Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • P2MI dan Pemprov DKI bahas kerja sama lindungi pekerja migran

    P2MI dan Pemprov DKI bahas kerja sama lindungi pekerja migran

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI/BP2MI) Mukhtarudin menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota pada Rabu.

    Pertemuan itu untuk membahas kerja sama dalam melindungi sekaligus meningkatkan kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya yang berasal dari DKI Jakarta.

    “Kami ingin mempersiapkan tenaga kerja Jakarta agar mampu bersaing di sektor-sektor menengah ke atas, seperti pengelasan (welder), perhotelan (hospitality) dan teknik (engineering),” ujar Pramono.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap mendukung langkah strategis Kementerian P2MI/BP2MI dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang dapat bekerja secara resmi di negara tujuan yang aman dan potensial.

    Pemprov DKI juga berkomitmen terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk memperluas peluang kerja bagi warga Jakarta di berbagai negara seperti Korea, Jepang dan negara-negara di Eropa Barat dan Eropa Timur, Tiongkok hingga kawasan Timur Tengah.

    Pramono menegaskan bahwa pemerintah tetap memiliki tanggung jawab terhadap pekerja migran yang berangkat secara mandiri, termasuk dalam hal pemulangan dan perlindungan mereka.

    Menteri P2MI/Kepala BP2MI Mukhtarudin menyampaikan bahwa kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta merupakan langkah penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menangani isu pekerja migran Indonesia.

    Menurut dia, perlindungan PMI bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan peran aktif pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem perlindungan yang menyeluruh.

    Melalui kerja sama ini, kedua pihak berkomitmen mengembangkan program peningkatan kapasitas, promosi dan pelatihan bagi calon pekerja migran agar mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja global yang kini bertransformasi dari “low skill” menjadi “medium-high skill”.

    “Mulai dari peningkatan keamanan, kualitas, hingga promosi pekerja migran menjadi fokus utama dalam kerja sama ini,” katanya.

    Mukhtarudin menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta merupakan langkah strategis untuk menciptakan pekerja migran yang lebih berdaya saing dan memiliki keterampilan menengah hingga tinggi, sesuai kebutuhan pasar kerja internasional yang terus berkembang.

    Permintaan tenaga kerja di luar negeri kini bergeser dari sektor rumah tangga menuju sektor keterampilan menengah dan tinggi.

    “Karena itu, kami berterima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta yang telah berkomitmen dan bersinergi untuk meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia,” kata Mukhtarudin.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI belum bisa lakukan perluasan JakLingko ke daerah penyangga

    DKI belum bisa lakukan perluasan JakLingko ke daerah penyangga

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga saat ini belum bisa melakukan perluasan jaringan JakLingko ke daerah penyangga dalam waktu dekat, meski kawasan tersebut lebih membutuhkan.

    “Dalam jangka panjang yang sebenarnya Mikrotrans atau Jaklingko itu lebih dibutuhkan di luar Jakarta. Tetapi, itu nanti mungkin lima tahun ke depan,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Pramono mengatakan, untuk saat ini pihaknya masih akan fokus pada penyempurnaan layanan JakLingko yang sudah ada di dalam Jakarta.

    Hal itu, kata Pramono, karena saat ini masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pramudi JakLingko ugal-ugalan dan tidak ramah.

    “Saya seringkali mendapatkan kritik bahwa yang namanya Jaklingko ngebut, ugal-ugalan, sopinya judes, sebelahnya saudaranya, istrinya, anaknya, yang seperti itu tidak profesional. Saya akan minta kepada Dinas Perhubungan yang seperti itu ditegur,” ujar Pramono.

    Untuk itu, evaluasi dan penyempurnaan dinilai penting agar sistem transportasi publik Jakarta benar-benar nyaman dan profesional sebelum melakukan ekspansi ke daerah sekitar.

