Buruh Tolak UMP Jakarta Rp 5,73 Juta, Pemprov: Angka Tetap Berlaku demi Kestabilan Ekonomi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876 tetap diberlakukan meski mendapat penolakan dari kalangan buruh.
Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik,
Chico Hakim
, mengatakan, penetapan tersebut telah mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah.
“Untuk saat ini, angka tersebut tetap berlaku demi kestabilan ekonomi daerah,” ujar Chico saat dikonfirmasi, Jumat (26/12/2025).
Menurut dia, kebijakan
UMP Jakarta 2026
dirumuskan melalui pembahasan panjang di Dewan Pengupahan Provinsi, yang melibatkan perwakilan buruh, pengusaha, dan pemerintah.
Penentuan UMP Jakarta 2026 merujuk pada PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, dengan formula yang memasukkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks alfa 0,75.
Chico menegaskan, keputusan Gubernur DKI Jakarta
Pramono Anung
merupakan hasil kesepakatan yang berupaya menyeimbangkan daya beli pekerja dan keberlanjutan usaha.
“Kami memahami ada suara penolakan dari sebagian kelompok buruh yang menginginkan kenaikan lebih tinggi. Namun, penetapan ini telah melalui proses musyawarah yang panjang di Dewan Pengupahan Provinsi, melibatkan perwakilan buruh, pengusaha, dan pemerintah, sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan,” lanjut Chico.
Pramono, kata Chico, menyiapkan tiga insentif untuk meringankan beban buruh pada 2026, yaitu bantuan transportasi, layanan kesehatan, serta air minum dari PAM Jaya.
Selain itu, pemerintah daerah juga berencana memperkuat subsidi bahan pokok melalui KJP Plus dan program bantuan sosial lainnya, serta memperluas jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang terintegrasi dengan data pekerja.
Pemprov DKI
menjanjikan penyaluran bantuan dilakukan secara transparan dan diawasi ketat.
“Pemprov berkomitmen memastikan distribusi ini berjalan transparan dan tepat sasaran, dengan monitoring ketat untuk menghindari penyimpangan,” ujarnya.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876 per bulan.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai UMP Rp 5,73 juta belum mencerminkan keberpihakan kepada buruh dan berpotensi menekan daya beli.
“Kami menolak. Saya ulangi, KSPI dan Partai Buruh menolak kenaikan upah minimum DKI Jakarta Tahun 2026 yang ditetapkan dengan indeks 0,75 sehingga UMP-nya hanya Rp 5,73 juta,” tegas Said Iqbal.
KSPI menuntut penetapan UMP sebesar 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Versi Kementerian Ketenagakerjaan, nilai KHL mencapai Rp 5,89 juta. Artinya, terdapat selisih sekitar Rp 160.000.
“Selisih Rp 160 ribu itu sangat berarti bagi buruh. Itu bisa untuk makan, transportasi, atau kebutuhan dasar lainnya,” ujar Said Iqbal.
Alasan kedua, ia menilai UMP Jakarta 2026 menjadi lebih rendah dibandingkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Bekasi dan Karawang yang telah mencapai sekitar Rp 5,95 juta.
Ketiga, Pramono menyebut adanya tiga bentuk insentif, yakni transportasi, air bersih, dan BPJS.
Namun, menurut KSPI, insentif tersebut bukan bagian dari upah karena tidak diterima langsung oleh buruh serta memiliki kuota terbatas karena bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Keempat, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa biaya hidup satu keluarga kecil di DKI Jakarta dapat mencapai sekitar Rp 15 juta per bulan. Sementara itu, UMP 100 persen KHL saja baru berada di angka Rp 5,89 juta.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Pramono Anung
-
/data/photo/2025/10/06/68e360a501962.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "5
Buruh Tolak UMP Jakarta Rp 5,73 Juta, Pemprov: Angka Tetap Berlaku demi Kestabilan Ekonomi
Megapolitan")
5 Buruh Tolak UMP Jakarta Rp 5,73 Juta, Pemprov: Angka Tetap Berlaku demi Kestabilan Ekonomi Megapolitan
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4242620/original/002118800_1669641794-Ilustrasi_UMP.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "UMP Tertinggi dan Terendah di Jawa pada 2026")
UMP Tertinggi dan Terendah di Jawa pada 2026
Liputan6.com, Jakarta – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 di hampir seluruh wilayah Indonesia menunjukkan tren kenaikan yang bervariasi. Dari seluruh provinsi di Pulau Jawa, DKI Jakarta kembali menempati posisi puncak sebagai daerah dengan UMP tertinggi, sekaligus menjadi yang paling tinggi secara nasional.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876. Angka ini naik 6,17 persen atau sekitar Rp 333.115 dibandingkan UMP Jakarta 2025 yang sebesar Rp 5.396.761.
