Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Jakut targetkan buka 2.000 lowongan di bursa kerja

    Jakut targetkan buka 2.000 lowongan di bursa kerja

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Utara menargetkan membuka 2.000 lebih lowongan pekerjaan dalam Bursa Kerja Tahap II yang digelar di dua kecamatan pada Selasa (17/6) dan Rabu (18/6)

    “Ada lebih dari 2.000 pekerjaan dari berbagai level pekerjaan yang tersedia di pameran bursa kerja tahap kedua ini,” kata Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat di Jakarta, Senin.

    Dalam bursa kerja (job fair) ini, pihaknya melibatkan 40 perusahaan yang bergerak di berbagai bidang.

    Sejumlah lowongan pekerjaan yang tersedia di bursa kerja, mulai dari sektor pembiayaan, industri, perdagangan retail hingga logistik.

    “Kami mengajak seluruh pencari kerja di Jakarta Utara untuk datang ke pameran bursa kerja ini. Semoga pencari kerja dapat bertemu dengan pekerjaan yang diinginkan,” kata dia.

    Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat saat mengumumkan Pameran Bursa Kerja Tahap II yang digelar di dua lokasi di Jakarta Utara pada Selasa (17/6) dan Rabu (18/6). (ANTARA/HO-Pemkot Jakut)

    Ia mengatakan, bursa kerja digelar di Gedung Judo Kelapa Gading dan GOR Koja selama dua hari, yakni Selasa (17/6) dan Rabu (18/6)

    “Pameran bursa kerja ini sesuai dengan Program Kerja Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno untuk menggelar pameran bursa kerja di 44 kecamatan di DKI Jakarta,” kata dia.

    Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) Jakarta Utara Noviar Dinariyanti mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara telah menggelar pameran bursa kerja tahap pertama di Kecamatan Penjaringan dan Pademangan.

    Menurut dia, bursa kerja tahap kedua di Kelapa Gading dan Koja akan dibuka oleh Wali Kota Jakarta Utara secara langsung di GOR Judo Kelapa Gading.

    “Selanjutnya pameran bursa kerja tahap ketiga akan dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Priok dan Cilincing,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Otorita IKN Segera Terima Aset Jalan, Hunian, dan Istana Kepresidenan

    Otorita IKN Segera Terima Aset Jalan, Hunian, dan Istana Kepresidenan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono  menyampaikan, pihaknya akan segera menerima penyerahan aset infrastruktur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    Aset yang akan diserahkan antara lain jalan-jalan di kawasan IKN, Tol Balikpapan–IKN, gedung perkantoran, hunian aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 47 tower (yang kemungkinan akan bertambah), masjid, istana kepresidenan, kantor presiden, serta kantor wakil presiden.

    “Kalau nanti resmi diserahkan, Otorita IKN harus menyiapkan sistem pengelolaan yang baik,” ujar Basuki saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (16/6/2025).

    Sebagai persiapan, Otorita IKN menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jakarta untuk mempelajari sistem pengelolaan infrastruktur, pengelolaan sampah, dan air bersih.

    Kerja sama ini melibatkan BUMD DKI seperti Pasar Jaya, Jakpro, Transjakarta, dan Dinas Lingkungan Hidup, serta PT Bina Karya (Persero), BUMN yang ditugaskan dalam pengembangan IKN. “Tujuannya untuk jadi ajang berbagi pengalaman, sebagai training ground bagi Bina Karya agar mampu mengelola infrastruktur di IKN dengan baik,” lanjut Basuki.

    Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung komitmen mendukung penuh pembangunan IKN, khususnya dalam hal pengelolaan kota dan infrastruktur.

    “Yang utama adalah transfer pengetahuan. Karena membangun BUMD seperti Jakarta tidak semuanya berjalan mulus. Ada juga kegagalan yang bisa menjadi pelajaran. Yang baik kita teruskan, yang buruk jangan diulangi,” jelas Pramono.

    Ia juga menambahkan, sistem pengelolaan sampah yang telah diterapkan di Jakarta akan menjadi salah satu praktik baik yang dapat diadaptasi oleh IKN.
     

  • Viral Trotoar di Belakang GI Dipersempit, Pramono Anung Janji Segera Tertibkan – Page 3

    Viral Trotoar di Belakang GI Dipersempit, Pramono Anung Janji Segera Tertibkan – Page 3

    “Sekarang ini kan kita lagi membuat pendestrian terutama di daerah-daerah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat. Pedestriannya mulai kita tata, kita sambungkan. Memang tidak bisa langsung semuanya, enggak mungkin lah. Karena itu butuh biaya yang cukup tinggi, tetapi kami memulai dan untuk memulai itu disabilitas menjadi prioritas,” janji dia.

