Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Anwar optimistis mampu atasi banjir di Jakarta Selatan

    Anwar optimistis mampu atasi banjir di Jakarta Selatan

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Muhammad Anwar optimistis mampu mengatasi persoalan banjir di wilayahnya, diantaranya dengan melakukan pengerukan kali dan membuat sumur resapan.

    “Bisa lihat di Jakarta Timur yang saya lakukan Sunter Hulu dan Cipinang sampai ke Pulogadung tidak ada banjir. Salah satunya adanya sodetan Kali Sunter yang terhubung ke Waduk Tiu di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur,” kata Anwar yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Timur di lokasi pengerukan Kali Krukut Jakarta, Rabu.

    Oleh karena itu, dia berharap petugas yang menjaga pintu air agar bekerja secara maksimal.

    “Tinggal petugas pintu air pastikan pintu airnya berfungsi baik pompa-pompa berfungsi baik,” ucapnya.

    Pembangunan sumur resapan di Jalan NIS, Pasar Minggu, kata dia, sebagai upaya agar warga tidak terkena banjir yang lebih besar.

    Pemerintah Kota Jakarta Selatan berkomitmen untuk menggencarkan keruk kali untuk memastikan air di kali dan saluran bisa mengalir dengan lancar.

    Dalam penanganan banjir, Suku Dinas SDA Jaksel tengah berfokus pengerukan kali lantaran merupakan induk saluran yang saling terhubung.

    Pengerjaan ini sejalan dengan program 100 hari kerja Gubernur DKI Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Rano Karno dalam mengatasi persoalan banjir.

    Pemkot Jaksel juga menggencarkan pembuatan sumur resapan melalui “Gerakan Menabung Air” untuk mencegah potensi banjir di wilayahnya. Gerakan ini menjadi salah satu solusi strategis dalam mengurangi risiko banjir dan sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.

    Satu kecamatan ditargetkan membuat 200 sumur resapan, sehingga total sumur resapan di 10 kecamatan di Jaksel sebanyak 2.000 sumur resapan.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pram harap sinergi dengan DPRD DKI lebih intensif dan profesional

    Pram harap sinergi dengan DPRD DKI lebih intensif dan profesional

    Ini merupakan bentuk upaya pelaksanaan pembangunan Jakarta ke depan sebagai kota global dan pusat perkembangan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap sinergi dengan DPRD DKI Jakarta bisa lebih intensif dan profesional menyusul telah disetujuinya Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

    “Ini merupakan bentuk upaya pelaksanaan pembangunan Jakarta ke depan sebagai kota global dan pusat perkembangan nasional. Sekaligus memunculkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, guna menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik serta berorientasi pada pelayanan umum,” kata Pramono dalam sambutannya di ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu,

    Menurut Pramono, kemitraan yang semakin baik akan menghasilkan berbagai program dan kegiatan yang lebih optimal dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta.

    Pramono pun menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD DKI Jakarta atas kesungguhan, kecermatan, dan ketelitian dalam membahas substansi materi Raperda ini.

    “Saya bersama jajaran eksekutif menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta,” kata Pramono.

    Lebih lanjut, Pramono mengatakan, penetapan peraturan daerah mengenai RPJMD periode 2025-2029 akan menjadi landasan pembangunan Jakarta selama lima tahun untuk mewujudkan visi Jakarta menuju kota global dan pusat perkembangan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mensejahterakan seluruh warganya.

    Dengan disetujuinya Raperda RPJMD diharapkan dapat menjamin pencapaian misi-misi jangka menengah, penerapan strategi kota global, dan tahapan pembangunan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah.

    “Selain itu juga mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI beri diskon pajak di sektor hotel hingga kuliner

    DKI beri diskon pajak di sektor hotel hingga kuliner

    Deretan lampu kamar yang dinyalakan membentuk simbol hati (love) terlihat dari salah satu hotel di Jakarta, Sabtu (18/4/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj. (.)

