Xcloud.id

Tag: Pramono Anung

  • Pramono Rasakan Sendiri Kemacetan TB Simatupang: Memang Parah

    Pramono Rasakan Sendiri Kemacetan TB Simatupang: Memang Parah

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal kemacetan parah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Pramono merasakan sendiri parahnya kemacetan di TB Simatupang.

    Kemacetan di Jalan TB Simatupang banyak dikeluhkan pengguna jalan. Proyek pekerjaan yang memakan badan jalan memperparah kemacetan.

    Pramono mengaku merasakan sendiri kemacetan di TB Simatupang. Itu ia rasakan pada akhir pekan kemarin.

    “Ketika tanggal 16 kemarin saya sengaja mencoba, saya sama sopir saya, berdua aja. Memang parah. Memang kondisi lapangannya sangat sulit,” kata Pramono dikutip dari akun Instagramnya.

    Pramono menilai, beberapa bedeng proyek pekerjaan di Jalan TB Simatupang bisa dibuat lebih kecil lagi. Sehingga, ruang jalan yang bisa digunakan pengendara bisa lebih besar.

    “Beberapa pekerjaan itu sebenarnya bedengnya bisa dikecilin. Kita minta itu untuk dikecilin. Kalau perlu Gubernur yang tanda tangan saya tanda tangan. Itu untuk menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab, dalam kondisi (macet) seperti ini kita hadir di saat itu,” ujar Pramono.

    “Sejak awal diberi tahu (ke masyarakat), kalau lewat sini pasti akan macet. Dan kita mengimbau mereka untuk mereka naik transportasi umum, dan itu harus berkali-kali terus disampaikan,” sambungnya.

    Salah satu biang kemacetan di jalan tersebut adalah karena adanya pekerjaan pemasangan pipa air limbah di kawasan itu. Pengendara diminta mencari alternatif lain!

    Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan terkait dengan pekerjaan pemasangan pipa air limbah. Pekerjaan pemasangan pipa air limbah di Jalan TB Simatupang itu dilakukan secara bertahap. Hal itu mencakup persiapan, penggalian, pemasangan pipa metode jacking sepanjang 2.549 meter, pembuatan manhole, hingga reinstatement.

    Pekerjaan pemasangan pipa air limbah itu dilakukan dalam beberapa seksi. Seksi pertama sampai ketiga berada di area lahan privat, taman/trotoar dan sudah berjalan. Sedangkan seksi 4 dan 5 dilakukan di badan jalan sehingga mengurangi lajur jalan yang bisa digunakan pengendara.

    Adapun pembagian lokasi pekerjaan tahap awal adalah:

    -Section1 berada di area lahan privat, taman/trotoar (sudah berjalan)

    -Section2 berada di area lahan privat, taman/trotoar (sudah berjalan)

    -Section3 berada di area lahan privat, taman/trotoar (sudah berjalan)

    -Section4

    1. Pit MS-4startingpit. Waktu pelaksanaan tanggal 5 Juli 2025-21 November 2025 berada di Jalan TB Simatupang sisi Selatan seberang pintu keluar gedung Cibis, lalu lintas yang semula dua lajur menjadi satu lajur selama pekerjaan berlangsung.

    2. Pit MS-6arrivingpit. Waktu pelaksanaan tanggal 5 Juli 2025-17 Oktober 2025 berada di Jalan TB Simatupang sisi Selatan depan SBBU, lalu lintas yang semula dua lajur menjadi satu lajur selama pekerjaan berlangsung.

    3. Pit MS-7arrivingpit. Waktu pelaksanaan tanggal 5 Juli 2025-21 November 2025 berada di Jalan TB Simatupang sisi Selatan depan warung makan sunda, lalu lintas yang semula dua lajur menjadi satu lajur selama pekerjaan berlangsung.

    4. Selama pekerjaan akan terjadi pengurangan lebar jalan.

    -Section5

    1. PIT MU-42arrivingpit. Waktu pelaksanaan tanggal 20 September 2025-26 Desember 2025 berada di Jalan TB Simatupang sisi Utara depan gedung Ratu Prabu, lalu lintas yang semula tiga lajur menjadi dua lajur selama pekerjaan berlangsung.

    2. PIT MU-43startingpit. Waktu pelaksanaan tanggal 19 Juli 2025-26 Desember 2025 berada di Jalan TB Simatupang sisi Utara depan gedung Ratu Prabu, lalu lintas yang semula tiga lajur menjadi dua lajur selama pekerjaan berlangsung.

