Tag: Pramono Anung

  • Kolaborasi Pemerintah-Swasta Jadi Angin Segar Rencana Proyek MRT Tangsel

    Kolaborasi Pemerintah-Swasta Jadi Angin Segar Rencana Proyek MRT Tangsel

    Bisnis.com, JAKARTA – Proyek MRT Tangerang Selatan (Tangsel) mendapatkan respons baik dari para pemangku kepentingan. Setidaknya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemprov Banten telah menyatakan dukungan terhadap keberadaan moda transportasi umum modern tersebut. 

    Terkini, Pemerintah Provinsi Banten menyambut baik pengembangan jalur MRT Lebak Bulus–Serpong yang digagas melalui kerja sama antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Sinar Mas Land.

    Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menyebut proyek ini sebagai ‘angin surga’ bagi warga Banten dan Jakarta.

    “Ini adalah awal dari apa yang saya sebut sebagai ‘angin surga’. Karena harapan masyarakat Banten atas terwujudnya sistem transportasi massal modern bisa terwujud,” kata Dimyati dalam keterangannya di Kota Serang, Jumat (25/7/2025) dilansir dari Antara.

    Dimyati sempat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta pada 24 Juli 2025.

    Ia menilai pengembangan MRT tersebut akan mendorong efisiensi mobilitas masyarakat, ramah lingkungan, serta menjadi moda transportasi yang terjangkau. Selain itu MRT akan berdampak positif terhadap pengurangan kemacetan, konsumsi BBM, dan mendorong pertumbuhan kawasan penyangga.

    “Setidaknya ada empat manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dari pengembangan jalur MRT North-South Extension ini,” ujar Dimyati.

    Pemprov Banten, lanjut Dimyati, mendukung penuh dan membuka ruang bagi investasi di sektor transportasi massal. Ia memastikan pemerintah daerah akan mempermudah proses jika terdapat kendala di lapangan.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tri Nurtopo menambahkan, proyek ini tak hanya memperkuat konektivitas transportasi, tetapi juga membuka peluang pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD).

    “Kemudian juga dapat menambah potensi pendapatan non-tarif melalui sektor komersial seperti iklan dan pengelolaan kawasan,” katanya.

    Tri juga menyebut kemungkinan keterlibatan pihak swasta lainnya dalam proyek ini. Salah satu kawasan yang dilalui jalur MRT adalah Bintaro, yang dikelola oleh Jaya Group, sehingga diperlukan komunikasi intensif antara pemangku kepentingan.

    “Kajian awal memang sudah berjalan, tapi ke depan tentu akan lebih rinci lagi,” tutupnya.

    Dukungan Pemprov DKI

    Gubernur Jakarta Pramono Anung mengamini rencana proyek tersebut dan bahkan bersedia memberikan modal awal.

    Langkah ini akan diambil jika Pemerintah Provinsi Banten menyatakan kesediaannya untuk bersama-sama merealisasikan proyek tersebut.

    “Kalau kemudian Pemerintah Banten mau, ya kita mulai dari sekarang. Bahkan saya menyampaikan ke Pemerintah Banten kalau perlu modal dasarnya, modal awalnya, dari Pemerintah DKI. Nanti tergantung hitung-hitungan business-to-businessnya (B2B),” jelas Gubernur Jakarta Pramono Anung ketika ditemui di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Senin (26/5/2025). 

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut rencana memperpanjang jalur Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta – Tangerang Selatan masih dalam tahap pendalaman desain.

    Wakil Menteri Perhubungan Suntana menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih dalam tahap evaluasi detail engineering design (DED) atau tahap perencanaan proyek. Khususnya pada sistem MRT yang bakal digunakan ke depan.

    “Ada yang pakai kereta yang di atas, seperti MRT yang itu. Nanti juga ada yang di bawah, tergantung semuanya kesediaan tanah ya. Termasuk ini ada teknologi yang baru pakai kayak kereta api gantung gitu. Jadi nanti kita lihat mana yang efisien,” tegasnya saat ditemui di sela-sela agenda International Conference of Infrastructure (ICI) 2025, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

    Di samping itu, penyesuaian sistem itu juga bakal dilakukan seiring dengan minimnya ketersediaan lahan yang ada. Apabila proyek ini direalisasikan dengan lancar, diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat serta bakal menekan angka kemacetan khususnya di sekitar wilayah Jakarta.