    DKI beri diskon pajak di sektor hotel hingga kuliner
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 18 Juni 2025 – 07:51 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan insentif fiskal bagi sektor perhotelan hingga kuliner bahkan untuk perhotelan  berupa pengurangan (diskon) pajak hingga 50 persen selama dua bulan pertama sejak kebijakan diterapkan.

    “Insentif fiskal pada sektor industri hotel berupa pengurangan beban pajak sebesar 50 persen dilaksanakan pada dua bulan pertama. Kemudian dua bulan berikutnya sebesar 20 persen,” jelas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Jakarta, Selasa malam (17/6/2025).

    Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga  memberikan potongan pajak 20 persen untuk sektor makanan dan minuman. Adapun, kebijakan ini diambil untuk membangkitkan semangat pelaku industri untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

    “Karena kami ingin mendorong orang untuk lebih bergairah membayar pajak,” kata Pramono.

    Pramono membenarkan Pemprov Jakarta belum mengumumkan tanggal pemberlakuan insentif ini. Namun dia memastikan kebijakan tersebut telah disiapkan. Sebagai informasi, usulan ini sebelumnya pernah diungkapkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

    Dia menyebut bahwa keringanan pajak bagi pelaku usaha di sektor perhotelan ini disiapkan sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-498 Jakarta serta untuk menggerakkan ekonomi kota.

    “Bahkan mungkin dalam minggu ini kita sudah memberikan stimulus berupa keringanan pajak untuk hotel. Dalam minggu ini hari-hari Rabu, kita akan declare,” kata Rano.

    Menurut Rano, kebijakan ini melanjutkan sejumlah langkah stimulus yang sebelumnya telah diambil oleh Pemprov Jakarta, seperti program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

    Sumber : Antara

  • Lebih sejuta kendaraan di Jakarta belum bayar pajak

    Lebih sejuta kendaraan di Jakarta belum bayar pajak

    Petugas melakukan cek fisik kendaraan milik warga untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor di Gedung Layanan Satu Atap Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (16/6/2025). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom

    Lebih sejuta kendaraan di Jakarta belum bayar pajak
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 17 Juni 2025 – 23:28 WIB

    Elshinta.com – Lebih sejuta kendaraan bermotor di DKI Jakarta belum didaftarkan ulang melalui mekanisme pembayaran pajak tahunan sehingga ada potensi pendapatan mencapai Rp1 triliun yang belum dibayar oleh pemiliknya.

    “Kalau dari potensi Rp1 triliun dan diharapkan pada pemutihan bisa membayar Rp300-400 miliar itu baik,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati di Jakarta, Selasa (17/6).

    Dengan lebih 1 juta kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang maka sebenarnya itu potensi pendapatan yang cukup besar.

    Menurut dia, pada setiap perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta, Pemprov DKI Jakarta memberikan pemutihan pajak kendaraan berupa penghapusan sanksi denda dan bunga.

    Program tersebut, kata Lusi, dilakukan sebagai bentuk insentif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu.

    “Sebenarnya program pemutihan ini untuk menyasar kendaraan yang belum daftar ulang dan membayar pajak,” ujarnya.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan pembebasan pajak pada Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta Ke-498 bukan untuk masyarakat yang lalai membayar pajak.

    “Jadi pemutihan pajak bukan diberikan kepada yang tidak membayar pajak. Pemutihan pajak diberikan kepada yang pada hari itu mau bayar pajak. Kan beda-beda banget ya,” kata Pramono saat dijumpai di Jakarta Pusat, Rabu (11/6).

    Pramono menjelaskan, di HUT Jakarta pada tanggal 22 Juni mendatang, Jakarta akan memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat.

    Salah satunya pemutihan pajak kendaraan. Kebijakan itu sudah berlaku mulai Sabtu (14/6) hingga 31 Agustus 2025.

