Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Atlet Taekwondo Alfi Kusuma Juga Dapat Kenaikan Pangkat Jadi Lettu TNI

    Atlet Taekwondo Alfi Kusuma Juga Dapat Kenaikan Pangkat Jadi Lettu TNI

    Jakarta –

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan kenaikan pangkat dan penghargaan kepada para prajurit yang meraih medali di SEA Games 2025. Ada dua atlet yang dianugerahi Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) oleh Jenderal Agus.

    Kedua atlet itu Muhammad Alfi Kusuma dari cabang Taekwondo dan Rizki Juniansyah dari cabang Angkat Besi. Alfi mendapat kenaikan pangkat dari Letnan Dua menjadi Letnan Satu, sedangkan Rizki mendapat kenaikan pangkat dari Letnan Dua menjadi Kapten.

    Hal itu disampaikan Jenderal Agus usai acara pemberian bonus kepada atlet peraih medali SEA Games dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    “Kemudian penghargaan yang diberikan kepada mereka, yaitu kenaikan pangkat luar biasa, dua orang termasuk Rizki,” kata Jenderal Agus.

    Jenderal Agus mengatakan ada sebanyak 37 prajurit TNI yang mendapatkan penghargaan berupa kesempatan mengikuti pendidikan sekolah Perwira dan Sekolah Bintara.

    Diketahui, Presiden Prabowo menaikkan bonus khusus kepada atlet peraih medali emas di SEA Games 2025 menjadi Rp 1 miliar dari semula Rp 500 juta. Di gelaran SEA Games 2025 di Thailand, Indonesia berhasil meraih hingga 91 medali emas.

    (fca/fas)

  • Mensesneg: Draf Aturan TNI Tangani Terorisme Masih Surpres, Belum Final

    Mensesneg: Draf Aturan TNI Tangani Terorisme Masih Surpres, Belum Final

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa dokumen yang beredar terkait keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme bukanlah Peraturan Presiden (Perpres), melainkan masih berupa Surat Presiden (Surpres).

    Hal tersebut disampaikan Prasetyo usai menghadiri agenda penyerahan bonus atlet SEA Games ke-33 Thailand 2025 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026), menanggapi pertanyaan wartawan terkait draf aturan yang ramai diperbincangkan publik.

    “Surpres. Bukan Perpres. Baru Surpres itu,” ujar Prasetyo.

    Prasetyo menjelaskan Surpres tersebut bersifat formal sebagai dasar untuk memulai pembahasan lebih lanjut dan belum merupakan keputusan final yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ditanya apakah kebijakan tersebut sudah bersifat final, Prasetyo menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan tetap terkait pengaturan tersebut. 

    Oleh sebab itu, dia juga mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum substansi kebijakan benar-benar dibahas dan diputuskan. Menurut Prasetyo, suatu aturan harus dipahami dalam konteks penerapannya yang terbatas dan situasional.

    “Kenapa cara berpikir kita itu selalu ‘waduh nanti akan begini’? Substansinya itu. Pastilah akan diberlakukan pada kondisi dan titik tertentu,” jelasnya. 

    Prasetyo kemudian mencontohkan polemik serupa yang sempat muncul dalam pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Dia menyebut banyak kekhawatiran publik tidak sepenuhnya sesuai dengan semangat pengaturan yang sebenarnya.

    “Misalnya tentang penghinaan kepada kepala negara. Di dalam KUHP yang baru itu justru menjadi delik aduan. Artinya, kalau kepala negara atau pejabat terkait tidak melaporkan, ya tidak bisa diproses,” ujarnya.

    Pemerintah memastikan pembahasan terkait peran TNI dalam penanggulangan terorisme masih akan dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum, konstitusi, dan kepentingan publik.

    Menurutnya, pendekatan tersebut justru lebih baik karena mencegah pelaporan berlebihan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan langsung.

    “Daripada setiap orang, setiap relawan, setiap pendukung nanti dengan leluasa bisa melaporkan,” pungkasnya.

