Puluhan Ribu Kucing Liar di Jakarta Akan Disteril, Ini Alasannya
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan sterilisasi terhadap 22 ribu
kucing liar
pada tahun 2025.
Langkah ini diambil untuk mengendalikan populasi kucing liar yang terus meningkat di wilayah ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan, bahwa langkah ini penting untuk mencegah lonjakan populasi kucing jalanan yang selama ini menjadi perhatian warga maupun pemerhati satwa.
“Kami menargetkan 22 ribu pada tahun ini. Mudah-mudahan dengan sterilisasi itu populasi kucing di Jakarta menurun,” ujar Pramono di Balai Kota, Selasa (3/6/2025), dikutip dari
Antara
.
Sterilisasi dinilai sebagai metode yang efektif dan berkelanjutan untuk menekan angka pertumbuhan kucing liar tanpa harus melakukan penelantaran atau pemusnahan.
Program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, bekerja sama dengan masyarakat dan komunitas pecinta hewan.
“Persoalan kucing ini yang kemudian beranak pinak terlalu cepat, maka sterilisasi itu akan tetap kami lanjutkan,” tegas Pramono.
Selain sterilisasi, sempat muncul wacana pembangunan pulau khusus kucing di Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Tidung Kecil.
Namun, Pramono menegaskan, bahwa rencana tersebut masih dalam tahap kajian, dan belum ada keputusan final.
“Ketika sudah dikaji, untung ruginya lebih banyak mana, manfaatnya di mana, maka baru kemudian kami memutuskan,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo menolak rencana pembangunan pulau tematik kucing karena dinilai dapat mengganggu ekosistem laut dan kawasan konservasi di wilayah Kepulauan Seribu.
Menurut Francine, rencana tersebut berisiko terhadap ekosistem lingkungan dan tidak perlu diteruskan.
Dinas KPKP DKI Jakarta turut mengajak masyarakat untuk bersama-sama peduli dan bergotong-royong dalam melaksanakan kegiatan pengendalian populasi kucing liar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Pramono Anung
-
/data/photo/2023/10/01/651934d32fa06.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Puluhan Ribu Kucing Liar di Jakarta Akan Disteril, Ini Alasannya Megapolitan 3 Juni 2025
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5195747/original/011613000_1745382850-IMG_4548.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pemprov Jakarta Segera Umumkan Hasil Seleksi PPSU, Kapan? – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta segera mengumumkan hasil seleksi penerimaan Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Seleksi tersebut telah berlangsung pada April 2025 lalu dan diikuti oleh sekitar 7.000 pelamar.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat, segera kita umumkan karena memang yang mendaftar membludak,” kata Gubernur Jakarta, Pramono Anung, seperti dikutip dari Antara, Selasa (3/5/2025).
Ia mengatakan bahwa persoalan penyediaan pekerjaan merupakan tanggung jawab pemerintah, sehingga Pemprov Jakarta berkomitmen untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja, termasuk penerimaan PPSU dan petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) yang tinggal menunggu pengumumannya.
“Karena memang sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk bisa menyediakan lapangan kerja bagi warganya termasuk PPSU,” ujarnya.
-

432 siswa di Jakarta Selatan terima penebusan ijazah
Penerima Bantuan Pendidikan Ijazah Tertinggal atau Pemutihan Ijazah totalnya mencapai 1.315 siswa dengan total anggaran Rp4,3 miliar.
Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Jakarta Selatan menyatakan 432 siswa di wilayahnya menerima penebusan ijazah yang ditahan sekolah.
“Untuk siswa di Jakarta Selatan yang menerima pemutihan ijazah tahap III ini sebanyak 432 siswa dari berbagai tingkatan,” kata Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Jakarta Selatan, Sarwoko di Jakarta, Selasa.
Sarwoko berharap penerima manfaat mendapatkan pekerjaan lebih layak, setelah salah satu tanda kelulusan pada sebuah jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu berhasil didapatkan.
“Semoga program ini dapat berlanjut sehingga tidak ada lagi siswa yang tertinggal ijazahnya di sekolah,” ucapnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan bantuan pemutihan ijazah Tahap III Tahun 2025 kepada 827 peserta didik se-DKI Jakarta, di SMK Miftahul Falah, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Peserta didik yang menerima bantuan pemutihan ijazah terdiri dari lulusan SD 44 siswa, SMP 160 siswa, SMA 138 siswa, SMK 456 siswa dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 29 siswa.
Program ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI dan Baznas Bazis DKI yang bertujuan agar warganya melanjutkan sekolah.
Penerima Bantuan Pendidikan Ijazah Tertinggal atau Pemutihan Ijazah totalnya mencapai 1.315 siswa dengan total anggaran Rp4,3 miliar.
