Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • 96 persen ASN DKI sudah taati aturan naik angkutan umum tiap Rabu

    96 persen ASN DKI sudah taati aturan naik angkutan umum tiap Rabu

    angka kepatuhan peraturan tersebut tinggi dikarenakan Balai Kota memang tidak menyediakan parkir di hari Rabu

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan hingga saat ini sebanyak 96 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah menaati aturan yang mewajibkan penggunaan transportasi umum setiap hari Rabu.

    “Kepatuhan itu 96 persen. Karena saya mendapatkan laporan secara langsung untuk minggu lalu dari Kepala Dinas Perhubungan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Pramono mengatakan, angka kepatuhan peraturan tersebut tinggi dikarenakan Balai Kota memang tidak menyediakan parkir di hari Rabu.

    Bahkan, pintu gerbang Balai Kota dijaga ketat. Sehingga, tak ada kendaraan pribadi yang boleh masuk ke Balai Kota.

    Selain itu, Pramono menjelaskan tidak menyediakan angkutan ASN di depo-depo yang ada dan sudah menggratiskan mereka untuk naik transportasi umum. Untuk itu, Pramono menilai tak ada alasan untuk tidak mematuhi peraturan tersebut.

    Saat ditanyai sanksi terhadap empat persen ASN yang belum mematuhi peraturan tersebut, secara tegas Pramono mengatakan akan membina mereka.

    “Tentunya mereka secara khusus akan kami bina. Jadi dibina itu ada dua, dibina serius atau dibinasakan,” kata Pramono.

    Seperti yang diketahui Pramono Anung telah resmi menandatangani Instruksi Gubernur (Ingub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 pada 23 April 2025.

    Mulai 30 April lalu, aturan tersebut pun serentak dijalankan oleh seluruh ASN DKI Jakarta. Pramono menyampaikan bahwa Pemprov Jakarta tidak lagi menyediakan sarana transportasi khusus bagi ASN di hari Rabu.

    Hal ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi kemacetan dan menekan tingkat polusi udara di Ibu Kota.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pram mengaku sudah kantongi izin Kemendagri sebelum lantik pejabat DKI

    Pram mengaku sudah kantongi izin Kemendagri sebelum lantik pejabat DKI

    saya, Pak Wagub dan Pak Sekda secara sengaja membuat pelantikan pada hari ini untuk membuktikan apakah mereka dengan baju kebesarannya putih-putih mau patuh

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku sudah mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melantik pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada hari ini.

    “Kami telah mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Nasional dan dari Kemendagri. Yang ketiga, sudah mendapatkan rekomendasi dari DPRD DKI Jakarta. Sehingga semua syarat sudah terpenuhi,” kata Pramono saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 162 ayat (3) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi.

    Pasal 162 ayat (3) UU Pilkada menyatakan, “Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri”.

    Menjawab soal undang-undang tersebut, Pramono mengaku hal ini tidak menjadi masalah. Sebab pelantikan pejabat Pemprov DKI Jakarta sudah mendapatkan persetujuan dan izin dari berbagai pihak.

    Lebih lanjut, Pramono menyebut alasannya memilih hari ini untuk melantik para pejabat adalah untuk melihat apakah mereka mau mematuhi peraturan Instruksi Gubernur (Ingub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2025.

    “Bahkan saya, Pak Wagub dan Pak Sekda secara sengaja membuat pelantikan pada hari ini untuk membuktikan apakah mereka dengan baju kebesarannya putih-putih mau patuh,” kata Pramono.

    Sebelumnya, Pramono bahkan sempat menegaskan tidak akan melantik para pejabat yang tidak mematuhi aturan wajib menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu.

    Dia mengatakan, hari ini seluruh pejabat tetap menaati aturan dengan hadir di Balai Kota tepat waktu meski Jakarta diguyur hujan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Usai lantik pejabat, Pram berpesan bakal kebut program “quick wins”

    Usai lantik pejabat, Pram berpesan bakal kebut program “quick wins”

    dalam waktu dekat segera melakukan penanganan terkait besi jembatan penyeberangan orang (JPO) yang dicuri

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjanjikan setelah melantik pejabat Pemprov DKI Jakarta, akan segera memfokuskan kepada penyelesaian program percepatan atau quick wins 100 hari pemerintahannya.

