Tag: Pramono Anung

  • Pramono sebut pelamar Damkar dan PPSU didominasi warga luar DKI

    Pramono sebut pelamar Damkar dan PPSU didominasi warga luar DKI

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan pelamar petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) didominasi oleh masyarakat dari luar Jakarta.

    “Jadi Jakarta ini sebagai kota yang terbuka, memang harus saya akui apa adanya bahwa sekarang ini berbagai pembukaan lowongan itu yang mendaftar banyak sekali. Dan rata-rata bukan warga Jakarta, karena kan KTP-nya dilihat,” kata Pramono saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Senin.

    Hal itu merupakan bukti bahwa Jakarta merupakan kota terbuka yang menyambut baik siapa saja masyarakat yang ingin mengadu nasib di ibu kota.

    Oleh karena itu, meski pelamar lowongan Damkar dan PPSU membludak, Pramono berjanji akan tetap melaksanakan perekrutan lowongan tersebut secara transparan.

    “Saya tetap akan menjalankan secara terbuka, walaupun kemudian ini menjadi beban bagi kota Jakarta,” kata Pramono.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan akan membuka lowongan untuk Damkar sebanyak 1000 anggota. Penerimaan anggota damkar baru ini dilakukan karena kuotanya sangat kurang di Jakarta.

    Diketahui, dari total 267 kelurahan di Jakarta, saat ini hanya terdapat 170 pos pemadam kebakaran. Saat ini Jakarta memiliki sekitar 4.000 personel, padahal kebutuhan idealnya mencapai 10.000 hingga 11.000 orang.

    Sementara untuk PPSU yang dibutuhkan sebanyak 1.023 orang yang tersebar di 239 kelurahan di Jakarta. Jumlah tersebut untuk mengisi kekosongan akibat adanya batas usia, petugas yang mengundurkan diri, dan sebagainya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono akan tindaklanjuti laporan anak putus sekolah di Jakarta

    Pramono akan tindaklanjuti laporan anak putus sekolah di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan menindaklanjuti laporan terkait masih adanya anak-anak Jakarta yang mengalami putus sekolah.

    Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

    “Kalau putus sekolah nanti kami dalami. Karena di Jakarta ini semuanya hampir warga yang tidak mampu kan sudah masuk di Kartu Jakarta Pintar. Kami sudah membagi 707.622 siswa,” kata Pramono saat dijumpai di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

    Bahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah melakukan program pemutihan ijazah sebagai salah satu upaya untuk menunjang pendidikan masyarakat Jakarta.

    Kendati demikian, jika memang masih terdapat temuan anak yang putus sekolah, Pramono mengatakan pihaknya akan mencari tahu lebih lanjut mengenai hal tersebut.

    “Tapi kalau tetap ada yang putus sekolah, apakah itu putus karena memang tidak mau sekolah atau tidak mampu biayanya, kami akan selesaikan,” kata Pramono.

    Dalam Rapat Paripurna, Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menyesalkan masih adanya anak putus sekolah di Jakarta.

    Pasalnya, Jakarta merupakan kota yang sangat fokus dalam bidang pendidikan. Terlihat dari porsi anggaran mencapai 25,20 persen dari total APBD 2025.

    “Saya baru turun ke Dapil 9 dan saya mendapatkan laporan ada 15 anak di satu RW sekolahnya putus Pak Gubernur, masih ada putus sekolah di Jakarta,” kata Lukmanul.

    Dia mengklaim, beberapa anak putus sekolah dengan alasan tak punya biaya. Padahal, Pemprov DKI telah menyiapkan sekolah negeri gratis.

    “Saya meminta khusus lewat ketua DPRD dan juga Pak Gubernur agar pendataannya itu betul-betul yang tepat sasaran karena masih banyak anak-anak yang masih butuh lingkungan sekolah,” katanya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD DKI setujui Raperda Perubahan APBD 2025 jadi Perda

    DPRD DKI setujui Raperda Perubahan APBD 2025 jadi Perda

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2025 menjadi peraturan daerah (Perda) dan diharapkan dapat memberikan dampak kepada masyarakat secepatnya.

