Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Pramono minta Dinas KPKP tambah Puskeswan di Jakarta

    Pramono minta Dinas KPKP tambah Puskeswan di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI untuk menambah pusat kesehatan hewan (Puskeswan) untuk memastikan semua hewan peliharaan mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

    “Saya akan meminta Kepada Dinas KPKP DKI untuk membuka minimal di satu kota wilayah itu, ada satu Puskeswan,” kata Pramono kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Minggu.

    Hingga saat ini, Jakarta baru memiliki dua Puskeswan di Ragunan, Jakarta Selatan dan Pondok Ranggon, Jakarta Timur, sehingga dianggap masih kurang.

    Terlebih, pihaknya juga menggencarkan layanan sterilisasi terhadap 22.000 ekor kucing untuk mencegah pertumbuhan populasi kucing yang tidak terkendali.

    “Maka untuk sterilisasi kucing yang dulu kami canangkan 22.000 mungkin kuotanya akan kami tambah. Karena ternyata beranak-pinaknya di luar dugaan, lebih cepat dari yang kita perkirakan,” ujarnya.

    Dinas KPKP DKI Jakarta menargetkan ada 10 pusat kesehatan hewan (Puskeswan) pada 2026.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Naikkan Tarif Parkir hingga ERP Mampu Kurangi Macet Jakarta? – Page 3

    Naikkan Tarif Parkir hingga ERP Mampu Kurangi Macet Jakarta? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Angin segar bagi masa depan transportasi Jakarta mulai berembus ketika Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan rencananya untuk menaikkan tarif parkir kendaraan pribadi.

    Pengamat Transportasi Muhammad Akbar, mengatakan kebijakan ini bukan sekadar soal menambah biaya parkir, melainkan bagian dari langkah awal untuk menekan dominasi mobil pribadi dan mendorong masyarakat beralih ke angkutan umum.

    Tak hanya itu, Gubernur juga menggulirkan kembali wacana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar elektronik sebagai salah satu solusi jangka panjang untuk mengurangi macet di ibu kota.

    “ERP sebenarnya bukan ide baru. Jakarta telah merencanakan sistem jalan berbayar ini sejak lebih dari 20 tahun lalu. Sayangnya, hingga kini penerapannya tak kunjung terlaksana,” kata Akbar dikutip dari keterangannya, Minggu (15/6/2025).

    Kendala Pelaksanaan

    Berbagai kendala terus membayangi, mulai dari persoalan regulasi, kesiapan teknis, hingga kekhawatiran penolakan dari sebagian masyarakat.

    Padahal, jika menengok kota-kota besar seperti Singapura, London, dan Stockholm, sistem ERP terbukti ampuh menekan kemacetan sekaligus menciptakan tata kelola lalu lintas yang lebih tertib dan efisien.

    Singapura, misalnya, meskipun telah memiliki sistem transportasi umum yang sangat baik dan terintegrasi, pemerintah tetap menerapkan sistem road pricing untuk mengendalikan volume lalu lintas. Setiap pengendara yang melintasi kawasan padat pada jam-jam sibuk dikenakan biaya tambahan.

    “Hasilnya? Lalu lintas menjadi lebih terkendali, dan masyarakat terdorong untuk benar-benar mempertimbangkan secara matang sebelum bepergian dengan mobil pribadi,” ujarnya.

  • Pramono akan tertibkan warga yang berbuat asusila di taman 24 jam

    Pramono akan tertibkan warga yang berbuat asusila di taman 24 jam

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menertibkan warga yang berbuat asusila di taman yang buka selama 24 jam sebagai bentuk pengawasan dan menjaga ketertiban umum.

    “Saya mendapatkan masukan, termasuk di salah satu taman ada muda-mudi yang pacaran, kemudian terekam CCTV (kamera pengawas) dan saya sudah mendapatkan laporannya. Tentunya yang seperti ini ditertibkan,” kata Pramono di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, jika ada masalah, bukan berarti kebijakan taman yang buka 24 jam dihentikan karena taman yang dibuka 24 jam itu juga mendapat respons yang baik dari sejumlah warga.