    Program yang dalam waktu dekat akan diselesaikan oleh Pramono misalnya seperti meningkatkan operasional RT/RW hingga pemasangan CCTV di Jakarta.

    “Ternyata CCTV itu tidak perlu dipasang seperti yang dulu saya bayangkan, karena di Jakarta ini sudah ada. Kami akan membuka kesempatan kepada para pelaku di dunia CCTV untuk berpartisipasi. Dengan demikian, cost (biayanya) akan lebih murah dan efektif,” kata Pramono di Balai Kota, Rabu.

    Selain itu, Pramono juga menyebutkan dalam waktu dekat segera melakukan penanganan terkait besi jembatan penyeberangan orang (JPO) yang dicuri hingga rencana pemindahan patung MH Thamrin.

    Selain memindahkan patung, Pramono menjelaskan dirinya juga berencana akan membuat diorama (miniatur tiga dimensi) di patung tersebut yang akan menghubungkan MRT yang ada di Monas.

    “Sehingga perencanaan pembangunan Jakarta yang secara menyeluruh akan kami lakukan termasuk bagaimana memperbaiki, melengkapi Jakarta Inernational Stadium (JIS), Kali Jodo, dan beberapa tempat lain,” ujar Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Profil Munjirin yang Dilantik Pramono Jabat Wali Kota Jakarta Timur, Total Harta Rp 1,5 Miliar

    Profil Munjirin yang Dilantik Pramono Jabat Wali Kota Jakarta Timur, Total Harta Rp 1,5 Miliar

    TRIBUNJAKARTA.COM – Profil dan harta kekayaan Munjirin yang bakal menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Timur.

    Munjirin menjadi pejabat pertama yang tiba di Balai Kota Jakarta pada Rabu (7/5/2025).

    Gubernur Jakarta Pramono Anung rencananya akan melantik Munjirin sebagai Wali Kota Jakarta Timur pada sore hari ini.

    Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Selatan. Munjiri tampak mengenakan pakain dinas upacara berwarna putih.

    Ia terlihat ditemani sang istri saat tiba di Balai Kota Jakarta.

    Lantas siapakah Munjirin?

    Munjirin, diketahui sudah lama berkarir di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. 

    Ia menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Selatan sejak tahun 2021 hingga sekarang.

    Namun, jauh sebelum itu Munjirin sudah merintis karirnya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 1994.

    Munjirin, lahir pada tanggal 1 Agustus 1971. 

    Ia berhasil mendapatkan gelar magisternya, setelah menempuh pendidikan formal S2 Ilmu Administrasi, di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.

    Akan tetapi, sebelum itu ia juga pernah mengemban pendidikan D3 Komputer di Universitas Satya Negara Indonesia, serta S1 Administrasi di Universitas Pancasila.

    Saat ini, Munjirin diketahui tengah menempuh pendidikan S3 Doktor Ilmu Pemerintahan, di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

    Dikutip dari laman resmi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Munjirin memulai karirnya di lingkungan pemerintahan sejak tahun 1994.

    Saat memulai karirnya, Munjirin tidak langsung mendapatkan jabatan tinggi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Dahulu, ia diketahui mulai merintis karir sebagai Staf Urusan Pemerintahan, di Kelurahan Srengseng, Jakarta Selatan.

    Jabatan tersebut, diemban oleh Munjirin sekitar delapan tahun lamanya hingga 2002. Setelah itu, ditugaskan menjadi seorang Kepala Sub Seksi Pelayanan Umum, Kelurahan Srengseng hingga tahun 2007.

    Karir Munjirin di dunia Pemerintahan, bisa dibilang mulus.  Pasalnya setelah menjadi staf dan juga kepala seksi di kelurahan, karir Munjirin melesat hingga ke tingkat Kecamatan.

    Namanya, tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Lurah di Kelurahan Kelapa Dua tahun 2007 – 2008, Lurah Kelurahan Tambora tahun 2009 – 2011, hingga sebagai Sekretaris Kecamatan di Kecamatan Grogol Petamburan tahun 2012 – 2013.

    Tak hanya itu, Munjirin juga diketahui pernah menjabat sebagai Camat di Kecamatan Pancoran sekitar tahun 2013, dan juga Camat Kebayoran Lama tahun 2014.

