Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • DKI kemarin, UMP Jakarta hingga antisipasi pengunjung Ragunan

    DKI kemarin, UMP Jakarta hingga antisipasi pengunjung Ragunan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita di DKI Jakarta pada Rabu (24/12) masih menarik untuk disimak hari ini mulai dari Ragunan siapkan 10 lokasi parkir untuk antisipasi lonjakan kendaraan hingga UMP Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp5,7 juta.

    Berikut rangkumannya:

    Ragunan siapkan 10 lokasi parkir untuk antisipasi lonjakan kendaraan

    Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan menyiapkan sebanyak 10 titik lokasi parkir untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    “Dalam rangka mengantisipasi lonjakan kendaraan, TMR telah menyiapkan lebih dari 10 titik lokasi parkir di dalam kawasan,” kata Kepala Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Endah Rumiyati di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini.

    UMP Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp5,7 juta

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo resmi mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di Ibu Kota menjadi sebesar Rp5,7 juta.

    “Setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh, pengusaha dan Pemerintah DKI Jakarta, telah disepakati untuk Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 menjadi sebesar Rp5.729.876,” kata Pramono di Balai Kota, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pramono izinkan proyek Pemprov Jakarta diselesaikan lebih awal

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengizinkan jajaran Pemerintah Jakarta untuk menyelesaikan proyek lebih awal agar tak menumpuk di akhir tahun.

    “Saya telah mengizinkan jajaran Pemerintah DKI Jakarta, hal yang berkaitan dengan proyek yang dulu selalu tendernya itu di awal tahun, sekarang bahkan di pertengahan tahun sebelumnya, saya izinkan untuk dimulai,” kata Pramono di Balai Kota, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Nataru, pengelola pelabuhan diminta jaga keselamatan penumpang kapal

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meminta pengelola pelabuhan untuk mematuhi prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelum memutuskan untuk memberangkatkan kapal demi menjaga keselamatan penumpang selama libur Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    “Saya tekankan kepada kepala pelabuhan disiplin terhadap prakiraan BMKG. Kadang-kadang BMKG melarang, tapi dipaksakan untuk berangkat. Saya bilang tidak,” kata Rano saat meninjau kesiapan penyelenggaraan operasional angkatan laut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Tahun Baru, DKI fokus galang donasi dan doa untuk korban bencana

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan perayaan Tahun Baru di Jakarta akan lebih difokuskan pada kegiatan doa bersama, serta aksi solidaritas bagi warga korban bencana di Sumatera.

    Selain mengajak masyarakat untuk berdoa, Pemprov DKI juga membuka penggalangan donasi melalui QRIS yang kini sudah mulai berjalan.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Protes UMP 2026, Buruh Bakal Demo Istana Negara hingga Balai Kota DKI Jakarta

    Protes UMP 2026, Buruh Bakal Demo Istana Negara hingga Balai Kota DKI Jakarta

    Liputan6.com, Jakarta – Kelompok buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi demonstrasi memprotes kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2026 DKI Jakarta. Aksi demo akan menyasar Istana Kepresidenan Jakarta dan Balai Kota DKI Jakarta.

    Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan, aksi demo sebagai respons buruh terhadap kenaikan UMP 2026 yang tidak sesuai dengan keinginan para pekerja. Meski, secara proses hukum pun kelompok buruh akan melayangkan gugatan ke pengadilan.

    “Secara gerakan akan ada aksi. Aksinya ada dua, ke Istana Presiden di Jakarta dan ke Balai Kota,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Rabu (24/12/2025).

    Dia mengatakan, demo buruh akan digelar paling cepat 29 Desember 2025, pekan depan. Opsi lainnya, ribuan buruh akan turun ke jalan pada pekan awal Januari 2026.

    “29 Desember kalau belum libur ya, atau udah masuk kembali atau di awal Januari, di awal Januari berarti minggu pertama Januari akan ada aksi buruh Jakarta ribuan buruh Jakarta ribuan buruh Jakarta akan aksi di Istana Negara Presiden dan Balai Kota DKI Jakarta, menolak kenaikan upah minimum,” beber dia.

    Said Iqbal memang menolak penetapan UMP DKI Jakarta menjadi Rp 5,73 juta per bulan. Angka tersebut dinilai lebih kecil dari kebutuhan hidup layak (KHL) di Ibu Kota.

    Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

    Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak besaran upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta. Buruh menolak besaran UMP 2026 hanya Rp 5,73 juta per bulan di DKI Jakarta. 

    Presiden KSPI, Said Iqbal menegaskan penolakan tersebut menyusul pengumuman kenaikan UMP oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Iqbal menolak penggunaan angka indeks tertentu 0,75 di DKI Jakarta. 

    “KSPI dan Partai Buruh, bersama aliansi serikat pekerja se-DKI Jakarta menolak kenaikan upah minimum DKI yang menggunakan indeks tertentu 0,75,” ungkap Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Rabu, 24 Desember 2025.

  • Pramono Tetapkan UMP Jakarta 2026 Naik 6,17 Persen Jadi Rp 5.729.876 Megapolitan 24 Desember 2025

    Pramono Tetapkan UMP Jakarta 2026 Naik 6,17 Persen Jadi Rp 5.729.876 Megapolitan 24 Desember 2025

    Pramono Tetapkan UMP Jakarta 2026 Naik 6,17 Persen Jadi Rp 5.729.876
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp5.729.876.
    Angka ini naik sekitar 6,17 persen atau sekitar Rp 333.115.
    “Hari ini kami mengumumkan besaran UMP setelah rapat beberapa kali antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. DKI Jakarta telah disepakati untuk kenaikan upah UMP tahun 2026 sebesar Rp 5.729.876,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/12/2025).
    Pramono menjelaskan, UMP Jakarta 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
    Sementara, UMP DKI Jakarta 2025 sebesar Rp5.396.761.
    Besaran nilai UMP berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang memuat rumus kenaikan
    upah minimum provinsi
    (UMP) hingga upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).
    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut Prabowo mempertimbangkan aspirasi banyak pihak, terutama serikat buruh, sebelum akhirnya memutuskan rumus besaran kenaikan upah.
    “Akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar: Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 – 0,9,” kata Yassierli dalam keterangan resminya, Selasa (16/12/2025) malam.
    Adapun alfa merupakan indeks tertentu yang merepresentasikan kontribusi pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono dan Wamenkes Tinjau Vaksinasi HPV Massal di Lapangan Banteng

    Pramono dan Wamenkes Tinjau Vaksinasi HPV Massal di Lapangan Banteng

    Gubernur Jakarta Pramono Anung hingga Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menghadiri acara Vaksinasi Human Papillomavirus (HPV) massal untuk 500 wanita dalam rangka perayaan hari ibu sekaligus menuju 500 Tahun Jakarta di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Selasa (23/12).

    Acara ini merupakan program pemerintah untuk mengurangi angka kematian wanita akibat kanker serviks. Benjamin menjelaskan bahwa kanker serviks memiliki daya bunuh yang tinggi dan cenderung ditemukan saat sudah stadium akut.

  • Kenaikan UMP Jakarta dari Waktu ke Waktu, Pernah Naik 49%

    Kenaikan UMP Jakarta dari Waktu ke Waktu, Pernah Naik 49%

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hari ini akan mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta tahun 2026. Hal ini sesuai batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

    “Dewan Pengupahan sudah melakukan rapat dan pembahasan berkali-kali. Rekomendasi sudah mengerucut dan meminta Gubernur DKI Jakarta untuk mengambil keputusan. Kami sedang mempersiapkan Keputusan Gubernur,” kata Pramono dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (24/12/2025).

    Jika dilihat dari waktu ke waktu, tercatat setiap tahun Pemprov DKI Jakarta selalu menaikkan UMP yang berhak diterima para pekerja. Berdasarkan catatan BPS, nilai UMP Jakarta pernah naik hingga 49,03% pada tahun 2000.

    Kala itu UMP Jakarta masih berada di level Rp 231.000, kemudian naik menjadi Rp 344.257. Sementara kenaikan upah minimal terendah terjadi pada 2022 lalu, di mana UMP Jakarta hanya naik sekitar 3,44% dari sebelumnya Rp 4.416.186 menjadi Rp 4.573.845.

