Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Mantan Ketua TKD Prabowo-Gibran Ditunjuk jadi Komisaris Jakpro

    Mantan Ketua TKD Prabowo-Gibran Ditunjuk jadi Komisaris Jakpro

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran untuk wilayah Jakarta Selatan Kreshna Putra ditunjuk sebagai salah satu Komisaris PT Jakarta Propertindo atau Jakpro (Perseroda).

    Keputusan penunjukkan Kreshna Putra dilakukan melalui Rapat Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS). Kreshna mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas amanah yang dipercayakan kepadanya.

    “Saya sampaikan terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta, khususnya Pak Gubernur Pramono Anung atas kepercayaan yang diberikan kepada saya ini,” ucapnya dilansir dari Antara, Selasa (5/8/2025). 

    Setelah dilantik, dia berkomitmen untuk fokus sebagai komisaris Jakpro dan akan melepaskan semua jabatannya di Partai Golkar.

    “Saya siap melepas semua jabatan yang terkait dengan Partai Golkar dan fokus di Jakpro,” kata dia.

    Sebagai informasi, Kreshna menjabat Ketua DPD II Partai Golkar Jakarta Selatan sejak 2023. Kemudian ia dipercaya menjadi Ketua TKD Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk wilayah Jakarta Selatan pada Pilpres 2024. 

    Selain Kreshna, rapat KPPS juga memutuskan dan menetapkan dua komisaris lainnya, yakni Sahrin Hamid dan Syaefuloh Hidayat, serta Lusiana Herawati sebagai Komisaris Utama Jakpro. Lusiana saat ini menjabat sebagai Kepala Bapenda DKI Jakarta. 

    Adapun, Sahrin Hamid sebelumnya dikenal sebagai juru bicara Anies Baswedan selama periode kampanye Pilpres 2024. 

    Sementara itu, VP Corporate Secretary Jakpro Yeni Widayanti mengatakan susunan Dewan Komisaris tersebut mencerminkan kesinambungan dan komitmen Jakpro dalam memperkuat aspek pengawasan, sekaligus memberi ruang bagi perspektif baru dalam menjawab tantangan pembangunan kota.

    Menurut dia, perubahan itu dilakukan secara terukur dan bertujuan mendukung visi jangka panjang perusahaan.

    “Perubahan komposisi Dewan Komisaris merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat struktur tata kelola sekaligus menyelaraskan dengan kebutuhan pengembangan proyek-proyek strategis di Jakarta,” papar Yeni.

    Dia optimistis sinergi antara pengalaman dan semangat baru akan membawa dampak positif dalam perjalanan Jakpro ke depan.

    Jakpro memegang mandat penting dalam pelaksanaan sejumlah proyek prioritas Ibu Kota. Dari pembangunan LRT Jakarta Fase 1B, pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS), revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), hingga pengembangan kawasan hijau dan hunian terpadu.

    Dia menegaskan komitmen Jakpro untuk terus menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, berbasis inovasi, dan selaras dengan arah kebijakan Pemprov DKI Jakarta.

    “Kami percaya bahwa kepemimpinan yang kuat di level Dewan Komisaris akan memperkuat arah tersebut,” kata dia.

  • HUT RI, tarif transportasi umum di Jakarta cuma Rp80

    HUT RI, tarif transportasi umum di Jakarta cuma Rp80

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan tarif khusus untuk seluruh transportasi umum sebesar Rp80 dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan selain transportasi umum Jakarta, nantinya Transjabodetabek juga diberlakukan tarif Rp80 saat 17 Agustus mendatang.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dengan Kementerian Sekretaris Negara, kami diminta untuk semua transportasi di Jakarta dan Jabodetabek dikenakan biaya Rp80,” kata Pramono saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Transportasi umum dengan tarif khusus sebesar Rp80 tersebut berlaku untuk Transjakarta, MRT, LRT (rute Velodrome-Pegangsaan Dua), KRL Commuter Line dan angkutan Jaklingko.

    Tak hanya itu, Pemprov DKI juga masih memberlakukan kebijakan insentif perpajakan daerah berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) hingga 31 Agustus 2025.

    Dengan adanya kebijakan insentif tersebut, masyarakat cukup membayar pokok pajaknya tanpa tambahan denda atau bunga keterlambatan.

    Kebijakan itu diberlakukan dalam rangka memperingati HUT DKI Jakarta sekaligus HUT ke-80 RI sebagai bentuk insentif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu.

    Lebih lanjut, terkait acara HUT Kemerdekaan RI, Pramono menjelaskan Pemprov DKI Jakarta tidak menggelar acara khusus, hanya upacara bendera di lapangan Balai Kota.

