Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Jokowi Dikabarkan akan ke Makassar 29 Januari, Ada Agenda Akbar

    Jokowi Dikabarkan akan ke Makassar 29 Januari, Ada Agenda Akbar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada 29-31 Januari 2026.

    Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep beserta seluruh jajaran pengurus DPP, DPW, hingga kader di seluruh Indonesia akan menghadiri acara akbar ini.

    Tak terkecuali Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang digadang-gadang sebagai sosok Bapak J yang menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga masuk dalam daftar tamu undangan.

    Sekretaris PSI Sulsel Indira Mulyasari Paramastuti mengaku belum ada konfirmasi lanjutan apakah Jokowi akan hadir dalam Rakernas PSI di Kota Makassar. Namun ia tak membantah Jokowi masuk dalam daftar tokoh inti yang diundang.

    “Kita belum ada kepastian kalau Pak Jokowi (hadir). Cuma Mas Ketua Umum (Kaesang Pangarep) dan rombongan DPP PSI,” ujar Indira kepada wartawan di Makassar belum lama ini.

    Termasuk kepastian kehadiran Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, PSI Sulsel belum bisa menjawab gamblang karena sejauh ini belum ada petunjuk dari DPP terkait kehadiran kedua tokoh sentral tersebut.

    “Belum ada kepastian karena belum ada petunjuk dari DPP karena kita baru dijadwalkan rapat persiapan dengan DPP PSI. Rencana rapat hari ini, Kamis. Tapi kalau untuk di Rundown (susunan acara) Rakernas PSI, belum ada,” ungkap Indira.

    Bagi kader PSI, Jokowi adalah patron yang bisa menjadi salah satu penentu kemenangan PSI di Pemilu 2029 mendatang. Tak hanya itu, PSI bahkan mendudukkan ayah ketua umum PSI Kaesang Pangarep itu sebagai presiden terbaik RI yang dilahirkan dari rahim rakyat.

  • Wamen Dikti Saintek, Stella Christie Tinjau Lokasi Calon SMA Unggul Garuda di Sumbawa NTB Regional 9 Januari 2026

    Wamen Dikti Saintek, Stella Christie Tinjau Lokasi Calon SMA Unggul Garuda di Sumbawa NTB Regional 9 Januari 2026