    Sumber : Antara

  • Siap-Siap, Pramono Bakal Beri Diskon Pajak 50% untuk Pengusaha Hotel di Jakarta

    Siap-Siap, Pramono Bakal Beri Diskon Pajak 50% untuk Pengusaha Hotel di Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bakal memberikan insentif fiskal bagi sektor perhotelan berupa pengurangan beban pajak sebesar 50%.

    Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan potongan pajak sebesar 50% akan berlaku selama 2 bulan pertama sejak kebijakan diterapkan. Selanjutnya, insentif menjadi 20% untuk 2 bulan berikutnya.

    “Pemerintah Jakarta akan memberikan insentif fiskal berupa pengurangan beban pajak pada sektor industri hotel yang akan dilaksanakan 2 bulan pertama sebesar 50%. Kemudian 2 bulan berikutnya sebesar 20%,” jelas Pramono kepada awak media di Balaikota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025). 

    Selain itu, Pemprov juga memberikan diskon pajak sebesar 20% untuk sektor makanan dan minuman. Kebijakan ini diambil untuk membangkitkan semangat pelaku industri untuk memenuhi kewajiban pajaknya. 

    “Karena kami ingin mendorong orang untuk lebih bergairah membayar pajak,” jelas Pramono. 

    Pemprov Jakarta belum mengumumkan tanggal pasti pemberlakuan insentif ini, tetapi pihaknya memastikan kebijakan telah disiapkan.

    Sebagai informasi, wacana ini sebelumnya telah diungkapkan oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno (Si Doel). 

    Dia menyebut bahwa keringanan pajak bagi pelaku usaha di sektor perhotelan ini disiapkan sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-498 Jakarta serta untuk mendongkrak pergerakan ekonomi kota.

    “Bahkan mungkin dalam minggu ini kita akan memberikan stimulus untuk peringanan pajak untuk hotel. Tapi mungkin dalam minggu ini hari-hari Rabu, kita akan men-declare,” kata Rano saat menghadiri upacara tabur bunga di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (17/6/2025). 

    Menurut Rano, kebijakan ini melanjutkan sejumlah langkah stimulus yang sebelumnya telah diambil oleh Pemprov Jakarta, seperti program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

  • Dedi Mulyadi Sebut Kerusakan Parung Panjang Akibat Proyek Jakarta dan Tangerang

    Dedi Mulyadi Sebut Kerusakan Parung Panjang Akibat Proyek Jakarta dan Tangerang

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti rusaknya infrastruktur di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang menurutnya merupakan dampak langsung dari pembangunan masif di Jakarta dan Tangerang.

    Pernyataan tersebut disampaikan Dedi dalam Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/6/2025), di hadapan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Banten Andra Soni.

    “Tumbuh lah hotel-hotel, area perumahan mewah yang itu memberikan multiplier efek ekonomi bagi lingkungan, meningkatnya pendapatan pajak daerah. Tetapi Parung Panjang-nya mengalami problem,” jelas Dedi. 

    Dia menjelaskan bahwa Parung Panjang menjadi sumber utama material bahan bangunan untuk proyek-proyek besar di Jakarta dan Tangerang. 

    Namun, aktivitas distribusi tersebut menyebabkan seperti kerusakan jalan parah dan lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).  “Infrastrukturnya hancur total, masyarakatnya kena ISPA,” tuturnya. 

    Menurut Dedi, diperlukan dana sekitar Rp1,2 triliun untuk membangun ulang infrastruktur di wilayah itu secara layak. Dia mengakui anggaran sebesar itu sulit ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    “Namun, tidak mungkin Jawa Barat 1,2 triliun untuk recovery satu kecamatan, karena kita sangat luas kecamatannya lebih dari 600 kecamatan,” lanjutnya.

    Karena itu, Dedi menilai perlu adanya solusi bersama antarwilayah, khususnya dengan Pemerintah Jakarta dan Banten. 

