Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Presiden Prabowo: Prioritaskan penanganan korban ledakan SMA 72

    Presiden Prabowo: Prioritaskan penanganan korban ledakan SMA 72

    peristiwa tersebut menjadi peringatan bagi semua pihak untuk lebih waspada serta peduli terhadap lingkungan sekitar, baik di rumah maupun di sekolah

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar penanganan terhadap para korban ledakan di SMA Negeri 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara menjadi prioritas utama.

    “Beliau tadi pertama bereaksi untuk prioritas ke korban, penanganan korban,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.

    Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap peristiwa itu.

    Kepala Negara, kata dia, juga mengingatkan agar peristiwa tersebut menjadi peringatan bagi semua pihak untuk lebih waspada serta peduli terhadap lingkungan sekitar, baik di rumah maupun di sekolah.

    Kewaspadaan masyarakat dinilai penting untuk mencegah hal-hal yang berpotensi menimbulkan bahaya.

    “Jika ada hal-hal yang dirasa mencurigakan atau ada hal-hal yang mungkin berpotensi untuk hal-hal yang tidak baik, untuk kita semakin peduli baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah,” kata Prasetyo.

    Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyebutkan sebanyak 54 orang mengalami luka-luka dalam ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, Jumat siang.

    “Data yang kita terima, 54 orang luka ringan dan sedang, bahkan ada yang sudah pulang. Sementara itu dulu, nanti kalau ada perkembangan lebih lanjut diinfokan lagi,” kata Asep saat memberikan keterangannya di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

    Polda Metro Jaya telah melakukan pengamanan tempat kejadian perkara (TKP) dengan memberikan garis polisi (police line) dan juga telah dilakukan sterilisasi oleh penjinak bom.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan seluruh biaya rumah sakit korban ledakan di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara akan ditanggung oleh Pemprov DKI.

    “Seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh Pemprov di mana saja rumah sakitnya,” kata dia di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan langkah ini sebagai bentuk pemerintah provinsi hadir dengan menanggung seluruh biaya perawatan korban di rumah sakit.

    “Semua akan menjadi tanggung jawab kami,” kata dia.

    Dirinya telah meminta Kepala Dinas Pendidikan, Kepada Dinas Kesehatan dan Wali Kota untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kondisi di SMAN 72 Jakarta Usai Ledakan, Dijaga Ketat Polisi-TNI

    Kondisi di SMAN 72 Jakarta Usai Ledakan, Dijaga Ketat Polisi-TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Suasana di tempat kejadian perkara (TKP) ledakan SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara dijaga ketat aparat kepolisian.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada Jumat (7/11/2025) 17.16 WIB, terlihat sejumlah personel kepolisian maupun tim gegana berjaga di depan gerbang SMAN 72 Jakarta.

    Polisi terlihat mengenakan rompi pengaman, helm, serta senjata api yang ditenteng di ruangannya. Selain anggota Polri, ada juga prajurit TNI yang berjaga di depan gerbang sekolah.

    Sementara itu, sejumlah kendaraan taktis alias rantis Polri disiagakan di jalan akses menuju TKP.  Dua mobil Brimob serta penjinak bom juga terlihat terparkir di lokasi. 

    Di samping itu, awak media tidak diperkenankan masuk lantaran kondisi di TKP sudah steril. Alhasil yang bisa melihat TKP hanya pihak berkepentingan dalam penyelidikan ledakan tersebut.

    Adapun, Gubernur Jakarta Pramono Anung, Wamenko Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk F Paulus, hingga sejumlah pejabat tinggi kepolisian juga turut hadir ke TKP.

    Dalam hal ini, Lodewijk mengemukakan ada dua ledakan terjadi di lokasi. Ledakan itu terjadi sekitar 12.15 WIB atau menjelang ibadah Salat Jumat di Masjid SMAN 72 Jakarta.

    “Telah terjadi ledakan, dan ledakan itu ada dua kali. Pertama di agak belakang, kedua dekat pintu musala atau masjid,” ujar Lodewijk usai meninjau lokasi, Jumat (7/11/2025).