    3. PIT MU-44arrivingpit. Waktu pelaksanaan tanggal 19 Juli 2025-17 Oktober 2025 berada di Jalan TB Simatupang sisi Utara depan gedung Wisma Raharja, lalu lintas yang semula tiga lajur menjadi dua lajur selama pekerjaan berlangsung.

    (rgr/dry)

  • DKI luncurkan Portal e-Guarantee dan Sistem Penjamin Digital

    DKI luncurkan Portal e-Guarantee dan Sistem Penjamin Digital

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meluncurkan Portal e-Guarantee dan Sistem Penjamin Digital di Balai Kota DKI Jakarta.

    Inovasi yang merupakan hasil sinergi antara PT Jamkrida Jakarta dan PT Solusi Penjaminan Aman itu menghadirkan layanan penjaminan yang modern, transparan, dan akuntabel.

    “Saya menyambut baik sinergi ini sebagai upaya mewujudkan transformasi digital di bidang penjaminan yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

    Dia menegaskan digitalisasi penjaminan mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih sehat, luas, serta mempermudah akses pembiayaan, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang layak secara usaha, tetapi belum mampu memenuhi persyaratan kredit atau pembiayaan, seperti agunan.

    “Saya percaya platform ini bukan hanya menjadi tonggak baru dalam transformasi layanan penjaminan, tetapi juga wujud nyata komitmen PT Jamkrida Jakarta sebagai mitra strategis Pemprov DKI dalam mendukung visi Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan berkelanjutan,” tutur Pramono.

    Dia pun berharap inovasi tersebut dapat memastikan seluruh proses penjaminan tercatat secara rapi, teraudit, efisien, transparan, serta mampu memperkuat kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap layanan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta.

    Selain itu, dia juga menekankan pentingnya optimalisasi peran BUMD agar lebih proaktif dalam memperkuat tata kelola, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha, khususnya UMKM.

    “Mudah-mudahan kerja sama ini menjadi awal baru bagi kita semua untuk berbenah, baik di BUMD, UMKM, maupun pemerintah Jakarta,” ujar Pramono.

    Lebih lanjut, dia menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mempercepat digitalisasi layanan publik. Salah satu yang tengah berjalan, yakni penerapan pembayaran digital QRIS di pasar tradisional hingga sektor UMKM.

    “Kita sudah memulai digitalisasi di pasar-pasar tradisional dengan menerapkan pembayaran melalui QRIS. Laporannya sangat baik. Saya yakin jika digitalisasi di masyarakat, pasar, maupun UMKM semakin kuat, maka sistem penjaminan digital juga akan semakin efektif,” tegas Pramono.

    Hingga Juli 2025, Digital Guarantee Platform atau e-Guarantee telah mencatat penjaminan dengan plafon senilai total Rp20,3 triliun.

    Capaian tersebut menunjukkan Jamkrida Jakarta tidak hanya sekadar penyedia layanan penjaminan, tetapi juga motor penggerak ekonomi, pencipta lapangan kerja, sekaligus pendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Persyaratan tinggi badan buat sejumlah relawan Damkar gagal seleksi

    Persyaratan tinggi badan buat sejumlah relawan Damkar gagal seleksi

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan persyaratan tinggi badan menjadi salah satu alasan banyaknya relawan Pemadam Kebakaran (Damkar) tidak lolos seleksi rekrutmen.

    “Kenapa relawan tidak semuanya direkrut? Sebenarnya direkrut. Cuma memang ada batasan tinggi badan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan persyaratan tinggi badan dalam rekrutmen Damkar adalah minimal 165 cm. Namun, banyak relawan yang tidak memenuhi kriteria itu, sehingga mereka otomatis gugur dalam proses rekrutmen tersebut.

    “Karena ini sesuai dengan Permendagri. Itulah yang menyebabkan tidak semua relawan bisa memenuhi persyaratan itu,” ujar Pramono.

    Selain itu, dia menyebut berdasarkan persyaratan, masyarakat non-Jakarta harus memiliki SIM B1 untuk mengikuti rekrutmen Damkar.

    Sayangnya, sebagian besar dari mereka tidak memiliki SIM B1, sehingga dinyatakan gugur dalam proses rekrutmen.

    Sebelumnya, Pramono mengatakan dalam rekrutmen Damkar yang digelar 12 hingga 14 Agustus lalu, total pendaftar sebanyak 24.405 orang. Dari jumlah tersebut, 17 persen pendaftar memenuhi persyaratan administrasi.