    “Bukan kemudian taman yang buka 24 jam terus stop, nggak. Termasuk, nanti untuk acara HUT Jakarta saya sudah meminta untuk diadakan di salah satu taman yang dibuka 24 jam,” ujarnya.

    Pramono menyoroti adanya kritikan setelah dibukanya sejumlah fasilitas publik hingga malam hari, yang dianggap dapat menyelesaikan masalah tawuran. Padahal, kebijakan itu dilakukan agar masyarakat mudah menikmati fasilitas di sejumlah tempat di Jakarta.

    “Seperti tempat ini, perpustakaan saya buka hingga jam 10 malam,. Padahal kan, tidak ada hubungannya dengan orang tawuran,” ujarnya.

    Kondisi taman yang sepi dan kurang penerangan dapat memancing orang berbuat hal yang tidak pantas pada taman yang telah dibuka 24 jam, seperti di Taman Langsat, Kebayoran Baru.

    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan pun mengerahkan 40 personel demi mencegah perbuatan asusila di taman tersebut. Tak hanya itu, Satpol PP juga memasang 15 spanduk larangan berbuat asusila di taman sebagai upaya penegakan ketertiban umum.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cara Saya Sama dengan Anies

    Cara Saya Sama dengan Anies

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya terkait penataan kota tanpa melakukan penggusuran. Pramono menyebut pendekatannya serupa dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

    “Cara saya sama dengan Mas Anies, saya bukan orang yang mau menggusur, kita cari jalan keluar bagaimana supaya persoalan-persoalan di lapangan… Kan ada yang pengin saya gusur-gusur juga, tapi saya bilang nggak,” kata Pramono dalam acara diskusi Jakarta Future Festival di Tamah Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (15/6/2025).

    Meski begitu, Pramono juga mengingatkan pentingnya penertiban terhadap warga yang menggunakan lahan secara ilegal. Menurutnya, warga yang tidak tertib tetap akan ditertibkan.

    “Kita cari jalan keluar, tetapi bagi warga yang tidak tertib menggunakan tempat-tempat yang bukan haknya harus kita tertibkan,” ucapnya.

    Pramono mengajak seluruh elemen untuk bekerja sama demi kepentingan masyarakat Jakarta. Menurutnya, kerja keras harus diarahkan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebahagiaan masyarakat.

    “Untuk itu mari kita bekerja bersama-sama, kerja keras, untuk siapa? Untuk rakyat Jakarta, supaya mereka lebih aman, nyaman, gembira, bahagia,” ujar Pramono.

    “Menjadi tempat sebagai kota yang nantinya harapannya menjadi kota global pusat perekonomian dan sekarang ini kita sudah 17 persen dari PDB, harapan saya dengan Jakarta tidak menjadi ibu kota bukan turun, malah naik,” katanya.

    Dalam acara diskusi Jakarta Future Festival, Anies Baswedan juga turut hadir. Pramono dan Anies datang bersama, keduanya sempat duduk bersebelahan.

    (ial/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pramono harap Studio Imersif di TIM jadi alternatif liburan anak

    Pramono harap Studio Imersif di TIM jadi alternatif liburan anak

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap Studio Imersif di Perpustakaan Jakarta yang berada di area Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat menjadi alternatif liburan bagi anak-anak.

    “Saya meminta kepada jajaran Balai Kota untuk menyosialisasikan. Sehingga, anak-anak tidak perlu jauh-jauh untuk berlibur, bisa menggunakan fasilitas ini,” kata Pramono usai acara Jakarta Future Festival di TIM Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, perpustakaan di TIM ada banyak pilihan mainan untuk anak-anak, yang menggunakan teknologi canggih dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

    Terlebih, layanan ini ternyata diminati anak-anak yang berasal dari luar Jakarta seperti Depok, Bogor, Bekasi, Banten, dan Tangerang.

    Oleh karena itu, Pramono berpesan kepada masyarakat untuk turut menjaga fasilitas yang dimiliki studio tersebut.

