Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • DKI gencarkan bebas pungli di Rusunawa Pulogebang lewat Sirukim

    DKI gencarkan bebas pungli di Rusunawa Pulogebang lewat Sirukim

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggencarkan lingkungan bebas pungutan liar di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) melalui aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim).

    Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Kelik Indriyanto mengatakan hal itu saat peluncuran kembali (relaunching) aplikasi Sirukim di Rusunawa Pulogebang Penggilingan Tower C, Pulo Gebang, Jakarta Timur, Selasa.

    “Terkait dengan penghunian di rusunawa ini, kami sudah gencarkan lingkungan bebas pungutan liar (pungli) di Sirukim,” kata Kelik.

    Kelik menyebutkan, warga rusunawa di Jakarta dapat melaporkan jika ada tindakan pungli ke Instagram DPRKP Provinsi DKI Jakarta atau menghubungi hotline pengaduan pungli (pungutan liar) ke nomor 0821-2121-8031.

    “Jadi diharapkan, kalau memang ada yang merasa ada pungli, silakan dilaporkan. Kami siap untuk menerima laporan tersebut,” ujar Kelik.

    Selain itu, Kelik menjelaskan, aplikasi Sirukim ini memberikan tambahan waktu tiga hari untuk warga melengkapi dokumen penyewaan rusunawa.

    Hal ini menjadi penting karena banyaknya laporan warga yang bertanya-tanya sudah sampai mana proses permohonan penyewaan rusunawa.

    “Ada tambahan waktu tiga hari, untuk warga bisa melengkapi dokumen-dokumennya, jadi diharapkan lebih transparan lagi, terbuka, dan selalu dipantau dari pemohon. Kalau sekarang selalu ada notifikasi di situs, sesuai dengan akun si pemohon,” katanya.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Pemprov DKI Jakarta meningkatkan sistem hunian rumah susun sederhana sewa (rusunawa) menjadi lebih transparan melalui aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim).

    “Hari ini kami meluncurkan kembali (relaunching), saya canangkan aplikasi Sirukim di Rusunawa Pulogebang Penggilingan Tower C menjadi sistem yang lebih transparan untuk masyarakat,” kata Pramono.

    Pramono mengaku senang dengan sistem Sirukim yang lebih transparan ini karena menjadi bukti tindak lanjut terhadap laporan warga yang menganggap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak transparan terkait hunian rusunawa.

    Berdasarkan data yang dihimpun ANTARA, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tercatat sudah membangun sebanyak 156 blok, 87 menara dengan jumlah 33.830 unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang tersebar di lima wilayah kota administrasi hingga 2024.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tempat hiburan malam termasuk tempat umum kawasan tanpa asap rokok

    Tempat hiburan malam termasuk tempat umum kawasan tanpa asap rokok

    Jakarta (ANTARA) – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DKI Jakarta bakal mengatur bahwa tempat karaoke, klub malam dan “cafe live music” masuk dalam definisi tempat hiburan tatanan tempat umum yang harus bebas asap rokok.

    “Beberapa kota global di dunia seperti Tokyo, Seoul dan San Jose menerapkan larangan merokok pada tempat hiburan,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Selasa, saat memberikan jawaban Pandangan Umum Fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta.

    Pemprov DKI Jakarta sepakat dengan usulan sejumlah fraksi dari beberapa partai politik di DPRD untuk memasukkan tempat karaoke, klub malam dan “cafe live music” masuk ke dalam definisi tempat hiburan dalam tatanan tempat umum di larangan merokok.

    Ia mengatakan bahwa hal itu juga dilakukan sejumlah kota besar di berbagai belahan dunia yang memasukkan tempat hiburan sebagai kawasan bebas rokok.

    Bahkan pada tempat hiburan seperti bar dan diskotek sekaligus memberlakukan denda untuk larangan merokok dalam jarak kurang dari 10 meter dengan orang lain.

    Pramono menambahkan, meski ada KTR akan tetapi industri tembakau juga tetap perlu perlindungan dan perhatian sebagai salah satu sumber pendapatan.

    “Kami sepakat dan menganggap bahwa industri serta produksi tembakau yang menjadi komoditas ekspor masih dapat berlangsung, namun perlu diatur terkait pengendalian konsumsi rokok di ruang publik dan fasilitas tertentu,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan strategi perlindungan kesehatan publik dengan pendekatan proporsional dan berkeadilan.

