Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Pembahasan UMP Jakarta 2026 Ditargetkan Rampung Hari Ini, Naik Berapa?

    Pembahasan UMP Jakarta 2026 Ditargetkan Rampung Hari Ini, Naik Berapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembahasan terkait dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 bisa rampung pada hari ini, Senin (22/12/2025).

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan pengumuman UMP ditagretkan dapat rampung hari ini, sehingga dapat segera resmi diumumkan kepada masyarakat.

    “Sekarang sedang dilakukan pembahasan untuk itu, mudah-mudahan hari ini selesai, karena saya juga memberikan batasan bahwa kalau bisa selesai pada hari ini,” kata Pramono saat dijumpai di Balai Kota, Senin (22/12/2025).

    Pramono mengatakan, hari ini pembahasan yang terakhir akan dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai penengah antara para pengusaha dan buruh.

    Pramono menjelaskan pembahasan itu juga akan mengacu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 sebagai acuan pedoman di dalam pembahasan untuk penentuan UMP 2026.

    “Di dalam UMP yang telah diterapkan sesuai dengan PP tersebut, besarannya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Tarik-menarik pasti terjadi,” ungkap Pramono.

    Kendati demikian, Pramono mengatakan Pemerintah Jakarta akan bersikap adil terhadap pengusaha maupun buruh.

    Sebelumnya, Pramono sempat menjanjikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 lebih cepat dari target pemerintah pusat.

    Pramono meyakini, Jakarta bisa mengumumkan besaran UMP 2026 lebih cepat. Namun, ia tidak merinci kapan tepatnya hal itu akan resmi diumumkan.

    Selain itu, Pramono juga memastikan bahwa UMP 2026 akan naik. “Pasti ada kenaikan. Karena ‘alfa’-nya ada ‘range’-nya, tinggal disesuaikan dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya,” kata Pramono.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan, yang salah satunya mengatur formula upah minimum.

    Beleid tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal yang sama. Dalam pertimbangannya, pemerintah menyebutkan bahwa perubahan aturan ini dilakukan atas amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 serta untuk menjaga daya beli pekerja/buruh guna penghidupan yang layak, menjaga kelangsungan usaha serta stabilitas ekonomi nasional.

    Perubahan terkait formula upah minimum salah satunya tercantum dalam Pasal 26, yang mana ayat (3) menegaskan bahwa indeks tertentu atau alfa merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja, serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh.

    Tak ada perubahan terkait formula upah minimum dalam Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5), yakni nilai penyesuaian upah minimum tetap dihitung dengan rumus inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa).

    Lebih lanjut, ayat (6) pasal yang sama menyatakan bahwa alfa merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,5 sampai dengan 0,9. Rentang ini lebih tinggi dari ketentuan sebelumnya sebesar 0,1 sampai dengan 0,3.

    Sementara itu, pada ayat (7) tertuang bahwa dewan pengupahan provinsi dan dewan pengupahan kabupaten/kota berwenang menentukan besaran alfa dengan mempertimbangkan dua hal, yakni kepentingan keseimbangan pekerja dan Perusahaan, serta perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak.

    Berbagai perubahan terkait upah minimum lainnya mencakup Pasal 4 ayat (1a), yang menegaskan peran pemerintah daerah dan Dewan Pengupahan untuk terlibat dalam penetapan kebijakan pengupahan oleh pemerintah pusat. Di samping itu, pada Pasal 25 ayat (1) ditambahkan bahwa upah minimum juga mencakup upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) yang diatur dalam bagian terpisah.

  • Pramono targetkan pembahasan UMP rampung hari ini

    Pramono targetkan pembahasan UMP rampung hari ini

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menargetkan pembahasan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) bisa rampung hari ini sehingga dapat segera resmi diumumkan kepada masyarakat.

    “Sekarang sedang dilakukan pembahasan untuk itu, mudah-mudahan hari ini selesai Karena saya juga memberikan batasan bahwa kalau bisa selesai pada hari ini,” kata Pramono saat dijumpai di Balai Kota, Senin.

    Pramono mengatakan, hari ini pembahasan yang terakhir akan dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai penengah antara para pengusaha dan buruh.

    Pramono menjelaskan pembahasan itu juga akan mengacu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 sebagai acuan pedoman di dalam pembahasan untuk penentuan UMP.

