Tag: Prabowo

  • Respons Pengembang Atas Rencana Pembentukan Lembaga Percepatan Pembangunan Rumah

    Respons Pengembang Atas Rencana Pembentukan Lembaga Percepatan Pembangunan Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) memberikan tanggapan mengenai rencana pemerintah membentuk Lembaga Percepatan Pembangunan Perumahan.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP REI, Raymond Arfandy menilai bahwa penambahan institusi baru bukan merupakan urgensi utama dalam menyelesaikan tantangan backlog hunian nasional.

    Terlebih, tambah dia, saat ini pemerintah sebenarnya telah memiliki struktur kelembagaan yang cukup untuk menangani sektor perumahan. Yakni melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Satuan Tugas (Satgas).

    “Pembentukan lembaga percepatan pembangunan perumahan itu dalam hemat kami belum terlalu mendesak untuk dilaksanakan. Kita sudah memiliki Kementerian PKP ataupun Satgas Perumahan,” ujar Raymond kepada Bisnis, Jumat (9/1/2026).

    Alih-alih menambah Lembaga baru, Raymond mengusulkan pemerintah untuk lebih fokus pada perumusan konsep dan terobosan baru guna memperlancar sistem penyediaan serta akses pembelian rumah bagi masyarakat luas. 

    Menurutnya, efektivitas pencapaian target perumahan lebih bergantung pada inovasi skema pembiayaan dan kemudahan regulasi.

    “Bukan malah menambah institusi lain, jalan keluarnya bukan di sana. Dengan institusi yang sudah ada itu, kita buatkan terobosan-terobosan dan konsep-konsep baru untuk sistem penyediaan dan pembelian rumah rakyat,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan besar-besaran pembangunan dan renovasi perumahan nasional melalui pembentukan lembaga khusus. 

    Hal tersebut disampaikan Fahri usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo di Istana Negara, Selasa (30/12/2025).

    Fahri menjelaskan, dalam beberapa kesempatan Presiden menitipkan pesan agar pemerintah segera menyiapkan mekanisme percepatan pembangunan perumahan. Pesan tersebut, kata dia, sejalan dengan mandat sejumlah undang-undang yang mengamanatkan pembentukan lembaga khusus untuk mempercepat pembangunan perumahan. 

    “Intinya memang harus ada lembaga yang nanti mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, perizinan, pembiayaan, serta manajemen hunian yang berbasis hunian sosial,” ujar Fahri.

  • Khofifah Terima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dari Presiden, Wujudkan Swasembada Pangan Nasional 2025

    Khofifah Terima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dari Presiden, Wujudkan Swasembada Pangan Nasional 2025

    Melalui kerja keras dan sinergi tersebut, sektor pertanian Jatim tercatat terus mengalami kenaikan. Dimana, Luas Panen Padi Jatim tahun 2024 yaitu 1.616.985 hektar meningkat menjadi 1.842.519 hektar atau 13,95% di tahun 2025.  Peningkatan ini ditopang oleh Luas Tambah Tanam (LTT) padi tahun 2025 sebesar 2.426.073 Ha.

    “Kenaikan produksi padi dan beras kita di tahun 2025 tercatat paling tinggi dalam lima tahun. Kenaikannya sangat signifikan yaitu 13,89% sepanjang 2020 – 2025. Ini artinya komitmen dan kerja keras kita sangat berdampak,” ujar Gubernur Khofifah. 

    Ia juga menegaskan, capaian swasembada ini bukan sekadar angka statistik, melainkan simbol kedaulatan bangsa yang harus terus dijaga dan ditingkatkan keberlanjutannya. Khofifah meyakini, dengan konsistensi dari seluruh pihak seperti saat ini, bukan tidak mungkin akan mendukung Indonesia menuju Swasembada Pangan yang juga berkelanjutan. 

