Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Pemekaran Kelurahan Kapuk Jakarta Barat masuk tahap kajian

    Pemekaran Kelurahan Kapuk Jakarta Barat masuk tahap kajian

    Pemekaran wilayah dilakukan untuk mempermudah pengurusan administrasi dan layanan bagi masyarakat. 

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji pemekaran Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, setelah Pemerintah Kota Jakarta Barat resmi bersurat kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    “Kalau bersurat, sudah kita lakukan. Sekarang pemekaran itu masuk tahap kajian di Pemprov,” kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Uus mengatakan Kelurahan Kapuk akan dimekarkan menjadi tiga wilayah kelurahan, yakni Kelurahan Kapuk, Kelurahan Kapuk Selatan, dan Kelurahan Kapuk Timur, menyusul luas wilayah serta jumlah penduduk di wilayah tersebut.

    Pemekaran wilayah dilakukan untuk mempermudah pengurusan administrasi dan layanan bagi masyarakat.

    “Jadi kalau dibagi, layanan masyarakat juga semakin efektif,” kata Uus.

    Rencananya, pada tahun 2026 mendatang, kantor kelurahan dari dua wilayah hasil pemekaran dapat segera dibangun segera setelah tersedia lokasi lahan.

    “Nanti kalau kajiannya sudah selesai, terus lokasi yang telah ditentukan sudah ada, tahun 2026 bisa mulai dibangun kantornya,” kata Uus.

    Sementara itu, Lurah Kapuk Achmad Subhan menjelaskan bahwa surat kepada Gubernur Pramono Anung ditujukan untuk menerbitkan Nomor Induk Kelurahan hasil pemekaran.

    “Saya dapat informasinya nanti tahun 2027 sudah rampung untuk pembangunan kantor lurah,” katanya.

    Subhan mengatakan pemekaran perlu dilakukan mengingat Kelurahan Kapuk saat ini mempunyai total sebanyak 175 ribu warga. Menurutnya, jumlah itu terlalu banyak untuk satu kelurahan.

    Selain padat penduduk, luas Kelurahan Kapuk mencapai 562,68 hektare, yang membuatnya salah satu kelurahan yang paling luas se-Jakarta.

    “(Pertimbangannya) pertama memang padatnya penduduk, kedua karena luas wilayahnya. Karena satu kelurahan tidak efektif melayani 175 ribu orang,” kata Subhan.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono jadi pembicara di tiga forum regional ASEAN di Kuala Lumpur

    Pramono jadi pembicara di tiga forum regional ASEAN di Kuala Lumpur

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Jumat (8/8/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Pramono jadi pembicara di tiga forum regional ASEAN di Kuala Lumpur
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 11 Agustus 2025 – 13:27 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan menjadi pembicara di tiga forum regional ASEAN dalam kunjungan kerjanya ke Kuala Lumpur, Malaysia, selama tiga hari mulai 11–13 Agustus 2025.

    “Agenda ini atas undangan Sekjen Kementerian Perumahan dan Pemerintahan Daerah Malaysia, Wali Kota Kuala Lumpur, dan Sekjen United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC),” ujar Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Chico Hakim ketika dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, Pramono berangkat dari Jakarta pada Minggu (10/8) dan akan kembali pada Rabu (13/8).

    Chico menjelaskan, Pramono akan hadir sebagai pembicara di ASEAN Sustainable Urbanization Forum (ASUF), Meeting of Governors and Mayors of ASEAN Capitals (MGMAC), dan ASEAN Governors and Mayors Forum (AGMF) 2025.

    “Tiga forum ini diselenggarakan Kementerian Pembangunan Pemerintah Daerah Malaysia (KPKT) bersama URBANICE Malaysia, UCLG ASPAC, UN-Habitat, serta Sekretariat ASEAN, yang mengusung tema ‘ASEAN Future Cities and Regions: Inclusivity and Sustainability’,” kata Chico.

    Dalam kegiatan itu akan membahas pembangunan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh menghadapi tantangan masa depan.