    “Kami tentunya di sini (Balai Kota) upacara bendera,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator minta Pemprov tambah CCTV di lokasi rawan kejahatan

    Legislator minta Pemprov tambah CCTV di lokasi rawan kejahatan

    Ilustrasi – Kamera pengawas atau \’closed circuit television\’ (CCTV) terpasang di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (23/1/2020). Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menerapkan tilang elektronik atau \’electronic traffic law enforcement\’ (ETLE) untuk pengendara sepeda motor di sepanjang Jalan Sudirman – MH Thamrin dan jalur koridor 6 Trans-Jakarta Ragunan-Dukuh Atas mulai awal Februari 2020. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp)

    Legislator minta Pemprov tambah CCTV di lokasi rawan kejahatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 07:19 WIB

    Elshinta.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI agar menambah kamera pengawas (CCTV) dan layanan internet gratis JakWifi, terutama di lokasi yang rawan kejahatan serta fasilitas umum.

    “Penambahan titik CCTV dan JakWifi harus dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan aktual dan analisis tingkat kerawanan wilayah,” kata Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Jupiter saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, penting bagi Pemprov DKI untuk memetakan penambahan CCTV dan JakWifi dengan mengidentifikasi area prioritas, seperti area publik rawan kejahatan, persimpangan jalan, dan fasilitas umum. Beberapa area publik yang perlu ditambah CCTV, antara lain gang sempit, area parkir gelap, dan tempat umum lainnya yang dianggap rawan tindak kejahatan.

    Penambahan CCTV dan JakWifi tersebut, lanjut dia, bertujuan meningkatkan keamanan dan ketertiban, sesuai dengan rekomendasi Komisi A DPRD DKI Jakarta. Dia juga meminta Pemprov DKI agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja JakWifi, termasuk tingkat utilisasi serta dampak layanannya.

    Evaluasi itu dinilai penting untuk mengukur efektivitas dan efisiensi program tersebut bagi masyarakat, termasuk perubahan maupun perbaikan dalam implementasinya.

    “Titik-titik yang kurang produktif perlu direlokasi ke lokasi-lokasi yang lebih tepat,” kata dia.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan saat ini DKI memiliki 1.500 unit kamera pengawas atau CCTV yang tersebar di seluruh wilayah.

    “Sebenarnya, CCTV secara keseluruhan sudah ada 1.400, hari ini ditambah 100, jadi 1.500. Ditempatkan di tempat-tempat strategis, termasuk 12 taman yang baru dan taman yang kita buka 24 jam,” kata Pramono, Rabu (25/5).

    Sementara itu, dikutip dari laman resmi jakarta.go.id, layanan internet gratis atau JakWifi telah tersedia di sejumlah kota dan kabupaten, yakni, Jakarta Barat sebanyak 1.743 titik, Jakarta Pusat sebanyak 2.021 titik, Jakarta Selatan sebanyak 2.250 titik, Jakarta Timur sebanyak 1.074 titik, Jakarta Utara sebanyak 1.115 titik dan Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 35 titik.

    Sumber : Antara

  • Eks Ketua TKD Prabowo-Gibran ditunjuk jadi Komisaris Jakpro 

    Eks Ketua TKD Prabowo-Gibran ditunjuk jadi Komisaris Jakpro 

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran untuk wilayah Jakarta Selatan Kreshna Putra ditunjuk menjadi salah satu Komisaris PT Jakarta Propertindo atau Jakpro (Perseroda) melalui Rapat Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS).

    Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Kreshna mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas amanah yang dipercayakan kepadanya.

    “Saya sampaikan terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta, khususnya Pak Gubernur Pramono Anung atas kepercayaan yang diberikan kepada saya ini,” ucap dia.

    Dia pun berkomitmen untuk fokus sebagai komisaris Jakpro, dan akan melepaskan semua jabatannya di Partai Golkar.

    “Saya siap melepas semua jabatan yang terkait dengan Partai Golkar dan fokus di Jakpro,” kata dia.

    Kreshna menjabat Ketua DPD II Partai Golkar Jakarta Selatan sejak 2023. Kemudian ia dipercaya menjadi Ketua TKD Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk wilayah Jakarta Selatan pada Pilpres 2024.

    Selain Kreshna, rapat KPPS juga memutuskan dan menetapkan dua komisaris lainnya, yakni Sahrin Hamid dan Syaefuloh Hidayat, serta Lusiana Herawati sebagai Komisaris Utama Jakpro.