    Pramono meminta, masyarakat jangan pernah berhenti memberi saran dan kritik. Dia mengungkap, semua hal untuk Jakarta yang lebih baik dari aduan warganet selalu masuk ke meja laporannya.

    “Saya mendapatkan laporan. Jadi saya sebagai gubernur memang jujur setiap waktu, setiap saat orang di tempat medsos saya (mendengar) dan (merespon) berbagai hal melaporkan itu,” ucap Pramono menandasi

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Jakarta Beri Subsidi Transjabodetabek

    Isu Politik-Hukum Terkini: Jakarta Beri Subsidi Transjabodetabek

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum pada Minggu (15/6/2025) menjadi perbincangan hangat pembaca. Berita terkait subsidi Transjabodetabek menarik perhatian pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik dan hukum lainnya, yakni polemik kepemilikan empat pulau antara Aceh dan Sumut, Presiden Prabowo Subianto yang melakukan kunjungan kenegaraan ke Singapura, upaya kriminalisasi terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tudingan ijazah palsu, hingga status kewarganegaraan dalang bom Bali Hambali.

    Isu Politik-Hukum Terkini Beritasatu.com

    1. Jakarta Beri Subsidi Transjabodetabek, Netizen Sindir Dedi Mulyadi

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung kembali menarik perhatian publik dengan kebijakan subsidi transportasi. Subsidi sebesar Rp 11.500 per penumpang diberikan untuk layanan Transjabodetabek demi menekan tarif dari semestinya Rp 15.000 menjadi lebih terjangkau.

    Dengan adanya subsidi dari Jakarta, maka setiap penumpang Transjabodetabek hanya membayar Rp 3.500, sisanya ditanggung oleh APBD Jakarta. Kebijakan ini pun menuai banyak pujian dari warga Jakarta.

    Namun, tak sedikit pula warganet yang mempertanyakan beban anggaran yang harus ditanggung Jakarta, terutama ketika layanan tersebut menjangkau wilayah luar, seperti Bogor. Komentar pun bermunculan di media sosial, yang membandingkan kinerja Pramono dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    2. Polemik 4 Pulau Aceh Memanas, PDIP dan Demokrat Saling Serang

    Polemik pemindahan kewilayahan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara (Sumut) memicu tensi politik antara tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat. Kritik tajam dilontarkan Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang dinilai mengambil keputusan sepihak dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999.

    Pernyataan Rapidin Simbolon itu mendapat respons keras dari Anggota DPR Fraksi Demokrat, Hinca Pandjaitan. Ia menyebut, tudingan tersebut tidak berdasar dan logikanya salah. Hinca menjelaskan keputusan terkait pulau ini telah bergulir sejak lama, jauh sebelum Bobby Nasution menjabat Gubernur Sumatera Utara.

    3. Presiden Prabowo Bertolak ke Singapura untuk Kunjungan Kenegaraan

    Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Singapura pada Minggu (15/6/2025) sore dalam rangka kunjungan kenegaraan bersama rombongan terbatas. Presiden Prabowo dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 18.20 WIB.

    Kunjungan ini menjadi momen strategis untuk memperkuat kemitraan Indonesia–Singapura di berbagai sektor. Keberangkatan Presiden dilepas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain Wapres, turut hadir dalam pelepasan tersebut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    4. Polemik Ijazah, Kuasa Hukum Tuding Upaya Kriminalisasi terhadap Jokowi

    Polemik mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus diungkit meski pihak kepolisian telah menghentikan penyelidikan kasus tersebut. Polisi sebelumnya sudah memutuskan kasus tersebut sudah selesai dan tidak mengandung unsur tindak pidana.

    Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan menilai ada upaya kriminalisasi terhadap Jokowi di balik desakan sejumlah pihak yang ingin membuka kembali polemik tersebut. Menurutnya, proses hukum telah dilakukan secara menyeluruh dan hasilnya menyatakan ijazah Jokowi terbukti asli.

    5. Status Kewarganegaraan Hambali Dalang Bom Bali Belum Dapat Dipastikan

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan status kewarganegaraan Hambali hingga kini belum dapat dipastikan secara hukum. Sejak 2003, Hambali ditahan oleh otoritas Amerika Serikat di fasilitas Guantanamo Bay, Kuba.

    Hambali dituduh oleh militer Amerika Serikat terlibat dalam serangkaian tindakan terorisme internasional di berbagai negara. Dia juga dituding menjadi aktor intelektual kasus bom Bali 2002. Hambali dikabarkan kini sedang diadili oleh pengadilan militer Amerika Serikat setelah lebih dari 20 tahun ditahan di Guantanamo.

