DKI Jakarta yang masih tertahan karena pemiliknya tidak sanggup untuk menebus.

    Pada program tahap pertama, Pemprov DKI bekerja sama dengan Baznas BAZIS DKI Jakarta menyerahkan bantuan pendidikan untuk penebusan ijazah tertahan tahap I untuk 117 orang (lulusan) dengan total nilai Rp596.422.200.

    Program ini akan dilanjutkan dengan tahap II dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 250 lulusan. Bantuan tahap kedua akan diserahkan paling lambat pada minggu kedua bulan Mei 2025.

    Sarjoko mengatakan anggaran untuk program ini berasal dari Baznas BAZIS DKI Jakarta. Untuk besarannya, hingga saat ini ANTARA masih berusaha mendapatkan konfirmasi.

    Sementara itu, sejumlah syarat ditetapkan untuk pengajuan pengambilan ijazah tertunda (pemutihan ijazah), yakni memiliki KTP DKI Jakarta, berdomisili di DKI Jakarta, lulusan satuan pendidikan swasta di DKI Jakarta, melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

    Kemudian, berasal dari keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kelurahan, dan tidak bekerja formal.

    Bagi peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus melampirkan surat keterangan dari kepala sekolah yang menerangkan dana KJP Plus untuk alokasi bantuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sudah didebit oleh satuan pendidikan.

    Sumber : Antara

  • Pemprov DKI Jakarta Berencana Tambah 6 Rute Baru Transjabodetabek

    Pemprov DKI Jakarta Berencana Tambah 6 Rute Baru Transjabodetabek

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menambah 6 rute baru Transjabodetabek. Penambahan rute ini untuk memberikan layanan memadai untuk masyarakat menggunakan transportasi umum.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan rute baru tersebut diharapkan dapat diluncurkan dalam beberapa bulan mendatang.

    “Saya sudah memutuskan sebelum bulan mudah-mudahan September atau Agustus, 6 trayek baru akan kita luncurkan,” kata Pramono di Balaikota DKI Jakarta, Selasa 29 April 2025.

    Adapun rute baru itu salah satunya akan melayani kawasan padat kendaraan pribadi seperti Pantai Indah Kapuk (PIK) menuju Blok M, yang selama ini banyak orang memilih menggunakan kendaraan pribadi.

    Diharapkan hal ini sebagai upaya masyarakat juga bisa datang ke PIK dengan kendaraan transportasi umum.

    “Termasuk trayek-trayek padat yang tertutup misalnya selama ini kan orang kalau ke PIK pasti kendaraan pribadi. Nanti akan kami buka PIK sampai dengan Blok M,” kata dia.

    “Artinya siapa saja bisa pergi ke sana, jangan sampai kemudian ada eksklusivitas dari sebuah area atau tempat. Jadi dengan demikian akan kami buka,” ujarnya.

    Di sisi lain Pramono mengatakan peresmian rute baru Transjabodetabek Alam Sutera – Blok M mendapatkan sambutan luar biasa oleh publik. Respons tersebut, dia menilai bahwa transportasi yang lebih baik dibutuhkan Jakarta dan daerah penyangganya saat ini.

    Selain itu, Pramono juga merespons mengenai usulan penyesuaian tarif Transjakarta. Dia mengatakan sampai saat ini hal tersebut masih dikaji.

    “Jadi sampai hari ini hal yang berkaitan dengan usulan Transjakarta belum diusulkan, masih dalam bentuk kajian,” katanya.

    Sebelumnya Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Haris Muhammadun kembali menyampaikan rekomendasinya kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung terkait penyesuaian tarif moda transportasi Transjakarta.

    Ia menyampaikan, tarif Transjakarta belum mengalami kenaikan sejak lama. Karena itu, pemerintah perlu melakukan penyesuaian tarif. Kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar tarif yang lebih tinggi dinilai sudah ada.

    “Artinya memang dari 2003-2004 itu kan gak naik-naik ya atau gak disesuaikan. Nah sebetulnya ATP-WTPnya (Ability To Pay dan Willingness To Pay) kan sudah,” ujarnya.

    Haris menambahkan, DTKJ akan bekerja sama dengan tim Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk mengkaji hal ini secara teknis.

    “Ini juga nanti akan dikaji secara teknikal oleh tim Pak Kadisub dengan DTKJ. Kita akan bersama-sama menajamkan itu,” ucapnya.

    Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjelaskan, tarif Rp3.500 yang berlaku saat ini sudah tidak mengalami perubahan sejak 2005 atau selama 20 tahun terakhir. Rencana penyesuaian tarif Transjakarta pun sudah dilakukan sejak lama, namun masih perlu kajian yang lebih mendalam.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cak Lontong, Sutiyoso, dan Irfan Saputra Jadi Komisaris Ancol, Pramono Anung: Siapa yang Meragukan? – Halaman all

    Cak Lontong, Sutiyoso, dan Irfan Saputra Jadi Komisaris Ancol, Pramono Anung: Siapa yang Meragukan? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komedian Lies Hartono alias Cak Lontong, mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso atau Bang Yos, hingga eks Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra, telah ditunjuk sebagai Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (Perseroan).

    Menurut Pramono Anung, ketiganya diangkat sebagai komisaris karena dinilai mempunyai kemampuan yang mumpuni.

    “Kemudian kenapa ada tiga orang yang kami angkat, pendekatannya ya karena kemampuan mereka. Siapa sih yang meragukan Pak Sutiyoso, Dirut Garuda, dan juga Cak lontong?” 

    “Ya apa pun adalah orang-orang yang memang profesional untuk itu,” kata Pramono saat ditemui awak media di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, dilansir Warta Kota, Selasa (29/4/2025).

    Politikus PDI Perjuangan (PDIP) mengatakan, jajaran direksi Ancol tak berubah.

    Mereka adalah orang-orang yang memang selama ini bertugas untuk Ancol.

    “Karena memang dalam periode saya di awal-awal ini Ancol akan mendapatkan perhatian yang khusus.”

    “Terutama, untuk melakukan konektivitas Ancol dengan JIS (Jakarta International Stadium), supaya kalau JIS ada acara itu parkirnya gampang,” ujar Pramono.

    Ia meminta kepada jajaran direksi Ancol untuk melakukan cara berpikir yang lebih modern, terbuka, dan transparan.

    “Kemarin kebetulan juga ada demo (di Balai Kota) mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) Ancol,” ucap Pramono.

    Diberitakan sebelumnya, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (Perseroan) merombak jajaran komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dilaksanakan pada Jumat (25/4/2025).

    Dalam rapat tersebut diputuskan eks Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra menjadi Komisaris Utama (Komut) dan Komisaris Independen.

    Tak hanya itu, komedian kenamaan Tanah Air Lies Hartono (Cak Lontong) dan eks Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007 Sutiyoso juga ada dalam jajaran komisaris 

    “RUPST menyetujui pergantian anggota Dewan Komisaris untuk memperkuat pengawasan dan strategi bisnis ke depan,” kata Corporate Communication Pembangunan Jaya Ancol, Daniel Windriatmoko dalam keterangan tertulis, Minggu (27/4/2025).

    Sebagai informasi, Cak Lontong tidak hanya memiliki karier sebagai presenter dan pelawak kenamaan tanah air, tetapi juga mulai fokus ke dunia politik. 

    Pada Pilgub Jakarta 2024, dirinya menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno.

    Adapun jajaran dewan komisaris, terdiri dari komisaris utama dan komisaris independen, yaitu Irfan Setiaputra.

    Cak Lontong dan Sutiyoso sebagai Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk dan untuk jajaran direksi, yaitu Winarto sebagai Direktur Utama.

    Kemudian, Cahyo Satriyo Prakoso, Daniel Nainggolan, dan Eddy Prastiyo sebagai Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

    Selain itu, dalam RUPS menyetujui pembayaran dividen sebesar Rp24 per lembar saham yang totalnya mencapai Rp38,40 miliar atau 21,60 persen dari laba bersih.

    Sepanjang 2024, Perseroan mencatat pendapatan usaha sebesar Rp1,266 triliun dengan kontribusi utama dari segmen pariwisata sebesar 75,11 persen.

    Sedangkan sisanya berasal dari real estate serta perdagangan dan jasa. 

    Meski menghadapi tantangan ekonomi global, kenaikan harga bahan baku, dan perubahan preferensi pelanggan, perseroan tetap fokus pada inovasi dan efisiensi operasional.

    Seperti digitalisasi layanan ticketing, peningkatan fasilitas pengunjung, serta pengembangan wahana baru sehingga berhasil mempertahankan pendapatan seperti tahun lalu.

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Ini Penjelasan Pramono Anung Soal Cak Lontong, Sutiyoso, dan Eks Dirut Garuda Jadi Komisaris Ancol.

