Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • 5 Update BNPB: Bertambah Lagi, 770 Orang Tewas akibat Banjir Sumatera Nasional

    5 Update BNPB: Bertambah Lagi, 770 Orang Tewas akibat Banjir Sumatera Nasional

    Update BNPB: Bertambah Lagi, 770 Orang Tewas akibat Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Per sore 3 Desember 2025 ini, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 770 orang.
    “Secara total
    korban meninggal
    yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual, Rabu (3/12/2025).
    Rinciannya, korban meninggal di Aceh per hari ini ada 277 jiwa, di Sumatera Utara ada 299 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 194 jiwa. 
    Sementara korban hilang di Aceh ada 193 jiwa, di Sumatera Utara ada 159 jiwa, dan di Sumatera Barat ada 111 jiwa. 
    Sementara itu, data
    Pusdatin BNPB
    juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di tiga provinsi tersebut.
    “3.300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 4.900 rusak ringan,” tulis data tersebut.
    Kemudian,
    banjir bandang
    dan
    tanah longsor
    mengakibatkan sejumlah fasilitas umum yang rusak, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah.
    “Jembatan 45,48 persen mengalami kerusakan, fasilitas ibadah 20,21 persen, fasilitas pendidikan 32,92 persen, dan fasilitas kesehatan 1,38 persen,” tulis data Pusdatin BNPB.
    Sementara itu, jumlah penduduk yang terdampak mencapai 1,6 juta di Sumatera Utara, 1,5 juta di Aceh, dan 140.500 warga Sumatera Barat.
    Dengan demikian, total masyarakat di tiga provinsi yang terdampak bencana sebanyak 3,2 juta jiwa yang tersebar di 50 kabupaten.
    Data ini pun masih terus diperbarui oleh BNPB secara berkala.
    Presiden Prabowo Subianto telah meninjau empat lokasi terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera, yakni Tapanuli Tengah (Tapteng), Medan, Aceh Tenggara, dan Padang Pariaman, Senin (1/12/2025).
    Ketika berada di Aceh, Prabowo memastikan adanya anggaran untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    “Alhamdulillah kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah, desa, kecamatan. Itu sasaran kita,” ujar Prabowo saat menemui pengungsi di Kutacane, Pulo Sanggar, Aceh Tenggara.
    Saat di Kasai Permai, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Prabowo menekankan pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat berjuang sendirian mengatasi bencana ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Update Korban Jiwa Capai 708 Orang, Presiden Prabowo Subianto Perintahkan Banjir dan Longsor Jadi Prioritas Nasional

    Update Korban Jiwa Capai 708 Orang, Presiden Prabowo Subianto Perintahkan Banjir dan Longsor Jadi Prioritas Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) mendapat atensi serius Presiden Prabowo Subianto.

    Setelah melakukan kunjungan ke beberapa lokasi bencana di Sumatera dan Aceh, Presiden Prabowo telah memerintahkan kepada semua pihak yang fokus membantu memulihkan situasi pasca bencana tersebut.

    Presiden Prabowo menegaskan, bencana di tiga provinsi tersebut harus menjadi prioritas nasional semua pihak.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno mengatakan bahwa dana dan logistik telah disiapkan secara penuh oleh pemerintah pusat.

    Hal itu dia katakan dalam konferensi pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra, di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, pada Rabu (3/12).

    “Agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total,” ucap Pratikno.

    “Salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunaan dana siap pakai,” lanjutnya.

    Prabowo juga disebut memberi arahan kepada seluruh kementerian, lembaga, TNI dan Polri, pemerintah daerah serta BUMN untuk membantu bekerja memulihkan bencana ini.

    “Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh bapak presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuanya dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital,” kata dia.

    Selain itu, pemerintah juga disebut terus memastikan kelancaran pengiriman layanan dasar ke seluruh wilayah bencana.

  • 10 Pemerintah Akui Kerusakan Lingkungan Ikut Picu Bencana di Sumatera Nasional

    10 Pemerintah Akui Kerusakan Lingkungan Ikut Picu Bencana di Sumatera Nasional

    Pemerintah Akui Kerusakan Lingkungan Ikut Picu Bencana di Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah mengakui bahwa kerusakan lingkungan turut memperparah bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
    “Selain faktor cuaca yang ekstrem, tentunya ada faktor
    kerusakan lingkungan
    yang memperparah bencana,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025).
    Oleh karena itu, pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tengah menelusuri asal sejumlah kayu gelondongan yang turut terbawa arus dalam
    bencana banjir bandang
    .
    “Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini,” jelas dia.
    Dalam kesempatan serupa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, memastikan bahwa Satgas PKH tengah menelusuri asal kayu gelondongan tersebut.
    “Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir,” tegas dia.

