Tag: Pramono Anung

DKI kemarin, pelantikan pejabat tinggi hingga UMP DKI 2026

Jakarta (ANTARA) – Sederet peristiwa mewarnai Jakarta pada Rabu (17/12), mulai dari pelantikan sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga rencana Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang akan diumumkan lebih cepat.

Simak kembali berita berikut ini:

1. Layanan air bersih di Jakarta dinilai perlu diperkuat

Direktur Jakarta Institute Agung Nugroho menilai kajian yang menyatakan air sungai dan tanah di Jakarta telah tercemar berat harus menjadi perhatian serius, sehingga layanan air bersih dan air minum bagi warga di Jakarta perlu diperkuat.

“Ketika sungai dan air tanah sudah tercemar berat, negara tidak boleh membiarkan warga bergantung pada sumber air yang berisiko bagi kesehatan,” kata Agung dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya di sini

2. Tabrakan beruntun di Jalan Raya Bogor berujung kejar-kejaran di PGC

Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, yang dilanjutkan dengan kejar-kejaran sampai di depan Pusat Grosir Cililitan (PGC), Rabu siang.

Korban kecelakaan lalu lintas yang bernama Sindi (19) mengatakan ia awalnya berkendara dari arah Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, menuju ke Pasar Rawa Jati.

Selengkapnya di sini

3. Pondok Labu jadi pemenang Kampung Tangguh Anti Narkoba di Jakarta

Kelurahan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan terpilih menjadi pemenang pertama Kampung Tangguh Anti Narkoba di DKI Jakarta karena dinilai aktif melakukan sosialisasi pencegahan narkotika.

“Juara satu diraih oleh Kampung Tangguh Anti Narkoba Kelurahan Pondok Labu,” kata Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Dedy Anung kepada wartawan dalam penyerahan pemenang Kampung Tangguh Anti Narkoba di Museum Layang Jakarta, Rabu.

Selengkapnya di sini

4. 11 pejabat tinggi pratama di lingkup Pemprov DKI resmi dilantik

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo resmi melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama pada lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Balai Kota, Rabu sore.

“Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa bersama kita,” kata Pramono dalam sambutannya di acara pelantikan di Balai Kota, Rabu.

Selengkapnya di sini

5. Pramono janjikan UMP DKI 2026 diumumkan lebih awal

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjanjikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 akan diumumkan lebih awal dari target pemerintah pusat.

“Bismillah, Jakarta selesai lebih dari itu, lebih cepat,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

Selengkapnya di sini

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

18/12/2025 06:50
7 Jakarta di Bawah Ancaman Tiga Siklon: Begini Langkah Pemprov Menjaga Kota Megapolitan