    Adapun, Lodewijk belum bisa memastikan penyebab dari ledakan di sekolah ini. Sebab, hal tersebut tengah didalami oleh tim kepolisian.

    “Tentang bagaimana selanjutnya, tentunya kita serahkan kepada aparat kepolisian yang sedang melaksanakan penyelidikan masalah ini,” pungkas Lodewijk.

  • Pemprov DKI Komitmen Percepat Pembangunan MRT, LRT, & TOD Terpadu

    Pemprov DKI Komitmen Percepat Pembangunan MRT, LRT, & TOD Terpadu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian Perhubungan terus mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi publik di kawasan Jabodetabek. Sejumlah proyek strategis seperti pembangunan Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas, MRT Fase 2A (Bundaran HI-Kota), MRT lintas barat-timur, hingga LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome-Manggarai) menjadi fokus utama.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmen Pemprov DKI dalam memperkuat integrasi antarmoda transportasi di Jakarta. “Kami melaporkan sejumlah progres, termasuk pembangunan TOD Dukuh Atas yang akan menghubungkan empat moda sekaligus, MRT, LRT, KRL, dan kereta bandara. Jika seluruh moda sudah tersambung, mobilitas warga akan jauh lebih efisien dan nyaman,” ujar Pramono, Kamis (6/11/2025).

    Menurut Pramono, pembangunan TOD menjadi tanggung jawab PT MRT Jakarta (Perseroda), sementara Pemprov DKI dan Kementerian Perhubungan akan memastikan dukungan regulasi dan sinkronisasi perencanaan. “Pak Menteri juga menyampaikan akan menggabungkan Stasiun Karet dengan BNI City agar integrasi semakin optimal,” tambahnya.

    Di sisi lain, proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 1B terus menunjukkan kemajuan pesat. Berdasarkan data terbaru PT Jakarta Propertindo (Jakpro) per 14 Oktober 2025, pembangunan jalur sepanjang 6,4 kilometer dari Velodrome hingga Manggarai telah mencapai 75,55 persen.

    “Pekerjaan konstruksi jalur layang dan stasiun kami targetkan selesai sesuai jadwal. Akselerasi ini tidak lepas dari dukungan warga dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder,” ujar Direktur Proyek LRT Jakarta, Ramdani Akbar.

    Jakpro juga menekankan pentingnya pengelolaan dampak sosial dan lingkungan selama proses pembangunan. “Kami terus melibatkan masyarakat agar proyek ini berjalan dengan dukungan penuh dari warga sekitar. Dengan partisipasi aktif masyarakat, target penyelesaian bisa tercapai tepat waktu, aman, dan berkualitas,” imbuhnya.

    Saat ini, progres pembangunan di Zona 1 (Jalan Pemuda Rawamangun-Jalan Pramuka Raya) mencapai 73,95 persen, mencakup pekerjaan jalur layang dan stasiun di sepanjang Jalan Pramuka Raya. Sementara di Zona 2 (Matraman-Manggarai), progres mencapai 59,24 persen dengan pekerjaan utama meliputi pondasi jalur layang, konstruksi sipil Stasiun Matraman, serta struktur Stasiun Manggarai di Jalan Sultan Agung.

    Didukung Warga, Dorong Mobilitas dan Ekonomi Lokal

    Proyek LRT ini juga mendapat dukungan luas dari masyarakat. Zaenudin, tokoh masyarakat Manggarai, menyebut kehadiran LRT akan membawa manfaat besar bagi mobilitas dan perekonomian warga.

    “Wajar kalau sekarang agak macet, tapi itu bagian dari proses. Nanti setelah rampung, mobilitas makin mudah dan lingkungan jadi lebih tertata,” ujarnya.

    Ia menilai, kehadiran LRT akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal. “Nantinya banyak aktivitas ekonomi baru di sekitar stasiun. Jadi manfaatnya pasti banyak untuk masyarakat,” kata Zaenudin.