Dengan rincian tahap I ada sebanyak 117 siswa dengan anggaran Rp596 juta diserahkan pada 25 April 2025, tahap II ada sebanyak 371 siswa dengan anggaran Rp1,09 miliar yang diserahkan pada 2 Mei 2025 dan tahap III ada sebanyak 827 siswa dengan anggaran Rp2,64 miliar diserahkan pada hari ini.
Pemutihan ijazah telah melalui verifikasi kelayakan penerima bantuan yang dilakukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, melalui Suku Dinas (Sudin) Pendidikan di lima wilayah kota administrasi dan Baznas Bazis DKI Jakarta.
Ditargetkan bantuan pemutihan sebanyak 6.652 ijazah dapat diselesaikan pada tahun 2025.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Lurah berprestasi di Jakarta bakal dihadiahi Benyamin S. Award
Jadi Benyamin S. Award ini betul-betul diharapkan menjadi simbol untuk memajukan Jakarta sebagai kota global terutama dalam hal kebersihan, kenyamanan, keindahan, kesejahteraan
Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jakarta Pramono Anung menjanjikan bagi lurah dan camat di DKI Jakarta yang berprestasi yakni menciptakan wilayah yang bersih, nyaman, indah, dan sejahtera akan mendapatkan Benyamin S. Award dengan hadiah mengunjungi kota besar dunia.
“Ini sekaligus untuk memacu dan memberikan penghargaan kepada lurah, camat, kepala daerah, wali kota, bupati untuk bekerja lebih baik lagi, lebih terstruktur, lebih rapi, lebih nyaman untuk membangun Jakarta,” kata dia di Balai Kota Jakarta, Selasa.
Menurut Pramono, sebuah wilayah akan menjadi lebih maju dan lebih baik apabila dikompetisikan. Untuk mengadakan sebuah kompetisi perlu simbol dan tokoh, maka terpilihlah Benyamin S.
Benyamin S. adalah salah satu sosok pemersatu, sekaligus budayawan nasional. Diselenggarakannya Benyamin S. Award pun akan menjadi pendorong bagi kepala daerah bersaing untuk menjadi lebih baik, lebih bersih, lebih nyaman, lebih rapi.
“Simbolnya ada pada Benyamin S. Award. Jadi Benyamin S. Award ini betul-betul diharapkan menjadi simbol untuk memajukan Jakarta sebagai kota global terutama dalam hal kebersihan, kenyamanan, keindahan, kesejahteraan,” ujar Pramono.
Dia mengatakan pada Juni ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merekrut tim juri dan seleksi pemenang penghargaan akan dilakukan pada Oktober 2025 atau bertepatan dengan peringatan Hari Habitat Sedunia.
Dalam kesempatan itu, Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda DKI Jakarta, Marulina Dewi mengatakan adanya Benyamin S. Award untuk memberikan apresiasi kepada para lurah berprestasi yang berkontribusi nyata terhadap perubahan, menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, indah, dan sejahtera
Melalui inisiatif ini diharapkan akan tercipta lingkungan-kelurahan yang bersih secara lingkungan, nyaman untuk dihuni, indah secara estetika, sejahtera bagi warganya.
Selain sebagai bentuk apresiasi, penghargaan Benyamin S. Award ini juga diharapkan menjadi pijakan strategis untuk tata kelola perkotaan yang lebih baik dan berdaya saing global seiring transformasi kota kita yaitu kota Jakarta dari Ibu kota menjadi kota global dunia.
Sasaran utama penghargaan adalah 267 lurah di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta dan khusus tahun 2025 telah diajukan sejumlah 27 kelurahan yang akan mengikuti seleksi dan penilaian Benyamin S.Award.
Adapun target menengah atau tahun 2027 yang bertepatan dengan peringatan HUT ke-500 kota Jakarta melalui penghargaan ini adalah pencapaian-pencapaian terbaik dari kelurahan-kelurahan sebagai bagian dari diplomasi kota dan branding (citra) kota Jakarta sebagai lokasi kantor pusat ASEAN.
Sementara target jangka panjang, Benyamin S Award dirancang untuk berkembang menjadi penghargaan internasional yang dapat diikuti oleh kota-kota di kawasan regional Asia dan kemudian kota-kota dunia seperti Sister City Jakarta.
Adapun kategori penilaian yaitu bersih, nyaman, indah, dan sejahtera. Penilaian ini akan dilakukan oleh dewan juri yang terdiri dari juri teknis dan juri ahli terdiri dari kementerian terkait, organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov DKI Jakarta, tokoh dan pemerhati kota, lingkungan dan kebudayaan.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Normalisasi Sungai Ciliwung harus rampung tahun 2028
Sisa sepanjang16,52 kilometer masih terhambat karena adanya penolakan pembebasan lahan dari warga yang tinggal di sepanjang bantaran kali
Jakarta (ANTARA) – Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menyatakan pekerjaan normalisasi Sungai Ciliwung yang kini masih menyisakan sekitar 16 kilometer (km) harus selesai pada tahun 2028.
