Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Hardiknas, Pramono Tebus 371 Ijazah Siswa yang Tertahan di Sekolah

    Hardiknas, Pramono Tebus 371 Ijazah Siswa yang Tertahan di Sekolah

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan secara simbolis ijazah yang tertunda kepada 371 siswa sebagai bagian dari program pemutihan ijazah tahap kedua tahun 2025 pada momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Dia menegaskan program ini akan terus berlanjut hingga seluruh ijazah berjumlah 6.652 yang tertahan dapat ditebus.

    Pada tahap pertama diketahui, bantuan serupa telah diberikan kepada 117 siswa. Dengan demikian, hingga hari ini, total sebanyak 488 siswa telah menerima manfaat dari program pemutihan ijazah yang nilainya mencapai Rp1,69 miliar.

    “Hari ini sebanyak 371 siswa menerima bantuan untuk tahap kedua. Sehingga sebanyak 488 siswa telah menerima program pemutihan ijazah senilai Rp 1,69 miliar,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/5/2025).

    Dia berharap ke depan tidak ada lagi warga Jakarta yang mengalami hambatan dalam mengakses ijazahnya karena persoalan ekonomi.

    “Program ini penting agar para siswa bisa melanjutkan pendidikan atau memanfaatkan ijazahnya untuk mencari pekerjaan. Tidak boleh ada anak Jakarta yang tertahan masa depannya hanya karena tidak mampu menebus ijazah,” ujarnya.

    Pramono juga memberikan apresiasi khusus kepada Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) dan Bazis DKI Jakarta yang telah bersinergi dengan Pemprov DKI dalam pembiayaan program ini. Kolaborasi ini menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap masa depan generasi muda Jakarta.

    “Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat pada setiap insan. Tidak boleh ada diskriminasi dalam mendapatkan pendidikan, baik karena ekonomi, agama, fisik, suku, bahasa, domisili, maupun sebab lainnya,” ungkapnya.

    Ia juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses pembangunan kepribadian, akhlak, dan peradaban bangsa. Pramono menyebutkan bahwa pendidikan berperan besar dalam mobilitas sosial dan peningkatan kesejahteraan rakyat, baik secara material maupun spiritual.

    Untuk mendukung agenda tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sejak Oktober 2024 telah melakukan sejumlah langkah strategis, di antaranya, revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kualitas guru melalui pelatihan, kualifikasi, dan kesejahteraan, perbaikan tata kelola dan manajemen pendidikan.

    “Selain itu ada penguatan kurikulum melalui penerapan Pembelajaran Mendalam (deep learning), Test Kemampuan Akademik (TKA), pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (AI),” ucapnya.

    (bel/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Penunggak Pajak Kendaraan di Jakarta Pemilik Mobil Kedua-Ketiga, Buat Hindari Gage

    Penunggak Pajak Kendaraan di Jakarta Pemilik Mobil Kedua-Ketiga, Buat Hindari Gage

    Jakarta –

    Penunggak pajak kendaraan di Jakarta kebanyakan mobil-motor kedua dan ketiga. Untuk itu tidak akan ada pemutihan pajak kendaraan di Jakarta.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tak bakal menggelar pemutihan pajak kendaraan. Sebab, kebanyakan pajak kendaraan yang ditunggak itu terdaftar sebagai kendaraan kedua ataupun ketiga. Pun kendaraan tersebut dibeli untuk menghindari kebijakan ganjil genap di Jakarta. Menurut Pramono, kalau ada pemutihan justru akan berdampak negatif ke jalanan Jakarta.

    “Dan rata-rata yang tidak membayar pajak itu mobil kedua, ketiga, atau motor kedua, ketiga yang mereka menghindari ganjil genap dan sebagainya. Kalau kemudian kita putihkan maka kemacetan di Jakarta itu akan semakin tinggi,” kata Pramono dalam tayangan video 20detik.

    Akses pemilik kendaraan yang nunggak pajak juga dipersempit. Kata Pramono, penunggak pajak kendaraan itu bakal ketahuan saat tengah isi bensin ataupun parkir di suatu tempat.

