Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Pramono Minta Tiang Mangkrak Monorel Dibongkar, Adhi Karya Buka Suara

    Pramono Minta Tiang Mangkrak Monorel Dibongkar, Adhi Karya Buka Suara

    Jakarta –

    PT Adhi Karya Tbk (ADHI) membuka ruang diskusi dengan seluruh pihak terkait wacana pembongkaran tiang monorel mangkrak di sepanjang jalan HR Rasuna Said hingga Asia Afrika. Hal ini diungkap perseroan menyusul rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang hendak merapikan tata kota.

    “Kami sampaikan bahwa akan dilakukan diskusi bersama dengan seluruh pihak terkait,” ujar Sekretaris Perusahaan Rozi Sparta dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (13/6/2025).

    Rozi menerangkan, perseroan mendukung langkah-langkah strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melakukan penataan dan penertiban ruang kota untuk kepentingan publik.

    “Perseroan mengapresiasi komunikasi yang akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan terbuka untuk berkoordinasi lebih lanjut guna menyelesaikan permasalahan ini secara konstruktif dan sesuai ketentuan yang berlaku,” terangnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bakal menyurati Adhi Karya untuk membongkar tiang monorel yang mangkrak di Jalan Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika. Pasalnya, keberadaan tiang monorel yang sudah berdiri dua dekade itu dinilai mengganggu estetika Kota Jakarta.

    Pramono mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat dengan jajarannya untuk pembongkaran tiang monorel.

    “Pertama, karena tiang monorel itu miliknya PT Adhi Karya,” kata Pramono dikutip dari detikNews, Selasa (10/6/2025).

    Dia menilai pihak yang memiliki kewenangan untuk membongkar tiang monorel itu memang PT Adhi Karya. Keputusan itu diambil lantaran sudah ada keputusan dari pengadilan negeri (PN) dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

    “Walaupun sudah ada keputusan PN dan juga pemerintah Jakarta sudah mendapatkan arahan dari Jamdatun, untuk kemudian yang berhak untuk membongkar adalah Adhi Karya,” ujarnya.

    (acd/acd)

  • Sejumlah Golongan Masyarakat Akan Nikmati Hasil Kenaikan Tarif Parkir dan ERP Jakarta Megapolitan 13 Juni 2025

    Sejumlah Golongan Masyarakat Akan Nikmati Hasil Kenaikan Tarif Parkir dan ERP Jakarta Megapolitan 13 Juni 2025

    Sejumlah Golongan Masyarakat Akan Nikmati Hasil Kenaikan Tarif Parkir dan ERP Jakarta
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji kenaikan tarif parkir dan penerapan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (
    ERP
    ).
    Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pembenahan sistem transportasi sekaligus upaya menciptakan pemerataan akses layanan mobilitas di Ibu Kota.
    Pendapatan dari tarif parkir dan ERP nantinya akan dialihkan untuk membiayai subsidi layanan transportasi umum seperti TransJakarta, MRT, dan LRT untuk sejumlah golongan masyarakat.
    Subsidi tersebut diberikan kepada kelompok masyarakat prioritas agar mereka dapat menikmati layanan transportasi publik secara gratis.
    Terdapat 15 golongan masyarakat yang akan menerima manfaat dari subsidi hasil kenaikan tarif parkir dan penerapan ERP Jakarta.
    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, bahwa langkah kenaikan tarif parkir bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, terutama di kalangan masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi.
    “Yang pertama, mohon maaf bagi orang-orang yang mampu, nanti pelan-pelan parkirnya saya mau naikkan,” ujar Pramono saat menghadiri acara Jakarta Great Sale di Main Atrium Lippo Mall Nusantara, Selasa (10/6/2025).
    Selain kenaikan tarif parkir, Pemprov DKI juga akan mulai menerapkan sistem ERP atau jalan berbayar di sejumlah ruas jalan utama Jakarta.
    Melalui kebijakan ini, pengguna kendaraan pribadi akan dikenakan tarif tambahan saat melintasi area tertentu, khususnya pada jam-jam sibuk.
    “Yang kedua, saya akan pasang yang namanya Electronic Road Pricing. Bagi orang yang mampu,” lanjut Pramono.
    Kebijakan ini juga selaras dengan agenda Pemprov DKI Jakarta dalam mengurangi emisi karbon dan memperbaiki kualitas udara.
    Dengan meningkatkan biaya penggunaan kendaraan pribadi dan memperluas akses terhadap transportasi publik, diharapkan akan terjadi pergeseran signifikan ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan.
    “Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan dan adil dalam mobilitas,” ujar Pramono.
    Kenaikan tarif parkir dan penerapan ERP menjadi penanda langkah serius Pemprov DKI dalam mendorong perubahan perilaku mobilitas warga Jakarta serta memperkuat sistem transportasi publik yang inklusif dan efisien.
    (Reporte: Ruby Rachmadina | Editor: Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Tak Cuma ASN, Karyawan Swasta Juga Bersiap Wajib Naik Angkutan Umum Tiap Rabu Megapolitan