    “Di dalam UMP yang telah diterapkan sesuai dengan PP tersebut, besarannya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Tarik-menarik pasti terjadi,” ungkap Pramono.

    Kendati demikian, Pramono mengatakan Pemerintah Jakarta akan bersikap adil terhadap pengusaha maupun buruh.

    Sebelumnya, Pramono sempat menjanjikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 lebih cepat dari target pemerintah pusat.

    Pramono meyakini, Jakarta bisa mengumumkan besaran UMP 2026 lebih cepat. Namun, ia tidak merinci kapan tepatnya hal itu akan resmi diumumkan.

    Selain itu, Pramono juga memastikan bahwa UMP 2026 akan naik. “Pasti ada kenaikan. Karena ‘alpha’-nya ada ‘range’-nya, tinggal disesuaikan dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • UMP 2026 Difinalisasi Hari Ini, Pramono Janji Beri 3 Insentif untuk Buruh

    UMP 2026 Difinalisasi Hari Ini, Pramono Janji Beri 3 Insentif untuk Buruh

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 rampung hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pembahasan telah memasuki tahap akhir.

    “Hari ini pembahasan yang terakhir antara Pemerintah DKI Jakarta sebagai penengah di tengah kemudian para pengusaha dan para buruh. Mudah-mudahan hari ini selesai,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (22/12/2025).

    Pramono menjelaskan penetapan UMP Jakarta 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, besaran kenaikan UMP berada pada rentang 0,5 hingga 0,9.

    “Di dalam UMP yang telah diterapkan sesuai dengan PP tersebut, besarannya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Sekarang sedang dilakukan pembahasan untuk itu,” ujarnya.

    Dia mengatakan banyak hal yang dibahas antara antara buruh dan pengusaha. Dia menyebut Pemprov DKI menjadi penengah.

    Pramono juga menjanjikan sejumlah insentif bagi buruh di Jakarta. Insentif tersebut meliputi kemudahan transportasi, layanan kesehatan, hingga air minum dari PAM Jaya dengan harga lebih murah.

    “Apa insentifnya? Pertama berupa transportasi. Kedua berupa kesehatan. Yang ketiga adalah memberikan kebutuhan air minum dari PAM Jaya yang lebih murah,” jelasnya.

    “Kalau selesai hari ini ya akan segera diumumkan. Walaupun PP tersebut mengatur batas waktunya adalah tanggal 24 Desember. Saya berharap hari ini bisa selesai,” ujarnya.

    (bel/haf)

  • Pemprov DKI Akan Mulai Bongkar Tiang Monorel pada Januari 2026 Megapolitan 21 Desember 2025

    Pemprov DKI Akan Mulai Bongkar Tiang Monorel pada Januari 2026 Megapolitan 21 Desember 2025

    Pemprov DKI Akan Mulai Bongkar Tiang Monorel pada Januari 2026
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan memulai pembongkaran tiang monorel pada Januari 2026.
    Kepastian tersebut disampaikan setelah persoalan hukum yang selama ini menghambat pelaksanaan pembongkaran di lapangan dinyatakan rampung.
    “Berdasarkan pernyataan terbaru dari Gubernur Pramono Anung pada Jumat (19/12/2025), pembongkaran dan perbaikan dijadwalkan mulai Januari 2026,” ujar Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim,saat dihubungi
    Kompas.com
    , Minggu (21/12/2025).
    Chico menambahkan, rencana pembongkaran
    monorel
    di Senayan dan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, telah konsisten disampaikan Pramono sejak Oktober hingga November 2025.
    “Gubernur menargetkan proses dimulai Januari 2026, dengan harapan selesai dalam tahun yang sama,” ucap Chico.
    Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan PT Adhi Karya sebagai pihak terkait dalam proyek monorel tersebut.
    “Jika diperlukan, pemprov siap mengambil alih pembongkaran,” ungkapnya.
    Chico menjelaskan, area bekas
    tiang monorel
    nantinya akan dimanfaatkan untuk pelebaran jalan dan penataan ulang jalur pedestrian.
    “Beberapa poin utama dari rencana tersebut (yaitu), pelebaran jalan untuk mengurangi kemacetan, kajian Dishub DKI memprediksi penurunan macet hingga 14-18 persen, dan pembangunan atau perbaikan pedestrian yang lebih lebar dan nyaman di kedua sisi jalan,” ungkap Chico.
    Hingga Sabtu (20/12/2025), Chico memastikan belum ada perubahan jadwal terkait pelaksanaan
    pembongkaran tiang monorel
    tersebut.
    Sebagai informasi, proyek Monorel Jakarta sempat digagas sejak awal 2000-an, namun berhenti pada 2007.
    Puluhan tiang beton yang tersisa di sejumlah titik ibu kota kini dinilai mengganggu tata ruang, estetika kota, serta mempersempit jalur lalu lintas terutama di kawasan Rasuna Said dan Senayan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov DKI Aktifkan TPS bagi Pedagang Terdampak Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati Megapolitan 21 Desember 2025