    Sementara itu, VP Corporate Secretary Jakpro Yeni Widayanti, Senin (4/8), mengatakan susunan Dewan Komisaris tersebut mencerminkan kesinambungan dan komitmen Jakpro dalam memperkuat aspek pengawasan, sekaligus memberi ruang bagi perspektif baru dalam menjawab tantangan pembangunan kota.

    Menurut dia, perubahan itu dilakukan secara terukur dan bertujuan mendukung visi jangka panjang perusahaan.

    “Perubahan komposisi Dewan Komisaris merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat struktur tata kelola sekaligus menyelaraskan dengan kebutuhan pengembangan proyek-proyek strategis di Jakarta,” papar Yeni.

    Dia optimistis sinergi antara pengalaman dan semangat baru akan membawa dampak positif dalam perjalanan Jakpro ke depan.

    Jakpro memegang mandat penting dalam pelaksanaan sejumlah proyek prioritas Ibu Kota. Dari pembangunan LRT Jakarta Fase 1B, pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS), revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), hingga pengembangan kawasan hijau dan hunian terpadu.

    Dia menegaskan komitmen Jakpro untuk terus menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, berbasis inovasi, dan selaras dengan arah kebijakan Pemprov DKI Jakarta.

    “Kami percaya bahwa kepemimpinan yang kuat di level Dewan Komisaris akan memperkuat arah tersebut,” kata dia.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perlawanan Pedagang Pasar Barito Tolak Direlokasi ke Tempat Baru Megapolitan 5 Agustus 2025

    Perlawanan Pedagang Pasar Barito Tolak Direlokasi ke Tempat Baru Megapolitan 5 Agustus 2025