    Secara khusus bahkan ia berpesan agar dedikasi Jawa Timur dalam sektor pertanian juga dapat berseiring dengan peningkatan kesejahteraan petani melalui penguatan ekosistem hulu ke hilir yang inklusif.

    “Kami persembahkan penghargaan ini secara khusus untuk seluruh pejuang pangan di desa-desa yang telah memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas stok pangan nasional hingga tahun 2025 ini,” pungkasnya.

    Sementara itu, apresiasi dan penghormatan disampaikan secara khusus oleh Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia atas dukungannya mewujudkan Swasembada Pangan di tahun 2025. 

    “Saya meyakini bahwa hari ini saudara semua berhasil sebagai putra putri terbaik bangsa. Saudara buktikan bahwa Indonesia Bisa,” ucapnya. 

    Ucapan terima kasih juga disampaikannya khusus kepada para petani yang telah menjadi ujung tombak dalam suksesnya Swasembada Pangan 2025. 

    “Kita tidak akan pernah merdeka tanpa peran penting dari para petani. Para petani lah yang paling setia, paling loyal dan paling Merah Putih di Indonesia ini,” tutur Presiden Prabowo. 

    Ia mengaku optimis bahwa setelah pengumuman Swasembada Pangan 2025, maka laju pertumbuhan Indonesia tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun. Melalui Swasembada Pangan juga ia optimis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya petani.

    “Kita ingin harga kebutuhan pokok  murah. Kita ingin anak-anak petani bisa berpendidikan tinggi. Hari ini kita buktikan kita bisa Swasembada Pangan. Tidak hanya beras, jagung, singkong semua kita Swasembada,” tegasnya. 

    “Ini sungguh kehormatan bagi saya. Ini kesempatan untuk berbakti dan memberi yang terbaik bagi bangsa. Indonesia Cerah, Indonesia Makmur. Dan kemakmuran harus benar-benar di tangan rakyat Indonesia,” pungkasnya.

  • BGN Larang Dapur MBG Dibangun Dekat Kandang Hewan dan Tempat Pembuangan Sampah

    BGN Larang Dapur MBG Dibangun Dekat Kandang Hewan dan Tempat Pembuangan Sampah

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut investasi yang digelontorkan mitra menjadi sia-sia jika membangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berdekatan dengan kandang hewan maupun tempat pembuangan sampah (TPS).

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan investasi yang ditanamkan mitra untuk membangun SPPG justru akan mubazir jika tak memindahkan kandang hewan maupun tempat sampah dari titik dapur MBG.

    Dia menegaskan, jika kandang hewan maupun tempat sampah tersebut tidak dipindahkan, maka SPPG tidak akan beroperasi di wilayah itu. Beda halnya jika kandang hewan maupun tempat sampah itu dipindahkan, SPPG bisa berjalan.

    “Sudah pasti dia [SPPG yang tidak beroperasi] investasi yang mubazir. Kan dia sendiri juga menyalahi janjinya, karena janjinya tidak berdekatan dengan kandang hewan dan tempat sampah,” kata Dadan dalam konferensi pers Capaian 1 Tahun MBG dan Operasional Perdana MBG di Tahun 2026, dikutip dari YouTube Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, dikutip pada Jumat (9/1/2026).

    Pasalnya, Dadan menyampaikan pada dasarnya, mitra sudah membuat pernyataan bahwa keberadaan SPPG bakal jauh dari tempat sampah dan kandang hewan.

    Dia pun mencontohkan kasus yang terjadi di Lumajang, Jawa Timur, di mana kandang kambing di sekitar SPPG dipindahkan agar dapur MBG tetap berjalan.

    “Masyarakatnya yang kemudian berembuk dan bersedia memindahkan kandang kambing. Saya kira nanti yang di Sragen juga nanti sedang ada penyelesaian apakah SPPG-nya tidak jalan atau kandang hewannya yang pindah,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, mekanisme perpindahan kandang hewan di Sragen tergantung pada keputusan yang disepakati mitra dengan warga sekitar.

