Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Elektabilitas Purbaya Melejit Tempel Prabowo Menuju 2029

    Elektabilitas Purbaya Melejit Tempel Prabowo Menuju 2029

    GELORA.CO – Popularitas dan elektabilitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Purbaya Effect) makin melejit dalam menuju Pilpres 2029. 

    Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan IndexPolitica dalam mengukur dan memotret persepsi masyarakat terkait isu politik, sosial dan ekonomi saat ini. 

    “Untuk top of mind calon presiden 2029, Prabowo Subianto berada di urutan pertama dengan 40,12 persen, di peringkat kedua adalah Purbaya Yudhi Sadewa dengan 22,50 persen, di peringkat ketiga adalah Anies Baswedan dengan 13,40 persen, peringkat keempat adalah Ganjar Pranowo dengan 7,12 persen, kemudian kelima adalah Agus Harimurti Yudhoyono dengan 5,12 persen, peringkat keenam adalah Gibran Rakabuming Raka 4,80 persen, posisi ketujuh adalah Dedi Mulyadi dengan 2,5 persen, ke delapan adalah Erick Thohir dengan 1,12 persen,” tulis keterangan dalam rilis IndexPolitica yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 31 Oktober 2025.

    Lanjut keterangan tersebut, untuk elektabilitas wakil presiden posisi tertinggi adalah Purbaya Yudhi Sadewa dengan 28,65 persen, kedua adalah Dedi Mulyadi dengan 20,15 persen posisi ketiga adalah Agus Harimurti Yudhoyono dengan 15,75 persen, peringkat keempat adalah Gibran Rakabuming Raka dengan 12,35 persen, posisi kelima adalah Erick Thohir dengan 5,14 persen, keenam adalah Pramono Anung dengan 3,30 persen, posisi ketujuh ada Mahfud MD dengan 3,25 persen dan posisi kedelapan adalah Sandiaga Uno dengan 2,60 persen.

    Menurut Direktur IndexPolitica Indonesia, Denny Charter, dalam waktu singkat Purbaya berhasil mendapatkan popularitas yang tinggi dengan kebijakan dan Tindakannya saat mulai menjabat sebagai Menteri Keuangan RI. 

    “Reshuffle terakhir yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto terselamatkan citranya dari sosok Purbaya. Purbaya bisa diartikan mewakili protest vote yakni mereka yang sudah bertahun-tahun ‘lelah’ dengan style Menteri Keuangan sebelumnya yakni Sri Mulyani. Bukan berarti Sri Mulyani tidak bagus dalam menjalan tugas tetapi lebih kepada keinginan Masyarakat mendapatkan sosok yang antitesis dari Sri Mulyani,” ujar Denny. 

    Sambungnya, hal itu menyebabkan popularitas dan elektabilitas Purbaya melompat jauh sebagaimana analogi dari Chaos Theory dalam ilmu matematika.

    Penelitian dilakukan dari tanggal 1-10 Oktober 2025. Survei dilakukan dengan questioner yang terdiri dari kurang lebih 72 pertanyaan dengan jumlah sampel 1610 responden menggunakan metode multistage random sampling, margin of error 1,6 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. 

  • Rumah dan warung di Jati Padang jebol akibat diterjang banjir

    Rumah dan warung di Jati Padang jebol akibat diterjang banjir

    Jakarta (ANTARA) – Sebuah rumah warga dan warung di RT 03/RW 06, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, jebol akibat diterjang banjir yang melanda kawasan tersebut pada Kamis (30/10).

    “Rumah saya dan di samping ada warung yang juga jebol,” kata pemilik rumah, Yuni (38) kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

    Yuni mengatakan dinding rumahnya jebol dengan tinggi sekitar satu meter.

    Adapun lokasi rumah Yuni berjarak sekitar 20 meter dari tanggul Baswedan yang juga jebol, sehingga membuat luapan Kali Pulo masuk ke sejumlah rumah warga.