    Dirangkum dari data BPS serta catatan detikcom, berikut besaran UMP Jakarta dari waktu ke waktu tahun 1999 hingga 2025:

    – UMP DKI Jakarta 1999: Rp 231.000 (naik 16,37%)
    – UMP DKI Jakarta 2000: Rp 344.257 (naik 49,03%)
    – UMP DKI Jakarta 2001: Rp 426.250 (naik 23,82%)
    – UMP DKI Jakarta 2002: Rp 591.266 (naik 37,71%)
    – UMP DKI Jakarta 2003: Rp 631.554 (naik 6,81%)
    – UMP DKI Jakarta 2004: Rp 671.550 (naik 6,33%)
    – UMP DKI Jakarta 2005: Rp 711.843 (naik 6%)
    – UMP DKI Jakarta 2006: Rp 819.100 (naik 15,07%)
    – UMP DKI Jakarta 2007: Rp 900.560 (naik 9,95%)
    – UMP DKI Jakarta 2008: Rp 972.605 (naik 8%)
    – UMP DKI Jakarta 2009: Rp 1.069.865 (naik 10%)
    – UMP DKI Jakarta 2010: Rp 1.118.000 (naik 4,50%)
    – UMP DKI Jakarta 2011: Rp 1.290.000 (naik 15,3%)
    – UMP DKI Jakarta 2012: Rp 1.529.150 (naik 18,54%)
    – UMP DKI Jakarta 2013: Rp 2.200.000 (naik 43,87%)
    – UMP DKI Jakarta 2014: Rp 2.441.000 (naik 10,9%)
    – UMP DKI Jakarta 2015: Rp 2.700.000 (naik 10,61%)
    – UMP DKI Jakarta 2016: Rp 3.100.000 (naik 14,81%)
    – UMP DKI Jakarta 2017: Rp 3.355.750 (naik 8,25%)
    – UMP DKI Jakarta 2018: Rp 3.648.036 (naik 8,71%)
    – UMP DKI Jakarta 2019: Rp 3.940.973 (naik 8,03%)
    – UMP DKI Jakarta 2020: Rp 4.267.349 (naik 8,28%)
    – UMP DKI Jakarta 2021: Rp 4.416.186 (naik 8,28%)
    – UMP DKI Jakarta 2022: Rp 4.573.845 (naik 3,44%)
    – UMP DKI Jakarta 2023: Rp 4.901.798 (naik 5,6%)
    – UMP DKI Jakarta 2024: Rp 5.067.381 (naik 3,6%)
    – UMP Jakarta 2025: Rp 5.396.761 (naik 6,5%)

    Demikian daftar kenaikan UMP Jakarta dari tahun ke tahun.

    (aid/fdl)

  • Pramono Anung Luncurkan JakTirta, Terobosan Baru Pengendalian Banjir Jakarta Senilai Rp 2,6 Triliun

    Pramono Anung Luncurkan JakTirta, Terobosan Baru Pengendalian Banjir Jakarta Senilai Rp 2,6 Triliun

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengebut proyek pengendalian banjir skala menengah bertajuk JakTirta dengan nilai kontrak mencapai Rp2,62 triliun. Proyek ini ditujukan guna memperkuat ketahanan Jakarta terhadap banjir dan rob.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, melalui proyek ini akan dilakukan penguatan sistem pompa, pembangunan embung dan waduk, hingga penguatan tanggul dan kapasitas sungai di wilayah DKI Jakarta. Proyek ini, akan dijalankan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) bersama perusahaan pelaksana.

    “Saya menyaksikan penandatanganan kontrak yang dilakukan Sumber Daya Air dengan para perusahaan yang akan menjalankan di lapangan untuk proyek banjir, penanganan proyek banjir di Jakarta yang kita namakan dengan JakTirta. Kenapa JakTirta? Jak adalah Jakarta dan Tirta adalah air,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/12/2025).

    Ia menjelaskan, proyek JakTirta mencakup empat fokus utama. Pertama, penguatan sistem polder dan pompa pengendali banjir.

    Kedua, terkait pembangunan embung dan waduk sebagai tampungan air. Ketiga, pembangunan dan penguatan tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

    “Dan juga paket-paket penanganan sungai dan kali untuk meningkatkan kapasitas dari sungai dan kali tersebut. Itulah yang kami lakukan,” kata dia.