    Wamen Dikti Saintek, Stella Christie Tinjau Lokasi Calon SMA Unggul Garuda di Sumbawa NTB
    Tim Redaksi
    SUMBAWA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Prof. Stella Christie, meninjau lokasi SMA Garuda di Kabupaten Sumbawa, NTB Kamis (8/1/2026).
    Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, didampingi Wakil Bupati, Mohamad Ansori.
    Wamen Stella menjelaskan bahwa pembangunan SMA Unggul Garuda merupakan visi langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang telah digagas sejak Februari 2024 dan diajukan secara resmi pada Mei 2024.
    “Program ini dirancang untuk membuka akses pendidikan menengah berkualitas tinggi bagi putra-putri terbaik bangsa dari seluruh Indonesia, tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi,” kata Stella.
    Anggaran pembangunan 1 unit SMA Unggul Garuda diperkirakan berada pada kisaran Rp213 miliar hingga Rp 250 miliar.
    Sekolah ini akan menerapkan kurikulum nasional yang diperkaya dengan standar internasional, dilengkapi sistem asrama (boarding school), serta memberikan beasiswa penuh kepada seluruh peserta didik yang direkrut melalui seleksi nasional yang ketat dan transparan.
    Lebih lanjut, Stella menegaskan bahwa Sekolah Unggul Garuda dibangun di atas tiga pilar utama, yakni pemerataan akses pendidikan berkualitas, pengembangan sekolah sebagai inkubator calon pemimpin bangsa, serta penguatan prestasi akademik yang berpadu dengan pengabdian kepada masyarakat.
    “Pembangunan sekolah di daerah dinilai penting agar peserta didik dapat berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar dan memberi dampak sosial-ekonomi yang positif,” ujar Stella.
    Pemerintah pusat juga telah menyiapkan dukungan lanjutan berupa anggaran untuk melanjutkan pendidikan lulusan SMA Unggul Garuda ke universitas-universitas terbaik dunia.
    Jejaring dengan berbagai perguruan tinggi top global telah dibangun untuk memastikan lulusan memiliki daya saing internasional sekaligus komitmen kuat dalam membangun Indonesia.
    Selain pembangunan sekolah baru, pemerintah turut mengembangkan program Sekolah Garuda Transformasi, yakni penguatan sekolah-sekolah berprestasi yang telah ada, agar mampu bersaing masuk universitas kelas dunia.
    Secara nasional, ditargetkan pembangunan 20 SMA Unggul Garuda dengan 4 sekolah di antaranya telah memasuki tahap pembangunan, dan 80 Sekolah Garuda Transformasi.
    Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wamendikti Saintek beserta jajaran.
    Jarot menegaskan bahwa kesiapan Kabupaten Sumbawa tidak hanya sebatas penyediaan lahan, tetapi juga mencakup potensi kawasan sekitar, dukungan infrastruktur dasar, kesiapan regulasi daerah, dukungan sosial masyarakat, serta komitmen kebijakan jangka panjang agar pembangunan dan pengelolaan SMA Unggul Garuda dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
    “Sebagai bentuk kesiapan konkret, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menyiapkan dua alternatif lokasi strategis. Opsi pertama adalah lahan milik Pemkab Sumbawa seluas 20 hektare yang berlokasi di Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwes, bersebelahan dengan markas Batalyon Infanteri TP.
    Opsi kedua berada di kawasan Samota, dengan luas lahan 20 hektare bersebelahan dengan lokasi Sirkuit MXGP, Sport Center dan rencana lokasi pembangunan Batalyon Marinir,” jelas Jarot.
    Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan, Prof. Stella bersama Bupati Sumbawa dan jajaran meninjau langsung kawasan Samota yang menjadi salah satu alternatif utama lokasi pembangunan.
    Kawasan ini dinilai strategis karena berdekatan dengan Kawasan Ekonomi Khusus Samota serta memiliki keunggulan lanskap alam dengan panorama laut Teluk Saleh.
    Dalam peninjauan tersebut, Prof. Stella tampak antusias dan menilai kawasan Samota memiliki potensi kuat untuk mendukung ekosistem pendidikan unggulan bertaraf nasional dan internasional.
    Adapun peninjauan alternatif lokasi di Desa Kerekeh dijadwalkan pada Jum’at, 9 Januari 2026.
    Dengan seluruh kesiapan tersebut, Kabupaten Sumbawa menegaskan posisinya sebagai daerah yang siap secara teknis, administratif, dan sosial untuk menjadi tuan rumah SMA Unggul Garuda.
    Sekaligus juga berkontribusi langsung dalam agenda besar pembangunan sumber daya manusia unggul Indonesia.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Danantara Serahkan 600 Unit Huntara untuk Warga Aceh Tamiang

    Danantara Serahkan 600 Unit Huntara untuk Warga Aceh Tamiang

    Bisnis.com, TAMIANG – Pemerintah melalui Danantara menyerahkan 600 unit hunian sementara (huntara) bagi korban terdampak bencana banjir besar Sumatra di Aceh Tamiang pada Kamis (8/1/2026) petang.

    Serah terima hunian dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dan Managing Director Stakeholder Management Danantara, Rohan Hafas, kepada Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi. Bersama beberapa BUMN, PT Hutama Karya (Persero) berkolaborasi dan berkontribusi sebagai kontraktor pelaksana pembangunan huntara.

    Wamendagri Bima Arya mengatakan keberadaan huntara merupakan wujud pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mempercepat pemulihan pascabencana.