    Ramdani menambahkan, LRT Jakarta Fase 1B akan membuka akses lebih cepat antara Jakarta Timur, Pusat, dan Utara, sekaligus menekan kemacetan dan emisi karbon. “Pengembangan jalur LRT ini merupakan langkah menuju Jakarta yang lebih hijau dan efisien. Dari kemacetan menuju konektivitas, dari polusi menuju keberlanjutan,” jelasnya.

    Kolaborasi Pusat dan Daerah Jadi Kunci

    Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menilai pertemuannya dengan Gubernur Pramono berlangsung konstruktif dan menjadi momentum penting untuk mempercepat integrasi transportasi Jabodetabek.

    “Harapan kami, integrasi TOD dan konektivitas antarmoda seperti Stasiun Karet-Sudirman dapat segera diwujudkan. Pemerintah pusat akan terus menindaklanjuti setiap usulan agar transportasi publik berbasis rel bisa segera dinikmati masyarakat,” kata Dudy.

    Dengan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, dan BUMD seperti Jakpro dan MRT Jakarta, percepatan pembangunan transportasi publik diharapkan dapat memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

    “Transformasi Jakarta tidak bisa ditunda. Pembangunan transportasi publik adalah fondasi untuk kota yang hidup, produktif, dan ramah lingkungan,” pungkas Pramono.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kapasitas pengolahan sampah RDF Rorotan akan dikurangi

    Kapasitas pengolahan sampah RDF Rorotan akan dikurangi

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan uji coba Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan tetap berjalan, hanya kapasitas pengolahan sampahnya dikurangi untuk sementara waktu.

    “Nggak dihentikan. Sekarang kapasitasnya kita batasi sampai 1.000 (ton),” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis.

    Pramono menjelaskan, RDF Rorotan sebelumnya sempat beroperasi dengan kapasitas 2.000 hingga 2.500 ton sampah per hari.

    Namun peningkatan kapasitas itu justru menimbulkan sejumlah masalah di lapangan, salah satunya menimbulkan bau tak sedap yang tercium hingga kawasan permukiman warga.

    “Ketika dinaikkan jadi 2.000 (ton), bahkan sempat 2.500 (ton), mulai muncul problem. Sampahnya kena hujan, prosesnya terganggu, lalu truk-truk pengangkut yang lama meneteskan air lindi dan menimbulkan bau,” jelas Pramono.

    Menurut Pramono, masalah utama bukan pada fasilitas RDF-nya, melainkan pada sistem pengangkutan dan kondisi sampah yang dikirim ke lokasi.

    Karena itu, pihaknya memutuskan menurunkan sementara kapasitas RDF menjadi 1.000 ton per hari agar proses berjalan stabil.

    “Karena ketika 1.000 ton, masyarakat di sana juga diajak melihat cerobong dan sebagainya, cerobongnya bersih, tertata dengan baik, dan juga sampahnya teratur karena memang sampah yang digunakan untuk RDF itu sebaiknya 2 sampai dengan 5 hari,” jelas Pramono.

    Di sisi lain, Pramono menegaskan uji coba RDF tetap berjalan sebagaimana mestinya.

    Dia juga memastikan armada pengangkut sampah yang sudah tua akan segera diganti agar proses distribusi lebih efisien dan tidak menimbulkan bau di jalan.

    “Sekarang ada 93 truk dari pengadaan 2024, dan pengadaan 2025 akan dipercepat. Truk lama ditarik untuk keperluan lain,” papar Pramono.

    Dalam sebuah video yang diunggah di Instagram @pramonoanungw, ia juga menegaskan kepada jajarannya agar persoalan RDF Rorotan tidak dianggap sebagai persoalan yang biasa saja.

    Pramono ingin proses komisioning dapat dilakukan dengan hati-hati dan diawasi secara langsung.

    “Karena ini sensitif, maka ini harus ditangani dengan semangat crisis center,” ujar Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono bantah isu warga baduy ditolak RS karena tak punya KTP

    Pramono bantah isu warga baduy ditolak RS karena tak punya KTP

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membantah isu soal viralnya seorang warga Baduy, yang merupakan korban pembegalan, ditolak rumah sakit (RS) di Jakarta karena tak ada KTP.