Jakarta di Bawah Ancaman Tiga Siklon: Begini Langkah Pemprov Menjaga Kota
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Jakarta berada dalam ancaman dampak tidak langsung dari tiga siklon tropis yang terpantau di sekitar wilayah Indonesia.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meningkatkan kewaspadaan.
Selain itum sejumlah langlah antisipatif dipersiapkan untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem hingga 22 Desember 2025.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyebutkan, saat ini terpantau Siklon Tropis Bakung, Bibit Siklon Tropis 93S, dan Bibit Siklon Tropis 95S.
Berdasarkan pantauan Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta, ketiga siklon tersebut masih berada di sekitar wilayah Indonesia dan belum masuk ke daratan.
Kemunculan tiga siklon ini berdampak pada peningkatan potensi hujan dan angin kencang di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta.
“Kami akan pantau terus dinamikanya, harapannya tidak masuk hingga mendekat lagi yang akan mempengaruhi curah hujan,” kata Faisal, dikutip dari Antara.
BMKG memprakirakan Jakarta berpotensi hujan sedang disertai angin kencang pada 17–18 Desember 2025, dan kondisi ini diperkirakan berlanjut 19–22 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) merapikan pohon-pohon tua.
“Saya sudah meminta kepada Dinas Pertamanan untuk pohon-pohon tua semuanya kita rapikan,” kata Pramono di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (16/12/2025).
Meski begitu, Pramono mengakui cuaca, terutama angin kencang, sulit diprediksi. Penanganan
pohon rawan tumbang
telah dilakukan, tapi dampak cuaca ekstrem tidak bisa dihindari sepenuhnya.
“Maka sebenarnya hampir di semua daerah sudah dilakukan, tapi memang terkadang tidak mencukupi. Dan kita tidak tahu angin puting beliung yang kemarin bisa di Ancol, kemudian juga di Sunda Kelapa, itu kan kita tidak tahu arahannya di sana,” lanjutnya.
Pemprov memastikan koordinasi dengan BMKG terus dilakukan untuk memantau perkembangan cuaca.
Dinas SDA DKI Jakarta menyiapkan berbagai langkah antisipatif menghadapi potensi banjir akibat hujan ekstrem.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya antisipatif sebagai upaya
mitigasi banjir
,” ujar Sekretaris Dinas SDA Nugraharyadi, Rabu (17/12/2025).
Upaya mitigasi meliputi optimalisasi pompa, sistem polder, dan pemeliharaan badan air agar berfungsi maksimal saat puncak hujan, terutama di wilayah rawan genangan.
Dinas SDA menyiagakan 612 pompa stasioner di 211 lokasi dan 590 pompa mobile di lima wilayah Jakarta.
“Pompa mobile digunakan untuk menjangkau lokasi banjir atau genangan yang tidak bisa dijangkau pompa stasioner,” kata Nugraharyadi.
Selain itu, pengerukan sungai, kali, waduk, situ, dan embung dilakukan di 1.996 titik dengan volume total 856.886 meter kubik. Pengerukan terbanyak di Jakarta Timur (850 titik), disusul Jakarta Utara, Barat, Pusat, dan Selatan.
Dinas SDA menggunakan 260 alat berat dan 457 dump truck untuk pengerukan.
Sejumlah waduk, situ, dan embung dibangun atau direvitalisasi, termasuk Waduk Aseni, Embung Giri Kencana, Embung Bambu Hitam, Embung Jagakarsa, dan Embung Pemuda.
Selain itu, 52 sistem polder telah dibangun dari target 70, berfungsi memompa air dari wilayah yang tidak bisa mengalir secara gravitasi.
Untuk antisipasi banjir rob, pompa dan pintu air disiagakan di titik strategis: Pintu Air Marina, Pompa Muara Angke, Pompa Ancol, Rumah Pompa Waduk Pluit, dan Polder Kamal.
Satuan Tugas SDA, atau Pasukan Biru, siap dikerahkan jika terjadi banjir akibat hujan ekstrem maupun rob. Mereka melakukan pemantauan rutin agar kondisi tetap terkendali.
Pemprov DKI mengimbau warga tetap waspada terhadap potensi genangan dan banjir. Masyarakat bisa memantau melalui
bpbd.jakarta.go.id/gelombanglaut
, Aplikasi JAKI, atau menghubungi 112 saat darurat.
“Masyarakat diimbau agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan,” ujar Nugraharyadi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/12/2025 06:42
Pramono Pastikan UMP Jakarta Naik, Pengumumannya Disegerakan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta akan naik. Ia juga meminta pengumuman UMP DKI Jakarta 2026 akan lebih cepat dari penetapan pemerintah pusat.

Di sisi lain, Pramono menegaskan Pemprov DKI akan bersikap adil bagi buruh dan pengusaha. Mantan Sekretaris Kabinet itu menyatakan kenaikan UMP Jakarta bakal menyesuaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

18/12/2025 05:58
Pengoperasian Penuh RDF Rorotan Tinggal Selangkah Lagi, Ini Penjelasan Pramono Megapolitan 17 Desember 2025