    “Sekarang ini yang kita lakukan adalah untuk Mikrotrans atau Jaklingko tetap seperti sekarang, tetapi harus dilakukan penyempurnaan,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini kata Pramono terkait kenaikan tarif Transjakarta

    Ini kata Pramono terkait kenaikan tarif Transjakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga mempertimbangkan usulan warganet atau netizen terkait perkiraan kenaikan tarif Transjakarta mulai dari Rp5000 hingga Rp7000.

    “Saya juga mendengar rata-rata mereka (masyarakat) mengusulkan, di media (sosial) saya itu, antara Rp5000 sampai Rp7000. Tetapi kami akan memutuskan sesuai dengan nanti apa yang menjadi kemampuan masyarakat,” ujar Pramono di Balai Kota, Rabu.

    Pramono menyebut, meski masih mempertimbangkan besaran kenaikan tarif Transjakarta, namun ia memastikan hal ini akan dilakukan.

    Menurut Pramono, meskipun tarif saat ini masih berlaku, beban subsidi yang ditanggung Pemprov DKI cukup besar.

    Pemerintah, katanya, harus menanggung subsidi hingga Rp9.700 per tiket.

    Kondisi ini kian terasa berat mengingat dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat dipangkas hingga Rp15 triliun.

    “Kami sedang memfinalkan untuk itu. Sebenarnya di tarif yang lama pun, kami sudah memberikan subsidi per tiket Rp9.700. Kan terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu apalagi DBH-nya dipotong,” kata Pramono.

    Terlebih lagi, Pramono juga sempat mengklaim bahwa sebagian besar tarif transportasi umum di Jakarta merupakan yang paling murah dibandingkan dengan daerah lainnya.

    Namun Pramono memastikan, 15 golongan warga Jakarta tetap diberikan subsidi gratis sehingga nantinya, kenaikan tarif tersebut tak akan membebani mereka.

    Untuk saat ini, Pramono mengatakan dirinya belum memutuskan besaran kenaikan tarif Transjakarta.

    Nantinya, apabila keputusan kenaikan tarif Transjakarta telah resmi dilakukan, ia akan segera mengumumkan kepada masyarakat.

    Pramono pun mengatakan akan mengupayakan agar kenaikan tarif tersebut tak terlalu membebani masyarakat.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono Anung Beri Bocoran Kisaran Tarif Baru TransJakarta: Rp 5.000 – Rp 7.000

    Pramono Anung Beri Bocoran Kisaran Tarif Baru TransJakarta: Rp 5.000 – Rp 7.000

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memfinalisasi rencana penyesuaian tarif Transjakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kenaikan tarif kemungkinan naik di kisaran Rp5.000 hingga Rp7.000 sesuai usulan dan kemampuan masyarakat.

    “Rata-rata mereka mengusulkan di media itu antara Rp5.000 sampai Rp7.000. Tetapi, kami akan memutuskan sesuai dengan nanti apa yang menjadi kemampuan masyarakat,” kata Pramono usai membuka Rapat Koordinasi Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/10/2025).

    Menurutnya, kebijakan tersebut diambil untuk menjaga keberlanjutan operasional Transjakarta di tengah keterbatasan anggaran daerah. Ia menyebut, penyesuaian tarif tidak akan berdampak pada 15 golongan masyarakat yang selama ini masih mendapat subsidi penuh.

    “Kami akan melakukan penyesuaian tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan karena 15 golongannya kan tetap gratis. Sehingga mereka tetap kita proteksi,” ucap Pramono.

    Ia menekankan, keputusan akhir mengenai tarif baru akan mempertimbangkan aspirasi publik yang masuk ke Pemprov DKI. Wacana kenaikan tarif Transjakarta ini muncul setelah pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang berdampak pada kemampuan Pemprov DKI memberikan subsidi sektor transportasi.

    “Terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu apalagi DBH-nya dipotong,” kata dia.

  • Wacana Kenaikan Tarif TransJakarta, Ini Daftar 15 Golongan Warga Tetap Gratis Naik Transportasi Umum

    Wacana Kenaikan Tarif TransJakarta, Ini Daftar 15 Golongan Warga Tetap Gratis Naik Transportasi Umum

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah memfinalisasi rencana penyesuaian tarif Transjakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, kebijakan ini akan dilakukan secara hati-hati agar tidak memberatkan masyarakat, terutama kelompok penerima subsidi yang selama ini digratiskan.