    Sebanyak 600 unit huntara dikebut pengerjaannya di Aceh Tamiang agar masyarakat terdampak bencana dapat kembali memiliki tempat tinggal layak dan beraktivitas.

    “Arahan Bapak Presiden ada dua. Pertama, bergerak cepat. Kedua, bergerak semua. Inilah wujudnya saat ini, dalam waktu sekitar 2 minggu, BUMN Karya berkolaborasi dan bersinergi bersama Pemerintah Daerah untuk mewujudkan hunian sementara,” kata Arya Bima usai prosesi serah terima huntara di Aceh Tamiang, Kamis (8/1/2026).

    Penyediaan hunian layak bagi korban bencana menjadi fokus pemerintah di samping pemulihan akses dan infrastruktur ke wilayah terdampak bencana.

    Managing Director Stakeholder Management Danantara, Rohan Hafas, mengatakan 600 unit huntara di Aceh Tamiang ini merupakan tahap pertama yang selesai dibangun dalam kurun waktu dua minggu dan diserahterimakan kepada Pemda setempat.

    Rohan menyebut Danantara dan BUMN Karya akan berkolaborasi untuk membangun 15.000 huntara bagi korban bencana Sumatra.

    “Ini yang pertama, ada 600 unit. Nanti tanggal 15-16 [Januari baru akan mulai peninjauan lokasi huntara] di Pidie Jaya,” ujar Rohan.

    Sebagai informasi, huntara bagi warga Aceh Tamiang didirikan di Kecamatan Karang Baru, Desa Kebun Tanjung Seumantoh, persis di pinggir jalan lintas Banda Aceh-Medan.

    Dari pantauan di lapangan, huntara yang dibangun Danantara berbentuk seperti kamar-kamar yang berderet dengan ukuran masing-masing 20 meter persegi. Di dalam hunian, disediakan dua set tempat tidur, lemari pakaian, dan kipas angin.

    Sementara kamar mandi, dapur, dan musala disediakan di sisi lain untuk dipakai bersama dengan perbandingan 1 kamar mandi untuk 5 unit huntara. Huntara juga dilengkapi dengan taman bermain anak, bangku-bangku tempat penghuni bercengkerama di setiap gang, serta pusat kesehatan.

    “Selama menempati huntara, masyarakat juga bisa mengakses listrik, gas, dan wifi secara gratis,” tambah Rohan.

    Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan Danantara yang berupaya mempercepat pemulihan pascabencana, khususnya di Aceh Tamiang.

    Dia mengatakan masyarakatnya telah sebulan lebih tidur di tenda pengungsian sejak banjir menerjang pada 27 November 2025.

    “Saya sangat apresiasi dan sangat berterima kasih kepada Danantara yang telah membangun huntara ini. Dalam 2 minggu, bisa selesai 600 unit rumah. Tentu ini akan sangat membantu masyarakat,” ujar Armia.

    Sementara itu, Direktur Operasional II PT Hutama Karya, Gunadi, menekankan bahwa pekerjaan konstruksi dalam penanganan pascabencana perlu menjaga mutu sekaligus fungsi, karena yang dinilai pada akhirnya adalah kenyamanan dan keselamatan keluarga yang menempati.

    “Kami bersama-sama membangun hunian ini bukan sekadar unit, tetapi rumah yang aman dan layak untuk dihuni,” terang Gunadi dalam siaran pers.

    Selain di Aceh Tamiang, lanjutnya, Hutama Karya juga merencanakan pembangunan Rumah Hunian Danantara di wilayah Aceh Timur, yakni di Kecamatan Simpang Ulim seluas 960 m² serta Kecamatan Julok seluas 495 m² dengan jumlah sekitar 45 unit hunian.