    “Maka, saya tadi berpesan untuk mereka siapapun yang menggunakan fasilitas imersif ini yang dimiliki oleh pemerintah agar perawatannya dijaga betul,” ucapnya.

    Harapannya, layanan Studio Imersif di Perpustakaan Jakarta ini mampu dirawat secara baik, berkesinambungan dan dipertahankan.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pendapatan hasil olah sampah jadi listrik untuk bangun Giant Sea Wall

    Pendapatan hasil olah sampah jadi listrik untuk bangun Giant Sea Wall

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan salah satu pendapatan Jakarta untuk membangun mega proyek tanggul laut raksasa atau “Giant Sea Wall”, yakni dari pengelolaan sampah menjadi energi listrik.

    Pramono saat menjadi pembicara dalam acara Jakarta Future Festival di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Minggu, menyebutkan APBD DKI Jakarta saat ini mencapai Rp91 triliun yang diharapkan terus bertambah di tahun depan.

    Sedangkan, untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) rata-rata mencapai Rp5-6 triliun dan real SiLPA terhitung sebanyak Rp2-3 triliun.

    “Kalau itu bisa dilakukan, maka kami setiap tahun minimum harus spend sekitar Rp5 triliun untuk Sea Wall sepanjang 19 kilometer (km),” ujarnya.

    Dia berharap dengan membangun tanggul laut raksasa sepanjang 19 km akan menjadi proyek panjang yang menantang dan dapat menguntungkan.

    Menurut Pramono, pengolahan sampah menjadi energi akan digunakan semuanya dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), sehingga diharapkan persoalan sampah selesai. Bahkan, Pemprov DKI berencana membangun empat PLTS, di mana satu PLTS feeder per hariannya 2.500 itu sekitar 1.500 Mega Watt (MW)

    “Persoalan sampah selesai, persoalan listriknya terpenuhi, pencemarannya juga akan berkurang banyak, dan itu kemudian kan ada revenue (pendapatan) buat Jakarta. Revenue ini akan digunakan untuk membangun Giant Sea Wall,” ujarnya,

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto sempat mencari kehadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam penutupan konferensi infrastruktur ICI 2025, guna meminta Pemprov DKI agar mau patungan melalui APBD dalam pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall).

    Presiden menjelaskan bahwa proyek tanggul laut raksasa yang membentang sepanjang 500 kilometer di pantai utara Jawa, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, membutuhkan biaya pembangunan sebesar 80 miliar dolar AS, termasuk di Teluk Jakarta secara khusus sebesar 8 miliar dolar AS sampai 10 miliar dolar AS.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakarta Beri Subsidi Transjabodetabek, Netizen Sindir Dedi Mulyadi

    Jakarta Beri Subsidi Transjabodetabek, Netizen Sindir Dedi Mulyadi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung kembali menarik perhatian publik dengan kebijakan subsidi transportasi. Subsidi sebesar Rp 11.500 per penumpang diberikan untuk layanan Transjabodetabek demi menekan tarif dari semestinya Rp 15.000 menjadi lebih terjangkau.

    Dengan adanya subsidi dari Jakarta, maka setiap penumpang Transjabodetabek hanya membayar Rp 3.500, sisanya ditanggung oleh APBD Jakarta.

    Kebijakan ini pun menuai banyak pujian dari warga Jakarta. Namun, tak sedikit pula warganet yang mempertanyakan beban anggaran yang harus ditanggung Jakarta, terutama ketika layanan tersebut menjangkau wilayah luar, seperti Bogor.

    Komentar pun bermunculan di media sosial, terutama di kolom unggahan akun Instagram @jktinfo, yang membandingkan Pramono dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, atau akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi).

    Sejumlah netizen menyayangkan minimnya peran pemerintah daerah lain dalam pembiayaan layanan yang juga dirasakan manfaatnya oleh warga luar Jakarta.

    “Awas ada warga Jawa Barat yang enggak tahu diri, menghina-hina Jakarta, KDM terbaik tetapi masih numpang subsidi dari Jakarta,” tulis akun @jakxxx dengan nada sindiran tajam.