    Ranperda KTR, kata Pramono, tetap memberi ruang untuk merokok di tempat yang telah ditentukan secara khusus di luar KTR. Hak individu perokok tetap dihormati, namun tetap mengutamakan HAM serta hak kolektif atas udara bersih.

    “Selain itu, juga membuka peluang untuk transisi ekonomi sehat, termasuk melalui pemanfaatan Dana Pajak Rokok Daerah untuk pembinaan UMKM, edukasi publik dan insentif usaha sehat,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI dukung proses hukum yang menjerat Bank DKI terkait kasus Sritex

    DKI dukung proses hukum yang menjerat Bank DKI terkait kasus Sritex

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung proses hukum yang tengah berlangsung terkait pemberian fasilitas kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) pada tahun 2020.

    “Kami mendukung semua proses hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu,” kata Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim di Jakarta, Selasa.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung proses hukum terhadap siapapun yang terkait kasus tersebut. “Apapun itu, siapapun, baik itu di Pemprov atau BUMD atau badan-badan usaha yang dimana Pemprov DKI memiliki saham di sana,” katanya.

    Chico mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan mengupayakan agar ke depannya Bank DKI dapat dikelola dengan lebih profesional.

    Salah satunya adalah beberapa waktu lalu, jajaran direksi dan komisaris Bank DKI diisi dengan orang-orang baru yang hampir seluruhnya tidak mengenal Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo.

    Pemilihan jajaran direksi dan komisaris baru itu dilakukan berdasarkan penilaian profesionalitas mereka.

    “Harapan kita ke depan, dengan cara begitu, Bank DKI maupun badan-badan usaha lain dimana Pemprov DKI memiliki saham akan lebih profesional lagi dikelolanya,” katanya.

    Sehingga, kata dia, hal-hal yang terjadi selama ini seperti pengucuran kredit yang abal-abal dan lain-lain itu tidak terjadi lagi.

    Bank DKI juga telah menyatakan mendukung proses hukum yang tengah berlangsung terkait pemberian fasilitas kredit kepada PT Sritex pada 2020 menyusul pernyataan resmi Kejaksaan Agung RI.

    Bank DKI menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari penegakan hukum dan prinsip transparansi dalam sektor jasa keuangan.

    Bank DKI juga menegaskan komitmen penuh untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum, termasuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan demi kelancaran dan objektivitas proses penyidikan.

    Sebagai bentuk tanggung jawab institusional, Bank DKI menyatakan terus menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), integritas dan kepatuhan terhadap regulasi.

    Evaluasi dan penguatan sistem pengendalian internal juga terus dilakukan secara konsisten guna menjaga kualitas aset serta kepercayaan publik.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Program “Jakarta Funding” tak bisa selesai dalam 100 hari

    Program “Jakarta Funding” tak bisa selesai dalam 100 hari

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui program Pendanaan Jakarta (Jakarta Funding) tak bisa selesai dalam waktu 100 hari setelah ia menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta.

    “Terkait ‘Jakarta Funding’, bukan program 100 hari, itu tidak mungkin. Tetapi ‘Jakarta Funding’ itu adalah program jangka panjang,” kata Pramono.

    Hal itu disampaikan usai peluncuran kembali (relaunching) aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim) Jakarta Timur di Rusunawa Pulogebang Penggilingan Tower C, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa.

    Apalagi, kata Pramono, “Jakarta Funding” merupakan program jangka panjang yang dibuat untuk meningkatkan pemasukan di Pemprov DKI Jakarta. Lembaga ini akan mendorong pemasukan dari berbagai sektor di luar pajak.

    “‘Jakarta Funding’ itu adalah program jangka panjang untuk menambah revenue Jakarta, karena tidak bisa Jakarta hanya bergantung pada pajak, distribusi, retribusi dan sebagainya,” ujar Pramono.

    Pramono berencana melakukan diskusi dengan CEO Indonesia Investment Authority (INA), Ridha Wirakusumah di minggu ini untuk meminta saran mengenai pembentukan “Jakarta Funding”.

    “Dalam minggu ini saya akan bertemu, berdiskusi secara detail dengan Pak Ridha. Pak Ridha itu adalah sekarang menjadi CEO-nya INA Funding,” katanya.

    Pramono berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut apabila ‘Jakarta Funding” terbentuk. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta juga siap dengan pandangannya mengenai “Jakarta Funding” tersebut.