Dalam penetapan UMP 2026 ini, Pemprov DKI Jakarta menggunakan nilai alfa 0,75 ini dari pertumbuhan ekonomi Jakarta. Penetapan UMP Jakarta 2026 dilakukan melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 sebagai pedoman nasional penetapan upah minimum.
“Dalam PP diatur alfanya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Dalam rapat Dewan Pengupahan untuk pembahasan hal yang berkaitan dengan UMP, diputuskan penetapan UMP 2026 ini berdasarkan alfanya 0,75,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Pramono menyebut, kenaikan UMP Jakarta 2026 bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja, pelaku usaha, dan stabilitas perekonomian Jakarta.
Banten dan Jawa Timur
Di posisi kedua tertinggi di Pulau Jawa, Provinsi Banten Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten tahun 2026 resmi naik 6,74 persen dibanding 2025. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 701 Tahun 2025 dan Nomor 702 Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025.
UMP Banten tahun 2025 sebesar RpRp 2.905.119,90, naik menjadi Rp 3.100.881,40 pada 2026 mendatang.
Sementara itu, Provinsi Jawa Timur menetapkan UMP sebesar Rp 2.446.880, naik 6,11 persen, disusul Daerah Istimewa Yogyakarta dengan UMP Rp 2.417.495 atau meningkat 6,78 persen.
-
Dishub DKI Tes Kesehatan 368 Sopir-Ramp Check 1.126 Bus Natal, Ini Hasilnya
Jakarta –
Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan pengecekan kondisi kendaraan atau ramp check bus angkutan Natal dan tahun baru. Para sopir yang mengendarai bus juga dicek kesehatan sebelum berangkat.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan ramp check dilakukan sejak 11 November lalu. Hingga tanggal 25 Desember, lebih dari seribu kendaraan dicek.
“Laporan hasil ramp check periode 11 November-25 Desember 2025, total kendaraan 1.126 kendaraan. Lulus 125 Kendaraan, lulus dengan catatan 10 kendaraan, tidak lulus 991 Kendaraan,” kata Syafrin kepada wartawan, Jumat (26/12/2025).
Syafrin juga mengungkap bahwa sebanyak 368 orang sopir bus menjalani tes kesehatan. Data ini dari 18 Desember hingga 25 Desember kemarin.
“Hasil tes kesehatan pengemudi tanggal 18-25 Desember 2025, sehat 264 orang, tidak sehat 30 orang, sehat dengan catatan 74 orang, jumlah awak dites 368 orang,” katanya.
42 Ribu Pemudik Nataru Tinggalkan Jakarta
Total tujuh terminal:
– Tiba: 6.785 kendaraan/ 29.024 penumpang
– Berangkat: 6.009 kendaraan/ 42.550 penumpang
– Penumpang tiba: turun 30,37%
– Penumpang berangkat: turun 7,14%
– Total penumpang: turun 18,21% dibandingkan dengan periode tahun 2024Sementara, sebanyak 13.325 pemudik menggunakan kapal laut. Data ini dari tanggal 18 Desember hingga 24 Desember 2025, berikut datanya:
Total 11 Pelabuhan Angkutan Perairan Kepulauan Seribu
– Tiba: 324 kendaraan/ 7.487 penumpang
– Berangkat: 312 kendaraan / 6.480 penumpang
– Penumpang tiba: naik 32,40%
– Penumpang berangkat: naik 49,00%
– Total penumpang: naik 39,61% dibandingkan dengan periode tahun 2024Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya meminta sopir bus menjalani cek kesehatan menjelang membawa pemudik Natal dan Tahun Baru. Pramono juga mengimbau masyarakat tetap berhati-hati dan mematuhi peraturan selama perjalanan.
“Untuk penumpang menjadi nyaman, semua sopir yang berangkat dilakukan pengecekan secara menyeluruh mulai dari darah, urine, dan sebagainya. Baik sopir utama maupun sopir cadangan karena untuk menjaga keselamatan penumpang,” kata Pramono usai meninjau kesiapan angkutan Nataru di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, Jumat (19/12).
Selain itu, Pramono menekankan Dishub DKI Jakarta akan melakukan pengecekan kondisi bus selam periode Nataru. Hal itu, kata dia, agar bus aman selama perjalanan.
“Dan yang paling penting adalah selama menyambut Natal dan Tahun Baru ini, Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan melakukan pelaksanaan ramp check secara terus-menerus dari tanggal 19 November sampai dengan 5 Januari di terminal-terminal utama,” ujar dia.
(lir/idh)
-
KSPI Tolak UMP Jakarta Rp 5,72 Juta: Lebih Rendah dari Bekasi
Jakarta –
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak kenaikan upah minimum provinsi DKI Jakarta menjadi Rp 5.729.876. Serikat buruh mengkritik UMP Jakarta yang lebih rendah dari Bekasi dan Karawang, Jawa Barat.