    “Jadi, untuk warga Baduy, tidak benar ada penolakan dari rumah sakit,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.

    Pramono menjelaskan Pemprov DKI sudah menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, untuk memastikan pelayanan terhadap warga Baduy tetap berjalan.

    Pramono mengatakan adanya kesalahpahaman dalam bahasa yang membuat masalah tersebut menjadi panjang.

    “Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini, mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu,” kata Pramomo.

    Pramono menegaskan tidak ada larangan atau penolakan dari pihak rumah sakit mana pun di Jakarta.

    Dinas Kesehatan, kata Pramono, langsung turun ke lapangan untuk mengecek kondisi sebenarnya.

    “Yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bu Ani sendiri akhirnya turun ke lapangan untuk memastikan itu,” ujar Pramomo.

    Pramono juga menepis anggapan bahwa penolakan terjadi karena warga Baduy tidak memiliki KTP Jakarta.

    Pramono memastikan semua warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Jakarta akan tetap ditangani.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono akan surati Adhi Karya soal pembongkaran tiang monorel

    Pramono akan surati Adhi Karya soal pembongkaran tiang monorel

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan akan menyurati pihak PT Adhi Karya untuk pembongkaran tiang monorel yang mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

    “Dalam waktu paling lama awal minggu depan ini, saya akan menulis surat kepada Adhi Karya. Sesuai dengan surat dari Kajati Jakarta, kami akan meminta mereka untuk membongkar dan kami beri waktu satu bulan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.

    Pramono menyebut, waktu satu bulan terhitung sejak surat tersebut diterima oleh pihak Adhi Karya.

    Jika hingga tenggat waktu tersebut Adhi Karya tidak juga melakukan pembongkaran, Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI yang akan turun tangan membongkar sendiri tiang monorel tersebut.

    Pramono bahkan menyebut pihaknya telah menyiapkan anggaran dari APBD untuk pembongkaran tiang itu.

    Lebih lanjut, Pramono mengatakan pihaknya sudah menyiapkan rencana lanjutan setelah tiang-tiang monorel dibongkar.

    Lahan bekas tiang mangkrak tersebut akan dimanfaatkan untuk pelebaran jalan dan pembangunan jalur pedestrian di sepanjang Jalan HR Rasuna Said.

    “Januari nanti DKI membongkar, sekaligus kami akan potong, kami bongkar, kita buat pelebaran jalan, pedestriannya kita bangun, dan dananya sudah ada sehingga tahun depan mudah-mudahan, Rasuna Said akan menjadi lebih baik,” kata Pramono.

    Pramono menjelaskan, hasil kajian Dinas Perhubungan Jakarta menunjukkan bahwa pembongkaran tiang monorel dapat berdampak signifikan terhadap kelancaran lalu lintas di kawasan Rasuna Said.

    “Kalau itu bisa dilakukan, berdasarkan hasil kajian, analisa, dan survei Dishub, kemacetan di Rasuna Said akan turun antara 14 sampai dengan 18 persen,” jelas Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fakta-fakta Warga Baduy Jadi Korban Begal hingga Ditolak Rumah Sakit

    Fakta-fakta Warga Baduy Jadi Korban Begal hingga Ditolak Rumah Sakit

    Jakarta: Seorang pemuda Baduy, Banten, bernama Repan menjadi korban pembegalan bersenjata di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

    Peristiwa yang terjadi pada Minggu dini hari, 26 Oktober 2025, itu tidak hanya membuatnya kehilangan barang berharga, tetapi juga mengalami luka sabetan senjata tajam di lengan kiri.

    Berikut ini fakta-fakta pemuda Baduy jadi korban pembegalan:
     
    Kronologi

    Repan, yang setiap pekan berjalan kaki dari Baduy menuju Jakarta untuk berjualan madu. Saat berjalan kaki menuju arah Rawasari, empat pelaku begal mendekat, langsung merampas tasnya, lalu menyerangnya dengan celurit.