    Tak hanya berencana memperluas jangkauan MRT hingga Tangerang Selatan, Suntana juga memberi sinyal bahwa saat ini pemerintah tengah mengkaji kemungkinan MRT bakal diperluas hingga wilayah Cibubur.

    “Itu ada dalam rencana-rencana dari mulai Jonggol wilayah Timur-Timur itu ya, Bogor ke arah sana, ke arah Cibubur. Lalu dari arah BSD ke arah Lebak bulus, terus nanti nyambung di sarana transportasi yang sudah terbangun,” tegasnya. 

    Sementara itu, mengacu pada dokumen Project Catalogue ICI 2025, perluasan lajur MRT Jakarta hingga Tangsel bakal membutuhkan biaya pembangunan mencapai US$1,25 miliar atau sekitar Rp20,34 triliun (Asumsi kurs: 16.272).

    Selain itu, proyek MRT Jakarta – Tangsel juga nantinya bakal membutuhkan biaya operasional mencapai US$11,7 juta atau sekitar Rp190,31 miliar per tahun.

  • Pramono sebut Muslimat NU berkontribusi dalam jaga kerukunan beragama

    Pramono sebut Muslimat NU berkontribusi dalam jaga kerukunan beragama

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo menyebutkan Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) berperan besar dalam menjaga kerukunan dan ketenteraman antarumat beragama, khususnya di Ibu Kota.

    “Di Jakarta, Muslimat NU memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga isu-isu keumatan,” katanya saat menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-79 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu.

    Menurut Pramono, peran Muslimat NU dalam bidang sosial, ekonomi, dan keagamaan telah menjadi pilar penting dalam memperkuat harmoni dan menjaga kehidupan masyarakat Jakarta yang majemuk.

    “Kalau organisasi ini terjaga dengan baik, saya yakin persoalan kebangsaan, nasionalisme, dan Bhinneka Tunggal Ika di republik ini akan tetap aman. Itu terbukti di Jakarta hari ini, isu-isu keagamaan dan hubungan antara umaro dan ulama berjalan baik. Saya sangat bersyukur atas hal itu,” ucapnya.

    Pram juga menilai organisasi Muslimat NU DKI Jakarta juga dinilai sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan peningkatan partisipasi dalam pembangunan.

    “Saya bersyukur karena Muslimat NU selama ini terus mendukung pembangunan Jakarta secara signifikan,” ucap Pramono.

    Ia menambahkan, Jakarta kini tengah bertransformasi menjadi kota global yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

    Dalam visi tersebut, Pemprov DKI menempatkan penguatan peran komunitas, inklusi sosial, serta pemberdayaan perempuan sebagai fondasi utama pembangunan kota.

    “Melalui momentum ini, saya mengajak Muslimat NU dan seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan, memperkuat solidaritas, dan membangun Jakarta sebagai kota yang harmonis, maju, dan sejahtera, berpijak pada nilai-nilai agama dan budaya,” katanya.

    Pramono juga menyampaikan ucapan selamat atas Harlah ke-79 Muslimat NU DKI Jakarta.

    “Semoga langkah dan pengabdian Muslimat NU senantiasa menjadi pelita kebaikan yang membawa manfaat bagi umat, agama, dan bangsa Indonesia,” ujarnya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPRD DKI Dukung Pramono Bangun Flyover Latumenten

    Anggota DPRD DKI Dukung Pramono Bangun Flyover Latumenten

    Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan proyek pembangunan flyover Latumenten, Jakarta Barat, akan segera dimulai. Pembangunan direncanakan akan dimulai pada bulan Agustus atau September 2025.

    Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, mendukung upaya dibangunnya flyover Latumenten. Kenneth menyebut saat ini kemacetan parah terjadi karena perlintasan kereta api sebidang.

