Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Jangan Hanya Duduk di Meja

    Jangan Hanya Duduk di Meja

    Jakarta –

    Gubernur Jakarta Pramono Anung bakal menentukan nama-nama yang akan mengisi jabatan wali kota (walkot) dan kepala dinas (kadis) di Jakarta. Wakil Ketua (Waka) DPRD DKI Wibi Andrino berharap para pejabat tersebut turun langsung ke lapangan.

    “Jangan hanya duduk di balik meja. Turun ke lapangan, dengarkan warga, dan bekerja dengan hati. Jabatan itu amanah, bukan sekadar posisi. Kami ingin pejabat-pejabat baru ini hadir sebagai problem solver, bukan penonton,” ujar Wibi kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).

    Wibi juga berharap bahwa sosok yang dipilih oleh Pramono dilalui dengan proses yang transparan. Sehingga, katanya, akan menghasilkan kinerja yang baik nantinya.

    “Kami di DPRD DKI tentu berharap bahwa proses pemilihan wali kota hingga kepala dinas oleh Gubernur Pram dilakukan secara transparan dan berdasarkan rekam jejak serta kompetensi yang mumpuni. Kalau prosesnya benar, hasilnya juga akan baik,” ujarnya.

    “DPRD siap mengawal dan memberi masukan agar figur-figur yang dipilih benar-benar mampu menjawab tantangan Jakarta hari ini,” tambahnya.

    Pramono Segera Lantik Walkot-Kadis

    Sebelumnya, Pramono Anung menegaskan penentuan nama-nama pejabat yang akan dilantik, termasuk calon wali kota dilakukan secara profesional dan berdasarkan rekam jejak yang jelas. Ia mengatakan seleksi tersebut melibatkan berbagai institusi, termasuk DPRD, BKD, hingga Kemendagri.

    Pramono menyebut dirinya adalah sosok yang dapat bekerja sama dengan siapa pun. Dalam proses seleksi, dilakukan pendalaman terhadap rekam jejak kandidat perorangan, bukan berdasarkan afiliasi politik.

    “Hampir semua yang kita pilih, kita akan tetapkan, mudah-mudahan tidak ada persoalan yang bersifat personal,” ungkap dia.

    (azh/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Warga Pendatang Jadi Sebab Lonjakan Pendaftaran PSSU Megapolitan 5 Mei 2025

    Warga Pendatang Jadi Sebab Lonjakan Pendaftaran PSSU Megapolitan 5 Mei 2025

    Warga Pendatang Jadi Sebab Lonjakan Pendaftaran PSSU
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Lonjakan jumlah pelamar petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (
    PPSU
    ) di DKI Jakarta ternyata dipicu oleh meningkatnya jumlah
    warga pendatang
    yang datang ke ibu kota usai Lebaran 2025.
    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat meninjau proses perekrutan PPSU di Balai Kota, Senin (5/5/2025).
    Menurut Pramono, setelah masa arus balik Lebaran, pergerakan warga ke Jakarta mengalami peningkatan signifikan.
    Banyak di antara mereka datang dengan harapan mendapatkan pekerjaan di Jakarta, termasuk menjadi petugas PPSU.
    “Karena memang kemarin setelah lebaran yang arus mudiknya pada waktu itu berkurang, yang datang bertambah. Dan yang datang bertambah inilah yang kemudian mereka banyak mencari peluang bekerja, salah satunya di PPSU,” kata Pramono, dikutip dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta.
    Minat terhadap posisi PPSU tahun ini memang melonjak tajam. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat lebih dari 7.000 pelamar mendaftar untuk mengisi kuota rekrutmen PPSU sebanyak 1.100 orang.
    Jumlah ini menunjukkan rasio persaingan yang ketat, yakni sekitar satu posisi diperebutkan oleh enam hingga tujuh orang.
    Gubernur Pramono menegaskan, bahwa proses perekrutan akan dilakukan secara adil dan transparan tanpa celah untuk praktik nepotisme atau “orang dalam”.
    Dirinya telah memantau langsung tahapan seleksi di tingkat kelurahan dan kantor wali kota guna memastikan integritas proses tersebut.
    “Saya bilang supaya ini fairness, tidak ada istilah orang dalam, transparan,” tegas Pramono.
    Lebih lanjut, Pramono menambahkan, bahwa hasil akhir seleksi akan ditentukan berdasarkan penilaian objektif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Balai Kota.
    Melihat tingginya animo masyarakat terhadap pekerjaan PPSU, Pemprov DKI Jakarta berencana membuka rekrutmen tambahan pada akhir 2025 atau awal 2026, dengan kuota 506 orang.
    Kondisi ini sekaligus menyoroti tantangan ketenagakerjaan di Jakarta pasca-Lebaran, di mana urbanisasi terus mendorong lonjakan pencari kerja.
    Pemprov DKI Jakarta pun dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk menyediakan lapangan kerja yang layak, serta memastikan proses perekrutan berjalan jujur dan adil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Normalisasi Ciliwung Berlanjut, Pemprov DKI Fokus Pembebasan Lahan di Kramat Jati