    “Harus ada yang dibicarakan dengan Tangerang dengan DKI, pertumbuhan pembangunan yang terjadi di Jakarta yang melahirkan multiplier effect dan lahirnya orang-orang kaya baru di bidang properti, itu melahirkan kemiskinan dan residu pembangunan penderitaan bagi rakyat Jabar,” pungkas Dedi.

  • Pramono Mau Wajibkan ASN-Swasta Pakai Angkutan Umum Tiap Rabu, Kapasitas Cukup?

    Pramono Mau Wajibkan ASN-Swasta Pakai Angkutan Umum Tiap Rabu, Kapasitas Cukup?

    Jakarta –

    Gubernur Jakarta Mau Wajibkan ASN-Swasta Naik Angkutan Umum Tiap Rabu, Pengamat Sebut Kapasitas Kurang

    Wacana Gubernur Jakarta, Pramono Anung, untuk mewajibkan Aparatur Sipil negara (ASN) dan pegawai swasta naik transportasi umum setiap Rabu menuai sorotan publik. Kapasitas transportasi umum di Jakarta dinilai belum memadai untuk dapat merealisasikan kebijakan itu setiap hari Rabu.

    Peneliti Senior Inisiasi Strategis Transportasi (Instran) Deddy Herlambang mengatakan, belum ada regulasi yang melandasi langkah Gubernur DKI Jakarta agar dapat memaksa pegawai swasta menggunakan angkutan umum massal (angum) di hari Rabu. Persoalan ini berbeda dengan ASN/PNS DKI.

    Deddy juga mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, di mana tercatat jumlah pegawai PNS di DKI Jakarta 50.411 dan pegawai swasta di DKI Jakarta 5,11 juta. 3,23 juta di antaranya bekerja di sektor formal.

    “Bila Gubernur DKI menginginkan pegawai swasta juga naik angkutan umum massal di hari Rabu wajib, seperti pegawai PNS di DKI, maka kita pakai data pegawai non formal yakni 3,23 juta, bila ditambah dengan PNS DKI ada sekitar 3,284 juta,” ujar Deddy, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (17/6/2025).

    Lebih lanjut, Deddy juga memaparkan data rata-rata ketersediaan dari angkutan umum massal yang direncanakan pada tahun 2025. Rinciannya yakni:

    (1) Bus TransJakarta 1,5 juta penumpang;
    (2) KRL Commuter Line 1,2 juta penumpang;
    (3) MRT Jakarta 260 ribu penumpang;
    (4) LRT Jakarta 145 ribu penumpang; dan
    (5) LRT Jabodebek 150 ribu penumpang.

    “Apabila dijumlahkan ketersediaan semua moda kursi angkutan umum massal adalah 3.255.000 (3,26 juta) per hari,” imbuhnya.

    Sementara itu, rata-rata harian jumlah pengguna angkutan umum saat ini antara lain sebagai berikut:

    (1) Bus TransJakarta 1,1 juta penumpang;
    (2) KRL Commuter Line 1 juta penumpang;
    (3) MRT Jakarta 100 ribu penumpang;
    (4) LRT Jakarta 1.000; dan
    (5) LRT Jabodebek 100 ribu penumpang.

    Apabila dijumlahkan, total pengguna saat ini mencapai 2,3 juta orang penumpang harian. Deddy mengatakan, saat ini masih ada sisa kursi ketersediaan angkutan umum sekitar 954 ribu atau bisa diasumsikan ketersediaan 1 juta angkutan umum.

    Namun apabila kewajiban penggunaan angkutan umum untuk seluruh pegawai ASN dan swasta diterapkan, kapasitasnya terbilang masih sangat kurang. Jumlah pengguna existing ditambah dengan pegawai ASN/Swasta sebanyak 3,284 juta orang, menjadi 5,584 juta penumpang.

    “Sementara ketersediaan angkutan umum saat ini hanya 1 juta, jadi kekurangan ketersediaan angum sebesar 4,584 juta dikurangi 2,3 juta pengguna eksisting, adalah 2,284 juta kursi,” terang Deddy.