  • UMP Jakarta Dianggap Tak Masuk Akal: Upah Kecil, Biaya Hidup Mahal Megapolitan 9 Januari 2026

    UMP Jakarta Dianggap Tak Masuk Akal: Upah Kecil, Biaya Hidup Mahal Megapolitan 9 Januari 2026

    UMP Jakarta Dianggap Tak Masuk Akal: Upah Kecil, Biaya Hidup Mahal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh memprotes penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di DKI Jakarta dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Jawa Barat.
    Dalam demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (8/1/2026), buruh menolak besaran UMP
    Jakarta
    sebesar Rp 5,73 juta per bulan.
    Mereka menilai angka tersebut tidak sebanding dengan tingginya biaya hidup di ibu kota.
    Presiden KSPI Said Iqbal menyebut penetapan UMP DKI Jakarta 2026 tidak masuk akal.
    Menurut dia, tidak logis apabila upah pekerja di Jakarta justru lebih rendah dibandingkan upah buruh di daerah penyangga seperti Karawang dan Bekasi.
    Iqbal menyoroti kondisi pekerja di Jakarta yang banyak bekerja di gedung pencakar langit dan perusahaan-perusahaan besar, tetapi menerima upah lebih rendah dibandingkan buruh pabrik di kawasan industri luar ibu kota.
    “Tidak masuk akal upah para pekerja karyawan yang bekerja di gedung-gedung bertingkat, di gedung-gedung pencakar langit, kalah upahnya dengan pabrik panci di Karawang, kalah upahnya dengan pabrik plastik di Bekasi,” ucap Iqbal di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis.
    Dalam aksi tersebut, KSPI menuntut UMP DKI Jakarta 2026 direvisi dan dinaikkan menjadi Rp 5,89 juta per bulan.
    Angka tersebut didapatkan berdasarkan hitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
    “Kami meminta Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP DKI Jakarta 2026 dari Rp 5,73 juta menjadi Rp 5,89 juta, sesuai 100 persen KHL. Agar upah DKI Jakarta tidak terlalu jauh di bawah Karawang dan Bekasi,” kata dia.
    Selain itu, KSPI juga meminta penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebesar lima persen di atas KHL.
    Dengan skema tersebut, upah sektoral di Jakarta berada pada kisaran Rp 6,1 juta hingga Rp 6,5 juta per bulan.
    Iqbal menegaskan, upah yang diminta buruh masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan biaya hidup di Jakarta.
    Ia mencontohkan harga kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal, seperti harga secangkir kopi di hotel bintang tiga yang kini mencapai Rp 50.000.
    “Itupun masih kecil, kita susah kerja di Jakarta ini kalau dengan upah demikian. Secangkir kopi di satu hotel bintang tiga saja sudah Rp50.000,” kata dia.
    Menurut Iqbal, penetapan
    UMP Jakarta
    yang berada di bawah standar kebutuhan hidup layak mencerminkan kesenjangan sosial yang masih tinggi di ibu kota.
    “Orang Jakarta banyak yang kaya, tapi para karyawannya, para pekerjanya, para buruhnya adalah digaji dengan upah rendah,” tutur Iqbal.
    Selain membandingkan dengan daerah penyangga, KSPI juga membandingkan upah pekerja Jakarta dengan standar internasional.
    Iqbal menilai upah buruh Jakarta masih kalah dibandingkan pekerja di sejumlah negara Asia Tenggara.
    “Kalah dengan upah menurut World Bank, kalah dengan upah pekerja Thailand di Bangkok, Kuala Lumpur Malaysia, juga Hanoi Vietnam,” ujar Iqbal.