“Kami menolak. Saya ulangi, KSPI dan Partai Buruh menolak kenaikan upah minimum DKI Jakarta Tahun 2026 yang ditetapkan dengan indeks 0,75 sehingga UMP-nya hanya Rp 5,73 juta,” kata Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, kepada wartawan, Jumat (26/12/2025).
Said mengatakan seluruh aliansi buruh DKI Jakarta telah menyepakati tuntutan agar Gubernur DKI Jakarta menetapkan upah minimum sebesar 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Said menyebut, nilai 100 persen KHL versi Kementerian Ketenagakerjaan adalah Rp 5,89 juta per bulan. Dia menyebut terdapat selisih sekitar Rp 160.000 dari UMP yang telah ditetapkan.
“Selisih Rp 160 ribu itu sangat berarti bagi buruh. Itu bisa untuk makan, transportasi, atau kebutuhan dasar lainnya,” ujar Said Iqbal.
Said menyebut UMP DKI Jakarta menjadi lebih rendah dibanding UMK Kabupaten Bekasi dan Karawang yang telah mencapai sekitar Rp 5,95 juta.
Said juga menyoroti pernyataan Gubernur DKI Jakarta menyebut adanya tiga insentif-transportasi, air bersih, dan BPJS. Said meninlai insentif tersebut bukan bagian dari upah, tidak diterima langsung oleh buruh, dan memiliki kuota terbatas karena bergantung APBD.
“Buruh di Jakarta lebih dari satu juta orang. Tidak mungkin semua menerima insentif itu. Jadi itu bukan solusi,” tegas Said Iqbal.
Selain itu, Said menyebut data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa biaya hidup keluarga di DKI Jakarta bisa mencapai sekitar Rp 15 juta per bulan untuk satu keluarga kecil. Sementara, kata dia, UMP 100 persen KHL saja baru Rp 5,89 juta.
“Bahkan sepertiga dari kebutuhan hidup riil di Jakarta saja tidak terpenuhi,” tambahnya.
Siad mengatakan KSPI akan menempuh langkah hukum terkait UMP tersebut. KSPI akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Selain tu, KSPI bersama aliansi buruh akan menggelar aksi di Istana Negara dan Balai Kota DKI Jakarta. Aksi direncanakan berlangsung akhir Desember atau minggu pertama Januari 2026.
“Upah murah hanya akan memperdalam krisis daya beli dan mengganggu stabilitas sosial. Buruh tidak akan diam,” kata Said Iqbal.
UMP Jakarta Naik Jadi Rp 5,72 Juta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta tahun 2026. UMP Jakarta 2026 naik menjadi Rp 5,72 juta.
“Telah disepakati untuk kenaikan UMP Jakarta tahun 2026 sebesar Rp 5.729.876 UMP sebelumnya Rp 5.396.761, maka kenaikan sebesar 6,17 persen,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/12/2025).
UMP Jakarta 2026 mengalai kenaikan Rp 333.115. Dia mengatakan penetapan UMP Jakarta 2026 ini didasarkan PP Nomor 49 Tahun 2025 sebagai acuan untuk melakukan perhitungan dengan alfa sebesar 0,5 hingga 0,9.
(lir/idh)
-
Asyik, Planetarium Jakarta Buka Lagi Setelah 13 Tahun Tutup
Jakarta: Setelah 13 tahun tutup, Planetarium Jakarta kini buka lagi untuk umum. Gratis untuk para pelajar, loh!
Planetarium Jakarta kini secara resmi telah dibuka kembali setelah kurang lebih 13 tahun tidak beroperasi.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melakukan proses peninjauan langsung pada wilayah Planetarium TIM, Jakarta Pusat, Selasa 23 Desember 2025. Dalam kunjungannya, Pramono menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya karena dua fasilitas penting di kawasan TIM, yaitu Paviliun Raden Saleh serta Planetarium Jakarta, kini sudah bisa dinikmati kembali oleh umum.
Planetarium Jakarta ini tercatat mulai berhenti beroperasi sejak tahun 2012 silam. Kini telah dihidupkan kembali dan bisa mulai dinikmati oleh seluruh wisatawan yang ingin berkunjung.
Hal baru yang hadir kini Planetarium Jakarta dilengkapi dengan penggunaan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.
Teknologi ini dihadirkan agar pengunjung dapat melakukan interaksi secara langsung selama berada di area planetarium. Hal ini bisa jadi sebuah daya tarik untuk generasi muda.
Dibukanya kembali salah satu fasilitas edukasi astronomi tertua di Indonesia ini dirayakan dengan tiket kunjungan yang gratis khusus pelajar selama tiga bulan ke depan.