    Pramono dijadwalkan menjadi pembicara kunci (keynote speaker) di beberapa sesi, di antaranya Sambutan utama di Workshop on Digital Twins for Deep Sustainability dan pertemuan bilateral dengan Wali Kota Kuala Lumpur Dato’ Seri Tpr (Dr.) Maimunah binti Mohd Sharif pada Senin (11/8).

    Kemudian, pada Selasa (12/8) menjadi pembicara di sesi High Level 2 Charting the Local Path to ASEAN 2045 pada ASUF 2025, serta pada Rabu (13/8) menjadi pembicara di sesi ASEAN Future Cities and Regions: Inclusivity and Sustainability pada MGMAC 2025 dan memberi sambutan pada sidang AGMF 2025.

    Sumber : Antara

  • Lowongan 1.000 Petugas Damkar di Jakarta, Ini Kuota Per Wilayah Megapolitan 11 Agustus 2025

    Lowongan 1.000 Petugas Damkar di Jakarta, Ini Kuota Per Wilayah Megapolitan 11 Agustus 2025

    Lowongan 1.000 Petugas Damkar di Jakarta, Ini Kuota Per Wilayah
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka rekrutmen besar-besaran untuk 1.000 posisi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebagai petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2025.
    Kuota rekrutmen Damkar DKI Jakarta 2025 dibagi secara spesifik untuk lima wilayah Kota Administrasi.
    Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa seleksi Damkar memiliki standar lebih tinggi dibandingkan satuan kerja lain seperti PPSU, mengingat risiko dan tanggung jawab pekerjaan yang besar.
    “Kami mempersiapkan untuk damkar ini betul-betul orang yang mau bekerja dengan baik,” ujarnya di Balai Kota, Jumat (8/8/2025).
    Adapun kuota rekrutmen Damkar DKI Jakarta 2025, yakni sebagai berikut:
    Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Bayu Meghantara menegaskan, rekrutmen ini gratis dan masyarakat diminta waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan instansi.
    Pendaftaran dilakukan secara
    online
    melalui link resmi berikut:

    Proses seleksi sepenuhnya dikelola Dinas Gulkarmat dan calon pelamar diminta memantau kanal resmi demi menghindari informasi palsu.
    Pada Maret 2025, Kepala Dinas Gulkarmat saat itu Satriadi Gunawan mengumumkan kenaikan gaji PJLP Damkar lebih dari Rp 1 juta per bulan:
    “Semua petugas PJLP, pemadam kebakaran, kenaikan gaji berlaku,” kata Satriadi (24/3/2025).
    Dengan demikian, peserta yang nantinya lolos rekrutmen Damkar DKI Jakarta 2025 akan mendapatkan gaji sesuai dengan gaji baru tersebut.
    Dinas Gulkarmat menegaskan komitmen pada transparansi dan akuntabilitas di setiap tahap rekrutmen.
    Warga yang berminat diminta menyiapkan dokumen dan fisik sejak dini, serta hanya mengakses informasi dari sumber resmi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dharma Jaya perkuat profesionalisme untuk wujudkan ketahanan pangan

    Dharma Jaya perkuat profesionalisme untuk wujudkan ketahanan pangan

    Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman. ANTARA/HO-Perumda Dharma Jaya.

    Dharma Jaya perkuat profesionalisme untuk wujudkan ketahanan pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 11 Agustus 2025 – 08:37 WIB

    Elshinta.com – Perumda Dharma Jaya berkomitmen terus memperkuat profesionalisme sebagai BUMD pangan di DKI Jakarta untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian penyediaan protein hewani serta mendukung transformasi Kota Jakarta menjadi kota global yang berkelanjutan.

    “Kami terus bergerak agar menjadi perusahaan yang profesional untuk mendukung ketahanan pangan serta mendorong perekonomian berkelanjutan di Indonesia dan skala global, searah dengan visi Gubernur DKI menjadikan Jakarta sebagai kota global yang berkelanjutan,” kata Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan profesionalisme dalam mengelola BUMD juga merupakan sebuah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perusahaan. Hal ini sejalan dengan arahan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang menekankan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan yang tersistem dengan baik di setiap BUMD Jakarta.