  • DKI sepekan, bom molotov di Pasar Rebo hingga anak disiksa orang tua

    DKI sepekan, bom molotov di Pasar Rebo hingga anak disiksa orang tua

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa berkaitan dengan pemerintah menghiasi Jakarta yang terjadi pada sepekan terakhir, mulai dari tawuran memakai senjata bom molotov di Pasar Rebo, Jakarta Timur hingga anak disiksa orang tua.

    Berikut berita seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. Satu tewas akibat tawuran bersenjata tajam dan bom molotov di Pasar Rebo, Jaktim

    Satu orang tewas akibat tawuran antarremaja yang menggunakan senjata tajam dan bom molotov di Jalan Raya Kampung Tengah, Jakarta Timur, Senin dinihari.

    “Korban meninggal termasuk pelaku tawuran juga di Jalan Raya Kampung Tengah pada Senin dini hari,” kata Kapolsek Pasar Rebo AKP I Wayan Wijaya saat dikonfirmasi di Jakarta.

    Selengkapnya di sini

    2. Pramono berencana naikkan tarif parkir di Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berencana menaikkan tarif parkir untuk membenahi sistem transportasi di Jakarta.

    “Mohon maaf bagi orang-orang yang mampu, nanti pelan-pelan parkirnya saya mau naikkan,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa.

    Selengkapnya di sini

    3. Satpol PP amankan anak yang disiksa orang tua di Pasar Kebayoran Lama

    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengamankan seorang anak yang disiksa oleh orang tuanya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Rabu sekitar pukul 07.20 WIB.

    “Pagi tadi kami Satpol PP menemukan seorang anak di sekitar area PD Pasar Kebayoran Lama dengan kondisi memprihatinkan,” kata Kepala Satpol PP Kebayoran Lama, Dian Citra kepada wartawan di Jakarta.

    Selengkapnya di sini

    4. Kasus COVID-19 di Jakarta terkendali tapi warga diminta tetap waspada

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kasus COVID-19 di Ibu Kota hingga akhir Mei 2025 masih terkendali, namun warga diminta tetap waspada dan melakukan langkah pencegahan.

    Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati di Jakarta, Rabu, mengungkapkan, tingkat “positivity rate” COVID-19 (angka kepositivan) di Jakarta pada Mei 2025 sebesar 2,4 persen, yang menunjukkan laju penularan masih terkendali.

    Selengkapnya di sini

    5. Sonya, penyintas kebakaran Kapuk Muara melahirkan bayi laki-laki

    Sonya Elizabeth Kaeng, satu dari ribuan orang yang kehilangan rumah akibat kebakaran di Kapuk Muara harus dilarikan ke Puskesmas Penjaringan, Jakarta Utara, pada Rabu pagi setelah mengalami kontraksi lalu melahirkan anak yang dikandungnya.

    “Pasien sudah tidak ingin mengerang saat sampai di kamar 4.400 langsung lahir. Alhamdulillah, bayinya sehat,” kata bidan yang membantu persalinan Dwi Yuniarti di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya di sini

    6. Ada JKT48 dan Anies Baswedan di “Jakarta Future Festival 2025”

    Sederet penyanyi dari JKT48, Efek Rumah Kaca, Candra Darusman, Warna, d’Masiv hingga Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan siap meramaikan “Jakarta Future Festival” (JFF) pada 13-15 Juni 2025 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta.

    Pelaksana Harian Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Arimbi Putik Apsari menjelaskan bahwa festival ini menjadi wadah terbuka bagi masyarakat khususnya Generasi Z dan Generasi Alpha untuk terlibat aktif merumuskan arah pembangunan Jakarta.

    Selengkapnya di sini

    7. DKI berlakukan pemutihan pajak mulai 14 Juni hingga Agustus 2025

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberlakukan kebijakan pemutihan pajak kendaraan sejak Sabtu (14/6) hingga 31 Agustus 2025 dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta.

    “Pemutihan pajak atau penghapusan sanksi denda dan bunga mulai berlaku sejak Sabtu (14/6) hingga akhir Agustus 2025. Kebijakan ini dalam rangka HUT Jakarta dan HUT ke-80 RI,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jakarta, Lusiana Herawati saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Azis Kurmala
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ERP di Jakarta Sudah Layak Jalan, Tapi Terhalang Politik dan Sosial

    ERP di Jakarta Sudah Layak Jalan, Tapi Terhalang Politik dan Sosial

    JAKARTA – Sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta masih menjadi wacana yang belum pasti. Wacana ini sempat kembali dikemukakan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Hanya saja, Pramono mengaku belum tahu kapan akan diterapkan.