    “Yang jelas kalau kandang hewannya tidak pindah SPPG pasti tidak akan jalan. Tapi kalau kandang hewannya pindah, SPPG akan jalan,” jelasnya.

    BGN mencatat, MBG telah menjangkau 55,1 juta penerima manfaat dengan 19.188 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga 31 Desember 2025. Jika dibandingkan dengan 6 Januari 2025, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu baru menjangkau 570.000 penerima manfaat dengan 190 SPPG.

  • Punya Potensi Ekonomi Global, Presiden Prabowo Minta Hilirisasi Gambir Dipercepat

    Punya Potensi Ekonomi Global, Presiden Prabowo Minta Hilirisasi Gambir Dipercepat

    Bisnis.com, PADANG – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta agar Kementerian Pertanian dan Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perkebunan termasuk PTPN untuk mengambil peran aktif dalam membangun ekosistem hilirisasi berbasis riset, teknologi, dan kemitraan dengan petani rakyat komoditas gambir.

    Prabowo menyatakan gambir yang sebagai tanaman endemik Indonesia yang selama ini dikenal secara terbatas memiliki potensi ekonomi global yang besar, harusnya gambir bisa dikembangkan lebih baik lagi, seperti melakukan hilirisasi.

    “Pentingnya penguatan hilirisasi dan pemanfaatan teknologi dalam sektor pertanian dan perkebunan sebagai strategi utama meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional,” dikutip dari siaran pers, Jumat (9/1/2026).

    Dalam kunjungan tersebut, Presiden tidak hanya menyaksikan langsung pemanfaatan alat dan mesin pertanian modern, tetapi juga meninjau sejumlah produk hilirisasi berbasis komoditas unggulan nasional. 

    Presiden menilai bahwa Indonesia tidak boleh terus berada pada posisi sebagai pemasok bahan mentah. Menurutnya, komoditas seperti gambir perlu didorong untuk diolah lebih lanjut di dalam negeri agar memberikan nilai tambah yang lebih besar, membuka peluang industri baru, serta meningkatkan pendapatan petani di sentra produksi. 

    Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menjelaskan bahwa gambir merupakan komoditas yang selama ini kurang mendapat perhatian publik, padahal memiliki keunggulan yang sangat kuat di pasar internasional.

    “Kalau orang mendengar gambir, biasanya langsung teringat dengan sirih. Padahal gambir itu produk strategis. Bahkan ada negara yang sekitar 90 persen kebutuhan gambirnya dipasok dari Indonesia,” kata Jatmiko di sela kegiatan.

    Gambir merupakan komoditas yang mengandung antioksidan dengan kadar yang sangat tinggi melebihi green tea yang selama ini dikenal luas sebagai produk kesehatan. Kandungan tersebut membuat gambir memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk turunan bernilai tinggi.

    “Gambir bisa menjadi berbagai bahan pangan seperti teh dan juga bahan baku kosmetik, sabun, sampo, hingga kebutuhan industri. Tanin nya bahkan digunakan sebagai bahan tinta pemilu. Ini menunjukkan betapa luasnya pemanfaatan gambir,” ujarnya.

    Namun kondisi yang terjadi selama ini sebagian besar gambir Indonesia masih diekspor dalam bentuk bahan mentah. Akibatnya, nilai tambah justru dinikmati oleh negara lain yang mengolahnya menjadi produk jadi. Oleh karena itu, upaya hilirisasi dinilai menjadi langkah krusial agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh petani dan masyarakat di dalam negeri.

    Jatmiko menyebut bahwa langkah awal yang paling realistis adalah meningkatkan produktivitas gambir rakyat dari lahan yang sudah ada. Saat ini, produktivitas gambir di tingkat petani masih tergolong rendah, berkisar sekitar 0,5 ton per hektar. Dengan pendekatan riset dan metode pengolahan daun gambir yang lebih baik, produktivitas itu bisa ditingkatkan menjadi 0,75 ton bahkan hingga 1 ton per hektar. 