    Perlawanan Pedagang Pasar Barito Tolak Direlokasi ke Tempat Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan memberikan tenggat waktu hingga Minggu (3/8/2025) kepada para pedagang Pasar Barito untuk mengosongkan kios mereka.
    Namun, sehari setelah tenggat waktu pengosongan, sejumlah pedagang masih beraktivitas seperti biasa. Mereka bersikeras menolak relokasi, baik ke salah satu pasar milik PD Pasar Jaya maupun ke Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
    Salah satunya Yati (60), pemilik warung bakso. Ia sengaja membuka warungnya lebih pagi meski pengunjung sepi sebagai bentuk solidaritas terhadap sesama pedagang.
    “Untuk memperjuangkan tempat ini, untuk solidaritas juga buat pedagang yang lain, makanya saya buka dari pagi sekalian,” ujar Yati saat ditemui
    Kompas.com
    di lapaknya, Senin (4/8/2025).
    Yati biasanya membuka warung pukul 14.00 WIB. Namun, pada Senin kemarin ia berangkat dari rumahnya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, lebih pagi dan sudah berjualan pukul 09.00 WIB.
    “Ada yang ngosongin, rata-rata mereka takut, karena selama mereka dagang enggak pernah ada konflik, tiba-tiba dihadapin sama yang kayak begini, jadinya ya takut, enggak bisa disalahin juga,” ujarnya.
    sebagian besar pedagang memilih bertahan karena mempersoalkan lokasi baru di Lenteng Agung, Jagakarsa, yang masih berupa lahan kosong.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    , lahan seluas 7.000 meter persegi itu memang belum dibangun apa-apa. Permukaannya tak rata, hanya menyisakan lantai bekas gedung perkantoran di bagian depan.
    Plang putih besar terpasang di sana, bertuliskan rencana pembangunan Kantor Satpol PP Jagakarsa.
    Sementara itu, bekas bangunan indekos di bagian belakang sudah tak ada. Lahan di bagian bawah masih ditumbuhi rerumputan dan beberapa pohon.
    Di ujung kanan terdapat lapangan olahraga milik warga, sementara di ujung kiri ada kebun yang dirawat ibu-ibu PKK RW 007 Lenteng Agung.
    Oleh karena itu, tak heran apabila pedagang menolak direlokasi ke tempat yang berlokasi di sisi timur Stasiun Lenteng Agung. Mereka juga tak tahu kapan bisa pindah ke sana karena belum adanya bangunan yang bisa mereka gunakan.
    “Harusnya dari sebelum digembar-gembor itu sudah ada pembangunannya, pedagang tinggal ngisi, bukannya masih hutan begitu,” kata Yati.
    Pemkot Jakarta Selatan memberikan sejumlah opsi relokasi sementara untuk para pedagang sembari menunggu pasar baru di Lenteng Agung dibangun, antara lain Mampang Prapatan, Pondok Labu, Pondok Indah, Tebet Barat, Tebet Timur, Bata Putih, dan Kebayoran Lama.
    Namun, setelah meninjau, pedagang menilai fasilitas pasar tersebut kurang memadai, apalagi bagi pedagang lanjut usia (lansia).
    Yati mengatakan, di Pasar Jaya Mampang Prapatan, kios berada di lantai dua, sedangkan toilet hanya di lantai satu. Hal ini dinilai menyulitkan pedagang karena harus mengangkut air melalui tangga ke lantai atas.
    “Minimal toilet lah, supaya enggak susah naik-naik bawa air, di sini kan banyak yang sepuh pedagangnya,” ucap Yati.
    Sementara itu, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Burung Barito, Karno (64), menjelaskan, para pedagang kerap membawa barang berat. Fasilitas berupa tangga dinilai tidak memadai bagi pedagang lansia.
    “Kalau yang sudah disurvei, posisinya itu ada di lantai 2 atau 3. Kalau kayak saya, disuruh angkat-angkat pasir kucing keburu pingsan ya,” tutur Karno.
    Advokat dari Solidaritas Pemasok dan Pedagang Pasar (SP3), Doly Daely, menilai karakteristik Pasar Jaya tidak cocok dengan komoditas pedagang Pasar Barito yang menjual hewan dan perlengkapannya.
    “Di Pasar Jaya itu identiknya kan para pedagang sembako. Bagaimana kami mencampurkan pedagang sembako dengan pedagang burung? Nah itu,” kata Doly.
    Saat pedagang masih beraktivitas, sejumlah petugas Kelurahan Pela Mampang mendatangi kios mereka untuk meminta tanda tangan persetujuan pengosongan.
    Awalnya dua petugas meminta pedagang mengisi nama dan tanda tangan di kertas kosong dengan alasan pendataan. Lalu, mereka menempelkan surat persetujuan pengosongan kios pada toko yang tutup.
    Aksi ini diketahui tim advokat. Bersama pedagang, mereka menolak. Salah satu pedagang bahkan meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menemui mereka.
    “Gubernur belum turun di sini, Pak! Peduliin masyarakat, Pak! Kami UMKM juga!” teriak salah satu pedagang.
    Petugas akhirnya mundur dan menghentikan kegiatan. Surat yang ditempel dicopot pedagang dan tim advokat, lalu disimpan untuk dilaporkan ke Ombudsman karena terdapat kalimat pembongkaran pasar oleh pihak kelurahan di akhir surat itu.
    “(Surat) akan kami laporkan ke Ombudsman,” kata Doly.
    Pedagang berharap relokasi ditunda hingga pasar baru di Lenteng Agung siap digunakan. Namun, mereka ingin tetap berdagang di Pasar Burung Barito karena nilai historis dan popularitasnya.
    Sebagai informasi, relokasi ini berkaitan dengan proyek pembangunan Taman ASEAN atau Taman Bendera Pusaka yang akan menggantikan Pasar Barito. Proyek ini merupakan bagian dari rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperluas ruang terbuka hijau (RTH).
    Taman Bendera Pusaka nantinya akan menggabungkan tiga taman yang sudah ada sebelumnya, yakni Taman Leuser, Taman Ayodhya, dan Taman Langsat. Proyek taman Bendera Pusaka tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2025.
    Pemerintah menyebut taman ini akan menjadi ruang publik baru yang ikonik. Saat Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, Taman Bendera Pusaka diharapkan menjadi simbol identitas baru Jakarta sebagai Ibu Kota ASEAN, mengingat gedung Sekretariat ASEAN berada di kawasan tersebut.
    “Jadi, ini adalah untuk menjadikan kawasan Blok M sebagai pusat transportasi dan perbelanjaan, dan yang kedua sebagai City ASEAN. Jadi, rencananya taman itu akan menunjang taman-taman di ASEAN yang ada di wilayah Jakarta Selatan,” kata Walikota Jakarta Selatan, M. Anwar, di Jakarta, Selasa (1/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Atasi Kemiskinan, Pemprov DKI Terapkan 7 Strategi Ini – Page 3

    Atasi Kemiskinan, Pemprov DKI Terapkan 7 Strategi Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta fokus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, sebagai respons cepat dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial yang terjadi di Ibu Kota.  

    “Fokus kami bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga mempersempit kesenjangan. Kami ingin memastikan pertumbuhan ekonomi Jakarta lebih merata dan adil,” ungkap Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati. 

    “Beban ekonomi makin berat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kami akan mengambil tujuh langkah cepat untuk mengatasi kemiskinan baru dan menekan ketimpangan,” ujar Suharini di Balai Kota Jakarta, pada Senin (28/7).

    Pemprov DKI pun segera menyiapkan tujuh langkah strategis yang akan dilakukan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ini.