    Dia menyampaikan, ada tiga pilar strategis yang dilakukan perusahaan untuk mendukung ketahanan pangan di Jakarta, salah satunya ketersediaan Pasokan. Hal itu untuk menjamin ketersediaan pangan protein hewani, terutama daging sapi dan ayam, melalui kemitraan dengan peternak nasional dan impor strategis dari Australia.

    Kedua, keterjangkauan harga, yang dilakukan melalui program pangan murah bersubsidi serta melalukan bazar murah. Ketiga, perluasan jaringan distribusi baik melalui “meat shop”, hub channel, pasar tradisional, serta “platform e-commerce”, dilengkapi armada pendingin dan mobil khusus bazar (Moding). Hal ini untuk memastikan kelancaran distribusi pasokan pangan.

    “Kami terus menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat di Jakarta dan memudahkan akses terhadap pangan protein hewani,” ujarnya.

    Dalam kesempatan berbeda, Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, mengatakan strategi tiga pilar tersebut merupakan formula tepat untuk menjawab tantangan pangan di Jakarta.

    Menurut dia, upaya menghadirkan pasokan daging sapi dan ayam melalui kemitraan dengan peternak nasional dan impor strategis, disertai program pangan murah bersubsidi dan bazar murah, menunjukkan keberpihakan pada kebutuhan warga, khususnya masyarakat menengah ke bawah.

    Sumber : Antara

  • Transportasi di Jakarta bisa jadi pelajaran untuk daerah lain

    Transportasi di Jakarta bisa jadi pelajaran untuk daerah lain

    Penumpang Transjabodetabek rute S61 Alam Sutera – Blok M tiba di Halte Transjakarta Blok M, Kamis (24/4/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    MTI: Transportasi di Jakarta bisa jadi pelajaran untuk daerah lain
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 11 Agustus 2025 – 09:45 WIB

    Elshinta.com – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengemukakan pembenahan transportasi umum di Jakarta bisa menjadi pelajaran untuk daerah lain, salah satunya kebijakan transportasi umum yang berkesinambungan.

    “Kesinambungan adalah kunci. Kebijakan transportasi membutuhkan waktu lebih 10 tahun untuk berbuah,” kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno di Jakarta, Senin.

    Di mana, transportasi di Jakarta terintegrasi layanan, yakni mikrotrans, bus, dan kereta serta kolaborasi lintas daerah.

    Dia mengatakan, angkutan umum seperti Transjakarta 24 jam, trotoar manusiawi, hingga integrasi tarif antarmoda merupakan hasil estafet kepemimpinan yang saling melanjutkan.

    Pada era Gubernur Sutiyoso (2004–2007) melalui peluncuran Transjakarta koridor 1, yang merupakan sistem Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara. Sutiyoso meletakkan fondasi hukum melalui Pola Transportasi Makro (PTM), cetak biru yang menjadi DNA pengembangan transportasi Ibu Kota.

    “Tanpa terobosan ini, Jakarta mungkin masih terperangkap dalam kemacetan abadi,” kata Djoko.

    Selanjutnya, era Gubernur Fauzi Bowo (2007–2012), terjadi transformasi kelembagaan Transjakarta menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberi fleksibilitas operasional.

    Kemudian, era Gubernur Joko Widodo (2012–2014), melalui Peraturan Daerah Penyelenggaraan BRT yang menjamin alokasi anggaran jangka panjang, kemudian peremajaan armada, dan sistem kontrak operator berbasis Service Level Agreement (SLA) menjadi standar baru.

    Trotoar dan jalur sepeda juga dibenahi, ada kursi-kursi disiapkan di sejumlah trotoar bagi pejalan kaki yang akan beristirahat. Pada era ini juga diluncurkan MRT Jakarta fase 1 Lebak Bulus – Bundaran HI (15,8 kilometer).

    Berikutnya, era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (2014–2017), yakni mengintegrasikan angkot ke dalam sistem BRT sebagai layanan feeder.