    Pada tahun 2017, Munjirin pernah ditugaskan sebagai Kepala Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Di samping itu, ia juga menjabat sebagai Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional hingga tahun 2019 sebelum dirinya mendapat promosi di jajaran pejabat Kota Administrasi Jakarta Selatan.

    Pada masa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tepatnya sejak tahun 2019 silam, Munjirin diberikan amanat untuk menjabat sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan hingga tahun 2021.

    Hingga kemudian, Munjirin menjabat sebagai Walikota Administrasi Jakarta Selatan sejak 2021.

    Selama berkarir di pemerintahan, Munjirin pernah meraih penghargaan SLKS 20 Tahun dari Presiden RI tahun 2015, dan juga penghargaan Masa Kerja 15 Tahun dari Gubernur DKI Jakarta di tahun 2009.

    Harta Kekayaan 

    Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Munjirin rutin melaporkan harta kekayaannya.

    Munjirin melaporkan LHKPN untuk periode tahun 2024.

    Pelaporan LHKPN

    A. TANAH DAN BANGUNAN  Rp 3.073.500.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/110 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 800.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/300 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 2.100.000.000 

    3. Tanah Seluas 196 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp 70.000.000 

    4.Tanah dan Bangunan Seluas 483 m2/50 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp103.500.000
     

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp1.075.000.000 
     

    1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 17.000.000 

    2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp 13.000.000 

    3.MOBIL, HONDA HONDA HR-V 1.SL E CVT SE Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp 410.000.000 

    4.MOTOR, KAWASAKI VERSYS 650 CC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp 125.000.000 

    5.MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.8 VRZ Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp 510.000.000

    C.HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 7.500.000

    D. SURAT BERHARGA Rp 0

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 80.799.008

    F.HARTA LAINNYA Rp0 

    Sub Total Rp 4.236.799.008

    II. HUTANG Rp2.742.626.071

    III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-II) Rp1.494.172.937

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Diultimatum Pramono, Pejabat Baru Pemprov DKI Terobos Hujan Naik Transportasi Umum Ke Balai Kota

    Diultimatum Pramono, Pejabat Baru Pemprov DKI Terobos Hujan Naik Transportasi Umum Ke Balai Kota

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Sejumlah pejabat yang akan dilantik oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung satu per satu mulai tiba di Balai Kota Jakarta.

    Sesuai dengan perintah Gubernur Pramono, mereka datang menggunakan transportasi umum.

    Hujan deras yang sempat mengguyur Jakarta siang ini pun tak menghalangi langkah mereka menuju Balai Kota naik angkutan umum.

    Wali Kota Jakarta Selatan yang akan dilantik menjadi Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin jadi pejabat pertama yang tiba di Balai Kota Jakarta.

    Mengenakan pakaian dinas dinas upacara (PDU) warna putih, Munjirin tampak tiba di Balai Kota bersama sang istri.

    Ia pun terlihat mengenakan payung berkelir merah untuk melindungi diri dari gerimis yang masih mengguyur.

    “Tadi saya naik Transjakarta dari kantor Wali Kota Jakarta Selatan, dua kali naik bus,” ucap Munjirin, Rabu (7/5/2025).

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pihak sekolah tak lagi menahan ijazah muridnya karena alasan ekonomi. Ijazah murid yang ditahan tak cuma di sekolah swasta, tapi ada juga di sekolah negeri.

    Munjirin bercerita, ia nelat menerobos hujan dari kantornya untuk naik transportasi umum menuju Balai Kota.

    “Enggak ribet (pakai baju dinas), cuma tadi hujan deres aka jadi celana dinaiki takut basah,” ujarnya.

    Hal senada turut disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Budi Awaludin yang hari ini akan dilantik menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Statistika (Dikominfotik) DKI Jakarta.

    Ia menyebut ini melupakan pengalaman yang tak bisa dilupakan dimana ia bersama para pejabat lainnya yang akan dilantik menerobos hujan me uju Balai Kota Jakarta.

    “Asik banget, bayangin ini adalah pengalaman indah sepanjang sejarah hidup kita, bayangin. Ini menandakan angkutan umum kita udah keren banget, asli keren banget,” tuturnya.

    Pramono Ultimatum Pejabat Baru Naik Angkutan Umum saat Pelantikan

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hari ini bakal melantik puluhan pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Mereka pun diultimatum Pramono untuk naik angkutan umum ke Balai Kota Jakarta.