    1. Memperluas dan memperkuat bantuan sosial (bansos), dengan menyasar kelompok hampir miskin dan masyarakat yang baru jatuh miskin akibat tekanan ekonomi. Gubernur Pramono terus menyalurkan bansos sebagai langkah cepat untuk merespons kondisi ekonomi terkini warga Jakarta. 

    Adapun bansos yang disalurkan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial DKI Jakarta, antara lain melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) dengan jumlah penerima manfaat mencapai 149.687. Bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp300.000 per bulan. 

    Dikutip dari situs Dinas Sosial DKI Jakarta, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin, mengatakan, pencairan bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas dan anak-anak dari keluarga prasejahtera.

    Leni (42), yang bekerja sebagai driver salah satu layanan antar makanan menyebutkan bahwa bansos yang diberikan Pemprov DKI sangat membantu kehidupan sehari-harinya. 

    “Kalau bansos Alhamdulillah ikut merasakan manfaatnya. Saya daftarin anak biar dapet KJP. Selain itu kakak saya juga disabilitas, tapi bukan disabilitas dari lahir. Dia pernah kecelakaan terus tidak bisa berjalan lagi. Nah, dia juga dapat bansos untuk disabilitas. Semoga ke depannya pemerintah juga kasih bantuan-bantuan lain dan lebih memperhatikan masyarakat kayak kita gini,” cerita Leni. 

    2. Mengendalikan inflasi pangan dan energi, melalui intervensi harga pasar, subsidi ongkos distribusi, serta memperkuat cadangan pangan strategis. Kenaikan harga bahan pokok yang tidak stabil membuat masyarakat menengah ke bawah merasakan dampaknya. 

    Pengendalian inflasi pangan selama ini konsisten dilakukan oleh Pemprov DKI. Misalnya, operasi pasar besar-besaran untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok jelang Ramadan. Pemprov DKI terus melakukan pengendalian lewat intervensi harga pasar, subsidi ongkos distribusi dan memperkuat cadangan pangan strategis. 

    3. Meningkatkan akses terhadap hunian dan layanan dasar dengan menyediakan hunian terjangkau dan subsidi untuk listrik, transportasi publik, serta pendidikan. Pemprov DKI terus menggenjot akses hunian layak ini lewat berbagai program, salah satunya lewat penyediaan rusunawa melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP). 

    “Selama ini para penghuni nyaman bertempat tinggal di Rusunawa karena mendapatkan banyak fasilitas dan program bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Berbagai program tersebut sebetulnya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup warga rusun,” ujar Kepala Dinas PRKP DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, Jumat (14/2).

    Dewi (33), seorang ibu rumah tangga memilih tinggal di rusunawa Rawa Bebek, Jakarta Timur, bersama suami dan anaknya karena lebih nyaman. 

    “Kalau tinggal di rusunawa memang jadi pilihan karena harga sewanya murah. Apalagi kalau di Rawa Bebek sini kan deket ya mau ke mana-mana, terus fasilitas lengkap, keamanan juga bagus. Kalau pemerintah DKI mau memperbanyak tempat kayak gini sih bagus banget ya, jadi kita yang tinggal di Jakarta ada banyak pilihan gitu,” ungkap Dewi. 

    Sementara itu, subsidi transportasi publik juga terus dilakukan lewat armada TransJakarta dan TransJabodetabek. Dalam hal ini, Pemprov DKI sudah mengajukan anggaran tambahan dalam perubahan APBD sebesar Rp300-400 miliar. 

    “Itu sebagian untuk Transjabodetabek dan sebagian lagi untuk kebutuhan layanan dalam kota,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo yang dikutip dari Antaranews.

    4. Mendorong penciptaan kerja formal, termasuk perluasan program padat karya, pelatihan keterampilan digital, penguatan UMKM, dan kemitraan dengan sektor swasta. Pemprov DKI Jakarta telah meluncurkan berbagai program strategis terkait pembukaan lapangan kerja dan mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif. 

    Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan, job fair saat ini diadakan setiap bulan, bahkan dalam beberapa bulan bisa diadakan tiga kali. “Kita mengadakan job fair sebulan sekali, tidak lagi tiga bulan sekali, karena ini penting untuk menekan tingkat pengangguran terbuka yang masih, 6,1 persen,” ujar Hari. 

    Terkait hal ini, Bambang (45) yang berprofesi sebagai seniman jalanan di kawasan Monas menaruh harapan tinggi kepada Pemprov DKI Jakarta untuk membuka akses lapangan kerja seluas-luasnya. 

    “Kalau memang ada rencana pemerintah DKI memperbanyak lapangan kerja, harapan saya sih semoga terwujud. Soalnya anak saya baru lulus sekolah, waktunya cari kerja,” ungkap Bambang. 