    Setelah terluka, Repan ditinggalkan di lokasi. Adapun tas milik Repan berisi madu, ponsel, serta uang tunai.
     

     

    Ditolak RS karena tak punya KTP

    Repan mencoba mendapat pertolongan di sebuah rumah sakit di Cempaka Putih, tetapi ia mengaku ditolak karena tidak memiliki KTP dan masih di bawah umur. Ia hanya mendapat perban seadanya di luar gedung rumah sakit.

    Pada akhirnya, seorang langganan madu membawanya ke klinik dan kemudian dirujuk ke RS Ukrida. Pada akhirnya Repan menerima penanganan medis dan mendapat 10 jahitan.
     
    Pemprov DKI bantah ada penolakan RS

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menepis isu bahwa RS Jakarta menolak korban hanya karena tidak memiliki KTP. Menurutnya ada kendala bahasa saat proses komunikasi.

    “Jadi, untuk warga Baduy, tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil Kepala Dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini, eh, mungkin bahasanya tidak ini sehingga ada hambatan itu,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta.

    Ia menjelaskan, seluruh rumah sakit di Jakarta tidak melarang kondisi darurat. Bahkan, ia sudah memerintahkan langsung Kepala Dinas Ani Ruspitawati yang langsung turun ke lapangan untuk mengecek.

    “Tetapi, yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bahkan, Kepala Dinas, Bu Ani sendiri, akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek itu. Jadi sama sekali itu enggak benar, ya,” tambahnya.
     
    Kasus pembegalan dilaporkan ke polisi

    Pada 2 November 2025, kasus ini resmi dilaporkan ke Polsek Cempaka Putih dan terdaftar dengan nomor laporan resmi LP/B/83/XI/2025/SPKT/POLSEK CEMPAKA PUTIH/POLRES 

    Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra, membenarkan laporan tersebut dan menyatakan tim gabungan masih mencari pelaku melalui bukti dan saksi di lapangan.

    “Sampai saat ini dari Polsek Cempaka Putih maupun dari Polres Metro Jakarta Pusat masih menyusuri bukti-bukti dan mencari saksi-saksi terkait kejadian tersebut.” ujarnya dikutip dari Primetime News, Metro TV.

    Jakarta: Seorang pemuda Baduy, Banten, bernama Repan menjadi korban pembegalan bersenjata di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
     
    Peristiwa yang terjadi pada Minggu dini hari, 26 Oktober 2025, itu tidak hanya membuatnya kehilangan barang berharga, tetapi juga mengalami luka sabetan senjata tajam di lengan kiri.
     
    Berikut ini fakta-fakta pemuda Baduy jadi korban pembegalan:
     

    Kronologi

    Repan, yang setiap pekan berjalan kaki dari Baduy menuju Jakarta untuk berjualan madu. Saat berjalan kaki menuju arah Rawasari, empat pelaku begal mendekat, langsung merampas tasnya, lalu menyerangnya dengan celurit.

    Setelah terluka, Repan ditinggalkan di lokasi. Adapun tas milik Repan berisi madu, ponsel, serta uang tunai.
     

     

    Ditolak RS karena tak punya KTP

    Repan mencoba mendapat pertolongan di sebuah rumah sakit di Cempaka Putih, tetapi ia mengaku ditolak karena tidak memiliki KTP dan masih di bawah umur. Ia hanya mendapat perban seadanya di luar gedung rumah sakit.
     
    Pada akhirnya, seorang langganan madu membawanya ke klinik dan kemudian dirujuk ke RS Ukrida. Pada akhirnya Repan menerima penanganan medis dan mendapat 10 jahitan.
     

    Pemprov DKI bantah ada penolakan RS

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menepis isu bahwa RS Jakarta menolak korban hanya karena tidak memiliki KTP. Menurutnya ada kendala bahasa saat proses komunikasi.
     