  • TNI dan Polri Bakal Kerahkan Pasukan Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

    TNI dan Polri Bakal Kerahkan Pasukan Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

    TNI dan Polri Bakal Kerahkan Pasukan Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dua aparat negara, TNI dan Polri, berencana mengerahkan pasukan ke wilayah yang masih terdampak demi mempercepat pemulihan pascabencana Sumatera.
    Rencana ini disampaikan Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, usai berdiskusi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
    “Saya sudah mengusulkan kepada Bapak Kapolri, beliau akan mengirimkan tambahan pasukan. Pak Panglima juga kami meminta kemarin pada waktu di Hambalang, juga akan menambah pasukan lagi,” kata Tito dalam jumpa pers di Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (8/1/2026).
    Menurutnya, jalan-jalan utama umumnya sudah bersih dan cukup baik, namun jalan kabupaten, jalan desa, lorong-lorong, serta rumah warga masih membutuhkan penanganan dengan kekuatan personel yang besar.
    Selain TNI dan Polri, Tito juga meminta kepada kementerian/lembaga yang memiliki
    sekolah kedinasan
    agar segera mengerahkan personel ke lokasi bencana.
    “Seperti Kemendagri sudah mengirim IPDN dengan ASN hampir 1.200. Ini juga cepat untuk membersihkan kantor-kantor pemerintahan,” jelas dia.
    “Terutama Tamiang itu dinas-dinasnya juga enggak jalan karena masih berlumpur. Nah sehingga ini sudah hari keempat mereka di sana, sudah banyak kantor dinas yang sudah bersih,” tambah dia.
    Sejumlah kementerian/lembaga terkait pun disebut menyambut hangat permintaan Tito.
    Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya, berencana mengirimkan 500 personel untuk mempercepat pendataan sekaligus membantu pembersihan kantor BPS yang terdampak kerusakan.
    Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga akan mengerahkan 2.000 siswa sekolah kedinasan dari total 6.000 siswa yang dimiliki.
    Para siswa tersebut akan diterjunkan dalam kegiatan serupa kuliah kerja nyata (KKN) sebagai bagian dari kurikulum, dengan pembiayaan dari masing-masing institusi.

    Tito menjelaskan, keterlibatan siswa sekolah kedinasan ini mirip dengan program latihan terpadu seperti Latsitarda di Akademi TNI-Polri.
    Pemerintah masih mendata sekolah kedinasan lain yang berpotensi mengirimkan siswa yang sehat dan siap melakukan kegiatan fisik serta teknis.
    Ia menilai, semakin banyak personel yang terlibat, proses pembersihan dan pemulihan dapat berjalan lebih cepat sehingga aktivitas dapat kembali normal
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar Klaim Sudah Bahas Koalisi Permanen dengan Parpol Lain, Optimistis Terwujud

    Golkar Klaim Sudah Bahas Koalisi Permanen dengan Parpol Lain, Optimistis Terwujud

    Golkar Klaim Sudah Bahas Koalisi Permanen dengan Parpol Lain, Optimistis Terwujud
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Partai Golkar mengeklaim telah mulai membicarakan rencana pembentukan koalisi permanen dengan sejumlah partai politik lain, dan optimistis gagasan tersebut dapat terwujud.
    Sekretaris Jenderal
    Partai Golkar

    Muhammad Sarmuji
    mengatakan, pembentukan
    koalisi permanen
    adalah proses politik yang wajar.
    Namun, langkah tersebut memang membutuhkan diskusi intensif, terutama dalam menyamakan sikap politik.
    “Koalisi permanen bisa terjadi, dan memang namanya koalisi itu pasti akan ada sikap-sikap politik yang akan didiskusikan secara intens ya. Jadi mungkin saja di awal-awal ada perbedaan, tetapi di ujungnya itu kemungkinan akan sama. Tentu nanti ada proses penyesuaian-penyesuaian,” kata Sarmuji saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Kamis (8/1/2026) malam.
    Ketua Fraksi Golkar DPR RI itu mengungkapkan, komunikasi dengan
    partai politik
    lain sudah mulai dilakukan, meskipun masih bersifat informal.
    “Ya ngobrol informal, tanya-tanya, telepon-telepon,” ucap dia.
    Terkait respons dari partai-partai politik yang diajak berkomunikasi, Sarmuji menilai sejauh ini sikap mereka cukup positif.
    Namun, partai-partai tetap akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebelum memutuskan sikap finalnya.
    “Ya tadi, mungkin harus ada penyesuaian-penyesuaian memperhatikan aspirasi masyarakat. Tapi arahnya sih kelihatannya oke-oke saja,” pungkasnya.
    Sebelumnya, Partai Golkar mengusulkan pembentukan koalisi permanen dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Usulan tersebut merupakan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (20/12/2025).
    “Partai Golkar juga mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan,” demikian bunyi siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (21/12/2025).
    Golkar menegaskan, koalisi permanen tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenangkan pemilihan presiden, tetapi juga dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Bakal Siapkan Dana Pensiun Atlet dan Pelatih, Ini Bocoran Erick Thohir