    Ia pun meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersikap lebih realistis dalam menetapkan kebijakan upah.
    “Kami meminta Gubernur Jakarta realistis, jangan egonya yang dikedepankan, jangan gengsinya yang dikedepankan. Semua yang bekerja di Jakarta, baik warga Jakarta maupun bukan, pendapatannya harus dihitung sesuai setidak-tidaknya kebutuhan hidup layak,” kata dia.
    Dalam aksi tersebut, KSPI juga meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung dalam persoalan penetapan upah minimum di DKI Jakarta.
    Iqbal menilai peran Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan belum efektif menyelesaikan persoalan tersebut.
    “Kami minta Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan ini, mendesak, memanggil, Wamen dan Menaker memang udah enggak ada manfaat lah. Udahlah Pak Wamen Pak Menaker hentikan sandiwara-sandiwara ini,” ujar dia.
    KSPI berharap Presiden memanggil pihak-pihak terkait untuk mendorong revisi UMP dan UMSP di Jakarta.
    “Harus dipanggil oleh Presiden setidak-tidaknya orang yang ditunjuk oleh Presiden agar Gubernur DKI Jakarta merubah
    UMP 2026
    menjadi Rp5,89 juta dan UMSP lima persen di atas 100 persen KHL tersebut,” ucap Iqbal.
    Said Iqbal juga menanggapi tawaran insentif dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, seperti transportasi gratis Transjakarta, subsidi air bersih PAM Jaya, subsidi pangan, serta layanan kesehatan gratis.
    Menurut Iqbal, skema insentif tersebut tidak menjawab kebutuhan utama buruh yang masih bergantung pada besaran upah.
    “Kita datang ke istana justru ingin menyuarakan agar Presiden Prabowo mengingatkan Gubernur DKI, sudahlah enggak usah main-main di insentif-insentif,” kata Iqbal.
    Ia menilai insentif lebih tepat diberikan kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan, bukan kepada pekerja penerima upah minimum.
    Sebagai alternatif, KSPI mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta memberikan subsidi upah sebesar Rp200.000 per bulan secara tunai kepada buruh penerima upah minimum.
    “Kita tidak mau hanya sekadar kata-kata, yang kita mau bukti. Apa? Subsidi upah. Misal kalau memang tetap Rp 5,73 juta setiap buruh penerima upah minimum disubsidi oleh Pemerintah DKI Jakarta Rp 200.000,” ucap Iqbal.
    Menurut dia, subsidi upah harus diberikan dalam bentuk uang tunai agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh buruh dan mampu menjaga daya beli mereka.
    “Kalau memang mau diberikan insentif bentuknya adalah subsidi upah, transfer cash money. Jadi yang ditransfer adalah dalam bentuk apa namanya rupiah, cash, yang kita sebut dengan subsidi upah,” ujar dia.
    Selain isu UMP Jakarta, buruh juga membawa tuntutan terkait kebijakan upah di Jawa Barat.
    KSPI mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengembalikan perhitungan UMSK 2026 di 19 kabupaten/kota sesuai rekomendasi kepala daerah.
    Iqbal menegaskan, gubernur tidak memiliki kewenangan untuk mengubah penetapan UMSK.
    “Menurut PP Nomor 49 Tahun 2025 yang sudah ditandatangani Presiden Prabowo, gubernur tidak boleh mengubah UMSK. Yang boleh diubah hanya UMK. Ini UMSK tidak boleh,” kata Iqbal.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kata-kata Prabowo yang Membuat Purbaya Merasa Tersindir