“Dari 33 km yang belum 16 km, itu harus selesai. Kemarin dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) paling tidak tahun 2028 harus selesai,” ujar Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA), Ika Agustin Ningrum usai dilantik di Balai Kota Jakarta, Selasa.
Merujuk data, dari rencana normalisasi sepanjang 33,69 kilometer, sudah diselesaikan sekitar 17,17 kilometer.
Sisa sepanjang16,52 kilometer masih terhambat karena adanya penolakan pembebasan lahan dari warga yang tinggal di sepanjang bantaran kali.
Ika mengatakan sebagai langkah percepatan normalisasi Ciliwung, Gubernur Jakarta Pramono Anung hingga akhir tahun 2025 harus mengeluarkan 14 penetapan lokasi (penlok) untuk 16 km area yang belum dinormalisasi.
“Sekarang sudah keluar tiga penlok. Nanti bertahap Pemprov DKI bersama Kementerian PU, pembebasan lahannya Pemprov DKI, fisiknya di Kementerian PU. Tiga penlok itu Cawang, Jakarta Timur; Pegadegan, Jakarta Selatan; dan Cililitan, Jakarta Timur,” jelas dia.
Adapun terkait pembebasan lahan untuk normalisasi sungai, sambung Ika, Gubernur Jakarta, telah bertemu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bersama Kementerian PU.
“Jadi bisa mempercepat koordinasi antara Pemprov DKI, Kementerian PU dan ATR/BPN. Sekarang Wakil Menteri PU sedang mempersiapkan sinergi dengan Pemprov DKI dan Kementerian PU,” ujar Ika.
Normalisasi sungai menjadi salah satu upaya Pemprov DKI mengantisipasi banjir di Jakarta. Selain normalisasi sungai, Pemprov DKI juga membangun waduk dan polder.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Pramono harapkan penebusan ijazah bisa selesai pada 2025
Petugas saat memberikan ijazah kepada seorang siswa pada program pemutihan ijazah di Jakarta, Selasa (3/6/2025). ANTARA/Khaerul Izan
Pramono harapkan penebusan ijazah bisa selesai pada 2025
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Selasa, 03 Juni 2025 – 17:27 WIBElshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap bahwa program penebusan ijazah yang ditahan di sekolah, bisa diselesaikan pada 2025, meskipun masih tersisa di angka 6.000 lebih.
“Sudah ada 1.315 ijazah yang telah diputihkan,” kata Pramono saat penyerahan bantuan pemutihan ijazah tahap ketiga di SMK Miftahul Falah Jakarta Selatan, Selasa.
Pada pemutihan ijazah itu, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Baznas Bazis menyerahkan sebanyak 827 ijazah dari jenjang SMP dan SMK.
Pramono menyatakan bahwa program pemutihan ijazah ini diharapkan dapat selesai pada 2025 dengan sisa ijazah yang masih ditahan berkisar 6.000 lebih.
“Untuk penyelesaian mudah-mudahan di tahun 2025 ini,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa ijazah yang masuk dalam program pemutihan ini sudah tertahan di sekolah, ada yang hampir tujuh tahun dan kini baru bisa diambil.
Pramono menambahkan bahwa pemutihan ijazah masuk dalam program 100 hari kerja pertama dan juga menjadi janji politik pada saat kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
“Hari ini adalah 100 hari lebih sedikit, saya menjadi gubernur dan apa yang menjadi janji-janji politik hampir semuanya bisa saya penuhi,” katanya.
Sementara itu, orang tua siswa yang ijazah anaknya baru diambil, Ipah mengatakan, terbantu dengan program tersebut karena ijazah yang tertahan kini bisa dibawa pulang.
Menurut dia, meski anaknya mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, namun masih ada beberapa biaya yang belum bisa terpenuhi sehingga ijazah ditahan sekolah.
“Ada tunggakan untuk pembayaran ijazah sebesar Rp500 ribu,” katanya.
Sumber : Antara
-

Putusan MK sekolah gratis, Pramono sebut DKI sudah ada contohnya
Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pemerintah daerah telah mempersiapkan proyek percontohan untuk menggratiskan sekolah swasta di daerah itu dan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Terkait putusan MK untuk SD dan SMP, baik negeri maupun swasta gratis tentunya pemerintah Jakarta segera mempersiapkan diri,” kata Pramono di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, saat ini Pemprov DKI Jakarta telah membuat proyek percontohan untuk menggratiskan sekolah swasta baik dari tingkat SD, SMP, maupun SMA.