    Prabowo Bakal Siapkan Dana Pensiun Atlet dan Pelatih, Ini Bocoran Erick Thohir

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menilai komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap dunia olahraga nasional membawa paradigma baru, tidak hanya menuntut prestasi tetapi juga menjamin masa depan atlet dan pelatih. 

    Hal tersebut disampaikan Erick usai menghadiri agenda penyerahan Bonus Atlet SEA Games ke-33 Thailand 2025 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Erick mengatakan Presiden Prabowo memberikan visi yang berbeda dibandingkan sebelumnya, terutama dalam memandang prestasi olahraga sebagai kehormatan bangsa sekaligus investasi jangka panjang bagi atlet. 

    “Bapak Presiden benar-benar mendorong kita untuk berprestasi mengibarkan Merah Putih dan juga diapresiasi dengan bonus yang bukan sekadar penghargaan, tetapi sebagai tabungan untuk masa depan atlet,” ujarnya. 

    Menurut Erick, Presiden Prabowo bahkan secara langsung menanyakan rencana karier para atlet satu per satu saat bersalaman. Dari dialog tersebut, Presiden memberikan arahan agar pemerintah menyiapkan skema dana pensiun bagi atlet dan pelatih.

    “Beliau langsung berpesan ke saya untuk menyiapkan dana pensiun atlet dan pelatih ke depan. Saya jawab siap,” katanya.

    Erick menilai arahan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada hasil pertandingan, tetapi juga pada keberlanjutan kehidupan atlet setelah masa kompetisi berakhir.

    Terkait agenda ke depan, Erick menyebut Kemenpora akan segera menggelar rapat bersama Wakil Menpora Taufik Hidayat untuk membahas persiapan Asian Games. Evaluasi menyeluruh terhadap cabang olahraga akan dilakukan sebelum penetapan target.

    “Kami akan evaluasi dulu, baru nanti cabor-cabor dipanggil untuk bicara target,” ucapnya.

    Erick juga menyoroti capaian Indonesia di Asian Games yang masih fluktuatif. Ia mencatat sebelum 2018 Indonesia hanya meraih empat medali emas. Saat menjadi tuan rumah Asian Games 2018, Indonesia melonjak dengan 31 emas, namun turun menjadi tujuh emas di China pada 2023.

    “Bahkan kemarin ada hampir tiga nomor yang kita emas tidak dipertandingkan, artinya kembali ke empat. Nah ini yang ingin kita lihat, apakah bisa lebih dari empat ke depan,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Erick turut mengapresiasi peran pimpinan cabang olahraga yang aktif mendampingi atlet dalam kompetisi.

    “Saya melihat banyak pimpinan cabor hadir langsung di arena, termasuk Ibu Yenni Wahid. Ini juga yang diapresiasi Bapak Presiden, pimpinan cabor yang peduli, hadir, dan mendorong atletnya untuk terus berprestasi,” pungkas Erick.

  • Resmi! Indonesia Terpilih Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026

    Resmi! Indonesia Terpilih Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026

    GELORA.CO –  Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Human Rights Council/HRC) untuk periode 2026. Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro ditunjuk sebagai Presiden ke-20 lembaga tersebut.

    Dalam pernyataannya pada Organizational Meeting of the Human Rights Council yang disiarkan melalui UN Web TV, Kamis, 8 Januari 2026, Sidharto menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia, seraya menegaskan komitmen Jakarta terhadap multilateralisme dan perlindungan HAM universal.

    “Indonesia telah menjadi pendukung kuat Dewan HAM sejak awal pembentukannya. Kami telah beberapa kali menjadi anggota dan secara konsisten berupaya bertindak secara konstruktif serta menjadi jembatan di tengah perbedaan pandangan,” ujar Sidharto.

    Ia menjelaskan bahwa keputusan Indonesia untuk maju sebagai Presiden Dewan HAM berakar pada mandat konstitusional UUD 1945 yang sejalan dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB, khususnya kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.