    “Dari 24.000an itu, 17 persen yang memenuhi syarat administrasi. Salah satunya, banyak yang rata-rata tingginya tidak memenuhi. Yaitu 165 cm,” sebut Pramono.

    Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka 1.000 lowongan petugas Damkar untuk ditempatkan di seluruh wilayah Jakarta.

    Berikut tahapan jadwal rekrutmen anggota Damkar Jakarta 2025:

    1. 11 Agustus Pengumuman penerimaan seleksi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) petugas pemadam Jakarta melalui portal Pemprov DKI Jakarta.

    2. 12-14 Agustus Pendaftaran dan pengunggahan dokumen administrasi (online).

    3. 15 Agustus Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan jadwal pembuktian dokumen administrasi dan kualifikasi, pengukuran tinggi badan, tato dan tindik.

    4. 19-22 Agustus Pembuktian dokumen administrasi dan kualifikasi, pengukuran tinggi badan, tato, dan tindik.

    5. 25 Agustus Pengumuman pembuktian dokumen administrasi dan kualifikasi, pengukuran tinggi badan, tato, dan tindik.

    6. 25 Agustus Jadwal pelaksanaan tes fisik (kesegaran jasmani).

    7. 26 Agustus-12 September Tes fisik (kesegaran jasmani) di Brigif 1/Jaya Sakti, Kalisari, Jakarta Timur.

    8. 16 September Pengumuman hasil tes fisik.

    9. 18 September Penetapan hasil seleksi PJLP Damkar (online).

    10. 25-26 September Pembukaan dan penginputan dokumen penawaran.

    11. 19-30 September Proses pengadaan langsung calon PJLP.

    12. 1 Oktober Penandatanganan kontrak kerja.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI akan perbanyak jembatan angkat

    Pemprov DKI akan perbanyak jembatan angkat

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan akan memperbanyak jembatan angkat untuk memudahkan pengerukan sungai-sungai di Jakarta.

    Jembatan angkat yang sudah terealisasi di Jakarta adalah Jembatan Antar Kampung (JAK) di Gang Mulia Jalan Gandaria, Kebayoran Baru.

    “Kebetulan sebelum dimulai pembangunan (jembatan), memang berkonsultasi dengan kami, dan memang di Jakarta, kami akan membuat jembatan-jembatan seperti itu,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan jembatan itu dibuat agar ekskavator dapat menjangkau sungai-sungai di kawasan padat penduduk.

    Dengan begitu, pengerukan sungai di Jakarta dapat berjalan dengan baik dan persoalan banjir di Jakarta dapat teratasi.

    “Maka untuk itu (jembatan angkat), kita akan perbanyak,” ujar Pramono.

    Sebelumnya, Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengatakan Jembatan Antar Kampung (JAK) di Gang Mulia Jalan Gandaria, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dibangun sebagai percontohan jembatan angkat di Jakarta.

    “Ini kan dibuat pertama oleh Bina Marga Jakarta Selatan. Saya minta lima wilayah lain untuk mengikuti seperti ini,” kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Heru Suwondo di Jakarta pada 15 agustus 2025.

    Dia menegaskan pihaknya beserta jajaran sudah menyiapkan titik lainnya untuk segera dibangun jembatan angkat.

    jembatan yang didesain bisa diangkat dan diturunkan itu bertujuan memudahkan pemeliharaan saluran drainase yang ada di bawahnya.

    Nantinya, alat berat eskavator dapat dengan mudah melintasi sungai untuk melakukan pemeliharaan maupun pembersihan area Kali Grogol tersebut.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono larang “Pak Ogah” atur lalu lintas di TB Simatupang

    Pramono larang “Pak Ogah” atur lalu lintas di TB Simatupang

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo secara tegas melarang keberadaan pengatur lalu lintas swadaya atau juru parkir liar yang biasa disebut “Pak Ogah” di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

    Menurut dia, persoalan arus lalu lintas di wilayah tersebut seharusnya diatasi oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta kepolisian.

    “Saya juga sudah menginstruksikan untuk nggak boleh lagi ada Pak Ogah di tengah jalan yang mengatur lalu lintas. Semuanya harus menjadi tanggung jawab kepolisian, Satpol PP, Dinas Perhubungan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

    Dia menyebut keberadaan Pak Ogah di tengah jalan menjadi salah satu penyebab kemacetan di Jalan TB Simatupang.

    Untuk itu, dia menegaskan pihaknya akan mengatur agar ke depannya tak ada lagi Pak Ogah di wilayah tersebut.