  • DKI masih berlakukan keringanan pajak kendaraan hingga 31 Agustus 2025

    DKI masih berlakukan keringanan pajak kendaraan hingga 31 Agustus 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DKI masih berlakukan keringanan pajak kendaraan hingga 31 Agustus 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memberlakukan kebijakan insentif perpajakan daerah berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) hingga 31 Agustus 2025.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan hal ini dilakukan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta dan menyambut Hari Kemerdekaan Ke-80 RI.

    “Kenapa ini dilakukan? Saya membaca ‘day by day’ bagaimana penerimaan (pajak) Jakarta dibandingkan dengan daerah-daerah lain, Jakarta di bulan Juli ini sudah penerimaannya mencapai lebih dari 53 persen,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Jumat.

    Pramono mengatakan, capaian ini menunjukkan bahwa Jakarta secara ekonomi memang tetap tumbuh meski ekonomi dunia sedang “tidak baik-baik saja”.

    Kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 542 Tahun 2025 tentang Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

    Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk menjaga stabilitas perekonomian, membantu mengendalikan inflasi serta mendukung operasional pertahanan dan keamanan negara.

    Dalam keputusan tersebut, terdapat tiga skema pengurangan pajak yang diberikan, yaitu:

    1. Pengurangan 50 persen untuk pengguna kendaraan pribadi.

    2. Pengurangan 50 persen untuk pengguna kendaraan umum.

    3. Pengurangan 80 persen untuk bahan bakar kendaraan yang digunakan mendukung alat utama sistem pertahanan dan keamanan antara lain seperti tank, panser, kendaraan taktis, pesawat serta ambulans dan kapal rumah sakit.

    Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi masyarakat, sekaligus mendukung tugas strategis nasional.

    “Pengurangan PBBKB ini diharapkan dapat menurunkan beban biaya bahan bakar, terutama bagi kendaraan umum dan kendaraan yang mendukung pertahanan negara. Harapannya, hal ini turut menjaga daya beli masyarakat dan mendorong efisiensi operasional di berbagai sektor,” kata Lusiana.

    Diharapkan dengan adanya kebijakan ini, para wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor semakin patuh melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pelaporan dan penyetoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku, dengan memperhitungkan tarif pengurangan yang telah ditetapkan. Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Juli 2025.

    Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses situs resmi Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id atau menghubungi layanan “call center” informasi pajak daerah di nomor 1500-177.

    Sumber : Antara

  • Pram akan pelajari penyebab angka kemiskinan di Jakarta meningkat

    Pram akan pelajari penyebab angka kemiskinan di Jakarta meningkat

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pram akan pelajari penyebab angka kemiskinan di Jakarta meningkat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan mempelajari lebih lanjut penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin di Jakarta berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta.

    “Apakah itu betul kemiskinan karena semata-mata warga yang ada di Jakarta atau memang sekarang persoalannya orang menaruh harapan yang tinggi untuk datang di Jakarta dan itu datang dari berbagai daerah,” kata Pram saat ditemui di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat.

    Menurut Pram, saat ini jumlah pencari kerja di Jakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi ini bisa saja berpengaruh pada data kemiskinan yang dikeluarkan BPS.

    BPS Provinsi Jakarta mencatat tingkat kemiskinan di Jakarta mengalami kenaikan pada Maret 2025.

    Kepala BPS Jakarta Nurul Hasanudin menyampaikan, persentase penduduk miskin mencapai 4,28 persen, meningkat 0,14 persen poin dibandingkan September 2024 yang sebesar 4,14 persen.

    “Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebanyak 464,87 ribu orang. Naik sekitar 15.800 orang dibandingkan enam bulan sebelumnya,” kata Nurul dalam rilis data resmi di Kantor BPS Jakarta, Jumat.

    Meski begitu, jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Maret 2024), persentase kemiskinan di Jakarta sedikit menurun dari 4,30 persen menjadi 4,28 persen.

    Kenaikan jumlah penduduk miskin salah satunya dipengaruhi oleh naiknya garis kemiskinan. Pada Maret 2025, garis kemiskinan Jakarta tercatat sebesar Rp 852.798 per kapita per bulan atau naik 6,79 persen dari September 2024.