    Mandat tersebut, menurut Sidharto, kembali ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Sidang Umum PBB ke-80, yang menyerukan tatanan multilateral di mana “perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukan hak segelintir pihak, melainkan hak semua”.

    “Kita harus berdiri untuk tatanan multilateral di mana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukan hak segelintir pihak, melainkan hak semua,” jelas Sidharto mengutip pernyataan Presiden Prabowo.

    Menandai peringatan 20 tahun Dewan HAM PBB, Sidharto menilai sejarah lembaga tersebut sebagai panduan penting untuk menghadapi tantangan ke depan, terutama di tengah meningkatnya polarisasi global terkait isu hak asasi manusia.

    Ia menekankan komitmen Indonesia terhadap prinsip inti Dewan HAM, termasuk universality, objectivity, dan non-selectivity dalam menangani isu HAM, serta perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh hak asasi, termasuk hak atas pembangunan.

    “Kami percaya pada kemampuan Dewan HAM untuk berdialog, menjembatani perbedaan, dan tetap bersatu demi perlindungan hak asasi manusia,” kata Sidharto.

    Dalam masa kepemimpinannya, Indonesia mengusung tema “Presidency for All”, dengan fokus pada pendekatan inklusif dan partisipatif. Sidharto menegaskan akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk negara anggota dan non-anggota, lembaga khusus PBB, institusi HAM nasional, organisasi masyarakat sipil, serta organisasi regional.

    “Saya berkomitmen membangun kerja Dewan HAM yang lebih efektif, inklusif, dan dapat diakses oleh semua pihak,” tuturnya.

    Ia juga menyampaikan komitmen untuk menciptakan ruang yang inklusif dan saling menghormati, dengan penekanan pada pencegahan diskriminasi, promosi kesetaraan gender, serta peningkatan partisipasi negara kurang berkembang (LDCs) dan negara kepulauan kecil (SIDS).

    Indonesia akan melanjutkan agenda efisiensi dan rasionalisasi kerja Dewan HAM yang telah dirintis oleh Presiden sebelumnya, Duta Besar Jurg Lauber.

    Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 dinilai memperkuat posisi Jakarta sebagai aktor kunci dalam diplomasi multilateral, sekaligus mencerminkan kepercayaan komunitas internasional terhadap peran Indonesia sebagai penyeimbang dan bridge builder dalam isu-isu HAM global.

  • 5.700 Desa-4.400 Dusun Masih Gelap, Ini Perintah Prabowo ke Bahlil

    5.700 Desa-4.400 Dusun Masih Gelap, Ini Perintah Prabowo ke Bahlil

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan hingga saat ini masih ada 5.700 desa dan 4.400 dusun belum masuk listrik.

    Dengan kondisi tersebut, Bahlil bilang Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan supaya 2029 hingga 2030 seluruh desa dan dusun segera nyala listriknya. Hal ini dilakukan sebagai upayanya pemerataan aliran listrik.

    Menurutnya, kehadiran listrik bukan sekadar penyediaan infrastruktur, melainkan bentuk keadilan sosial negara bagi masyarakat.

    “Arahan dari Bapak Presiden Prabowo bahwa sampai dengan 2029-2030 semua desa-desa, dusun-dusun yang jumlahnya 5.700 dan 4.400 itu harus semua listriknya sudah ada. Kehadiran listrik itu sebagai bentuk keadilan sosial,” ujar Bahlil saat konferensi pers capaian kinerja Kementerian ESDM tahun 2025 di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Bahlil juga melaporkan sepanjang 2025, Program Listrik Desa telah direalisasikan di 1.516 lokasi dan menjangkau 77.616 pelanggan. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat rasio elektrifikasi nasional sekaligus memperkecil kesenjangan pembangunan antardaerah.

    “Pada tahun ini kita sudah mengerjakan kurang lebih sekitar 1.500 lebih titik yang kita lakukan terobosan,” katanya.

    Bahlil menambahkan konsumsi listrik nasional sepanjang 2025 alami kenaikan. Pada tahun ini konsumsi mencapai 1.584 kWh per kapita.

    “Ini konsumsi listrik per kapita. Sekarang konsumsi listrik per kapita kita 2024 itu 1.411 KWh. 2025 itu naik menjadi 1.584 kWh,”terang Bahlil.