    Tak hanya itu, sebagian mempertanyakan mengapa Pemprov Jakarta harus menanggung seluruh operasional layanan lintas daerah, sementara wilayah, seperti Bogor dan Depok juga menikmati layanannya.

    “Kota sebelah ikut bantu subsidinya enggak ya? Kalau enggak, dibikin skema patungan bisa atau tidak? Misal rute Jakarta-Bogor, ya Jakarta bayarin di wilayah Jakarta, Bogor bayarin pas bus masuk wilayahnya,” tulis akun @agoxxx.

    “Beban banget buat Jakarta. Gimana sih gubernur atau wali kota sebelah? Masa Jakarta terus yang nanggung,” timpal akun @delxxx.

    Komentar-komentar ini menunjukkan meningkatnya kesadaran publik akan keadilan fiskal antarwilayah, terutama dalam skema layanan publik, seperti transportasi massal.

    Sebelumnya, Pemprov Jakarta telah meresmikan rute Transjakarta P11 Blok M–Bogor pada Kamis (5/6/2025).

    Rute ini menjadi bagian dari ekspansi koridor ke-14 Transjakarta dan merupakan bagian dari integrasi layanan antarwilayah di Jabodetabek.

    Bus rute Blok M–Bogor ini melayani 20 halte, terdiri dari 11 halte di wilayah Bogor dan sembilan halte di Jakarta.

    Dengan waktu tempuh rata-rata 90 menit di kondisi normal dan hingga 110 menit saat macet, rute ini diprediksi menjadi salah satu andalan pekerja komuter.

    Rute ini bukan hanya digunakan warga Jakarta. Banyak warga Bogor dan sekitarnya bergantung pada layanan ini untuk menuju pusat aktivitas di ibu kota. Hal ini memunculkan diskusi soal perlunya kolaborasi fiskal antar daerah di wilayah Jabodetabek.

  • Taman Jakarta Dibuka 24 Jam, PSI Soroti Minim Penerangan dan Toilet Kotor Megapolitan 14 Juni 2025

    Taman Jakarta Dibuka 24 Jam, PSI Soroti Minim Penerangan dan Toilet Kotor Megapolitan 14 Juni 2025

    Taman Jakarta Dibuka 24 Jam, PSI Soroti Minim Penerangan dan Toilet Kotor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD
    Jakarta
    menyoroti kebijakan Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    yang membuka sejumlah taman selama 24 jam.
    Ketua Fraksi PSI,
    William Aditya Sarana
    , menilai kebijakan tersebut belum dibarengi dengan kesiapan fasilitas penunjang, terutama penerangan dan kebersihan toilet umum.
    “Kita membutuhkan perhatian, memang penerangannya itu tindak lanjut yang nanti cukup simpel lah. Tapi bisa, saya kira bisa mengurangi (rawan kejahatan) kalau misalnya daerah semuanya itu terang lah gitu ya,” ujar William dalam Diskusi Publik “100 Hari Gubernur Jakarta” di Jakarta Pusat, Sabtu (14/6/2025).
    Ia mengkhawatirkan, tanpa pengawasan dan perawatan memadai, taman-taman yang buka selama 24 jam justru bisa menjadi titik rawan kriminalitas atau disalahgunakan untuk aktivitas tak semestinya.
    Anggota Komisi A DPRD Jakarta itu juga mendorong pengawasan dan penindakan tegas bagi pelanggaran di taman, seperti merokok sembarangan dan tindakan asusila, demi menciptakan rasa aman bagi pengunjung.
    “Jadi, kalau ada yang ingin melakukan tindak kriminal itu pasti akan menahan diri lah gitu dan memang harus ada penindakan. Misalnya yang merokok atau yang melakukan asusila, ada penindakan sehingga ada efek jelas di situ,” tegas William.
    Sementara itu, Staf Khusus Gubernur Jakarta, Nirwono Joga, mengakui sejumlah taman memang belum sepenuhnya dilengkapi dengan pencahayaan maupun kamera pengawas (CCTV).
    Ia juga menyoroti keluhan warga soal kebersihan toilet umum di taman-taman tersebut.
    “Dan juga saya masih dapat komplain soal toilet ya. Toilet dia juga menjadi catatan juga. Masih bisa dikatakan belum 100 persen itu bersih maksudnya,” ungkap Nirwono.
    Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah meresmikan lima taman yang beroperasi selama 24 jam, yaitu Taman Menteng, Taman Lapangan Banteng, Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Literasi Martha Tiahahu.
    “Dengan resmi malam hari ini, ada lima taman yang secara resmi kita akan buka 24 jam, dan ini merupakan komitmen kami untuk membuka ruang terbuka hijau lebih banyak,” ujar Pramono saat peresmian di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025).
    Ia berharap kebijakan ini dapat mendukung masyarakat untuk lebih aktif berinteraksi, berolahraga, serta berbagi dan berkolaborasi sesuai minat dan hobi mereka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PSI Usul Insentif via JAKI bagi Pengguna Transportasi Umum di Luar Jam Sibuk Megapolitan 14 Juni 2025