    “Kami sedang memfinalkan untuk itu (kenaikan tarif). Sebenarnya di tarif yang lama pun kami sudah mensubsidi per tiket Rp9.700. Kan terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu, apalagi DBH (dana bagi hasil) dipotong,” kata Pramono usai membuka Rapat Koordinasi Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/10/2025).

    Menurut Pramono, kenaikan tarif TransJakarta menjadi langkah realistis di tengah keterbatasan fiskal daerah. Namun, ia memastikan sebanyak 15 golongan masyarakat tetap akan menikmati layanan Transjakarta secara gratis.

    “Kami akan melakukan penyesuaian tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan. Karena 15 golongannya kan tetap gratis. Sehingga mereka tetap kita proteksi,” jelas Pramono.

    Adapun 15 golongan masyarakat yang ditetapkan mendapatkan fasilitas transportasi umum gratis di Jakarta, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya, Tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta, Peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), Karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) melalui Bank DKI, dan Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

    Kemudian, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, Penerima Beras Keluarga Sejahtera (Raskin) yang berdomisili di Jabodetabek, Anggota TNI dan Polri, Veteran Republik Indonesia, Penyandang disabilitas, Penduduk lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun, Pengurus masjid (marbut), Pendidik dan tenaga kependidikan pada PAUD, dan Juru Pemantau Jentik (Jumantik).

  • Menkes Minta Warga Jakarta Pakai Masker dan Kurangi Aktivitas Outdoor

    Menkes Minta Warga Jakarta Pakai Masker dan Kurangi Aktivitas Outdoor

    Jakarta, Beritasatu.com- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi mengimbau masyarakat di Jakarta dan sekitarnya untuk memakai masker saat beraktivitas. Imbauan ini ia keluarkan sebagai respons atas temuan mikroplastik dari peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam air hujan di Jakarta yang menghebohkan belakangan ini.

    Pemakaian masker ditujukan untuk melindungi sistem pernapasan, karena mikroplastik yang terbawa udara dan hujan dapat bertahan lama di tubuh manusia jika terhirup atau tertelan.

    “Imbauan saya buat masyarakat adalah ya kalau bisa yang paling aman melindunginya pakai masker kalau sedang jalan di luar,” kata Budi pada awak media di gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Ia menambahkan, jika tidak ada aktivitas penting, sebisa mungkin hindari beraktivitas di luar ruangan setelah turun hujan.

    “Usahakan jangan jalan di luar sesudah hujan karena ini turunnya saya dengar kan dekat-dekat hujannya kan, partikelnya,” tambahnya.

    Budi menegaskan, pencegahan yang paling baik idealnya dilakukan langsung dari hulu. Artinta, sumber polusi yang menimbulkan mikroplastik yang harus dikurangi.

    “Mungkin pencegahan lainnya paling bagus memang di hulunya. Artinya memang kita mesti mengurangi sumber polusi dari mikroplastik ini dan ini memang peranan Bapak Gubernur Pramono banyak dan penting sekali. Kalau polusinya berkurang, kita di Kementerian Kesehatan juga akan sangat berkurang bebannya,” pungkas Budi.

    Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya akan berupaya maksimal mengurangi polusi plastik dengan membangun pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Langkah ini, sekaligus dilakukan untuk meminimalisasi produksi hujan yang diduga mengandung mikroplastik.

  • Kami Dukung Kalau Status Hukum Jelas 

    Kami Dukung Kalau Status Hukum Jelas 

    JAKARTA – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyatakan pihaknya mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membangun rumah sakit bertaraf internasional di lahan Sumber Waras.

    Namun, dukungan tersebut diberikan dengan syarat status hukum lahan tersebut sudah benar-benar jelas dan tidak lagi menimbulkan polemik.