    Normalisasi Ciliwung Berlanjut, Pemprov DKI Fokus Pembebasan Lahan di Kramat Jati

    JAKARTA – Pemprov DKI akan kembali melakukan pembebasan lahan untuk proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Rencananya, sekitar 67 hektare lahan di Kelurahan Cawang dan Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati akan dibebaskan.

    Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 344 Tahun 2025 yang diteken Gubernur DKI Pramono Anung pada 25 April 2025.

    “Menetapkan, Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Cawang dan Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur,” tulis Pramono dalam kepgub yang dikutip Senin, 5 Mei.

    Penetapan lokasi (penlok) lahan seluas 67.270 meter persegi berlaku selama 3 tahun. Jika pembebasan lahan belum terlaksana selama periode tersebut, Pemprov DKI mesti memperbarui penlok.

    Adapun biaya pembebasan lahan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

    Dalam kesempatan terpisah, Pramono mengaku penggusuran tak bisa terhindarkan agar proses pembebasan lahan bisa terlaksana dan dilanjutkan dengan pembangunan tanggul normalsiasi Ciliwung.

    Hanya saja, Pramono menegaskan pelaksanaan pembebasan lahan dalam proyek normalisasi selama ia menjabat akan mengedepankan pendekatan kepada masyarakat.

    “Kami tentunya akan secara serius untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Karena enggak mungkin tidak dipindahkan,” ungkap Pramono.

    “Kita akan duduk bersama, prinsipnya adalah bukan kemudian melakukan penggusuran, tetapi apapun ini kan untuk kepentingan publik,” tambahnya.

    Sebagai informasi, pemerintah menargetkan normalisasi Ciliwung dilakukan sepanjang 33,69 kilometer. Per April 2025, tanggul telah dibangun sepanjang 17,17 kilometer. Sehingga tersisa 16,52 kilometer panjang sungai dengan lahan yang belum dibebaskan dan dibangun tanggul.

    Normalisasi Kali Ciliwung merupakan bagian dari Rencana Induk Pengendalian Banjir di Jakarta yang dilakukan dari hilir hingga hulu. Normalisasi kali adalah upaya mengembalikan kondisi lebar kali menjadi normal kembali yaitu 40-50 meter.

    Pada proyek normalisasi Ciliwung, Pemprov DKI bertugas melakukan pembebasan lahan permukiman warga di bantaran kali. Sedangkan pekerjaan fisik berupa pembangunan tanggul akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

  • Larang Sekolah Pungut Biaya Wisuda, Disdik DKI: Tidak Boleh Membebani Orangtua Peserta Didik Megapolitan 5 Mei 2025

    Larang Sekolah Pungut Biaya Wisuda, Disdik DKI: Tidak Boleh Membebani Orangtua Peserta Didik Megapolitan 5 Mei 2025