    PSI Usul Insentif via JAKI bagi Pengguna Transportasi Umum di Luar Jam Sibuk Megapolitan 14 Juni 2025

    PSI Usul Insentif via JAKI bagi Pengguna Transportasi Umum di Luar Jam Sibuk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif kepada warga yang menggunakan
    transportasi umum
    di
    luar jam sibuk
    .
    Usulan ini muncul menanggapi wacana mewajibkan karyawan swasta menggunakan transportasi umum setiap Rabu, seperti yang telah diterapkan kepada ASN.
    “Harus ada insentif yang diberikan, kalau tidak ada, tidak akan efektif. Menurut saya lebih baik diberikan insentif bagi warga yang naik bus di luar jam sibuk,” ujar dalam Diskusi Publik “100 Hari Gubernur Jakarta” di Jakarta Pusat, Sabtu (14/6/2025).
    William menilai, transportasi umum sudah cukup ramai pada jam berangkat kerja di pagi hari meskipun tanpa insentif. Namun, pada siang hari layanan angkutan umum cenderung sepi dan kurang efisien.
    “Kalau sistem ini dilaksanakan bisa mengurangi kemacetan karena orang orang bisa menggeser jam naik transportasi umumnya,” kata dia.
    Menurutnya, Jakarta bisa mencontoh program Travel Smart Rewards di Singapura, di mana pengguna transportasi umum di luar jam sibuk mendapat poin yang bisa ditukar dengan uang tunai, voucher belanja, atau undian.
    Jakarta bisa menerapkan model serupa dengan memanfaatkan
    aplikasi JAKI
    (Jakarta Kini) milik Pemprov DKI.
    “Pake apps JAKI saja, orang yang berangkat di luar jam sibuk diberikan insentif,” kata dia.
    Wacana penggunaan transportasi umum oleh karyawan swasta setiap Rabu sebelumnya diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia mengatakan kebijakan ini masih dalam tahap kajian.
    “Apakah kemudian sudah saatnya swasta pada hari Rabu juga naik kendaraan transportasi publik. Saya sedang kaji untuk itu,” ujar Pramono saat ditemui di Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis (12/6/2025).
    Menurut Pramono, kebijakan tersebut bertujuan membangun budaya menggunakan transportasi umum serta mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi di wilayah Jabodetabek. Ia juga menyebut sejumlah pihak swasta sudah menunjukkan minat untuk berpartisipasi.
    “Menurut saya, ini baik karena shifting perubahan dari menggunakan kendaraan pribadi. Menjadi menggunakan kendaraan publik dan itulah yang kita jaga,” ujarnya.
    Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta telah lebih dahulu mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 yang ditandatangani Pramono Anung pada 23 April 2025.
    Dalam aturan tersebut, ASN diwajibkan menggunakan moda transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, LRT, KRL, bus reguler, hingga kapal atau kendaraan antar jemput karyawan.
    Namun, aturan ini dikecualikan untuk ASN yang sedang sakit, hamil, penyandang disabilitas, dan petugas lapangan dengan kebutuhan mobilitas khusus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Mau Naikkan Tarif Parkir di Jakarta, Begini Reaksi Ahok