    Peristiwa itu terjadi pukul 17.30 WIB ketika Yuni sedang tidak di lokasi. Hanya ada anak perempuannya bernama Naza.

    “Kejadiannya pada Kamis (30/10) pukul 17.30. Jadi, anak saya curiga kok rumah tertutup pintu. Pas dia buka, sudah habis semua,” ucapnya.

    Anaknya pun tidak sempat menyelamatkan barang-barang di dalam rumah. Alhasil, baju, kasur, kipas dan peralatan rumah tangga lainnya terendam oleh banjir yang sempat setinggi dada.

    Yuni menduga, tembok rumahnya jebol itu bukan karena tanah di rumahnya yang terkikis, melainkan kuatnya arus dari Kali Pulo akibat tanggul Baswedan yang jebol.

    Kini, ibu tiga anak itu hanya bisa pasrah dan memilih mengungsi di Mushala Sabili.

    Ketua RW 06, Jati Padang, Pasar Minggu, Abdul Kohar berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk bertindak cepat mengatasi jebolnya tanggul Baswedan agar tidak terulang kembali.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 11 RT masih tergenang banjir, pada Jumat pagi.

    Di Jakarta Selatan terdapat 11 RT, yakni satu RT di Pela Mampang dengan ketinggian air 30 cm yang disebabkan curah hujan tinggi, lima RT di Duren Tiga dengan ketinggian 150 cm yang juga disebabkan curah hujan tinggi, serta lima RT di Jati Padang dengan ketinggian 40 cm yang diakibatkan curah hujan tinggi, luapan Kali PHB dan jebolnya tanggul Baswedan.

    Sebelumnya, hujan deras melanda Jakarta sejak Kamis (30/10) pukul 16.00 WIB, sehingga menyebabkan genangan dan banjir di sejumlah wilayah.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga harap Pemprov DKI tindak cepat atasi jebolnya tanggul Baswedan

    Warga harap Pemprov DKI tindak cepat atasi jebolnya tanggul Baswedan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua RW 06, Jati Padang, Pasar Minggu, Abdul Kohar berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk bertindak cepat mengatasi jebolnya tanggul Baswedan agar tidak terulang kembali.

    “Harapan saya, Insya Allah Pak Gubernur DKI Jakarta (Pramono Anung), mohon izin, mohon maaf. Ayo kita benahi Jakarta dengan bersama-sama,” kata Abdul kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

    Pada masa Gubernur Anies Baswedan, kata dia, sudah ada rencana pembangunan dua embung dan pelebaran kali hingga 20 meter sebagai solusi banjir, namun hingga saat ini belum terealisasi.

    Lalu, dia juga mengingatkan agar pemerintah memberikan kompensasi layak bagi warga terdampak, jika proyek tersebut kembali dijalankan.

    Dia menilai penanganan banjir Jakarta tak bisa dilakukan sendiri tanpa koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menyebut air kiriman dari hulu yang tidak tertampung memperparah kondisi di hilir.

    “Kalau sinkron, balance, sama Gubernur Jawa Barat, bisa duduk bersama cari solusi. Sehingga debit air bisa dikendalikan,” ucapnya.

    Terlebih, banjir kali ini berbeda dari biasanya. Hujan deras yang terjadi menyebabkan debit air meningkat setinggi 150 sentimeter (cm) menggenangi wilayah tersebut.

    Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan menyiapkan tujuh unit pompa stationer berkapasitas 400 sampai 1.000 liter untuk menangani banjir di kawasan Kemang, Mampang Prapatan dan Jati Padang, Pasar Minggu, akibat jebolnya tanggul di kawasan itu.

    Dua tanggul dua wilayah itu jebol pada Kamis (30/10) akibat tingginya curah hujan.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 11 RT masih tergenang banjir, pada Jumat pagi.