    “Kebijakan ini menyatukan angkutan kecil dengan transportasi massal, sekaligus membuka akses bagi warga pinggiran. Membatasi gerak sepeda motor dengan melarang beroperasi di Jalan Jenderal Sudirman dan Thamrin,” ujar Djoko.

    Pada era ini, 13 koridor Transjakarta terbangun, jaringan BRT merentang dari Taman Mini hingga Kalideres, Lebak bulus hingga Pulogadung.

    Selanjutnya, era Gubernur Anies Baswedan (2017–2022), dengan trotoar membentang sepanjang 500 km, jalur sepeda permanen menghubungkan pusat kota, dan kawasan integrasi antarmoda (seperti, Bundaran HI, CSW, Dukuh Atas) menjadi ruang hidup.

    Puncaknya, layanan terpadu JakLingko yang memperluas integrasi angkutan perkotaan dengan MRT, LRT, TransJakarta, dan KRL dalam satu kartu.

    Kemudian, era Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi dilanjutkan Gubernur Pramono Anung melalui integrasi Jabodetabek sebagai satu ekosistem transportasi.

    Kemudian, penyelesaian integrasi tarif regional menggunakan kartu JakLingko, memangkas biaya dan waktu perpindahan antarmoda, kebijakan insentif fiskal untuk pemerintah daerah penyangga yang mengembangkan BRT feeder, dan menggratiskan 15 golongan warga Jakarta menggunakan Bus Transjakarta.

    “Hasilnya, volume kendaraan pribadi masuk Jakarta turun 18 persen (2023–2025), dan waktu tempuh Bekasi–Jakarta berkurang 40 menit. Angkutan umum di Jakarta telah mengcover 89,5 persen wilayah Jakarta,” kata Djoko.

    Dia mengatakan, Jakarta kini bukan lagi kota termacet di Indonesia. Berdasarkan Indeks TomTom Traffic 2024, Jakarta berada di peringkat kelima nasional dan ke-90 dunia.

    Capaian ini, tambah Djoko, bukan kebetulan, melainkan buah transformasi sistemik yang berjalan konsisten sejak tahun 2004.

    “Tidak ada kota yang gagal membangun transportasi umum karena kurang dana, melainkan karena kurang keberanian untuk melanjutkan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Rano usul jembatan di DKI didesain buka tutup seperti di Belanda

    Rano usul jembatan di DKI didesain buka tutup seperti di Belanda

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengusulkan agar jembatan di wilayah Jakarta didesain dengan sistem buka tutup yang terinspirasi dari Negara Belanda untuk memudahkan proses pengerukan sungai yang menjadi salah satu upaya utama mengatasi banjir Jakarta.

    “Mungkin dianggap saya bercanda, coba didesain jembatan yang bisa buka tutup. Karena di Belanda ini jembatan itu fungsi buka tutup. Ini untuk apa? Misalnya kita ngeruk sini mau pindah, ini jembatan buka. Jadi istilah yang beko (excavator) itu bisa pindah ke sana,” ujar Rano saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin.

    Rano menjelaskan, pengerukan sungai merupakan program prioritas dirinya bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung sejak dilantik.

    Namun, keterbatasan ruang di Jakarta kerap menjadi kendala, terutama karena alat berat sulit masuk ke lokasi pengerukan.

    Oleh karena itu, dengan adanya jembatan buka tutup, maka alat berat akan lebih dapat menjangkau lokasi-lokasi terpencil, sehingga proses pengerukan dapat berjalan dengan lebih efisien.

    “Artinya harusnya seluruh (pengerukan). Ada di wilayah-wilayah kecil, itu teknis alat angkut atau alat keruk kita masuk ke situ sulitnya luar biasa,” ujarnya.

    Terkait usulnya tersebut, Rano mengaku dirinya sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin.

    “Itu salah satu teknis yang memang saya tawarkan kepada Kadis SDA. Artinya begini, itu sudah program gubernur wakil gubernur. Pengerukan itu adalah wajib,” katanya.

    Dalam waktu dekat, Rano juga mengaku dirinya akan pergi ke Belanda dan akan mengajak Pemerintah Belanda untuk bekerja sama dalam membangun Jakarta.