    Pramono Mau Naikkan Tarif Parkir di Jakarta, Begini Reaksi Ahok

    Jakarta –

    Mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menanggapi rencana Gubernur Jakarta, Pramono Anung yang mau menaikkan tarif parkir untuk kendaraan. Dia menyarankan agar sistem voucher diberlakukan di kota berjuluk The Big Durian tersebut.

    Ahok mulanya bercerita soal pengalamannya mengelola parkir Jakarta saat masih menjabat sebagai gubernur. Ketika itu, dia menggunakan mesin parkir untuk menutup kebocoran yang diraup jukir liar.

    “Karena waktu zaman saya, waktu membuat sistem mesin parkir, itu naiknya gila-gilaan, misalnya Sabang gitu ya, setorannya cuma berapa juta sampai belasan juta per hari, per malam. Termasuk Kelapa Gading,” ujar Ahok di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, dikutip dari detikNews, Sabtu (14/6).

    Pengendara membayar parkir saat keluar dari Park and Ride Vertical Ragunan, Jakarta, Rabu (11/6/2025). Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menaikkan tarif parkir untuk membenahi sistem transportasi di Jakarta sekaligus membiayai subsidi transportasi gratis untuk 15 golongan masyarakat. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/agr Foto: ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

    Menurut Ahok, Pemprov Jakarta saat ini tak perlu menyewa lagi mesin parkir untuk mengoptimalkan pendapat dari sewa parkir. Dia usul sistemnya pakai voucher.

    “Nah sekarang nggak perlu sewa mesin itu mahal-mahal lagi. Misalnya kenapa nggak gunakan sistem voucher parkir, digital, di HP. Dan voucher ini ada hadiah, misalnya ada hadiah mobil, dari parkir ya, tukang parkir. Nah itu mungkin masyarakat akan setiap saat parkir dia minta voucher-nya,” jelasnya.

    Ahok menjelaskan, voucher tersebut bisa sekaligus diundi untuk mendapatkan hadiah. Sehingga itu dinilainya jadi win-win solution bagi Pemprov, jukir, hingga pemilik kendaraan.

    “Dan tukang parkir pun dia terima duit komisinya yang bentuk voucher. Voucher-nya dia bisa belanja ke toko-toko Alfamart, Indomaret atau sejenis itu ya, dia bisa belanja di situ. Nah ini akan sangat menolong,” ungkapnya.

    Tarif parkir motor di Jakarta diusulkan naik. Foto: Andhika Prasetia

    Pendapatan parkir tersebut, kata dia, bisa digunakan untuk memberikan subsidi kepada sejumlah program yang dilakukan Pemprov. Ahok meminta sistem ini bisa diterapkan.

    “Saya kira sistem parkir berbasis digital itu voucher harus dijalankan. Supaya dapet meningkat, kita subsidi silang. Tugas pejabat kan mengadministrasi keadilan sosial. Nah kan duit ini dorong ke bus, bagaimana, tempat yang sepi mungkin parkirnya murah. Tapi bisa di-adjust,” tuturnya.

    Meski demikian, Ahok meminta rencana kenaikan tarif parkir Jakarta bisa dikaji lebih dalam. Sehingga, nantinya ditemukan sistem yang pas untuk melakukan optimalisasi.

    “Jadi kita mesti kaji, kalau naikin parkir mungkin per jam, jadi dia ada adjust. Mungkin kalau kamu jam kedua bisa lebih mahal, supaya dorong orang nggak lama ngetem di sana. Sama kayak kita buka warung fast food gitu ya, kenapa kursinya nggak nyaman? Supaya kamu jangan lama-lama di situ gitu, belanja dikit, lama kan, supaya cepat gerak itu sih,” kata dia.

    (sfn/lth)