    Larang Sekolah Pungut Biaya Wisuda, Disdik DKI: Tidak Boleh Membebani Orangtua Peserta Didik
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta melarang sekolah-sekolah untuk meminta pungutan ke siswa untuk kegiatan wisuda lantaran hal tersebut membebankan orangtua.
    “Satuan Pendidikan tidak menjadikan kegiatan wisuda atau pelepasan sebagai kegiatan yang bersifat wajib dan tidak boleh membebani orang tua/wali peserta didik,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Sarjoko, dalam keterangannya yang dikutip pada Senin (5/5/2025).
    Sarjoko menyampaikan, penegasan soal larangan sekolah meminta pungutan ke siswa untuk wisuda tertuang dalam Surat Edaran Nomor 17/SE/2025 tentang Kegiatan Wisuda atau Pelepasan Peserta Didik pada Jenjang PAUD, SD/Paket A/SDLB, SMP/Paket B/SMPLB, SMA/Paket C/SMALB, dan SMK.
    “Kegiatan wisuda atau pelepasan peserta didik diutamakan di lingkungan satuan pendidikan, secara sederhana tanpa ada pungutan dan tidak diskriminasi,” kata Sarjoko.
    Dalam surat edaran tersebut, Kepala Suku Dinas Pendidikan di masing-masing wilayah juga diminta untuk melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan wisuda di sekolah-sekolah.
    “Lakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang Persekolahan Dinas Pendidikan,” ucap Sarjoko.
    Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan, setiap bentuk pungutan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di Jakarta harus mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan.
    Pramono tidak mengizinkan pungutan dilakukan secara sepihak oleh sekolah, apalagi tanpa dasar yang jelas.
    “Pungutan-pungutan yang tidak atau belum mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan tentunya tidak akan kami izinkan,” kata Pramono saat ditemui di Balai Kota, Jumat (2/5/2025).
    Pramono memastikan, Pemprov Jakarta akan menegur sekolah yang melakukan pungutan di luar kesepakatan resmi bersama Disdik.
    “Kalau ada yang melakukan pungutan di luar hal yang telah disepakati, kami secara resmi akan memberikan teguran kepada siapa pun yang melakukan itu,” ucap Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bos Telkom Siap Gelar Digiland, Pramono Ungkap Dampaknya ke Jakarta

    Bos Telkom Siap Gelar Digiland, Pramono Ungkap Dampaknya ke Jakarta

    Jakarta, CNBC Indonesia – Telkom bersiap menggelar gelaran Digiland 2025 pada 18 Mei 2025 mendatang. Untuk tahun ini gelaran tersebut mengantongi World Athletics Label Road Races.

    “Yang berbeda satu adalah ini sudah bersertifikasi, tahun lalu kan belum. Ini kan sudah ada World Athletic Label-nya, meskipun baru hijau, belum sampai yang tertingginya. Tapi at least sudah certified,” kata Direktur Utama Telkom Indonesia, Ririek Adriansyah, ditemui usai konferensi pers Digiland, Senin (5/5/2025).

    Sekitar 12.500 orang akan ikut gelaran lari 5K, 10K, dan Half Marathon. Sementara itu 7.500 orang diperkirakan bakal mengunjungi acara tersebut.

    Sekretaris Jenderal PB PASI, Tigor Tanjung mengatakan Digiland menjadi yang tercepat mengantongi label tersebut. Karena baru tahun lalu gelaran maraton diselenggarakan oleh Telkom.

    Dia menjelaskan ada beberapa syarat mengantongi label. Misalnya pelari tidak bersamaan dengan kendaraan bermotor dan adanya persyaratan medis yang cukup. Telkom sendiri bukan hanya mendapatkan untuk Half Marathon. Namun untuk lari 10 km juga telah memiliki label World Athletics.

    “Tapi juga 10K. Nah ini menjadi event pertama di Indonesia yang 10K-nya mendapatkan label. Itu satu kekhususan bagi Digiland Run,” jelasnya.

    Dengan mendapatkan label, Tigor mengatakan membuat peserta lari lebih nyaman dan aman saat berlari.

    “Bisa aspek keselamatan di nomor satu kan. Kemudian juga sebagai sebuah event, lomba ini kan menjadi terpercaya. Sehingga pelari-pelari dari luar negeri misalnya, mereka tahu, oh ini ada satu lomba yang sudah mendapatkan label internasional. Kenapa saya nggak ikut di sini? Itu salah satu beberapa contoh saja,” kata Tigor.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjelaskan gelaran Digiland menjadi cara yang bagus untuk mempromosikan diri sebagai tujuan oleh raga. Bukan hanya untuk lokal namun bagi masyarakat internasional.

    Dia juga menambahkan Digiland bukan hanya untuk ajang lari saja. Namun akan berdampak pada ekonomi Jakarta nantinya.

    “Selain run, mereka juga ada musik Ada juga UMKM-nya ada beberapa hal, yang kemudian saya yakin ini akan mempunyai dampak dan pengaruh secara ekonomi kepada Jakarta,” ucap Pramono.