    “Pada dasarnya, selama tidak ada lagi masalah hukum, selama status hukum sudah jelas, kami mendukung pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras,” kata Yuke kepada wartawan, Selasa, 28 Oktober.

    Rencana pembangunan rumah sakit di lahan Sumber Waras sejatinya bukan hal baru. Proyek ini pernah direncanakan sejak beberapa tahun lalu, namun sempat terhenti akibat sengketa hukum terkait pembelian lahan oleh Pemprov DKI pada masa pemerintahan sebelumnya.

    Yuke menilai, langkah Pramono yang ingin menghidupkan kembali proyek ini merupakan bentuk keberlanjutan kebijakan dengan pendekatan yang lebih hati-hati.

    “Perencanaan ini sebenarnya sudah lama, hanya saja sempat tertunda karena ada polemik di masa lalu. Kami mendengar bahwa saat ini Gubernur memang menjadikan proyek ini sebagai salah satu prioritas untuk diselesaikan,” jelasnya.

    Menurut Yuke, sebelum pembahasan teknis dilakukan, Pemprov DKI perlu memastikan bahwa aspek legalitas lahan telah tuntas agar pembangunan bisa berjalan tanpa hambatan administratif maupun hukum. Setelah itu, DPRD baru akan menelaah rencana pembiayaan dan model pengelolaan rumah sakit tersebut.

    “Yang penting dasar hukumnya sudah aman dulu. Setelah itu baru bisa dibahas lebih detail, termasuk soal anggarannya, apakah melanjutkan yang lama atau ada skema baru,” ujarnya.

    Ia berharap Pemprov DKI segera memberikan penjelasan resmi kepada DPRD terkait hasil kajian hukum dan rencana pendanaan agar proyek strategis ini dapat segera direalisasikan.

    “Kami berharap segera ada kejelasan agar proyek bisa berjalan,” kata Yuke.

  • Ini kata Pramono terkait memotret di ruang publik

    Ini kata Pramono terkait memotret di ruang publik

    Nggak ada larangan untuk orang memotret

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa kegiatan memotret di ruang publik tetap diizinkan, namun dilarang memaksa pengunjung untuk membeli foto tersebut.

    “Nggak ada larangan untuk orang memotret. Tetapi kalau orang memaksa menjual potretnya, ya nggak boleh. Seperti yang terjadi di Tebet Eco Park, langsung saya tertibkan,” ujar Pramono saat dijumpai di Jakarta Pusat, Selasa.

    Penegasan itu terkait dengan sebuah informasi viral di media sosial, pengunjung yang ingin melakukan sesi foto dikenai tarif hingga Rp500 ribu oleh kelompok tertentu di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan.

    Pramono mengatakan, pada prinsipnya Jakarta merupakan kota yang terbuka sehingga semua orang diperbolehkan mencari nafkah di Ibu Kota.

    Namun, lanjut Pramono, memaksa orang lain untuk membeli barang dagangan seperti foto tidak bisa dibenarkan.

    “Suka sama suka saja. Saya sering sekali juga kalau difoto, fotonya bagus, ya saya ambil,” kata Pramono.

    Sebelumnya, seorang pengunjung berkomentar di Instagram @tebetecopark yang mengeluhkan adanya komunitas yang meminta uang Rp500 ribu kepada pengunjung yang ingin memotret di Tebet Eco Park.

    Warga antusias mengunjungi Tebet Eco Park di Jakarta, Kamis (21/7/2022). ANTARA/Luthfia Miranda Putri/aa.

    “Tebet bayar 500 ribu, setor 10 persen, dagang ke mereka nanti dikasih lapak,” tulis salah satu akun.

    Pengelola Tebet Eco Park pun telah menanggapi keluhan pengunjung, khususnya fotografer, di media sosial.

    Kepala Seksi Taman Kota, Dimas Ario Nugroho, Pemprov Jakarta tidak pernah menerapkan biaya apa pun untuk kegiatan fotografi di kawasan taman.

    “Kami tidak melarang adanya aktivitas fotografi di dalam area taman, baik komunitas maupun perorangan,” kata Dimas.