    Di Jakarta Selatan terdapat 11 RT, yakni satu RT di Pela Mampang dengan ketinggian air 30 cm yang disebabkan curah hujan tinggi, lima RT di Duren Tiga dengan ketinggian 150 cm yang juga disebabkan curah hujan tinggi, serta lima RT di Jati Padang dengan ketinggian 40 cm yang diakibatkan curah hujan tinggi, luapan Kali PHB dan jebolnya tanggul Baswedan.

    Sebelumnya, hujan deras melanda Jakarta sejak Kamis (30/10) pukul 16.00 WIB, sehingga menyebabkan genangan dan banjir di sejumlah wilayah.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seluruh Kelurahan di Jakarta Kini Miliki Pos Bantuan Hukum Gratis

    Seluruh Kelurahan di Jakarta Kini Miliki Pos Bantuan Hukum Gratis

    JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh kelurahan. Fasilitas layanan hukum gratis ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI Supratman Andi Agtas pada Jumat, 31 Oktober.

    Dengan peresmian ini, sebanyak 297 Posbankum Kelurahan di seluruh wilayah Jakarta telah beroperasi penuh dan siap melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum tanpa biaya.

    Pramono menjelaskan, keberadaan Posbankum akan menjadi bagian penting dari sistem pelayanan publik di tingkat kelurahan. Menurutnya, layanan hukum selama ini masih menjadi aspek yang belum tersentuh secara merata, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Kehadiran Posbankum, Pos Bantuan Hukum ini, secara signifikan akan mempengaruhi itu dan maka saya akan minta kepada semua kelurahan kita untuk membuat Posbankum ini betul-betul efektif berjalan di lapangan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 31 Oktober.

    Ia menilai, keberadaan Posbankum melengkapi struktur pelayanan publik yang selama ini dijalankan berbagai pasukan operasional Pemprov DKI seperti Pasukan Oranye, Biru, dan Hijau.

    “Kalau ini bisa, maka sebenarnya di Jakarta semuanya sampai dengan di bawah ini sudah diurus. Kenapa demikian? Kemarin saya meluncurkan Pasukan Putih, jumlahnya adalah 584. Maka orang-orang inilah yang kemudian bertugas untuk itu. Lebih bersifat kemanusiaan,” ujae Pramono.

    Menurutnya, Posbankum hadir sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap warga yang kesulitan mendapatkan akses keadilan. Pramono menambahkan, pembentukan ratusan Posbankum ini menjadi bagian dari transformasi Jakarta menuju kota global yang inklusif dan berkeadilan sosial.

    “Pemprov DKI Jakarta menyampaikan rasa syukur dan terimakasih dengan telah dibentuknya Posbankum berjumlah 267 sehingga akan ada di setiap kelurahan dan itu melengkapi semua infrastruktur yang ada di Jakarta. Ini akan menguatkan Jakarta sebagai Kota Global dan sebagai Ibu Kota mudah-mudahan akan berdampak secara langsung bagi masyarakat,” tuturnya.

    Melanjutkan, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyebut keberadaan 267 Posbankum yang difasilitasi pemerintah daerah akan mempermudah warga dalam mengakses konsultasi hukum, termasuk pendampingan hingga proses pengadilan.

    “Dengan Gubernur difasilitasi pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh kelurahan se-Jakarta ada 267. Walaupun kelihatan jumlahnya kecil dibandingkan provinsi yang lain, DKI itu dengan jumlah penduduk yang luar biasa karena semua orang berkumpul,” ujar Supratman.

    “Mudah-mudahan dengan difasilitasi dengan pembentukan Posbankum, masyarakat semakin mudah mendapatkan akses layanan baik segi konsultasi hingga kalau terpaksa sampai ke pengadilan jadi ada wadahnya,” sambungnya.

    Seluruh layanan Posbankum diberikan secara gratis bagi masyarakat miskin. Pemerintah pusat juga bekerja sama dengan 52 organisasi bantuan hukum terakreditasi di DKI Jakarta untuk memberikan pendampingan hukum yang terjamin.