    8 Tak Cuma ASN, Karyawan Swasta Juga Bersiap Wajib Naik Angkutan Umum Tiap Rabu Megapolitan

    Tak Cuma ASN, Karyawan Swasta Juga Bersiap Wajib Naik Angkutan Umum Tiap Rabu
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji kemungkinan untuk mewajibkan karyawan swasta menggunakan angkutan atau
    transportasi umum
    setiap hari Rabu.
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, usulan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan serupa yang telah diterapkan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI.
    “Apakah kemudian sudah saatnya swasta pada hari Rabu juga naik kendaraan transportasi publik. Saya sedang kaji untuk itu,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis (12/6/2025).
    Menurut Pramono, pelibatan sektor swasta menjadi bagian penting dalam membentuk budaya penggunaan transportasi umum di kalangan pekerja, khususnya di wilayah Jabodetabek.
    Pramono menilai, dukungan dari sektor swasta dapat memperkuat upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
    “Menurut saya, ini baik karena shifting perubahan dari menggunakan kendaraan pribadi. Menjadi menggunakan kendaraan publik dan itulah yang kita jaga,” kata Pramono.
    Pramono menyebut, sejumlah perusahaan swasta telah menyampaikan minat untuk mendukung inisiatif tersebut.
    Menurut Pramono, respons positif dari sektor non-pemerintah menunjukkan adanya kesadaran kolektif terhadap pentingnya mobilitas berkelanjutan.
    “Bahkan sekarang ini ada permintaan dari pihak swasta,” ujar Pramono.
    Meski masih dalam tahap kajian, Pemprov DKI membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut secara bertahap.
    Sebelumnya, Pemprov DKI telah mewajibkan ASN untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu.
    Ketentuan ini diatur dalam Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2024 yang ditandatangani pada 23 April 2025 oleh Gubernur Pramono Anung.
    Dalam beleid tersebut, seluruh ASN diwajibkan untuk berangkat dan pulang kerja menggunakan moda transportasi umum, seperti Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, KRL Jabodetabek, Kereta Bandara, bus reguler, angkot, kapal, atau kendaraan antar jemput karyawan.
    Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi ASN dengan kondisi khusus, antara lain pegawai yang sedang sakit, hamil, penyandang disabilitas, maupun petugas lapangan yang membutuhkan mobilitas tinggi.
    Kebijakan penggunaan transportasi umum secara kolektif ini diharapkan dapat memberi dampak signifikan dalam mengurangi kemacetan dan menekan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.
    Pemprov DKI menilai, perubahan pola mobilitas harus dimulai dari langkah konkret dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
    Pemprov DKI juga menekankan, bahwa kebijakan ini tidak sekadar bersifat administratif, tetapi menjadi bagian dari komitmen jangka panjang untuk mewujudkan sistem transportasi yang berkelanjutan dan inklusif.
    (Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Larissa Huda)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Prabowo Minta Ketidakhadiran Pramono Anung di Konferensi Infrastruktur Diselidiki Megapolitan