    “Begitu dia mengisi bensin, adabarcodeyang akan membaca bahwa mobilnya belum bayar pajak. Ketika dia parkir di Jakarta juga akan ketahuan mobilnya tidak bayar pajak. Itulah yang saya upayakan untuk memperbaiki karena bagi saya pribadi pajak itu adalah kepatuhan,” ungkapPramono.

    Sebaliknya, bukan menggelar pemutihan, mereka yang nunggak pajak justru bakal dikejar lantaran menikmati fasilitas tanpa membayar kewajibannya. Karena bukan pemilik pertama, maka penunggak pajak itu tak layak mendapatkan bantuan.

    “Bagi yang punya mobil tidak mau bayar pajak saya tidak akan putihkan, saya akan kejar dia,” ujar Pramono dalam kesempatan terpisah.

    Sementara itu, beberapa provinsi tetangga Jakarta seperti Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan tersebut akan menghapus denda dan tunggakan pajak kendaraan selama bertahun-tahun. Syaratnya, cukup membayar pajak kendaraan untuk tahun berjalan atau tahun 2025.

    Hal itu membuat masyarakat yang sempat menunggak pajak berbondong-bondong menuju Samsat. Mereka ingin menghidupkan kembali surat-surat kendaraan yang telah lama mati.

    (dry/din)

  • Puji Pramono Tebus Belasan Ribu Ijazah, Fahira Idris: Sentuh Akar Persoalan Pendidikan

    Puji Pramono Tebus Belasan Ribu Ijazah, Fahira Idris: Sentuh Akar Persoalan Pendidikan

    Puji Pramono Tebus Belasan Ribu Ijazah, Fahira Idris: Sentuh Akar Persoalan Pendidikan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta
    Fahira Idris
    mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta
    Pramono Anung
    atas program penebusan ijazah bagi siswa kurang mampu.
    Untuk diketahui, hingga kini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan pemutihan atau penebusan terhadap belasan ribu ijazah lulusan sekolah yang tertahan, terutama bagi warga yang kurang mampu. 
    Fahira menilai, program
    tebus ijazah
    tersebut adalah kado indah menjelang Hari Pendidikan Nasional. 
    “Bukan hanya menyentuh akar persoalan pendidikan, tetapi juga menjadi jalan terang bagi masa depan ribuan anak Jakarta yang ijazahnya harus tertahan,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (1/5/2025). 
    Program tersebut dinilai menjadi bentuk nyata dari keberpihakan pemerintah terhadap keadilan pendidikan.
    “Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Gubernur Pramono Anung atas peluncuran program tebus ijazah ini,” sebutnya.
    Ke depan, Fahira berharap, para pemangku kepentingan lainnya, mulai dari sekolah swasta, dunia usaha, serta komunitas sosial turut mendukung gerakan tersebut.
    “Mari jadikan program tebus ijazah bukan sekadar respons atas masalah masa lalu, tetapi juga sebagai komitmen kolektif untuk menjamin tidak ada lagi anak Jakarta yang lulus tanpa bisa membawa pulang ijazahnya,” ungkapnya.
    Senator Jakarta itu mengungkapkan, ijazah bukan sekadar selembar kertas, tetapi adalah simbol pencapaian, pintu masuk ke dunia kerja, dan kunci untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 
    Ketika ijazah tertahan karena tunggakan administrasi, masa depan anak-anak di Jakarta sejatinya juga ikut tertahan. 
    “Fakta bahwa belasan ribu ijazah warga Jakarta masih tertahan di sekolah adalah prioritas yang memang harus dituntaskan,” katanya.
    Fahira menambahkan, program tersebut akan berdampak baik bagi kualitas manusia Jakarta. 
    Bagi pelajar, kata dia, ijazah yang kembali ke tangan mereka bukan hanya soal dokumen legalitas, melainkan juga tentang martabat dan peluang hidup. 
    “Mereka bisa melamar pekerjaan, melanjutkan kuliah, mengikuti pelatihan, atau bahkan memulai usaha sendiri dengan lebih percaya diri,” sebutnya. 
    Sementara itu, bagi Jakarta sebagai kota, program tersebut adalah investasi sosial yang sangat besar. 
    Fahira menyebutkan, dengan memberi kesempatan kepada generasi muda untuk berkembang, Jakarta memperkuat fondasi ekonominya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)-nya, dan membangun masyarakat yang lebih adil serta inklusif.
    Dia juga meminta warga Jakarta, khususnya yang mengalami kendala dalam mengambil ijazahnya karena masalah ekonomi, untuk memanfaatkan program tersebut. 
    “Jangan ragu dan malu, karena pendidikan adalah hak setiap warga negara. Pemprov telah membuka pintu. Kini saatnya kita melangkah mengambil kembali masa depan kita,” ujar Fahira.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nunggak Pajak Kendaraan di Jakarta Bakal Dikejar: Ketahuan Pas Isi Bensin-Parkir!