    “Jadi, untuk warga Baduy, tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil Kepala Dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini, eh, mungkin bahasanya tidak ini sehingga ada hambatan itu,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta.
     
    Ia menjelaskan, seluruh rumah sakit di Jakarta tidak melarang kondisi darurat. Bahkan, ia sudah memerintahkan langsung Kepala Dinas Ani Ruspitawati yang langsung turun ke lapangan untuk mengecek.
     
    “Tetapi, yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bahkan, Kepala Dinas, Bu Ani sendiri, akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek itu. Jadi sama sekali itu enggak benar, ya,” tambahnya.
     

    Kasus pembegalan dilaporkan ke polisi

    Pada 2 November 2025, kasus ini resmi dilaporkan ke Polsek Cempaka Putih dan terdaftar dengan nomor laporan resmi LP/B/83/XI/2025/SPKT/POLSEK CEMPAKA PUTIH/POLRES 
     
    Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra, membenarkan laporan tersebut dan menyatakan tim gabungan masih mencari pelaku melalui bukti dan saksi di lapangan.
     
    “Sampai saat ini dari Polsek Cempaka Putih maupun dari Polres Metro Jakarta Pusat masih menyusuri bukti-bukti dan mencari saksi-saksi terkait kejadian tersebut.” ujarnya dikutip dari Primetime News, Metro TV.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Top! Ditopang Industri Pariwisata, Peringkat Kota Global Jakarta Naik

    Top! Ditopang Industri Pariwisata, Peringkat Kota Global Jakarta Naik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kabar membanggakan datang dari Ibu Kota. Jakarta berhasil menorehkan prestasi di kancah internasional setelah posisi kota ini naik dalam laporan Global Cities Index 2025 yang dirilis lembaga konsultan internasional, Kearney. Dalam laporan tersebut, peringkat Jakarta meningkat dari posisi 74 ke 71 dunia, menandai tren positif setelah satu dekade mengalami penurunan sejak 2015.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan apresiasinya atas kenaikan peringkat ini. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan kemajuan nyata dalam memperkuat daya saing Jakarta di tingkat global.

    “Kearney baru saja mengeluarkan hasil survei kota global. Jakarta sebelumnya berada di urutan ke-74 dari 156 kota. Sekarang, berkat kerja keras dan kolaborasi semua pihak, kita naik ke peringkat 71,” ujar Gubernur Pramono dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (5/11/2025).

    Pramono menjelaskan, peningkatan ini terutama didorong oleh dua dimensi utama: Human Capital yang naik 13 peringkat dan Political Engagement yang naik 4 peringkat. Kenaikan tersebut menunjukkan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta semakin kuatnya peran Jakarta dalam jejaring kota global.

    Selain itu, indikator kehadiran data center juga melonjak dari posisi 43 ke 27, mencerminkan pesatnya perkembangan ekosistem digital di Ibu Kota. Di sisi lain, jumlah wisatawan internasional yang berkunjung ke Jakarta turut meningkat signifikan, mendorong lonjakan peringkat dari 83 ke 58.

    “Kenaikan ini menunjukkan bahwa Jakarta semakin diakui dunia sebagai kota yang tangguh, terbuka, dan berdaya saing tinggi,” tambah Pramono.

    Kolaborasi dan Partisipasi Publik Jadi Kunci

    Menurut Gubernur, keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai partisipasi publik menjadi faktor penting dalam transformasi Jakarta menuju kota modern, inklusif, dan kompetitif.

    “Dalam waktu singkat, sekitar lima hingga tujuh bulan, kita mampu naik tiga hingga empat tingkat. Kalau bukan karena partisipasi publik, tentu tidak akan mungkin,” tuturnya.

    Pramono menegaskan, peningkatan peringkat bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari perjalanan panjang menjadikan Jakarta sebagai kota global yang nyaman, ramah, dan berkelanjutan.

    “Capaian ini adalah milik kita bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Jakarta akan terus bertransformasi bila kita melangkah bersama,” jelasnya.