Ia menjelaskan bahwa saat ini seluruh sekolah negeri di Jakarta sudah gratis dan telah diterapkan dengan baik sejak beberapa tahun lalu.
“Untuk swasta sebenarnya kita sedang mempersiapkan beberapa SD, SMP, dan SMA sebagai ‘pilot project’ untuk gratis di sekolah swasta,” ujarnya.
Pramono memastikan dengan adanya putusan MK terkait sekolah negeri dan swasta tingkat SD serta SMP gratis, maka akan melakukan percepatan untuk penerapannya.
“Dengan keputusan ini kami akan mempercepat untuk persiapan itu,” katanya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.
“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 di MK RI, Jakarta, Sedasa (27/5).
MK menyatakan frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah menimbulkan multitafsir dan perlakuan diskriminatif sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
Dijelaskan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih bahwa frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” yang penerapannya hanya berlaku bagi sekolah negeri dapat menimbulkan kesenjangan akses pendidikan dasar bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta.
Terlebih, dalam kondisi tertentu, terdapat peserta didik yang terpaksa bersekolah di sekolah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Dalam kondisi demikian, menurut MK, negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan tidak ada peserta didik yang terhambat memperoleh pendidikan dasar hanya karena faktor ekonomi dan keterbatasan sarana pendidikan dasar.
Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang dihimpun ANTARA melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), berikut adalah jumlah total Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Provinsi DKI Jakarta, baik negeri maupun swasta adalah 2.715 (SD) + 1.342 (SMP) = 4.057 sekolah.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Kasudinhub usulkan HBKB Jakarta Utara digelar di Jalan Yos Sudarso
Ilustrasi – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (tengah) bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Andri Yansyah (kanan) dan Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat meninjau renovasi Stadion Sepakbola Tugu di Tugu Selatan, Jakarta, Senin (2/6/2025). ANTARA FOTO/Fathul Habib Sholeh
Kasudinhub usulkan HBKB Jakarta Utara digelar di Jalan Yos Sudarso
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Selasa, 03 Juni 2025 – 09:18 WIBElshinta.com – Kepala Suku Dinas Perhubungan (Kasudinhub) Jakarta Utara Hendrico Tampubolon mengusulkan agar kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di daerah setempat digelar di jalan utama yakni Jalan Yos Sudarso sehingga memberikan dampak terhadap kualitas udara di jalur tersebut.
“Logikanya jika ingin memperbaiki kualitas udara akan sangat baik jika HBKB dipindahkan dari Jalan Danau Sunter Selatan ke jalan utama Yos Sudarso,” kata dia di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Jalan Yos Sudarso dari arah Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok hingga Simpang Coca-Cola akan sangat pas dijadikan lokasi HBKB karena rekayasa lalu lintas juga dapat dilakukan karena banyak jalur lain yang dapat dipakai kendaraan untuk melintas.
Ia menilai jalanan tersebut sangat padat dilewati kendaraan setiap harinya dan tentu banyak polusi yang dihasilkan di jalanan tersebut dan jika digelar HBKB tentu akan mengurangi polusi udara di daerah setempat.
Hendrico mencontohkan Jalan Sudirman yang dijadikan jalur HBKB pada setiap hari Minggu di Jakarta dan memang jalanan tersebut sangat padat dilewati kendaraan bermotor setiap harinya.
“Namun saat berlangsung HBKB kualitas udara di jalur tersebut menjadi lebih baik,” kata dia.
Dirinya berharap ini dapat menjadi kebijakan bersama agar Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jakarta Utara dapat dipindahkan ke Jalan Yos Sudarso sehingga memberikan ruang yang lebih besar bagi warga untuk berolahraga.
Menurut dia, warga bisa joging, jalan kaki, bersepeda dengan bebas di jalan yang memiliki ruas yang cukup lebar di kedua sisi.
Selain itu, warga sekitar juga dapat menggelar gerai makanan dan lainnya di lokasi tersebut sehingga kegiatan ekonomi juga bergerak saat kegiatan tersebut.
“Tapi itu semua tentu harus melalui kajian teknis dan kesepakatan bersama untuk mewujudkannya” kata dia.
Sebelumnya HBKB Jakarta Utara digelar di Jalan Danau Sunter Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu pekan ketiga di setiap bulan, yang dimulai dari pukul 06.00 hingga 10.00 WIB.
Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengatakan, program ini salah satu upaya mewujudkan Kota Jakarta Utara yang bersih dan sehat.
Hendra mengajak warga daerah setempat untuk merutinkan olahraga untuk menciptakan pola hidup yang sehat.
“Kami Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini dapat dimanfaatkan warga Jakut untuk berolahraga,” kata Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat di Jakarta,Minggu.
Sumber : Antara