Pengoperasian Penuh RDF Rorotan Tinggal Selangkah Lagi, Ini Penjelasan Pramono
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan fasilitas pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan akan menjalani satu kali proses komisioning terakhir sebelum beroperasi secara penuh.
Kepastian tersebut disampaikan Pramono menyusul hampir rampungnya seluruh persiapan teknis di fasilitas pengolahan sampah tersebut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan
RDF
Rorotan bisa segera beroperasi penuh setelah proses uji coba akhir dilakukan.
“Karena ini sudah hampir lengkap, kami segera melakukan komisioning sekali lagi. Dan setelah itu pasti
RDF Rorotan
akan operasional sepenuhnya,” ujar Pramono di Balai Kota, Rabu (17/12/2025).
Pramono menjelaskan, RDF Rorotan sebelumnya sempat beroperasi dengan baik dan tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat sekitar.
Namun, persoalan kembali muncul saat terjadi tumpahan air lindi dari truk pengangkut sampah atau compactor yang memicu bau tak sedap.
Kondisi tersebut membuat Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan sementara proses komisioning hingga tersedia kendaraan pengangkut sampah yang lebih memadai dan tertutup.
Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta telah memiliki total 148 unit armada truk compactor tertutup yang siap digunakan untuk mengangkut sampah menuju fasilitas RDF Rorotan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 97 unit merupakan hasil pengadaan Tahun Anggaran 2024, sementara 51 unit lainnya berasal dari pengadaan Tahun Anggaran 2025.
“Kemarin kemudian saya memerintahkan untuk pengadaan truk compactor yang baru. Supaya air lindinya tidak ke mana-mana, pengaturan sampahnya juga lebih baik,” jelas Pramono.
Ia menegaskan, apabila proses komisioning terakhir berjalan lancar dan tidak lagi menimbulkan bau,
RDF Rorotan akan segera diresmikan dan beroperasi secara penuh sebagai bagian dari upaya pengelolaan sampah di Jakarta.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/12/2025 20:29
Pelantikan 11 Pejabat DKI Catat 2 Sejarah: Wali Kota Jakbar-Kepala BKD Dipimpin Perempuan Megapolitan 17 Desember 2025

Pelantikan 11 Pejabat DKI Catat 2 Sejarah: Wali Kota Jakbar-Kepala BKD Dipimpin Perempuan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pelantikan 11 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada Rabu (17/12/2025) mencatat dua momen penting dalam sejarah birokrasi Ibu Kota.
Setelah 17 tahun, wali kota di wilayah Jakarta kembali dipimpin oleh seorang perempuan. Selain itu, untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta diisi oleh perempuan.
Gubernur DKI Jakarta
Pramono Anung
melantik
Iin Mutmainnah
sebagai Wali Kota Administrasi Jakarta Barat.
Pelantikan ini menandai kembalinya perempuan menduduki posisi wali kota setelah terakhir kali terjadi pada 1 April 2008.
“Saya senang, saya gembira adalah, setelah tanggal 1 April tahun 2008, hari ini kita punya kembali Wali Kota perempuan yang ada di Jakarta. Maka dari itu, kenapa saya sengaja mengundang Ibu Profesor Sylviana, supaya menjadi pengingat bahwa beliau pada waktu itu, pada tanggal 1 April tahun 2008, dilantik menjadi Wali Kota Jakarta Pusat,” ucap Pramono di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu.
Selain itu, Pramono juga melantik Premi Lasari sebagai Kepala BKD DKI Jakarta.
Selama ini, kata Pramono, jabatan strategis yang mengelola manajemen aparatur sipil negara tersebut selalu dipegang oleh laki-laki.
“Kepala BKD, yang selama ini selalu laki-laki, kali ini saya juga pilih perempuan, yaitu Ibu Premi,” kata dia.
Pramono menilai penunjukan perempuan dalam dua jabatan penting tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam menerapkan sistem merit.
Hal itu juga membuka kesempatan yang setara bagi semua aparatur tanpa memandang gender.
“Itulah cermin bahwa di Jakarta ini itu tidak pernah menjadi isu. Bahkan untuk jabatan-jabatan strategis, kami memberikan kesempatan seluas-luasnya,” kata Pramono.
Pramono optimistis kepemimpinan Iin Mutmainnah dapat membawa perubahan positif bagi Jakarta Barat.
Dukungan dari Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto, yang pernah bertugas di wilayah tersebut, diharapkan dapat mempercepat pembenahan.
“Saya yakin di bawah kepemimpinan Ibu Iin, Jakarta Barat bisa menjadi lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, penunjukan Premi Lasari sebagai Kepala BKD DKI Jakarta diharapkan mampu menghadirkan birokrasi yang lebih fleksibel dan pelayanan yang lebih sederhana.
“Mudah-mudahan dalam komposisi ini, Jakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih fleksibel, lebih gampang, lebih mudah, karena itulah yang memang menjadi keinginan saya untuk membuat birokrasi di Jakarta tidak berbelit-belit,” ungkap Pramono.
Adapun 11 pejabat yang dilantik Pramono hari ini adalah sebagai berikut:
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/12/2025 19:32
RDF Rorotan akan komisioning sekali lagi sebelum beroperasi penuh