    Kata-kata Prabowo yang Membuat Purbaya Merasa Tersindir

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merasa tersindir kata-kata Presiden Prabowo Subianto saat retret kabinet kedua di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026). Sindiran itu terkait kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    Dalam retret tersebut, ada momen Prabowo berucap apakah mau dibohongi terus oleh orang pajak dan bea cukai. Meski bicara tidak menghadap dirinya, Purbaya merasa itu sedang menyindirnya.

    “Saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan Presiden di Hambalang, dia bilang apakah kita akan mau dikibuli terus oleh (orang) pajak dan bea cukai? Itu pesan ke saya dari presiden, walaupun dia nggak melihat ke saya, tapi deg kan ke sini,” ujar Purbaya sambil menepuk dada, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Purbaya menyebut bahwa Prabowo menyoroti masalah under invoicing yang masih sering terjadi dan melibatkan pegawai DJBC. Kemudian praktek penghindaran pajak yang melibatkan pegawai DJP.

    “Ada praktek under invoicing yang masih besar yang tidak terdeteksi di pajak dan bea cukai,” terang Purbaya.

    Purbaya memastikan pihaknya akan merapikan organisasi DJP dan DJBC ke depan. Hal itu agar orang-orang di dalamnya lebih serius dalam bekerja.

    “Dalam waktu 1-2 bulan akan kita perbaiki perpajakan kita, termasuk penggalakkan sistem-sistem, ada Coretax segala macam, termasuk kita lihat ada nggak orang yang masih main-main, sepertinya masih ada, jadi kita akan beresin,” tegas Purbaya.

    “Kalau bea cukai ancamannya clear dari sana bahwa kalau nggak bisa (perbaikan) setahun, ya betul-betul di rumahin. Jadi saya akan selamatkan supaya 16 ribu orang itu tetap bekerja, tapi yang kerjanya bagus, yang jelek-jelek kita rumahkan, saya akan kotakkan betul,” tambahnya.

    (aid/hns)

  • Demokrat Join Barisan Prabowo Dukung Pilkada Dipilih DPRD, Loyalis Jokowi: Politik Itu Kepentingan

    Demokrat Join Barisan Prabowo Dukung Pilkada Dipilih DPRD, Loyalis Jokowi: Politik Itu Kepentingan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto mengomentari sikap Partai Demokrat. Semulanya menolak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih PDRD, kini malah mendukung.

    Menurut Dede, perubahan sikap itu tidak serta merta. Tapi karena kepentingan.

    “Politik itu kepentingan,” ujar Dede yang juga merupakan loyalis Jokowi ini, dikutip dari unggahannya di X, Kamis (8/1/2026).

    Dia menegaskan, politik bukan kitab suci. Menurutnya, perubahan sikap dalam politik bisa saja terjadi.

    “Bukan kitab suci. Bukan kisah cinta.
    Hari ini berseberangan, besok bisa sejalan,” ucapnya.

    Baginya, politik dak mengenal kawan atau lawan. Intinya adalah kepentingan.

    “Di politik tidak ada kawan atau lawan abadi. Yang abadi hanya satu: kepentingan,” pungkas Dede.

    Diberitakan sebelumnya, Demokrat kerap mengkritik wacana Pilkada dipilih DPRD. Karena dianggap tidak demokratis.

    Belakangan, sikapnya berubah. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang.

    “Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang. Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia,” kata Herman kepada jurrnalis, Selasa (6/1).

    Menurut Herman, Partai Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius dalam dinamika ketatanegaraan saat ini.

  • Atlet Taekwondo Alfi Kusuma Juga Dapat Kenaikan Pangkat Jadi Lettu TNI

    Atlet Taekwondo Alfi Kusuma Juga Dapat Kenaikan Pangkat Jadi Lettu TNI

    Jakarta –

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan kenaikan pangkat dan penghargaan kepada para prajurit yang meraih medali di SEA Games 2025. Ada dua atlet yang dianugerahi Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) oleh Jenderal Agus.

    Kedua atlet itu Muhammad Alfi Kusuma dari cabang Taekwondo dan Rizki Juniansyah dari cabang Angkat Besi. Alfi mendapat kenaikan pangkat dari Letnan Dua menjadi Letnan Satu, sedangkan Rizki mendapat kenaikan pangkat dari Letnan Dua menjadi Kapten.

    Hal itu disampaikan Jenderal Agus usai acara pemberian bonus kepada atlet peraih medali SEA Games dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    “Kemudian penghargaan yang diberikan kepada mereka, yaitu kenaikan pangkat luar biasa, dua orang termasuk Rizki,” kata Jenderal Agus.