    Hal ini sesuai instruksi Pramono yang meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta naik angkutan umum setiap Rabu.

    “Hari ini saya akan melantik mungkin 35-40 pejabat di Balai Kota, saya sudah wanti-wanti kalau ada pejabat yang datang ke Balai Kota ketika mau dilantik tidak menggunakan transportasi umum, maka tidak akan saya lantik,” ucapnya Rabu (7/5/2025).

    Pramono pun mengaku hari ini dirinya berangkat kerja naik transportasi umum. 

    Hal ini dilakukannya untuk memberikan contoh agar masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

    “Karena ini bagian dari kami memberikan contoh, saya sendiri aja tetap naik transportasi umum,” ujarnya.

    Sebagai informasi tambahan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal merombak jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Kurang lebih ada 62 kursi jabatan yang akan dirotasi oleh Pramono, baik itu posisi kepala dinas, wali kota, hingga kepala biru.

    Puluhan nama yang akan dilantik Pramono ini pun telah diserah kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dimintai persetujuannya.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • ASN dukung wacana seminggu tiga kali wajib naik transportasi umum

    ASN dukung wacana seminggu tiga kali wajib naik transportasi umum

    Kepala Seksi Suku Dinas Komunikasi Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Selatan Erwin Lobo saat ditemui di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (7/5/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

    ASN dukung wacana seminggu tiga kali wajib naik transportasi umum
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 11:29 WIB

    Elshinta.com – Sejumlah Aparatur Sipil Negara di Jakarta Selatan mendukung wacana seminggu tiga kali wajib naik transportasi umum sesuai Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025.

    “Saya tidak ada masalah, saya tiap hari naik transportasi umum jadi tidak ada masalah kalau saya,” kata Kepala Seksi Suku Dinas Komunikasi Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Selatan Erwin Lobo ditemui di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Rabu.

    Erwin menanggapi usulan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah yang mendorong agar kebijakan penggunaan transportasi umum oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diperluas frekuensinya. Erwin menilai kebijakan ASN wajib naik transportasi umum setiap Rabu terbilang bagus untuk menjaga kesehatan dengan berjalan kaki.

    Kemudian juga diharapkan berdampak langsung dengan lingkungan demi mengurangi kemacetan dan polusi udara. “Saya harap bisa berkontribusi langsung agar kebijakan tersebut lebih baik,” ujarnya.

    Erwin membutuhkan estimasi waktu 90 menit dari rumahnya di Tangerang Selatan menuju Kantor Wali Kota Jakarta Selatan (Jaksel). Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Hasudungan A Sidabalok optimis kebijakan ini berdampak baik.

    “Itu pasti berdampak baik karena mengurangi kemacetan, lebih hemat dan juga bisa memberdayakan angkutan umum yang sudah baik dan sudah ada selama ini,” ujar Hasudungan.

    ASN yang rumahnya berada di Cibubur tersebut mengaku menyiasati waktu dengan berangkat lebih pagi agar bisa tepat waktu sampai ke kantor.

    “Jadi memang harus kita sikapi dengan baik, dengan strategi-strategi. Mungkin kita setengah jam lebih awal berangkat dari rumah,” katanya.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewajibkan seluruh pegawai menggunakan angkutan umum massal saat berangkat kerja, bertugas dinas maupun pulang kerja setiap hari Rabu. Aturan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani Gubernur Jakarta, Pramono Anung, pada 23 April 2025.

    Tujuan dari adanya Ingub tersebut untuk memberikan contoh nyata kepada masyarakat dalam mendukung kebijakan pengurangan polusi dan pembangunan berkelanjutan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang peduli lingkungan dan mendukung mobilitas hijau. Aturan menggunakan transportasi umum ini dikecualikan bagi pegawai yang sedang dalam kondisi sakit, hamil atau bertugas sebagai petugas lapangan dengan mobilitas tertentu.