    4 Prabowo Minta Ketidakhadiran Pramono Anung di Konferensi Infrastruktur Diselidiki Megapolitan

    Prabowo Minta Ketidakhadiran Pramono Anung di Konferensi Infrastruktur Diselidiki
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Presiden RI
    Prabowo Subianto
    mempertanyakan ketidakhadiran Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    dalam acara
    International Conference on Infrastructure
    (ICI) di JCC, Senayan, Jakarta pada Kamis (12/6/2025).
    Awalnya, Prabowo tengah membahas proyek pembangunan
    giant sea wall
    atau tanggul laut raksasa yang direncanakan membentang dari Jakarta hingga Brebes, Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Prabowo tiba-tiba menanyakan keberadaan Gubernur Jakarta.
    “Di sini ada hadir Gubernur DKI? Hadir tidak? Enggak hadir? Waduh ini. Coba diselidiki kenapa tidak hadir,” ujar Prabowo yang disambut tawa para peserta konferensi.
    Prabowo menjelaskan, dirinya sudah pernah bertemu dengan Pramono beberapa hari sebelumnya dan mengirim utusan untuk menanyakan sikap Pemerintah Provinsi Jakarta terhadap proyek tersebut.
    “Tapi saya sudah ketemu. Saya sudah ketemu beberapa hari yang lalu dan saya sudah kirim utusan tanya, Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban dukung, alhamdulillah,” ucap Prabowo.
    Ia menekankan bahwa proyek tanggul laut raksasa ini sangat besar dan membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dari sisi pembiayaan.
    “Karena APBD DKI sangat besar. Jadi saya bilang DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar Amerika Serikat katakanlah untuk 8 tahun, berarti 1 miliar dolar per tahun,” jelasnya.
    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga sempat melontarkan candaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tampak serius ketika ia membicarakan soal anggaran.
    “Menkeu sudah kelihatan tegang. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, pemerintah pusat setengah, karena ini untuk DKI sebenarnya,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI kemarin, kawasan rendah emisi hingga subsidi Transjabodetabek

    DKI kemarin, kawasan rendah emisi hingga subsidi Transjabodetabek

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta pada Kamis (12/6) mulai dari Pemprov DKI Jakarta mengembangkan Kawasan Rendah Emisi Terpadu (KRE-T) untuk mengendalikan polusi udara hingga Pemprov DKI Jakarta memberikan subsidi Rp11.500 per penumpang untuk layanan Transjabodetabek.

    Berikut lima pemberitaan DKI Jakarta kemarin yang masih dapat dinikmati para pembaca untuk mengawali pagi hari ini:

    1. Jakarta kembangkan kawasan rendah emisi terpadu

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan Kawasan Rendah Emisi Terpadu (KRE-T) untuk mengendalikan polusi udara, menurunkan emisi, memperbaiki kualitas udara serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara adil dan inklusif.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto di Jakarta, Kamis, mengatakan, KRE-T bukan sekadar kebijakan tunggal, melainkan rangkaian intervensi multi sektor.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. Jakarta perkuat peran sebagai kota global pada BBTF 2025

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat peran sebagai kota global melalui sektor pariwisata pada ajang internasional “Bali & Beyond Travel Fair” (BBTF) 2025 di Nusa Dua, Bali, pada 11-13 Juni 2025.

    Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta, Rano Karno dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, menyampaikan, keikutsertaan Jakarta pada ajang tersebut bukan sekadar partisipasi simbolis, melainkan bentuk nyata dari kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor dalam memperkuat promosi pariwisata Indonesia secara global.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. Ini upaya DKI agar bisa cegah kekerasan perempuan dan anak

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya untuk memperkuat peran pamong di tingkat kelurahan guna mencegah kasus kekerasan perempuan dan anak.

    “Tentunya kami terus memperkuat peran aktif dan komitmen dari para pamong di kelurahan untuk berupaya mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jakarta,” kata Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim dalam sosialisasi pelaksanaan Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah (SPHAD) dan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah (SPHPD) Tahun 2025 bagi lurah di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    4. Pramono tekankan pentingnya sinergi untuk atasi kemacetan Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan guna mengatasi kemacetan di ibu kota, khususnya saat momen-momen yang menyebabkan lalu lintas menjadi padat.

    Pramono mengatakan salah satu momen-momen khusus yang mengakibatkan arus lalu lintas menjadi padat adalah ketika ada kunjungan tamu negara.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. DKI beri subsidi Rp11.500 per penumpang pengguna Transjabodetabek

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta selama ini memberikan subsidi Rp11.500 per penumpang yang menggunakan layanan Transjabodetabek.

    Subsidi ini diberikan untuk menekan harga tiket transportasi antarkota yang seharusnya Rp15.000 per orang.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, isu “reshuffle” kabinet hingga Indo Defence digelar

    Politik kemarin, isu “reshuffle” kabinet hingga Indo Defence digelar

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik pada pekan ini menjadi sorotan, mulai dari Prabowo tegaskan tak ada reshuffle kabinet karena kerja menteri baik hingga legislator dukung 27 MoU senilai Rp33 triliun diteken di Indo Defence.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Prabowo tegaskan tak ada “reshuffle” kabinet karena kerja menteri baik

    Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih, karena para menterinya bekerja dengan baik.