    (npb/wur)

  • DKI akan uji coba sekolah swasta gratis pada tahun ajaran 2025-2026

    DKI akan uji coba sekolah swasta gratis pada tahun ajaran 2025-2026

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DKI akan uji coba sekolah swasta gratis pada tahun ajaran 2025-2026
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 05 Mei 2025 – 19:34 WIB

    Elshinta.com – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta menyebutkan uji coba sekolah swasta gratis di 40 sekolah akan dilakukan pada tahun ajaran baru 2025-2026.

    “Kemarin kita sudah mengumpulkan 40 sekolah tersebut supaya menyamakan persepsi, membuat sebuah komitmen, kita akan melaksanakan piloting sekolah gratis itu,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Sarjoko di Balai Kota Jakarta, Senin.

    Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.

    Dia menjelaskan, pada prinsipnya sekolah swasta yang dipilih adalah yang di sekitarnya tidak ada sekolah negeri.

    Selain itu, sekolah swasta yang berdekatan dengan sekolah negeri, namun sekolah negeri tersebut memiliki daya tampung kecil juga akan menjadi target program tersebut.

    Sebelumnya, pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah mengatakan bahwa Jakarta akan segera melakukan uji coba program sekolah swasta gratis di daerah-daerah yang membutuhkan.

    “Untuk sekolah gratis kami akan kaji mendalam dan kami segera akan melakukan percontohan di daerah-daerah sekolah swasta di daerah-daerah yang memang membutuhkan terutama bagi warga yang tidak mampu,” kata Pramono.

    Program “Pendidikan Gratis” juga termasuk salah satu dari 40 program di 100 hari kerja Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

    Sumber : Antara

  • Disdik DKI Jakarta: Uji Coba Sekolah Swasta Gratis Dimulai di Tahun Ajaran 2025/2026

    Disdik DKI Jakarta: Uji Coba Sekolah Swasta Gratis Dimulai di Tahun Ajaran 2025/2026

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Sarjoko memastikan uji coba program sekolah swasta gratis akan dilaksanakan mulai tahun ajaran baru 2025/2026 mendatang.

    Total ada 40 sekolah swasta yang akan mengikuti uji coba program sekolah gratis ini.

    “Prinsipnya kami memang baru akan melakukan uji coba dari 40 sekolah. Nanti rencananya akan kami laksanakan di tahun ajaran baru di 2025-2026,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Puluhan sekolah swasta ini pun disebut Sarjoko telah dikumpulkan oleh Disdik DKI Jakarta dan seluruhnya berkomitmen untuk menyukseskan program sekolah gratis ini.

    “Kemarin kami sudah mengumpulkan 40 sekolah ini supaya menyamakan persepsi, membuat sebuah komitmen, kami akan melakukan piloting sekolah gratis ini,” ujarnya.

    Meski demikian, Sarjoko tak menjabarkan secara rinci puluhan sekolah yang akan mengikuti uji coba program sekolah gratis ini.

    Ia juga tak menjelaskan lebih jauh terkait kuota siswa yang disediakan untuk program tersebut.

    Anak buah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini hanya bilang, puluhan sekolah itu terdiri dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

    “Masing-masing jenjang ada perwakilannya. Tapi prinsipnya adalah lokasi-lokasi sekolah itu yang kami pilih di lokasi di mana tidak ada sekolah negerinya,” ujarnya.

    “Atau daya tampungnya sangat-sangat kecil di sekitar itu, daya tampung sekolah negerinya maksudnya,” tambahnya menjelaskan.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

     

  • Pramono Minta Jadwal Belajar Daycare Balkot DKI Disesuaikan Jam Kerja Ortu

    Pramono Minta Jadwal Belajar Daycare Balkot DKI Disesuaikan Jam Kerja Ortu

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau fasilitas pengasuhan dan perawatan anak (daycare) yang ada di Balai Kota Jakarta. Dia ingin jadwal daycare disesuaikan dengan jam kerja orang tuanya di lingkungan Pemprov Jakarta.

    “Saya harus akui bahwa tempatnya, daycarenya sebenarnya sudah sangat baik. Hanya problemnya, kapasitasnya kurang. Kedua, saya sudah minta untuk supaya jam belajarnya itu diatur sama dengan jam ketika ibunya selesai kerja,” kata Pramono di Balai Kota, Senin (5/5/2025).

    “Jangan sampai kemudian ada yang jam 2 selesai (belajar), jam 3 selesai, ibunya baru selesai jam 4. Sehingga mereka kebanyakan dibawa ibunya, sehingga dengan demikian perubahan jam kerja menjadi penting,” lanjutnya.