    Atas kondisi tersebut, Deddy menyampaikan suatu solusi. Apabila kebijakan wajib menggunakan angkutan umum tetap mau diterapkan, pemerintah bisa menerapkannya dengan membagi ke dalam dua hari.

    Jadi ada pegawai yang diwajibkan menggunakan transportasi umum di hari A dan ada yang di hari B. Solusi ini hanya mengacu pada kuantitas ketersediaan angkutan umum massal itu sendiri.

    (shc/kil)

  • Bertemu Pramono, Basuki Berguru Pengelolaan Infrastruktur-Sampah Kota

    Bertemu Pramono, Basuki Berguru Pengelolaan Infrastruktur-Sampah Kota

    Jakarta –

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono bertemu dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung di Gedung Balai Kota Jakarta, Senin (16/6/2025). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas tentang pengelolaan infrastruktur, sampah, hingga air di perkotaan.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, penting untuk belajar dari pengalaman Jakarta dalam mengelola kompleksitas kota modern. Apalagi, Otorita IKN akan segera menerima penyerahan aset dari pembangunan yang sudah dikerjakan oleh Kementerian PU dan Kementerian PKP, seperti jalan tol, gedung perkantoran, hunian ASN, masjid, hingga Istana Negara.

    “Pastinya (setelah menerima aset) harus kami pelihara, maka dari itu Badan Usaha Otorita / PT Bina Karya (Persero) bekerja sama dengan BUMD Jakarta terkait pengelolaan infrastruktur, pengelolaan sampah, dan pengelolaan air,” ujar Basuki, dalam keterangan tertulis, Selasa (17/6/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Otorita IKN melalui Badan Usaha Otorita (BUO), PT Bina Karya (Persero), menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Penandatanganan berlangsung di Balai Agung, bersama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT Jakarta Propertindo, Perumda Pasar Jaya, dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

    MoU ini mencakup penjajakan kerja sama strategis dalam perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan komersialisasi layanan kota di wilayah IKN. Ruang lingkup kerja sama meliputi pengelolaan infrastruktur, sistem transportasi, pengelolaan limbah dan sampah, pengelolaan pasar, hingga dukungan pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan dukungan penuh terhadap kolaborasi ini sebagai bagian dari transfer pengetahuan kelembagaan. Hal ini juga mengingat dalam proses membangun BUMD seperti di Jakarta juga melalui berbagai kegagalan dan kesalahan.

    “Pemerintah Jakarta memberikan dukungan penuh untuk kelancaran keberlangsungan pembangunan yang ada di IKN termasuk dengan hal-hal yang berkaitan dengan sampah dengan Jakarta bisa sebagai role model,” ujar Pramono.

    “Yang paling utama saat ini adalah transfer pengetahuan dan sebagainya, karena bagaimanapun untuk membangun BUMD seperti di Jakarta sampai dengan hari ini tidak semuanya adalah success story, tentunya ada kegagalan dan kesalahan, hingga dengan demikian pengalaman inilah yang akan disampaikan oleh BUMD Jakarta kepada IKN agar kegagalan dan kesalahan ini tidak akan terulang lagi,” sambungnya.

    (kil/kil)

  • Jelang HUT Jakarta, Rano Karno ziarah ke TMP Kalibata

    Jelang HUT Jakarta, Rano Karno ziarah ke TMP Kalibata

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta untuk menghargai jasa para pahlawan.

    “Sebagai penerus pasti kita akan membahas bagaimana perjuangan mereka dan sekarang ini kita sedang berjuang membangun kota, mudah-mudahan spirit dan semangat ini yang menular kepada kita,” kata Rano kepada wartawan di TMP Kalibata Jakarta, Selasa.

    Pria disapa Bang Doel ini mendatangi TMP Kalibata sejak pukul 07.30 WIB didampingi Ketua DPRD DKI Khoirudin, Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar, beserta jajaran.