    Lebih lanjut, Pramono menjelaskan faktor lain yang menyebabkan kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut adalah ruas jalan yang terlalu kecil.

    Terlebih, bedeng-bedeng proyek di daerah itu juga turut membuat ruas jalan semakin sempit.

    Oleh karena itu, dia mengatakan akan segera menyurati pihak Pemerintah Pusat untuk memperkecil bedeng tersebut.

    “Bahkan ada yang eskavatornya ada, kemudian ada alat kecil di sampingnya. Tidak bisa. Dan saya akan menulis surat kepada Pemerintah Pusat yang mengkoordinasikan PSN (Proyek Strategis Nasional) tersebut untuk membantu Jakarta supaya bisa mengurangi kemacetan di TB Simatupang,” ujar Pramono.

    Terkait kemacetan di Jalan TB Simatupang, dia juga menyampaikannya dalam rapat bersama jajarannya. Melalui video yang dia unggah melalui akun Instagram resminya, Pramono mengaku telah menjajal sendiri kemacetan di wilayah tersebut.

    “Memang kondisi lapangannya sangat sulit, beberapa pekerjaan itu sebenarnya bedengnya bisa dikecilin, kita minta itu untuk dikecilin. Kalau perlu Gubernur tanda tangan, saya tanda tangan,” tegas Pramono.

    Bagi dia, tindakan tersebut menunjukkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut bertanggung jawab atas kemacetan yang terjadi.

    Dia pun mengimbau agar masyarakat menggunakan jalur alternatif untuk mengurai kemacetan.

    “Sejak awal diberitahu (ke masyarakat) ‘kalau kamu lewat sini pasti macet’. Kita mengimbau mereka (masyarakat) untuk naik transportasi umum. Itu perlu terus disampaikan,” tutur Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono Anung Rasakan Sendiri Kemacetan di Jalan TB Simatupang, Janjikan Hal Ini – Page 3

    Pramono Anung Rasakan Sendiri Kemacetan di Jalan TB Simatupang, Janjikan Hal Ini – Page 3

    “Dinas Perhubungan, Satpol PP itu nampak di permukaan. Saya tidak mau di lapangan ada lagi ‘pak ogah-pak ogah’; enggak boleh ada lagi untuk itu mohon Satpol PP dan sebagainya untuk ditertibkan,” ujarnya.

    Pramono menyebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan macet di kawasan TB Simatupang.

     

  • Pramono Minta Bedeng Proyek Diperkecil untuk Kurangi Macet Jl TB Simatupang

    Pramono Minta Bedeng Proyek Diperkecil untuk Kurangi Macet Jl TB Simatupang

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan jajaran Pemprov DKI segera mengatasi macet di Jalan TB Simatupang. Dia meminta bedeng atau pembatas proyek galian di jalan tersebut diperkecil dan pak ogah ditertibkan.

    Hal itu disampaikan Pramono dalam rapat bersama jajaran Pemprov DKI seperti dilihat dari video yang diunggah di akun Instagram resmi Pramono, Selasa (19/8/2025). Pramono awalnya bercerita sudah mengecek kemacetan di Jalan TB Simatupang.

    “Tanggal 16 kemarin saya sengaja mencoba. Saya sama sopir saya berdua saja. Memang parah,” ujar Pramono.

    Dia mengatakan kondisi di lapangan sangat sulit untuk mengurai kemacetan. Meski demikian, dia meminta bedeng proyek diperkecil untuk memberi ruang lebih bagi warga yang hendak melintas.

    “Beberapa pekerjaan itu sebenarnya bedengnya bisa dikecilin. Kita minta itu untuk dikecilin. Kalau perlu gubernur yang tanda tangan, saya tanda tangan. Itu menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab dalam kondisi seperti ini kita hadir,” ujarnya.

    Dia juga meminta ada pengumuman yang jelas soal kondisi macet di Jalan TB Simatupang. Menurutnya, warga juga harus diimbau beralih ke angkutan umum.

    “Naik transportasi umum dan itu harus berkali-kali terus disampaikan,” ucapnya.

    Dia meminta petugas dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP siaga di Jalan TB Simatupang. Dia memerintahkan Satpol PP menindak tegas Pak Ogah di sepanjang jalan itu untuk kenyamanan warga.