    Pemprov DKI Aktifkan TPS bagi Pedagang Terdampak Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati Megapolitan 21 Desember 2025

    Pemprov DKI Aktifkan TPS bagi Pedagang Terdampak Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaktivasi tempat penampungan sementara (TPS) bagi pedagang yang terdampak kebakaran di bangunan subgrosir C2 Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.
    Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, langkah ini dilakukan sebagai upaya pemulihan bagi para pedagang.
    “Sesuai arahan Bapak Gubernur (Pramono Anung), penanganan ini kami lakukan dengan cepat agar tidak mengganggu suplai dan pengadaan komoditas, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru,” ujarnya dalam siaran pers Dinas Kominfotik Pemprov DKI Jakarta, Minggu (21/12/2025).
    Suharini menyampaikan, TPS sudah dapat mulai digunakan oleh para pedagang pada hari ini.
    “Para pedagang dapat mulai mengaktivasi kios mereka di TPS mulai hari ini, Minggu (21/12/2025), sambil dilanjutkan penyempurnaan lokasi oleh Pasar Jaya,” ungkapnya.
    Selain itu, Pemprov DKI Jakarta menyalurkan bantuan tunai sebesar Rp 5.000.000 kepada setiap pedagang yang terdampak kebakaran.
    Dinas Kominfotik Pemprov DKI Jakarta mencatat, sebanyak 350 tempat usaha dengan 117 pedagang buah, khususnya pisang dan pepaya, terdampak dalam peristiwa kebakaran tersebut.
    Selain bantuan uang tunai, Pemprov DKI juga memberikan kemudahan akses pengajuan kredit usaha melalui Bank Jakarta.
    Sementara itu, proses renovasi area pasar yang terdampak akan dilakukan melalui mekanisme asuransi karena seluruh kawasan tersebut telah diasuransikan.
    “Ke depan, Pemprov DKI memastikan adanya penambahan fasilitas keselamatan berupa hidran kebakaran di kawasan pasar. Penguatan aspek keselamatan dalam proses renovasi juga akan dilakukan, khususnya untuk mencegah korsleting listrik yang diduga menjadi penyebab kebakaran,” ujar Suharini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI sepekan, larangan kembang api hingga siaga bencana akhir tahun

    DKI sepekan, larangan kembang api hingga siaga bencana akhir tahun

    Jakarta (ANTARA) – Peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta selama sepekan terakhir mulai dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan tidak ada pesta kembang api saat malam Tahun Baru 2026 di Jakarta hingga BPBD DKI siagakan personel hingga peralatan antisipasi banjir akhir tahun.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca.

    1. Pramono tegaskan tak ada pesta kembang api di malam Tahun Baru 2026

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa tidak ada pesta kembang api saat malam Tahun Baru 2026 di Jakarta.

    “Saya segera memutuskan kembang api menurut saya juga nggak perlu ada. Jadi pakai (atraksi) drone saja cukup,” kata Pramono di Jakarta Utara, Jumat.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. Jakbar tegur pengembang bangun “pavling block” tanpa izin di Kembangan

    Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat memberikan surat teguran kepada pengembang Perumahan PGP terkait pembangunan struktur “paving block” (bata beton) tanpa izin di Jalan Cendrawasih, RW 04 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan.

    Jalan beraspal aset Pemprov DKI Jakarta itu dibangun dengan material paving block oleh pihak pengembang Perumahan PGP.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. DKI fokuskan penanggulangan kemiskinan di 10 kecamatan

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan 10 kecamatan sebagai lokasi prioritas dalam penanggulangan kemiskinan di wilayahnya agar upaya penanggulangan di ibu kota bisa lebih terarah.