    Sebelumnya, saat Pramono belum dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, dirinya sempat menyampaikan akan mengembangkan Program “Jakarta Funding”:yang dikelola secara profesional untuk mendukung pembangunan ekonomi Jakarta.

    “Jakarta Funding” akan dimulai dengan modal sebesar Rp3 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD DKI Jakarta.

    Dia memastikan dana tersebut akan dikelola secara profesional, tanpa campur tangan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “Sisa anggaran itu antara Rp5-6 triliun. Saya nggak perlu banyak-banyak, saya ambil Rp3 triliun saja untuk modal dasar ‘Jakarta Funding’, dikelola secara profesional. Saya yakin ini akan menjadi ‘revenue’ (pendapatan) baru bagi Jakarta,” kata Pramomo.

    Pramono meyakini bahwa “Jakarta Funding” dapat direalisasikan karena Jakarta memiliki APBD sebesar Rp91 triliun.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim telah merealisasikan sebagian besar dari 40 Program Capaian Cepat (Quick Wins).

    Program-program yang sudah berhasil diluncurkan, misalnya, pemutakhiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP), rumah susun, pencanangan pusat (hub) seperti Dukuh Atas, Blok M Hub, menggratiskan 15 golongan untuk transportasi umum, hingga meluncurkan Transjabodetabek.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI ingin RDF Rorotan sempurna sebelum dioperasikan kembali

    Pemprov DKI ingin RDF Rorotan sempurna sebelum dioperasikan kembali

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin pusat pengolahan sampah menjadi bahan bakar Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara, sempurna sebelum dioperasikan kembali.

    “Prosesnya harus sempurna. Nggak bisa abal-abal. Kita nggak bisa serta-merta hanya ingin melakukan sesuatu, tapi mengorbankan kesehatan masyarakat,” kata Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim di Jakarta, Selasa.

    Chico mengatakan, sebisa mungkin, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meluncurkan kembali RDF Rorotan sebelum akhir tahun ini.

    Target maksimal RDF Rorotan dibuka sekitar bulan September mendatang. Namun, Pemprov DKI Jakarta tetap ingin tempat tersebut sempurna sebelum benar-benar kembali beroperasi.

    “Rorotan salah satunya adalah masih polusi, baunya masih keluar, masyarakat juga masih belum bisa menerima lingkungannya bau seperti itu,” katanya.

    Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga sedang mencari pola supaya betul-betul lingkungan di sana bisa terjaga dengan sehat supaya bisa beroperasi dengan baik.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan RDF Rorotan masih belum bisa beroperasin kembali karena masih dalam persiapan komisioning.

    “Jadi RDF Rorotan itu kan memang kemarin ada masalah. Sekarang ini memang persiapan untuk komisioning kembali,” kata Pramono.

    Sebelumnya masyarakat setempat sempat mengeluhkan bau yang mengganggu karena proses komisioning sampah di RDF Rorotan.

    Untuk mengatasi hal tersebut, Pramono Anung pada 20 Maret lalu meninjau RDF Rorotan untuk melihat langsung persoalan yang ada.

    Ternyata, setelah melihat persoalan yang ada, bau tersebut muncul karena proses komisioning menggunakan sampah lama.

    Untuk itu, Pramono menginstruksikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta dan jajaran untuk memperbaiki permasalahan yang ada.

    Pramono menyebutkan, jika nanti komisioning sampah itu sudah berhasil, tidak lagi menimbulkan bau hingga tidak ada komplain masyarakat, barulah RDF Rototan bisa beroperasi kembali.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kota penyangga Jakarta ingin lebih banyak dibuka rute Transjabodetabek

    Kota penyangga Jakarta ingin lebih banyak dibuka rute Transjabodetabek

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan saat ini hampir seluruh kota penyangga Jakarta, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Banten ingin lebih banyak dibuka rute Transjabodetabek.

    Hal tersebut dikatakan Pramono dalam peluncuran kembali (relaunching) aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim) Jakarta Timur di Rusunawa Pulogebang Penggilingan Tower C, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa.

    “Sekarang ini hampir semua kota penyangga terutama di Jawa Barat maupun di Banten meminta untuk semakin banyak rute dibuka,” katanya.

    Bahkan secara khusus ada yang meminta dari Ancol ke Blok M. “Karena hubungannya Blok M ini kan lagi naik dan sekarang ramai sekali,” kata Pramono.