    “Mudah-mudahan saya Oktober ini ke Belanda. Kita kan sudah Sister City dengan Rotterdam. Kita akan ajak kerja sama itu,” kata Rano.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD DKI: Status PJLP harus diperjelas dalam rekrutmen petugas damkar

    DPRD DKI: Status PJLP harus diperjelas dalam rekrutmen petugas damkar

    Jakarta (ANTARA) – Komisi A DPRD DKI Jakarta menyatakan bahwa Pemprov DKI harus lebih mengintensifkan sosialisasi terkait status Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) kepada rekrutmen 1.000 petugas pemadam kebakaran agar mereka tidak berekspektasi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    “Sosialisasi status kerja itu penting agar tidak menimbulkan ekspektasi yang keliru bagi masyarakat,” kata Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan bahwa status pekerja bagi rekrutmen 1.000 petugas damkar sejak awal perlu dijelaskan sebagai PJLP, sehingga pendaftar tidak ada harapan otomatis untuk diangkat menjadi PNS di kemudian hari.

    Mujiyono memastikan bahwa Komisi A DPRD mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta yang akan merekrut 1.000 petugas damkar baru.

    Namun, pihaknya telah bersepakat agar Pemprov DKI memprioritaskan warga yang ber KTP DKI Jakarta untuk mengurangi warga Jakarta yang menganggur.

    “Komisi A mendukung penuh rekrutmen 1.000 petugas damkar sebagai langkah memperkuat pelayanan keselamatan warga. Meskipun dilakukan secara terbuka, menurut kami tetap warga Jakarta sebaiknya menjadi prioritas,” ujarnya.

    Mujiyono menekankan proses seleksi harus transparan, adil, dan bebas pungli, dengan penempatan personel yang tepat sasaran sesuai kompetensi dan kebutuhan setiap wilayah.

    “Mengingat pendaftar diperkirakan membludak, sistem pendaftaran harus siap, dilakukan secara online, dilengkapi layanan pengaduan dan mekanisme banding yang cepat,” katanya.

    Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka rekrutmen 1.000 petugas pemadam kebakaran (damkar) pada 12-14 Agustus mendatang.

    “Akan dimulai hari Selasa ini. Selasa depan ini, Selasa Rabu-Kamis selama tiga hari, kuotanya ada seribu,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, Jumat (8/8).

    Seribu personel damkar tersebut nantinya diperuntukkan bertugas di wilayah Jakarta Barat sebanyak 202 orang, Jakarta Pusat (187), Jakarta Selatan (211), Jakarta Timur (219) dan Jakarta Utara (181).

    “Untuk Pulau Seribu sementara masih dalam penanganan dan kemudian akan dikoordinasikan oleh Bupati Pulau Seribu,” kata Pram.

    Pram menjelaskan, perekrutan anggota damkar ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 dan juga peraturan gubernur (pergub) yang ada.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Datang ke Balai Kota Jakarta, ini tuntutan 30 Ketua PPPSRS

    Datang ke Balai Kota Jakarta, ini tuntutan 30 Ketua PPPSRS

    Massa datangi Balai Kota Jakarta, Senin (11/8/2025). Foto: Rizky Rian Saputra

    Datang ke Balai Kota Jakarta, ini tuntutan 30 Ketua PPPSRS
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 11 Agustus 2025 – 11:58 WIB

    Elshinta.com – Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) berjumlah 30 orang dari berbagai wilayah Jakarta mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/8/2025). Mereka menuntut Gubernur Jakarta Pramono Anung menuntaskan persoalan tarif air bersih di rumah susun.

    Ketua Umum P3RSI, Adjit Lauhatta, mengungkapkan bahwa janji pertemuan telah disampaikan Staf Khusus Gubernur, Wisnu P., saat mediasi aksi unjuk rasa besar pada 21 Juli lalu. Namun, hingga kini janji tersebut belum terealisasi.

    “Saat mediasi Unjuk Rasa Akbar ribuan Warga Rumah Susun, 21 Juli 2025 di Balai Kota, Pak Wisnu dengan yakin mengatakan bisa mempertemukan kami dengan Gubernur. Katanya, (waktu itu) Gubernur sangat sibuk sehingga belum bisa bertemu,” kata Adjit Lauhatta.