    “Bukan berarti yang wilayah lain, tidak. Itu tahu wilayah Jakarta yang tersebar, mari kita trial di 10 ini, fokuskan. Agar upaya yang dilakukan lebih terarah dan berdampak signifikan,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno dalam Rapat Kerja Daerah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta Triwulan IV 2025 di Jakarta, Jumat.

    Berita selengkapnya klik di sini

    4. Ratusan personel gabungan tertibkan lahan TPU Kober Rawa Bunga

    Sekitar 200 personel gabungan melakukan penertiban di area Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kober Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis pagi.

    “Penertiban dilakukan karena ada masyarakat yang memanfaatkan area TPU Kober Rawa Bunga untuk tempat usaha,” kata Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto di TPU Kober Rawa Bunga, Jakarta Timur, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. BPBD DKI siagakan personel dan alat antisipasi bencana di akhir tahun

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta menyiagakan personel hingga peralatan sebagai upaya kesiapsiagaan dan antisipasi potensi bencana seperti banjir di wilayah Jakarta pada akhir tahun 2025.

    “Memasuki akhir tahun, BPBD memang meningkatkan kesiapsiagaan. Kami memperkuat pemantauan cuaca dan pasang laut melalui informasi BMKG, menyiagakan personel dan peralatan, serta memastikan jalur komunikasi lintas instansi berjalan 24 jam,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan melalui pesan teks yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI jajaki investasi bidang pertanian dan peternakan di Sulsel

    DKI jajaki investasi bidang pertanian dan peternakan di Sulsel

    Makassar (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menjajaki peluang investasi di bidang pertanian, perikanan dan peternakan di Sulawesi Selatan (Sulsel).

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam keterangannya diterima di Makassar, Sabtu, mengatakan Pemprov DKI Jakarta membuka peluang investasi sebagai bagian dari kerja sama jangka panjang yang berorientasi pada ketahanan pangan nasional.

    “Kita mengetahui bersama bahwa Sulawesi Selatan memiliki produksi ikan dan pertanian yang luar biasa,” katanya.

    Karena itu, dia sudah meminta Biro Kerja Sama Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta untuk mendalami peluang tersebut. Jika memungkinkan, seperti daerah lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersedia untuk berinvestasi di sektor-sektor itu.

    Pramono juga menyambut baik kunjungan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan menyebut Pemprov DKI Jakarta membuka ruang kerja sama dan pengembangan berbagai sektor strategis bersama Sulsel terutama di bidang kepegawaian, birokrasi, pertanian dan peternakan.

    Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan pentingnya membangun kerja sama jangka panjang, khususnya dalam penguatan sektor pangan serta peningkatan tata kelola pemerintahan.

    Menurut dia, sinergi antardaerah sangat diperlukan untuk menjawab tantangan pembangunan ke depan, baik dari sisi ketahanan pangan, birokrasi hingga pemanfaatan teknologi informasi.

    Kedua pihak membahas kerja sama antardaerah yang berkelanjutan, mulai dari penguatan sektor pangan hingga jangka panjang.

    “Termasuk kolaborasi di bidang birokrasi, pertanian, peternakan, IT, BUMD serta pengembangan sistem aplikasi pemerintahan,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan bahwa Sulsel memiliki keunggulan komparatif sebagai salah satu lumbung pangan nasional, sementara DKI Jakarta memiliki kekuatan pada aspek manajemen, pembiayaan dan teknologi.

    “Kami berharap kolaborasi ini mampu menciptakan ekosistem pembangunan yang saling melengkapi dan berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.

    Pewarta: Abdul Kadir
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelayanan Publik Tetap Kerja Lapangan

    Pelayanan Publik Tetap Kerja Lapangan

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengikuti imbauan pemerintah pusat dalam menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, menjelang momen akhir tahun.

    Meski begitu, ia memastikan kebijakan WFA tidak akan mengganggu kualitas pelayanan publik di kantor-kantor pemerintahan, terutama bagi ASN yang berhubungan langsung dengan masyarakat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    “Kalau untuk pelayanan yang secara langsung harus berhubungan dengan orang, tetap dia harus bekerja di lapangan. Enggak bisa diwakilkan dengan WFA kalau yang seperti itu. Jadi pelayanan tetap harus jalan,” kata Pramono di Jakarta, dikutip Sabtu (20/12/2025).