    Begitu garis kemiskinan naik, penduduk yang sebelumnya sedikit di atas garis itu bisa langsung terdampak dan masuk kategori miskin,” kata Nurul.

    Komoditas penyumbang terbesar dari sisi makanan adalah beras (16,65 persen), rokok kretek filter (9,53 persen), daging ayam ras (5,06 persen), telur ayam ras (4,87 persen) serta sayur dan bawang merah.

    Sumber : Antara

  • Pram undang anak sekolah datang ke Balai Kota setiap bulan

    Pram undang anak sekolah datang ke Balai Kota setiap bulan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pram undang anak sekolah datang ke Balai Kota setiap bulan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 20:34 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta Dinas Pendidikan Jakarta untuk menjadwalkan kunjungan anak-anak sekolah ke Balai Kota secara rutin setiap satu bulan sekali.

    Pada momen Hari Anak Nasional 2025, Pram mengundang siswa-siswi dengan latar belakang keluarga yang kurang beruntung untuk keliling Balai Kota dan melihat ruang kerjanya.

    “Kemarin ketika saya menerima anak-anak yang sedang merayakan Hari Anak di Jakarta, saya menjadi ‘tour guide’  untuk mengetahui tentang Balai Kota. Semua anak itu belum pernah datang ke Balai Kota,” kata Pram di kawasan Jakarta Pusat, Jumat.

    Pram ingin kegiatan itu diadakan secara rutin selama satu bulan sekali. Hal ini juga merupakan upaya menciptakan Jakarta sebagai kota ramah anak.

    “Maka untuk ini, Bu Kepala Dinas Pendidikan, saya minta untuk dialokasikan setiap bulan harus ada satu hari diberikan kesempatan kepada anak-anak Jakarta untuk datang ke Balai Kota dan akan dijelaskan sendiri oleh gubernur atau wakil gubernur tentang Balai Kota,” katanya.

    Pram menilai kegiatan ini dapat memancing imajinasi dan mimpi anak-anak Jakarta untuk meraih cita-cita yang tinggi.

    Pram berharap dalam satu hingga dua tahun ke depan, wajah Jakarta akan menjadi lebih baik, lebih nyaman, lebih aman dan dapat menyediakan ruang ekspresi yang lebih banyak bagi siapapun yang ada di Jakarta.

    “Dan itu akan kami lakukan dengan sungguh-sungguh,” kata Pram.

    Sumber : Antara

  • Pramono Klaim Eks Warga Kampung Bayam Sudah Pindah ke Rusun, Ketua Tani: Bohong!
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 Juli 2025

    Pramono Klaim Eks Warga Kampung Bayam Sudah Pindah ke Rusun, Ketua Tani: Bohong! Megapolitan 25 Juli 2025