    Selain job fair, Pemprov DKI Jakarta membuka beragam pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan reguler, hingga Mobile Training Unit (MTU) untuk melatih warga agar siap kerja atau buka usaha.

    5. Memberi insentif kepada pelaku usaha yang mempekerjakan kelompok rentan, serta memperluas layanan publik di wilayah padat penduduk. Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif kepada para pelaku usaha. Terbaru adalah insentif pajak untuk hotel dan restoran. 

    6. Membangun pondasi dan menyusun indikator untuk menjawab kebutuhan konkret warga, seperti penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi hijau, serta penguatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

    7. Mewujudkan Jakarta Fund untuk memperkuat investasi yang mendukung perekonomian Jakarta. Program ini termasuk program unggulan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang tujuannya sebagai sumber dana baru bagi Jakarta, termasuk untuk menekan angka ketimpangan sosial. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah pusat, lembaga filantropi, dan dunia usaha, guna menciptakan perlindungan sosial yang adaptif dan penciptaan kerja yang berkelanjutan.

    Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo menyatakan, Jakarta Fund adalah ide baru yang dikomunikasikan dengan pemerintah pusat dan stakeholders agar mendapatkan landasan hukum dan benchmark yang baik. 

    “Jadi, saat ini kita masuk dalam fase kajian dan juga koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Negeri, dan juga INA termasuk dan antara-antara. Sebagai awal juga, kami bersama dengan beberapa pihak mengadakan semacam leader forum, leader talks untuk mendengarkan masukan sekaligus melakukan sosialisasi awal,” ungkap Prastowo.

    (*)

  • Solidaritas Barito minta petugas tunjukkan SK Gubernur kosongkan kios

    Solidaritas Barito minta petugas tunjukkan SK Gubernur kosongkan kios

    Jakarta (ANTARA) – Solidaritas Usaha Rakyat Aliansi Barito Tolak Otoriter (Suara Barito) meminta petugas gabungan untuk menunjukkan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI tentang pengosongan kios terkait relokasi dalam pembangunan Taman ASEAN.

    “SK Gubernur mohon diperlihatkan. Tunjukkan,” kata salah satu tim advokat Solidaritas Pemasok Pedagang Pasar (P3), Fahmi Akbar kepada petugas di kawasan Barito Jakarta Selatan, Senin.

    Fahmi menegaskan itu kepada petugas gabungan yang terdiri dari kelurahan, anggota Satpol PP, TNI dan Polri setelah tiba di lokasi sekitar pukul 14.46 WIB.

    Dia menegaskan adanya aturan yang berlaku untuk melindungi hak-hak pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.

    “Padahal di dalam Undang-Undang (Nomor) 20 Tahun 2008, pemerintah wajib melindungi UMKM,” ucapnya.

    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan berkomitmen memberikan sosialisasi dan imbauan kepada para pedagang lokasi sementara (loksem) kode JS 25, 26, dan 30 untuk secara sukarela mengosongkan kios.

    Pihaknya akan melakukan penataan dan pembongkaran di tempat itu yang merupakan aset milik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebutkan, para pedagang di Pasar Hewan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sudah menyetujui untuk dipindahkan ke lokasi sementara sejak Minggu (3/8).

    Kemudian, pedagang diberikan pilihan lokasi pindah ke pasar binaan Perumda Pasar Jaya seperti di Mampang, Pondok Indah, Pondok Labu, Tebet Barat, Tebet Timur, Bata Putih dan Kebayoran Lama.

    Pemprov DKI Jakarta akan menggabungkan tiga taman yakni Taman Leuser, Taman Ayodhya dan Taman Langsat di Jakarta Selatan menjadi Taman Utama ASEAN yang ditargetkan bisa diresmikan pada Desember 2025.

    Untuk mendukung rencana tersebut, pedagang hewan di Pasar Barito, Jakarta Selatan, perlu direlokasi ke lokasi lain.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dinilai Pramono Aneh, DPRD Justru Anggap Usulan Kartu Janda Jakarta Bentuk Kepedulian

    Dinilai Pramono Aneh, DPRD Justru Anggap Usulan Kartu Janda Jakarta Bentuk Kepedulian

    JAKARTA – Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin memandang usulan kartu janda Jakarta yang digulirkan DPRD merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat rentan.

    Usulan ini sebelumnya diungkapkan Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta. Merespons, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai usulan kartu janda adalah hal aneh.

    “Gagasan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan kepala keluarga yang sering menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan psikologis pasca kehilangan pasangan,” kata Thamrin saat dihubungi, Senin, 4 Agustus.