    Lihat juga Video ‘Kentongan Libur, Drone Meluncur! Ini Cara RT di Karanganyar Patroli Kampung’:

    (hrp/hns)

  • Anggaran MBG 2025 Sisa Rp19,5 Triliun, Jumlah Penerima Masih di Bawah Target

    Anggaran MBG 2025 Sisa Rp19,5 Triliun, Jumlah Penerima Masih di Bawah Target

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2025 mencapai Rp51,5 triliun atau 72,5% dari pagu tahun lalu. 

    Untuk diketahui, pemerintah menyiapkan pagu anggaran MBG senilai Rp71 triliun pada APBN 2025. Dengan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2025 tersebut, maka salah satu program prioritas Presiden Prabowo itu menyisakan Rp19,5 triliun. 

    Wakil Menteri Keuangan Thomas A. Djiwandono mengeklaim dari realisasi anggaran senilai Rp51,5 triliun itu, sebesar Rp43,3 triliun langsung diterima masyarakat dalam bentuk makanan bergizi bagi siswa, balita, ibu hamil/menyusui, serta guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. 

    “Manfaat yang langsung diterima masyarakat adalah Rp43,3 triliun dari realisasi anggaran per 31 Desember Rp51,5 triliun,” terang Tommy, sapaannya, pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026). 

    Adapun berdasarkan data sampai dengan 7 Januari 2026, MBG telah diterima 56,13 juta orang dari target 82,9 juta penerima. Program itu juga telah melibatkan 19.343 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), serta 789.319 pekerja. 

    Untuk 2026, pemerintah menyiapkan anggaran program MBG senilai Rp335 triliun. Secara umum, realisasi anggaran program prioritas Presiden Prabowo sampai dengan 31 Desember 2025 sudah mencapai total Rp805,4 triliun.

    Program-program itu meliputi Program Keluarga Harapan Rp28,7 triliun, PIP/KIP Kuliah/beasiswa lainnya Rp27,7 triliun, kartu sembako/BNPT Rp43,3 triliun, BLTS Kesra Rp29,9 triliun, bantuan iuran PBI JKN Rp46,3 triliun, gaji/TPG/TPD No PNS Rp22,2 triliun serta perumahan Rp45,4 triliun. 

    Kemudian, Cek Kesehatan Gratis dan TB serta revitalisasi 32 rumah sakit Rp6,5 triliun, Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Rp6,7 triliun, subsidi nonenergi seperti subsidi KUR dan pupuk Rp96,4 triliun, subsidi/kompensasi energi Rp305,2 triliun, cetak sawah dan optimasi lahan pertanian Rp8,9 triliun serta Bulog dan cadangan pangan Rp22,1 triliun.   

    Selanjutnya, renovasi/revitalisasi sekolah Rp18,9 triliun, bendungan/irigasi/operasi-pemeliharaan sarpras SDA Rp20,1 triliun, preservasi jalan dan jembatan Rp19,1 triliun serta kampung nelayan, pergaraman nasional dan budidaya ikan nila salin Rp2,2 triliun. 

  • Sambut Atlet Dapat Medali SEA Games di Istana, Prabowo Beri Rp1 Miliar untuk Peraih Emas

    Sambut Atlet Dapat Medali SEA Games di Istana, Prabowo Beri Rp1 Miliar untuk Peraih Emas

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar acara penyambutan sejumlah atlet Indonesia yang berlaga di ajang SEA Games 2025 di Thailand. Acara penyambutan digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 8 Januari.

    Kontingen Indonesia berhasil menempati peringkat dua alias runner-up dalam ajang SEA Games 2025 tepat di bawah Thailand selaku tuan rumah. Tim Garuda berhasil mengoleksi 91 medali emas, 112 perak, dan 130 perunggu.

    Pencapaian Indonesia pada ajang itu pun turut menjadi tonggak bersejarah, mengingat untuk pertama kalinya sejak tahun 1995, Indonesia menempati urutan kedua pada ajang SEA Games.

    Atlet-atlet tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.30 WIB. Upacara penyambutan dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB.

    Dalam acara itu, Presiden juga akan memberi bonus kepada para peraih medali, terutama peraih medali emas yang akan mendapatkan Rp1 miliar per orangnya.

    Untuk perhelatan SEA Games 2025, Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menpora Erick Thohir menyiapkan bonus sebesar Rp1 miliar untuk para peraih emas.