    Pratikno menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar situasi bencana banjir dan tanah longsor di Aceh,
    Sumatera Utara
    , dan Sumatera Barat diperlakukan sebagai prioritas nasional.
    “Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan
    Dana Siap Pakai
    ,” kata Pratikno.
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan akan menggelar rapat dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk menyelidiki dugaan pembalakan liar usai banyaknya gelondongan kayu yang hanyut saat banjir di Sumatera.
    Ia menyatakan, hal ini merupakan bagian dari penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencari tahu dugaan pelanggaran tersebut.
    “Penegakan hukum terkait temuan kayu gelondong yang terkupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menhut dan kami akan besok melaksanakan rapat,” kata Listyo dalam konferensi pers penanganan bencana banjir dan longsor di Posko Terpadu TNI, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025).
    Ia menyebut, dua institusi itu akan membentuk tim gabungan untuk menyelidiki dan mendalami. Adapun rapat, bertujuan untuk memproses rencana pembentukan tim tersebut.
    Diberitakan sebelumnya, sebanyak 753 jiwa dinyatakan meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Data Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera Tahun 2025 yang tertulis di situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB) menunjukkan jumlah korban jiwa, korban hilang, dan korban luka-luka.
    “Jumlah meninggal dunia 753 jiwa, hilang 650 jiwa, dan korban luka-luka 2.600 jiwa,” tulis data tersebut pada Rabu (3/12/2025), sebagaimana dilihat Kompas.com pada pukul 06.30 WIB.
    Data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di tiga provinsi tersebut.
    “3.600 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 3.700 rusak ringan,” tulis data tersebut.
    Banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan sejumlah fasilitas umum yang rusak, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah.
    “Jembatan 39,34 persen mengalami kerusakan, fasilitas ibadah 16,97 persen, fasilitas pendidikan 42,5 persen, dan fasilitas kesehatan 1,18 persen,” tulis data Pusdatin BNPB.
    Sementara itu, jumlah pengungsi per hari ini mencapai 106.200 di Sumatera Barat, 538.000 di Sumatera Utara, dan 1,5 juta warga Aceh.
    Dengan demikian, ada 141.800 warga Sumbar yang terdampak, 1,5 juta di Aceh, dan 1,7 juta di Sumut.
    Total yang terdampak bencana ini adalah 3,3 juta jiwa.
    Data ini pun masih terus diperbarui oleh BNPB secara berkala.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolri Listyo Sigit Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI Megapolitan 3 Desember 2025

    Kapolri Listyo Sigit Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI Megapolitan 3 Desember 2025

    Kapolri Listyo Sigit Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) resmi menunjuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI.
    Penunjukan tersebut diumumkan oleh Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KSPSI yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
    “Hari ini adalah hari bersejarah bagi kami. DPP KSPSI memutuskan Bapak Kapolri sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI,” ujar Andi Gani.
    Ia mengatakan, penunjukan tersebut menjadi bentuk dukungan para buruh di seluruh Indonesia kepada Kapolri.
    Setelah diumumkan, surat keputusan (SK) pengangkatan dibacakan, yakni SK Nomor 046/DPP KSPSI/I/2025 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Penasihat KSPSI. Selanjutnya, Listyo resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI.
    Pelantikan ditandai dengan penyerahan jaket KSPSI berwarna biru-putih dari Andi Gani kepada Listyo.
    Jaket tersebut langsung dikenakan oleh Listyo dan disambut tepuk tangan meriah dari ratusan anggota KSPSI yang hadir dalam Rapimnas.
    Usai dilantik, Listyo menyampaikan sambutan dan merespons penunjukan dirinya.
    Ia mengungkapkan bahwa ia membutuhkan waktu sebelum akhirnya menerima jabatan baru yang diberikan oleh organisasi buruh tersebut.
    “Tentunya saya harus menjelaskan dulu kepada rekan-rekan bahwa perjalanannya cukup panjang untuk kemudian bung Andi (Presiden KSPI Andi Gani Nena Wea) berhasil melamar saya menjadi dewan penasihat,” ujar Listyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pratikno Luruskan Isu Penjarahan di Gudang Bulog Sibolga: Itu Pemberian Bantuan, Saya Saksikan Sendiri Nasional 3 Desember 2025