    “Harapannya Gubernur (Pramono Anung) memperhatikan saran dan harapan yang disebutkan oleh DPRD,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, Raperda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 telah resmi ditetapkan sebagai Perda.

    Hal itu setelah dilakukan Rapat Paripurna yang dihadiri oleh 78 anggota dewan, sehingga sesuai peraturan yang berlaku maka pengambilan keputusan menjadi sah.

    Khoirudin juga menanyakan secara lisan kepada anggota dewan yang hadir terkait pengesahan Raperda Perubahan APBD 2025 menjadi Perda dan semua anggota setuju.

    “Jumlah anggota yang hadir sebanyak 78 orang dan ini sudah kourum,” ujarnya.

    Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama DPRD DKI Jakarta dapat menumbuhkan perekonomian Jakarta di tahun ini.

    “Dengan adanya persetujuan rapat dewan terhadap Perubahan APBD, eksekutif berharap perekonomian Jakarta di tahun 2025 akan terus meningkat dan seluruh program serta kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana,” kata Pramono.

    Total Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,86 triliun atau naik sebesar 0,57 persen dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,34 triliun.

    Pramono pun menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran DPRD DKI Jakarta yang telah memberikan persetujuan terhadap peraturan daerah tentang Perubahan APBD.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono harap perubahan APBD dongkrak ekonomi Jakarta 2025

    Pramono harap perubahan APBD dongkrak ekonomi Jakarta 2025

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama DPRD DKI Jakarta dapat menumbuhkan perekonomian Jakarta di tahun ini.

    “Dengan adanya persetujuan rapat dewan terhadap Perubahan APBD, eksekutif berharap perekonomian Jakarta di tahun 2025 akan terus meningkat dan seluruh program serta kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana,” kata Pramono dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

    Total Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,86 triliun atau naik sebesar 0,57 persen dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,34 triliun.

    Pramono pun menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran DPRD DKI Jakarta yang telah memberikan persetujuan terhadap peraturan daerah tentang Perubahan APBD.

    Menurut dia, berbagai saran, komentar dan rekomendasi dari dewan yang disampaikan selama proses pembahasan penyelesaian dan persetujuan peraturan daerah tersebut, menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh jajarannya.

    “Semangat kemitraan dan sinergi yang telah terjalin baik antara eksekutif dan legislatif, kiranya dapat terus berjalan dan diperkuat, dioptimalkan untuk menghasilkan berbagai program kerja yang strategis dan bermanfaat bagi warga Jakarta,” kata Pramono.

    Diketahui pada Senin siang ini, DPRD DKI Jakarta telah menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Pakta Integritas Pengesahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta.

    Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyampaikan, penandatanganan pakta integritas ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk komitmen bersama antara DPRD dan Pemprov DKI untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

    Khoirudin menekankan, pakta integritas ini menjadi pengingat bahwa amanah rakyat tidak boleh disia-siakan.

    “DPRD dan Pemprov DKI tidak bekerja untuk pencitraan, tetapi untuk hasil nyata baik dalam pembangunan fisik, pelayanan sosial, maupun penguatan tata kelola,” kata Khoirudin.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono resmi buka Popprov dan Porprov DKI Jakarta 2025

    Pramono resmi buka Popprov dan Porprov DKI Jakarta 2025

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo secara resmi membuka Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (Popprov) dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) DKI Jakarta 2025 di Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro, Jakarta Selatan, pada Senin.

    Dalam sambutannya, Pramono mengapresiasi kolaborasi antara Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta atas penyelenggaraan kegiatan ini.

    “Mudah-mudahan dapat menghasilkan atlet-atlet yang siap berkompetisi. Untuk itu, saya menaruh harapan besar kepada para pelajar yang hadir hari ini agar Jakarta dapat menjadi juara umum pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional 2025,” ujar Pramono.

    Selain itu, kompetisi ini menjadi ajang emas bagi para atlet pelajar untuk mengasah kemampuan, membangun jiwa sportivitas, serta membentuk karakter kompetitif yang sehat.