    Pemerhati transportasi, Muhammad Akbar menilai Jakarta sejatinya telah siap menjalankan sistem ERP, bila melihat kondisi infrastruktur transportasi atau angkutan umum massal saat ini.

    “Banyak yang ragu, apakah Jakarta benar-benar siap menerapkan ERP? Padahal, jika dilihat dari berbagai aspek, Ibu Kota sebenarnya terlalu siap untuk sistem ini,” kata Akbar dalam keterangannya, Minggu, 15 Juni.

    Akbar menyebut, dasar hukum untuk menjalankan ERP sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Bahkan, Pemprov DKI sudah sempat menyusun regulasi turunan dalam bentuk peraturan daerah (perda) meski belum dituntaskan.

    “Secara regulasi, tidak ada lagi alasan untuk menunda (ERP),” ucap Akbar.

    Jakarta, lanjut Akbar, telah memiliki jaringan transportasi yang terus berkembang, mulai dari MRT, LRT, TransJakarta, hingga JakLingko. Seluruh moda ini terintegrasi, baik secara fisik melalui titik-titik simpul perpindahan, maupun secara tarif melalui sistem pembayaran yang lebih praktis dan menyatu.

    Kemudian, kesiapan Jakarta menerapkan pembatasan kendaraan berbasis teknologi ini juga bisa dibilang mumpuni. Warga Jakarta juga sudah terbiasa dengan pembayaran nontunai, baik untuk transportasi umum maupun transaksi harian lainnya.

    “Kamera pengawas dan perangkat berbasis sensor juga sudah mulai digunakan untuk memantau lalu lintas secara real time. Teknologi ini bisa dengan mudah diadaptasi untuk mendukung sistem ERP, mulai dari deteksi kendaraan hingga pencatatan transaksi secara otomatis,” tutur Akbar.

    “Jika semua prasyarat tersebut sudah terpenuhi, maka hambatan terbesar dalam penerapan ERP saat ini bukan lagi soal teknis. Tantangan utama kini adalah faktor politik dan sosial, yakni keberanian pengambil kebijakan untuk bertindak, serta kesiapan masyarakat untuk menerima perubahan,” lanjutnya.

    Di satu sisi, Akbar menilai kebijakan pembatasan kendaraan pribadi yang selama ini diterapkan di Jakarta memiliki hasil yang tak begitu efektif. Mulai dari sistem 3-in-1, yang malah melahirkan praktik joki pengisi kursi kosong, hingga ganjil genap, yang meskipun sempat efektif di awal, ternyata bisa diakali masyarakat dengan beli mobil kedua, pinjam plat nomor, atau bahkan memalsukan pelat.

    “Masalahnya, kedua kebijakan tersebut juga punya kelemahan yang cukup mendasar. Sistemnya kaku, tidak fleksibel terhadap situasi darurat, tidak adaftif terhadap variasi waktu dan rute perjalanan, serta tidak menghasilkan pendapatan yang bisa digunakan untuk membenahi sistem transportasi secara menyeluruh,” imbuh dia.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memproyeksikan kelak Jakarta akan menerapkan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). Sehingga, pengguna kendaraan pribadi diperkenankan melintasi jalan-jalan tertentu di Jakarta asal bersedia membayar.

    “Suatu hari, bukan sekarang ya, ERP-nya saya mau pasang. Kenapa ERP-nya dipasang? Ya kalau kamu punya duit, mau naik mobil, bawa semua ke Jakarta enggak apa-apa, bayar semua ERP,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 27 Mei.

    Menurut Pramono, pendapatan daerah yang dihasilkan dari setoran jalan berbayar bisa membantu Pemprov DKI membiayai subsidi transportasi umum seperti Transjakarta, LRT Jakarta, dan MRT Jakarta secara gratis untuk 15 golongan.

    Adapun 15 golongan masyarakat penerima manfaat tersebut terdiri atas PNS Pemprov DKI Jakarta, pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni rusunawa, Tim Penggerak PKK, dan karyawan bergaji setara UMP.

    Kemudian, penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu, penerima raskin domisili Jabodetabek, anggota TNI/Polri, veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, pengurus rumah ibadah, pendidik PAUD, serta golongan jumantik, pengurus karang taruna, dasawisma, dan posyandu.

    “Bagi warga yang tidak mampu sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, dan hasil dari ERP sepenuhnya akan saya gunakan untuk memberikan subsidi kepada 15 golongan, termasuk warga di luar Jakarta,” urai Pramono.