    Pratikno Luruskan Isu Penjarahan di Gudang Bulog Sibolga: Itu Pemberian Bantuan, Saya Saksikan Sendiri Nasional 3 Desember 2025

    Pratikno Luruskan Isu Penjarahan di Gudang Bulog Sibolga: Itu Pemberian Bantuan, Saya Saksikan Sendiri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menjelaskan soal dugaan warga menjarah di Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Kota Sibolga, Sumatera Utara (Sumut).
    Dugaan
    penjarahan
    ini muncul setelah warga disebut tak kunjung menerima bantuan dari pemerintah di tengah bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kota
    Sibolga
    .
    Dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma,
    Pratikno
    mengaku melihat langsung peristiwa tersebut saat tengah meninjau para korban.
    “Yang kaitan Anda sebut tadi, menjarah, saya kebetulan menyaksikan sendiri saat ada kerumunan di depan Gudang Bulog di Sibolga, Pandan,” kata Pratikno, Rabu (3/12/2025).
    “Kemudian itu justru masyarakat berkumpul dibagi dengan beras 5 kilogram,” jelas dia.
    Dalam situasi terhimpit ini, Pratikno menyebut pemerintah hadir untuk meringankan beban korban dengan membagikan beras kepada masyarakat.
    “Jadi, karena masyarakat butuh, ya waktu itu terus langsung satu orang dikasih satu. Artinya apa? Yang sebenarnya terjadi saat itu di Sibolga adalah pemberian bantuan,” ujar dia.
    Pratikno menyebutkan bahwa mulanya pendistribusian berjalan dengan baik.
    “Kemudian sudah, bubar,” ucapnya.
    Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa polisi sudah membebaskan warga yang turut menjarah.
    “Bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semua sudah kita lepas,” tegas Listyo.
    Sebab, Listyo memahami bahwa kondisi pada saat itu masyarakat sangat membutuhkan logistik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini Alasan Istana Belum Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Sumatra

    Ini Alasan Istana Belum Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan alasan hingga saat ini pemerintah belum menetapkan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai darurat bencana nasional. 

    Menanggapi pertanyaan mengenai mengapa status bencana nasional belum diberlakukan, Prasetyo menjelaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah percepatan penanganan di lapangan.

    “Baik, pertanyaan kepada status bencana nasional sebagaimana yang sudah berulang kali penjelasan bahwa yang paling penting adalah penanganannya. Sejak bencana di Aceh, Sumut, maupun Sumbar, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan,” ujarnya di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Prasetyo menilai bahwa langkah-langkah yang telah dikerahkan pemerintah sudah cukup masif sehingga status bencana nasional belum menjadi fokus utama.

    Saat ditanya lebih jauh mengenai pertimbangan pemerintah, Mensesneg menyebut bahwa ada sejumlah faktor yang tidak dapat disampaikan secara terbuka. 

    Kendati demikian, dia menegaskan bahwa yang terpenting adalah dukungan penuh pemerintah pusat bagi daerah terdampak.

    “Ya banyak pertimbangan. Hal-hal yang tidak bisa disampaikan. Yang penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya, support atau backup dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelasnya.

    Dia pun menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung agar seluruh kebutuhan penanganan terpenuhi, termasuk dari sisi pendanaan.

    “Termasuk mengenai anggaran, Pak Presiden langsung berikan instruksi kepada kami memback up sepenuhnya proses penanganan bencana yang menimpa saudara-saudara kita,” kata Prasetyo.

    Pemerintah Selidiki Faktor yang Perparah Banjir Sumatra 

    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada evakuasi dan penanganan korban bencana di Sumatra, tetapi juga melakukan penelusuran serius terhadap penyebab yang memperparah dampak bencana.

    Teddy menjawab pertanyaan mengenai isu Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan menegaskan bahwa pemerintah memberi perhatian besar terhadap aspek lingkungan yang berpotensi memperburuk skala bencana.

    Hal tersebut dia sampaikan dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

    “Soal PKH (Penertiban Kawasan Hutan), jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang jadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini jadi perhatian dan selain faktor cuaca yang ekstrem tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana dan ini terus ditelusuri dengan serius,” ujar Teddy.