    Jenderal Agus mengatakan ada sebanyak 37 prajurit TNI yang mendapatkan penghargaan berupa kesempatan mengikuti pendidikan sekolah Perwira dan Sekolah Bintara.

    Diketahui, Presiden Prabowo menaikkan bonus khusus kepada atlet peraih medali emas di SEA Games 2025 menjadi Rp 1 miliar dari semula Rp 500 juta. Di gelaran SEA Games 2025 di Thailand, Indonesia berhasil meraih hingga 91 medali emas.

    (fca/fas)

  • Mensesneg: Draf Aturan TNI Tangani Terorisme Masih Surpres, Belum Final

    Mensesneg: Draf Aturan TNI Tangani Terorisme Masih Surpres, Belum Final

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa dokumen yang beredar terkait keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme bukanlah Peraturan Presiden (Perpres), melainkan masih berupa Surat Presiden (Surpres).

    Hal tersebut disampaikan Prasetyo usai menghadiri agenda penyerahan bonus atlet SEA Games ke-33 Thailand 2025 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026), menanggapi pertanyaan wartawan terkait draf aturan yang ramai diperbincangkan publik.

    “Surpres. Bukan Perpres. Baru Surpres itu,” ujar Prasetyo.

    Prasetyo menjelaskan Surpres tersebut bersifat formal sebagai dasar untuk memulai pembahasan lebih lanjut dan belum merupakan keputusan final yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ditanya apakah kebijakan tersebut sudah bersifat final, Prasetyo menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan tetap terkait pengaturan tersebut. 

    Oleh sebab itu, dia juga mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum substansi kebijakan benar-benar dibahas dan diputuskan. Menurut Prasetyo, suatu aturan harus dipahami dalam konteks penerapannya yang terbatas dan situasional.

    “Kenapa cara berpikir kita itu selalu ‘waduh nanti akan begini’? Substansinya itu. Pastilah akan diberlakukan pada kondisi dan titik tertentu,” jelasnya. 

    Prasetyo kemudian mencontohkan polemik serupa yang sempat muncul dalam pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Dia menyebut banyak kekhawatiran publik tidak sepenuhnya sesuai dengan semangat pengaturan yang sebenarnya.

    “Misalnya tentang penghinaan kepada kepala negara. Di dalam KUHP yang baru itu justru menjadi delik aduan. Artinya, kalau kepala negara atau pejabat terkait tidak melaporkan, ya tidak bisa diproses,” ujarnya.

    Pemerintah memastikan pembahasan terkait peran TNI dalam penanggulangan terorisme masih akan dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum, konstitusi, dan kepentingan publik.

    Menurutnya, pendekatan tersebut justru lebih baik karena mencegah pelaporan berlebihan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan langsung.

    “Daripada setiap orang, setiap relawan, setiap pendukung nanti dengan leluasa bisa melaporkan,” pungkasnya.

  • TNI dan Polri Bakal Kerahkan Pasukan Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

    TNI dan Polri Bakal Kerahkan Pasukan Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