    Pramono Klaim Eks Warga Kampung Bayam Sudah Pindah ke Rusun, Ketua Tani: Bohong!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Eks warga
    Kampung Susun Bayam
    (KSB) membantah pernyataan Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    yang menyebut mereka telah pindah ke rumah susun (rusun) samping Jakarta International Stadium (JIS).
    “Belum (pindah ke rusun), itu bohong,” kata Ketua Tani Kampung Susun Bayam (KSB) bernama Furqon (42) saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Jumat (25/7/2025) malam.
    Bahkan, kata Furqon, sampai detik ini Eks Warga KSB masih bertahan di Hunian Sementara (Huntara) di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara.
    “Bahkan, belum ada kejelasan kapan itu pindahnya. Parah itu Mas Pram,” ungkap dia.
    Furqon juga membantah bahwa dirinya telah dihubungi oleh Pramono.
    “Kalau Gubernur hubungi aku, wah keren. Bohongnya berlebihan,” tegas Furqon.
    Ia menyebut, jangankan dihubungi secara langsung, surat yang dikirimkan warga KSB kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun belum mendapat balasan.
    Ketua Tani itu bilang, sampai detik ini eks warga KSB belum mendapat kepastian kapan bisa pindah ke rusun samping JIS.
    Bahkan, Furqon menilai, pihak Pemprov Jakarta tak transparan terkait apa yang menjadi kendala sampai akhirnya warga belum juga bisa menempati rusun itu hingga kini.
    Diberitakan sebelumnya, Pramono Anung mengklaim bahwa eks warga KSB telah menempati rusun di samping JIS sesuai dengan janji kampanyenya.
    “Sudah mendapatkan laporan sebenarnya yang utama kelompok Furqon sudah di dalam. Saya kemarin komunikasi sama Furqon,” kata Pramono saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
    Bahkan, kata Pramono, akan ada kelompok tani lain yang akan menyusul untuk menempati rusun samping JIS tersebut.
    Untuk diketahui, polemik Kampung Susun Bayam bermula dari penggusuran warga rusun untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada 2019. Wilayah tersebut diklaim secara historis merupakan milik pemerintah provinsi Jakarta.
    Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Jakarta bersama PT JakPro berjanji akan membangunkan rumah susun di samping JIS untuk
    warga Kampung Susun Bayam
    .
    Namun, usai JIS dan rumah susun itu selesai dibangun, PT JakPro justru tidak menepati janjinya.
    Oleh sebab itu, warga merasa tidak terima karena JakPro telah berjanji memberikan izin eks warga KSB tinggal di rumah susun tersebut usai pembangunan JIS rampung.
    Hal ini menyebabkan bentrok kedua belah pihak hingga memerlukan mediasi antara warga dengan Pemprov DKI Jakarta yang difasilitasi Komnas HAM.
    Hasil dari mediasi menyatakan, eks warga KSB sepakat berdamai dan bersedia menunggu keputusan JakPro selanjutnya terkait rencana pembangunan rumah susun baru di Jalan Yos Sudarso.
    Sambil menunggu proses pembangunan rusun itu, eks warga KSB akan tinggal di hunian sementara yang berada di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara.
    Warga juga meminta agar diberikan kehidupan yang layak selama harus tinggal di huntara.
    Di tengah polemik yang belum terselesaikan, Pramono Anung yang saat itu mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta berjanji akan menyelesaikan permasalahan antara JakPro dan eks
    warga Kampung Bayam
    .
     
    Ia pun berjanji akan kembali mengizinkan eks warga Kampung Bayam menempati rusun samping JIS jika terpilih menjadi gubernur.
    Janji itu pun ditepati oleh Pramono usai resmi menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Secara simbolis Pramono dan wakilnya Rano Karno menyerahkan kunci rusun kepada eks warga Kampung Bayam, Kamis (13/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Klaim Eks Warga Kampung Bayam Sudah Tempati Rusun
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 Juli 2025

    Pramono Klaim Eks Warga Kampung Bayam Sudah Tempati Rusun Megapolitan 25 Juli 2025

    Pramono Klaim Eks Warga Kampung Bayam Sudah Tempati Rusun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Gubernur DKI
    Jakarta

    Pramono Anung
    mengklaim bahwa warga eks Kampung Bayam kini telah menempati Rumah Susun (Rusun) samping Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.
    Ia menyebut Kelompok Tani Kampung Bayam Madani yang dipimpin Furqon sudah masuk ke dalam rusun tersebut.
    “Sudah mendapatkan laporan sebenarnya yang utama kelompok Furqon sudah di dalam. Saya kemarin komunikasi sama Furqon,” ucap Pramono saat ditemui di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
    Bahkan, kata Pramono, ada kelompok lain yang akan menyusul menempati rusun tersebut secara bertahap.
    “Ada kelompok lain sekarang ini pelan-pelan akan semuanya kita atur untuk bisa masuk ke dalam rumah susun,” lanjut dia.
    Namun, klaim Pramono berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Furqon belum lama ini.
    Furqon menegaskan bahwa warga belum benar-benar menempati unit rusun, meski kunci rusun sempat diserahkan oleh Gubernur pada pertengahan Maret 2025.
    Saat itu, warga dijanjikan bisa menempati rusun usai Lebaran. Namun hingga pertengahan Juli 2025, kepindahan itu tak kunjung terealisasi.
    “Itu cuma simbolis aja, itu duplikatnya masih kami pegang, belum memegang kunci sungguhan, belum masuk ke kamarnya juga,” jelas Furqon saat diwawancarai
    Kompas.com
    , Rabu (16/7/2025).
    Furqon mengatakan, hingga kini warga hanya bisa melihat pekarangan depan rusun yang akan dijadikan sebagai lahan
    urban farming
    .
    “Kami cuma bisa masuk pekarangan, cuma bisa melihat,” jelas dia.
    Furqon dan warga lainnya pun mengaku sangat kecewa. Sebab, realisasi kepindahan warga terus molor dan belum dapat kepastian dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola.
    Furqon mengaku sudah berulang kali bertanya kepada PT Jakpro dan tim Pramono Anung terkait kapan warga bisa pindah ke rusun. Namun, ia tak pernah mendapat kepastian.
    “Selalu, mungkin enggak bisa dihitung. Sampai empat bulan ini, sebagai ketua saya memiliki tanggung jawab untuk menanyakan terus dan ya itu jawabannya sabar. Apa mereka enggak bisa lihat, petani itu orang yang paling sabar,” ucap Furqon.
    Di tengah kekecewaannya, Furqon meminta agar Pramono meninjau kembali timnya yang membantu menangani kasus KSB.
     