    “Artinya, ada potensi peningkatan 50 sampai 100%, dan dampak langsungnya itu ke pendapatan petani,” jelasnya.

    Dari sisi akademik, Peneliti sekaligus Direktur Kerja Sama dan Hilirisasi Riset Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas, Muhammad Makky menegaskan bahwa gambir merupakan komoditas yang secara alami memiliki keunggulan geografis yang sangat spesifik.

    “Secara geografis, Sumatra merupakan kawasan endemik tanaman gambir. Gambir tumbuh di Sumatra Barat, Sumatra Utara, sebagian Aceh, Riau, dan Kepulauan Riau. Namun yang paling mendukung dari sisi kondisi abiotik dan ekosistemnya adalah Sumatra Barat dan Sumatra Utara,” ungkapnya.

    Menurutnya, keunggulan tersebut menjadikan gambir sebagai komoditas yang sulit dikembangkan di negara lain. Namun, keunggulan alam saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas dan penguatan industri hilir.

    “Keunggulan komparatifnya sudah ada. Tantangannya sekarang adalah bagaimana meningkatkan produktivitas dan memastikan hasil gambir diolah menjadi produk bernilai tinggi. Di sinilah riset dan teknologi memegang peranan penting,” ujarnya.

    Makky menilai bahwa kolaborasi antara BUMN, perguruan tinggi, dan petani menjadi faktor kunci agar pengembangan gambir dapat berjalan berkelanjutan dan berdampak luas.

    Kini dengan adanya dorongan Presiden terhadap penguatan hilirisasi gambir dinilai sebagai momentum penting bagi pengembangan komoditas rakyat berbasis keunggulan lokal. Jika dikelola dengan pendekatan yang tepat, gambir tidak hanya berpotensi menjadi produk unggulan ekspor, tetapi juga motor penggerak ekonomi daerah di sentra-sentra produksi Sumatra.

    Kemudian upaya peningkatan produktivitas, pembangunan industri pengolahan, serta pengembangan produk turunan gambir diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor bahan mentah.

  • OJK Minta Bank Blokir 31.382 Rekening Terkait Judi Online

    OJK Minta Bank Blokir 31.382 Rekening Terkait Judi Online

    Sebelumnya, Bareskrim Polri kembali mengungkap kasus judi online. 20 orang yang diduga bagian dari sindikat judi online jaringan internasional ditangkap di sejumlah wilayah, mulai dari Jakarta Utara hingga Cianjur, Jawa Barat.

    Penangkapan dilakukan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri sepanjang Agustus hingga Desember 2025. Para pelaku diketahui menjalankan bisnis judi online lintas negara dengan memanfaatkan situs-situs besar yang selama ini beroperasi bebas di internet.

     “Tersangka sebanyak 20 orang, diduga jaringan internasional,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra dalam keterangan tertulis, Jumat (2/1/2026).

    Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap sedikitnya tiga laporan polisi tipe A yang menjadi pintu masuk pengungkapan kasus ini. Dalam pengembangan itu, satu per satu pelaku dibekuk di lokasi berbeda.

    Dia menekankan pihaknya tak akan berhenti mengusut tuntas kejahatan judi online, sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi 20 orang ini terdiri dari tiga laporan kepolisian (LP) tipe A. Yaitu laporan yang dibuat penyidik saat mengetahui, menemukan atau mendengar adanya suatu tindak pidana. Dari LP pertama ada 9 tersangka, LP ada 6 tersangka, dan LP ketiga ada 5 tersangka yang berhasil kami amankan,” ujar dia.Tidak hanya menangkap pelaku, polisi juga menyikat aliran uangnya. Sebanyak 112 rekening bank yang diduga dipakai sebagai sarana operasional judi online langsung diblokir. Uang hasil taruhan disebut mengalir deras lewat rekening-rekening tersebut.