    “Saya tidak ada rencana mau reshuffle, sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik,” ujar Prabowo saat memberikan keterangan setelah menutup International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis.

    Prabowo menilai bahwa hingga saat ini para menterinya bekerja dengan baik dan solid sebagai sebuah tim. Menurut Presiden, adanya kritik terhadap kinerja pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Menko Yusril: Hubungan RI-AS miliki sejarah panjang dan berkembang

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat memiliki sejarah panjang dan terus mengalami perkembangan.

    Dalam perayaan Hari Kemerdekaan Ke-249 Amerika Serikat yang diselenggarakan Kedutaan Besar AS di Jakarta, Selasa (10/6), Yusril mengatakan kerja sama kedua negara mencakup berbagai bidang, mulai dari diplomasi, ekonomi, hingga keamanan dan pertahanan.

    “Amerika Serikat merupakan salah satu mitra penting Indonesia di kawasan. Hubungan bilateral kita berkembang pesat dan dilandasi oleh komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan keamanan regional,” ujar Yusril, dalam keterangannya seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Prabowo minta Pramono agar DKI mau patungan bangun “giant sea wall”

    Presiden RI Prabowo Subianto sempat mencari kehadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam penutupan konferensi infrastruktur ICI 2025, guna meminta Pemprov DKI agar mau patungan melalui APBD dalam pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall).

    Presiden menjelaskan bahwa proyek tanggul laut raksasa yang membentang sepanjang 500 kilometer di pantai utara Jawa, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, membutuhkan biaya pembangunan sebesar 80 miliar dolar AS, termasuk di Teluk Jakarta secara khusus sebesar 8 miliar dolar AS sampai 10 miliar dolar AS.

    “Khusus untuk Teluk Jakarta, kemungkinan 8 (miliar) sampai 10 miliar dolar (AS), kalau 8 sampai 10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Di sini ada hadir Gubernur DKI? Tidak? Enggak hadir? Waduh. Coba diselidiki kenapa tidak hadir,” kata Presiden Prabowo seraya berkelakar, dalam sambutannya saat menutup International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    4. MPR: Pencabutan IUP di Raja Ampat komitmen pembangunan berkelanjutan

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebagai bentuk konkret komitmen kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menunjukkan keberpihakan terhadap pembangunan berkelanjutan.

    Menurut dia, hal itu menjadi bentuk nyata keberlanjutan visi Presiden dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati yang menjadi kebanggaan Indonesia.

    “Ini merupakan bentuk konkret dari keberanian pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Legislator dukung 27 MoU senilai Rp33 triliun diteken di Indo Defence

    Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal Marzuki Ibrahim mendukung penandatanganan 27 dokumen nota kesepahaman (MoU) dengan industri pertahanan nasional serta program peningkatan fasilitas 20 Rumah Sakit TNI senilai total Rp33 triliun dalam Indo Defence 2025 Expo & Forum di Jakarta, Rabu (11/6).

    Dia menilai langkah strategis itu merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian sektor pertahanan nasional serta meningkatkan pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI.

    “Kami menyambut baik langkah Kementerian Pertahanan dalam mempercepat modernisasi alutsista melalui kolaborasi dengan industri pertahanan dalam negeri,” kata pria yang akrab disapa Daeng Ical itu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Telan Biaya USD8 Miliar, Prabowo Minta Pemprov Jakarta Urunan Bangun Tanggul Laut Teluk Jakarta – Page 3

    Telan Biaya USD8 Miliar, Prabowo Minta Pemprov Jakarta Urunan Bangun Tanggul Laut Teluk Jakarta – Page 3

    Prabowo menyebut Gubernur Jakarta Pramono Anung telah menyampaikan kesiapannya mendukung pembangunan giant sea wall di Teluk Jakarta. Dia pun menenangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani karena pemerintah pusat tak perlu mengeluarkan anggaran besar.

    “Menkeu sudah kelihatan tegang. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, pemerintah pusat setengah, karena (giant sea wall di Teluk Jakarta) ini untuk DKI sebenarnya,” jelas Prabowo.