    “Semoga kegiatan ini menjadi jalur pembinaan dan seleksi calon atlet yang kelak mewakili kontingen DKI Jakarta dalam berbagai ajang olahraga di tingkat nasional maupun internasional,” kata Pramono.

    Popprov dan Porprov DKI Jakarta 2025 akan berlangsung selama lima hari, mulai hari ini hingga 8 Agustus 2025. Sebanyak 1.504 atlet akan bertanding di berbagai cabang olahraga untuk menunjukkan kemampuan terbaik serta semangat persaingan yang sehat.

    Terdapat 10 cabang olahraga yang dipertandingkan, yaitu bola basket, bola voli, bulu tangkis, sepak bola, sepak takraw, karate, panahan, pencak silat, taekwondo, dan tenis meja.

    Pertandingan akan digelar di berbagai lokasi, antara lain Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro, Gelanggang Kecamatan Pasar Minggu, Gelanggang Jakarta Selatan, Gelanggang Jakarta Timur, GOR Ciracas, Gelanggang Kecamatan Matraman, serta GOR Kebon Jahe.

    Pramono menyatakan, dirinya mendukung penuh agar kedua ajang olahraga tersebut berlangsung dengan baik dan meriah.

    Dia pun berharap ajang tersebut dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

    “Kepada seluruh peserta, selamat bertanding. Tunjukkan semangat juang, sportivitas, dan junjung tinggi fair play di setiap pertandingan,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono sesalkan beras oplosan Food Station terlanjur dikonsumsi

    Pramono sesalkan beras oplosan Food Station terlanjur dikonsumsi

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyesalkan beras oplosan salah satunya dari Food Station terlanjur beredar dan sudah dikonsumsi oleh masyarakat luas.

    “Kalau bisa ditarik (beras oplosannya) saya minta untuk ditarik. Tapi, ini kan persoalannya mungkin sudah dikonsumsi,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Selatan, Senin.

    Oleh sebab itu ke depannya, Pramono menekankan agar kasus beras oplosan ini dapat menjadi momentum memperkuat pengawasan dan akuntabilitas di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

    Selain itu Pramono juga meminta seluruh jajaran direksi BUMD agar mengedepankan tata kelola yang profesional dan menjunjung tinggi integritas.

    “BUMD adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Maka, akuntabilitas dan integritas harus menjadi fondasi utama,” kata Pramono.

    Meski sejumlah pejabat Food Station telah ditetapkan sebagai tersangka, Pemprov DKI memastikan, layanan distribusi pangan untuk masyarakat tetap berjalan normal.

    Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memprioritaskan agar distribusi pangan melalui Food Station tidak terganggu.

    “Asprekeu (Asisten Perekonomian dan Keuangan Jakarta), kepala BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sedang intens melakukan pendistribusian bahan makanan yang menjadi tanggung jawab Food Statiom agar tidak terganggu,” kata Chico.

    Pemprov DKI Jakarta juga mendukung dan mengikuti setiap langkah hukum yang dilakukan Bareskrim Polri.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono tunjuk Direktur Keuangan jadi Plt Dirut Food Station

    Pramono tunjuk Direktur Keuangan jadi Plt Dirut Food Station

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menunjuk Direktur Keuangan Food Station Julius Sutjiadi untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Food Station Tjipinang Jaya.

    “Saya sudah mengangkat Direktur Keuangan sebagai Plt Direktur Utama agar Food Station tetap berjalan dengan baik,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Selatan, Senin.

    Sebelumnya pada 1 Agustus lalu, Pramono telah menerima secara resmi surat pengunduran diri Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Karyawan Gunarso menyusul penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran standar mutu beras premium oleh Satgas Pangan Polri.

    Tak hanya itu, dirinya juga telah menerima surat pengunduran diri dari Direktur Operasional Food Station Tjipinang Jaya Ronny Lisapaly.

    “Direktur Utama yang sebelumnya sudah mengajukan surat pengunduran diri, termasuk Direktur Operasinya sudah mengajukan surat pengunduran diri. Dan saya sudah menyepakati, menyetujui,” katanya.

    Dia menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus tersebut.