    “Semua gratis, kalau ada masyarakat yang membutuhkan layanan ke depan kita ada kerjasama dengan organisasi bantuan hukum ada 52 organisasi bantuan hukum yang kita bantu di DKI Jakarta sudah terakreditasi itu satu perkara dari Kementerian Hukum kita bantu Rp5 juta buat warga miskin,” ungkap Supratman.

  • Pasukan Oranye Bersihkan Sampah dan Lumpur Sisa Banjir di Kemang Jaksel

    Pasukan Oranye Bersihkan Sampah dan Lumpur Sisa Banjir di Kemang Jaksel

    Jakarta –

    Sejumlah petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau pasukan oranye dikerahkan membersihkan sisa banjir di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan. Sampah dan lumpur bekas banjir dibersihkan.

    Pantauan detikcom di Jalan Taman Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2025) pukul 15.10 WIB, sejumlah petugas membantu mengosongkan lapak pedagang untuk dibersihkan. Petugas kemudian membersihkan jalan hingga lapak PKL dengan sapu lidi dan serokan air.

    Pasukan oranye membersihkan lumpur dan juga sisa air yang masih menggenang. Petugas PPSU menyerok air dan lumpur ke saluran air di pinggir Jalan Taman Kemang. Selain itu, petugas juga memunguti sampah plastik yang berserakan.

    Aksi bersih-bersih pasukan oranye ini membuat laju kendaraan di lokasi melambat. Sesekali terjadi antrean mobil yang ingin mengarah ke Antasari maupun Mampang Prapatan.

    Jalan Kemang Raya terendam banjir 1 meter kemarin malam. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung banjir Kemang Raya akibat adanya tanggul jebol sehingga air dari kali meluap ke permukiman dan jalanan.

    Pramono telah meminta jajaran segera mengatasi tanggul yang bocor tersebut. Dia memastikan program penanganan banjir terus berjalan.

    Mantan Seskab ini juga mengatakan penanganan banjir dilakukan dari hulu hingga hilir. Termasuk, Normalisasi Sungai Ciliwung terus dilanjutkan.

    (idn/imk)

  • Pramono Anung: Seluruh Biaya Perawatan Korban Pohon Tumbang di Dharmawangsa Ditanggung Pemprov

    Pramono Anung: Seluruh Biaya Perawatan Korban Pohon Tumbang di Dharmawangsa Ditanggung Pemprov

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, menyampaikan belasungkawa usai satu warga meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka-luka akibat kejadian pohon tumbang di Jalan Dharmawangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis sore 30 Oktober 2025.

    “Saya atas nama Gubernur dan Pemerintah DKI Jakarta menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya satu orang driver yang kendaraannya tertimpa pohon di Jakarta Selatan, di Dharmawangsa kemarin sore,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (31/10/2025).

    Pramono menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menanggung seluruh biaya perawatan dan santunan bagi korban luka maupun meninggal dunia.

    “Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab, khususnya kepada korban yang meninggal dunia dan yang luka-luka. Seluruh biaya penanganannya akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov,” kata Pramono.

    Pramono menyebut, kejadian pohon tumbang di Jakarta disebabkan oleh hujan lebat dan angin kencang. Dia merinci, hingga pukul 22.00 WIB pada Kamis sore 30 Oktober 2022 pohon tumbang terjadi di 10 lokasi.

    “Saya memonitor terus secara langsung, pohon yang tumbang 10 di lokasi, yaitu di Jakarta Pusat satu, dua di Jakarta Selatan, dan tujuh di Jakarta Timur,” ucap Pramono.

    Akibat kejadian pohon tumbang tersebut, kata Pramono terjadi kerusakan pada tujuh kendaraan roda empat, dua kios, satu pos warga, dua kabel listrik, satu tiang rambu jalan, satu atap sekolah di SD Negeri 04 Dukuh, Jakarta Timur, satu kabel internet, dan satu kandang kambing.