Menariknya, kebijakan ini tidak terbatas hanya untuk pelajar yang tinggal di Jakarta saja, tetapi juga berlaku bagi siswa dari luar Jakarta yang sedang dalam masa liburan.
Meskipun demikian, Pramono memberikan catatan bahwa biaya masuk tetap berlaku bagi orang dewasa atau bagi pendamping anak.
Informasi tambahan seperti kuota harian, pendaftaran, hingga tarif bagi pengunjung umum, akan diatur lebih lanjut oleh pihak manajemen Planetarium TIM bersama Jakpro.
Berdasarkan buku Ensiklopedia Pariwisata Kota Jakarta karya Tjahjono Tri, Planetarium dan Observatorium Jakarta merupakan pusat edukasi yang menyajikan informasi mengenai Bumi dan luar angkasa.
Bangunan ini memiliki ciri khas berupa satu kubah besar yang digunakan sebagai ruang teater untuk pertunjukan atraksi dengan dongeng astronomi.
Selain pertunjukan bintang di kubah utama, tempat ini juga berfungsi sebagai museum yang menyimpan berbagai koleksi seperti berbagai jenis batu meteor, baju astronot yang asli, hingga berbagai peralatan yang digunakan untuk observasi astronomi.
(Syarifah Komalasari)
Jakarta: Setelah 13 tahun tutup, Planetarium Jakarta kini buka lagi untuk umum. Gratis untuk para pelajar, loh!
Planetarium Jakarta kini secara resmi telah dibuka kembali setelah kurang lebih 13 tahun tidak beroperasi.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melakukan proses peninjauan langsung pada wilayah Planetarium TIM, Jakarta Pusat, Selasa 23 Desember 2025. Dalam kunjungannya, Pramono menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya karena dua fasilitas penting di kawasan TIM, yaitu Paviliun Raden Saleh serta Planetarium Jakarta, kini sudah bisa dinikmati kembali oleh umum.Planetarium Jakarta ini tercatat mulai berhenti beroperasi sejak tahun 2012 silam. Kini telah dihidupkan kembali dan bisa mulai dinikmati oleh seluruh wisatawan yang ingin berkunjung.
Hal baru yang hadir kini Planetarium Jakarta dilengkapi dengan penggunaan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.
Teknologi ini dihadirkan agar pengunjung dapat melakukan interaksi secara langsung selama berada di area planetarium. Hal ini bisa jadi sebuah daya tarik untuk generasi muda.
Dibukanya kembali salah satu fasilitas edukasi astronomi tertua di Indonesia ini dirayakan dengan tiket kunjungan yang gratis khusus pelajar selama tiga bulan ke depan.
Menariknya, kebijakan ini tidak terbatas hanya untuk pelajar yang tinggal di Jakarta saja, tetapi juga berlaku bagi siswa dari luar Jakarta yang sedang dalam masa liburan.
Meskipun demikian, Pramono memberikan catatan bahwa biaya masuk tetap berlaku bagi orang dewasa atau bagi pendamping anak.
Informasi tambahan seperti kuota harian, pendaftaran, hingga tarif bagi pengunjung umum, akan diatur lebih lanjut oleh pihak manajemen Planetarium TIM bersama Jakpro.
Berdasarkan buku Ensiklopedia Pariwisata Kota Jakarta karya Tjahjono Tri, Planetarium dan Observatorium Jakarta merupakan pusat edukasi yang menyajikan informasi mengenai Bumi dan luar angkasa.
Bangunan ini memiliki ciri khas berupa satu kubah besar yang digunakan sebagai ruang teater untuk pertunjukan atraksi dengan dongeng astronomi.
Selain pertunjukan bintang di kubah utama, tempat ini juga berfungsi sebagai museum yang menyimpan berbagai koleksi seperti berbagai jenis batu meteor, baju astronot yang asli, hingga berbagai peralatan yang digunakan untuk observasi astronomi.
(Syarifah Komalasari)
Cek Berita dan Artikel yang lain diGoogle News
(RUL)
-
/data/photo/2025/07/31/688ae7bcb0270.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Alasan Serikat Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Rp 5,73 Juta
Megapolitan
25 Desember 2025")
Alasan Serikat Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Rp 5,73 Juta Megapolitan 25 Desember 2025
Alasan Serikat Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Rp 5,73 Juta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan alasan pihaknya menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876.
Ia menjelaskan, terdapat empat alasan utama penolakan tersebut. Pertama, seluruh aliansi buruh DKI Jakarta telah menyepakati tuntutan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan upah minimum sebesar 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Nilai 100 persen KHL versi Kementerian Ketenagakerjaan adalah Rp 5,89 juta per bulan. Dengan UMP yang ditetapkan sekitar Rp 5,73 juta, terdapat selisih sekitar Rp 160.000.