     

  • Aturan Baru DHE SDA Sudah Diteken Prabowo, Dana Wajib Nongkrong di Bank BUMN

    Aturan Baru DHE SDA Sudah Diteken Prabowo, Dana Wajib Nongkrong di Bank BUMN

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan aturan baru mengenai Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) berlaku tahun ini. Dana wajib parkir di bank BUMN dalam Himpunan Bank Negara (Himbara).

    Dia mengatakan pemerintah telah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 melalui PP Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah terkait DHE SDA. Beleid teranyar disebut sudah diteken Presiden Prabowo Subianto.

    “Ternyata hari Jumat minggu lalu sudah ditandatangani Presiden, tinggal keluarnya saja. Jadi sudah clear itu, sudah disetujui presiden, tinggal pengundangan aja, jadi pasti jalan,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, ditulis Jumat (9/1/2026).

    Purbaya melihat celah bocor dalam aturan penempatan DHE SDA sebelumnya. Meski sempat masuk ke RI, namun dananya kembali keluar dalam waktu singkat. Itu jadi alasan penempatannya wajib di bank BUMN.

    “Jadi kita akan rapatkan itu supaya kebijakan DHE betul-betul berdampak pada kebijakan devisa kita, sehingga pasar finansial kita lebih stabil dananya cukup ada dan nilai tukar rupiah kita menjadi lebih baik ke depannya,” ujarnya.

    Dia melihat belum sejalannya cadangan devisa dengan besaran surplus perdagangan RI. Pada 2024, cadangan devisa sebesar USD 155,7 miliar, lalu naik USD 0,8 miliar ke USD 156,7 miliar pada 2025. “Padahal, surplus perdagangan kita 38,5 miliar dolar (AS), jadi walaupun ada capital outflow, tapi besarnya surplus ini sama sekali tidak nendang atau berdampak signifikan ke cadangan devisa kita,” tuturnya.

     

  • Jadi Ketua Satgas, Tito Mulai Petakan Dampak Bencana Sumatra

    Jadi Ketua Satgas, Tito Mulai Petakan Dampak Bencana Sumatra

    Jakarta

    Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian langsung tancap gas, bergerak cepat memetakan berbagai persoalan penanganan bencana di wilayah Sumatera. Tito resmi ditugaskan Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Upaya pemetaan itu dilakukan dengan menggelar pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum RI (PU) Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet RI (Seskab) Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

    “Intinya adalah kita membaca atau memetakan situasi saat ini, setelah tanggap darurat beberapa daerah ada yang sudah selesai, ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat untuk 15 hari ke depan,” ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Jumat (9/1/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Tito memaparkan terdapat 52 kabupaten/kota di tiga provinsi yang terdampak bencana. Sejak awal, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda), serta berbagai pihak terkait telah melakukan mobilisasi besar-besaran untuk penanganan tanggap darurat.

    Hal ini termasuk membuka akses jalan, membangun jembatan, menyediakan layanan kesehatan, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Berdasarkan hasil konsolidasi dan pemantauan lapangan, Tito mengatakan dari 52 kabupaten/kota terdampak, sebagian besar daerah telah menunjukkan kemajuan signifikan.

    Kendati demikian, dirinya menyadari masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian khusus agar mampu segera pulih. Di Provinsi Aceh, kata Tito, dari 18 kabupaten/kota terdampak, 11 daerah dinyatakan telah berangsur normal, sementara tujuh lainnya masih menjadi fokus penanganan lanjutan.

    Kondisi serupa juga terjadi di Sumut dan Sumbar. Meski mayoritas daerah terdampak telah memasuki fase pemulihan, tapi beberapa wilayah tertentu di dua provinsi tersebut tetap mendapat perhatian khusus sesuai tingkat dampak bencana.