    Jika Pemprov DKI berkenan dan ingin menjalankan program ini, Thamrin menyebut perlu disertai rancangan dan landasan hukum yang kuat.

    Selain itu, perlu juga dilakukan perencanaan anggaran yang matang tidak membebani APBD secara berlebihan dan tetap sesuai dengan prinsip efisiensi.

    “Kami juga mengingatkan pentingnya menjaga aspek sosial dan martabat penerima, termasuk dalam pemilihan nama program agar tidak menimbulkan stigma. Pendekatan berbasis data tetap menjadi prinsip utama dalam merancang kebijakan publik,” jelas Thamrin.

    Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta mengusulkan Pemprov DKI menerbitkan program bansos untuk para janda yang telah ditinggal suaminya.

    Hal ini disampaikan Wakil Bendahara Fraksi Gerindra DPRD DKI Jamilah Abdul Gani dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

    “Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan penerbitan program kartu janda Jakarta atau KJJ,” kata Jamilah di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin, 21 Juli.

    Jamilah berujar, usulan ini merupakan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada anggota Fraksi Gerindra dalam kegiatan reses.

    Hanya saja, tidak semua janda diusulkan mendapat kartu janda. Jika Pemprov DKI setuju, warga penerima manfaat bantuan tersebut merupakan perempuan berstatus janda yang berusia 45 tahun.

    Menanggapi terpisah, Pramono Anung menilai hal tersebut usulan yang aneh. “Aneh-aneh aja. Enggak mau jawab, aku,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 23 Juli.

  • Pedagang Pasar Barito Tolak Relokasi, Teriak Minta Pramono Turun Tangan

    Pedagang Pasar Barito Tolak Relokasi, Teriak Minta Pramono Turun Tangan

    Pedagang Pasar Barito Tolak Relokasi, Teriak Minta Pramono Turun Tangan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah petugas Kelurahan Kramat Pela, Jakarta Selatan, mendatangi
    Pasar Burung Barito
    untuk menempelkan surat pernyataan persetujuan pengosongan kios dan relokasi pedagang pada Senin (4/8/2025) siang.
    Lurah Kramat Pela, Achmad Syarief, juga ikut dalam kegiatan tersebut.
    Adapun surat itu berisi pernyataan pengosongan kios secara sukarela. Tidak ada tenggat waktu kapan para pedagang harus mengosongkan kios.
    Di bagian akhir surat, terdapat kalimat yang berbunyi rencana pembongkaran pasar oleh pihak kecamatan.
    Mulanya, dua orang petugas kelurahan mendatangi kios-kios di deretan depan yang mayoritas merupakan warung makan. Petugas menempel surat itu ke kios-kios yang kosong. 
    Mereka meminta Gubernur Jakarta, Pramono Anung, datang langsung ke Pasar Burung Barito dan berdiskusi bersama pedagang terkait rencana relokasi ini.
    “Gubernur belum turun di sini, Pak! Peduliin masyarakat, Pak! Kami UMKM juga!” teriak salah satu pedagang.
    Baru menempel surat ke beberapa kios, Tim Advokasi Solidaritas Pemasok dan Pedagang Pasar (SP3) Barito mendatangi para petugas kelurahan.
    Mewakili pedagang, tim advokasi menyerukan penolakan pengosongan kios. Tak lama, petugas kelurahan meninggalkan lokasi. 
    “Intimidasi terjadi sebelum tim advokasi mengetahui. Setelah para advokasi tahu, dari kelurahan dan kecamatan mundur dan pulang secara perlahan-lahan,” kata Doly Daely, salah satu kuasa hukum dari Tim Advokasi SP3 saat dikonfirmasi.
    Sementara, surat berisi pernyataan pengosongan kios dan pembongkaran pasar yang sempat ditempel ke kios-kios pedagang langsung dicopot oleh tim kuasa hukum.
    “(Surat) akan kami laporkan ke Ombudsman,” kata Doly.
    Selain menempel surat ke kios kosong, petugas kelurahan juga disebut meminta tanda tangan persetujuan pengosongan kios dan pembongkaran pasar langsung ke para pedagang yang datang ke lokasi. Sedikitnya ada 11 pedagang yang telah memberikan tanda tangan.
    Yati (60), salah satu pedagang, mengaku diminta membubuhkan tanda tangannya di selembar kertas kosong. Menurut Yati, petugas meminta tanda tangan untuk mendata pedagang.
    “Dia bilangnya buat pendataan pedagang, bukan buat mengosongkan (kios),” kata Yati kepada
    Kompas.com
    , Senin (4/8/2025).
    Yati mengaku terpaksa membubuhkan tanda tangannya lantaran petugas kelurahan yang mendatanginya bukan cuma satu orang. Selain itu, sebelum Yati, ada pedagang lain yang sudah dimintai tanda tangan.
    “Tadinya cuma dua, terus tiba-tiba dikerubungin warung saya, ya jadinya kan enggak nyaman,” ujarnya.
    Yati baru menyadari tanda tangan itu ia bubuhkan sebagai persetujuan pengosongan kios dan pembongkaran pasar ketika ia membaca surat yang ditempel di kios lain yang sudah kosong.
    “Pas saya baca isi suratnya, saya kaget,” ungkap dia.
    Sementara, Kepala Paguyuban Pedagang
    Pasar Barito
    , Karno (64), berharap pengosongan kios dan pembongkaran pasar ditunda. Pasalnya, Pasar Burung Barito menjadi tempat bagi banyak pedagang menggantungkan hidup. 
    “Kalau hasilnya hasilnya ditangguhkan, ini kawan-kawan pedagang bakal syukuran, potong kambing. Mudah-mudahan ditangguhkan ya Pak Gubernur ada ya hati nuraninya,” ucap Karno.
    Sebagai informasi, rencana pembongkaran Pasar Burung Barito berkaitan dengan proyek pembangunan Taman Bendera Pusaka di wilayah tersebut. Rencananya, pedagang bakal direlokasi ke wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
    Adapun proyek relokasi ini merupakan bagian dari rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperluas ruang terbuka hijau (RTH).
    Taman Bendera Pusaka nantinya akan menggabungkan tiga taman yang sudah ada sebelumnya, yakni Taman Leuser, Taman Ayodhya, dan Taman Langsat. Proyek taman Bendera Pusaka tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2025.
    Pemerintah menyebut taman ini akan menjadi ruang publik baru yang ikonik. Saat Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, Taman Bendera Pusaka diharapkan menjadi simbol identitas baru Jakarta sebagai Ibu Kota ASEAN, mengingat gedung Sekretariat ASEAN berada di kawasan tersebut.
    “Jadi, ini adalah untuk menjadikan kawasan Blok M sebagai pusat transportasi dan perbelanjaan, dan yang kedua sebagai City ASEAN. Jadi, rencananya taman itu akan menunjang taman-taman di ASEAN yang ada di wilayah Jakarta Selatan,” kata Walikota Jakarta Selatan, M. Anwar, di Jakarta, Selasa (1/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eks Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Ditunjuk Jadi Ketua Dewas PAM Jaya Megapolitan 4 Agustus 2025