    “Saya tidak mau di lapangan ada lagi pak ogah. Tidak boleh ada lagi. Jadi untuk itu mohon Satpol PP dan sebagainya untuk ditertibkan,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/maa)

  • Pulang ke Kampung Bayam

    Pulang ke Kampung Bayam

    Meski demikian, Sherly dan warga Kampung Bayam lainnya sebetulnya berharap agar biaya sewa bisa jauh lebih murah lagi seperti di Kampung Susun Akuarium. Biaya sewa unit di Kampung Susun Akuarium hanya Rp 34 ribu per bulan lantaran pengelolaan kampung susun ini juga dilakukan warga secara gotong royong.

    Sherly mengatakan warga Kampung Bayam juga menginginkan pengelolaan KBS juga dilakukan oleh warga melalui koperasi. Dengan begitu, kata Sherly, warga bisa kembali merasakan suasana gotong royong yang dulu menjadi kebiasaan mereka di Kampung Bayam. Selain itu, biaya sewa unit bisa jadi lebih murah.

    Rencana tersebut, sambung Sherly, juga sudah disampaikan langsung kepada Pramono Anung dan Pemprov DKI Jakarta pada April lalu. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta belum memberikan pernyataan resmi terkait hal tersebut.

    “Soal kebersihan kita kelola sendiri, nanti maunya sendiri, tapi nggak tahu nanti kalau dialihkan ke Dinas Perumahan. Artinya, kewenangan di mereka, tapi kami minta pengin mengelola sendiri. Kami juga ke Akuarium, mempelajari pengelolaan gimana,” kata Sherly.

    Sementara itu, pihak JakPro belum memberikan apa pun terkait proses pengalihan aset ataupun rencana pengelolaan yang KBS yang diinginkan warga. detikX sempat menemui perwakilan JakPro atau PIC KBS, Ferdi, pada Rabu pekan lalu. Namun Ferdi enggan memberikan tanggapan.

    Sebelumnya, Direktur Bisnis PT JakPro, I Gede Adi Adnyana, mengatakan saat ini pihaknya berkewajiban memfasilitasi warga eks Kampung Bayam yang terdata di SK masuk dalam Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO). Setelah itu, pada Januari 2026, pengelolaan HPPO diserahkan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

    “Jika ada gagal bayar dari penghuni, nanti tentu akan diurus dinas setempat,” kata Gede.

    JakPro juga memiliki tanggung jawab sosial dengan melengkapi kawasan ini dengan lokasi pertanian perkotaan yang dapat dimanfaatkan warga untuk bertanam dan beternak ikan. Selain itu, membuka kesempatan warga HPPO yang ingin bekerja dan syarat kerja sudah sesuai, maka akan diberi pekerjaan.

    Warga penghuni HPPO JIS menandatangani kontrak perjanjian akan dibebaskan dari pembayaran sewa selama enam bulan, yang harganya Rp 1,7 juta per bulan. Waktu pembebasan biaya tersebut tidak dihitung utang, karena masih dalam proses untuk mendapatkan hasil pertanian dan pekerjaan.

    “Warga eks Kampung Bayam yang nantinya menghuni HPPO juga diberi akses untuk bisa bekerja sebagai penunjang operasional JIS dengan upah UMR, selama memenuhi syarat yang berlaku. Warga, di samping bekerja, tentu saja tetap boleh bertani juga,” kata dia

  • Gubernur ingin Ragunan berkelas internasional lewat ide Night Zoo

    Gubernur ingin Ragunan berkelas internasional lewat ide Night Zoo

    ANTARA – Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengatakan, wacana Taman Margasatwa Ragunan dibuka sampai malam hari masih dikaji. Saat ini, kebijakan itu masih sebatas ide dan perlu dimatangkan kembali. Hal ini disampaikan Pramono, usai membuka JobFest 2025, di Plaza Bendera, Jakarta Internasional Velodrome, Jakarta Timur, Selasa (19/8). (Irfan Hardiansyah/Rizky Bagus Dhermawan/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jobfest 2025 upaya Pemprov Jakarta Jakarta tekan angka pengangguran

    Jobfest 2025 upaya Pemprov Jakarta Jakarta tekan angka pengangguran

    ANTARA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyelenggarakan pameran lowongan kerja atau JobFest 2025, di Plaza Bendera, Jakarta Internasional Velodrome, Jakarta Timur, Selasa dan Rabu (19-20/8). Kegiatan ini disambut antusias para pencari kerja, yang berasal dari Jakarta bahkan dari luar Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengutarakan bahwa pengangguran masih menjadi masalah utama di Jakarta. (Irfan Hardiansyah/Yovita Amalia/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.