  • Batas Akhir Pengumuman UMP Hari Ini, DKI Jakarta hingga Jabar Sampaikan Begini

    Batas Akhir Pengumuman UMP Hari Ini, DKI Jakarta hingga Jabar Sampaikan Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menginstruksikan kepada seluruh Gubernur se-Indonesia untuk segera mengumumkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

    Hal ini berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan untuk 2026. yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 16 Desember 2025 lalu.

    “Kebijakan Bapak Presiden ini sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/2023,” kata Yassierli, dalam keterangan tertulisnya.

    Mengacu pada peraturan tersebut, perhitungan kenaikan UMP 2026 adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi x Alfa), dengan rentang Alfa 0,5-0,9 poin.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026 akan diumumkan hari ini.

    “Kami akan mengumumkan besok sesuai dengan batas waktu yang diberikan,” kata Pramono dalam konferensi persnya, Selasa (23/12/2025).

    Begitu pun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dijadwalkan untuk menandatangani UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026 pada 24 Desember 2025.

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai mematangkan penetapan UMP dan UMK. Begitu pun provinsi Riau hingga Batam.

    Sumatera Utara menetapkan UMP sebesar Rp3.228.971 atau naik 7,9 persen. Sumatera Selatan menetapkan UMP Rp3.942.963 atau naik 7,10 persen.

    Kalimantan Tengah menetapkan UMP Rp3.686.138 atau naik 6,12 persen, sekaligus menetapkan UMSP. Sulawesi Utara menetapkan UMP Rp4.002.630 atau naik Rp227.205. Sulawesi Selatan menetapkan UMP Rp3.921.088 atau naik 7,21 persen.

  • Dana Kemanusiaan Terkumpul Rp3 Miliar

    Dana Kemanusiaan Terkumpul Rp3 Miliar

    JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberangkatkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Sebanyak 27 ton bantuan dilepas langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dari halaman Balai Kota Jakarta pada hari ini.

    Bantuan tersebut dikirim menggunakan 10 truk serta sejumlah kendaraan minibus. Logistik yang diberangkatkan berisi kebutuhan dasar warga terdampak bencana, mulai dari paket pangan, perlengkapan kebersihan, pakaian, obat-obatan, terpal, hingga kebutuhan mendesak lainnya.

    Dalam kegiatan itu, Pramono menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penggalangan dan pengiriman bantuan. Ia menyebut kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan dunia usaha menjadi faktor penting dalam penghimpunan bantuan kemanusiaan.

    “Atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami menyampaikan apresiasi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat memberikan manfaat bagi saudara-saudara kita yang masih terdampak banjir di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Dari kolaborasi ini telah terkumpul dana sekitar Rp3 miliar yang seluruhnya disalurkan sebagai bentuk kontribusi kemanusiaan,” ujar Pramono.

    Penggalangan bantuan tersebut melibatkan 22 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang tergabung dalam Forum Zakat (FOZ) DKI Jakarta serta Ikatan Pengusaha Cargo Nusantara (IPCN). Bantuan yang dihimpun berasal dari donasi masyarakat dan jejaring lembaga kemanusiaan.

    Pramono menilai kerja kemanusiaan lintas sektor perlu terus diperkuat, terutama dalam situasi darurat bencana. Menurut dia, jarak geografis tidak seharusnya menjadi penghalang untuk memberikan bantuan kepada daerah lain yang terdampak.

    “Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa kerja kemanusiaan akan semakin kuat ketika pemerintah, lembaga zakat, dunia usaha, dan masyarakat berjalan bersama dalam semangat tolong-menolong sebagai kekuatan bangsa,” ucapnya.

    Selain pengiriman bantuan ke wilayah Sumatra, Pramono juga menyampaikan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melanjutkan penggalangan donasi menjelang pergantian tahun. Donasi tersebut tidak hanya ditujukan bagi wilayah Sumatra, tetapi juga daerah lain yang terdampak bencana.

    “Menyambut pergantian tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka paket donasi yang tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatra, tetapi juga dialokasikan bagi wilayah lain seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah yang turut mengalami dampak bencana,” pungkas Pramono.