    Nunggak Pajak Kendaraan di Jakarta Bakal Dikejar: Ketahuan Pas Isi Bensin-Parkir!

    Jakarta –

    Penunggak pajak kendaraan di Jakarta bakal dikejar. Para penunggak itu pun bakal ketahuan saat isi bensin dan juga parkir.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tak akan menggelar pemutihan buat mereka yang menunggak pajak kendaraan. Kata Pramono, pihaknya justru bakal mengejar para penunggak pajak kendaraan tersebut.

    Tak cuma itu, akses pemilik kendaraan yang nunggak pajak juga akan dipersulit. Khususnya saat hendak mengisi bensin ataupun parkir di suatu tempat.

    “Begitu dia mengisi bensin, ada barcode yang akan membaca bahwa mobilnya belum bayar pajak. Ketika dia parkir di Jakarta juga akan ketahuan mobilnya tidak bayar pajak. Itulah yang saya upayakan untuk memperbaiki karena bagi saya pribadi pajak itu adalah kepatuhan,” ungkap Pramono dikutip detikNews.

    Pramono juga menjelaskan alasan di balik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang enggan mengadakan pemutihan seperti beberapa provinsi lainnya. Menurutnya, penunggak pajak kendaraan di Jakarta bukanlah kendaraan kepemilikan pertama. Tak cuma itu, pemutihan pajak itu dinilai Pramono justru bisa meningkatkan kemacetan di Jakarta.

    Adapun soal cara penagihan belum dirinci lagi. Namun yang jelas penunggak pajak akan ditagih lebih dulu. Pihaknya juga tengah mempertimbangkan untuk mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan jalan tol.

    “Nanti bahkan saya lagi berpikir, apakah memungkinkan ketika dia menggunakan jalan tol begitu dia bayar, barcode-nya terbaca, mobilnya kebaca, ketahuan mobilnya belum bayar pajak,” lanjut Pramono.

    Bila penunggak pajak dikejar, maka mereka yang taat justru akan diberi insentif. Rencana pemberian insentif itu dikemukakan Dirjen Keuangan Daerah Agus Fatoni. Berbeda dengan yang rajin, penunggak tak bakal mendapat insentif.

    “DKI Jakarta akan memberikan insentif kepada wajib pajak yang taat membayar pajak, tetapi juga tidak memberikan insentif kepada yang melanggar. Jadi ini untuk prinsip keadilan insentif diberikan kepada yang benar-benar taat,” ujar Agus Fatoni.

    (dry/din)

  • Pramono Ungkap Alasan Mau Ganti Nama Bank DKI

    Pramono Ungkap Alasan Mau Ganti Nama Bank DKI

    Jakarta –

    Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana mengubah nama PT Bank DKI (Perseroda) usai ibu kota negara resmi dipindahkan ke Kalimantan Timur.

    Dua opsi nama yang disiapkan adalah Bank Jakarta atau Bank Global. Pramono mangatakan alasan perubahan nama Bank DKI karena Jakarta rencananya tidak akan menjadi Ibu Kota Indonesia lagi, setelah nanti resmi pindah ke IKN.

    “Iya pasti akan berubah (rebranding). Jadi nanti kalau ibu kota sudah berubah, Jakarta tidak DKI, salah satu alternatifnya adalah menjadi apakah Bank Global atau Bank Jakarta. Kalau saya sendiri sudah punya pikiran,” kata Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Pramono berharap Bank DKI bisa memperkuat kinerja, dan dia menegaskan tidak ada yang bisa mendikte dirinya dalam pemilihan direksi.