  • Raperda KTR Jakarta Rampung, Pedagang Tetap Dilarang Jualan Rokok dalam Radius 200 Meter dari Sekolah

    Raperda KTR Jakarta Rampung, Pedagang Tetap Dilarang Jualan Rokok dalam Radius 200 Meter dari Sekolah

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan pembahasan Rancangan Raperda KTR tidak boleh mengganggu roda ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Raperda tanpa rokok itu yang paling penting tidak boleh mengganggu UMKM,” kata Pramono di Wisma Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025).

    Pramono memandang, Perda KTR dibuat bukan untuk melarang orang merokok melainkan fokus pada ketentuan ruang khusus tersebut untuk memisahkan antara perokok dengan yang tidak merokok.

    Dia mencontohkan, pada tempat-tempat hiburan, Perda KTR akan mengatur penyediaan tempat khusus merokok di ruangan tertutup yang tidak saling mengganggu satu sama lain.

    Dengan skema ini, kata Pramono, pengunjung tempat hiburan tetap dapat merokok, namun hanya di ruangan khusus yang telah disediakan. Dia mengatakan, setiap fasilitas publik di Ibu Kota wajib menyediakan ruang khusus merokok yang tertutup.

    “Semua fasilitas yang memperbolehkan atau mengadakan acara harus menyiapkan tempat untuk merokok secara tertutup, supaya tidak mengganggu yang lainnya,” ucap Pramono.

    Pramono menjelaskan, ruang merokok yang disiapkan harus benar-benar terpisah dari area utama kegiatan agar tidak menimbulkan gangguan bagi pengunjung lain.

    “Seperti yang saya sampaikan berulang kali, yang diatur itu di tempat, misalnya lah, kalau ada tempat karaoke ya di karaokenya yang enggak boleh, tetapi orang berjualan di sana ya enggak boleh dilarang,” ucapnya.

  • Upaya Jakarta cari “cuan” baru untuk pembangunan di tengah pemangkasan anggaran

    Upaya Jakarta cari “cuan” baru untuk pembangunan di tengah pemangkasan anggaran

    Jakarta (ANTARA) –

    Gelora Bung Karno di Sabtu (25/10) pagi itu sedikit berbeda, derap langkah pelari, atau warga yang berolahraga pagi disertai keringat yang mengucur deras menjadi pemandangan awam di lokasi tersebut.

    Namun kala itu, Plaza Tenggara Gelora Bung Karno diramaikan lapak-lapak yang menjajakan beragam hal dalam kegiatan dalam kegiatan Jakarta Economic Fair (JEF) 2025.

    Mulai dari makanan seperti kopi, jus, nasi pecel hingga cokelat. Beragam pakaian hingga atribut olahraga ditawarkan ke pengunjung Ada delapan puluh lapak yang memenuhi bazar yang digelar Bank Indonesia yang berkolaborasi dengan Pemprov DKI serta Otoritas Jasa Keuangan hingga Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.

    Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diberikan ruang menjajakan langsung produk mereka kepada pengunjung, tentu dengan syarat transaksi harus dilakukan secara non tunai.

    Dalam kegiatan tersebut Bank Indonesia memberikan sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dari sejumlah diskusi yang diinisiasi oleh bank sentral tersebut kepada Pemerintah DKI Jakarta yang langsung dihadiri Gubernur Pramono Anung.

    Dari sejumlah hal, pariwisata dan ekonomi kreatif diusulkan untuk menjadi fokus pemerintah dalam mengantarkan Jakarta sebagai Kota Global Berkelanjutan.

    Adanya pengetatan di bidang anggaran membuat pemerintah daerah harus memutar otak untuk mencari sumber cuan baru yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini berawal dari langkah taktis pemerintah pusat melakukan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah daerah.