    Pihaknya telah menindaklanjuti keluhan tersebut dan telah lebih dulu melakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap komunitas fotografer yang melakukan pungutan, sebelum isu ini ramai di media sosial (medsos).

    Komunitas fotografer itu telah dipanggil pada Jumat (17/10).

    Dari hasil penelusuran, kelompok tersebut bukan bagian pengelola taman maupun dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Jakarta.

    “Mereka membuat operasional sendiri seperti rompi, ID card dan sebagainya, itu murni inisiatif dari komunitas,” ujar Dimas.

    Dimas menyebut, komunitas yang dimaksud adalah Komunitas Fotografer Tebet Eco Park, yang diketahui juga aktif dan sering beraktivitas di dalam kawasan taman, namun tidak berafiliasi dengan dinas.

    Info di situs resmi Tebet Eco Park (TEP) menyebutkan, taman kota itu didedikasikan untuk masyarakat dan lingkungan. Terletak di Jakarta Selatan dengan area seluas 7,3 hektare, TEP kini hadir sebagai ruang terbuka hijau yang telah direvitalisasi.

    Dua kawasan taman yang awalnya terpisah dan berseberangan yakni Taman Tebet Utara dan Taman Tebet Selatan, kini telah menjadi satu taman terpadu yang mengusung konsep harmonisasi antara fungsi ekologi, sosial, edukasi dan rekreasi.

    Jumlah pengunjung Tebet Eco Park saat ini dibatasi, dengan kapasitas maksimum 4.000 orang per sesi pada hari kerja dan 5.000 orang per sesi pada akhir pekan.

    Namun, sebelumnya, pada suatu waktu, taman ini pernah sangat ramai dengan pengunjung mencapai 60.000 orang dalam satu waktu sehingga ditutup sementara untuk evaluasi. Pengunjung yang berminat, wajib mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi JAKI.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI tetap prioritaskan pembangunan kembali Rusunawa Marunda

    DKI tetap prioritaskan pembangunan kembali Rusunawa Marunda

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap memprioritaskan pembangunan kembali Rusunawa Marunda meski anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) daerah ini berkurang mulai tahun depan.

    “Pak Gubernur pastikan ini tetap prioritas meski ada pemangkasan dana bagi hasil (DBH) Rp15 triliun untuk APBD 2026,” kata Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim di Jakarta, Selasa.

    Chico menjelaskan, pembongkaran lima menara Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda Cluster C telah dilakukan secara bertahap sejak pertengahan 2025. Lima menara tersebut terdiri dari blok C1 hingga C5.

    Menurut Chico, pembangunan ulang rusunawa tersebut sesuai dengan prioritas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang ingin menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Ketika pembongkaran rampung, Chico mengatakan proses akan langsung berlanjut ke pembangunan dua menara baru.

    “Pembongkaran selesai target akhir 2025, lanjut dengan pembangunan dua menara baru dari total lima menara 20 lantai, 1.440 unit. Itu dimulai awal 2026,” jelas Chico.

    Adapun per Oktober 2025, Chico menjabarkan pembongkaran fisik sudah berjalan di sebagian besar menara dengan fokus pada struktur yang dinilai tidak layak huni oleh kajian BRIN 2021.

    Kemudian, lanjut Chico, proses administratif seperti penghapusan aset ke Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI dan penaksiran oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) telah selesai lebih awal berkat efisiensi anggaran.

    “Sehingga eksekusi lapangan dimulai sekitar Mei-Juni 2025. Saat ini, sekitar 60-70 persen pekerjaan pembongkaran rampung, termasuk survei dan pembersihan puing, tanpa hambatan signifikan dari relokasi warga (yang sudah dipindah ke Rusun Nagrak dan Padat Karya sejak 2023),” jelas Chico.

    Chico menambahkan, seluruh revitalisasi di Jakarta direncanakan rampung dalam lima tahun atau hingga 2030.

    Revitalisasi tersebut juga termasuk fasilitas pendukung seperti taman dan akses transportasi.