    Tito juga memaparkan progres pendataan rumah rusak akibat bencana. Saat ini pemerintah terus berupaya mempercepat pendataan sekaligus memvalidasinya agar bantuan kepada masyarakat terdampak segera tersalurkan. Tito berharap percepatan penyaluran bantuan ini dapat mengurangi jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda-tenda.

    Guna mempercepat pemulihan di tingkat lapangan, Tito juga mengusulkan penambahan personel TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta mahasiswa sekolah kedinasan untuk membantu pembersihan lingkungan, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum. Selain itu, pihaknya akan membentuk dua posko utama pemulihan bencana, yakni di Jakarta dan Banda Aceh yang berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan informasi.

    “Posko ini akan diawasi 24 jam oleh tim yang kita bentuk untuk menampung informasi-informasi dari Kementerian/Lembaga maupun dari daerah-daerah,” pungkasnya.

    (akn/ega)

  • 8
                    
                        BGN Tegaskan Guru, TU, hingga Petugas Kebersihan di Sekolah Harus Dapat MBG
                        Nasional

    8 BGN Tegaskan Guru, TU, hingga Petugas Kebersihan di Sekolah Harus Dapat MBG Nasional

    BGN Tegaskan Guru, TU, hingga Petugas Kebersihan di Sekolah Harus Dapat MBG
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengatakan, para guru serta pegawai di sekolah harus mendapat makan bergizi gratis (MBG).
    Nanik menegaskan, aturan soal guru dan pegawai di sekolah sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 terkait Perluasan Penerima
    MBG
    .
    “Perpres Presiden nomor 115 keluar dari bulan Desember, itu ada tulisannya, guru dan tenaga guru dapat,” kata Nanik, saat meninjau MBG di SMK 1 Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
    Ia menegaskan,
    tenaga pendidik
    tersebut termasuk petugas kebersihan hingga pegawai tata usaha (TU) di sekolah.
    “Semua tenaga pendidik termasuk. Jadi, itu ya pak, yang nyapu kek, yang di TU, semua dapat. Tolong ditingkatkan dapurnya,” tutur dia.
    Selain itu, ia juga mengingatkan anak-anak juga harus mendapat MBG setiap hari Sabtu.
    Menurut dia, MBG untuk Sabtu bisa diberikan ke anak sekolah pada hari Jumat.
    “Pokoknya gini, saya gamau tahu ya, ini haknya anak-anak ya, haknya anak-anak harus dapat. Sabtu dikasihkan Jumat yang kering, makanan kering,” ujar dia.
    Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus juga menegaskan hal serupa.
    Pria yang akrab disapa Benny itu menyebut bukan hanya murid saja yang dapat MBG, tapi setiap orang yang kerja di sekolah.
    “Jangan hanya muridnya saja dong, guru sama yang satu sekolah,” tegas Benny.
    Usai meninjau MBG bersama Nanik di SMK 1 Jakarta, Benny menemukan para guru di sekolah itu belum mendapat MBG.
    Oleh karenanya, Benny mengingatkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto sudah memberikan instruksi agar guru dan pegawai di sekolah juga dapat MBG.
    “Tadi juga dijelaskan bahwa keputusan daripada presiden juga menambah, bukan kayak tadi seperti di tempat ini, tadi yang diberi makan kan anak sekolah, ternyata guru dan pegawai di sini yang berjumlah 118 belum,” ujar Benny.
    Dia pun meminta agar ke depannya, para guru dan pegawai di sekolah mendapat MBG.
    “Nah, ini kita minta supaya mereka juga mendapat manfaat. Jangan hanya murid, tapi guru dan semua pegawai yang ada di sekolah ini bisa mendapat makanan,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Tekankan Atlet Harus Benar-benar Dihormati dan Dihargai Jerih Payahnya