    Pariwisata Jadi Penggerak Utama

    Salah satu faktor pendukung utama peningkatan citra global Jakarta adalah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemprov DKI terus memperkuat promosi pariwisata, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional.

    Komitmen ini diwujudkan melalui partisipasi Jakarta dalam Wonderful Indonesia Tourism Fair (WITF) dan Southeast Asia Business Events Forum (SEABEF) 2025 yang digelar di Nusantara International Convention Exhibition (NICE-PIK2), Tangerang, pada 9-12 Oktober 2025.

    Kegiatan berskala internasional yang diinisiasi oleh Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dengan dukungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini mengusung tema “Connecting Business, Discovering Experiences.” Acara tersebut mempertemukan 200 international buyers dengan lebih dari 250 sellers industri pariwisata nasional.

    Strategi Promosi dan Ekonomi Kreatif

    Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta, Andhika Permata, mengatakan, keikutsertaan Jakarta dalam WITF dan SEABEF 2025 merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif berkelas dunia.

    “Kami berharap keikutsertaan para seller yang kami fasilitasi dapat membuka lebih banyak peluang kerja sama, memperluas pasar, dan berkontribusi pada peningkatan kunjungan wisatawan nasional maupun mancanegara,” ujar Andhika.

    Menurutnya, partisipasi Jakarta bukan sekadar ajang pameran, tetapi bagian dari strategi besar membangun ekosistem pariwisata yang inklusif, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan.

    “Melalui promosi yang terarah, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan citra Jakarta di mata dunia, kami optimistis target peningkatan pergerakan wisatawan tahun 2025 dapat tercapai dan memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

    Langkah ini memperkuat komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mengembangkan industri pariwisata yang terintegrasi dan kompetitif, sekaligus memperkokoh posisi Jakarta di panggung dunia sebagai kota global yang hidup, kreatif, dan ramah wisatawan.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • DKI data ulang eks pedagang Pasar Barito

    DKI data ulang eks pedagang Pasar Barito

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendata pedagang eks Pasar Barito untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan tepat menjelang batas akhir pendaftaran ulang pedagang pada 10 November 2025.

    “Kami jemput bola sebagai bagian dari ikhtiar semaksimal mungkin agar tidak ada pedagang eks Barito yang tertinggal,” kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim di Jakarta, Kamis.

    Menurut Chico, kebijakan penataan pedagang eks Barito ke Sentra Fauna dan Kuliner di Lenteng Agung menjunjung tinggi prinsip humanisme, keadilan dan kesetaraan.

    “Upaya itu tentu memperlihatkan bagaimana Pemprov DKI mengedepankan aspek humanisme, keadilan dan kesetaraan,” katanya.

    Hal itu, menurut Chico, yang senantiasa dipesankan oleh Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno ke seluruh jajarannya.

    Chico mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga telah menyampaikan kepada seluruh pedagang eks Barito tanpa terkecuali terkait informasi pendaftaran ulang pedagang yang akan berpindah ke Sentra Fauna dan Kuliner di Lenteng Agung sejak.

    “Semua kemudahan akses, fasilitas perpindahan kami bantu, penggratisan sewa kios dan air selama 6 bulan pertama juga kami berikan,” ujar Chico.

    Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo menyampaikan, pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada para pedagang yang telah terverifikasi datanya.

    Upaya ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pedagang yang merasa belum menerima informasi terkait penataan, khususnya bagi mereka yang kurang aktif memantau media sosial.

    Pihaknya akan menyiapkan tanda terima dan mendokumentasikan penerima surat melalui foto. “Apabila ada yang menolak menerima, surat tersebut akan kami teruskan melalui RT atau RW setempat,” katanya.

    Ratu mengajak agar seluruh pedagang eks Barito segera melakukan pendaftaran ulang untuk menempati kios di Sentra Fauna dan Kuliner (SFK) Jakarta, Lenteng Agung, melalui tautan bit.ly/DaftarEksBaritoSFKLA.