    Dia menambahkan bahwa proses investigasi akan berjalan paralel dengan penanganan darurat yang tengah dilakukan di lapangan.

    Pemerintah memastikan evaluasi tersebut mencakup seluruh aspek, mulai dari kondisi lingkungan hingga kebijakan terkait kawasan hutan, untuk memastikan mitigasi lebih baik ke depan dan mencegah kejadian serupa.

    “Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi dan menyeluruh terkait bencana ini,” tandas Teddy.

  • Kapolri Siap Usut dan Proses Hukum Kasus Gelondongan Kayu Banjir Sumatra

    Kapolri Siap Usut dan Proses Hukum Kasus Gelondongan Kayu Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan mengusut perihal kayu gelondongan sisa banjir yang menjadi perhatian publik. Kapolri akan melakukan langkah penegakan hukum bersama dengan Kementerian Kehutanan jika ditemukan pelanggaran hukum perlindungan hutan.

    Kapolri bersama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akan melakukan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan penyelidikan temuan gelondongan kayu yang sudah terkelupas. Hal itu disampaikan Kapolri dalam konferensi pers bersama di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Rabu (03/12).

    “Penegakan hukum terkait masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menhut dan kami akan besok melaksanakan rapat untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi,” ujarnya.

    Kapolri juga menegaskan akan memproses penegakkan hukum jika terdapat pelanggaran hukum terkait dengan gelondongan kayu yang diduga kuat berasal dari pembalakan hutan secara ilegal.

    “Tentunya apabila ada ada pelanggaran hukum, kita akan proses” tegasnya.

    Selain membuat korban jiwa dan jutaan orang mengungsi, bencana banjir dan longsor Sumatra turut mengejutkan publik karena terdapat gelondongan kayu yang sudah terkelupas rapih turut terbawa banjir. Melansir kantor berita Antara, gelondongan kayu yang mencurigakan tersebut ditemukan di beberapa daerah berikut:

    – Meureudu, Pidie Jaya, Aceh

    – Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara

    – Nagari Salareh Aia, Agam, Sumatra Barat

    – Pantai Air Tawar, Padang, Sumatra Barat

    – Junjung Sirih, Solok, Sumatra Barat

    Gelondongan kayu yang sangat banyak ditemukan setelah banjir membuat publik marah karena kayu-kayu tersebut tidak mungkin kayu alami biasa, melainkan diduga kuat berasal dari penebangan hutan yang tidak berizin. Kayu tersebut ditemukan dalam bentuk sudah terkelupas, dan terpotong rapih tanpa ranting-ranting.

    Kemenhut sudah membuat penjelasan mengenai asal dari gelondongan kayu tersebut pada Minggu (30/11/2025). Direktur Jenderal Penegakkan Hukum Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho menyebutkan asal kayu tersebut diduga dari area bekas penebangan ilegal, penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT), illegal logging, hingga pohon lapuk.

  • Bupati Aceh Utara Surati Prabowo, Ngaku Tak Mampu Tangani Bencana

    Bupati Aceh Utara Surati Prabowo, Ngaku Tak Mampu Tangani Bencana

    Aceh Utara –

    Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil mengaku tidak mampu melakukan penanganan darurat bencana banjir hingga longsor di wilayahnya. Dia pun menyurati Presiden Prabowo Subianto meminta pusat membantu penanganan.

    Pernyataan ketidakmampuan itu disampaikan dalam surat bernomor 400/1832/2025 tertanggal 2 Desember 2025. Dalam surat itu dijelaskan, bencana yang melanda Aceh Utara daya rusaknya melebihi tsunami Aceh tahun 2004 silam. Bencana 21 tahun lalu hanya merusak wilayah daerah pesisir.

    “Sedangkan bencana alam banjir yang terjadi pada tanggal 26 November 2025 daya rusaknya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara baik pesisir maupun pedalaman yang terdiri dari 27 kecamatan dan 852 desa,” kata pria yang biasa disapa Ayahwa dalam suratnya, seperti dilansir detikSumut, Rabu (3/12/2025).

    Hingga hari ke delapan, banjir dan longsor telah merenggut 121 nyawa dan 118 warga hilang. Bencana itu juga menyebabkan rusaknya infrastruktur publik, hilangnya tempat tinggal masyarakat di beberapa desa dan sebagian besar lainnya rusak berat.