    Bang Doel pun sempat mendoakan dan menaburkan bunga ke sejumlah makam pahlawan seperti Ibu Ainun Habibie, Presiden ketiga RI B.J. Habibie, mantan Ketua MPR Taufiq Kiemas, dan mantan Wali Kota DKI Suwiryo. Serta Pahlawan Revolusi seperti Sutojo Siswomi Hardjo, S. Parman, M.T. Haryono, R.D. Suprapto dan Ahmad Yani.

    Dia mengatakan kehadirannya tak didampingi Gubernur DKI Pramono Anung lantaran mengalami sakit mata, sehingga harus menghindari sinar matahari.

    Oleh karena itu, kata Bang Doel, Pramono menjalankan kegiatan dalam ruangan, yakni melakukan pertemuan delapan gubernur provinsi di Indonesia.

    Pertemuan itu merupakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk membahas kerja sama ke depannya.

    “Delapan gubernur provinsi, saya belum tahu apakah semua hadir. Sebetulnya 10 provinsi, cuman kemarin yang tidak hadir itu NTB dan NTT,” jelasnya.

    Sejumlah gubernur yang dipastikan hadir yakni dari Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Banten, dan Jawa Timur.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD DKI siap berkolaborasi dukung pembangunan IKN

    DPRD DKI siap berkolaborasi dukung pembangunan IKN

    Jakarta (ANTARA) – DPRD DKI Jakarta siap berkolaborasi bersama pemerintah provinsi untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Yang pasti, DPRD mendukung langkah-langkah pemprov dalam program yang selaras dan men-‘support’ kegiatan-kegiatan dari pusat,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani di Jakarta, Senin.

    Hal itu dikatakannya saat menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan yang dilakukan bersama antara Pemprov DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo (Perseroda), PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Perumda Pasar Jaya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan BUMN PT Bina Karya (Persero).

    Menurut Rany, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan pemerintah pusat sangat penting untuk mewujudkan kota modern dan berkelanjutan.

    Ia berharap Jakarta sebagai ibu kota dan pusat ekonomi dapat memberikan pengaruh besar terhadap kebijakan dan pembangunan nasional.

    “Sehingga berdampak pada percepatan pembangunan di Jakarta. Terutama dalam hal infrastruktur, pelayanan publik dan ekonomi,” katanya.

    Harapannya Jakarta sangat dekat dengan pemerintah pusat sehingga memang harus bisa searah, sejalan dan solid. “Supaya percepatan pembangunan di Jakarta juga menunjang percepatan pembangunan di pemerintah pusat,” ujarnya.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mendukung penuh pembangunan IKN melalui penandatanganan nota kesepakatan bersama dengan PT Bina Karya (Persero) di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kerja sama ini melibatkan tiga BUMD DKI Jakarta, yaitu PT Jakpro, PT Transjakarta dan Perumda Pasar Jaya serta DLH Provinsi DKI Jakarta.

    Karena itu, Pramono meminta seluruh jajaran direksi BUMD yang terlibat agar memberikan dukungan penuh kepada PT Bina Karya (Persero).

    “Pemerintah Jakarta memberikan dukungan sepenuhnya untuk kelancaran keberlangsungan pembangunan yang ada di IKN,” kata Pramono.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menjelaskan, lingkup kerja sama meliputi beberapa hal.

    Yakni, peningkatan kompetensi dan kajian pengelolaan sampah, peningkatan kompetensi dan kajian pengelolaan infrastruktur, peningkatan kompetensi dan kajian pengelolaan transportasi, serta peningkatan kompetensi dan kajian pengelolaan pasar.

    Dalam jangka panjang masih terdapat potensi kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan dukungan atas pembangunan IKN. Antara lain pengelolaan air bersih, pengelolaan air limbah, energi, pangan maupun pariwisata,” kata Syaefuloh.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.