    Pramono menyebutkan, pihaknya telah mendapatkan laporan dari jumlah penumpang bus Transjabodetabek T31 rute PIK 2-Blok M cukup tinggi, hampir mencapai 4.000 orang.

    “Saya sudah memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo untuk mengkaji pembukaan rute-rute Transjabodetabek,” ujar Pramono.

    Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan meluncurkan dua rute baru Transjabodetabek, yakni Sawangan-Lebak Bulus dan Bekasi-Kuningan paling lambat minggu depan.

    Peluncuran dua rute tersebut bisa dilakukan oleh Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno setelah sebelumnya tiga rute diluncurkan oleh Pramono.

    “Paling lama minggu depan. Dan dalam kesempatan nanti ‘launching’ jangan gubernur terus, nanti wakil gubernur yang akan ‘launching’ dan terutama di daerah-daerah yang memang bisa berhubungan secara langsung dengan kota-kota penyangga,” katanya.

    Pada Kamis (22/5) pagi, rute Transjabodetabek PIK 2-Blok M telah resmi diluncurkan. Rute tersebut memiliki 24 titik pemberhentian, yakni Blok M, Kejaksaan Agung, Masjid Agung, Senayan Bank DKI, Gerbang Pemuda dan Petamburan.

    Kemudian Kemanggisan, PIK Avenue, Pantai Maju, Marketing Gallery, Pantai Pasir Putih 1, Menara Syariah, Aloha dan Sedayu Watertown. Lalu San Antonio, Nice, Mega Kuningan, PIK 2, Tokyo Riverside Selatan, Spring Ville, Thamrin CBD, Pantai Pasir Putih serta Buddha Tzu Chi.

    Sebelumnya, dua rute lainnya sudah diluncurkan, yakni Vida Bekasi-Cawang dan Alam Sutera-Blok M. Pramono berencana menambah rute-rute lainnya di sekitar wilayah penyangga Jakarta seperti Depok, Tangerang, Bogor dan Bekasi.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemberdayaan warga rusunawa berkontribusi tingkatkan UMKM Jakarta

    Pemberdayaan warga rusunawa berkontribusi tingkatkan UMKM Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, pemberdayaan warga rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) mampu berkontribusi untuk meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Jakarta.

    “Jadi, kalau ada Rusunawa seperti ini, atau rusun lainnya, kemudian UMKM-nya diberdayakan, dimajukan, dilatih oleh Dinas UMKM, kemudian diberikan bantuan permodalan, saya yakin itu akan maju UMKM Jakarta,” kata Pramono usai peluncuran kembali (relaunching) aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim) Jakarta Timur di Rusunawa Pulogebang Penggilingan Tower C, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa.

    Menurut Pramono, pelatihan di rusunawa bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kapasitas dalam mengelola usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

    “Saya percaya bahwa kalau UMKM-nya itu maju, pasti akan memberikan kontribusi yang baik bagi perekonomian, bagi Jakarta dan secara khusus juga bagi warga,” ujar Pramono.

    Pramono menceritakan saat dirinya tertarik membeli dua boneka rajut yang merupakan hasil pelatihan UMKM di Rusunawa Pulogebang Penggilingan Tower C.

    “Tadi dalam kesempatan ini juga banyak ditampilkan beberapa UMKM yang dibantu oleh Bu Ratu dan teman-teman di UMKM. Saya beli dua karena cucu saya dua. Harganya baik sekali,” ucap Pramono.

    Selain itu, Pramono mengatakan, dengan pelatihan ini warga Rusunawa Pulogebang dapat mencari penghasilan tambahan seperti berjualan bakso, jamu, rajutan boneka, gantungan kunci dan lain-lain.

    Pramono secara simbolis menyerahkan satu set peralatan produksi bakso bagi warga Rusunawa Pulogebang.

    Berdasarkan data yang dihimpun ANTARA, total jumlah UMKM di Jakarta pada 2024 diperkirakan mencapai satu juta lebih yang merupakan 98,78 persen dari total jumlah usaha di DKI Jakarta.

    Dari jumlah tersebut, ada sekitar 377.625 UMKM yang menjadi peserta Jakpreneur per 1 Mei 2024.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong UMKM untuk naik kelas melalui program Jakpreneur, yang bertujuan untuk memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses modal kepada para pelaku UMKM.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hunian vertikal dan penataan RW kumuh masuk RPJMD DKI 2025-2029

    Hunian vertikal dan penataan RW kumuh masuk RPJMD DKI 2025-2029

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa peningkatan akses hunian layak di Jakarta pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 masih mengandalkan hunian vertikal dan penataan kawasan rukun warga (RW) kumuh.