    Ayahwa menyebutkan, saat ini masih banyak desa yang terisolir dan tidak dapat dijangkau lewat darat karena masih tingginya genangan air. Selain itu, akses putus akibat menumpuknya material kayu, tebalnya lumpur serta pohon dan tiang listrik roboh ke jalan.

    Baca selengkapnya di sini

    (idh/dhn)

  • Dian Sandi Sebut Bencana Jadi Alat Memukul Lawan, Netizen: Dulu PSI Jadiin Banjir Jakarta Menyerang Gubernur Anies

    Dian Sandi Sebut Bencana Jadi Alat Memukul Lawan, Netizen: Dulu PSI Jadiin Banjir Jakarta Menyerang Gubernur Anies

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara kini ramai jadi sorotan.

    Banyak yang mengungkap bahwa peristiwa itu tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang memberi izin penebangan pohon dan pembukaan lahan tambang.

    Bahkan, nama Sekjen PSI, Raja Juli Antoni yang kini menjabat sebagai Menteri Kehutanan, disebut-sebut sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas peristiwa banjir dan longsor merenggut ratusan nyawa manusia itu.

    Atas ramainya pernyataan publik dan warganet, kader PSI, Dian Sandi Utama, menyampaikan pandangannya. Dia menilai banyak yang menjadikan bencana untuk memukul lawan.

    “Air yang turun sama besarnya dengan hoax yang beredar. Kita telah sampai diujung waktu, di mana bencana dijadikan alat untuk memukul lawan,” tulis Sandi melalui akun pribadinya di X, dikutip Rabu (3/11/2025).

    Kontan saja, cuitan itu pun ramai dikoemntari warganet. Banyak yang mengungkit peristiwa banjir di Jakarta saat Anies Baswedan menjabat gubernur.

    “Oh??? Bukannya dulu gerombolan kalian jadiin banjir Jakarta buat nyerang Anies?? Prabowo sekarang make banjir Sumatra buat orasi ala kampanye?? Terus mentri yg juga kader kalian jadiin bencana ini “Momentum Baik” kan??? Munafik yah anda dan PSI….,” balas seorang warganet di kolom komentar.

    “Ketika anies gubernur Jakarta ada banjir semata kaki sampai selutut.. Gonggongan gerombolan elo gencar banget nyet.. Eh sekarang malah nyari nyari pembenaran..padahal Sumatera sudah luluh lantak..
    Klo g tol*l pernyataan elo ini apa dong?” tanya lainnya.

  • Seskab Teddy: Bantuan dari Medan Sudah Masuk Aceh Tamiang via Jalur Darat

    Seskab Teddy: Bantuan dari Medan Sudah Masuk Aceh Tamiang via Jalur Darat

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan bantuan yang diangkut oleh truk-truk dari Medan, Sumatra Utara, berhasil memasuki wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh via jalur darat, dan bantuan itu telah diterima oleh warga setempat, Rabu.

    Seperti diketahui, jalur darat menuju Aceh Tamiang sempat terputus selama beberapa hari akibat banjir bandang dan longsor pada Selasa (25/11) minggu lalu menyebabkan daerah tersebut terisolir dari daerah di sekitarnya.

    “2 Desember lalu, jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian, seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin, dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan sekitar mungkin 3 jam,” kata Seskab Teddy menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Dia menuturkan baru saja menghubungi langsung Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi untuk memastikan bantuan yang diangkut truk-truk dari Medan diterima oleh warga setempat. 

    “Beliau sedang menurunkan bantuan yang datang dari Medan di Aceh Tamiang. Intinya, Alhamdulilah, jalur darat sudah tersambung,” sambung Seskab Teddy.

    Dalam kesempatan yang sama, Teddy menekankan pemerintah berupaya keras untuk mempercepat penyaluran bantuan agar menjangkau seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Aceh Tamiang. Setidaknya ada 12 kecamatan dan 216 desa di Kabupaten Aceh Tamiang.

    “Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan,” ujar Teddy.

    Di Posko Bantuan Bencana Sumatra Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin jumpa pers mengenai penanganan bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Di hadapan sejumlah wartawan, Pratikno menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada jajarannya penanganan dampak bencana di Sumatra diperlakukan sebagai prioritas nasional.

    “Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai. Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital,” kata Pratikno saat jumpa pers.

    Jumpa pers terkait penanganan bencana di Halim hari ini dihadiri sejumlah pejabat, selain Menko PMK dan Seskab Teddy, ada juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.