    Di kesempatan berbeda, Pramono mengungkap alasan yang menyebabkan sistem jalan berbayar belum bisa dilaksanakan hingga saat ini. Padahal, menurut dia, wacana penerapan ERP sudah mencuat sejak kepemimpinan beberapa Gubernur DKI Jakarta terdahulu. Menurut dia, ERP belum bisa dijalankan karena sistem pendukung pelaksanaan jalan berbayar belum siap.

    “Semangat untuk ERP ini sudah ada sejak zaman Bang Foke, Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Djarot, Mas Anies, Pj, dan sebagainya. Tetapi kenapa sampai hari ini belum bisa diterapkan? Memang supporting systemnya belum selesai,” urai Pramono.

  • Dana Rp5 triliun per tahun disiapkan untuk Giant Sea Wall Jakarta

    Dana Rp5 triliun per tahun disiapkan untuk Giant Sea Wall Jakarta

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Jakarta menyiapkan anggaran sedikitnya Rp5 triliun per tahun untuk mewujudkan pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa. Gubernur Provinsi Jakarta Pramono Anung, Minggu (15/6), menyebut dana tersebut tidak hanya mengandalkan dari APBD, tetapi juga dari hasil pengelolaan sampah menjadi listrik, serta penghasilan pajak. (Cahya Sari/Anggah/Arif Prada/Yogi Rachman)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Jakarta perluas rute Transjabodetabek untuk kurangi kemacetan

    Pemprov Jakarta perluas rute Transjabodetabek untuk kurangi kemacetan

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Jakarta menginisiasi perluasan Transjabodetabek untuk menekan angka kemacetan. Gubernur Provinsi Jakarta Pramono Anung, Minggu (15/6), menyebut hal itu didukung dengan peningkatan fasilitas transportasi publik serta penerapan sistem jalan berbayar secara elektronik atau ERP. (Cahya Sari/Anggah/Arif Prada/Yogi Rachman)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono pilih negosiasi dibandingkan gusur untuk markas Persija di JIS

    Pramono pilih negosiasi dibandingkan gusur untuk markas Persija di JIS

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam Jakarta Future Festival bertajuk \”Future Talk feat Endgame: What\’s Jakarta\’s Future?\” di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Minggu (15/6/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

    Pramono pilih negosiasi dibandingkan gusur untuk markas Persija di JIS
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 15 Juni 2025 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung lebih memilih melakukan negosiasi dari pada menggusur warga Kampung Susun Bayam, Jakarta Utara untuk membangun markas (home base) Persija di Jakarta International Stadium (JIS) yang kini telah diresmikan.

    “Kami melakukan negosiasi, dibantu dengan Direktur Utama Jakpro, supaya Persija home base-nya di JIS,” kata Pramono saat menceritakan upayanya untuk membangun home base Persija di JIS pada acara Jakarta Future Festival bertajuk “Future Talk feat Endgame: What’s Jakarta’s Future?” di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Minggu.

    Dia mengaku lebih memilih mencari jalan keluar dengan menuntaskan persoalan di lapangan (negosiasi) dari pada menggusur warga yang tak bersalah.

    Kendati demikian, Pramono akan tetap bertindak tegas ketika menemukan warga yang tidak tertib. “Kita cari jalan keluar, tetapi bagi warga yang tidak tertib menggunakan tempat-tempat yang bukan haknya harus kita tertibkan,” ujarnya.

    Oleh karena itu, dia berharap bila Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota, maka JIS mampu mendorong perekonomian Jakarta agar tetap naik.

    Dengan beragam fasilitas yang ditawarkan mulai tempat oleh-oleh hingga restoran, Pramono meyakini JIS akan tumbuh menjadi tempat baru yang berkembang di Jakarta Utara. Warga Jakarta punya banyak pilihan untuk bisa memanfaatkan ruang-ruang publik.

    “Maka orang punya banyak alternatif untuk berolahraga apakah di JIS, GBK, Velodrome, atau nanti di taman yang sebentar lagi kita bangun untuk menjadi jogging track dan sebagainya,” ucapnya.

    Sumber : Antara

  • Pramono sebut sampah sebagai harta karun incaran banyak negara

    Pramono sebut sampah sebagai harta karun incaran banyak negara

    ANTARA – Gubernur Jakarta Pramono Anung, Minggu (15/6), menyebut sampah bukan lagi menjadi masalah. Hadirnya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS), jelas Pramono, membuat sampah menjadi harta karun yang diincar oleh sejumlah negara. (Cahya Sari/Anggah/Arif Prada/Yogi Rachman)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.