    “Untuk itu, benar-benar yang mengelola harus profesional dan sepenuhnya profesional, nggak ada satupun orang yang bisa mendikte saya untuk personil di Bank DKI pada kali ini,” jelasnya.

    Pramono menambahkan Bank DKI ditargetkan mencatatkan saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) di PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurutnya, langkah menjadi perusahaan terbuka dapat memperkuat pengawasan dan kinerja Bank DKI.

    “Supaya publik yang memberikan pengawasan kepada mereka. Ini kan bank yang cukup menengah dan captive dari Pemda DKI. Semua, termasuk saya sendiri begitu jadi gubernur kan udah menjadi kliennya Bank DKI. Kalau tidak dikelola secara baik dan profesional, yang rugi sebenarnya Bank DKI sendiri. Sehingga dengan demikian saya meminta kepada mereka untuk melakukan perbaikan,” tutupnya.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan IPO Bank DKI masih terus berproses meski belum ada pengajuan dari Perseroda. Namun begitu, ia turut mendukung rencana IPO tersebut.

    “Belum ada perkembangan tapi memang Pak Gubernur (Pramono Anung) menyampaikan rencana dan keinginan beliau untuk dapat merealisasikan itu. Dan kami mendukung hal itu bisa dilaksanakan,” kata Mahendra kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    (hns/hns)

  • Banten Setuju MRT Diperpanjang Sampai Tangsel, Transjakarta Buka Rute Blok M-PIK – Halaman all

    Banten Setuju MRT Diperpanjang Sampai Tangsel, Transjakarta Buka Rute Blok M-PIK – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan rute MRT Jakarta akan diperluas hingga Tangerang Selatan (Tangsel) karena Pemerintah Provinsi Banten menyatakan setuju.

    Saat ini Pemprov Jakarta fokus pada ekspansi MRT Jakarta ke wilayah penyangga seperti Tangsel setelah jalur utara-selatan hampir rampung dan jalur barat-timur mulai dikerjakan.

    “Sekarang kita mulai pembahasan untuk perluasan MRT. Setelah utara-selatan relatif sekarang ini hampir selesai, kemudian barat timur udah dimulai, ekspansi ke Tangerang-Tangerang Selatan sangat diperlukan,” kata Pramono di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Pramono mengaku telah berbicara langsung dengan Gubernur Banten mengenai rencana tersebut. Ia menyambut positif jika Pemprov Banten ingin turut menjadi pemegang saham proyek MRT lintas provinsi ini. 

    “Saya pribadi sudah bicara dengan gubernur Banten. Mereka menyambut baik. Bahkan kalau kemudian Banten punya kemampuan menjadi pemegang saham untuk perluasan itu, saya termasuk yang membuka diri,” ucapnya.

    Selain proyek MRT, Pemprov Jakarta juga memperluas trayek bus Transjakarta dengan memperbanyak rute ke wilayah penyangga Jakarta seperti rute Alam Sutera–Blok M yang baru saja dibuka dan mendapat respon bagus warga.

    “Menindaklanjuti dari trayek baru Alam Sutera–Blok M yang sambutannya luar biasa, maka lima (rute) lagi saya sudah bebankan. Saya sudah minta kepada Dinas Perhubungan. Yang dulu awalnya diselesaikan pada akhir tahun, saya bilang enggak, harus bisa sampai dengan Agustus ini,” jelasnya.

    Salah satu trayek baru yang ditekankan Pramono Anung adalah rute Pantai Indah Kapuk (PIK) ke Blok M. Menurutnya, akses ke PIK selama ini cenderung eksklusif dan perlu dibuka untuk semua kalangan.

    “Kenapa dari PIK ke Blok M? Karena kan PIK sekarang rame sekali. Orang yang datang ke PIK adalah orang secara pribadi punya mobil pribadi, orang yang menengahlah. Saya enggak mau ada satu tempat yang hanya bisa dikunjungi oleh kelompok yang seperti itu,” tegasnya.