    Selain itu, Pramono telah meminta jajaran manajemen Food Station untuk meningkatkan pengawasan internal serta membuka kanal pengaduan publik.

    Masyarakat dapat melaporkan temuan beras yang tidak sesuai standar ke nomor 0821-3700-1200.

    Diketahui, tiga pejabat PT Food Station telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Pangan Polri, yakni Dirut KG, Direktur Operasional RL, dan Kepala Seksi Quality Control berinisial RP.

    Ketiganya diduga memperdagangkan beras yang tidak sesuai dengan SNI 6128:2020 dan melanggar sejumlah peraturan terkait mutu pangan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono sebut pedagang Pasar Barito setuju direlokasi

    Pramono sebut pedagang Pasar Barito setuju direlokasi

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebutkan, para pedagang di Pasar Hewan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sudah menyetujui untuk dipindahkan ke lokasi sementara sejak Minggu (3/8).

    “Mereka sudah menandatangani akan pindah tanggal 3 Agustus,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Selatan, Senin.

    Sebelumnya, Pramono sudah menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menyiapkan relokasi untuk para pedagang tersebut.

    Pramono juga menyatakan bahwa pihaknya telah mengatur agar perpindahan para pedagang Pasar Barito dapat berlangsung dengan baik.

    “Karena memang ini kan bukan untuk kepentingan perseorangan, ini kepentingan publik dan mereka ketika mau menempati tempat itu sudah menandatangani, bersedia kapan saja (direlokasi),” kata Pramono.

    Diketahui, pedagang Pasar Hewan Barito direlokasi ke lokasi sementara (loksem) di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan membidik Jalan Raya Lenteng Agung Timur, RT 07/07, Lenteng Agung, Jagakarsa, sebagai lokasi baru bagi pedagang hewan yang direlokasi.

    Di sana, pemerintah menyediakan lahan seluas 7.600 meter persegi (m2) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menampung pedagang.

    Adapun relokasi tersebut dilakukan untuk mendukung penataan kawasan taman di lokasi tersebut yakni Taman Leuser, Taman Ayodhya dan Taman Langsat.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rencananya akan melakukan peletakan batu pertama atau ground breaking penataan ketiga taman tersebut pada 8 Agustus mendatang. Penataan ketiga taman itu ditargetkan bisa rampung pada Desember 2025.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cemarkan Lingkungan, MCK Liar di Rawa Bunga Ditertibkan

    Cemarkan Lingkungan, MCK Liar di Rawa Bunga Ditertibkan

    Cemarkan Lingkungan, MCK Liar di Rawa Bunga Ditertibkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur menertibkan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) liar yang mencemari lingkungan di wilayah Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Minggu (3/8/2025).
    Penertiban dilakukan bersamaan dengan aksi kerja bakti warga dengan fokus merapikan sejumlah
    MCK liar
    di sekitar permukiman warga.
    Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan, langkah ini merupakan upaya pemkot untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sanitasi warga.
    “Kegiatan ini dipusatkan di sekitar Kali Baru, yang menjadi lokasi penting karena masih ada warga yang memanfaatkan jamban darurat di bantaran kali untuk buang air besar (BAB) yang dapat mencemari lingkungan,” kata Munjirin dalam keterangan tertulisnya, Minggu.
    Ia menambahkan, Pemkot Jakarta Timur akan bekerja sama dengan pengurus RW dan warga untuk membangun
    septic

    tank
    komunal sebagai pengganti MCK liar.
    Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), khususnya pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
    “Ke depan, kami akan terus berkeliling ke setiap kecamatan, fokus sesuai permasalahan masing-masing. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga mengedukasi warga tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat,” ungkap Munjirin.
    Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menghadiri peletakan batu pertama (
    groundbreaking
    ) pembangunan
    septic

    tank
    skala rumah tangga di Rusunami Bidara Cina, Jakarta Timur, pada Senin (28/7/2025).
    Pembangunan
    septic