    “Jadi tanggul utara DKI kemudian nanti selanjutnya di depan Semarang, prioritas kita adalah DKI, Semarang, Semarang, Pekalongan, Brebes itu air sudah mengancam,” sambung dia.

     

     

  • Kaesang Ditanya Soal Kans Jokowi Jadi Ketum PSI: Jangan di Sini, Enggak Baik

    Kaesang Ditanya Soal Kans Jokowi Jadi Ketum PSI: Jangan di Sini, Enggak Baik

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep enggan memberikan komentar saat ditanya mengenai kans ayahnya, Joko Widodo (Jokowi) menggantikannya sebagai ketua umum. 

    Hal itu ditanyakan kepada Kaesang setelah bertemu Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Kamis (12/6/2025). Namun, ia memilih untuk tidak menjawab.

    “Jangan di sini, jangan di sini (di Balai Kota Jakarta). Enggak baik, enggak baik. Jangan ya jangan,” ujar Kaesang sambil menyatukan kedua telapak tangan di depan wajah sebagai gestur terima kasih, lalu berjalan menuju mobilnya.

    Saat kembali ditanya apakah masih berminat mencalonkan diri sebagai ketua umum PSI, Kaesang tetap menolak menjawab. “Jangan di sini, jangan,” katanya singkat. 

    Kaesang juga menolak menanggapi mengenai kans ayahnya yang juga presiden ke 7 Joko Widodo yang belakangan ini santer terdengar akan memimpin partai berbasis anak muda itu. 

    “Jangan, jangan di sini, ini tempat pak Gubernur, enggak enak, enggak enak. Saya berkomentar tentang PSI di sini,” jelas Kaesang dari dalam mobil sebelum akhirnya meninggalkan lokasi.

    PSI Buka Pintu untuk Jokowi

    Sementara itu, PSI siap membuka pintu untuk Joko Widodo (Jokowi) jika akan bergabung ke partai yang dipimpin anak bungsunya itu.

    Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman mengaku seluruh kader dan pengurus PSI siap menyambut Jokowi bilamana memang ingin bergabung. Bahkan dia mengungkapkan bahwa PSI memang didirikan untuk mendukung Jokowi sejak awal atau tepatnya pada 2014 silam.

    “Bagaimana pun PSI adalah rumah Pak Jokowi. Pintu kami terbuka selebar-lebarnya untuk beliau. Dan kami akan terus memperjuangkan apa yang menjadi visi-misi Pak Jokowi tentang kemajuan Indonesia,” katanya saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (11/6/2025). 

    Baru-baru ini Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menepis spekulasi dirinya menjadi calon ketua umum (caketum) Partai Persatuan Pembangunan alias PPP. 

    Menariknya, eks Gubernur Jakarta ini secara terang-terangan menyebut lebih baik dirinya di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saja. Adapun, Jokowi beralasan dirinya tidak di PPP karena menurutnya sejauh ini sudah banyak figur lain yang potensial untuk menjadi ketua umum.

    “Enggak lah [jadi caketum PPP], yang di PPP saya kira banyak calon ketua umum yang jauh lebih baik,” katanya di kediamannya, Banjarsari, Solo, seperti dikutip dari Solopos, Rabu (11/6/2025).

    Bahkan, Jokowi menilai di internal PPP saja sudah banyak sosok yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, kompetensi untuk memimpin partai berlogo Ka’bah.

    Sebab itu, ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka ini menyebut lebih baik dirinya di PSI saja. Meskipun hingga kini dia mengaku belum tentu juga dicalonkan sebagai ketum PSI. “Banyak calon yang sudah beredar kan, banyak. Banyak sekali saya rasa. Saya di PSI [Partai Solidaritas Indonesia] saja lah,” bebernya.