    Ia berharap kehadiran layanan transportasi massal yang inklusif dapat memperkecil kesenjangan mobilitas warga. 

    “Saya minta untuk PIK–Blok M benar-benar dilayani dengan terbuka. Sehingga siapa pun bisa pergi ke PIK, bisa juga pulang ke Blok M,” tutupnya.

     

  • Begini Trik Pramono Anung Agar ASN Ikut Aturan Naik Transportasi Umum

    Begini Trik Pramono Anung Agar ASN Ikut Aturan Naik Transportasi Umum

    Jakarta: Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwajibkan menggunakan transportasi umum saat berangkat ke tempat kerja setiap hari Rabu. 
     
    Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2024, yang ditandatangani oleh Gubernur Pramono Anung Wibowo pada 23 April 2025. 
     
    Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mengurangi polusi udara dan kemacetan di Jakarta, sekaligus mendorong peningkatan penggunaan transportasi publik.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung telah mempersiapkan strategi agar para ASN bisa mengikuti aturan tersebut. Dalam hal ini, Pramono melibatkan Satpol PP untuk memantau siapa saja yang naik kendaraan pribadi. 
     

    “Di kantor saya juga minta kepada Satpol PP untuk kontrol siapa yang naik kendaraan pribadi. Jadi saya biasa bekerja berlapis-lapis, saya tahu itu,” kata Pramono mengutip dari Media Indonesia, Rabu, 30 April 2025.

    Selain itu, Pramono juga menegaskan kalau ASN yang tetap bandel membawa kendaraan pribadi ke kantor akan kesulitan karena area parkir tidak disediakan. “Parkirnya kan kita tidak siapkan di kantor,” ucap Pramono.

    Oleh karenanya, Pramono memastikan pegawai yang tak menaati aturan tersebut pasti akan ketahuan. “Kalau dia naik kendaraan pribadi pasti ketahuan,” pungkasnya.

    Jakarta: Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwajibkan menggunakan transportasi umum saat berangkat ke tempat kerja setiap hari Rabu. 
     
    Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2024, yang ditandatangani oleh Gubernur Pramono Anung Wibowo pada 23 April 2025. 
     
    Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mengurangi polusi udara dan kemacetan di Jakarta, sekaligus mendorong peningkatan penggunaan transportasi publik.
     
    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung telah mempersiapkan strategi agar para ASN bisa mengikuti aturan tersebut. Dalam hal ini, Pramono melibatkan Satpol PP untuk memantau siapa saja yang naik kendaraan pribadi. 
     

     
    “Di kantor saya juga minta kepada Satpol PP untuk kontrol siapa yang naik kendaraan pribadi. Jadi saya biasa bekerja berlapis-lapis, saya tahu itu,” kata Pramono mengutip dari Media Indonesia, Rabu, 30 April 2025.

    Selain itu, Pramono juga menegaskan kalau ASN yang tetap bandel membawa kendaraan pribadi ke kantor akan kesulitan karena area parkir tidak disediakan. “Parkirnya kan kita tidak siapkan di kantor,” ucap Pramono.
     
    Oleh karenanya, Pramono memastikan pegawai yang tak menaati aturan tersebut pasti akan ketahuan. “Kalau dia naik kendaraan pribadi pasti ketahuan,” pungkasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • MRT Jakarta dukung Pemprov DKI wajibkan ASN naik transportasi umum

    MRT Jakarta dukung Pemprov DKI wajibkan ASN naik transportasi umum

    Arsip foto – Penumpang turun dari kereta Moda Raya Terpadu (MRT) setibanya di Stasiun Blok M BCA, Jakarta, Selasa (4/2/2025). ANTARA FOTO/Fauzan/tom.

    MRT Jakarta dukung Pemprov DKI wajibkan ASN naik transportasi umum
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 30 April 2025 – 11:28 WIB

    Elshinta.com – PT MRT Jakarta (Perseroda) mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu sesuai Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 Tahun 2025.

    “PT MRT Jakarta (Perseroda) sangat mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengarahkan ASN untuk menggunakan transportasi umum,” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat di Jakarta, Rabu.