    Prabowo Tekankan Atlet Harus Benar-benar Dihormati dan Dihargai Jerih Payahnya

    Prabowo Tekankan Atlet Harus Benar-benar Dihormati dan Dihargai Jerih Payahnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menekankan, jerih payah yang dilakukan para atlet Indonesia tidak boleh berhenti pada ucapan terima kasih saja.
    Menurutnya, jerih payah para atlet yang sudha mengharumkan Indonesia di kancah internasional harus dihargai secara nyata.
    “Jangan hanya terima kasih, gampang terima kasih, tapi kita benar-benar hormati, hargai jerih payah Saudara,” ujar Prabowo dalam acara seremonial pemberian penghargaan kepada atlet
    SEA Games
    di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
    Sebagai bentuk penghargaan kepada para atlet di SEA Games, pemerintah memberikan sejumlah bonus yang berkisar antara Rp 157 juta hingga Rp 1 miliar.
    Penghargaan yang diberikan pemerintah, kata Prabowo, termasuk uang bukan dimaksudkan sebagai upah.
    Uang dari pemerintah itu merupakan bentuk apresiasi atas pengorbanan, disiplin, dan perjuangan panjang para atlet.
    “Kalau kita memberi penghargaan berupa uang, maksudnya itu adalah justru untuk menjadi tabunganmu dalam masa-masa yang akan datang, bukan kita seolah-olah membayar upah, tidak,” ujar Prabowo.
    “Ini adalah penghargaan atas keringatmu, atas jerih payahmu. Menjadi atlet itu membutuhkan mental yang khusus,” sambungnya.
    Prabowo juga berpesan kepada para atlet agar penghargaan yang diterima dapat dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab.
    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan perhatian, penghargaan, dan perlindungan kepada para atlet nasional.
    “Saudara-saudara, saya bangga dengan kalian, saya hormat kalian. Atas nama seluruh rakyat Indonesia, kami beruntung punya putra-putri yang begitu semangat. Kita berharap muncul di SEA Games dengan terhormat, muncul di Olympic Games dengan terhormat,” ujar Prabowo.
    “Indonesia negara besar, negara kuat, Indonesia negara yang akan bangkit. Saudara-saudara lambang kebangkitan bangsa Indonesia,” sambungnya menegaskan.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Resmikan RI Swasembada Pangan: Ini Kemenangan yang Penting

    Prabowo Resmikan RI Swasembada Pangan: Ini Kemenangan yang Penting

    “Swasembada ini adalah kerja terbaik Kabinet Merah Putih dari gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia dan seluruh penyuluh petani Indonesia,” ujar Amran di tempat yang sama.

    Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), berdasarkan kerangka sampel area (KSA) amatan November 2025, produksi beras nasional 2025 diprediksi mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik tahunan sekitar 30-31 juta ton per tahun.

    Pengadaan beras tahun 2025 pun tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Perum Bulog melalui pembelian gabah langsung dari petani any quality dengan harga Rp6.500 per kilogram.

    Cadangan beras pemerintah sempat mencapai rekor 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan kini berada di kisaran 3,25 juta ton pada awal 2026, seiring penyaluran beras untuk bencana serta pengendalian stok dan harga.

    Capaian itu mencerminkan stabilitas pasokan, keberpihakan harga kepada petani, dan kehadiran negara dalam tata kelola pangan. Dampaknya, petani kian semangat untuk berproduksi dengan jaminan harga dan kepastian serapan oleh Bulog.

    “Di saat [target swasembada beras] menjadi satu tahun, alhamdulillah kami vertigo, kami asam lambung, hari ini sudah mulai sembuh, recovery kembali. Kami bukan kerja sendiri. Kalau sendirian, aku pasti tidak capai apa yang kita lihat hari ini. Tadi, Bapak (Presiden Prabowo) janji empat tahun, kemudian berubah tiga tahun, kemudian satu tahun,” ujar Amran.

    Amran Terima Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama

    Dalam kesempatan sama, Amran menerima tanda kehormatan Bintang Jasa Utama dari Presiden Prabowo Subianto. Tanda kehormatan itu diberikan atas jasanya dalam pencapaian target swasembada pangan 2025.