    “Kami menyarankan untuk tinjau ulang tim, jangan sekedar membaca di WhatsApp, surat, tapi realita di lapangannya tidak maksimal,” jelas Furqon.
    Furqon mengatakan, Pramono harus benar-benar meninjau ulang timnya agar harapan eks warga KSB sampai ke telinganya.
    Sebab, kata Furqon, eks warga KSB sudah menaruh banyak harapan kepada Pramono agar bisa kembali pindah ke rusun. Di sisi lain, mereka juga memiliki impian untuk kembali bertani di pekarangan rusun tersebut.
    “Dukung kami, kami petani kecil dan kami akan menjadi jantungnya Ibu Kota Jakarta,” ujar Furqon.
    Untuk diketahui, polemik
    Kampung Susun Bayam
    bermula dari penggusuran warga rusun untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada 2019. Wilayah tersebut diklaim secara historis merupakan milik pemerintah provinsi Jakarta.
    Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Jakarta bersama PT JakPro berjanji akan membangunkan rumah susun di samping JIS untuk
    warga Kampung Susun Bayam
    . Namun, usai JIS dan rumah susun itu selesai dibangun, PT JakPro justru tidak menepati janjinya.
    Oleh sebab itu, warga merasa tidak terima karena JakPro telah berjanji memberikan izin eks warga KSB tinggal di rumah susun tersebut usai pembangunan JIS rampung. Hal ini menyebabkan bentrok kedua belah pihak hingga memerlukan mediasi antara warga dengan Pemprov DKI Jakarta yang difasilitasi Komnas HAM.
    Hasil dari mediasi menyatakan, eks warga KSB sepakat berdamai dan bersedia menunggu keputusan JakPro selanjutnya terkait rencana pembangunan rumah susun baru di Jalan Yos Sudarso. Sambil menunggu proses pembangunan rusun itu, eks warga KSB akan tinggal di hunian sementara yang berada di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara.
    Warga juga meminta agar diberikan kehidupan yang layak selama harus tinggal di huntara.
    Di tengah polemik yang belum terselesaikan, Pramono Anung yang saat itu mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta berjanji akan menyelesaikan permasalahan antara JakPro dan eks
    warga Kampung Bayam
    .
    Ia pun berjanji akan kembali mengizinkan eks warga Kampung Bayam menempati rusun samping JIS jika terpilih menjadi gubenur. Janji itu pun ditepati oleh Pramono usai resmi menjabat sebagai Gubernur Jakarta.
    Secara simbolis Pramono dan wakilnya Rano Karno menyerahkan kunci rusun kepada eks warga Kampung Bayam, Kamis (13/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Keringanan pajak kendaraan di Jakarta hingga 31 Agustus 2025

    Keringanan pajak kendaraan di Jakarta hingga 31 Agustus 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memberlakukan kebijakan insentif perpajakan daerah berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) hingga 31 Agustus 2025.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan hal ini dilakukan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta dan menyambut Hari Kemerdekaan Ke-80 RI.