    Tuhiyat menilai kebijakan itu sebagai bagian dari upaya mengurangi kemacetan, meningkatkan kualitas udara, dan mendukung mobilitas berkelanjutan di Jakarta.

    Terlebih, sebagai operator moda transportasi massal, pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan memastikan kemudahan serta kenyamanan para pelanggan, termasuk ASN.

    Tak hanya itu, MRT Jakarta juga mengimbau seluruh karyawan untuk menggunakan transportasi publik hari ini.

    “Kami optimis kebijakan ini dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota yang lebih ramah lingkungan dan memiliki mobilitas yang lebih efisien,” ucapnya.

    MRT Jakarta mencatat sekitar 111.534 pelanggan naik MRT Jakarta setiap hari pada 2024.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai 30 April 2025 mewajibkan seluruh pegawai menggunakan angkutan umum massal saat berangkat kerja, bertugas dinas maupun pulang kerja setiap hari Rabu.

    Tujuan dari adanya ingub tersebut untuk memberikan contoh nyata kepada masyarakat dalam mendukung kebijakan pengurangan polusi dan pembangunan berkelanjutan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang peduli lingkungan dan mendukung mobilitas hijau.

    Aturan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani Gubernur Jakarta, Pramono Anung, pada 23 April 2025.

    Berbagai moda transportasi umum yang dapat digunakan, yakni Transjakarta, Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Lintas Raya Terpadu/Light Rapid Transit (LRT) Jakarta dan LRT Jabodebek.

    Selain itu KRL Jabodetabek (Commuter Line), Kereta Bandara (Railink), bus/angkot reguler serta kapal dan angkutan antar-jemput karyawan/pegawai.

    Aturan menggunakan transportasi umum ini dikecualikan bagi pegawai yang sedang dalam kondisi sakit, hamil atau bertugas sebagai petugas lapangan dengan mobilitas tertentu.

    Sumber : Antara

  • Pramono Anung Targetkan Bank DKI Go Public dalam Setahun, Pertimbangkan Rebranding Jadi Bank Global – Halaman all

    Pramono Anung Targetkan Bank DKI Go Public dalam Setahun, Pertimbangkan Rebranding Jadi Bank Global – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan Bank DKI untuk melantai di bursa atau go public paling lambat dalam waktu satu tahun ke depan. Ia menilai langkah tersebut penting untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan bank milik daerah tersebut.

    “Saya meminta paling lama satu tahun mereka harus bisa go public. Kenapa? Supaya publik yang memberikan pengawasan kepada mereka,” ujar Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Pramono menegaskan, setelah menjadi perusahaan terbuka, Bank DKI akan diawasi langsung oleh publik dan pemegang saham. Karena itu, seluruh proses pengelolaan harus dijalankan secara profesional dan terbebas dari intervensi.

    “Yang mengelola harus profesional dan sepenuhnya profesional. Nggak ada satu pun orang yang bisa mendikte saya untuk personel di Bank DKI kali ini,” tegasnya.

    Ia juga mengakui bahwa selama ini Bank DKI beroperasi dalam pasar captive karena berperan sebagai pengelola keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini, menurutnya, membuat tanggung jawab institusi tersebut terhadap dana publik menjadi sangat besar.

    “Kalau tidak dikelola secara baik dan profesional, yang rugi sebenarnya Bank DKI sendiri,” ujarnya.

    Pramono berharap jajaran direksi dan dewan komisaris Bank DKI mampu melakukan transformasi signifikan dalam kinerja perusahaan agar semakin sehat dan kompetitif di industri perbankan nasional.

    “Mudah-mudahan dengan perbaikan ini, direksi maupun komisionernya bisa membuat Bank DKI lebih baik,” tambahnya.

    Tak hanya soal IPO, Pramono juga mengungkap bahwa pemerintah daerah tengah mempertimbangkan rebranding atau penggantian nama Bank DKI. Hal ini menyusul perubahan status Jakarta yang tak lagi menjadi ibu kota negara seiring dengan perpindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Kalau ibu kota sudah berubah, Jakarta bukan DKI lagi. Salah satu alternatifnya adalah menjadi Bank Jakarta atau Bank Global,” pungkas Pramono.