    Pramono mengakui, setelah dilantik menjadi Gubernur Jakarta, dia memang telah meminta kepada timnya agar memperbaiki fasilitas di daycare Balai Kota. Setelah satu bulan pelantikannya dan meninjau kembali daycare tersebut, Pramono menyebut fasilitasnya sangat baik dan bisa menjadi percontohan.

    “Saya yakin nggak semua instansi mempunyai kemampuan seperti di Balai Kota ini. Maka untuk itu, yang paling penting bukan fasilitas fisiknya, tetapi bagaimana program pengajarannya itu dilakukan,” ungkapnya.

    Di sisi lain Pramono mengatakan, kebutuhan untuk tempat penitipan anak atau daycare ini menjadi hal yang penting. Meski terlihat kecil, Pramono menilai kehadiran daycare di Balai Kota memberikan rasa aman dan nyaman bagi ibu yang bekerja.

    “Kalau melihat fasilitasnya terus terang di Balai Kota ini sangat baik, hanya memang kapasitasnya saya tadi minta kepada kepala dinas untuk bisa ditambah. Sekarang ini baru 20 orang penjaga, sangat kurang,” tuturnya.

    Lebih lanjut Pramono menjelaskan pembiayaan di daycare sepenuhnya diberikan oleh Pemerintah Daerah atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

    (bel/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Warga Jakarta Minta Pramono Tiru Dedi Mulyadi yang Kirim Siswa Nakal ke Barak: Tak Bahaya – Halaman all

    Warga Jakarta Minta Pramono Tiru Dedi Mulyadi yang Kirim Siswa Nakal ke Barak: Tak Bahaya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sejumlah warga di Jakarta Timur (Jaktim) menyarankan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar meniru Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang membawa siswa bermasalah ke barak TNI guna dibina.

    Djana, salah satu warga Jaktim, menganggap pembinaan oleh militer selama setengah hingga satu tahun bisa memperbaiki perilaku para siswa nakal

    Djana (63) mendukung kebijakan karena menilai pembinaan militer yang dilakukan selama enam bulan hingga satu tahun tersebut dapat mengubah perilaku anak-anak menjadi lebih baik.

    “Itu memang bagus dilakukan, apalagi untuk anak yang suka tawuran, suka berantem itu wajib dididik sama TNI,” ujar Djana di Jatinegara, Jaktim, Sabtu, (3/5/2025), dikutip dari Tribun Jakarta.

    Dia mengatakan pembinaan itu tidak akan membahayakan para siswa karena programnya berbeda dengan pelatihan untuk tentara.

    Djana mengaku sudah bosan melihatnya banyak kasus tawuran yang melibatkan siswa

    “Harusnya ya kalau mau membina anak menjadi lebih baik Jakarta meniru program Dedi Mulyadi. Karena memang program itu bagus, kan enggak ada salahnya meniru hal yang bagus,” ujar Djana.

    Sepertin Djana, Ucok Siahaan (55), ingin program yang diluncurkan Dedi Mulyadi itu ditiru oleh Pramono Anung.

    “Kalau saya sangat setuju, itu untuk mengurangi kasus tawuran siswa dan pemuda. Walaupun mungkin ada yang enggak setuju tapi saya lihat lebih banyak sisi positifnya,” kata Siahaan.

    Dia menyebut anak-anak perlu dididik disiplin supaya tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

    Menurut dia, pembinaan secara militer bisa menjadi cara mengubah perilaku dan pola pikir anak, tanpa menghilangkan kewajiban anak sekolah untuk belajar.

    Herfianto (30), warga Jaktim lainnya, turut mendukung Pramono agar meniru kebijakan Dedi.

    Kata dia,  sanksi yang dijatuhkan oleh Pemprov DKI Jakarta belum mampu membuat jera para siswa nakal. Sanksi itu misalnya pencabutan KJP.

    “Kadang saya kasihan melihat orang tua dan guru yang dipanggil ke kantor polisi untuk mengurus anak-anak mereka yang tertangkap tawuran, tapi anaknya malah enggak jera,” kata Herfianto.

    “Kalau saya sih mengapresiasi program Pak Dedi Mulyadi. Mungkin bisa dijadikan contoh di Jakarta, maupun Gubernur di daerah lainnya. Karena sekarang tawuran ada di mana-mana,” katanya.