    “Kenapa ini dilakukan? Saya membaca ‘day by day’ bagaimana penerimaan (pajak) Jakarta dibandingkan dengan daerah-daerah lain, Jakarta di bulan Juli ini sudah penerimaannya mencapai lebih dari 53 persen,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Jumat.

    Pramono mengatakan, capaian ini menunjukkan bahwa Jakarta secara ekonomi memang tetap tumbuh meski ekonomi dunia sedang “tidak baik-baik saja”.

    Kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 542 Tahun 2025 tentang Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025). (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.)

    Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk menjaga stabilitas perekonomian, membantu mengendalikan inflasi serta mendukung operasional pertahanan dan keamanan negara.

    Dalam keputusan tersebut, terdapat tiga skema pengurangan pajak yang diberikan, yaitu:

    1. Pengurangan 50 persen untuk pengguna kendaraan pribadi.

    2. Pengurangan 50 persen untuk pengguna kendaraan umum.

    3. Pengurangan 80 persen untuk bahan bakar kendaraan yang digunakan mendukung alat utama sistem pertahanan dan keamanan antara lain seperti tank, panser, kendaraan taktis, pesawat serta ambulans dan kapal rumah sakit.

    Arsip foto – Warga mengantre untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di lokasi layanan Samsat Keliling, Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (16/6/2025). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom/pri.

    Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi masyarakat, sekaligus mendukung tugas strategis nasional.

    “Pengurangan PBBKB ini diharapkan dapat menurunkan beban biaya bahan bakar, terutama bagi kendaraan umum dan kendaraan yang mendukung pertahanan negara. Harapannya, hal ini turut menjaga daya beli masyarakat dan mendorong efisiensi operasional di berbagai sektor,” kata Lusiana.

    Diharapkan dengan adanya kebijakan ini, para wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor semakin patuh melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pelaporan dan penyetoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku, dengan memperhitungkan tarif pengurangan yang telah ditetapkan. Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Juli 2025.

    Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses situs resmi Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id atau menghubungi layanan “call center” informasi pajak daerah di nomor 1500-177.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Asyik, Diskon Pajak BBM 80 Persen di Jakarta Berlaku hingga Agustus
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 Juli 2025

    Asyik, Diskon Pajak BBM 80 Persen di Jakarta Berlaku hingga Agustus Megapolitan 25 Juli 2025

    Asyik, Diskon Pajak BBM 80 Persen di Jakarta Berlaku hingga Agustus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur DKI
    Jakarta

    Pramono Anung
    menyatakan keringanan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) bagi warga Jakarta berlaku hingga Agustus 2025.
    Kebijakan ini diambil dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 DKI Jakarta dan HUT ke-80 Republik Indonesia.
    “Yang pertama dalam rangka hari ulang tahun Jakarta dan juga menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Keringanan diberikan sampai dengan tanggal 31 Agustus,” ungkap Pramono saat ditemui di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
    Pramono menjelaskan, keputusan ini juga diambil berdasarkan pertimbangan kondisi ekonomi Jakarta yang terus menunjukkan tren positif.
    “Jakarta sekarang ini di bulan Juli ini sudah penerimaannya mencapai lebih dari 53 persen dan untuk itu menunjukkan bahwa Jakarta secara ekonomi memang tetap tumbuh,” kata dia.
    Adapun, kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 542 Tahun 2025 dan mulai berlaku sejak 22 Juli 2025.
    Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyatakan bahwa insentif ini bertujuan untuk menekan inflasi dan membantu stabilitas ekonomi daerah.
    “Harapannya, hal ini turut menjaga daya beli masyarakat dan mendorong efisiensi operasional di berbagai sektor,” ujar Lusiana dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/7/2025).
    Dalam keputusan tersebut, terdapat tiga skema pengurangan pajak yang diberikan kepada pengguna bahan bakar kendaraan:
    1. Pengurangan 50 persen untuk kendaraan pribadi.
    2. Pengurangan 50 persen untuk kendaraan umum.
    3. Pengurangan 80 persen untuk kendaraan pertahanan dan keamanan, termasuk tank, panser, kendaraan taktis, pesawat, ambulans, dan kapal rumah sakit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.