“Selisih Rp 160 ribu itu sangat berarti bagi buruh. Itu bisa untuk makan, transportasi, atau kebutuhan dasar lainnya,” ujar
Said Iqbal
dalam keterangan resminya, Kamis (25/12/2025).
Alasan kedua, ia menilai
UMP Jakarta 2026
menjadi lebih rendah dibandingkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Bekasi dan Karawang yang telah mencapai sekitar Rp 5,95 juta.
“Apakah masuk akal upah minimum Jakarta lebih rendah dari Bekasi dan Karawang, sementara biaya hidup Jakarta jauh lebih mahal?” katanya.
Ketiga, Gubernur DKI Jakarta menyebut adanya tiga bentuk insentif, yakni transportasi, air bersih, dan BPJS.
Namun, menurut KSPI, insentif tersebut bukan bagian dari upah karena tidak diterima langsung oleh buruh serta memiliki kuota terbatas karena bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Buruh di Jakarta lebih dari satu juta orang. Tidak mungkin semua menerima insentif itu. Jadi itu bukan solusi,” tegas Said Iqbal.
Keempat, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa biaya hidup satu keluarga kecil di DKI Jakarta dapat mencapai sekitar Rp 15 juta per bulan. Sementara itu, UMP 100 persen KHL saja baru berada di angka Rp 5,89 juta.
“Bahkan sepertiga dari kebutuhan hidup riil di Jakarta saja tidak terpenuhi,” tambahnya.
Oleh karena itu, KSPI dan
Partai Buruh
secara tegas menolak penetapan UMP Jakarta 2026 yang ditetapkan Pramono dengan menggunakan indeks tertentu sebesar 0,75, sehingga UMP DKI Jakarta menjadi Rp 5,73 juta per bulan.
Ia menilai penetapan upah minimum di sejumlah daerah, khususnya DKI Jakarta, tidak mencerminkan keberpihakan pada buruh dan berpotensi menurunkan daya beli masyarakat.
“Kami menolak. Saya ulangi, KSPI dan Partai Buruh menolak kenaikan upah minimum DKI Jakarta Tahun 2026 yang ditetapkan dengan indeks 0,75 sehingga UMP-nya hanya Rp5,73 juta,” tegas Said Iqbal.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp 5.729.876. Angka ini naik sekitar 6,17 persen atau sekitar Rp 333.115 dari UMP Jakarta 2025.
“Hari ini kami mengumumkan besaran UMP setelah rapat beberapa kali antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. DKI Jakarta telah disepakati untuk kenaikan upah UMP tahun 2026 sebesar Rp 5.729.876,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/12/2025)
Pramono menjelaskan, UMP Jakarta 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Sementara, UMP DKI Jakarta 2025 sebesar Rp 5.396.761. Besaran nilai UMP berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Ada Teknologi AI! Intip Fakta Menarik Kecanggihan Planetarium Jakarta yang Kini Lebih Modern
Jakarta: Kabar gembira bagi warga Ibu Kota dan para pecinta astronomi! Setelah hampir 13 tahun mengalami masa “mati suri” dan proses renovasi yang panjang, Planetarium Jakarta di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) akhirnya resmi beroperasi kembali.
Diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada Selasa 23 Desember 2025, ikon edukasi ini siap menyambut pengunjung dengan wajah yang jauh lebih modern.
Dibukanya kembali destinasi wisata edukasi favorit masyarakat Jakarta ini, disambut oleh respon antusias masyarakat. Pasalnya, tiket pertunjukan di Planetarium dilaporkan langsung ludes terjual dalam waktu yang singkat.
Planetarium Jakarta populer karena destinasi wisata ini bisa sekaligus menjadi ruang edukasi ilmu astronomi yang menyenangkan. Tidak heran jika tempat ini dulunya selalu menjadi destinasi favorit anak-anak sekolah, karena pengalaman yang ditawarkan juga sangat menyenangkan.
Karena besarnya antusias dari masyarakat, Pramono Anung, membuat kebijakan akses gratis selama tiga bulan bagi para pelajar yang ingin berkunjung ke Planetarium Jakarta.
Hadirnya AI Virtual Host
Wajah baru Planetarium Jakarta kini dilengkapi dengan teknologi mutakhir. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah kehadiran AI Virtual Host. Pemandu digital berbasis kecerdasan buatan ini akan menyambut pengunjung dengan visual interaktif, memberikan informasi seputar sejarah planetarium hingga pengetahuan astronomi dengan cara yang lebih menyenangkan bagi generasi Z dan Alpha.
Teater Bintang yang Lebih CanggihMeskipun kubah luarnya tetap mempertahankan arsitektur ikonik peninggalan era Ali Sadikin, bagian dalamnya telah mengalami perombakan total. Kursi penonton kini lebih nyaman dengan proyektor terbaru yang mampu menampilkan simulasi langit malam dengan resolusi tinggi, membuat kamu merasa seolah benar-benar terbang di tengah galaksi Bima Sakti.