    TNI dan Polri Bakal Kerahkan Pasukan Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dua aparat negara, TNI dan Polri, berencana mengerahkan pasukan ke wilayah yang masih terdampak demi mempercepat pemulihan pascabencana Sumatera.
    Rencana ini disampaikan Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, usai berdiskusi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
    “Saya sudah mengusulkan kepada Bapak Kapolri, beliau akan mengirimkan tambahan pasukan. Pak Panglima juga kami meminta kemarin pada waktu di Hambalang, juga akan menambah pasukan lagi,” kata Tito dalam jumpa pers di Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (8/1/2026).
    Menurutnya, jalan-jalan utama umumnya sudah bersih dan cukup baik, namun jalan kabupaten, jalan desa, lorong-lorong, serta rumah warga masih membutuhkan penanganan dengan kekuatan personel yang besar.
    Selain TNI dan Polri, Tito juga meminta kepada kementerian/lembaga yang memiliki
    sekolah kedinasan
    agar segera mengerahkan personel ke lokasi bencana.
    “Seperti Kemendagri sudah mengirim IPDN dengan ASN hampir 1.200. Ini juga cepat untuk membersihkan kantor-kantor pemerintahan,” jelas dia.
    “Terutama Tamiang itu dinas-dinasnya juga enggak jalan karena masih berlumpur. Nah sehingga ini sudah hari keempat mereka di sana, sudah banyak kantor dinas yang sudah bersih,” tambah dia.
    Sejumlah kementerian/lembaga terkait pun disebut menyambut hangat permintaan Tito.
    Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya, berencana mengirimkan 500 personel untuk mempercepat pendataan sekaligus membantu pembersihan kantor BPS yang terdampak kerusakan.
    Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga akan mengerahkan 2.000 siswa sekolah kedinasan dari total 6.000 siswa yang dimiliki.
    Para siswa tersebut akan diterjunkan dalam kegiatan serupa kuliah kerja nyata (KKN) sebagai bagian dari kurikulum, dengan pembiayaan dari masing-masing institusi.

    Tito menjelaskan, keterlibatan siswa sekolah kedinasan ini mirip dengan program latihan terpadu seperti Latsitarda di Akademi TNI-Polri.
    Pemerintah masih mendata sekolah kedinasan lain yang berpotensi mengirimkan siswa yang sehat dan siap melakukan kegiatan fisik serta teknis.
    Ia menilai, semakin banyak personel yang terlibat, proses pembersihan dan pemulihan dapat berjalan lebih cepat sehingga aktivitas dapat kembali normal
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar Klaim Sudah Bahas Koalisi Permanen dengan Parpol Lain, Optimistis Terwujud

    Golkar Klaim Sudah Bahas Koalisi Permanen dengan Parpol Lain, Optimistis Terwujud

    Golkar Klaim Sudah Bahas Koalisi Permanen dengan Parpol Lain, Optimistis Terwujud
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Partai Golkar mengeklaim telah mulai membicarakan rencana pembentukan koalisi permanen dengan sejumlah partai politik lain, dan optimistis gagasan tersebut dapat terwujud.
    Sekretaris Jenderal
    Partai Golkar

    Muhammad Sarmuji
    mengatakan, pembentukan
    koalisi permanen
    adalah proses politik yang wajar.
    Namun, langkah tersebut memang membutuhkan diskusi intensif, terutama dalam menyamakan sikap politik.
    “Koalisi permanen bisa terjadi, dan memang namanya koalisi itu pasti akan ada sikap-sikap politik yang akan didiskusikan secara intens ya. Jadi mungkin saja di awal-awal ada perbedaan, tetapi di ujungnya itu kemungkinan akan sama. Tentu nanti ada proses penyesuaian-penyesuaian,” kata Sarmuji saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Kamis (8/1/2026) malam.
    Ketua Fraksi Golkar DPR RI itu mengungkapkan, komunikasi dengan
    partai politik
    lain sudah mulai dilakukan, meskipun masih bersifat informal.
    “Ya ngobrol informal, tanya-tanya, telepon-telepon,” ucap dia.
    Terkait respons dari partai-partai politik yang diajak berkomunikasi, Sarmuji menilai sejauh ini sikap mereka cukup positif.
    Namun, partai-partai tetap akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebelum memutuskan sikap finalnya.
    “Ya tadi, mungkin harus ada penyesuaian-penyesuaian memperhatikan aspirasi masyarakat. Tapi arahnya sih kelihatannya oke-oke saja,” pungkasnya.
    Sebelumnya, Partai Golkar mengusulkan pembentukan koalisi permanen dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Usulan tersebut merupakan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (20/12/2025).
    “Partai Golkar juga mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan,” demikian bunyi siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (21/12/2025).
    Golkar menegaskan, koalisi permanen tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenangkan pemilihan presiden, tetapi juga dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.