  • PT JIEP sabet Badan Publik Informatif Terbaik di kategori BUMD DKI

    PT JIEP sabet Badan Publik Informatif Terbaik di kategori BUMD DKI

    Jakarta (ANTARA) – PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroda) menyabet predikat Badan Publik Informatif Terbaik di kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

    PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) berhasil mencatatkan skor 97,6 pada proses monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan, keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan juga kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan modern sebagai wujud tata kelola yang transparan, akuntabel dan bisa diawasi publik.

    “Tanpa keterbukaan, kepercayaan publik akan rapuh dan pelayanan publik sulit berkembang secara berkelanjutan” ujar Pramono dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Senin (22/12).

    Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan penerapan keterbukaan informasi publik di DKI Jakarta untuk mendukung transparansi dan menjamin hak atas informasi yang dibutuhkan masyarakat.

    Predikat itu didapatkan melalui proses monitoring dan evaluasi (monev) berjenjang yang dilakukan oleh KI DKI Jakarta.

    Monev itu dimulai dari pengisian “Self Assessment Questionnaire” (SAQ) hingga tahapan presentasi pemaparan penerapan keterbukaan informasi yang dijalankan oleh masing-masing Badan Publik.

    Direktur Utama PT JIEP, Satrio Witjaksono menyampaikan bahwa penghargaan itu merupakan kali kedua pihaknya berhasil meraih predikat Badan Publik Informatif. Pada tahun sebelumnya, pihaknya meraih nilai 91.

    Perusahaan itu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam menjalankan keterbukaan informasi publik melalui laman (website) perusahaan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT JIEP.

    “Capaian ini tentu saja kami maknai sebagai bagian dari wujud komitmen kami atas penerapan prinsip ‘Good Corporate Governance’ (GCG),” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PAM JAYA genap 103 tahun, fokus sinergi dan kepedulian sosial

    PAM JAYA genap 103 tahun, fokus sinergi dan kepedulian sosial

    Jakarta (ANTARA) – Perumda Air Minum Jaya (PAM JAYA) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-103 dengan menggelar pertemuan terbuka atau “townhall” di Gelanggang Olahraga (GOR) Soemantri Brodjonegoro dan juga menggalang dana bagi korban bencana alam di Sumatera.

    “Hari ini PAM JAYA memasuki usia ke-103 tahun. Kami menggelar townhall meeting untuk memperkuat sinergi tim agar lebih solid dalam menghadapi tantangan tahun 2026,” kata Direktur Utama PAM JAYA Arief Nasrudin di Jakarta, Selasa.

    Arief mengatakan, townhall merupakan agenda strategis perusahaan untuk menyatukan persepsi, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan komitmen pegawai dalam menghadapi tantangan ke depan.

    Selain itu, lanjut dia, PAM JAYA juga menggelar penggalangan dana bagi korban bencana alam di Sumatera. Adapun perusahaan menargetkan dana donasi terkumpul sebesar Rp250 juta.

    Di sisi lain, PAM JAYA menyiapkan bantuan operasional berupa dua unit water treatment plant (WTP) mobile dan 10 unit mobil tangki air bersih.

    “Ini merupakan bentuk empati dan kepedulian keluarga besar PAM JAYA kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera,” ucapnya.

    Arief menegaskan, penyaluran bantuan tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Gubernur Jakarta, Pramono Anung. PAM JAYA juga mengirimkan tim teknis untuk membantu pengoperasian dan perbaikan fasilitas WTP di wilayah terdampak.

    “Kami mengirimkan tim teknis untuk membantu karena ketersediaan air bersih di lokasi masih sangat terbatas dan membutuhkan penanganan segera,” kata Arief.

    Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) PAM JAYA, Prasetyo Edi Marsudi menegaskan komitmennya untuk fokus guna mencapai target 100 persen layanan perpipaan di Jakarta.

    Prasetyo Edi Marsudi, yang akrab disapa Pras mengatakan, pengawasan dilakukan dengan memperkuat kolaborasi antara Dewas dan jajaran direksi PAM JAYA agar seluruh kebijakan dan program berjalan searah.

    “Peran Dewas adalah memastikan PAM JAYA berjalan sesuai koridornya. Sekarang PAM JAYA menjadi tuan rumah penuh. Mitra-mitra lama sudah bersatu, dan ini menjadi modal penting untuk melangkah ke depan,” kata Pras.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.