    Sontak keputusan yang diumumkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi ini ditanggapi beragam oleh kepala daerah. Bahkan sejumlah kepala daerah berbondong-bondong datang ke Jakarta mempertanyakan hal tersebut secara langsung melalui pertemuan dengan Sang Menteri Koboi.

    Aksi protes dilakukan karena banyak daerah yang sangat bergantung pada dana bantuan pusat tersebut, bahkan menjadi fondasi dalam pembangunan daerah.

    Bantuan yang tahun-tahun sebelumnya dialokasikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.

    Bahkan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mencoba melobi pemerintah pusat untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN yang ada di daerah menggunakan dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).

    Mahyeldi setuju dengan keputusan pemotongan DBH tersebut dengan syarat tanggungan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) ditanggung pusat. Namun usulan tersebut tak membuat Menteri Keuangan mengubah keputusan dan tetap melakukan pemotongan dana bantuan pusat tersebut.

    Solusinya pemerintah daerah harus secara mandiri menemukan formula untuk menambah pendapatan daerah agar mampu menstabilkan neraca keuangan serta berbelanja sesuai program pembangunan yang telah direncanakan.

    DKI Jakarta

    DKI Jakarta sebagai daerah penunjang ekonomi nasional juga mengalami pemotongan dana bantuan yang nilainya cukup fantastis. Pemprov DKI Jakarta harus merelakan pemotongan anggaran bantuan senilai Rp15,4 triliun. Nilai tersebut bahkan hampir dua kali lipat dari APBD Sumatera Barat sebesar Rp7,07 triliun pada 2024.

    Gubernur DKI Pramono mengakui pemotongan dana tersebut berdampak pada postur APBD DKI Jakarta dan ia menilai angka ini cukup besar. Namun sebagai gubernur dirinya melihat hal ini secara positif dan meminta agar seluruh jajaran tidak mengeluarkan tone negatif terhadap kebijakan tersebut.

    Bahkan, dirinya menegaskan pembangunan di Jakarta tidak boleh kendor meski di tengah efisiensi. Jakarta akan tetap membangun dengan memaksimalkan dana lain yang dapat dimanfaatkan.

    Kolaborasi dengan berbagai pihak adalah kunci dalam menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah pembangunan yang belum kunjung selesai.

    Pramono memiliki impian untuk merampungkan pembangunan yang sudah dimulai oleh para pendahulu dirinya. Mulai dari menuntaskan pembangunan monorel yang sudah dimulai sejak 2002 dan hingga saat ini tak kunjung selesai.

    Kemudian pembangunan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang juga tersangkut kasus dugaan korupsi tapi ia mengaku bertekad untuk menuntaskan.

    Selain itu merampungkan pembangunan MRT Fase 2 A dari Bundaran HI menuju Kota Tua yang akan dibangun dengan konsep kawasan berorientasi transit atau transit-oriented development (TOD yang memadukan fungsi transit dengan manusia, kegiatan, bangunan, dan ruang publik

    Belum lagi rencana pembangunan tanggul besar National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang bertujuan mencegah masuknya air laut ke daratan saat terjadinya banjir pesisir atau rob Selain itu, pembiayaan transportasi publik yang saat ini masih disubsidi pemerintah DKI Jakarta tentu menjadi beban tersendiri mulai dari tarif MRT, tarif LRT Jakarta, tarif Transjakarta hingga Jaklingko.

    Seluruh proyek dan kegiatan tersebut membutuhkan anggaran yang besar baik menggunakan sumber dari APBD maupun dana-dana yang didapatkan dari kemitraan.

    Kondisi ini membuat kepala daerah harus memutar otak untuk mencari pendanaan baik untuk memenuhi proyek pembangunan strategis maupun untuk memenuhi kebutuhan mulai dari gaji pegawai, operasional dan lainnya.

    Tingkatkan pendapatan

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan dirinya diminta untuk mencari peluang pendapatan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pria yang dikenal dengan Si Doel Anak Betawi ini diminta mengelilingi Eropa untuk mencari peluang mendatangkan pendapatan daerah dari bidang perfileman.