    Eks Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Ditunjuk Jadi Ketua Dewas PAM Jaya Megapolitan 4 Agustus 2025

    Eks Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Ditunjuk Jadi Ketua Dewas PAM Jaya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Ketua DPRD DKI Jakarta,
    Prasetyo Edi Marsudi
    , resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Air Minum (PAM) Jaya mulai Senin (4/8/2025).
    Kabar tersebut dia umumkan melalui akun Instagram pribadinya @prasetyoedimarsudi, pada Senin (4/8/2025).
    “Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima amanah sebagai Ketua Dewan Pengawas
    PAM Jaya
    mulai hari ini, 4 Agustus 2025,” tulis Prasetyo.
    Ia menyatakan, siap turun langsung memastikan target-target PAM Jaya tercapai melalui inovasi, sinergi, dan kolaborasi.
    “Senantiasa memberikan pelayanan maksimal dan optimal, Memastikan air bersih untuk seluruh warga jakarta. Menyediakan akses air bersih yang merata, terjangkau, dan berkelanjutan,” kata dia.
    Ia juga menekankan pentingnya menjaga sumber daya air dan meningkatkan kesadaran lingkungan.
    “Kita melangkah bersama. Bersama-sama menjaga sumber daya air demi masa depan yang berkelanjutan. Edukasi terus air perpipaan, gas kampanye terus kesadaran lingkungan. Gaspolll
    PAM JAYA
    ! Jaya, Jaya Jaya!,” kata Prasetyo.
    Dalam catatan
    Kompas.com
    Prasetyo merupakan politikus senior PDI Perjuangan yang pernah menjabat Anggota DPRD DKI Jakarta (2013-2014) dan Ketua DPRD DKI Jakarta (2014-2024).
    Pada Pilkada 2024, ia juga menjadi Ketua Harian Tim Pemenangan pasangan Pramono Anung-Rano Karno.
    Selain itu, Prasetyo pernah memimpin sejumlah organisasi, seperti Banteng Muda Indonesia DKI Jakarta, Pemuda Demokrat Indonesia DKI Jakarta, dan Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.