    Pemprov DKI Jakarta, lanjutnya, akan melakukan efisiensi kerja melalui skema WFA pada posisi tertentu yang memungkinkan dilakukan secara daring. Ia menyampaikan, penerapan WFA jelang akhir tahun sebenarnya bukan hal baru bagi Pemprov DKI.

    “Tetapi yang jelas bahwa Pemerintah DKI Jakarta pasti akan melakukan efisiensi terhadap itu. Jadi WFA buat Pemerintah DKI bukan hal yang baru,” katanya.

     

  • Salat Subuh Berjamaah di Balai Kota, Gubernur Pramono Tegaskan Komitmen Kerukunan dan Keberpihakan pada Warga Megapolitan 20 Desember 2025

    Salat Subuh Berjamaah di Balai Kota, Gubernur Pramono Tegaskan Komitmen Kerukunan dan Keberpihakan pada Warga Megapolitan 20 Desember 2025

    Salat Subuh Berjamaah di Balai Kota, Gubernur Pramono Tegaskan Komitmen Kerukunan dan Keberpihakan pada Warga
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melaksanakan salat Subuh berjamaah bersama para habaib dan ulama di Balai Kota Jakarta, Jumat (19/12/2025).
    Pada kesempatan itu, ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperkuat kerukunan umat beragama, menyelesaikan persoalan strategis ibu kota, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan.
    Pramono menekankan pentingnya menjaga harmoni kehidupan beragama di Jakarta. Menurut dia,
    Pemprov DKI Jakarta
    memberikan ruang seluas-luasnya bagi pelaksanaan
    kegiatan keagamaan
    , termasuk pemanfaatan kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk kegiatan salawat dan aktivitas keagamaan lain.
    “Tidak semua orang memiliki kesempatan dan tingkat keimanan yang sama. Karena itu, pemerintah wajib memberikan ruang agar kehidupan beragama di Jakarta dapat berjalan secara harmonis,” ujar Pramono dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (20/12/2025).
    Pada awal masa kepemimpinannya, Pramono menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan penyelesaian sejumlah persoalan strategis yang belum tuntas dari periode sebelumnya.
    Beberapa di antaranya adalah proyek monorel di Jalan HR Rasuna Said, penguatan Lembaga Masyarakat Adat Betawi, penataan kawasan Kali Jodo, serta penyelesaian persoalan Rumah Sakit Sumber Waras.
    Pramono menjelaskan, persoalan monorel di Jalan Rasuna Said telah tuntas dari sisi hukum dan direncanakan mulai dibongkar serta diperbaiki pada Januari mendatang.
    Adapun lahan Rumah Sakit Sumber Waras saat ini sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemprov DKI Jakarta dan akan dikembangkan menjadi rumah sakit bertaraf internasional serta diusulkan sebagai Proyek Strategis Nasional (
    PSN
    ).
    Pramono juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan menyempurnakan pembangunan Jakarta International Stadium (
    JIS
    ). Salah satu fokus utama adalah penyelesaian akses transportasi dengan menghubungkan kawasan Ancol dan JIS melalui pembangunan jembatan sepanjang 350 meter serta integrasi dengan transportasi publik.
    “Dengan akses parkir di Ancol dan dukungan transportasi massal, persoalan kemacetan di sekitar JIS diharapkan dapat teratasi sehingga JIS benar-benar menjadi aset jangka panjang bagi Jakarta,” katanya.
    Selain pembangunan infrastruktur, Pramono menyoroti persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial yang masih menjadi tantangan Jakarta.
    Meski tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan, Pemprov DKI Jakarta, menurut dia, tetap berfokus menekan ketimpangan melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat kurang mampu.
    Ia menyebutkan, terdapat tiga sektor yang anggarannya tidak akan dikurangi, yakni pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), layanan kesehatan, serta program perlindungan sosial.
    Pemprov DKI Jakarta bahkan memperluas cakupan KJMU hingga jenjang Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) serta menyiapkan program beasiswa luar negeri bagi warga dari keluarga tidak mampu.
    “Pendidikan adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan. Karena itu, keberpihakan kepada warga yang belum beruntung harus terus dijaga,” tegas Pramono.
    Menutup sambutannya, Pramono mengapresiasi kehadiran para ulama dan masyarakat dalam kegiatan
    salat Subuh
    berjamaah tersebut. Ia berharap, kegiatan keagamaan di Balai Kota dapat dilaksanakan secara konsisten sebagai bagian dari upaya memperkuat spiritualitas dan kebersamaan warga Jakarta.
    “Semoga kegiatan ini membawa keberkahan dan semakin mempererat kebersamaan dalam membangun Jakarta yang berkeadilan,” ujar Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Ada Pesta Kembang Api, Perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta Lebih Sederhana