    Rano mengaku sudah mengunjungi empat negara di Eropa dalam seminggu bahkan dirinya mengirimkan tim ke Busan Korea Selatan untuk mempelajari bagaimana menjadikan perfileman yang masuk dalam sub ekonomi kreatif.

    Menurut dia Busan merupakan kota kecil dan memang pemerintah di sana mengalokasikan dana Rp9 triliun per tahun untuk kebutuhan ekonomi kreatif tak hanya filem tapi juga lainnya.

    Rano berusaha menyadarkan bahwa industri filem merupakan sumber cuan yang kadang terlupakan oleh orang banyak. Ia mencontohkan proyek film Jumbo yang ditonton hingga 11 juta orang di Indonesia dan film ini dibeli dan ditayangkan di 40 negara, tentu ini menjadi satu capaian tersendiri.

    Selain itu, ia mengatakan dalam pemutaran, mendapat bagian Rp21 ribu untuk setiap tiket sehingga jumlah yang didapat secara ekonomi, jumlah tersebut tentu sangat besar. Secara ekonomi potensi perfilman di Indonesia ini sangat besar, data tahun 2024 jumlah penonton film di bioskop mencapai 122 juta orang dan 65 persen di antaranya atau sekitar 80 juta orang menonton film Indonesia.

    Total 141 rumah produksi film di Indonesia dan 80 persen berdomisili di Jakarta dan lebih 42 ribu judul film sudah terdaftar di lembaga sensor Indonesia. Selain itu, Jakarta memiliki 2.145 layar sinema yang memutar film dan ini tentu menjadi potensi ekonomi tersendiri yang harus dikembangkan.

    Kuncinya adalah memperbanyak film dokumenter dan merangsang anak muda untuk memproduksi film sebanyak mungkin untuk menggairahkan industri perfilman agar menjadi sumber cuan baru.

    Ada dana abadi kebudayaan di Jakarta yang dapat dimanfaatkan hingga potensi pihak swasta yang dapat dimanfaatkan dalam menggerakkan industri perfilman dengan pemberian modal atau menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk syuting film.

    Kemudian dengan membentuk Jakarta Film Commision (Komisi Film Jakarta) sebagai alat pencari sumber pendapatan baru yang akan memfasilitasi rumah produksi film internasional maupun nasional untuk syuting di DKI Jakarta maupun di daerah lainnya.

    Jika serius, tentu ekonomi kreatif sub bidang film ini menjadi satu solusi bagi Jakarta untuk memenuhi kebutuhan provinsi yang akan menjadi Daerah Khusus Jakarta tersebut.

    Masa Depan Ekonomi Jakarta

    Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Ricky Perdana Gozali mengatakan masa depan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta ada di sektor jasa, ekonomi kreatif, inovatif, dan digital. Lebih dari 56 persen ekonomi Jakarta tumbuh dari sektor ini dan di sanalah masa depan Jakarta berada.

    Jakarta tidak hanya menjadi pusat ekonomi dan keuangan Indonesia, tetapi juga jantung dari ekonomi berbasis jasa, ekonomi kreatif, inovatif, dan digital. Pada triwulan kedua tahun 2025 ekonomi Jakarta tumbuh 5,18 persen dan angka ini di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

    Selain itu, angka inflasi di Jakarta relatif stabil di angka 2,4 secara year on year (yoy). Posisi ini juga berada di bawah inflasi nasional. Pertumbuhan transaksi secara digital terus berlangsung bahkan sudah mencapai 183 persen di angka 2,24 miliar transaksi digital.

    Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bukan cuma rekreasi dan hiburan tapi juga motor penggerak ekonomi rakyat, sumber devisa hingga identitas suatu budaya dari kota. Sejumlah kota besar di dunia sudah membuktikan bahwa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif mampu menjadi katalis inovasi daya saing global.