    Pengumuman resmi daftar pedagang yang lolos seleksi dan berhak menempati SFK Jakarta akan disampaikan sebelum proses mobilisasi dan penempatan berlangsung.

    “Melalui tahapan ini, Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh proses penataan berjalan tertib, transparan, dan sesuai jadwal,” kata Ratu.

    Ia menambahkan, keberadaan Sentra Fauna dan Kuliner Jakarta dicanangkan menjadi ruang tumbuh baru bagi para pelaku UMKM sekaligus destinasi menarik bagi masyarakat.

    Dengan fasilitas yang lebih baik, pelaku usaha nantinya dapat meningkatkan daya saing dan produktivitasnya, sementara masyarakat memperoleh pengalaman wisata kuliner yang terintegrasi dengan konsep ruang publik yang nyaman.

    Dinas PPKUKM juga menyampaikan bahwa pedagang yang tidak melakukan pendaftaran ulang hingga batas waktu yang ditentukan akan kehilangan hak atas kiosnya. Kuota tersebut akan dialihkan kepada pedagang umum yang memenuhi syarat.

    Adapun persyaratan pendaftaran kios Sentra Fauna dan Kuliner Jakarta, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

    – Memiliki KTP dengan domisili DKI Jakarta

    – Melampirkan Kartu Keluarga (KK)

    – Satu KK hanya berhak menyewa satu kios

    – Tidak memiliki tempat usaha lain di wilayah DKI Jakarta

    – Memiliki usaha di bidang kuliner, hewan, atau perlengkapan hewan

    – Dilarang menyewakan atau memperjualbelikan kios kepada pihak lain

    – Tidak memiliki karyawan penjaga kios; penjaga wajib sesuai nama di KTP pendaftar

    – Setiap pendaftar akan melalui seleksi administrasi dan verifikasi

    – Melampirkan bukti foto penempatan kios pada loksem (contoh kode: 3525/3526/3530/J596)

    – Menyertakan Nomor Rekening Bank DKI yang terdaftar di Retribusi Online Sistem (ROS)

    – Melampirkan bukti pembayaran retribusi atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

    – Pedagang yang masih ada hubungan keluarga inti tidak diperkenankan menyewa kios tambahan. Satu keluarga hanya boleh satu kios (suami/ istri/anak/menantu).

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tarif TransJ Diputuskan di Saat yang Tepat, Kan Nggak Harus Naik

    Tarif TransJ Diputuskan di Saat yang Tepat, Kan Nggak Harus Naik

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan rencana kenaikan tarif Transjakarta masih dalam kajian dan belum ada keputusan final. Pramono masih melakukan evaluasi mendalam terkait besaran tarif yang akan diterapkan.

    “Soal tarif Transjakarta, sedang dikaji. Dalam pengkajian itu, apakah nanti diputuskan naik atau tidak, saya akan memutuskan pada saat yang tepat, naik atau tidak,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Dia juga menambahkan, meski ada wacana kenaikan tarif, keputusan akhir akan mempertimbangkan banyak faktor, termasuk kemampuan masyarakat dan kondisi operasional Transjakarta. Pramono juga mengatakan masih ada peluang tarif Transjakarta tidak naik.

    “Kan enggak harus naik. Naik atau tidak, saya akan putuskan pada saat yang tepat,” kata Pramono.

    Sebagai informasi, tarif Transjakarta saat ini masih di angka Rp 3.500 per penumpang. Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza sebelumnya menyebutkan rencana kenaikan tarif wajar karena subsidi terus menurun setiap tahun.

    Da mengatakan tarif Transjakarta tanpa subsidi saat ini adalah sekitar Rp 13 ribu per penumpang.

    Dia pun mengatakan tarif Transjakarta memang sudah sewajarnya naik. Sebab, besaran tarif Rp 3.500 per penumpang itu tidak pernah naik selama 20 tahun.

    Padahal Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta telah mengalami kenaikan berkali-kali lipat sejak 2005. Meski begitu, Welfizon mengaku belum bisa memastikan besaran tarif Transjakarta setelah mengalami kenaikan.

    (bel/idn)