Gratis untuk Pelajar Selama 3 Bulan
Sebagai kado akhir tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kebijakan gratis masuk bagi seluruh pelajar selama tiga bulan pertama (Hingga Maret 2026). Kebijakan ini berlaku bagi pelajar dari Jakarta maupun luar daerah selama masa liburan sekolah. Namun perlu diingat, pendamping atau orang tua tetap dikenakan biaya masuk normal.
Workshop Edukasi AstronomiKehadiran ruang workshop menjadi salah satu nilai tambah utama dari wajah baru Planetarium Jakarta setelah diresmikan kembali pada 23 Desember 2025. Planetarium kini menyediakan ruang khusus untuk Workshop Astrofotografi, di mana pengunjung (mulai dari pemula hingga profesional) bisa belajar cara memotret benda langit menggunakan kamera DSLR maupun ponsel (smartphone astrophotography). Selain itu, ada workshop eksperimen sains sederhana yang dirancang khusus untuk menarik minat anak-anak terhadap ilmu antariksa.
(Fany Wirda Putri)
Jakarta: Kabar gembira bagi warga Ibu Kota dan para pecinta astronomi! Setelah hampir 13 tahun mengalami masa “mati suri” dan proses renovasi yang panjang, Planetarium Jakarta di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) akhirnya resmi beroperasi kembali.
Diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada Selasa 23 Desember 2025, ikon edukasi ini siap menyambut pengunjung dengan wajah yang jauh lebih modern.
Dibukanya kembali destinasi wisata edukasi favorit masyarakat Jakarta ini, disambut oleh respon antusias masyarakat. Pasalnya, tiket pertunjukan di Planetarium dilaporkan langsung ludes terjual dalam waktu yang singkat.Planetarium Jakarta populer karena destinasi wisata ini bisa sekaligus menjadi ruang edukasi ilmu astronomi yang menyenangkan. Tidak heran jika tempat ini dulunya selalu menjadi destinasi favorit anak-anak sekolah, karena pengalaman yang ditawarkan juga sangat menyenangkan.
Karena besarnya antusias dari masyarakat, Pramono Anung, membuat kebijakan akses gratis selama tiga bulan bagi para pelajar yang ingin berkunjung ke Planetarium Jakarta.Hadirnya AI Virtual Host
Wajah baru Planetarium Jakarta kini dilengkapi dengan teknologi mutakhir. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah kehadiran AI Virtual Host. Pemandu digital berbasis kecerdasan buatan ini akan menyambut pengunjung dengan visual interaktif, memberikan informasi seputar sejarah planetarium hingga pengetahuan astronomi dengan cara yang lebih menyenangkan bagi generasi Z dan Alpha.
Teater Bintang yang Lebih Canggih
Meskipun kubah luarnya tetap mempertahankan arsitektur ikonik peninggalan era Ali Sadikin, bagian dalamnya telah mengalami perombakan total. Kursi penonton kini lebih nyaman dengan proyektor terbaru yang mampu menampilkan simulasi langit malam dengan resolusi tinggi, membuat kamu merasa seolah benar-benar terbang di tengah galaksi Bima Sakti.
Gratis untuk Pelajar Selama 3 Bulan
Sebagai kado akhir tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kebijakan gratis masuk bagi seluruh pelajar selama tiga bulan pertama (Hingga Maret 2026). Kebijakan ini berlaku bagi pelajar dari Jakarta maupun luar daerah selama masa liburan sekolah. Namun perlu diingat, pendamping atau orang tua tetap dikenakan biaya masuk normal.
Workshop Edukasi Astronomi
Kehadiran ruang workshop menjadi salah satu nilai tambah utama dari wajah baru Planetarium Jakarta setelah diresmikan kembali pada 23 Desember 2025. Planetarium kini menyediakan ruang khusus untuk Workshop Astrofotografi, di mana pengunjung (mulai dari pemula hingga profesional) bisa belajar cara memotret benda langit menggunakan kamera DSLR maupun ponsel (smartphone astrophotography). Selain itu, ada workshop eksperimen sains sederhana yang dirancang khusus untuk menarik minat anak-anak terhadap ilmu antariksa.
(Fany Wirda Putri)
Cek Berita dan Artikel yang lain diGoogle News
(RUL)
-
/data/photo/2025/09/24/68d385d51aaf6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "KSPI Tolak UMP Jakarta 2026 yang Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Siap Gugat ke PTUN
Megapolitan
25 Desember 2025")
KSPI Tolak UMP Jakarta 2026 yang Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Siap Gugat ke PTUN Megapolitan 25 Desember 2025
KSPI Tolak UMP Jakarta 2026 yang Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Siap Gugat ke PTUN
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876 per bulan.