    “Peningkatan akses hunian layak diarahkan pada hunian vertikal yang disertai konsolidasi tanah vertikal dan pelaksanaan reforma agraria perkotaan,” kata Pramono di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, akses hunian layak yang dipertanyakan beberapa fraksi di DPRD DKI Jakarta atas RPJMD tahun 2025-2029, terdapat beberapa program seperti hunian vertikal yang disertai konsolidasi tanah vertikal dan pelaksanaan reforma agraria perkotaan.

    Selain itu kata Pramono, Pemprov DKI Jakarta juga memperbaiki sistem tata kelola bagi warga Jakarta untuk mengakses hunian layak dan terjangkau, baik berupa sewa maupun milik.

    Tidak hanya itu, Pramono juga menyatakan bahwa penataan RW kumuh di Jakarta dengan pendekatan partisipatif dari berbagai kalangan.

    “Penataan RW kumuh dengan fokus pada perbaikan lingkungan fisik kawasan permukiman melalui pendekatan partisipatif,” ujarnya.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan program konsolidasi tanah vertikal (KTV) selain berfungsi membenahi fisik hunian di kawasan kumuh dan tak layak juga bertujuan agar kondisi sosial dan ekonomi dari penghuninya dapat meningkat.

    “Program perbaikan rumah dan KTV tidak hanya fisik dan sertifikat saja, tetapi juga sosial dan ekonominya kami benahi,” ujar Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum dalam seminar daring (webinar) di Jakarta, Selasa (18/1).

    Hunian Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) ini merupakan bangunan berkonsep vertikal empat lantai.

    Hal itu merupakan program penataan dan perbaikan rumah yang bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna memberikan kepastian hukum bagi penghuni rumah.

    Adapun saat ini, Pemprov DKI sudah membangun dua hunian melalui skema KTV yakni di Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat dan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.

    Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, hingga 2024, terdapat 445 RW kumuh di DKI Jakarta yang menjadi target penataan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 284 RW telah dibenahi melalui program penataan permukiman.

    Pada 2025, Pemprov DKI berencana menata terhadap 55 RW kumuh tambahan. Artinya, hingga akhir tahun ini masih diperkirakan masih menyisakan 161 RW yang masih menunggu penataan.

    Program penataan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman dan mengurangi kawasan kumuh di Jakarta.

    Pemprov DKI Jakarta menargetkan penataan seluruh RW kumuh selesai pada 2027.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini syarat Pramono jika ingin lanjutkan Program Rumah DP 0 di DKI

    Ini syarat Pramono jika ingin lanjutkan Program Rumah DP 0 di DKI

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mensyaratkan ketersediaan lahan jika ingin melanjutkan hunian program uang muka Rp0 (DP Nol Rupiah) untuk memberikan akses kembali terhadap rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah di daerah itu.

    “Saya secara khusus ingin menyampaikan bahwa selama lahan itu siap dan bisa dibangun, tentunya kami akan lanjutkan Program Rumah DP 0,” kata Pramono usai peluncuran kembali (relaunching) aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim) Jakarta Timur di Rusunawa Pulogebang Penggilingan Tower C, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa.

    Program Rumah DP Rp0 (rumah tanpa uang muka) adalah salah satu program unggulan di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pertama kali digaungkan dalam kampanye Gubernur Anies Baswedan pada 2017.

    Realisasi pertamanya adalah proyek Menara Samawa di Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Program ini menggunakan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan didukung oleh Bank DKI.

    Pramono melanjutkan, masih ada beberapa catatan yang harus diperhatikan dan dikaji menyeluruh terkait lahan yang dibebaskan.

    “Sebenarnya area atau lahan yang sudah dibebaskan ketika program itu, ada beberapa yang masih ada catatannya,” ujar Pramono.

    Menurut Pramono, selama lahan yang sudah disiapkan untuk program tersebut masih layak dibangun, program bermanfaat itu akan dilanjutkan.

    “Bagi saya siapapun, apapun yang ditinggalkan oleh gubernur siapa, selama itu baik untuk kepentingan warga maka kami akan lanjutkan,” ucap Pramono.

    Berdasarkan data yang dihimpun ANTARA, salah satu program unggulan saat Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno saat mencalonkan diri sebagai pemimpin di DKI Jakarta periode 2017-2022 yakni rumah DP nol rupiah.