  • 4 Prabowo Minta Ketidakhadiran Pramono Anung di Konferensi Infrastruktur Diselidiki Megapolitan

    4 Pramono Absen Konfrensi Infrastruktur, Prabowo: Coba Diselidiki Kenapa Tak Hadir Nasional

    Pramono Absen Konfrensi Infrastruktur, Prabowo: Coba Diselidiki Kenapa Tak Hadir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    sempat mencari keberadaan
    Gubernur DKI Jakarta
    Pramono Anung dalam acara
    International Conference on Infrastructure
    (ICI) di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).
    Mulanya, Prabowo membahas soal megaproyek pembangunan
    giant sea wall
    atau tanggul laut raksasa di sepanjang pantai utara Jawa.
    Prabowo lantas menanyakan kehadiran Pramono lantaran proyek itu akan dimulai dari Jakarta hingga Brebes, Jawa Tengah.
    “Di sini ada hadir Gubernur DKI? Hadir tidak? Enggak hadir? Waduh ini. Coba diselidiki kenapa tidak hadir,” kata Prabowo sembari diikuti tawa para peserta acara.
    Lebih lanjut, ia pun menerangkan pernah mengutus orang untuk membahas soal proyek
    giant sea wall
    ke Pramono.
    Menurut Prabowo, Gubernur DKI juga mendukung adanya proyek itu.
    “Tapi saya sudah ketemu. Saya sudah ketemu beberapa hari yang lalu dan saya sudah kirim utusan tanya, Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban dukung alhamdulillah,” ucapnya.
    Kepala Negara menjelaskan proyek pembangunan
    giant sea wall
    sangat besar. Oleh karenanya, ia ingin mengajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi, terkhusus dalam pendanaan.
    “Karena APBD DKI sangat besar. Jadi saya bilang DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dollar (Amerika Serikat) katakanlah 8 tahun. Berarti 1 miliar dollar 1 tahun,” lanjutnya.
    Pada saat yang sama, Prabowo menyorot Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika membahas anggaran pembangunan proyek besar ini.
    “Menkeu sudah kelihatan tegang. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, pemerintah pusat setengah, karena ini untuk DKI sebenarnya,” ucap Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Pemprov Jakarta Terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan, Catat Tanggalnya Megapolitan

    7 Pemprov Jakarta Terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan, Catat Tanggalnya Megapolitan

    Pemprov Jakarta Terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan, Catat Tanggalnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta resmi memberlakukan program
    pemutihan pajak

    kendaraan bermotor
    berupa penghapusan sanksi denda dan bunga mulai Sabtu, 14 Juni 2025.
    Kebijakan ini diberikan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta dan HUT ke-80 Republik Indonesia, dan akan berlangsung hingga akhir Agustus 2025.
    “
    Pemutihan pajak
    atau penghapusan sanksi denda dan bunga mulai berlaku Sabtu tanggal 14 Juni 2025, diberikan dalam rangka ulang tahun Jakarta dan ulang tahun RI sampai dengan Agustus 2025,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jakarta, Lusiana Herawati, Kamis (12/6/2025).
    Lusiana menjelaskan, syarat yang diberlakukan tetap sama seperti pembayaran pajak kendaraan pada umumnya. Wajib pajak cukup membayar pokok pajaknya tanpa tambahan denda atau bunga keterlambatan.
    “Kalau punya tunggakan, di mana yang harus dibayarkan pokok pajak plus sanksi denda, dengan adanya insentif ini hanya membayarkan pokoknya saja,” kata Lusiana.
    Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga telah mengumumkan rencana pemberian pemutihan denda pajak khusus bagi warga yang melakukan pembayaran tepat pada
    HUT Jakarta
    .
    “Jadi pemutihan pajak bukan diberikan kepada yang tidak bayar pajak. Pemutihan pajak diberikan kepada yang pada hari itu mau bayar,” ujar Pramono saat ditemui di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).
    Menurut Pramono, kebijakan ini dimaksudkan sebagai bentuk keringanan dan motivasi kepada masyarakat agar lebih taat dalam membayar pajak.
    Ia menegaskan, akan ada berbagai kemudahan khusus pada hari ulang tahun Jakarta.
    “Jadi hari itu pas ulang tahun, tentunya kami berikan banyak kemudahan pada tanggal 22 Juni,” ujar Pramono.
    Selain pemutihan pajak, Pemprov juga menyiapkan berbagai agenda spesial dalam rangka HUT Jakarta, termasuk layanan transportasi umum gratis pada 22 Juni 2025.
    Pramono menambahkan, pengumuman resmi mengenai jenis pajak apa saja yang dibebaskan dendanya akan disampaikan dalam waktu dekat.
    “Jadi setiap ulang tahun Jakarta kan ada, selain transportasi nanti kami gratiskan, juga sebenarnya ada istilahnya yang dibebaskan dari pajak-pajak dendanya,” ucap Pramono saat ditemui di Lippo Mall Nusantara, Selasa (10/6/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.