    “Warga relokasi diprioritaskan untuk pindah kembali, dengan subsidi sewa tetap terjangkau. Ini bagian dari program jamak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) 2025-2026 untuk 3.000 unit rusun baru/revitalisasi di Jakarta,” kata Chico.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Viral Purbaya Sikat Mafia Baju Bekas, Ini Kata Dokter Kulit soal Baju Thrifting

    Viral Purbaya Sikat Mafia Baju Bekas, Ini Kata Dokter Kulit soal Baju Thrifting

    Jakarta –

    Isu soal pelarangan impor pakaian bekas kembali mencuat pasca pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait komitmen pemerintah untuk menindak tegas praktik impor balpres (bal pakaian bekas).

    Purbaya menilai, selain merugikan industri tekstil dalam negeri, peredaran pakaian bekas impor juga menimbulkan beban ekonomi baru karena negara harus mengeluarkan biaya tambahan untuk proses hukum dan pemusnahan barang ilegal.

    Langkah ini turut didukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan pihaknya akan melarang praktik thrifting (jual beli baju bekas) di pasar-pasar ibu kota.

    “Kami mendukung kebijakan pemerintah pusat, termasuk melarang thrifting di pasar-pasar Jakarta,” kata Pramono kepada wartawan, Jumat (24/10/2025).

    Ia juga meminta dinas terkait memberikan pelatihan usaha bagi pedagang UMKM agar tidak bergantung pada jual beli barang bekas impor.

    Terlepas dari pro kontra kebijakan tersebut, apakah membeli baju thrifting aman untuk kulit?

    Menurut dr Arini Widodo, SpDV, dokter spesialis kulit dan kelamin dari PERDOSKI, pakaian bekas memiliki risiko tinggi menularkan penyakit kulit karena kebersihannya tidak dapat dijamin.

    “Pakaian bekas bisa membawa agen infeksi seperti bakteri, jamur, virus, maupun parasit (tungau dan kutu) yang berpotensi menular ke pemakainya,” jelas dr Arini.

    Beberapa penyakit yang dapat timbul antara lain:

    Scabies (kudis), akibat tungau yang bersarang di serat kain dan menyebabkan gatal hebat, terutama di malam hari.

    Eksim dan dermatitis kontak, muncul ketika pakaian berdebu atau lama disimpan, menyebabkan kulit gatal, merah, bahkan melepuh bila terus digaruk.

    Infeksi sekunder, akibat berpindahnya cairan tubuh seperti keringat atau air liur dari orang yang sebelumnya mencoba pakaian.

    “Pernah ditemukan virus pernapasan seperti influenza yang menempel pada pakaian bekas. Barang yang berpindah-pindah tangan ini bisa menjadi jalur penularan infeksi,” tambahnya.

    Selain itu, bahaya lain juga datang dari bahan kimia pembersih atau disinfektan yang digunakan penjual untuk mensterilkan pakaian.

    “Uap bahan kimia tersebut bisa menyebabkan sakit kepala, pusing, mual, atau bahkan kejang bila terhirup terus-menerus,” kata dr Arini.

    Meski begitu, risiko tersebut sebetulnya bisa diminimalisir dengan cara mencucinya. Terlebih, thrifting tetap punya sisi positif bagi lingkungan dan ekonomi, selama masyarakat memahami cara menjaga kebersihannya.

    “Membeli baju thrifting boleh saja, asal dicuci dengan benar sebelum digunakan,” ujar dr Ruri saat dihubungi detikcom, beberapa waktu lalu.

    Ia menyarankan beberapa langkah penting sebelum mengenakan pakaian bekas:

    Cuci dengan air panas dan deterjen sesegera mungkin setelah dibeli.Rendam dengan desinfektan khusus pakaian atau gunakan pengaturan mesin cuci bersuhu tinggi.Keringkan dan setrika hingga panas, agar sisa mikroorganisme mati sempurna.

    “Hindari memakai pakaian bekas sebelum dicuci, terutama untuk pakaian dalam, handuk, dan pakaian tidur. Idealnya jenis ini tidak dibeli dalam kondisi bekas,” tegasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)