    tank
    ini ditujukan untuk mengatasi kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS) di kawasan padat penduduk yang masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah Jakarta.
    “Persoalan buang air besar sembarangan ini masih menjadi persoalan yang mendapatkan perhatian kami, Pemprov Jakarta, walaupun dibandingkan daerah lainnya sebenarnya di Jakarta sudah relatif cukup rendah,” ucap Pramono di lokasi, Senin.
    Program pembangunan
    septic

    tank
    ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jakarta dengan sektor swasta melalui program
    Corporate Social Responsibility
    (CSR), serta didukung oleh swadaya masyarakat.
    Pramono mengatakan, Pemprov Jakarta secara serius dan bersungguh-sungguh menyelesaikan persoalan sanitasi ini dengan bekerja sama bersama ahli biogas dari Ratu Biogas Indonesia yang berasal dari Kediri.
    “Intinya yang seperti ini, partisipasi CSR siapa pun yang terlibat kami mengucapkan terima kasih,” kata Pramono.
    Ia menjelaskan, sebelum
    septic

    tank
    dibangun, limbah domestik dari warga kerap dibuang langsung ke saluran air atau sungai. Kebiasaan ini tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat.
    Untuk mempercepat penanganan masalah sanitasi, Pramono meminta para wali kota serta pengurus wilayah (RW) untuk aktif memetakan dan melaporkan daerah-daerah yang belum memiliki sistem pembuangan limbah yang layak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono sudah lakukan pengaturan agar pedagang Pasar Barito direlokasi

    Pramono sudah lakukan pengaturan agar pedagang Pasar Barito direlokasi

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan sudah melakukan pengaturan agar para pedagang di Lokasi Sementara (Loksem) Pasar Hewan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bisa direlokasi dengan baik ke Lenteng Agung.

    “Kami juga sudah menyiapkan relokasinya, kemudian kami atur mereka bisa berpindah dengan baik,” kata dia di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu.

    Dia menyampaikan, para pedagang sudah setuju untuk direlokasi. Adapun relokasi mereka, imbuh Pramono, bukan untuk kepentingan perseorangan melainkan publik.

    “Mereka sudah menandatangani karena memang ini kan bukan untuk kepentingan perseorangan, ini kepentingan publik dan mereka ketika mau menempati tempat itu sudah menandatangani, bersedia kapan saja (direlokasi),” katanya.

    Relokasi pedagang di Loksem Pasar Hewan Barito merupakan bagian dari upaya revitalisasi ruang terbuka hijau dan taman kota demi meningkatkan kualitas lingkungan hidup warga Jakarta.

    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menetapkan jadwal relokasi pedagang Loksem Jalan Barito hari ini. Pemkot Jaksel membidik Jalan Raya Lenteng Agung Timur, RT 07/07, Lenteng Agung, Jagakarsa, sebagai lokasi baru bagi pedagang hewan yang direlokasi.

    Di sana, pemerintah menyediakan lahan seluas 7.600 meter persegi (m2) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menampung pedagang.

    Relokasi dilakukan untuk mendukung penataan kawasan taman di lokasi tersebut yakni Taman Leuser, Taman Ayodhya dan Taman Langsat. Penataan ketiga taman itu ditargetkan bisa rampung pada Desember 2025.

    Dalam kesempatan berbeda, Wali Kota Jakarta Selatan, Muhammad Anwar, menyatakan siap mendukung penuh proses relokasi, termasuk menyiapkan kendaraan angkut bagi para pedagang.

    Para pedagang juga diberikan kebebasan untuk memilih lokasi usaha sementara, baik di wilayah Jakarta Selatan maupun di wilayah lain, agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.

    “Kami juga akan membantu pemindahan barang pedagang sesuai permintaan, dan melibatkan unsur kelurahan, kecamatan, Satpol PP Jakarta Selatan, serta Dinas PPKUKM dalam prosesnya, termasuk penggunaan kendaraan Satpol PP,” katanya.

    Dia menambahkan, sejak beberapa hari terakhir sudah banyak pedagang yang pindah secara mandiri ke pasar tujuan masing-masing.

    “Jika lokasi ini sudah benar-benar kosong, kewenangannya sepenuhnya akan berada di tangan Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti,” demikian kata Anwar.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.