    Penolakan Pramono dan Kritik dari Komnas HAM

    Di sisi lain, Pramono menolak kebijakan pengiriman siswa nakal ke barak militer diterapkan di Jakarta.

    Dia tidak menjelaskannya dengan rinci. Menurut Pramono, dia dan Jakarta punya cara tersendiri.

    “Jakarta punya kebijakan tersendiri, terima kasih,” kata dia ketika ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat, (2/5/2025).

    Sementara itu, Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) tidak sapakat dengan kebijakan Dedi Mulyadi.

    Menurut Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro, pengiriman siswa nakal akan melanggar hak anak.

    Atnike pun memperingatkan bahwa mengirim siswa ke barak militer sebagai bentuk hukuman adalah bentuk penegakan hukum yang tidak sah, terlebih, jika dilakukan kepada anak-anak di bawah umur yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

    “Oh iya dong (keliru). Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur,” katanya saat ditemui di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

    Selain itu, TNI juga tidak mempunyai kewenangan untuk mendidik pelajar dalam bentuk ‘wajib militer’.

    “Itu bukan kewenangan TNI melakukan edukasi-edukasi civic education,” ujar Atnike. 

    Pelibatan TNI dalam kegiatan pendidikan hanya dapat dibenarkan jika bersifat mengenalkan profesi, seperti melalui kunjungan ke markas TNI atau lembaga publik lain.

    Namun, jika dilakukan dalam bentuk pendidikan militer, apalagi sebagai bentuk hukuman, hal itu keliru dan melanggar prinsip hak anak.

    “Pendidikan karier ke markas TNI, rumah sakit, atau tempat kerja itu boleh saja. Tapi kalau dalam bentuk pendidikan militer, itu mungkin tidak tepat,” katanya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Warga Minta Gubernur Pramono Tiru Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak TNI: Gak Ada Salahnya
    Penulis: Bima Putra | Editor: Jaisy Rahman Tohir

    (Tribunnews/Febri/Rifqoh/Fersianus Waku/Tribun Jakarta/Bima Putra

  • Sekolah-sekolah di Jakarta Dilarang Minta Pungutan ke Siswa untuk Wisuda – Halaman all

    Sekolah-sekolah di Jakarta Dilarang Minta Pungutan ke Siswa untuk Wisuda – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jakarta melarang sekolah meminta pungutan ke siswa untuk kegiatan wisuda.

    Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 17/SE/2025 tentang Kegiatan Wisuda atau Pelepasan Peserta Didik pada Jenjang PAUD, SD/Paket A/SDLB, SMP/Paket B/SMPLB, SMA/Paket C/SMALB dan SMK.

    Pemerintah provinsi (Pemprov) Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta juga mengimbau sekolah-sekolah dilarang mewajibkan kegiatan wisuda atau pelepasan peserta didik..

    “Kegiatan wisuda atau pelepasan peserta didik diutamakan di lingkungan satuan pendidikan, secara sederhana tanpa ada pungutan dan tidak diskriminasi,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Jakarta Sarjoko melalui keterangan resminya, Senin (5/5/2025).

    “Satuan Pendidikan tidak menjadikan kegiatan wisuda atau pelepasan sebagai kegiatan yang bersifat wajib dan tidak boleh membebani orang tua/wali peserta didik,” lanjutnya.

    Dalam surat edaran tersebut, Kepala Suku Dinas Pendidikan di masing-masing wilayah juga diminta untuk melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan wisuda di sekolah-sekolah.

    “Lakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang Persekolahan Dinas Pendidikan,” ucap Sarjoko.

    Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan, setiap bentuk pungutan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di Jakarta harus mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan.

    Pramono tidak mengizinkan pungutan dilakukan secara sepihak oleh sekolah, apalagi tanpa dasar yang jelas.

    “Pungutan-pungutan yang tidak atau belum mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan tentunya tidak akan kami izinkan,” kata Pramono saat ditemui di Balai Kota, Jumat (2/5/2025).

    Pramono memastikan, Pemprov Jakarta akan menegur sekolah yang melakukan pungutan di luar kesepakatan resmi bersama Disdik. 

    “Kalau ada yang melakukan pungutan di luar hal yang telah disepakati, kami secara resmi akan memberikan teguran kepada siapa pun yang melakukan itu,” ucap Pramono. (m27)

    Penulis: Yolanda Putri Dewanti