    Sumber : Antara

  • Dilantik Sore Ini, Puluhan Pejabat Pemprov Jakarta Mulai Berdatangan di Balai Kota Megapolitan 7 Mei 2025

    Dilantik Sore Ini, Puluhan Pejabat Pemprov Jakarta Mulai Berdatangan di Balai Kota Megapolitan 7 Mei 2025

    Dilantik Sore Ini, Puluhan Pejabat Pemprov Jakarta Mulai Berdatangan di Balai Kota
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Puluhan pejabat mulai mendatangi
    Balai Kota Jakarta
    untuk dilantik oleh Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    sore ini, Rabu (7/5/2025).
    Pengamatan Kompas.com di lokasi, para pejabat mulai berdatangan ke Balai Kota sekitar pukul 14.45 WIB.
    Salah satunya Mujirin yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Selatan dan kini akan dilantik menjadi
    Wali Kota Jakarta Timur
    .
    Ia terlihat datang dengan menggunakan Pakaian Sipil Resmi (PSR) Wali Kota berwarna putih.
    Tak seorang diri, ia ditemani oleh istrinya yang menggunakan kebaya dan hijab berwarna pink.
    Munjirin datang ke Balai Kota dengan menaiki Transjakarta.
    “Kita naik Busway, hujan gede banget, dari kantor Wali Kota Jakarta Selatan,” tutur Munjirin saat diwawancarai awak media di lokasi, Rabu.
    Selain Munjirin, Budi Awaludin yang tadinya menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis) Dukcapil, dan akan dilantik menjadi Kepala Dinas Diskominfotik juga sudah tiba di Balai Kota.
    Berbeda dengan para calon wali kota, Budi dan calon kepala dinas lainnya menggunakan baju kebaya Betawi berwarna hitam.
    Sama seperti Munjirin, Budi datang ke Balai Kota dengan menaiki Transjakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Jaktim upayakan penambahan JakLingko di wilayah perbatasan

    Pemkot Jaktim upayakan penambahan JakLingko di wilayah perbatasan

    Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur Iin Mutmainnah naik angkutan umum untuk berangkat menuju agenda kegiatan di Hotel Balairung, Jalan Matraman, Jakarta Timur (Jaktim), Rabu (30/4/2025). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

    Pemkot Jaktim upayakan penambahan JakLingko di wilayah perbatasan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 12:00 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota Jakarta Timur akan mengupayakan adanya penambahan JakLingko di wilayah perbatasan Jakarta. 

    “Kalau saya lebih ke JakLingko ya. Karena saya merasa saya di Pondok Gede atau perbatasan Jakarta belum ada JakLingko,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur Iin Mutmainnah di Halte Transjakarta Cawang Central, Rabu.

    Iin menjelaskan, perjalanan menggunakan transportasi umum akan lebih nyaman jika angkutan kecil seperti JakLingko sudah diperbanyak.

    “Jadi kalau ada JakLingko saya rasa akan lebih memudahkan dan saya nyaman naik angkutan umum tuh. Lebih cepat juga kalau dilihat dari waktu, kalau kita mau pertimbangkan waktu cepat ya kita harus lebih pagi,” katanya.

    Apalagi, banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) Jakarta ataupun pekerja swasta yang membutuhkan JakLingko untuk menuju halte Transjakarta terdekat.

    “Dari Pondok Gede, Cileungsi atau sekitar itu kan teman-teman banyak juga yang kerjanya bukan hanya di daerah rumahnya tetapi Jakarta ya,” ungkap Iin.

    Hari ini, Iin menyebutkan berangkat menggunakan angkutan umum lebih siang dibandingkan minggu pertama ASN naik transportasi umum ke tempat kerja. Menurut Iin, Transjakarta juga tidak terlalu padat sekitar pukul 06.30 WIB, karena masyarakat banyak yang berangkat ada pukul 06.00 WIB.

    “Saya hari ini sengaja berangkat agak siang sedikit ya, kemarin itu pukul 06.00 WIB kurang dari rumah ke Terminal Pinang Ranti, tadi saya pukul 06.00 WIB lewat baru sampai Pinang Ranti,” katanya.

    Pemerintah Kota Jakarta Timur (Jaktim) melakukan pengawasan terhadap kebijakan ASN naik angkutan umum untuk berangkat kerja setiap hari Rabu melalui sistem foto. Swafoto tersebut berisi waktu, hari, tanggal dan lokasi ASN berada. Swafoto dikirim ke bagian kepegawaian Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur sebagai bukti ASN tersebut berangkat sesuai kebijakan yang diatur.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai 30 April 2025 mewajibkan seluruh pegawai menggunakan angkutan umum massal saat berangkat kerja, bertugas dinas maupun pulang kerja setiap hari Rabu. Aturan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani Gubernur Jakarta, Pramono Anung, pada 23 April 2025.