    Program itu dicanangkan sebagai hunian untuk warga Ibu Kota. Pada Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 yang diteken Anies pada 10 Juni 2022, target hunian DP Rp0 berubah dari 232.214 unit menjadi 9.081 unit.

    Penyebab berubahnya target pembangunan Jakarta yakni adanya COVID-19. Adapun rusun pertama yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yakni rusun sederhana milik (rusunami) di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

    Rusunami berdiri di atas tanah seluas 1,5 hektar dan terdapat 21 lantai itu mulai dibangun pada Januari 2018. Bangunan mulai siap dihuni sejak Agustus 2019.

    Lokasi rusunami lainnya berada di Bandar Kemayoran (Jakarta Pusat), Sentra Land Cengkareng (Jakarta Barat), Nuansa Cilangkap (Jakarta Timur) dan Rusun Cakung (Jakarta Timur).

    Harga yang ditawarkan beragam, mulai Rp180 juta hingga Rp330 jutaan, dengan pilihan luas bangunan 21-36 meter persegi.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono Setuju Larangan Merokok di Tempat Karaoke hingga Kafe Megapolitan 27 Mei 2025

    Pramono Setuju Larangan Merokok di Tempat Karaoke hingga Kafe Megapolitan 27 Mei 2025

    Pramono Setuju Larangan Merokok di Tempat Karaoke hingga Kafe
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Gubernur Jakarta
    , Pramono Anung, menyatakan sepakat dengan usulan
    Fraksi Partai Gerindra
    yang mendorong penambahan tempat hiburan malam ke dalam cakupan
    Kawasan Tanpa Rokok
    (KTR).
    Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jakarta yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Kawasan Tanpa Rokok, serta Penyelenggaraan Pendidikan, Selasa (27/5/2025).
    “Menanggapi pandangan dan pertanyaan dari Fraksi Partai Gerindra, Eksekutif sepakat bahwa tempat karaoke, klub malam, kafe live music masuk ke dalam definisi tempat hiburan dalam tatanan tempat umum di dalam Ranperda Kawasan Tanpa Rokok,” ujar Pramono, Selasa.
    Menurut Pramono, kota-kota global seperti Tokyo, Seoul, dan San Jose, melarang masyarakatnya merokok di tempat hiburan malam seperti bar dan diskotek.
    Tidak hanya itu, ketiga kota itu juga menerapkan denda bagi pelanggar yang merokok dalam jarak kurang dari 10 meter dari orang lain.
    Dalam pandangan umum Fraksi Partai Gerindra mengenai Ranperda KTR, disebutkan bahwa perlindungan masyarakat dari bahaya asap rokok harus diatur secara tegas agar tujuan
    kawasan tanpa rokok
    bisa tercapai. Fraksi Gerindra menyoroti tiga poin kawasan tanpa rokok:
    1. Penegasan Lokasi Kawasan Tanpa Rokok
    Gerindra mengusulkan agar Pasal 4 huruf h dan Pasal 14 dalam Ranperda diperkuat dengan menambahkan tempat hiburan malam sebagai bagian dari tempat umum yang termasuk dalam KTR.
    Menurut mereka, banyak insiden kebakaran di tempat hiburan yang disebabkan oleh puntung rokok.
    Negara-negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa sudah lebih dulu menerapkan aturan serupa.
    2. Fasilitas Khusus Merokok
    Gerindra menekankan pentingnya penyediaan ruang khusus merokok di tempat kerja dan tempat umum, sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-VIII/2010.
    Menurut mereka, pengaturan KTR harus proporsional dan adil bagi semua kelompok, baik perokok maupun non-perokok.
    Oleh karena itu, penyusunan regulasi harus tetap menjamin hak konstitusional perokok dengan menyediakan ruang merokok yang layak.
    3. Pengaturan Rokok Elektrik dan Vape
    Tak hanya rokok konvensional, Gerindra juga menyoroti pentingnya regulasi terhadap rokok elektrik dan produk tembakau alternatif.
    Mereka menilai vape tetap mengandung nikotin dan zat adiktif yang bisa berbahaya bagi pengguna maupun orang di sekitarnya.
    Oleh karena itu, Fraksi Gerindra mendesak agar penggunaan rokok elektrik diperlakukan sama seperti rokok biasa dalam konteks KTR, termasuk pelarangan di tempat umum dan keharusan menggunakan ruang merokok khusus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.