    Pada perhelatan SEA Games 2023 di Kamboja, bonus yang diberikan kepada atlet peraih medali emas sebesar Rp525 juta.

    Dengan demikian, jika ada 91 atlet peraih emas maka pemerintah harus menyiapkan bonus sebesar Rp91 miliar untuk para atlet berprestasi tersebut.

    Janji untuk memberikan Rp1 miliar itu disampaikan Presiden Prabowo kepada para menteri dan atlet saat melepas kontingen Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada 5 Desember 2025.

    Janji yang sama pun ditegaskan kembali oleh Presiden, saat Presiden memberikan selamat kepada Menpora atas capaian Tim Garuda.

    “Menteri Pemuda dan Olahraga, sudah kembali, saudara Erick Thohir. Selamat dengan 91 emas, terima kasih. Di satu pihak, saya senyum 91 emas. Di lain pihak, agak pusing juga. Bonusnya besar juga itu, sekarang,” kata Presiden kepada Menpora saat acara di Serang, Banten, pada 20 Desember 2025.

    Walaupun demikian, Presiden menegaskan janji seorang pemimpin harus ditunaikan, yang artinya atlet-atlet yang berprestasi dan berhasil menyabet medali saat berlaga di SEA Games 2025 akan menerima bonus dari pemerintah.

    “Sabdo Pandito Ratu. Ucapan seorang pemimpin harus dipegang. Gembira, tetapi pusing tidak apa-apa. Yang penting, pejuang-pejuang kita, kita hormati dan kita hargai,” kata Prabowo.

  • Aturan Parkir DHE di Bank BUMN Diteken Prabowo, Purbaya Cuek Jika Pengusaha Protes

    Aturan Parkir DHE di Bank BUMN Diteken Prabowo, Purbaya Cuek Jika Pengusaha Protes

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani aturan terbaru Devisa Hasil Ekspor (DHE). Dalam aturan tersebut, penempatan DHE hanya di rekening Bank BUMN.

    “Jumat Minggu lalu sudah ditandatangani presiden, tinggal keluar saja. Jadi sudah clear itu, sudah disetujui presiden, tinggal pengundangan saja, jadi pasti jalan seperti itu,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Aturan tersebut merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE. Tujuan direvisinya aturan untuk meningkatkan cadangan devisa.

    Menurut Purbaya, aturan sebelumnya yang tidak mewajibkan penempatan DHE di lembaga jasa keuangan tertentu membuat masih banyak celah untuk eksportir. Hal itu terbukti dari aturan DHE selama ini yang belum mampu memperkuat cadangan devisa Indonesia.

    “Kalau Anda lihat 2024 cadangan devisa kita US$ 155,7 miliar, Desember 2025 naik ke US$156,5 miliar, naiknya hanya US$ 0,8 miliar, padahal surplus perdagangan kita US$ 38,5 miliar. Jadi walaupun ada capital outflow, tapi besarnya surplus ini sama sekali tidak nendang, tidak berdampak signifikan ke cadangan devisa kita,” jelas Purbaya.

    “Jadi dari situ kita lihat sepertinya memang kecurigaan kita sebelumnya betul, bahwa peraturan DHE kita yang kemarin banyak celahnya sehingga uangnya tetap masuk, terus keluar lagi dalam waktu hitungan mungkin jam,” sambung Purbaya.

    Oleh karena itu, aturan baru memperketat penempatan DHE khusus di bank BUMN. Dengan demikian pihaknya bisa lebih mengontrolnya.

    “Jadi sekarang kita ketatkan dalam pengertian nanti DHE-nya hanya boleh ditaruh di bank-bank Himbara sehingga saya bisa mengontrolnya dengan lebih baik. Dari situ kita bisa lihat nanti sebetulnya dampak kalau keadaan normal, nggak diselundupkan keluar, dari perdagangan kita ke cadangan devisa sebetulnya seperti apa,” tutur Purbaya.

    Purbaya menambahkan, tidak ambil pusing jika pengusaha, khususnya di sektor kelapa sawit, protes aturan tersebut. Keputusan pemerintah tidak bisa diganggu gugat.

    “Biar saja (protes), kenapa selama ini memanipulasi sistem, terpaksa kita lakukan itu karena untuk menutup kebocoran. Mereka taruh di bank-bank itu terus cepat lari keluar. Biar saja protes, kan peraturan saya yang bikin kan,” tegasnya.

    (aid/hns)