    Adjit menilai pascapertemuan tersebut, komunikasi menjadi sulit. Bahkan, Wisnu disebut ikut beralasan sibuk. “Maaf Pak, kegiatan padet dengan segala permasalah DKI Jakarta sebagai ibu kota dan permasalahan,” demikian pesan singkat Wisnu yang dibacakan Adjit.

    Menurutnya, hal ini membuat warga merasa Gubernur tidak menganggap penting persoalan tarif air yang mereka hadapi. “Kami merasa Bapak Gubernur tidak menganggap penting masalah yang dihadapi puluhan ribu warga rumah susun di Jakarta terhadap ketidakadilan penggolongan pelanggan air PAM Jaya,” tegasnya.

    Adjit menuturkan, permintaan mereka hanya ingin bertemu dan menyampaikan keberatan terkait penggolongan pelanggan air bersih yang dianggap tidak adil. Saat ini, rusun dikategorikan sebagai pelanggan Kelompok III, setara pusat bisnis dan industri, padahal fungsi utamanya adalah hunian.

    “Kami merasa persoalan ini berlarut-larut, biar ada keputusan yang pasti, warga rumah susun berencana melakukan gugatan terhadap persoalan ini. Kami sudah berkonsultasi dengan kuasa hukum. Paling lambat akhir bulan ini akan didaftarkan,” jelasnya.

    Keluhan serupa datang dari Ketua PPPSRS Kalibata City, Musdalifah Pangka, yang menyoroti beban tarif bagi warga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di rusunami subsidi. “Warga MBR harus bayar Rp12.500 per meter kubik, padahal seharusnya hanya Rp7.500. Ini jelas keliru,” tegasnya.

    Ia juga mengingatkan janji kampanye pasangan Pramono–Rano. “Kalau tarif air saja tidak adil, bagaimana bisa bicara kesejahteraan? Saya sangat kecewa Gubernur masih tidak mau berkomunikasi dengan warga rusunami. Jelas-jelas program Pemerintah yang ingin menyediakan tempat tinggal yang layak huni,” ungkapnya.

    Ketua PPPSRS Royal Mediterania Garden Residences, Yohannes, menambahkan keberatan serupa. Ia merujuk pada Pergub DKI Jakarta No. 37 Tahun 2024 yang menyebut Kelompok II sebagai kategori pelanggan rumah tangga dengan kebutuhan dasar air minum. “Kelompok III itu untuk mal, pabrik, dan pelabuhan. Kami bukan itu. Kami tinggal di rusun, bukan menjalankan bisnis,” tegasnya.

    Mereka mendesak Gubernur meninjau ulang kebijakan penggolongan pelanggan air PAM Jaya, dan mengingatkan fungsi sosial BUMD tersebut. “Sebagai BUMD, PAM Jaya harus tetap menjalankan fungsi sosialnya. Jangan korbankan warga MBR demi keuntungan,” tutup Yohannes.

     

    Sebelumnya, pernyataan Gubernur yang menyebut tarif air Jakarta “paling murah” dibanding kota lain menuai kritik. Data P3RSI menunjukkan tarif di Bogor dan Bekasi justru lebih rendah, dengan kategori pelanggan yang lebih sederhana: rumah tangga, industri, dan sosial, tanpa pembedaan rumah susun dan rumah tapak.

    Praktisi hukum rumah susun, Erlangga Kusuma, mengingatkan pejabat publik untuk berbicara berdasarkan data. “Polemik ini bukan cuma soal tarif, tapi soal ketidakadilan sistemik, mulai dari monopoli PAM Jaya hingga larangan air tanah yang membuat warga kehilangan pilihan,” tegasnya.