Jakarta (ANTARA) – Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan akan melakukan komisioning sekali lagi sebelum beroperasi sepenuhnya.

“Karena ini sudah hampir lengkap, kami segera melakukan komisioning sekali lagi. Dan setelah itu pasti RDF Rorotan akan operasional sepenuhnya,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota, Rabu.

Pramono mengatakan, RDF Rorotan sempat berjalan lancar dan tidak ada komplain dari masyarakat.

Namun, persoalan kembali muncul ketika air lindi yang tumpah dari truk pembawa sampah (compactor) kembali menimbulkan bau tak sedap.

Oleh karenanya, komisioning RDF Rorotan dihentikan sementara hingga memiliki kendaraan pengangkut sampah yang baik.

Namun, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta kini memiliki 148 armada truk compactor tertutup yang siap mengangkut sampah ke fasilitas RDF Rorotan.

Dari 148 armada truk compactor yang dimiliki RDF Rorotan, 97 unit truk di antaranya merupakan hasil pengadaan Tahun Anggaran 2024, sementara 51 unit lainnya hasil pengadaan Tahun Anggaran 2025 yang siap melayani pengangkutan sampah dari wilayah layanan RDF.

“Kemarin, saya memerintahkan untuk pengadaan truk compactor yang baru. Supaya air lindinya tidak ke mana-mana, pengaturan sampahnya juga lebih baik,” jelas Pramono.

Jika nantinya RDF Rorotan dapat beroperasi dengan baik saat komisioning terakhir, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan segera diresmikan untuk beroperasi sepenuhnya.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

17/12/2025 19:30
Pramono janjikan UMP DKI 2026 diumumkan lebih awal

Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjanjikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 akan diumumkan lebih awal dari target pemerintah pusat.

“Bismillah, Jakarta selesai lebih dari itu, lebih cepat,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta gubernur se-Indonesia untuk menetapkan UMP 2026 paling lambat pada 24 Desember 2025.

Pramono meyakini, Jakarta bisa mengumumkan besaran UMP 2026 lebih cepat. Namun, ia tidak merinci kapan tepatnya hal itu akan resmi diumumkan.

Selain itu, Pramono juga memastikan bahwa UMP 2026 akan naik.

“Pasti ada kenaikan. Karena alpha-nya ada ‘range’-nya, tinggal disesuaikan dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya,” kata Pramono.

Pramono mengatakan Pemprov DKI telah menerima laporan terkait keputusan Presiden RI dan arahan Kementerian Dalam Negeri mengenai penetapan UMP.

Ia menegaskan, Pemprov DKI akan bersikap adil bagi buruh maupun pengusaha.

“Pemerintah DKI Jakarta akan menjadi juri yang adil bagi buruh dan juga pengusaha. Saya sudah meminta agar segera diadakan rapat, kita tidak boleh terlambat,” kata Pramomo.

Menurut Pramono, formula penetapan UMP 2026 sudah memiliki rentang (range) yang jelas.

Karena itu, pembahasan selanjutnya tinggal mencari titik temu terbaik antara kepentingan pekerja dan dunia usaha.

“Angkanya sudah ada ‘range’-nya, tinggal di ‘range’ itu, kita cari jalan keluar antara pengusaha dengan buruh,” kata Pramono.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan.

Aturan tersebut memuat formula baru dalam penentuan upah minimum, mulai dari UMP hingga Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut Prabowo mempertimbangkan aspirasi banyak pihak, terutama serikat buruh, sebelum akhirnya memutuskan rumus besaran kenaikan upah.

“Akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar: Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 – 0,9,” kata Yassierli.

Alfa sendiri merupakan indeks tertentu yang mencerminkan kontribusi pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

17/12/2025 19:19
Pramono Gembira Pejabat DKI Baru Didominasi Perempuan: Kami Beri Kesempatan Seluasnya Megapolitan 17 Desember 2025

Pramono Gembira Pejabat DKI Baru Didominasi Perempuan: Kami Beri Kesempatan Seluasnya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku gembira karena pejabat jajaran pimpinan tinggi pratama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang baru ia lantik pada hari ini, Rabu (17/12/2025), didominasi oleh perempuan.
Ia menilai hal tersebut menjadi bukti bahwa Jakarta memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan strategis.
“Saya gembira adalah, setelah tanggal 1 April tahun 2008, hari ini kita punya kembali wali kota perempuan yang ada di Jakarta. Itulah cermin bahwa di Jakarta ini itu tidak pernah menjadi isu. Bahkan untuk jabatan-jabatan strategis, kami memberikan kesempatan seluas-luasnya,” kata Pramono usai melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).
Salah satu
pejabat perempuan
yang dilantik adalah
Iin Mutmainnah
sebagai Wali Kota Administrasi Jakarta Barat.
Pramono menilai, pelantikan ini menandai kembalinya perempuan menduduki posisi wali kota setelah 17 tahun. Sebelumnya, jabatan wali kota perempuan terakhir dipegang oleh Prof. Sylviana Murni yang dilantik sebagai Wali Kota Jakarta Pusat pada 1 April 2008.
“Saya yakin dalam kepemimpinan Wali Kota lin, mudah-mudahan Jakarta Barat menjadi lebih baik,” kata dia.
Selain wali kota, Pramono juga menunjuk perempuan untuk posisi strategis lainnya, yakni Premi Lasari sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.
“Termasuk sebenarnya ada satu jabatan yang strategis untuk Pemerintah DKI Jakarta, yaitu Kepala BKD yang selama ini selalu laki-laki, kali ini saya juga pilih perempuan, yaitu Ibu Premi,” kata dia.
Berikut ini 11 pejabat yang dilantik Pramono hari ini::
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/12/2025 18:33
Sebelas pejabat baru DKI diminta siaga hadapi cuaca ekstrem

Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta 11 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang baru dilantik untuk siaga menghadapi cuaca ekstrem.

“Pesan saya, minggu-minggu depan ini akan ada cuaca ekstrem kembali. Maka bagi para pejabat yang baru dilantik maupun yang sudah lama dilantik, harus mempersiapkan diri untuk itu. Seperti ketika kita menghadapi banjir rob, kemarin,” ujar Pramono di Balai Kota, Rabu.

Pramono mengatakan, ke depannya Jakarta harus bisa mempersiapkan Natal dan Tahun Baru yang aman dan nyaman.

Untuk itu, seluruh jajaran di Pemerintah Jakarta harus bersiap menghadapi kemungkinan akan adanya curah hujan yang tinggi, permukaan air yang naik, hingga angin beliung yang mungkin ada.

“Mari kita bekerja bersama-sama, bekerja keras untuk membuat Jakarta menjadi lebih aman, lebih nyaman dan bagi siapa pun bisa menikmati Jakarta,” kata Pramono.

Di sisi lain, Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan mengatakan memasuki akhir tahun, pihaknya telah meningkatkan kesiapsiagaan.

“Kami memperkuat pemantauan cuaca dan pasang laut melalui informasi BMKG, menyiagakan personel dan peralatan, serta memastikan jalur komunikasi lintas instansi berjalan 24 jam,” jelas Yohan.

Selain itu, kata Yohan, pihaknya juga meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah rawan banjir rob dan daerah dengan banyak pohon besar.

Yohan mengimbau agar masyarakat terus memantau informasi dari sumber yang resmi karena ketika masyarakat memahami apa yang sedang terjadi dan apa risikonya, kepanikan pun bisa ditekan.