Presiden KSPI Said Iqbal menilai besaran UMP Jakarta, maupun di sejumlah daerah lain, belum mencerminkan keberpihakan kepada buruh dan berpotensi menurunkan daya beli masyarakat.
“Kami menolak. Saya ulangi, KSPI dan Partai Buruh menolak kenaikan upah minimum DKI Jakarta Tahun 2026 yang ditetapkan dengan indeks 0,75 sehingga UMP-nya hanya Rp 5,73 juta,” tegas Said Iqbal melalui keterangan tertulis, Kamis (25/12/2025).
Menurut Iqbal, UMP yang ditetapkan masih berada di bawah nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) versi Kementerian Ketenagakerjaan yang mencapai Rp 5,89 juta per bulan.
“Selisih Rp 160 ribu itu sangat berarti bagi buruh. Itu bisa untuk makan, transportasi, atau kebutuhan dasar lainnya,” ujar Said Iqbal.
Selain itu, Iqbal menyoroti UMP Jakarta yang lebih rendah dibandingkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi yang mencapai sekitar Rp 5,95 juta per bulan.
“Apakah masuk akal upah minimum Jakarta lebih rendah dari Bekasi dan Karawang, sementara biaya hidup Jakarta jauh lebih mahal?” katanya.
Iqbal juga menilai insentif transportasi, air bersih, dan BPJS yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak dapat dianggap sebagai bagian dari upah.
Pasalnya, insentif tersebut tidak diterima langsung oleh buruh dan memiliki kuota terbatas karena bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Atas dasar itu, KSPI berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait penetapan
UMP Jakarta 2026
.
“Secara gerakan, KSPI bersama aliansi buruh akan menggelar aksi massa besar-besaran di Istana Negara dan Balai Kota DKI Jakarta, yang diperkirakan berlangsung akhir Desember atau minggu pertama Januari 2026,” jelasnya.
“Upah murah hanya akan memperdalam krisis daya beli dan mengganggu stabilitas sosial. Buruh tidak akan diam,” tutup Said Iqbal.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp 5.729.876. Angka ini naik sekitar 6,17 persen atau sekitar Rp 333.115 dari UMP Jakarta 2025.
“Hari ini kami mengumumkan besaran UMP setelah rapat beberapa kali antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. DKI Jakarta telah disepakati untuk kenaikan upah UMP tahun 2026 sebesar Rp 5.729.876,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/12/2025)
Pramono menjelaskan, UMP Jakarta 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Sementara, UMP DKI Jakarta 2025 sebesar Rp 5.396.761. Besaran nilai UMP berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
KSPI Duga Ada Arahan Indeks Upah 0,7, Buruh Siap Aksi di Istana
JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menduga adanya arahan penggunaan indeks upah 0,7 dalam penetapan upah minimum tahun 2026 di sejumlah daerah industri. Meskipun Presiden Prabowo Subianto telah membuka ruang penggunaan indeks hingga 0,9.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan pihaknya memperoleh informasi dari lapangan bahwa ada dugaan arahan tersebut dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan kepada dinas tenaga kerja daerah.
“Ini masih dugaan dan perlu dikonfirmasi. Tapi faktanya, di banyak daerah industri, gubernur dan kepala daerah diarahkan menggunakan indeks 0,7, bahkan ada yang lebih rendah,” kata Said Iqbal dalam keterangan resmi, Kamis, 25 Desember.
Jika dugaan tersebut benar, sambung Said Iqbal, maka kebijakan tersebut tidak sejalan dengan keputusan Presiden dan berpotensi memicu gejolak sosial di kalangan pekerja.
“Kalau Presiden sudah membuka ruang 0,9, lalu daerah diseragamkan 0,7, itu sama saja melawan kebijakan Presiden dan menurunkan daya beli buruh,” ujarnya.
KSPI mencatat, penerapan indeks 0,9 di sejumlah wilayah industri seperti Kabupaten Bekasi, Karawang, Serang, dan Tangerang baru dapat terealisasi setelah aksi besar-besaran buruh.
Sementara di daerah lain, sambung Said Iqbal, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sejumlah wilayah di Sumatera, buruh masih menghadapi tekanan untuk menerima indeks yang lebih rendah dalam penetapan upah minimum.
Selain itu, KSPI juga menegaskan penolakannya terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2026 oleh Gubernur DKI Jakarta. KSPI menilai kebijakan tersebut membuat buruh di Jakarta semakin miskin dan daya belinya terus menurun.
Atas penetapan UMP DKI Jakarta dan kondisi nasional tersebut, KSPI menyatakan akan menempuh dua jalur perlawanan. Secara hukum, KSPI akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena penetapan UMP merupakan keputusan administrasi negara.