    Pengamat kebijakan publik, Sujoko, juga menilai klasifikasi pelanggan berdasarkan IMB sebagai kekeliruan logis. “Yang sah itu sertifikat dan pertelaan setelah bangunan selesai. IMB itu ibarat akta lahir yang belum ada namanya,” pungkasnya.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

     

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kunker ke Kuala Lumpur, Pramono jadi pembicara di forum regional ASEAN

    Kunker ke Kuala Lumpur, Pramono jadi pembicara di forum regional ASEAN

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan menjadi pembicara di tiga forum regional ASEAN dalam kunjungan kerjanya ke Kuala Lumpur, Malaysia, selama tiga hari mulai 11–13 Agustus 2025.

    “Agenda ini atas undangan Sekjen Kementerian Perumahan dan Pemerintahan Daerah Malaysia, Wali Kota Kuala Lumpur, dan Sekjen United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC),” ujar Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Chico Hakim ketika dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, Pramono berangkat dari Jakarta pada Minggu (10/8) dan akan kembali pada Rabu (13/8).

    Chico menjelaskan, Pramono akan hadir sebagai pembicara di ASEAN Sustainable Urbanization Forum (ASUF), Meeting of Governors and Mayors of ASEAN Capitals (MGMAC), dan ASEAN Governors and Mayors Forum (AGMF) 2025.

    “Tiga forum ini diselenggarakan Kementerian Pembangunan Pemerintah Daerah Malaysia (KPKT) bersama URBANICE Malaysia, UCLG ASPAC, UN-Habitat, serta Sekretariat ASEAN, yang mengusung tema ‘ASEAN Future Cities and Regions: Inclusivity and Sustainability’,” kata Chico.

    Dalam kegiatan itu akan membahas pembangunan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh menghadapi tantangan masa depan.

    Pramono dijadwalkan menjadi pembicara kunci (keynote speaker) di beberapa sesi, di antaranya Sambutan utama di Workshop on Digital Twins for Deep Sustainability dan pertemuan bilateral dengan Wali Kota Kuala Lumpur Dato’ Seri Tpr (Dr.) Maimunah binti Mohd Sharif pada Senin (11/8).

    Kemudian, pada Selasa (12/8) menjadi pembicara di sesi High Level 2 Charting the Local Path to ASEAN 2045 pada ASUF 2025, serta pada Rabu (13/8) menjadi pembicara di sesi ASEAN Future Cities and Regions: Inclusivity and Sustainability pada MGMAC 2025 dan memberi sambutan pada sidang AGMF 2025.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono Anung Kunker ke Kuala Lumpur, Bakal Jadi Pembicara di Forum Wali Kota dan Gubernur Se-ASEAN – Page 3

    Pramono Anung Kunker ke Kuala Lumpur, Bakal Jadi Pembicara di Forum Wali Kota dan Gubernur Se-ASEAN – Page 3

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menata dan menghubungkan tiga taman di sekitar kawasan Blok M, yakni Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Leuser. Ketiganya disatukan menjadi Taman Bendera Pusaka.

    Peletakan batu pertama pun telah dilakukan di Taman Langsat, Jakarta Selatan (Jaksel), oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung pada Jumat 8 Agustus 2025.

    Menurutnya, pembangunan Taman Bendera Pusaka itu tidak hanya sebagai ruang publik dan ruang terbuka hijau semata, tetapi juga sebagai infrastruktur prioritas pengendali banjir.

    “Di tempat itu selalu banjir. Maka dengan demikian apa yang akan menjadi manfaat buat lokasi yang sekarang menjadi lokasinya Taman ASEAN atau ASEAN atau Blok M yang pertama adalah penanganan banjir,” ungkapnya.

    Dengan luas kurang lebih 5,6 hektare, taman itu akan dilengkapi juga berbagai fasilitas olahraga, seperti jogging track khusus sepanjang 1,2 kilometer, lapangan bulu tangkis, lapangan tenis, dan lapangan padel.

    Pramono menyebut, penanganan banjir menjadi prioritas utama karena kawasan Blok M selama ini kerap tergenang saat musim hujan.

    Dia berujar, sistem drainase baru akan diintegrasikan dengan desain taman, sehingga dapat menampung dan mengalirkan air dengan lebih efektif.

    “Kami akan membuat sungai yang betul-betul, kalau dilihat dari atas, sungainya itu bening banget,” ucap Pramono.