    Tak Ada Pesta Kembang Api, Perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta Lebih Sederhana

    Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa tidak akan ada pesta kembang api saat perayaan malam Tahun Baru 2026 di Jakarta. 

    Keputusan ini diambil sebagai bentuk sikap empati terhadap kondisi yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya daerah terdampak bencana di Sumatra.

    “Saya segera memutuskan kembang api menurut saya juga nggak perlu ada. Jadi pakai (atraksi) drone saja cukup,” kata Pramono di Jakarta Utara, dikutip dari Antara pada Sabtu, 20 Desember 2025.
    Perayaan tahun baru digelar sederhana
    Meski tanpa pesta kembang api, Pramono memastikan bahwa perayaan malam pergantian tahun tetap akan dilaksanakan di Jakarta. 
     

    Namun, konsep acara akan dibuat lebih sederhana dan tidak menampilkan kemewahan berlebihan.

    Menurut Pramono, Jakarta sebagai ibu kota negara dan kota global tetap menjadi sorotan dunia. Karena itu, penyelenggaraan perayaan tahun baru tetap diperlukan, namun harus mempertimbangkan nilai empati dan kepatutan.
    Warga tetap bebas rayakan tahun baru
    Meski demikian, Pramono juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melarang masyarakat untuk menyambut tahun baru dengan cara masing-masing. 

    Ia menilai perayaan pergantian tahun dapat dimaknai sebagai bentuk rasa syukur, selama dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab.

    Sebelumnya, Pramono juga menyampaikan rencananya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyiapkan ruang khusus bagi masyarakat yang ingin melakukan doa bersama dan refleksi saat malam pergantian tahun.

    Doa bersama tersebut ditujukan untuk mendoakan para korban bencana di sejumlah wilayah Sumatra.

    “Pasti nanti akan ada tempat secara khusus untuk kita merenung berdoa, kontemplasi, terutama berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara,” ungkapnya.

    Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa tidak akan ada pesta kembang api saat perayaan malam Tahun Baru 2026 di Jakarta. 
     
    Keputusan ini diambil sebagai bentuk sikap empati terhadap kondisi yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya daerah terdampak bencana di Sumatra.
     
    “Saya segera memutuskan kembang api menurut saya juga nggak perlu ada. Jadi pakai (atraksi) drone saja cukup,” kata Pramono di Jakarta Utara, dikutip dari Antara pada Sabtu, 20 Desember 2025.
    Perayaan tahun baru digelar sederhana
    Meski tanpa pesta kembang api, Pramono memastikan bahwa perayaan malam pergantian tahun tetap akan dilaksanakan di Jakarta. 
     

    Namun, konsep acara akan dibuat lebih sederhana dan tidak menampilkan kemewahan berlebihan.

    Menurut Pramono, Jakarta sebagai ibu kota negara dan kota global tetap menjadi sorotan dunia. Karena itu, penyelenggaraan perayaan tahun baru tetap diperlukan, namun harus mempertimbangkan nilai empati dan kepatutan.

    Warga tetap bebas rayakan tahun baru
    Meski demikian, Pramono juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melarang masyarakat untuk menyambut tahun baru dengan cara masing-masing. 
     
    Ia menilai perayaan pergantian tahun dapat dimaknai sebagai bentuk rasa syukur, selama dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab.
     
    Sebelumnya, Pramono juga menyampaikan rencananya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyiapkan ruang khusus bagi masyarakat yang ingin melakukan doa bersama dan refleksi saat malam pergantian tahun.
     
    Doa bersama tersebut ditujukan untuk mendoakan para korban bencana di sejumlah wilayah Sumatra.
     
    “Pasti nanti akan ada tempat secara khusus untuk kita merenung berdoa, kontemplasi, terutama berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara,” ungkapnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)