    (Tribunnews.com/Deni)(WartaKotalive.com/Yolanda Putri Dewanti)

  • Pemprov DKI Berangkatkan 7.926 Calhaj dan 120 Petugas Haji Mulai 1 Mei 2025, Pramono Tekankan Layanan Terbaik

    Pemprov DKI Berangkatkan 7.926 Calhaj dan 120 Petugas Haji Mulai 1 Mei 2025, Pramono Tekankan Layanan Terbaik

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberangkatkan kurang lebih 7.926 calon haji pada ibadah haji 2025. Pemprov juga akan mengirim sejumlah 120 orang petugas haji.

    “Hari ini DKI Jakarta secara resmi mengukuhkan petugas haji dan akan memberangkatkan kurang lebih 7.926 haji dengan petugas haji sejumlah 120 orang, kloternya 19,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balairung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 29 April 2025.

    Pramono secara khusus saya berpesan kepada para petugas haji untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaah calon haji selama ibadah di Tanah Suci. Dia berharap agar pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar dan baik.

    Di sisi lain, Pramono juga mengingatkan agar petugas haji juga dapat memperhatikan kesehatan masing-masing ketika melakukan tugasnya.

    “Untuk itu mudah-mudahan penanganan Jakarta yang sudah berulang kali menyelenggarakan acara yang seperti ini berjalan lancar dan haji semuanya bisa berjalan baik dan mabrur,” kata dia.

    Pramono mengatakan untuk pemberangkatan jemaah calon haji dan petugas haji akan mulai dilakukan mulai 1 Mei mendatang yang akan terbagi dalam sembilan belas kloter.

    “Pesan saya sederhana. sebagai petugas haji, saudara-saudara harus melayani seluruh jemaah dengan sebaik-baiknya,” kata Pramono.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tarif Transjakarta Rp 3.500 Sejak 2005, DTKJ Desak Kenaikan Harga
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        28 April 2025

    Tarif Transjakarta Rp 3.500 Sejak 2005, DTKJ Desak Kenaikan Harga Megapolitan 28 April 2025

    Tarif Transjakarta Rp 3.500 Sejak 2005, DTKJ Desak Kenaikan Harga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mendesak Pemerintah Provinsi Jakarta untuk segera menaikkan tarif layanan bus Transjakarta.
    Desakan ini disampaikan oleh Ketua DTKJ Haris Muhammadun, dalam pertemuan dengan Gubernur Jakart Pramono Anung, di Balai Kota Jakarta pada Senin (28/4/2025).

    Kenaikan tarif Transjakarta
    ini sudah kami sampaikan, mengingat tarif tidak mengalami penyesuaian sejak 2003-2004,” ujar Haris, Senin.
    Ia menambahkan, DTKJ telah dua kali memberikan rekomendasi kenaikan tarif kepada pimpinan Jakarta di era sebelumnya, namun hingga saat ini belum ada realisasi.
    Haris menyoroti bahwa tarif Transjakarta yang berlaku saat ini, yaitu Rp 3.500, tidak pernah disesuaikan sejak tahun 2005.
    “DTKJ sendiri sudah menyampaikan rekomendasinya dua kali,” ungkapnya.
    Menurut Haris, hasil kajian mengenai Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat siap menerima penyesuaian tarif.
    Saat ini, tim teknis dari Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta bersama DTKJ sedang mendalami rencana tersebut.
    “Nanti akan dikaji secara teknikal oleh tim Pak Kadishub dengan DTKJ, dan pembicaraan ke arah sana sudah ada,” tambah Haris.
    Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo mengonfirmasi, tarif Transjakarta sebesar Rp3.500 telah berlaku selama 20 tahun.
    Ia menilai bahwa rencana penyesuaian tarif sudah lama dibahas dan kini akan kembali dipertimbangkan dengan kajian mendetail.
    “Terkait tarif ini juga bisa kami detailkan pembahasannya untuk mendapatkan persetujuan, tentu semua aspek yang berpengaruh akan dipertimbangkan,” kata Syafrin.
    Wacana
    kenaikan tarif Transjakarta
    sempat mengemuka pada 2023. Saat itu, DTKJ juga mendesak untuk menaikkan
    tarif bus Transjakarta
    .
    PT Transjakarta pernah menyebutkan bahwa tarif yang akan naik adalah untuk layanan pada jam sibuk.
    “Adanya usulan penyesuaian tarif Transjakarta dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menjadi Rp 4.000 dan Rp 5.000 pada waktu sibuk (07.01-10.00 dan 16.01-21.00),” demikian pernyataan yang tertulis dalam akun Twitter PT Transjakarta, dikutip pada Senin (10/4/2023).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.