    Aturan menggunakan transportasi umum ini dikecualikan bagi pegawai yang sedang dalam kondisi sakit, hamil atau bertugas sebagai petugas lapangan dengan mobilitas tertentu.

    Sumber : Antara

  • ASN pakai kendaraan pribadi karena lupa wajib naik transportasi umum

    ASN pakai kendaraan pribadi karena lupa wajib naik transportasi umum

    Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta Selatan masih ada yang menggunakan kendaraan pribadi, Jakarta, Rabu (7/5/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

    ASN pakai kendaraan pribadi karena lupa wajib naik transportasi umum
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 12:29 WIB

    Elshinta.com – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) masih memakai kendaraan pribadi ke kantor karena lupa wajib naik transportasi umum setiap Rabu sesuai Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025. Berdasarkan pantauan di lokasi, seorang ASN menaiki sepeda motor berwarna biru tiba di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan (Jaksel) pukul 07.27 WIB.

    Pria itu dihadang oleh sejumlah personel satuan tugas (Satgas) pengawas di depan gerbang Kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Pria itu mengaku lupa adanya kewajiban baru hingga akhirnya memutuskan meninggalkan lokasi. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Hasudungan A Sidabalok mengatakan, pentingnya kesadaran diri terkait adanya kewajiban menaiki transportasi umum bagi ASN setiap Rabu.

    Hasudungan yang memilih menaiki transportasi umum, mengingatkan sudah ada sosialisasi dan regulasi yang berlaku.

    “Kita serahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan. Tanggung jawab pribadi, tanggung jawab moral untuk melaksanakan aturan ini karena aturan itu nggak mungkin kita monitor selama 24 jam,” kata Hasudungan.

    Dia menilai kewajiban ini terbilang baik lantaran memaksimalkan fasilitas yang sudah disediakan Pemerintah Provinsi DKI. Terlebih, saat ini transportasi umum di Jakarta sudah saling terintegrasi sehingga bukan menjadi alasan untuk tidak memanfaatkannya.

    “Sebenarnya prinsipnya itu kalau kita, kecurangan itu pasti ada. Tapi kita menyerahkan sepenuhnya kepada mereka,” katanya.

    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan melakukan pengawasan terhadap kebijakan ASN naik angkutan umum untuk berangkat kerja setiap hari Rabu melalui swafoto lalu dikirimkan ke laman bit.ly yang akan diteruskan ke Pemerintah Provinsi DKI. Pemprov DKI Jakarta mewajibkan seluruh pegawai menggunakan angkutan umum massal saat berangkat kerja, bertugas dinas, maupun pulang kerja setiap hari Rabu.

    Aturan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani Gubernur Jakarta, Pramono Anung, pada 23 April 2025. Tujuan dari adanya Ingub tersebut untuk memberikan contoh nyata kepada masyarakat dalam mendukung kebijakan pengurangan polusi dan pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang peduli lingkungan dan mendukung mobilitas hijau.

    Aturan menggunakan transportasi umum ini dikecualikan bagi pegawai yang sedang dalam kondisi sakit, hamil atau bertugas sebagai petugas lapangan dengan mobilitas tertentu.

     

    Sumber : Antara

  • DKI Jakarta canangkan infrastruktur konektivitas terintegrasi dan angkutan umum massal gratis

    DKI Jakarta canangkan infrastruktur konektivitas terintegrasi dan angkutan umum massal gratis

    Rabu, 7 Mei 2025 13:14 WIB

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (tengah) menyimak penjelasan Dirut MRT Jakarta Tuhiyat (kanan) pada pencanangan infrastruktur konektivitas terintegrasi kawasan Dukuh Atas di Gedung Transport Hub, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Dalam kegiatan tersebut diresmikan juga digitalisasi dan integrasi layanan angkutan umum massal gratis kepada 15 golongan masyarakat. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/Spt.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) menyimak penjelasan Dirut MRT Jakarta Tuhiyat (tengah) pada pencanangan infrastruktur konektivitas terintegrasi kawasan Dukuh Atas di Gedung Transport Hub, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Dalam kegiatan tersebut diresmikan juga digitalisasi dan integrasi layanan angkutan umum massal gratis kepada 15 golongan masyarakat. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/Spt.