“Warga juga diimbau mengenali potensi risiko di lingkungannya, mengetahui jalur evakuasi, serta menyiapkan kebutuhan darurat sederhana di rumah. Panik biasanya muncul karena ketidaksiapan,” kata Yohan.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

17/12/2025 18:07
UMP Jakarta 2026 Dipastikan Naik, Tanggal Penetapan Ditargetkan Lebih Cepat Megapolitan 17 Desember 2025

UMP Jakarta 2026 Dipastikan Naik, Tanggal Penetapan Ditargetkan Lebih Cepat
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta tahun 2026 akan mengalami kenaikan seiring berlakunya rumusan pengupahan terbaru yang ditetapkan pemerintah pusat.
Pemprov DKI Jakarta menargetkan penetapan UMP dapat dilakukan lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan.
Kepastian kenaikan tersebut disampaikan Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Ia menjelaskan, formula pengupahan yang baru membuka ruang penyesuaian melalui rentang indeks alfa yang dikombinasikan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
“Pasti ada kenaikan. Karena
alpha
-nya kan ada
range
-nya. Sehingga dengan demikian tinggal harus ada kenaikan menyesuaikan, dan hitungannya kan bagaimana terhadap inflasi, terhadap pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Kita sedang mempersiapkan diri untuk itu,” kata Pramono.
Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri telah menginstruksikan seluruh kepala daerah agar pengumuman UMP dilakukan paling lambat pada 24 Desember 2025.
Menyikapi hal tersebut, Pramono menyatakan Pemprov DKI menargetkan penetapan UMP dapat rampung sebelum tenggat waktu.
“Bismillah, Jakarta selesai lebih dari itu, lebih cepat,” ujarnya.
Pramono juga menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menyeimbangkan kepentingan buruh dan pengusaha dalam menentukan besaran UMP.
Ia menyebut pemerintah daerah akan bersikap adil dalam proses pengambilan keputusan.
“Pemerintah DKI Jakarta akan menjadi juri yang adil bagi buruh dan juga pengusaha. Dan saya sudah meminta untuk segera diadakan rapat,” ungkap Pramono.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Syaripudin, menegaskan penetapan
UMP Jakarta 2026
akan mengacu pada pedoman terbaru dari pemerintah pusat. Pembahasan lanjutan akan dilakukan melalui Dewan Pengupahan Provinsi.
“Pedoman sudah ditetapkan. Nanti akan dilakukan pembahasan oleh Dewan Pengupahan Provinsi,” ujar Syaripudin saat dikonfirmasi, Rabu.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang memuat formula baru penentuan upah minimum, mulai dari UMP hingga Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut, sebelum menetapkan aturan tersebut, Presiden mempertimbangkan aspirasi berbagai pihak, khususnya serikat buruh.
“Akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar: Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 – 0,9,” kata Yassierli dalam keterangan resminya, Selasa (16/12/2025) malam.
Alfa merupakan indeks tertentu yang mencerminkan kontribusi pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan formula tersebut, besaran kenaikan UMP akan berbeda di setiap daerah.
Dalam simulasi penetapan UMP Jakarta 2026, sejumlah indikator ekonomi digunakan sebagai acuan, yakni inflasi tahunan Jakarta November 2025 sebesar 2,67 persen, pertumbuhan ekonomi Jakarta triwulan III-2025 sebesar 4,96 persen, serta indeks alfa di kisaran 0,5 hingga 0,9.
Berdasarkan simulasi tersebut, kenaikan UMP Jakarta diperkirakan berada di rentang 5,15 persen hingga 7,13 persen.
Pada skenario batas bawah dengan alfa 0,5, UMP Jakarta diproyeksikan naik 5,15 persen.
Dengan UMP Jakarta 2025 sebesar Rp 5.396.761, kenaikan nominalnya sekitar Rp 277.432 sehingga UMP Jakarta 2026 diperkirakan menjadi Rp 5.674.193 per bulan.
Sementara itu, pada skenario batas atas dengan alfa 0,9, UMP Jakarta diperkirakan naik 7,13 persen atau sekitar Rp 384.089. Dengan demikian, UMP Jakarta 2026 diproyeksikan mencapai Rp 5.780.850 per bulan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/12/2025 17:55