    Jakarta juga memiliki fondasi yang kuat dalam bidang pariwisata mulai dari warisan budaya Betawi, kawasan pesisir di Kepulauan Seribu, bangunan heritage hingga infrastruktur modern yang terus berkembang.

    Modal besar Jakarta di bidang ekonomi kreatif mulai dari sektor kuliner, busana dan industri perfilman sudah dimiliki dan harusnya dapat digerakkan lebih kencang.

    Potensi Jakarta ini setara dengan kota-kota global dan yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi erat antara pemerintah dengan pemangku kebijakan, pelaku usaha, masyarakat dan lainnya yang tidak berjalan sendiri-sendiri.

    Kunci dari semua itu adalah kemauan bersama untuk bergerak mencari sumber-sumber pendapatan baru dan mau melakukan investasi di bidang tersebut agar kota ini dapat lebih maju dan menjadi Kota Global yang berkelanjutan.

    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono Targetkan Jakarta Masuk 50 Besar Kota Global di 2030

    Pramono Targetkan Jakarta Masuk 50 Besar Kota Global di 2030

    Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkap Jakarta tahun ini berada di posisi ke-71 dalam Global City Index. Ia menargetkan Jakarta dapat menembus peringkat 50 besar kota global pada 2030.

    Pramono lalu mengungkap langkah percepatan yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai target tersebut.

  • DKI pertimbangkan usulan warganet soal pengenaan tarif JakLingko

    DKI pertimbangkan usulan warganet soal pengenaan tarif JakLingko

    masukan itu akan kami pertimbangkan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mempertimbangkan usulan masyarakat terkait pengenaan tarif untuk Mikrotrans atau JakLingko dibandingkan harus menaikkan tarif Transjakarta.

    “Jadi, kadang kala, kita kasih gratis pun salah. Tapi nggak apa-apa, masukan itu akan kami pertimbangkan,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Balai Kota, Kamis.

    Kendati demikian, Pramono memang mengakui banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan JakLingko seperti pengemudi ugal-ugalan, tidak ramah kepada penumpang, hingga membawa keluarga ikut bekerja.

    Atas keluhan tersebut, masyarakat pun mengusulkan agar sebaiknya JakLingko yang sebelumnya gratis nantinya dipungut tarif

    Hal ini diharapkan sopir atau pramudi JakLingko tak lagi berlaku seenaknya karena kerap membuat penumpang tak nyaman.

    “Memang, Mikrotrans ini, kami juga nggak mau seakan-akan sekarang menjadi milik pribadi. Di lapangan seperti itu. Nyetir bawa keluarganya, anaknya ada di sampingnya. Nggak boleh terjadi, tetap harus bekerja profesional,” jelas Pramono.

    Sementara itu, besaran kenaikan tarif Transjakarta juga masih dikaji oleh Pemerintah Jakarta. Namun, Pramono memastikan kenaikan tarif pasti akan terjadi.

    Calon penumpang bersiap menaiki angkutan Mikrotrans JakLingko di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Selasa (13/5/2025). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/YU

    Menurut Pramono, meskipun tarif saat ini masih berlaku, beban subsidi yang ditanggung Pemprov DKI cukup besar.

    Pemerintah, katanya, harus menanggung subsidi hingga Rp9.700 per tiket.

    Kondisi ini kian terasa berat mengingat dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2026 dipangkas hingga Rp15 triliun.

    “Kami sedang memfinalkan untuk itu. Sebenarnya di tarif yang lama pun, kami sudah memberikan subsidi per tiket Rp9.700. Kan terlalu berat, kalau terus-menerus seperti itu apalagi DBH-nya dipotong,” kata Pramono.

    Terlebih lagi, Pramono juga sempat mengklaim bahwa sebagian besar tarif transportasi umum di Jakarta merupakan yang paling murah dibandingkan dengan daerah lainnya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.