  • Pramono turut patuhi Ingub dengan naik transportasi umum

    Pramono turut patuhi Ingub dengan naik transportasi umum

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat turun dari Transjakarta di Halte Matraman, Jakarta Timur, Rabu (30/4/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Pramono turut patuhi Ingub dengan naik transportasi umum
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 30 April 2025 – 12:34 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo turut mengikuti aturan Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 dengan naik Transjakarta dari rumah dinas menuju agenda pertamanya di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta timur, Rabu pagi.

    Berdasarkan pantauan di Halte Matraman, Pramono yang mengenakan baju dinas berwarna putih, tampak turun dari Transjakarta pukul 08.40 WIB.

    Sebelumnya, pada pukul 07.50 WIB Pramono berjalan kaki dari Rumah Dinas Gubernur menuju Halte Taman Suropati. Ia pun tampak menunggu bus listrik Transjakarta 4C untuk menuju Halte Carolus.

    Sesampainya di Halte Carolus, Pramono melakukan transit dan menaiki bus Transjakarta 5M dari Halte Carolus menuju Halte Matraman.

    Pramono turun di halte Matraman karena ia akan memberikan sambutan di acara Musyawarah Pimpinan Wilayah Aisyiyah DKI Jakarta di Hotel Balairung. Ia pun langsung berjalan kaki dari halte bus menuju hotel tersebut.

    “Ya, menyenangkan naik Transjakarta. Tadi ngobrol ada bapak-bapak yang mendapatkan fasilitas gratis,” kata Pramono.

    Ia mengatakan saat ini fasilitas transportasi umum di Jakarta sudah baik, namun konektifitas dari berbagai jalur belum maksimal.

    Oleh karena itu, kata dia, ke depannya akan melakukan perbaikan secara bertahap terhadap layanan transportasi umum.

    “Saya akan segera membuka lima (rute Transjabodetabek) lainnya, yang menghubungkan ke Jawa Barat (tiga rute) dan Banten tambah dua lagi. Mudah-mudahan ini akan membuat kenyamanan dan juga konektivitasnya makin baik,” kata Pramono.

    Pramono mengaku karena rumah dinasnya berdekatan dengan Balai Kota Jakarta dan tidak ada transportasi umum menuju ke sana, maka setiap hari Rabu dirinya akan berjalan kaki.

    Usai menghadiri acara di Hotel Balairung Matraman, Pramono akan langsung menuju Gedung DPR RI untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

    Namun, dikarenakan keterbatasan waktu, dia pun meminta maaf karena harus menggunakan kendaraan pribadi menuju Gedung DPR RI karena dirinya harus hadir tepat waktu ke rapat tersebut.

    “Dengan segala hormat, setelah ini saya akan naik kendaraan pribadi, kendaraan dinas. Dan setelah itu, setelah selesai DPR, saya pulang ke rumah akan menggunakan transportasi umum kembali,” kata Pramono.

    Adapun kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Jakarta menaiki transportasi umum setiap hari Rabu ini berdasarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung pada 23 April 2025.

    Dalam aturan tersebut juga tertulis, mereka wajib menggunakan transportasi umum setiap Rabu saat berangkat ke tempat kerja, pelaksanaan tugas dan pulang dari tempat kerja.

    Pemprov DKI Jakarta mengecualikan bagi pegawai yang sakit, hamil, disabilitas, dan petugas lapangan yang membutuhkan mobilitas tertentu.

    Selain itu, ASN diwajibkan berswafoto saat menggunakan angkutan umum baik berangkat maupun pulang kerja setiap hari Rabu. Swafoto disertai keterangan lokasi, waktu dan tanggal pengambilan foto.

    Foto tersebut kemudian dikirimkan kepada admin kepegawaian melalui media yang ditentukan, sesuai mekanisme di perangkat daerah masing-masing.

    Lalu, dalam pelaksanaannya, setiap admin kepegawaian perangkat daerah maupun Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) harus melakukan rekapitulasi dan verifikasi foto sesuai data pegawai, dikurangi pegawai yang mendapat diskresi sesuai ketentuan.

    Sumber : Antara