Sementara secara gerakan, KSPI bersama aliansi buruh akan menggelar aksi massa besar-besaran di Istana Negara dan Balai Kota DKI Jakarta. Aksi tersebut diperkirakan berlangsung pada akhir Desember atau pada minggu pertama Januari 2026.
“Upah murah hanya akan memperdalam krisis daya beli dan mengganggu stabilitas sosial. Buruh tidak akan diam,” kata Said Iqbal.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2025 sebesar Rp5.729.876.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bilang angka tersebut naik 6,17 persen dari UMP tahun 2026 sebesar Rp5.396.761.
“Setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh, pengusaha, dan Pemerintah DKI Jakarta, telah disepakati untuk kenaikan upah minimum provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 sebesar Rp5.729.876,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Desember.
Pengumuman ini disampaikan pada batas waktu akhir yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Nilai UMP Jakarta tahun depan ditetapkan Pramono dalam keputusan gubernur yang telah diteken.
Dalam proses penetapan UMP tahun depan, Pemprov DKI merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Regulasi tersebut mengatur rentang penyesuaian upah minimum yang menjadi dasar perhitungan pemerintah daerah.
“Dalam PP diatur alfanya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Dalam rapat Dewan Pengupahan untuk pembahasan hal yang berkaitan dengan UMP, diputuskan penetapan UMP 2026 ini berdasarkan alfanya 0,75. Hal itu UMP dapat dipastikan mengalami kenaikan dan di atas inflasi yang ada di Jakarta,” ujar Pramono.
Tak hanya DKI Jakarta, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi juga mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp2.327.386,07, atau naik 7,28 persen dari UMP2025 yang sebesar Rp2.169.349,00.
“Rekomendasi yang hari ini sudah saya tanda tangani adalah upah buruh minimum maupun sektoral di 35 kabupaten/kota termasuk provinsi,” katanya di Semarang, Rabu, 24 Desember dilansir ANTARA.
Dibandingkan dengan UMP Jateng 2025, besaran UMP provinsi tersebut pada tahun depan mengalami kenaikan sebesar Rp158.037,07.
Ia mengatakan rekomendasi dewan pengupahan telah resmi ditandatangani untuk seluruh wilayah di Jateng, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Nilai alfa untuk UMP Jateng ditetapkan sebesar 0,90, sementara nilai alfa di kabupaten/kota disesuaikan dengan hasil pembahasan dewan pengupahan masing-masing daerah.
“Yang khusus provinsi alfanya adalah 0,90, sedangkan kabupaten disesuaikan dengan kemampuan masing-masing,” katanya.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5454643/original/043020600_1766565947-IMG_5085.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Ditetapkan Rp 5,72 Juta hingga Diprotes Buruh")
Ditetapkan Rp 5,72 Juta hingga Diprotes Buruh
Liputan6.com, Jakarta – Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta telah ditetapkan sebesar Rp 5,27 juta per bulan. Sejumlah insentif disiapkan untuk para pekerja, meski masih mendapat respons penolakan dari kalangan buruh.
UMP Jakarta masih menjadi topik yang cukup banyak dicari dalam linimasa Google Trends. Menandakan perhatian yang cukup menarik untuk ditelusuri secara lengkap.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung telah menetapkan UMP Jakarta sebesar Rp 5.729.876, naik 6,17 persen dari UMP Jakarta 2025 sebesar Rp 5.396.761 per bulan. Ini menjadikan UMP Jakarta yang tertinggi secara nasional pada tingkat provinsi.
Menarik untuk ditelusiru, berikut ini fakta-fakta mengenai UMP Jakarta 2026:
1. UMP Terbesar Secara Nasional
UMP DKI Jakarta telah ditetapkan sebesar Rp 5.729.876 per bulan. Angka ini naik 6,17 persen atau sekitar Rp 333.115 dari UMP 2025 sebesar Rp 5.396.761 per bulan.
Atas kenaikan ini, Provinsi DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan nilai UMP 2026 tertinggi di Indonesia. Kenaikan secara nominal sebesar Rp 333.115 juga menjadi yang paling besar secara nasional.
Meskipun, jika dihitung persentase, UMP Jakarta tidak masuk dalam 5 provinsi dengan persentase kenaikan tertinggi. Masih jauh di bawah Sulawesi Tengah yang naik 9,08 persen.
2. Indeks Alfa 0,75
Penetapan UMP Jakarta 2026 ini berlandaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. PP tersebut mengatur rentang nilai alfa, yaitu indeks yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, antara 0,5 hingga 0,9. Dalam rapat Dewan Pengupahan, disepakati penggunaan nilai alfa sebesar 0,75.
Dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi Jakarta sebesar 5,03% dan inflasi 2,40%, perhitungan menghasilkan kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar 6,17%.